Jakarta - Pengadaan sebagai instrumen belanja pemerintah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam sambutannya pada acara workshop pengadaan nasional, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan peran strategis pengadaan yang berkontribusi dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan program pembangunan pemerintah yang berkualitas. Pada kesempatan tersebut Perpustakaan Nasional menerima penghargaan Procurement Award bersama 14 K/L yaitu Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Negara BUMN, BKN, BPK, BPKP, KPK, KPPU, Komisi Yudisial, LAN, LPS, PPATK, Otoritas Jasa Keuangan, SKK Migas dan ANRI yang diselenggarakan di Gd. Danapala Kemenkeu, Senin (26/2).
Sri Mulyani menjelaskan dari tahun ke tahun postur belanja di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terus meningkat, misalnya APBN pada tahun 2017 yang dikelola sebesar Rp 2.080, 5 triliun dan pada tahun 2018 menjadi Rp 2.220,7 triliun. Dengan peningkatan tersebut, perlu ada pengawalan terhadap belanja pemerintah agar tepat guna dan tepat sasaran, diantaranya bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memberikan perlindungan hukum bagi insan pengadaan agar pelaksanaan pengadaan lebih akuntabel.
"Workshop pengadaan nasional bertujuan untuk memberikan penguatan aspek pelaksanaan pengadaan, agar insan pengadaan lebih nyaman dan percaya diri dalam melaksanakan tugasnya tanpa takut adanya ancaman kriminalisasi," jelas Sri Mulyani. Kemenkeu juga menambahkan dalam workshop juga dilakukan perjanjian kerjasama legal protection antara Kemenkeu dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai bentuk penguatan pengadaan. Perjanjian diharapkan dapat mengawal pengadaan barang/jasa di lingkungan Kemenkeu melalui koordinasi bersama dengan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Pusat yang telah dibentuk oleh Kejagung.&nbsp;
Selain itu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) juga akan menyerahkan Sertifikat Standardisasi LPSE 2014 kepada Kemenkeu sebagai standard nasional untuk menuju pengadaan yang lebih moderen dan aman, dimana terdapat 17 standard yang harus dipenuhi oleh LPSE Kemenkeu, salah satunya mengenai Kebijakan Layanan dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Standardisasi bertujuan untuk memperkuat layanan dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi LPSE Kemenkeu yang selama ini diterapkan Pusat LPSE berdasarkan standar ISO 9001 dan ISO 27001.
Reportase : Arwan Subakti

Perpustakaan Nasional Kembali Memperoleh Penghargaan Procurement Award Tahun 2018

