Medan Merdeka Selatan, Jakarta-Gramedia Writers andÂ Readers Forum (GWRF) 2019 resmi dibuka hari ini, Jumat (1/8). Acara yang digelar kali kedua tersebut diselenggarakan di Perpustakaan Nasional. Sebanyak 45 penulis dihadirkan dalam event ini.Â 
Direktur Publikasi dan Edukasi Gramedia, Suwandi S. Brata, menyampaikan apresiasi kepada Perpusnas atas dukungan yang diberikan pada GRWF 2019. â€œTema besar yang diangkat dalam GRWF tahun ini adalah Literacy in Diversity,â€ jelasnya. Dengan tema ini, Suwandi berharap bahwa perbedaan yang menjadi keunikan bangsa Indonesia dapat memperkaya literasi masyarakatnya.
Indonesia dikenal sebagai salah negara dengan tingkat perbedaan suku, budaya, dan bahasa tertinggi di dunia. Badan Pusat Statistik pernah merilis data bahwa 1331 suku hidup di Indonesia, dan sebanyak 662 bahasa teridentifikasi menurut Badan Bahasa. Demi menjaga keragaman dan keutuhan, maka diperlukan tingat literasi yang baik.
Event yang diprakarsai Gramedia bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional adalah upaya kecil menjaga persatuan dalam keberagaman. Ajang ini merupakan forum tatap muka, interaksi, diskusi, dan sharing antara penulis dan pembaca. GWRF digelar selama tiga hari pada 2-4 Agustus di Perpusnas, dan menargetkan 3.000 peserta datang.
Sebanyak 45 penulis buku dan pemateri profesional dihadirkan untuk berbagi pengalaman dan sharing praktek nyata dunia keliterasian. Sederet penulis kenamaan, seperti Fiersa Besari, Ayu &amp; Ditto, Aan Masnyur, Sapardi Djoko Damono, Rintik Sedu, A. Fuadi, Budiman Sudjatmiko, Maman Suherman, Ayu Utami, dan lainnya. Taalkshow dan workshop dari tiap penulis mengusung ragam tema khas milenial, budaya dan sastra, hingga spiritualitas, tambah Suwandi.
Reportase : Eka Nia
Fotografer : Hartoyo Darmawan
Â

