Medan Merdeka Selatan, Jakarta -Â Ada sejumlah keinginan dan harapan yang hendak dicapai dari pertemuan bilateral antara Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia dengan Perpustakaan Nasional RI pada Rabu, (20/2). Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia Datok Abang Sallehudin bin Abg Shokeran mengatakan penawaran kerja sama ini muncul setelah pihaknya bertemu dan berdiskusi dengan Perdana Menteri Mahathir Muhammad. Dewan Bahasa dan Pustaka juga tertarik dengan cara yang ditempuhÂ  Perpustakaan Negara Malaysia (PNM) yang setiap tahun mengirimkan pegawainya untuk belajar soal preservasi.Â 
Di hadapan Sekretaris Utama Perpusnas Sri Sumekar yang didampingi (Plt) Kepala Pusat Jasa dan Informasi Yahyono, dan Kepala Bidang Transformasi Digital Moh. Kodir, Datok Sallehudin mengatakan saat ini Dewan Bahasa dan Pustaka sudah tidak ada lagi yang mengkaji pernaskahan. Pihaknya berjanji akan memberikan insentif jika ada pustakawan atau filolog dari Perpusnas yang mau bersedia membantu.
"Kami ingin kerjasama terutama di bidang pernaskahan melayu bisa direalisasikan," imbuh Datok Sallehudin di hadapan Sekretaris Utama Perpusnas Sri Sumekar. Dewan Bahasa dan Pustaka menginginkan adanya kerja sama dalam aspek kajian, tukar menukar koleksi, penerbitan, alih bahasa, dan pertukaran pegawai (staff exchange).Â 
Menanggapi niatan tersebut, Sestama Perpusnas mengatakan pihaknya akan melaporkan hal ini kepada Kepala Perpustakaan Nasional dan siap melanjutkan melalui kesepahaman (memorandum of understanding) antar kedua belah pihak. "Semangatnya harus saling menguntungkan (mutualisme)," tekan Sestama.
Perpusnas, diterangkan Sestama memiliki tidak kurang 11.800 naskah kuno dengan berbagai aksara, diantaranya Bugis, Sunda, Jawa, Makassar. Sebagian besar telah didigitalisasikan (alih media) agar mudah dibaca, dan dikaji oleh pemustaka maupun masyarakat. Salah satu naskah kuno termashyur, Negarakertagama, hasil peradaban yang dihasilkan pada jaman Kerajaan Majapahit, yang sempat dibawa oleh kolonial pada masa penjajahan Belanda akhirnya berhasil didapatkan kembali dan hingga kini terawat rapih di Perpusnas. Peristiwa tersebut terjadi pada era Presiden Soeharto dan Ratu Juliana (Belanda).Â Â 
"Perpusnas sepakat bahwa semangat digitalisasi jangan dilakukan oleh pihak luar (asing) padahal naskah yang dikaji adalah naskah serumpun," tambah Sestama.
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Hartoyo DarmawanÂ

Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia dan Perpusnas Jajaki Kerjasama 

Jakarta, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) melalui Biro Hukum, Organisasi, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat (HOKH menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) Penguatan Kelembagaan Perpustakaan Daerah.
 
FGD ini dilakukan dalam upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dilakukan sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.
 
Kepala Biro HOKH Sri Marganingsih menyampaikan kewajiban pemerintah dalam menyediakan perpustakaan bagi masyarakat telah dijelaskan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007. 
 
Pasal 7 ayat (1) butir c dari undang-undang tersebut menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di seluruh tanah air. 
 
"Hal ini juga diperkuat oleh Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 yang mengatur pemetaan urusan pemerintahan daerah bidang perpustakaan. Namun, dalam perjalanannya, kelembagaan perpustakaan daerah menghadapi tantangan yang perlu diatasi," ungkapnya saat membacakan sambutan Sekretaris Utama Perpusnas Ofy Sofiana dalam FGD Penguatan Kelembagaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan Daerah, Jumat (14/7/2023).
 
Dalam konteks ini, lanjutnya, Namun, dalam perjalanannya, kelembagaan perpustakaan daerah menghadapi tantangan yang perlu diatasi. Perubahan struktur organisasi dan tugas pegawai di dinas perpustakaan daerah, serta pengurangan anggaran dan ketidakpastian dalam pelaksanaan kebijakan baru, menjadi tantangan yang perlu diatasi dalam upaya penguatan kelembagaan perpustakaan daerah.
 
