Ciawi, Jawa Barat - Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando memberikan pembekalan kepada peserta Diklat Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Angkatan 31 dan 32 di Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi, Jawa Barat, pada Kamis (10/10/2019). 
Syarif Bando mengimbau kepada para peserta latsar di lingkungan Perpusnas agar memperkuat rasa persatuan dan solidaritas. Para CPNS diminta saling bekerjasama dan mencurahkan perhatian dalam membangun institusi. â€œPerpusnas tidak bisa berubah kecuali dengan ilmu baru. Bagaimana kita mengubah satu sentimeter ke depan, tergantung ilmu baru. Tujuan Anda dilatih di sini adalah untuk memajukan institusi kita. Di sini, kita bangun rasa senasib sepenanggungan, yakinlah bahwa teman yang ada di sekitar adalah kekuatan bagi Anda,â€ ujarnya di hadapan sekitar 78 CPNS Perpusnas.
Para CPNS adalah tunas-tunas bangsa yang memiliki peranan penting dalam pembangunan negara. Sebagai abdi negara yang akan ditempatkan di manapun, wajib untuk mengantarkan rakyat Indonesia menuju bangsa yang adil, makmur, sejahtera, dan mandiri. Hal ini bisa diraih melalui SDM unggul yang memiliki ilmu pengetahuan. 
Sebagai modal membangun Perpusnas dan perpustakaan di Indonesia, Syarif Bando menekankan pentingnya membaca untuk menghasilkan bangsa yang berpengetahuan. â€œAda dua hal yang membuat pentingnya membaca. Yang pertama, membaca sebagai modal pengetahuan untuk diwariskan kepada anak cucu kita. Kedua, apabila Anda membaca, ilmu yang dipakai berguna untuk ke depannya. Banyak hal yg penting kita pahami ke depan,â€ jelasnya.
Para peserta latsar diajak mengubah pola pikir dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Ada dua hal yang harus diperhatikan yakni percepatan teknologi dan produksi massal. Untuk mencapai dua hal ini, dibutuhkan ilmu pengetahuan dan dukungan dari lingkungan yang kondusif.
Pada akhir arahannya, Syarif Bando mengingatkan peran perpustakaan sebagai penguat literasi sumber daya manusia. â€œPerpustakaan sebagai pusat literasi informasi dan sebagai pusat kegiatan masyarakat berbasis literasi informasi,â€ tutupnya.
Pada tahun 2019, Perpusnas menerima sebanyak 330 CPNS untuk penempatan di Jakarta, Blitar, dan Bukit Tinggi. Sejak awal September 2019, para CPNS di lingkungan Perpusnas mengikuti diklat latsar yang dibagi menjadi tiga gelombang terdiri dari delapan angkatan. Diklat latsar di lingkungan Perpusnas diselenggarakan di PPMKP Ciawi, Jawa Barat.
Reporter: Hanna Meinita/Fotografer: Raden Radityo
Â 
Â

Bekali CPNS Peserta Latsar, Kepala Perpusnas Tekankan soal Kerjasama dan Solidaritas

