Salemba, Jakarta - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka menilai pelaksanaan program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) pada Rabu (1/3/2023).
Sebagaimana tertuang dalam Instruksi Umum Inpres 2 Tahun 2022, presiden menginstruksikan dalam hal merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan pengadaan barang dan jasa paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa dialokasikan untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi produksi dalam negeri. 
BPKP melakukan Penilaian Risiko Kepatuhan, Kinerja, Korupsi dan Hambatan Kelancaran Pembangunan (K3HKP) atas Program P3DN pada Perpusnas sesuai dengan Instruksi Umum Inpres 2 Tahun 2022 mengenai Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah.
Selain itu kepatuhan dalam melakukan Tagging P3DN di aplikasi SiRUP juga menjadi salah satu penilaian kepatuhan ini.
Acara dibuka oleh Sekretaris Utama Ofy Sofiana dan dihadiri oleh seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara PPK, para Kepala TU Sub Bagian dan staf Unit Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Perpustakaan. Dalam sambutannya, Ofy mengajak para PPK untuk berperan aktif dalam diskusi dengan BPKP mengenai penyusunan Kategori Resiko di Perpusnas dan Penilaian Kepatuhan P3DN.
Pada kesempatan tersebut, Inspektur Perpusnas Wahyu Nurhayati juga berharap dalam diskusi ini tim BPKP dapat memberikan penjelasan lebih detail kepada para PPK mengenai penilaian kepatuhan ini, apakah ke depannya akan dilakukan audit mengenai P3DN ini.
Tim BPKP dalam hal ini diwakili oleh Auditor Madya Agus Hardja Santana menjelaskan penilaian resiko terkait pengelolaan P3DN di setiap unit kerja dalam rangka pengadaan barang dan jasa termasuk hal-hal yang menjadi ketentuan dan kewajiban unit kerja dalam pengadaan barang dan jasa yang mengutamakan produk dalam negeri. 
Kewajiban penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa adalah aspek yang harus dipenuhi oleh setiap unit kerja. &ldquo;Apabila pengadaan barang/jasa menggunakan produk/jasa dalam negeri namun harganya lebih tinggi dibandingkan dengan produk/jasa luar negeri atau impor maka tetap yang digunakan produk/jasa dalam negeri,&rdquo; pungkas Agus.
Reporter: Ranny Kusumawardhani
Editor: Eka Cahyani
 Fotografer: Aji Anwar

FGD Penilaian P3DN Bersama BPKP

<div dir="auto">Salemba, Jakarta - Biro Umum Perpustakaan Nasional bekerja sama dengan Dirjen Perbendaharaan Kementerian RI menggelar Sosialisasi Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan Pranata Keuangan APBN, Selasa (21/7). Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando.Â </div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Kasubdit Standardisasi dan Pengembangan Kompetensi Pengelola Perbendaharaan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, Bekti Utami menjelaskan, bahwa jabatan fungsional di bidang perbendaharaan terdiri dari Pranata Keuangan APBN dan Analisis Pengelolaan Keuangan APBN. "Jabatan fungsional membentuk pola karir seseorang yang duduk di jabatan fungsional itu. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Menpan RB No. 53 dan 54 Tahun 2018 tentang jabatan fungsional di bidang perbendaharaan. Untuk pranata keuangan APBN kualifikasi minimal D3 dengan jenjang terampil, mahir, penyelia. Sedangkan analisi pengelolaan keuangan APBN dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 dan jenjang ahli pertama, ahli muda dan ahli madya," jelasnya.Â </div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Lebih lanjut, Bekti mengatakan, pembentukan jabatan fungsional di bidang perbendaharaan dikarenakan kerugian negara disebabkan pejabat perbendaharaan. Berdasarkan LKPP Tahun 2019, temuan BPK menunjukkan perlunya perbaikan kualitas pengelola keuangan. Diharapkan dengan adanya jabatan fungsional keuangan ini diharapkan pengelola keuangan harus mampu mewujudkan visi pemerintah melalui perencanaan pembangunan yang dialokasikan dalam APBN untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">"Ada tiga unsur dalam pengelolaan anggaran pada kementerian negara/lembaga, diantaranya PPK, PPSPM dan Bendahara. Untuk masuk dalam jabatan fungsional ini, ada kualifikasi pendidikan diantaranya manajemen, akuntansi, hukum, administrasi, keuangan dan ekonomi," lanjutnya.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando mendorong pegawai yang sudah lama bertugas sebagai pengelolaan keuanganÂ  untuk bisa beralih ke jabatan fungsional. "Saat ini di Perpustakaan Nasional, yang sudah berjalan jabatan fungsional pustakawan, arsiparis, pranata komputer. Karena jika sudah jabatan fungsional itu kerjanya lebih maksimal," tuturnya.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Syarif berharap dengan kegiatan sosialisasi ini, diharapkan memberikan pemahaman terkait eksistensi dan manfaat jabatan fungsional keuangan, termasuk mekanisme inpassing atau penyesuaian. "Dan juga dalam jabatan fungsional kita harus memiliki uraian butir-butir untuk angka kredit yang mengantarkan karir ASN yang berjenjang. Jangan sampai terhenti karena tidak bisa dikembangkan. Pengelola keuangan merupakan jabatan yang akan memiliki prospek masa depan yang sangat baik," pungkasnya.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Reportase : Wara Merdekawati</div>
<div dir="auto">Fotografer : Raden Radityo</div>
<div dir="auto">Â </div>