Jakarta, Salemba - Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando menghadiri Pelantikan Pengurus Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) DKI Jakarta Periode 2021-2024, pada Rabu, (3/8/2022) di Perpusnas Medan Merdeka Selatan. Pada kesempatan tersebut Syarif mengatakan bahwa dengan banyaknya berita hoax yang beredar di masyarakat melalui media siber menjadi sebuah tantangan tersendiri. â€œTantangan bagi para pengurus yang baru saja dilantik yaitu bagaimana akurasi, kepercayaan masyarakat dan akuntabilitas bisa dibangun bersama-sama oleh berbagai pihak. Tidak lupa juga untuk memainkan peran dalam mencerdaskan anak bangsa â€,ungkapnya.
Â 
Selain itu Syarif juga mendorong AMSI agar membangun berbagai program untuk literasi informasi. â€œKami di Perpusnas akan siap bekerja sama untuk berbagai pelatihan dan edukasi masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan terhadap kebenaran sebuah informasi dan meningkatkan literasi informasi masyarakat didasarkan pada kemampuan referensi yang luas,â€ imbuhnya.
Â 
Lebih lanjut dirinya menyampaikan AMSI untuk tidak bisa meningkatkan kesejahteraan anggotanya namun juga bisa memfasilitasi masyarakat dalam kemudahan mendapatkan informasi. Menurutnya media siber harus bisa menjadi wadah pembelajaran bagi masyarakat.
Â 
Sebelumnya, Ketua umum AMSI, Wenseslaus Manggut melantik Rikando Somba sebagai Ketua Umum AMSI Wilayah DKI Jakarta Periode 2021-2024. Wenseslaus menyambut baik kerja sama yang akan dilakukan Perpusnas dengan AMSI.
Â 
â€œAda banyak di ilmu pengetahuan yang seringkali terpendam di perpustakaan dan sekarang eranya digital bahkan perpustakaan. Seringkali kita sebagai media lupa menggunakan data-data itu atau kurang semangat untuk mencari data-data itu. Padahal mungkin publik, lembaga pemerintahan, atau siapapun yang mengambil kebijakan bisa dibangun diatas data itu,â€ paparnya.
Â 
Wenseslaus mengatakan kolaborasi amat dibutuhkan untuk membuat digitaliasi menjadi lebih mudah, efektif, dan kuat.
Â 
Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan yang turut hadir dalam acara tersebut juga mengatakan tantangan saat ini adalah bagaimana media digital membangun kepercayaan di sebuah negara demokrasi. â€œ Kepercayaan itu dibangun dengan adanya media yang mengedepankan objektivitas, mengedepankan transparansi, akurasi,â€œ pungkasnya.Â 
Â 
Reporter : Eka Purniawati Fotografer : Prakas Agrestian

Kepala Perpusnas Hadiri Pelantikan Pengurus AMSI DKI Jakarta Periode 2021-2024

Standar Pelayanan Bantuan Koleksi dan Sarana

Toraja Utara, Sulawesi Selatan-Fokus utamaÂ  pembangunan Presiden di periodenya kedua adalah pembangunan manusia untuk menciptakan sumber daya yang unggul melalui ilmu pengetahuan. Pengetahuan merupakan jalan terbukanya proses literasi sehingga masyarakat perlu didorong untuk terus belajar.
"Hanya ada satu cara untuk maju, yaitu lewat pengetahuan yang bisa diperoleh dengan membaca, " ujar Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando pada Diskusi Peningkatan Indeks Literasi di Kabupaten Toraja Utara, Rabu, (16/9).
Efektivitas program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang ditekuni Perpusnas mulai banyak dirasakan dampak positifnya bagi masyarakat. Lewat aktivitas tersebut, utamanya masyarakat marjinal diberikan keleluasaan mengembangkan kemampuan dirinya dengan pembekalan ilmu-ilmu terapan, dan pendampingan selama setahun. Imbasnya, banyak diantara mereka berhasil melepaskan diri dari kemiskinan dan memiliki usaha sendiri. Manusia perlu perubahan, termasuk masyarakat Toraja Utara, tambah Syarif Bando.
Toraja mempunyai identitas peradaban yang lebih dikenali masyarakat dunia dibandingkan mereka mengenal Indonesia. Sama seperti Bali. Oleh sebab itu, maka penting masyarakat Toraja Utara dibekali kesadaran tentang literasi budaya yang sarat dengan peradaban.
Literasi bukan sekedar mengenal huruf, merangkai kata dan mencari hubungan sebab akibat.Â  Puncak dari literasi adalah kemampuan menciptakan barang/jasa. "Saat iniÂ  dunia memasuki era globalisasi. Manusia dipaksa hidup dengan kecepatan tinggi. Berubah sangat cepat dan dinamis. Maka penting bagi siapapun untuk meningkatkan kompetensi SDM," terang Kepala Perpusnas.
Kepala Perpusnas berpesan Indonesia jangan sampai menjadi objek eksploitasi negara-negara super power.Â  Bonus demografi yang akan dirasakan Indonesia pada usia seabad di 2045. Mau tidak mau potensi harus dimanfaatkan agar tidak melulu dininabobokan dengan sumber daya alam tanpa dibekali kemampuan inovasi, kreatifitas, maupun ide ide baru mengelolanya.
"Tidak salah jika RPJMN mengarah kepada pembangunan manusia," imbuhÂ  Syarif bando.
Sependapat dengan yang disampaikan Kepala Perpusnas, Bupati Toraja Utara Kalatiku Paembonan mengaku tertantang untuk maju. Pihak nya menyadari betapa banyak kebudayaan yang belum tergali sepenuhnya untuk bisa dihadirkan sebagai budaya yang bernilai tinggi.
"Kami akan bersungguh sungguh meningkatkan semua aspek yang membawa kemajuan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan, " pungkas Bupati.
Reporter : Hartoyo Darmawan