"Hasil pemetaan yang telah dilakukan pada tahun 2016 menunjukkan adanya dinamika perubahan dalam kelembagaan perpustakaan daerah. Beberapa daerah, seperti Provinsi Bali, Kabupaten Tasikmalaya, Wonogiri, dan Cimahi, mengalami penurunan struktur dinas perpustakaan menjadi setingkat Kasubag," lanjutnya.
 
Melalui hasil FGD ini, dia berharap akan ditemukan rekomendasi dan langkah-langkah strategis untuk memperkuat kelembagaan perpustakaan daerah yang akan disampaikan kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota. 
 
Hal ini diharapkan dapat meningkatkan status dan peran perpustakaan daerah dalam pembangunan literasi, pengetahuan, dan kualitas hidup masyarakat.
 
"Dengan adanya FGD ini, Perpusnas berharap dapat memperoleh data yang akurat dan berharga mengenai pengalaman, pandangan, dan persepsi perangkat daerah terhadap isu kelembagaan perpustakaan daerah. Data ini akan menjadi dasar untuk menganalisis masalah, kebutuhan, dan harapan yang dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan kualitas kelembagaan perpustakaan di seluruh Indonesia," harapnya.
 
Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Teuku Maimun Riza menyampaikan bahwa pembangunan daerah yang sesuai dengan UU 23 tahun 2014 adalah upaya nyata dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah. 
 
Namun, terdapat kendala ketika upaya memperjuangkan urusan perpustakaan tidak berhasil dilakukan, sehingga beberapa perpustakaan daerah berubah status dan tidak lagi menjadi dinas yang mandiri.
 
"Padahal perpustakaan merupakan bagian integral dari semua urusan pemerintahan. Seperti halnya perpustakaan dapat mengambil peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.
 
Dalam FGD di hari terakhir ini, diikuti sebanyak tujuh dinas perpustakaan. Diantaranya, Dinas Perpustakaan Provinsi Banten, Dinas Perpustakaan Kabupaten Tangerang, Dinas Perpustakaan Kota Tangerang, Dinas Perpustakaan Kota Tangerang Selatan,&nbsp; Dinas Perpustakaan Kabupaten Purwakarta, Dinas Perpustakaan Kabupaten Subang, dan Dinas Perpustakaan Kabupaten Bandung.