Jakarta - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) terus&nbsp; melakukan upaya internalisasi pemikiran Proklamator Kemerdekaan Indonesia Soekarno dan Hatta dalam seluruh aspek kehidupan.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyebut, upaya tersebut dilakukan karena pemikiran Bung Karno tidak akan pernah lekang oleh zaman dan berlaku secara universal di seluruh dunia.
"Upaya menginternalisasikan pemikiran Bung Karno kami lakukan tidak hanya dalam aspek Pancasila melainkan seluruh aspek yang berkaitan dengan kemaslahatan bangsa," tutur Syarif dalam Sosialisasi Pemikiran Bung Karno tentang Pancasila yang diselenggarakan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno di Badung, Kamis (1/12/2022).
Syarif mengatakan, tidak semua negara memiliki dasar negara seperti Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara memiliki nilai-nilai kehidupan yang baik dan relevan. Karenanya, ideologi-ideologi yang terkandung dalam Pancasila harus dipahami dan diinternalisasikan terhadap generasi muda yang mulai tergerus oleh budaya-budaya luar.
"Penting bagi kita untuk mengejawantahkan filosofi, makna yang tersirat dalam Pancasila untuk dipahami dan diimplementasikan," katanya.
Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa mengatakan, Bung Karno memiliki nilai sejarah bangsa Indonesia yang perlu ditiru oleh anak bangsa Indonesia. "Kita harus terus mengakui Bung Karno sebagai sosok dan tokoh yang harus dikenang dan penting bagi strategi perkembangan bangsa kita," katanya.
Dari banyak hal yang dilakukan oleh Bung Karno, menurut Suiasa, banyak kepeloporan dan keteladanan yang diberikan dan dicontohkan. Sehingga hal ini patut ditiru oleh anak bangsa Indonesia demi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Kita harus mengakui banyak kepeloporan dan teladan yang beliau torehkan. Bagi saya yang mengagumi Bung Karno sebagai sosok pejuang, ada keteladanan dan kepeloporan Bung Karno yang perlu kita tiru," ungkapnya.
Suiasa menjabarkan, Bung Karno memiliki keteladanan militer. Sebagai sosok pejuang, Bung Karno sangat tangguh, gigih, rela berkorban. Beliau pernah dibuang dan diasingkan demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Selanjutnya, sosok Bung Karno yang bersahaja dan merupakan sosok pemimpin yang berilmu. Bung Karno adalah pemimpin yang tidak hanya cerdas tetapi juga memiliki visi kebangsaan. Kebiasaan Bung Karno yang rajin membaca, membuat Pemkab Badung mengusulkan Bung Karno sebagai Bapak Literasi Indonesia.
"Beliau tidak pernah berhenti belajar, bahkan seluruh waktunya digunakan untuk membaca. Bagi dirinya tidak ada waktu yang tidak berguna. Budaya membaca sudah dicontohkan oleh Bung Karno. Karena ini menjadi salah satu kepeloporannya, maka saya mengusulkan Bung Karno menjadi Bapak Literasi Indonesia," terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung, Ni Wayan Kristiani mengatakan, untuk memupuk jiwa nasionalisme generasi muda, Perpustakaan Daerah Kabupaten Badung memiliki Layanan Bung Karno&nbsp; yang digagas pada tahun 2018.
"Meski masih belum banyak masyarakat yang mengetahui layanan ini. Namun kami tetap melaksanakan kegiatan melalui kerjasama dengan Perpustakaan Prokolamator Bung Karno di Blitar dan stakeholder lainnya," katanya.
Reportase: Wara Merdeka