Gramedia Writers and Readers Forum 2019 : L

Perpustakaan Nasional RI melalui Pusat Pengembangan Pustakawan kembali menghelat forum Diskusi Kepustakawanan. Forum berseri ini sudah memasuki sesi ke-3 dengan mengusung tema: Butir Kegiatan dan Bukti Fisik Jabatan Fungsional Pustakawan. Hadir sebagai pembicara, Pustakawan Ahli Utama di Perpustakaan Nasional RI, Subeti Makdriani dan Alfiah.Kegiatan dilakukan secara hybrid Â di mana peserta hadir secara daring dan luring dengan lokasi utama di ruang teater Perpusnas Salemba, Rabu (31/3).
Pembicara pertama, Subeti, memberikan gambaran rinci jenjang jabatan pustakawan tingkat terampil dan ahli. Referensi yang digunakan sebagai panduan dalam menyusun Daftar Usulan Pengajuan Angka Kredit (DUPAK) adalah Peraturan Menpan RB Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya dan Peraturan Perpustakaan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.
"Dua buku (peraturan) ini, yang sangat penting ini,digunakan untuk seluruh jabatan fungsional pustakawan baik jabatan fungsional pustakawan tingkat terampil maupun jabatan fungsional pustakawan di tingkat keahlian," ucap Subeti.
Subeti juga menjelaskan kalau dalam pelaksanaan butir kegiatan pustakawan, proposi unsur utama harus lebih besar dari 80% dan penunjang lebih sedikit dari 20%. Unsur utama terdiri dari pendidikan, pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, pengembangan sistem kepustakawanan, dan pengembangan profesi, sedangkan unsur penunjang merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pustakawan.
Sementara itu, Alfiah menyampaikan presentasi tentang prosedur penyusunan dan pengajuan DUPAK Pustakawan. Secara umum proses mengelola angka kredit dimulai dari pengumpulan kegiatan yang kita lakukan dalam pekerjaan, penghitungan target angka kredit, penyusunan DUPAK, melengkapi syarat administrasi, dan terakhir penyerahan berkas kepada tim penilai.
Kendala yang sering dialami oleh pustakawan dalam proses penyusunan DUPAK sampai dengan Penetapan Angka Kredit oleh penilai biasanya adalah isu pengarsipan bukti pekerjaan. Karenanya, Alfiah memberikan tips agar pustakawan membuat dua map yang akan menjadi tempat penyimpanan seluruh dokumen penilaian berupah naskah bukti fisik dan surat tugas.
Map pertama berisi unsur utama, dan map kedua berisi unsur penunjang tiap tahun kegiatan. "Setelah selesai kita simpan di unsur utama makalahnya kita print surat tugasnya dijadikan satuÂ  (lalu) masukkan pada unsur utama kemudian kalau misalnya ada penunjang (berupa) sertifikat, ada sertifikatnya langsung masukkan pada unsur penunjang. Jadi setiap kegiatan sudah selesai Bapak Ibu harap segera dikumpulkan bukti," ucap Alfiah
Sebelumnya, Kepala Perpustakaan Nasional RI, Syarif Bando, dalam pidato kuncinya mengatakan bahwa ada kebutuhan untuk memperbarui butir kegiatan yang ada di peraturan yang berlaku saat ini. Â Butir kegiatan harus ditambah menyesuaikan degan kemajuan sekaligus juga dikurangi untuk butir kegiatan yang kurang relevan. Kegiatan kepustakawanan berupa knowledge transfer yang mendorong orang untuk produktif dengan membaca perlu dipertimbangkan untuk dimasukan sebagai butir kegiatan pustakawan."Karena ada korelasi antara bagaimana orang membaca untuk memproduksi barang dan jasa yang bermutu," ucap Syarif.Â 
Sebagian dari kegiatan ini dapat anda saksikan di link youtube di bawah ini
<iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/w8Sog429nTA" width="720" height="405" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>
Reportase= Radhitya Purnama

