Makassar, Sulsel--Sudah saatnya perpustakaan daerah berlomba-lomba menjadi pusat perhatian masyarakatnya. Tapi bukan sebagai menara gading. Menonjolkan sisi khas/keunikan berguna agar masyarakat tertarik datang ke perpustakaan.
Kehadiran perpustakaan amat penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas karena tidak selamanya sumber daya alam, meskipun melimpah mampu mensejahterakan jika kondisi masyarakatnya malas, mudah menyerah, dan tidak berkualitas (memiliki daya saing).
"Dunia berubah karena sumber daya manusia bukan sumber daya alamnya. Ada beberapa negara, meski tidak kaya sumber daya alam, namun dengan modal kualitas SDM-nya justru memiliki income pendapatan yang tinggi karena kemampuan pengetahuan yang dimilikinya. Bisa dikatakan masih tingginya angka kemiskinan di Indonesia karena sudah terlalu lama di-ninabobo-kan oleh kekayaan sumber daya alam, akhirnya malas untuk berpikir maju untuk mengelolanya," terang Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando saat arahan Sinkronisasi Program dan Kegiatan DAK Perpustakaan se-Sulawesi Selatan, pada Selasa, (15/9).
Dalam banyak kesempatan Presiden menekankan pentingnya peningkatan kualitas SDM untuk kesinambungan pembangunan. Lalu, bagaimana caranya? Ajak semua orang membudayakan kegemaran membaca sehingga berkualitas dengan keilmuan.
Saat ini manusia sudah berada di dalam percaturan global. Aspek yang berpengaruh adalah kualitas skill. Head to head skill adalah keniscayaan, maka potensi demografi yang dipunyai Indonesia harus dimaksimalkan.
"Pada seabad Indonesia nanti, usia produktif akan melimpah. Maka itu, pemuda Indonesia dituntut berpikir kreatif, penuh inovasi, dan sarat ide ide brilian yang mampu mengolah kekayaan sumber daya alam menjadi produk yang bernilai guna. Inilah esensi dari pemahaman literasi tingkatan atas, yakni kemampuan menciptakan barang /jasa bagi khalayak luas, " tambah Kepala Perpusnas.
Agar sejalan dengan yang diharapkan, Perpustakaan harus berperan aktif turun dan terlibat di masyarakat, misalnya dengan memberikan sejumlah pendampingan atau bermacam tutorial yang mampu memantik jiwa enterpreneur masyarakat.
Reporter : Hartoyo Darmawan

SDM Unggul di Percaturan Global

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Indonesia sejatinya memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah akan tetapi kekayaan tersebut belum diimbangin dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Adapun kunci untuk menyelesaikan permasalahan ini ialah literasi.
Demikian disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Muhammad Lutfi, ketika melakukan kunjungan kerja ke Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Senin (18/4/2022).
Lebih lanjut, Lutfi mengatakan ketika kualitas SDM rendah dan kepemimpinan nasional belum memberikan perhatian khusus akan pentingnya literasi maka kondisi bangsa Indonesia tidak akan mengalami perubahan yang signifikan. Hal tersebut pula yang kelak akan senantiasa menyebabkan rendahnya produktivitas nasional.
â€œKetika literasi tidak dilihat sebagai suatu hal yang harus betul diurus maka hasilnya akan biasa saja. Maka dari itu tujuan kedatangan kami adalah untuk mencari inovasi-inovasi baru guna memastikan Kabupaten Cirebon mulai membangun kehidupan berliterasi. Karena pada prinsipnya produktivitas Indonesia yang rendah dan SDM yang belum bersaing harus didorong dengan literasi,â€ jelasnya.
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, menanggapi hal tersebut dengan menyebutkan bahwa DPRD Kabupaten Cirebon mengemban tanggung jawab yang sangat besar dalam hal mencerdaskan dan menyejahterakan masyarakatnya. Dalam hal ini, masyarakat harus didorong untuk lebih gemar membaca agar mampu menjadi produsen.
â€œDi dunia ini tidak ada pekerjaan baru tapi paradigma baru perpustakaan saat ini diharapkan mampu membuat masyarakat menjadi profesional di bidangnya. Selain itu, tidak ada tranfer data dan ilmu pengetahuan dari sebuah buku ke dalam otak manusia tanpa membaca,â€ ungkap Syarif Bando.
Untuk mengolah kekayaan SDA yang dimiliki, Indonesia harus memiliki buku yang sesuai. Atas dasar itu, perpustakaan bertugas untuk menyediakan buku yang dapat mengajarkan masyarakat dalam meningkatkan kualitas diri dan menyejahterakan hidup mereka.
â€œKami menitipkan harapan kepada Bapak/Ibu untuk membangun fasilitas perpustakaan dan buku-bukunya untuk rakyat agar mereka bisa berkembang,â€ pesan Syarif Bando.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Deni Kurniadi yang turut hadir menambahkan bahwa sinergitas yang terjalin antara Perpusnas dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Cirebon sudah berjalan dengan sangat baik. Deni berharap sinergitas tersebut akan terus terjalin mengingat peluang yang terbuka masih sangat banyak.
â€œPerpusnas menyalurkan bantuan DAK untuk enam menu, diantaranya membangun gedung, perluasan, renovasi, TIK, perabot, dan koleksi. Adapun persyaratan untuk pengajuan DAK harus diupload ke aplikasi Krisna yang ada di Bappeda. Semoga peluang ini bisa ditangkap dan dimanfaatkan karena belum ada gedung yang standar di Kabupaten Cirebon,â€ tutur Deni.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Prakas Agrestian