Perpusnas Terus Berupaya Internalisasikan Pemikiran Bung Karno

EKONOMI Pancasila? Ini tantangan besar untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam perekonomian nasional di tengah kepungan kapitalisme dan globalisasi. Menurut Pasal 33 UUD NRI 1945 bahwa a) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan;b) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; c) bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sehingga, diperlukan negara untuk mengatur agar perekonomian nasional berdasarkan nilai-nilai dan moral Pancasila. Disisi lain, universalitas yang terkandung dalam kelima sila dari Pancasila harus terus diinternalisasikan secara benar untuk kepentingan berbangsa, bernegara maupun pergaulan dunia. Pancasila memiliki nilai-nilai yang berlaku umum (universal) menunjukkan wawasan yang integral- integratif dan sebagai ideologi modern mampu memberikan gairah dan semangatÂ Â  yangÂ  Â tinggi. Para pendiri (founding fathers/mothers) Bangsa Indonesia telah bersusah payah mengorbankan jiwa raga demi kemerdekaan sekaligus bersepakat untuk menetapkan Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 75 tahun lalu. Kini, kita segenap anak bangsa dituntut harus mampu mewarisi nilai-nilai kejuangan dalam memahami, menghayati, mengamalkan dan melestarikannya, termasuk Pancasila. 1 Juni yang diperingati sebagai hari lahir Pancasila dan hari libur nasional (ref. Keppres No 24 Tahun 2016) hendaknya dijadikan momentum untuk melakukan refleksi yang benar atas sejarah panjang mengenai Pancasila dan usaha-usaha merongrongnya baik oleh golongan ekstrim kiri (EKI) maupun ekstrim kanan (EKA). Kita bersama-sama harus meningkatkan kewaspadaan nasional terhadap berbagai kemungkinan yang dapat menghancurkan bangsa dan negara. Terlebih saat ini kita dan dunia sedang menghadapi masa-masa sangat sulit dan rumit menghadapi pandemik covid-19 yang tak kunjung usai.
Â Â Â Â  Empat Konsensus Dasar Bangsa
Â Â Â Â  Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan empat konsensus dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dijunjung tinggi oleh setiap warganegara Indonesia. Harus dipahami, dihayati, diamalkan dan dilestarikan sepanjang masa. Â Kemudian, penyebutan empat pilar dasar kebangsaan tidak boleh digunakan lagi sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)Â  dalam Amar Putusan Nomor 100/PUU-XI/2014, karena PancasilaÂ  merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila memuat nilai-nilai luhur seluruh bangsa Indonesia merupakan pandangan hidup bangsa, dasar negara, falsafah dan ideologi nasional yang harus diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan benegara. Sebagai pandangan hidup bangsa, nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, menjiwai seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila adalah falsafah hidup serta ideologi bangsa dan negara yang mencerminkan moral dan akhlak manusia lndonesia. Pancasila merupakan ideologi terbuka yang hidup dan berinteraksi dengan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai Dasar Negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945 pada hakekatnya merupakan nilai nilai instrinsik Pancasila, yakni sebagai sumber dari segala sumber hukum yang mengembangkan Â nilaiÂ  keseimbangan,Â  keserasian,Â  dan Â keselarasan sertaÂ  persatuan Â danÂ  kesatuan Â bangsa Â untuk Â menjagaÂ  tetapÂ  tegak utuhnya NKRI dari Sabang sampai Merauke, dari Kepulauan Miangas sampai Pulau Rote-Ndau yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945