Perpusnas Gelar FGD Penguatan Kelembagaan Perpustakaan Daerah

Salemba, Jakarta - Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando kembali menegaskan minat baca masyarakat Indonesia tidak rendah. Namun minat yang tinggi ini tidak tidak sesuai dengan jumlah buku yang dibaca. Menurutnya, ini terlihat dari animo masyarakat, khususnya anak-anak di daerah, yang sangat tinggi untuk mendapatkan bahan bacaan.
"Faktanya kuda pustaka di Gunung Slamet sampai hari ini masih menjadi favorit bagi anak-anak di sana, perahu pustaka di Mandar, becak pustaka, ada angkot pustaka di Bandung, bahkan ada sapi pustaka di Lampung, dan perpustakaan keliling selalu dikejar berlomba anak-anak jika buku itu datang," jelasnya saat menyampaikan arahan dalam Sinkronisasi dan Harmonisasi Usulan Dana Alokasi Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah Tahun 2021 yang diselenggarakan secara virtual pada Rabu (18/11/2020).
Kondisi ini menggambarkan betapa anak Indonesia mencari bahan bacaan yang baru, bervariasi, dan tidak mahal. Karenanya, Syarif menilai kehadiran perpustakaan masih sangat dibutuhkan masyarakat di tengah era digital dan kemajuan teknologi informasi. Perpustakaan merupakan simbol peradaban yang mengoleksi seluruh informasi dan ilmu pengetahuan berupa karya cetak dan digital bangsa.
"Di perpustakaan kebanggaannya adalah bisa membagikan ilmu setiap hari, bisa memberikan pesan kebaikan setiap hari, dan tak ada satu orangpun di muka bumi yang tidak membutuhkan perpustakaan, kecuali orang itu tidak berbicara tentang masa depan. Karena itu kepada rekan seperjuangan saya yang ada di provinsi, di kabupaten, terus semangat," urainya.
Pada 2021, Perpusnas kembali menyalurkan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah untuk perpustakaan provinsi dan kabupaten/kota. Tahun depan, DAK fisik subbidang perpustakaan dianggarkan sebesar Rp 550 miliar yang terdiri dari enam menu yakni pembangunan gedung perpustakaan daerah, perluasan gedung daerah, renovasi gedung daerah, pengadaan perabot layanan, pengadaan TIK layanan, dan pengadaan bahan perpustakaan baik cetak maupun digital.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Deni Kurniadi menyatakan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan bertujuan mengembangkan infrastruktur layanan perpustakaan umum (provinsi dan kabupaten/kota) agar sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan, pemerataan akses layanan perpustakaan, dan sinergitas pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pembangunan perpustakaan umum di seluruh wilayah Indonesia.
Sementara itu, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Putut Hari Satyaka menyatakan rencana kerja usulan daerah penerima DAK Fisik Subbidang Perpustakaan paling lama dilakukan hingga Desember 2020. Pada kesempatan tersebut, dia berharap pemerintah daerah dapat memanfaatkan kebijakan di Kementerian Komunikasi dan Informatika yang pada 2021 fokus pada internet.
"Bisa menjadi sebuah kesempatan bagi seluruh perpustakaan di Indonesia untuk memanfaatkan fokus dari Kominfo untuk mengembangkan perpustakaan di daerah sehingga masyarakat pun nantinya bisa berbondong-bondong kalau misalnya akses internetnya di rumah belum adaÂ wi-fi, dan lain sebagainya bisa datang ke perpustakaan untuk mengakses internet dan mendapatkan pengetahuan," tuturnya.
DAK tahun mendatang sebagian besar merupakan carry over dari tahun 2020 yang telah ditetapkan dalam rencana kerja. Karena pandemi Covid-19, DAK tahun 2020 yang semula dianggarkan Rp 450 miliar mengalami refocusing di mana sebesar Rp 74 miliar sudah dilaksanakan. Melalui DAK tahun 2020, sejumlah gedung baru perpustakaan sudah berdiri di beberapa wilayah Indonesia di antaranya Kalimantan Utara, Kabupaten Seram Timur, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Nias Utara.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Raden Radityo

Di Tengah Era Digital, Kehadiran Perpustakaan Masih Dinantikan 

Salemba, Jakarta â€“ Di hari pertama masuk kerja usai Idulfitri 1443 H, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menyelenggarakan halalbihalal secara hybrid, Senin (9/5/2022) di Aula Perpusnas Salemba.
Halal Bihalal dihadiri pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama, pustakawan utama, purnabhakti, dan seluruh pegawai di tiap unit kerja.Â 
Pengisi tausiyah, Ustadz Doni Dion mengatakan, makna dari halalbihalal adalah silahturahmi dan saling memaafkan. Silahturahmi bertujuan untuk memperkuat persaudaraan.
"Seperti sekarang ini kita kumpul untuk bersilahturahmi. Silaturahmi penting karena silahturahmi menyambung sesuatu yang putus, mengikat sesuatu yang lepas," ungkap ustadz pemenang Akademi Sahur Indonesia (AKSI) Asia 2021.
Mengenai anjuran silahturahmi, lanjut ustadz Doni Dion, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori. Adapun bunyi haditsnya Man ahabba ayyubsatho lahu firrizqi, wayunsaâ€™a lahu fii atsarihi wal yashil rahimahu. Artinya: â€œBarangsiapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahim.
"Yang ingin dilapangkan rezekinya, ingin dipanjangkan umurnya maka senantiasa mereka menyambung tali silahturahmi.Â  Karena kalau kita lihat secara medis, kita bertatap muka satu sama lain itu akan memunculkan suatu hal yang bahagia," ungkapnya.
Selain itu, dengan silahturahmi juga mendekatkan kebaikan, menjauhkan kemudharatan, serta mendatangkan keberkahan. Selain silahturahmi, makna halalbihalal yakni saling memaafkan.
"Poin penting halalbihalal ini kita silahturahmi, harus saling memaafkan kesalahan orang lain, itu yang paling mulia. Apalagi kita semua ini bersaudara walaupun berbeda suku, ras, agama dan budaya," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menjelaskan, sejarah kupat yang diperkenalkan Sunan Kaijaga kepada masyarakat Jawa. Sunan Kalijaga membudayakan dua kali bakda, yaitu bakda lebaran dan bakda kupat yang dimulai seminggu sesudah lebaran.
"Kata ketupat dalam filosofi Jawa memiliki berbagai makna. Ketupat atau kupat merupakan kependekan dari ngaku lepat artinya mengakui kesalahan," jelasnya.
Tradisi sungkeman, lanjutnya, menjadi implementasi ngaku lepat mengakui kesalahan bagi orang Jawa. "Dan saya kira ini mengajarkan pentingnya menghormati orang tua," lanjutnya.
Kemudian, lebaran sudah usai menandakan berakhirnya waktu puasa. Lebaran meluber atau melimpahkan rezeki, ajakan untuk kaum Islam mengeluarkan zakat fitrah, zakat mal, dan lainnya. Leburan sudah habis dan lebur artinya dosa dan kesalahan akan melebur habis.
"Karena Islam dituntut untuk saling memaafkan satu dengan yang lain. Laburan berasal dari kata labur dengan kapur yang biasa digunakan untuk menjernihkan air maupun pemutih dinding maksudnya supaya manusia selalu menjaga kesucian lahir dan batin," pungkasnya.
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Ahmad Kemal/Prakas A