Kualitas SDM Indonesia Dapat Meningkat dengan Ilmu Pengetahuan

KORUPSI tiada henti! Baru-baru ini menjerat juga salah seorang komisioner KPU pusat yang ditangkap KPK, namun pihak-pihak yang diduga terlibat seolah terlindungi. Kasus ini mau tidak mau menghantui pelaksanaan pilkada serentak kelima yang bakal digelar September 2020. Akan diikuti oleh 270 daerah, terdiri dari 9 pilgub/wagub, 224 pilbup/wabup dan 37 pilwalikot/wawalikot; dengan biaya penyelengaraan Rp 15,31 triliun, di luar biaya yang disiapkan para kontestan.
Sungguh sangat mahal. Sementara itu hasilnya tidak berbanding lurus dengan biaya yang dikeluarkan. terbukti banyak gubernur/wagub, bupati/wabup dan walikota/wawali yang terjerat korupsi, dibawa ke kursi pesakitan dan jeruji besi. Asimetris dan pemborosan yang luar biasa. Hingga Januari 2020 ada 130-an kepala daerah yang terjerat kasus korupsi: belum lagi soal kolusi dan nepotisme yang tidak pemah disidik dan tiada bertepi.
Inilah sisi gelap dari ekonomi pilkada (termasuk pemilu lainnya), akibat dari pemilu berbiaya ultra mahal; di tengah-tengah kegundahan terhadap tarik menarik kepentingan perlu atau tidaknya amandemen kelima UUD 1945. Satu pihak, ada yang ingin kembali ke UUD 1945 asli dan di pihak lainnya ingin mengamandemennya sesuai anasir-anasir politik tertentu maupun melanggengkan kekuasaannya, dengan dalih mengatasnamakan kepentingan rakyat. Bagaikan buah simalakama!
KALKULASI EKONOMI
Anggaran yang sangat mahal tidak berbanding lurus dengan hasil pilkada yang bersih, jurdil dan dapat dipertanggungjawabkan. Belum lagi biaya yang disiapkan oleh para calon kepala daerah baik yang diusung oleh parpol maupun calon perseorangan. Secara emperik seorang calon bupati harus menyiapkan sekitar Rp 30 miliar untuk maju menjadi calon dan pasti lebih besar lagi untuk maju menjadi gubernur maupun presiden.
Kondisi demikian, berpotensi membuka peluang terjadinya korupsi yang dilakukan oleh para kontestan yang terpilih. Pun, dampak ekonominya relatif kecil hanya tumbuh sekitar 0,1 persen akibat adanya kegiatan kampanye seperti pengadaan alat peraga, spanduk, kaos-kaos, iklan-iklan, hiburan. Dan kini, dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan kampanye melalui medsos telah menggerus keuntungan para pebisnis alat peraga kampanye.
Di sisi lain, dampak sosialnya cenderung negatif karena terjadi polarisasi dukungan, masyarakat menjadi terbelah, terpecah-pecah dan susah disembuhkan. Rawan disintegrasi bangsa dan memperlemah rasa persatuan dan kesatuan bangsa
POLITIK DINASTI
Geliat pilkada sudah dirasakan sejak awal 2019 dan bermunculan para bakal calon yang kasak-kusuk ke Â sana ke mari untuk mendapat tiket pencalonan dari parpol, termasuk putra-putri. Menantu dan kerabat dekat para penguasa negeri ini. Tak pelak, politik dinasti bakal mendominasi pesta demokrasi pada Pilkada 2020.
Rakyat harus cerdas memilih agar negara ini tidak semakin terpuruk oleh modus-modus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Bagaikan jamur di musim hujan, politik dinasti pada pilkada serentak tahun ini bakal semakin tumbuh subur dengan munculnya para bakalcalon dari keluarga elit politisi yang sedang duduk di eksekutif, legislatif maupun yudikatif.
Mereka mendalilkan dirinya memiliki hak untuk dipilih, walau dalam tataran etis politik perlu dipertanyakan. Ini asimetris dengan apa yang rakyat perjuangkan dalam reformasi tahun 1998. Oleh karena itu, rakyat harus cerdas dalam memilih gunakan hati nurani. Harus berani tolak politik uang, tolak politik dinasti maupun tolak politik dagang sapi.