Sosialisasi Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan Pranata Keuangan APBN

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI memberikan penghargaan kepada 30 pelaksana aktif serah, yang tertib menyerahkan karyanya.
Terdapat sepuluh jenis koleksi terbitan atau publikasi yang diserah-simpankan ke Perpusnas, diantaranya atlas/peta, buku/monograf, bulletin, majalah, grey literature, jurnal, laporan, surat kabar, tabloid, dan karya rekam analog.
Penghargaan untuk jenis koleksi Atlas/peta diserahkan kepada Penerbit Indo Buwana dan Penerbit CV. Orion, sedangkan jenis koleksi tabloid diserahkan kepada Yayasan Penerbit "Galura" Bandung dengan judul tabloid Galura, dan Penerbit PT. Duta Karya Swasta dengan judul tabloid Sinar Tani.
Jenis koleksi grey literature diserahkan kepada STIKES Ngudia Husada Madura, Magister Terapan Kesehatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang, dan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang.
Jenis koleksi laporan, diserahkan kepada Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Unit Statistik, Survei, dan Liaison.
Sementara jenis koleksi bulletin diserahkan kepada Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang dengan judul bulletin Cakra Samodra, dan buletin Energia Weekly dari PT. Pertama (Persero) Corporate Communication-Corporate Secretary.
Untuk jenis koleksi majalah, penghargaan diserahkan untuk Penerbit PT Aspirasi Pemuda dengan judul Majalah Ayahbunda, Penerbit Gaya Favorit Press dengan judul majalah Femina, majalah Parlementaria dari Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPRD RI, serta majalah Mangle dari Penerbit PT Mangle Panglipur.
Jenis koleksi jurnal, penghargaan diberikan untuk Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) WIlayah IV Jawa Barat dan Banten dengan jurnal Ekono Insentif, Universitas Padjajaran dengan jurnal Dharmakarya, dan Universitas Pertahanan dengan jurnal Pertahanan dan Bela Negara.
Sedangkan koleksi surat kabar, diberikan untuk Penerbit PT. Aksara Dinamika Jogja dengan surat kabar Harian Jogja, dan Penerbit PT Media Investor Indonesia dengan surat kabar Investor Daily Indonesia.
Jenis koleksi monograf/buku, diantaranya Penerbit Ellunar Publisher, Penerbit Goresan Pena, Penerbit CV. Graha Pustaka, Penerbit Farha Pustaka, Penerbit Bhuana Ilmu Populer, dan Penerbit Ashyara Media Indonesia.
Â 
Sedangkan jenis koleksi karya rekam analog diserahkan untuk Produsen Karya Rekam Armico, PT Multimedika Digital Indonesia, dan yayasan Kebudayaan Rancage.
Apresiasi Penulis, Penerbit dan Produsen Karya Rekam
Sementara itu, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh penulis, musisi, maupun penerbit yang secara tertib menyerahkan karya cetak maupun karya rekam ke Perpusnas. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam (KCKR)
"Tanpa penulis, tanpa pengarang, tanpa penerbit, tanpa musisi, semua perpustakaan di seluruh dunia hanya simbol gedung tua yang tak berisi. Jadi, isi daripada perpustakaan yang menjadi simbol kemajuan peradaban adalah apa yang diciptakan penulis maupun musisi," ujarnya dalam Pekan Penghargaan Tahun 2021 yang diselenggarakan secara hybrid, Senin (13/9/2021).
Esensinya, lanjut Syarif Bando semua karya yang telah diciptakan itu adalah yang terbaik sesuai dengan kemanfaatannya oleh kelompok masyarakat yang memanfaatkannya. Dan menjadi tugas Perpusnas untuk menghimpun, menganalisis berapa banyak bahan bacaan yang tersedia dan berapa buku yang dibutuhkan masyarakat, sehingga jelas ada kemanfaatannya.
Dikatakan, siapa yang telah menuliskan buku, dia telah mendaftarkan keabadian namanya dalam suatu jaman yang tiada akhir. Dan begitu dahsyatnya ilmu pengetahuan yang dibukukan, jauh lebih dahsyat daripada persenjataan.
Karena satu peluru memang hanya menembus satu kepala tapi sejatinya menghancurkan jutaan nilai kemanusiaan, sebaliknya satu buku yang didigitalkan memang akan menembus jutaan kepala sekaligus menumbuhkan milyaran kemanusiaan baru.
"Itulah esensi peradaban. Terima kasih telah berkontribusi unuk simbol negara yang maju. Karena semakin banyak buku yang dihasilkan makin tinggi tingkat peradaban yang dicapai," ungkapnya.
Pekan Penghargaan Tahun 2021 ini, juga dirangkaikan dengan Talkshow dengan tema â€œBudaya dalam Karyaâ€ dengan narasumber Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi, Ofy Sofiana, Pemenang terbaik 1 subjek pantun Achmad Fahrodji dan Pemenang Audio Terbaik Perwakilan Jawa Barat Ismet Ruhimat ( Sambasunda ).
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Ahmad Kemal / Prakas Agrestian