Â Â Â Â  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) merupakan sumber pokok dan sumber hukum nasional dalam sistem kenegaraan dan pemerintahan. Untuk melaksanakan ketentuan UUD NRI Tahun 1945, teknis pengaturannya dijabarkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dibawahnya. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pokok-pokok pikiran ini merupakan cita-cita hukum bangsa lndonesia yang mendasari hukum dasar negara. Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara selalu mengedepankan nilai-nilai hidup yang sudah mengakar dan menjiwai dari seluruh aspek kehidupan sehingga dapat mencapai tujuan nasional. UntukÂ  mewujudkanÂ  tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka bangsa Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kehidupan melalui sistem kehidupan nasional yang mencerminkan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, ideologi nasional dan dasar negara.
Â Â Â Â  Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah bentuk negara yang terdiri dari wilayah kepulauan yang tersebar dengan beraneka ragam adat,budaya, suku dan keyakinan. Memiliki tujuan nasional untuk a) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, b) memajukan kesejahteraan umum, c) mencerdaskan kehidupan bangsa dan d) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Yang intinya mencakup kepentingan nasional yaitu keamanan (security) dan kesejahteraan (prosperity).
Â Â Â Â  Bhinneka Tunggal Ika (Berbeda-beda, tetap satu) merupakan semboyan bangsa Indonesia yang harus terus dijunjung tinggi oleh setiap warganegara Indonesia di seluruh wilayah Indonesia. Janganlah perberdaan-perbedaan suku, ras dan agama (SARA) dijadikan sumber konflik yang dapat mengakibatkan pertentangan dan permusuhan. Kita harus selalu menjaga keutuhan dan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Â Â Â Â  Pelestarian Pancasila
Â Â Â Â  Nilai-nilai dalam Pancasila harus dipahami, dihayati, diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, kemudian melestarikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Internalisasi nilai-nilai harus dimulai dari usia dini di dalam keluarga (pendidikan informal), berlanjut dan bertingkat secara formal sekolah-sekolah dan perguruan tinggi maupun secara non-formal di masyarakat. Internalisasi nilai-nilai dilakukan secara terus-menerus sejak usia dini agar timbul rasa empati yang berkembang menjadi altruistik (rasa ikhlas, tanpa pamrih) sehingga terbangun empati bagi lingkungannya. Juga dapat dilakukan melalui Â Â Â Â Â Â Â Â  pendekatan seperti pengalaman, pembiasaan, emosional, rasional, fungsional, dan keteladanan. Sejalan dengan teori perubahan sosial Prof. Selo Soemardjan bahwa yang menekankan adanya perubahan lembaga sosial kemasyarakatan yang berlangsung dalam komunitas tertentu yang memberi pengaruh pada perubahan sistem nilai, sikap dan tingkah laku antar hubungan individu dan kelompok masyarakat.Â  Mencakup semua aspek kehidupan masyarakat seperti perubahan dalam cara berpikir, cara berinteraksi, cari hidup bermasyarakat, termasuk perubahan orientasi tentang hakikat kehidupan. Dimensi perubahan sosial dapat mempengaruhi semua gatra kehidupan ipoleksosbud hankam (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan). Dimana keterbukaan dan demokrasi menjadi faktor penyebab perubahan kehidupan sosial berbasis digital teknologi yang cenderung dehumanisasi.
Â Â Â Â  Oleh kareba itu, perlu semacam â€rambu-rambuâ€ yang sama agar tidak terjadi multi tafsir atas nilai-nilai Pancasila sehingga menimbulkan kegaduhan sosial yang ujung-ujungnya dapat disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan pribadi maupun kroni-kroninya. Rambu-rambu itu penting agar setiap warga negara (terutama penyelenggara negara) memahami, menghayati, mengamalkan dan melestarikan nilai-nilai Pancasila demi kepentingan nasional. Dalam prakteknya, pengamalan Pancasila harus dimulai dari para pemimpin negara, aparat penyelenggara negara, para tokoh masyarakat dari pusat hingga pelosok negeri. Pun, Lemhannas R.I sebagai lembaga negara yang menyiapkan para calon pemimpin strategis tingkat nasional (national strategic leaders) senantiasa berkhidmadÂ  demi kepentingan dan ketahanan nasional, satu diantaranya melestarikan empat konsensus dasar kebangsaan.