Halalbihalal, Momentum Silahturahmi dan Saling Memaafkan

Â Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando secara resmi mengambil sumpah dan melantik 300 Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Perpusnas di Ruang Auditorium Perpusnas pada Senin, (3/2/2020). Â Dalam arahannya, Kepala Perpusnas meminta potensi PNS yang terlantik mampu digali dan dimaksimalkan sehingga estafet keberhasilan bisa diteruskan. Â 
â€œTeman-teman harus mengingat perjuangan yang telah susah payah diikhtiarkan. Jangan disia-siakan. Momen ini sekaligus untuk menciptakan para pemimpin di masa depan. Proses melanjutkan birokrasi yang bersih. Negara tanpa birokrasi yang baik akan terombang-ambing. Eksistensi kalian sebagai aparatur negara akan diuji,â€pesan Kepala Perpusnas setelah melantik.
Kepala Perpusnas mengingatkan sebagai aparatur yang bekerja di perpustakaan, Kepala Perpusnas mengimbau untuk tidak terpengaruh dengan opini internasional yang mengatakan bahwa indeks budaya baca masyarakat Indonesia rendah. Ãtu paradigma yang keliru, karena dunia mengakui bahwa Perpustakaan Nasional adalah perpustakaan terbaik dalam hal penyajian open acces jurnal ilmiah sebanyak tiga miliar artikel,â€ imbuh Syarif Bando.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Rd Radityo

Pelantikan CPNS Perpusnas 2020 :  Eksistensi Sebagai Aparatur Baru Terlantik Akan Diuji