Forum Diskusi Kepustakawanan Sesi 3: Butir Kegiatan dan Bukti Fisik Jabatan Fungsional Pustakawan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Pengelolaan arsip yang tertib merupakan kewajiban dari lembaga pemerintah. Arsip yang merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa yang disimpan dalam berbagai bentuk media adalah produk birokrasi yang merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan ketatanegaraan.
Hal ini disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando dalam Workshop Kearsipan dengan tema â€œTerwujudnya Visi dan Misi Perpustakaan Nasional RI yang Akuntabel melalui Penataan Arsip yang Baik dan Benarâ€ di Ruang Auditorium Lantai 2 Gedung Perpustakaan Nasional, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta, pada Senin (5/3). Hadir sebagai pembicara utama dalam workshop ini Kepala Arsip Nasional RI Mustari Irawan.
Menurut Syarif Bando, seluruh elemen di Perpusnas harus berkomitmen untuk memperbaiki pengelolaan arsip, yang dalam penilaian Arsip Nasional masih perlu pembenahan. Pasalnya, arsip merupakan komponen yang sangat penting dalam proses administrasi sebuah instansi. Dengan mengelola arsip secara tertib, maka Perpustakaan Nasional akan berkontribusi pada tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga lainnya yang bertanggungjawab kepada Presiden.
â€œKarena akan menghasilkan suatu kinerja, suatu kesatuan yang diukur dari akuntabilitasnya. Tanpa arsip yang baik dan benar, mustahil visi misi Perpustakaan Nasional yang akuntabel bisa tercapai,â€ jelasnya.
Syarif Bando menekankan penataan arsip sesuai dengan jenis arsip berdasarkan fungsinya, sehingga saat pencarian kembali mudah untuk ditemukan. â€œNah kita harus belajar bagaimana arsip ditata sedemikian rupa sehingga temu baliknya tidak boleh lebih dari tiga menit. Kita harus memahami mengenai arsip-arsip ini, yang mana yang Arsip Aktif, Arsip Dinamis, kemudian Arsip Inaktif, kemudian Arsip Statis. Dan mana yang kemudian disimpan menjadi repositori arsip Perpustakaan Nasional, dan mana yang akan kita kirim ke Arsip Nasional yang mengandung nilai kesejarahan, dan hal-hal yang teknisnya, disebutkan ada klasifikasi arsip,â€ urainya.
Kepala Arsip Nasional Mustari Irawan memuji komitmen dan perhatian Perpusnas terhadap masalah Kearsipan. Menurut Mustari, tidak banyak pimpinan kementerian dan lembaga yang peduli dengan masalah kearsipan. â€œKalau seorang pemimpin punya kepedulian terhadap masalah kearsipan, saya yakin dalam waktu yang tidak terlalu lama kearsipan yang ada di lembaga bersangkutan akan jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Ini adalah pengalaman saya,â€ urainya di hadapan pegawai Perpusnas yang menjadi peserta workshop tersebut.
Mustari Irawan menjelaskan, secara konsep Arsip Nasional dan Perpusnas memiliki akar yang sama yaitu informasi. Namun pada akhirnya kedua instansi berkembang sesuai dengan fungsinya. Perpusnas berkembang di masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sementara Arsip Nasional di birokrasi pemerintah, BUMN/BUMD, dan swasta.
Karenanya, arsip merupakan hal yang sangat penting karena informasi dibutuhkan oleh semua institusi. Untuk itu, Arsip Nasional sebagai lembaga pemerintah yang bertanggungjawab dalam pembinaan dan pengelolaan arsip dari kementerian dan lembaga, memastikan bahwa semua informasi dikelola dengan baik.
â€œTentu saja ini tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau kita tidak perhatikan pada saat awalnya, penciptaannya. Dan ini keharusan sebuah lembaga agar tugas pokoknya berjalan optimal, yang harus diperhatikan adalah cara mengelola informasinya, dalam hal ini arsip,â€ jelasnya.
Menurut Mustari Irawan, pengelolaan arsip masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yakni Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Hal ini berimplikasi pada transparansi informasi untuk masyarakat. â€œKarena itu kami mencoba lembaga pemerintah untuk menerapkan sistem informasi yang arahnya adalah elektronik,â€ jelasnya.
Dalam menerapkan sistem e-governance, Arsip Nasional mengembangkan sistem informasi untuk mengelola arsip yakni Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS) dan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD). â€œJadi sekiranya Perpustakaan Nasional belum memiliki sistem ini, kami akan memberikan dan kami akan melatih para operator. Aplikasi ini mencakup tata naskah dinas, sehingga kalau mau disposisi tidak perlu lagi pakai kertas tapi pakai jaringan,â€ tutur pria yang menjabat Kepala ANRI sejak Desember 2013 ini.
Pada kesempatan ini, Syarif Bando memberikan tenggat waktu kepada jajarannya untuk membenahi pengelolaan kearsipan di Perpusnas. â€œOleh karena itu saya berharap setelah Januari 2019, atau saya kasih waktu kurang lebih sembilan bulan, kepada Sekretaris Utama dan jajarannya untuk memastikan semua arsip di Perpustakaan Nasional sudah tertata dengan baik, sudah berada pada tempatnya. Dan kami akan kembali mengundang Bapak Kepala Arsip Nasional untuk mereview apakah yang kami kerjakan sudah berjalan dengan baik,â€ jelasnya.
Menurut Syarif Bando dan Mustari, workshop ini menunjukkan hubungan yang harmonis di antara Perpusnas dan Arsip Nasional. Di tingkat daerah, perpustakaan dan arsip memang disatukan dalam sebuah kedinasan. Namun dalam beberapa hal, terjadi friksi karena perbedaan latar belakang kepala dinas. â€œKami memastikan bahwa hubungan ini sangat baik di tingkat pusat dan akan disebarkan ke daerah. Tidak ada arsip lebih penting daripada perpustakaan, atau sebaliknya. Semua harus bersatu, karena kalau ada yang merasa lebih penting, maka itu sumber masalah,â€ pungkas Syarif Bando.
Reportase: Hanna Meinita