Â Â Â Â  Berbicara ketahanan nasional tidak terlepas dari kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi segala AHGT (Ancaman Hambatan, Gangguan dan Tantangan) yang datang dari luar maupun dalam negeri yang langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan integritas, identitas dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia harus dijaga agar kuat oleh semua komponen bangsa. Meliputi aspek alamiah (trigatra) ketahanan nasional meliputi, a) letak geografis, b) Kekayaan alam, c) keadaan dan kemampuan penduduk haru dikelola secara cermat dan benar menjadi satu kesatuan yang utuh dengan aspek sosial (pancagatra) yang mencakup ipoleksosbud hankam (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan). Gabungan trigatra dan pancagatra merupakan astagatra yang merupakan satu kesatuan utuh dan saling memengaruhi. Juga harus diprioritaskan meningkatkan ketahanan nasional secara sinergi antar Kementerian/lembaga dan para pemangku kepentingan lainnya terutama menyangkut faktor-faktor: a) anggaran pertahanan, b) jumlah penduduk suatu negara, c) ancaman konvensional dan non-konvensional, d) anggaran pertahanan negara lain, e) kemampuan keuangan pemerintah, f) harga alutsista/alat utama sistem persenjataan, dan g) jumlah personel sistem pertahanan.
Di era globalisasi sekarang ini tantangan untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila perlu mendapatkan perhatian yang serius mengingat pengaruh kemajuan teknologi informatika dapat menggerus sikap dan perilaku, terutama di kalangan milenial. Misalnya, sikap sopan santun yang dirasakan mulai memudar.
Â Â Â Â  Ekonomi Pancasila
Â Â Â Â  Menurut Bung Hatta Bapak Proklamator, Wakil Presiden ke-1 dan Bapak Koperasi IndonesiaÂ Â Â  bahwa perekonomian nasional yang sesuai adalah usaha bersama berazaskan kekeluargaan dan telah tertuang dalam Pasal 33 UUD NRI 1945. Intinya ekonomi berdasarkan Pancasila yang didalamnya dikedepankan nilai-nilai dan moral dari kelima, yang memiliki karakteristik a) etika dan nilai agama terlibat dalam keputusan perekonomian, b) kebijakan ekonomi mengedepankan nilai kemanusiaan, c) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berasas kekeluargaan, d) pengelolaan ekonomi dilakukan dengan pemufakatan lembaga perwakilan rakyat, e) cabang-cabang produksi yang penting bagi rakyat dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat, f) kekayaan alam di bumi Indonesia dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat, g) hak milik perseorangan diakui oleh negara dengan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, h) daya kreasi ekonomi masyarakat tidak merugikan kepentingan umum dan i) fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kondisi yang ada dirasakan belum memuaskan dan masih perlu effort lebih untuk meningkatkan agar perekonomian nasional benar-benar berdasarkan Pancasila. Misalnya, perkembangan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional cukup memprihatinkan, telah dibubarkan sebanyak 81.686 koperasi selama 4 tahun terakhir dan sekarang tinggal sekitar 126 ribu.Â  Perlu redefinisi,Â  reaktualisasi mauoun proteksi terhadap koperasi agar tumbuh dan berkembang sehingga mampu mensejahterakan.
Â Â Â Â  Akhirnya, Selamat memperingati hari lahir Pancasila sekaligus bersama-sama membumikannya di semua gatra kehidupan/ipoleksosbud. (E-mail : <a href="mailto:harysmwt@gmail.com">harysmwt@gmail.com</a>; <a href="http://www.webkita.net">www.webkita.net</a>, <a href="http://www.suharyonoshadinagoro.wordpress.com">www.suharyonoshadinagoro.wordpress.com</a>).
Oleh : K.R.A.T. Suharyono S. Hadinagoro, M.M.
(Pemerhati Ketenaga kerjaan &amp; Ekonomi Kerakyatan, Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti,Â  Alumni PPRA LIX Lemhannas RI. Email : <a href="mailto:harysmwt@gmail.com">harysmwt@gmail.com</a>, <a href="http://www.webkita.net">www.webkita.net</a>)