LAWAN KOTAK KOSONG (TAKSONG)
Catatan KPU RI bahwa pada 2016 ada tiga daerah melawan kotak kosong, 2017 ada sembilan daerah, dan 2018 ada enam belas daerah. Tahun 2020 ada 237 daerah yang melaksanakan pilkada, termasuk Makassar diulang lagi, karena saat Pilkada 2018 menang kotak kosong. Tragis memang, lawan kotak kosong saja kalah, itu artinya calon yang maju tidak dikehendaki rakyat.
Di sinilah diperlukan ketajaman parpol mengajukan calon-calonnya yang bukan berdasarkan survai abal-abal hanya sekedar mengejar untung belaka. Rakyat yang semakin cerdas harus terus berani memilih calon yang benar-benar baik, bukan sekedar pencitraan yang ujung-ujungnya menyengsarakannya.
Pemimpin bangsa harusnya yang berkarakter negarawan, bukan sekedar mencari menang dengan menghalalkan semua cara. Menurut H Darmakusuma, dkk (penyusun bahan ajar kepemimpinan Lemhannas R.I.) bahwa karakteristik seorang negarawan semakin penting saat ini karena di era globalisasi (yang saling keterhubungan dan saling ketergantungan antara bangsa-bangsa di dunia semakin besar) prinsip-prinsip kepemimpinan semakin mengglobal.
Generalisasi berbagai karakter yang â€˜extraordinaryâ€™ dari seorang negarawan tersebut di antaranya, 1) berbudi luhur (magnanimity); 2) Siap untuk berkorban (selfsacrifice) dan tanpa pamrih (selflessness); 3) Memiliki visi yang jelas (clear vision); 4) Bijaksana (excellence virtues); 5)Teguh hati (courageous, versed in the principle); Â dan 7) Rasa keadilan (senseof justice) yang tinggi.
Menurut Cohen (2004) ada 10 essential principles of the art of the strategist yaitu: 1) Commitfully to a definite objective; 2) Seize the initiative and keep it; 3) Economize to mass our resources; 4) Use strategic positioning; 5) Do the unexpected: 6) Keep things simple; 7) Prepare multiple, simultaneous alternatives; 8) Take the indirect route to your objective; 9) Practice timing and sequencing, 10) Exploit your success. 
Dengan demikian postur negarawan dapat di identifikasikan antara lain: 1) Memiliki karakter bangsanya secara mendasar yang berakar pada ideologi, konstitusi dan konsensus dasar lainnya; 2) Menghayati Indeks Kepemimpinan &amp; Kenegarawanan yang unggul; 3) Sadar dan waspada terhadap bahaya keamanan yang bersifat komprehensif; 4) Selalu peka terhadap dinamika lingkungan strategi (nasional, regional, dan global); 5) Mampu berpikir objektif, kritis, profesional, komprehensif, integral dan sistemik; 6) Mampu bekerja sama dan berpikir serta bertindak lintas disiplin dan lintas sektoral dalam pengambilan keputusan; 7) Selalu menjadi penggerak proses demokrasi sebagai karakter pemerintahan; 8) Melihat tujuan nasional dan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan; 9) Selalu menjunjung tinggi integritas dan kejujuran intelektual dan 10) Selalu beranggapan bahwa kemajuan sains dan teknologi yang sesuai dengan nilai agama merupakan kunci peradaban bangsa.
Harapannya agar dalam Pilkada nanti akan terpilih para kepala daerah yang memiliki karakter pemimpin negarawan yang selalu berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara, buka pada kepentingan pribadi, keluarga, krooni-kroni maupun asing. Sehingga terjamin kesejahteraan dan keamanan daerah dan nasional Indonesia menuju Indonesia maju dan jaya selama-lamanya. Semoga. (ndu/k18)
OLEH:
KRAT SUHARYONO S. HADINAGORO, M.M.Â 
PEMERHATI KETENAGAKERJAAN &amp; EKONOMI KERAKYATAN
Â

