Senayan, Jakarta – Komisi X DPR RI menyetujui pagu definitif Perpustakaan Nasional (Perpusnas) tahun anggaran 2023 sebesar Rp 723 miliar.

Komisi X DPR RI dan Perpusnas sepakat untuk menyusun program-program strategis nasional yang bermanfaat bagi rakyat pada umumnya serta program dan kegiatan yang sangat dibutuhkan masyarakat di daerah.

Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda mengatakan, berdasarkan pembahasan dari Badan Anggaran (Banggar) Perpusnas belum mendapatkan anggaran tambahan pada tahun 2023. 

"Karena keterbatasan fiskal pemerintah,  maka Perpusnas belum mendapatkan tambahan lagi pada tahun 2023 mendatang," katanya, Rabu (21/9/2022).

Dalam pandangan fraksi, secara umum menyayangkan anggaran Perpusnas yang masih belum ideal.

Fraksi Partasi Keadilan Sejahtera (PKS), Ledia Hanifa Amaliah mengatakan perpustakaan merupakan hal prinsip yang seharusnya mendapat perhatian dari pemerintah, tetapi justru pemerintah tidak memberikan perhatian.

"Karenanya tentu kita sepakat untuk sama-sama terus berjuang meningkatkan kualitas layanan Perpusnas dan konsisten untuk memperjuangkan peningkatan anggaran di Perpusnas," kata Ledia.

Senada, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Zainuddin Maliki menyayangkan Perpusnas belum mendapatkan anggaran yang semestinya. Dirinya mendorong Perpusnas agar anggaran yang sedikit ini hasilnya dapat optimal.

Sementara itu, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menjelaskan, rencana komposisi anggaran tersebut akan di bagi pada tiga unit eselon 1. Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi akan mendapat alokasi Rp 147,3 miliar.

Anggaran tersebut akan dialokasikan sebagian besar untuk pengembangan buku digital dan untuk memastikan seluruh buku terbitan terbaru dari semua penerbit tersedia di Perpusnas. Ini sesuai dengan mandatori Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Selanjutnya, Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan mendapatkan alokasi anggaran Rp 259,4 miliar.

Syarif mengakui dengan jumlah anggaran tersebut tidak dapat mengontribusi dalam pengembangan perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perguruan tinggi.

"Memang angka ini terlalu kecil untuk dapat mengontribusi dalam pengembangan seluruh perpustakaan, terutama yang tersebar di daerah 3T. Bahkan sebagian besar perpustakaan perguruan tinggi terutama swasta tidak dapat kita jangkau dengan keterbatasan ini," jelas Syarif.

Sedangkan Sekretariat Utama mendapat alokasi dana sebesar Rp 229,4 miliar yang digunakan untuk biaya pemeliharaan, biaya operasional belanja gaji dan tunjungan, serta upaya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Kami berharap jika dimungkinkan adanya penambahan anggaran. Kami laporkan bahwa masyarakat Indonesia terutama dari wilayah 3T, perguruan tinggi swasta dan juga sekolah sangat membutuhkan koleksi-koleksi terbaru, salah satunya koleksi buku digital," pungkasnya.

Pada pembahasan anggaran dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI dengan Perpusnas yang dilaksanakan Rabu (31/8/2022), anggaran tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 47, 1 miliar dari pagu indikatif sebesar Rp 675,9 miliar.

 

Reportase: Wara Merdeka

Fotografer: Basma Sartika/Prakas Agrestian