MEMBUMIKAN EKONOMI PANCASILA 

Medan Merdeka Selatan, Jakarta -Para pustakawan didorong agar mengikuti sertifikasi kompetensi. Ini mesti dilakukan untuk mendapatkan pengakuan sebagai pustakawan yang profesional dan andal di bidangnya.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando menyebut paradigma perpustakaan harus berubah. Pada masa kini, perpustakaan tidak hanya sekadar manajemen koleksi dan manajemen pengetahuan, melainkan perpustakaan hadir sebagai pusat transfer ilmu pengetahuan.
Syarif Bando menambahkan, kompetensi pustakawan harus disesuaikan dengan perubahan paradigma tersebut. Ini bisa dilakukan melalui penyesuaian pada tatanan administrasi dalam uji kompetensi pustakawan oleh tim sertifikasi pustakawan.
"Ketika dunia mengatakan pustakawan menjadi profesi yang akan menghilang, itu betul kalau masalah profesi pustakawan paramaternya adalah manajemen koleksi, itu sudah lama mati. Tapi yang tidak akan pernah mati adalah transfer pengetahuan," ungkapnya dalam gelar wicara Sertifikasi Kompetensi Pustakawan dengan tema "Urgensi Sertifikat Kompetensi dalam Penjamin Mutu Pustakawan" yang digelar secara hybrid, Kamis (27/05/2021).
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pustakawan diminta untuk melakukan uji coba hal tersebut di daerah yang dipilih. Melalui pengambilan sampel di beberapa daerah untuk menjadi laboratorium uji petik perpustakaan. Diharapkan nantinya akan terlihat peningkatan kompetensi pustakawan yang mampu menjawab problematika sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. "Tunjuk satu perpustakaan sebagai laboratoriumnya, kemudian dari hasil uji kompetensi itu bisa dibuktikan di sana mampu atau tidak, dia mengimplementasikan ilmunya di sana," lanjutnya.
Ketua LSP Pustakawan Endang Ernawati mengatakan sampai dengan tahun 2020 sebanyak 1.711 pustakawan yang telah mengikuti sertifikasi, namun yang dinyatakan kompeten jumlahnya sebanyak 1.213 pustakawan. Dari jumlah tersebut menunjukkan pustakawan yang telah tersertifikasi baru 10,15 persen dari jumlah pustakawan di Indonesia sebanyak 11.948 orang. Dia menyebutkan Indonesia masih membutuhkan lebih banyak pustakawan yang kompeten agar pengelolaan perpustakaan lebih optimal.
Dijelaskan, sertifikasi pustakawan melalui serangkaian proses kompetensi kerja yakni sikap, pengetahuan, dan keahlian. "Bagi yang belum dinyatakan kompeten masih diberi kesempatan untuk bisa mengikuti komptensi uji kompetensi sampai dua kali. Jumlah yang masih rendah ini menjadi tantangan kita," jelasnya.
Selain itu, lanjut Endang, masih banyaknya pustakawan yang tidak sadar terhadap perubahan lingkungan dan masih berpikir pragmatis. "Dengan sertifikasi ini agar lebih meyakinkan kepada pemustaka dan perpustakaan di mana dia bekerja, bahwa dirinya kompeten dalam bekerja," lanjutnya.
Sementara itu, Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Kunjung Masehat mengatakan, sertifikat kompetensi merupakan produk hukum yang menjadi legitimasi terhadap capaian kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan tertentu, termasuk profesi pustakawan.
Kunjung mengajak para pustakawan untuk melakukan sertifikasi karena sertifikasi penting sebagai pengakuan di tingkat internasional maupun untuk penyetaraan pengakuan di regional.
"Pustakawan tidak hanya sekadar memanage koleksi tetapi bagaimana pustakawan juga menjadi pelaku transfer pengetahuan kepada masyarakat dalam pengembangan SDM di masa mendatang," tutupnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Ahmad Kemal

Perpustakaan Nasional RI Dorong Pustakawan Ikuti Sertifikasi Kompetensi

Salemba, Jakarta - Dalam rangka untuk meningkatkan ketahanan tubuh masyarakat dan sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus Covid19 serta percepatan pemulihan ekonomi, Pemerintah Indonesia terus menggencarkan program vaksinasi booster untuk masyarakat.
Tidak terkecuali Perpustakaan Nasional (Perpusnas) yang turut menggelar vaksinasi booster bagi seluruh pegawai di gedung auditorium Salemba pada hari Kamis pagi. (24/02/2022)
â€œVaksinasi lanjutan, booster, ini bukan berarti sudah vaksin kita bebas melakukan apapun, tetap jaga prokes, karena nyatanya virus corona masih ada,â€ ujar Ofy Sofiana, Plt. Sestama sekaligus Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi dalam sambutannya.
Dalam kegiatan tersebut, mengundang pihak - pihak terkait yang mendukung pelaksanaan vaksinasi Perpusnas. Turut hadir perwakilan dari Kementerian Kesehatan, Puskesmas Kecamatan Senen, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat dan tim vaksin dari RS. Kartika Pulo Mas.
â€œTetap memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan. Divaksin booster bukan berarti sudah selesai, virus masih ada. Tetap jaga kesehatan dengan baik dan melakukan protokol kesehatan dengan ketat,â€ pesan Ofy.
Vaksinasi booster Perpusnas dilaksanakan dalam satu hari penuh dengan tetap melakukan observasi calon penerima vaksin booster dan protokol kesehatan.
Â 
Reporter : Anastasia Linawati