Perpusnas Berikan Penghargaan untuk 30 Pelaksana Serah Tertib Karya Cetak dan Karya Rekam

Mataram, Nusa Tenggara Barat- Sinergi terus dilakukan antara Perpustakaan Nasional dengan Duta Baca Indonesia (DBI) Najwa Shihab dalam menularkan virus kegemaran membaca kepada masyarakat. Kali ini DBI menyambangi Nusa Tenggara Barat (NTB). Dalam menghadapi perkembangan Era Industri 4.0, pengetahuan yang diperoleh melalui membaca amat penting, apalagi yangÂ  terkait dengan literasi digital.
Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Woro Titi Haryanti menyatakan literasi digital adalah sikap dalam penggunaan teknologi digital dan alat komunikasi. â€œLiterasi digital juga dapat memberikan wawasan kepada masyarakat dalam mengakses, membuat, dan mengelola informasi dan memanfaatkan secara bijak dan cerdas,â€ ujar Woro saat memberikan sambutan di Gedung Graha Bhakti Praja dalam talkshow Pembudayaan Gemar Membaca Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jumat ,(15/11).
Woro berharap perpustakaan dapat memberikan kontribusinya dalam mengedukasi masyarakat akan pentingnya literasi digital. â€œSehingga masyarakat akan mempunyai solusi dalam menghadapi serbuan informasi hoaks atau berita bohong serta ujaran kebencian,â€ jelasnya.Â 
Sementara itu, Duta Baca Najwa Shihab mengajak masyarakat menjadi generasi yang cinta ilmu dan cinta buku. â€œOrang yang cinta ilmu akan meluangkan waktunya untuk membaca,â€ ujar Najwa. Ia pun mengakui gerakan menumbuhkan kegemaran membaca pada masyarakat tidak mudah dilakukan. Maka dari itu dia berharap sinergi dari berbagai pihak akan terus dikuatkan di seluruh penjuru Indonesia.
Sekretaris Daerah provinsi NTB Iswandi mengapresiasi kehadiran Perpusnas dan Duta Baca Indonesia yang dapat membawa pengaruh baik bagi masyarakatnya untuk lebih gemar membaca. Â Dia menilai kebiasaan membaca memang harus ditanamkan sejak dini seperti dirinya yang mengaku ada yang dirasa kurang bila belum membaca.
Dia berharap kegiatan seperti ini dapat lebih sering dilaksanakan ke seluruh penjuruÂ  provinsi. â€œKegiatan pembudayaan gemar membaca semacam ini juga mendukung terwujudnya misi yaitu NTB sehat dan cerdas,â€ imbuhnya.
Â 
Reportase : Eka Purniawati
Fotografer:Â  Ahmad Kemal Nasution