Sudah lebih 16 Bulan dr. Asyero Wundalero duduk sebagai anggota DPD RI Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur. Semangatnya untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan daerahnya mendorongnya untuk berkomunikasi dan menjajaki kerja sama dengan berbagai pihak. Perpustakaan Nasional RI tidak luput dari sasarannya menjadi Lembaga yang dapat diajak untuk berkolaborasi membangun NTT. â€œNiat saya ke sini adalah untuk bersilaturahmi, saya juga tidak tahu program apa yang ada di Perpustakaan Nasional, mungkin ada program yang dapat disosialisasikan dan diterapkan di daerah saya,â€ ujar dr. Asyero.
Menanggapi keinginan dari dr. Asyero, Â Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional RI, Woro Titi Haryanti mengatakan bahwa kesejahteraan masyarakat harus dilakukan dengan meningkatkan daya saing masyarakat melalui peningkatan pengetahuan.Â â€œKita tidak akan bisa bersaing dengan negara lain atau dengan provinsi lain, kalau kita tidak membaca. Peran Perpustakaan Nasional RI adalah mendekatkan bahan bacaan dan informasi kepada masyakat,â€ ujar Woro.Â 
Lebih lanjut, Woro menjelaskan bahwa masalah utama di masyarakat bukanlah minat baca yang rendah, tetapi ketersediaan bahan bacaan bagi masyarakat yang sangat kurang baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Berbagai program dilakukan Perpustakaan Nasional dalam mengemban misi mendekatkan informasi tersebut. â€œBentuk informasi bahan bacaan tersebut bisa bermacam-macam, bisa bentuk fisik buku ataupun dalam bentuk digital. Contoh Bantuannya misalnya Mobil Perpustakaan Keliling yang dapat menjangkau pelosok daerah dalam membawa koleksi buku,Â  bantuan buku dan TIK yang membantu perpustakaan desa dalam memberikan layanan perpustakaan, dan bantuan Dana Alokasi Khusus untuk infrastuktur fasilitas perpustakaan di daerah.,â€ ujar Woro.Â 
Ketersediaan akses bahan bacaan kemudian diharapkan dapat meningkatkan kegemaran membaca yang kemudian dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri."Jika mereka memahami apa yang mereka pelajari dengan membaca diharapkan mereka bisa meningkatkan kesejahteraannya. kita tidak bicara triliunan atau milyaran untuk untuk masyarakat yang di desa, tetapi paling tidak ibu-ibu dapat meningkatkan ekonomi dan kesehatan keluarga dengan membaca," pungaksnya.
Menghadapi kondisi pandemi Covid-19 yang saat ini sedang terjadi, Â Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi, Ofy Sofiana menjelaskan bahwa Perpustakaan Nasional RI tidak pernah berhenti berinovasi guna menyediakan informasi bacaan yang berkualitas bagi masyarakat.
Karena banyak layanan fisik perpustakaan yang terpaksa harus ditutup karena pandemi ini, Perpusnas terus mengembangkan berbagai layanan online unggulan untuk berbagai kebutuhan pengguna. Layanan tersebut di antaranya adalah iPusnas, e-Resources, e-Khastara, Indonesia OneSearch, Tanya Pustakawan, dan berbagai layanan lainnya yang bisa diakses secara online. Semua layanan tersebut dapat diakses gratis melalui jaringan internet. â€œKarena semakin banyak pemanfaatan koleksi online ini tentunya kami (Perpusnas) akan semakin senang. Kami juga siap membantu jika masyarakat membutuhkan koleksi perpustakaan dengan tema tertentu
Selain pemanfaat koleksi oleh seluruh masyarakat, kerja sama peningkatan pengetahuan dalam menjalankan layanan perpustakaan juga bisa dilakukan daerah dengan Perpustakaan Nasional RI. Â â€œMisalnya berbagi ilmu ingin magang atau apa kami persilahkan di sini. Dari mulai misalnya mau magang soal layanan, perawatan bahan pustaka dan sebagainya kami menerima,â€ ucap Ofy.
Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus , Upriyadi, merinci Dana Alokasi Khusus (DAK) yang akan diterima NTT pada tahun 2021. â€œDi rekap kami Â ada 7 Kabupaten di NTT yang akan menerima DAK pada tahun 2021. Yang pertama adalah, Alor, Ende, Kupang, Nagekeo, Sumba Tengah , Sumba Timur, Provinsi NTT itu sendiri. Selain DAK ada juga bantuan dekonsentrasi yang juga diberikan kepada NTT. "Harapan kami untuk DAK dan Dekonsentrasi realisasinya dapat terpenuhi dengan baik, karena hal itu mempengaruhi kinerja kami juga," tambah Upriyadi.
Selain program-program tersebut, Perpusnas juga memiliki program perpustakaan yang bersifat pemberdayaan masyarakat. "Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial tahun 2021 rencananya akan dilaksanakan di 450 desa," terang Upriyadi.
Dari penjelasan pihak Perpustakaan Nasional, dr Asyero mengaku antusias untuk menjajaki kerja sama lebih lanjut untuk pelaksanaan berbagai program yang dimiliki Perpusnas. â€œPertemuan ini merupakan pertemuan pertama dan saya berharap akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya,â€ tutup Asyero.
Â 
Â 
Â

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia dan Perpusnas Jajaki Kerjasama

Perpusnas Gelar FGD Penguatan Kelembagaan Perpustakaan Daerah

Di Tengah Era Digital, Kehadiran Perpustakaan Masih Dinantikan

Halalbihalal, Momentum Silahturahmi dan Saling Memaafkan

Pelantikan CPNS Perpusnas 2020 : Eksistensi Sebagai Aparatur Baru Terlantik Akan Diuji

ANGGOTA DPD RI Dapil NTT Kunjungi Perpustakaan Nasional, Jajaki Kerja Sama Tingkatkan Literasi