Ekonomi Pilkada dan Kepemimpinan Negarawan

Jakarta&mdash;Kebijakan pemerintah untuk menyederhanakan birokrasi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melaksanakan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
Pelaksanaan kebijakan tersebut berpengaruh pada struktur organisasi dan anggaran. Beberapa dinas perpustakaan di daerah mengalami penurunan struktur hingga menjadi setingkat eselon 4. Ada pula penggabungan institusi perpustakaan dan kearsipan ke dalam sekretariat daerah. Perubahan struktur tersebut juga mengakibatkan penghematan anggaran untuk urusan perpustakaan di daerah. 
Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Ofy Sofiana mengatakan monitoring dan evaluasi berkala perlu dilakukan untuk menjaga keberlangsungan kelembagaan perpustakaan.
&ldquo;Hal ini perlu dilakukan supaya bisa mengindentifikasi capaian, kendala, dan peluang yang ada. Pengembangan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi akan membantu perbaikan dan peningkatan kualitas kelembagaan secara berkesinambungan,&rdquo; urainya saat pembukaan FGD Penguatan Kelembagaan Perpustakaan.
Salah satu upaya Perpusnas untuk mewujudkan hal tersebut yaitu dengan menggelar focus group discussion (FGD) dengan perpustakaan umum daerah, di mana dibahas berbagai hal seputar penyelenggaraan urusan perpustakaan, di antaranya struktur organisasi, SDM perpustakaan, kebijakan pemerintah daerah, kondisi fisik perpustakaan, kerja sama dengan institusi lain, program dan kegiatan perpustakaan, serta hambatan yang dihadapi.
Dengan adanya FGD tersebut, menurut Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Sri Marganingsih, maka dapat diketahui kondisi terkini perpustakaan dan masalah yang dihadapi agar dapat dicarikan solusi terbaik. 
&ldquo;FGD ini <span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; line-height: 107%; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: EN-ID;">menjadi platform penting untuk membangun kesepahaman dan sinergi antara dinas perpustakaan, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, komunitas, dan pemangku kepentingan terkait lainnya,&rdquo; imbuh Sri pada Kamis (13/7/2023).
Senada dengan pendapat tersebut, Analis Kebijakan Ahli Muda Kementerian Dalam Negeri Teuku Maimun Riza menekankan adanya kolaborasi dengan instansi lain dalam menyelenggarakan urusan perpustakaan di daerah, seperti Dinas Kominfo untuk publikasi perpustakaan dan kegiatannya.
&ldquo;Jadi kita emang ga bisa berdiri sendiri. Minta bantuan Dinas Kominfo-nya, tolong dibantu sosialisasikan ini,&rdquo; saran Teuku.
FGD yang diselenggarakan di Hotel Oria pada 12-14 Juli 2023 ini dihadiri oleh perwakilan dinas perpustakaan dari Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. 
&nbsp;
Reporter&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Eka Cahyani
Fotografer&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Eka Purniawati
&nbsp;

Penguatan Kelembagaan Perpustakaan Daerah Pasca Penyederhanaan Struktur Organisasi