Perpusnas dan Duta Baca Indonesia Sinergi Dukung NTB Tingkatkan Literasi Digital

Lokasi: via Aplikasi Zoom
Kapasitas Ruangan: 100
Pemerintah mengeluarkan PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Salah satunya adalah pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Atas dasar itu, Perpusnas RI menyediakan Fasilitas Webinar untuk pemustaka, komunitas, organisasi profesi, dll. Untuk pemesanan fasilitas atau informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui tautan: Reservasi Fasilitas diÂ <a title="Ruang Webinar Perpusnas" href="https://agenda.perpusnas.go.id//detail/ruang/Webinar_Perpusnas" target="_blank" rel="noopener">sini</a>

Ruang Webinar Perpusnas RI

Jakartaâ€”Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menyelenggarakan Focus Group Discussion #4 yang mengangkat tema â€œSejarah Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan di Indonesia dari Masa ke Masaâ€ dilaksanakan secara virtual. Acara dibuka dengan sambutan dari Kepala Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara Perpusnas Teguh Purwanto. Diskusi menghadirkan Pustakawan Ahli Madya Perpusnas Atikah dan guru besar Ilmu Perpustakaan di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia Sulistyo Basuki.
Dalam paparannya, Atikah menjelaskan tokoh yang terlibat pada masa awal pembentukan Perpusnas salah satunya adalah Raden Mas Ngabehi Poerbatjaraka yang merupakan budayawan, ilmuwan Jawa, filolog otodidak, dan pakar Jawa Kuno.
Atikah menambahkan awal terbentuknya Perpusnas dimulai dari kerja sama dengan UNESCO pada 1949 untuk membangun perpustakaan di berbagai desa. Kemudian dilanjutkan dengan pendirian Biro Perpustakaan termasuk Badan Bibliografi Nasional RI.
Pada akhirnya, Rencana Nasional Pengembangan Perpustakaan Nasional dilanjutkan dengan Pendirian Lembaga Perpustakaan atau Badan Nasional Pengembangan Perpustakaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 095 Tahun 1967. Pada tahun 1970, pendirian â€œYayasan Perpustakaan Nasionalâ€ dilakukan, yang tugasnya adalah mempersiapkan berbagai hal demi terwujudnya sebuah â€œPerpustakaan Nasionalâ€.
â€œSebelum menjadi salah satu perpustakaan tertinggi, Indonesia pernah menjadi satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang belum mempunyai Perpustakaan Nasional,â€ tuturnya.
Sementara Sulistyo Basuki dalam paparannya menjelaskan mengenai Raden Patah, seorang pustakawan yang tidak banyak dikenal khalayak. Raden Patah merupakan pustakawan otodidak yang menjadi perantara perpustakaan yang dikunjungi di pulau Jawa dan Sumatera.
Pada 1953, atas biaya UNESCO, AGW Dunningham (New Zealand) datang ke Indonesia untuk memberikan konsultasi di bidang bibliografi dan perpustakaan. Laporannya berjudul A report on a survey and recommendation for the establishment of a national library service in Indonesia. Laporan itu dibuat dengan pendamping Raden Patah, kepala Perpustakaan Negara Yogyakarta.
Laporan tersebut menyarankan sistem perpustakaan nasional serta pembentukan Dewan Perpustakaan Nasional. Saran ini diterima dalam Kongres Perpustakaan Seluruh Indonesia 1954 yang mengusulkan kepada Menteri PPK. Yang pada akhirnya Mr. Muh Yamin membentuk Dewan Perpustakaan Nasional pada 1955.
â€œDunningham itu orangnya tinggi, yah tingginya sekitar 190an mungkin, saya pernah bertemu beliau di tahun 60-an,â€ tutur Sulistyo Basuki saat menjelaskan tentang Dunningham. Perpustakaan Nasional sangat beruntung bisa menghadirkan narasumber yang juga menjadi saksi sejarah lahir dan terbentuknya Perpustakaan Nasional Indonesia.
Reporter: Syifa Azka Layalia
Â

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

FGD Penilaian P3DN Bersama BPKP

Sosialisasi Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan Pranata Keuangan APBN

Perpusnas Berikan Penghargaan untuk 30 Pelaksana Serah Tertib Karya Cetak dan Karya Rekam

Perpusnas dan Duta Baca Indonesia Sinergi Dukung NTB Tingkatkan Literasi Digital

Ruang Webinar Perpusnas RI

Perpusnas Selenggarakan FGD Sejarah Perpustakaan dari Masa ke Masa