Perpustakaan Nasional Berkomitmen Mengelola Arsip dengan Tertib

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Peserta Rapat Kerja Nasional Ombudsman Republik Indonesia, mengunjungi Perpustakaan Nasional RI, Jumat (6/3). Kunjungan dilakukan dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional dan Ulang Tahun ke-20 Ombudsman RI.
Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Utama Sri Sumekar, Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Ofy Sofiana dan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Woro Titi Haryanti.
Dalam sambutannya, Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi, Ofy Sofiana menjelaskan, Perpustakaan Nasional memiliki dua lokasi, yakni di Jalan Salemba untuk administrasi dan pembinaan, sedangkan di Jalan Medan Merdeka Selatan khusus digunakan untuk layanan. Gedung Layanan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 14 September 2017.
â€œDengan semangat kami selalu memberikan layanan prima kepada masyarakat, dan tentu sesuai dengan misi Presiden yakni mewujudkan SDM unggul Indonesia Maju,â€ jelasnya.
Ofy menambahkan, sejak diresmikan Gedung Layanan Perpusnas ini menunjukkan trend angka yang signifikan. Berdasarkan data hingga Maret 2020, jumlah pemustaka yang berkunjung sebanyak 2.084.451 orang. Pihaknya berharap Â dengan kunjungan ini dapat lebih mengenalkan layanan yang ada di Perpustakaan Nasional kepada masyarakat.
â€œSetelah kunjungan dari sini, saya harap bisa diinfokan ke keluarga atau masyarakat disana mengenai layanan yang ada di Perpustakaan Nasional,â€ ujarnya.
Hal senada juga diungkapkan, Kepala Biro Hukum, Kerjasama dan Organisasi Ombudsman Republik Indonesia, Dwi Ciptaningsih mengatakan, dengan adanya kunjungan ini ada kemanfaatannya untuk peserta Rakernas. â€œPara Kepala Perwakilan yang ikut kunjungan ini dapat menyampaikan ke Kepala Daerah setempat akan pentingnya untuk meningkatkan minat baca,â€ ungkapnya.
Lebih lanjut, Dwi menuturkan, pihaknya sudah melakukan kerjasama dengan Perpustakaan Nasional terkait pengelolaan perpustakaan. â€œKarena perpustakaan yang ada di Ombudsman bisa hidup namun kurang terlihat hidup, sehingga kami perlu tahu bagaimana cara mengelola perpustakaan,â€ tuturnya.
ReportaseÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â  : Wara Merdekawati
FotograferÂ Â Â Â Â Â Â Â Â  : Raden Raditya