Jakarta, 1 September 2021-Peningkatan budaya literasi merupakan salah satu kunci membawa Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu cara yang dilakukan adalah sinergitas antarlembaga.
Kementerian Koperasi dan UKM menggandeng Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI untuk mendukung kebangkitan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar memiliki daya saing, produktif, dan memajukan budaya literasi di Indonesia. Kerja sama di antara dua institusi pemerintah tersebut dijalin dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, secara virtual.
Syarif Bando menyatakan nota kesepahaman memiliki tujuan pemanfaatan akses informasi dalam peningkatan literasi bidang perkoperasian, UMKM, serta kewirausahaan melalui perpustakaan. â€œPenandatanganan ini akan memberikan ruang lebih dalam pemanfaatan perpustakaan secara luas terutama kepada masyarakat Indonesia yang bergerak di bidang koperasi, UMKM, dan kewirausahaan,â€ tuturnya di Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Jakarta, pada Rabu (1/9/2021).
Peningkatan produktivitas dalam negeri dapat dimulai dari UMKM. Syarif Bando menambahkan, UMKM dapat melakukannya dengan menguasai keahlian yang didapat dari buku ilmu terapan dan usaha mikro. Buku-buku ini mesti tersedia dalam bentuk tercetak maupun digital.
â€œBuku-buku yang diterbitkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, bisa dimasukkan dalam aplikasi buku digital milik Perpusnas yaitu iPusnas, sehingga bisa menjangkau seluruh masyarakat terutama generasi muda yang sangat familiar dengan dunia digital,â€ terangnya.
Teten Masduki menyatakan literasi adalah hal yang sentral bagi pelaku koperasi dan UMKM. Apalagi, mayoritas pelaku usaha di Indonesia ialah UMKM.
â€œSebanyak 99,9 persen dari pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM. Kreativitas, inovasi, hingga edukasi menjadi faktor kunci bagi para pelaku UMKM untuk terus bertahan dan beradaptasi dengan segala situasi,â€ ujarnya.
Dia menambahkan, kerja sama ini merupakan upaya revitalisasi perpustakaan di lingkungan Kemenkop dan UKM. Harapannya, kolaborasi ini dapat meningkatkan kualitas perpustakaan. â€œKerja sama ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas SDM, pengembangan teknologi dan informasi serta infrastruktur untuk menjadikan perpustakaan lebih adaptif, modern, dan digital di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM,â€ pungkasnya.
Secara rinci, ruang lingkup Nota Kesepahaman mencakup tujuh kegiatan yaitu pengembangan sumber daya manusia, sumber daya perpustakaan dan kepustakawanan terkait literasi perkoperasian, UMKM dan kewirausahaan; pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bidang perpustakaan, kepustakawanan dan literasi perkoperasian, UMKM dan kewirausahaan; pengembangan pangkalan data Katalog Induk Nasional (KIN) dan repository digital Indonesia One Search (IOS); peningkatan kualitas perpustakaan melalui optimalisasi (penyediaan, pertukaran, penyebarluasan) dan pemanfaatan bersama sumber-sumber informasi dan koleksi di bidang perpustakaan, perkoperasian, UKM dan kewirausahaan; penghimpunan dan pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR); perluasan jejaring perpustakaan lingkup nasional dan internasional; dan penguatan Gerakan Nasional Gemar Membaca dan literasi Serta jurnal ilmiah bidang perkoperasian, UKM dan kewirausahaan untuk kesejahteraan masyarakat.
Reporter: Anastasia Linawati

Kolaborasi Perpusnas dan Kementerian Koperasi dan UKM Tingkatkan Literasi Perkoperasian dan UMKM