Perpusnas Gelar Vaksinasi Booster bagi Seluruh Pegawai

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku utara dikenal sebagai salah satu wilayah di Timur dengan kekayaan sumber daya alamnya, namun kondisi ini tidak sebanding dengan tingkat sumber daya manusia (SDM) di wilayah tersebut, yang masih menjadi perhatian pemerintah setempat.
Hal tersebut dikatakan oleh Bupati Halmahera Selatan Usman Sidik saat melakukan kunjungan kerja ke Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 11 Jakarta, pada Kamis (2/9/2021).
"Halmahera Selatan dikenal dengan tambang nikel. Hampir semua pulau di Halmahera Selatan memiliki nikel. Bahkan perusahaan terbesar nomor 3 di dunia, yang memproduksi baterai mobil listrik didirikan di Halmahera Selatan. Tapi masyarakatnya masih sangat jauh tertinggal kondisi ekonominya," ujar Usman.
Melihat kondisi tersebut, Pria yang baru dilantik tiga bulan ini, memiliki berbagai terobosan dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan setempat dalam meningkatkan SDM di wilayahnya. Pihaknya mendukung pengelolaan Perpustakaan Daerah dari segi anggaran. Karena diakui, bahwa melalui koleksi buku yang ada di perpustakaan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.
"Kami menginginkan adanya bantuan buku dari Perpusnas untuk menambah koleksi buku yang ada di perpustakaan. Dengan adanya koleksi buku yang lengkap di perpustakaan, kami berharap dapat meningkatkan literasi masyarakat di Halmahera Selatan," lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Halmahera Selatan Ety Juliani menjelaskan, tahun ini Kabupaten Halmahera Selatan mendapatkan bantuan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di tiga desa. "Kami sudah melaksanakan program inklusi sosial,Â  yang dilakukan dua minggu sekali," jelasnya.
Tak hanya itu, Halmahera Selatan juga telah mendapatkan bantuan pocadi yang akan ditempatkan di satu titik lokasi yang strategis. Mengingat perpustakaan daerah berlokasi 11 kilometer dari pusat kota.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan, perpustakaan sangat dibutuhkan masyarakat dalam perannya sebagai transfer knowledge. Karena perpustakaan dapat menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat yang tidak memiliki kesempatan mengenyam pendidikan.
Literasi yang dipahami di era tahun 1940-an, ujar Syarif, sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Tingkat literasi tertinggi adalah ketika masyarakat memiliki ilmu pengetahuan dan ketrampilanÂ yang dapat diimplementasikan untuk menciptakan barang atau jasa yang dapat digunakan dalam kompetensi global.Â 
"Sudah saatnya masyarakat merdeka dengan sumber daya alam yang kita miliki. Hanya saja membangun kesadaran untuk satu pilihan ekonomi ini tidak mudah tapi ternyata bisa menjadiÂ  sumber kehidupan bagi dia," ungkapnya
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyerahkan secara simbolis bantuan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) kepada Bupati Halmahera Selatan Usman Sidik.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer : Ahmad Kemal
Â

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Bekali CPNS Peserta Latsar, Kepala Perpusnas Tekankan soal Kerjasama dan Solidaritas

Perpusnas Terus Berupaya Internalisasikan Pemikiran Bung Karno

MEMBUMIKAN EKONOMI PANCASILA

Perpustakaan Nasional RI Dorong Pustakawan Ikuti Sertifikasi Kompetensi

Perpusnas Gelar Vaksinasi Booster bagi Seluruh Pegawai

Tingkatkan SDM, Bupati Halmahera Selatan Harapkan Adanya Sinergi dengan Perpusnas