Peserta Rakernas Ombudsman RI Kunjungi Perpustakaan Nasional

Â Salemba, Jakartaâ€”Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjadi dasar penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
SPIP digunakan dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Pengendalian SPIP dibebankan kepada seluruh penyelenggara pemerintahan, mulai dari Presiden, menteri, gubernur, bupati dan wali kota.
Unsur SPIP menurut PP No.60 Tahun 2008 meliputi pemantauan, kegiatan pengendalian, penilaian resiko dan lingkungan pengendalian. â€œSemuanya berisikan informasi dan komunikasi,â€ ujar Direktur Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Pertahanan dan Keamanan Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan (BPKP) Doddy Setiadi saat menjadi narasumber Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Selasa, (10/4). Â 
Maturitas (maturity) artinya dikembangkan penuh (optimal). Konsep maturitas dalam suatu organisasi bertujuan mengarahkan organisasi dalam kondisi yang optimal untuk mencapai tujuannya. Tingkat maturitas penyelenggara SPIP adalah tingkat kematangan atau kesempurnaan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008.
Maturitas SPIP memiliki karakteristik dari level 0 (belum ada) hingga level 5 (optimum). â€œModel maturitas menggambarkan tahapan proses yang diyakini akan mengarahkan pada output dan outcome yang lebih baik,â€ tambah Doddy.
Perpustakaan Nasional secara khusus diakui Sekretaris Utama Dedi Junaedi saat ini berada pada level 2 (berkembang). â€œTahun 2017 kita berada pada level 2. Mudah-mudahan di tahun 2018, Perpustakaan Nasional bisa mencapai level 3 atau terdefinisi. Artinya praktik pengendalian yang sudah terdokumentasi dengan baik,â€ ujarnya.
Penilaian maturitas SPIP dilakukan oleh sejumlah tim yang terbagi ke dalam beberapa peran, yakni peran asesor, power asesor, counter part dan responden survai persepsi. Sampel yang diperlukan untuk penilaian maturitas SPIP minimal berjumlah 40 orang.Â  Responden tersebut bisa pejabat struktural dan pegawai non struktural yang mewakili tiap unit kerja di eselon III.
Pengisian kuesioner dijamin kerahasiannya. Semua responden bebas menyatakan persepsinya. Asesor pun tidak dapat melihat jawaban dari tiap responden. Hanya memantau apakah responden telah menyelesaikan pengisian atau belum. Hasil penilaian mandiri dalam aplikasi merupakan nilai maturitas SPIP yang diperoleh setiap kementerian/lembaga dan masing-masing unit kerja.
Peningkatan komitmen implementasi dan dokumentasi sistem (level 3) meliputi :
<ol>
<li>Melaksanakan kebijakan dan SOP secara konsisten di semua tingkatan organisasi setelah terlebih dahulu mensosialisasikannya</li>
<li>Mendokumentasikan pengendalian intern secara rapi, terstruktur, rutin, dan konsisten</li>
<li>Mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk penyelenggaraan SPIP, serta mengalokasikan anggaran untuk pelatihan dan alat (tools) pengendalian intern</li>
<li>Melakukan pelatihan SPIP untuk mengembangkan keahlian/pengetahuan pegawai</li>
<li>Memberikan kesempatan kepada staf untuk mengikuti kursus, konferensi, seminar, lokakarya, terkait dengan SPIP</li>
<li>Meningkatkan kesadaran manajeman di semua tingkatan tentang perlunya pengendalian intern sebagai bagian integral dari pelaksanaan kegiatan</li>
<li>Mendorong manajemen untuk melakukan evaluasi atas efektifitas pengendalian secara periodik</li>
</ol>
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â 
Â

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) :  Perpusnas Targetkan Naik ke Level 3 di Akhir 2018  Â 

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Pahlawan Nasional merupakan gelar yang diberikan Presiden kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan negara. Hal tersebut diungkapkan, Direktur Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial Kemensos, Bambang Sugeng, di Gedung Layanan Perpustakaan Nasional , Rabu (5/2).
â€œPemberian gelar pahlawan nasional tidak hanya diberikan kepada seseorang yang gugur berjuang tetapi juga berprestasi dan memiliki karya yang luar biasa,â€ ungkapnya.
Bambang menjelaskan, berdasarkan UU No. 20 Tahun 2009, ada beberapa syarat untuk mengajukan gelar Pahlawan Nasional. Syarat umum, diantaranya WNI, memiliki integritas moral dan keteladanan, berjasa terhadap bangsa dan negara, setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara, tidak pernah dipidana penjara.
Sedangkan syarat khusus, gelar tersebut diberikan kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia dan yang semasa hidupnya, pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan, melakukan pengabdian hampir sepanjang hidupnya, pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar, melakukan perjuangan yang mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional.
â€œMasyarakat bisa mengajukan jika ada seseorang yang memenuhi persyaratan tersebut untuk diajukan mendapat gelar pahlawan nasional. Diawali dengan dukungan masyarakat dan melengkapi dokumen yang disyaratkan,â€ jelasnya.
Reportase : Wara Merdekawati
Fotografer : Raden Raditya

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Gramedia Writers and Readers Forum 2019 : L

Forum Diskusi Kepustakawanan Sesi 3: Butir Kegiatan dan Bukti Fisik Jabatan Fungsional Pustakawan

Perpustakaan Nasional Berkomitmen Mengelola Arsip dengan Tertib

Peserta Rakernas Ombudsman RI Kunjungi Perpustakaan Nasional

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) : Perpusnas Targetkan Naik ke Level 3 di Akhir 2018 Â

Kemensos Audiensi Tentang Pengajuan Calon Pahlawan Nasional