Salemba, Jakarta - Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando menerima kunjungan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus Hamid Heriansyah Lubis. Kepala Perpusnas didampingi Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca Deni Kurniadi dan Kepala Pusat Pusat Preservasi Bahan Pustaka Ahmad Masykuri menerima Sekda Hamid di Ruang Rapat Pimpinan Perpusnas, jl. Salemba Raya No. 28A, Jakarta Pusat, pada Senin (13/7/2020).
Kunjungan ini berkaitan dengan rencana tata kelola perpustakaan inovasi yang akan dibangun di Kabupaten Tanggamus, Lampung. Pertemuan awal ini merupakan upaya Kabupaten Tanggamus dalam membangun komunikasi dengan stakeholder, dalam hal ini Perpusnas. Perpusnas diminta memberikan dukungan untuk keberadaan perpustakaan inovasi.
Syarif Bando menyatakan apresiasinya terhadap ide dan gagasan mengenai penggerak perubahan melalui tata kelola inovasi perpustakaan dalam penguatan ekosistem untuk pustaka inovasi. Dia menegaskan mengenai pentingnya perpustakaan dan pendokumentasian konten budaya setempat dalam bentuk buku.
â€œSaya pastikan tidak ada guru tentang Tanggamus. Nah pemerintah Tanggamus lah yang harus menulis asal-usul tentang Tanggamus, sejarah tentang Tanggamus, potensi alam Tanggamus, kemudian kesenian, kuliner, penduduknya, apa yang bisa menjadikan Tanggamus kebanggaan dunia internasional, itu harus ditulis pemerintah Tanggamus,â€ urainya.
Saat ini, perpustakaan berinovasi menjadi menjadi pusat transfer ilmu pengetahuan (transfer knowledge). Melalui program transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial, ujar Syarif Bando, perpustakaan tidak sekadar melakukan manajemen koleksi. â€œSaya selalu mendorong teman-teman bahwa kita bukan penjaga peradaban tapi kita adalah pencipta peradaban sekaligus pelestari peradaban,â€ tuturnya.
Sementara itu, Sekda Hamid menyatakan kabupatennya sedang dalam tahap pembenahan. Dia menyepakati bahwa perpustakaan bukan hanya mengenai bangunan secara fisik, tapi bagaimana pengetahuan disampaikan langsung kepada masyarakat untuk memecahkan masalah yang ada. Perpustakaan menjadi salah satu bagian untuk memajukan sesuai kebutuhan masyarakat.
â€œKepala Perpusnas sebagai salah satu stakeholder yang harus saya bangun komunikasinya dan tentunya komunikasinya harus dua arah. Dan saya sangat mendukung setelah mendengarkan bahwa saat ini beralih pada transfer knowledge. Jadi perpustakaan sebagai sebuah instrumen memberikan pengetahuan kepada masyarakat bisa melalui IT dan pembinaan yang bertemu muka,â€ pungkasnya.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Sekda Tanggamus Minta Dukungan Perpusnas Mengenai Perpustakaan Inovasi

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, saat ini sedang menggiatkan program perpustakaan berbasis inklusi sosial. Sejumlah komunitas disasar sebagai target market perpustakaan keliling. Ini dilakukan sesuai arahan dan kebijakan dari Kepala Perpustakaan Nasional. Fakta itu disampaikan Singgih Riyadi, mewakili Dinas Perpustakaan Provinsi Yogyakarta saat bertemu dengan Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Minat Baca (P3MB) Perpusnas, Deni Kurniadi, Senin, (29/7).
 Saat ini Kab. Bantul memiliki 1.920 titik layanan perpustakaan keliling yang dijangkau dengan lima mobil keliling. Dua mobil diantaranya merupakan bantuan mobil pustaka keliling dari Perpusnas pada tahun 2005 dan 2017 lalu. â€œPerpustakaan keliling di Bantul kami gerakkan untuk menjangkau komunitas-komunitas, misalnya ke wilayah pengrajin. Kami hadirkan buku tentang pengembangan usaha kerajinan. Kami harap dengan langkah tersebut perpustakaan dapat membawa dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Bantul,â€ jelas Singgih.
Namun, kendala yang dialami Dinas Perpustakaan Kab Bantul adalah kurangnya buku-buku. Ini menjadi hambatan dari program pengembangan literasi yang dijalankan sehingga belum sesuai seperti harapan. Belum memenuhi kebutuhan masyarakat. â€œKami mohon Perpustakaan Nasional mau membantu,â€ tambah Heru Sudibyo, Ketua Komisi A DPRD Kab. Bantul.
Menanggapi hambatan yang dialami Kab. Bantul, Kapus P3MB, Deni Kurniadi, mengatakan perpustakaan memang harus berkembang tidak lagi menunggu untuk dikunjungi. â€œKami apresiasi atas upaya yang dijalankan Dinas Perpustakaan Kabupaten Bantul,â€ ungkapnya.
 Lebih lanjut, Deni menjelaskan, sebagai instansi pembina perpustakaan, Perpusnas mendukung perpustakaan daerah melalui beberapa program. Salah satunya adalah program Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Perpustakaan. â€œPada tahun 2019 ini Kabupaten Bantul menerima DAK sebesar 440 jutaâ€, imbuhnya.
Reportase: Eka Purniawati
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Berita

Bantul Kembangkan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Lewat Perpustakaan Keliling