Toraja Utara Wajib Kembangkan Literasi Budaya 

Jakartaâ€“Transformasi perpustakaan dalam era pembangunan ekosistem digital bukan merupakan pilihan tapi suatu keharusan.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2022 di Hotel Bidakara Jakarta, pada Selasa (29/2/2022).
Menurutnya, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) memiliki peranan yang sangat penting terutama dalam membentuk ekosistem digital perpustakaan di seluruh Indonesia.
â€œPerpusnas menjadi pusat dari jaringan perpustakaan seluruh Indonesia baik yang ada di sekolah, pemerintah daerah, maupun yang ada di komunitas dan semuanya harus dibangun semacam ekosistem digital nasional. Karena itu, peran Perpusnas sangat penting terutama dalam rangka untuk mentransformasi makna dari perpustakaan sebagai sarana belajar,â€ ungkapnya.
Keberadaan perpustakaan, menurutnya, merupakan sarana mengembangkan keterjangkauan masyarakat umum maupun pelajar terhadap sumber-sumber bahan bacaan. Sehingga perpustakaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih produktif.
â€œKalau mau menghancurkan peradaban sebuah bangsa hancurkan perpustakaannya. Kalau kita ingin membangun peradaban sebuah bangsa bangunlah perpustakaannya. Jangan sampai memahami perpustakaan hanya untuk membaca kemudian yang dijadikan ukuran berapa pengunjung semakin banyak pengunjung berarti semakin suksesâ€ terangnya.
Lebih lanjut, dirinya mengatakan perlu adanya indikator baru dalam mengukur keberhasilan perpustakaan membangun literasi yang tidak hanya diukur dari berapa banyak pengunjungnya.
â€œSetelah datang ke perpustakaan apa produk hasilnya. Jangan sampai hanya sekedar baca selanjutnya tidak ada hasilnya yang bisa diukur. Karena itu perlu ada pengukuran lebih lanjut dalam kaitan dengan proses belajar,â€ imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, menyatakan Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2022 mengusung tema â€œTransformasi Perpustakaan untuk Mewujudkan Ekosistem Digital Nasionalâ€. Tema tersebut ditetapkan berdasarkan pada latar belakang keterbatasan dalam menyiapkan buku cetak untuk masyarakat, terutama yang berada di daerah Terdepan, Terluar, Tertinggal (3T).
"Transformasi perpustakaan untuk mewujudkan ekosistem digital nasional merupakan upaya dalam menyiasati keterbatasan buku cetak terutama di daerah 3T. Sehingga diharapkan kita mampu semakin memanfaatkan teknologi informasi dalam menjangkau masyarakat," jelasnya.
Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini di antaranya untuk melaporkan perkembangan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta stakeholders Perpusnas dalam mengimplementasikan pembangunan perpustakaan yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
Meliputi pembangunan infrastruktur perpustakaan, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM perpustakaan, peningkatan ketersediaan bahan bacaan, dan peningkatan peran perpustakaan untuk memperkuat literasi masyarakat.
Diselenggarakan secara hybrid, Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2022 dihadiri oleh 750 peserta secara luring dan 10.000 peserta secara daring baik melalui aplikasi Zoom maupun kanal YouTube Perpusnas.
Selain itu, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan <a href="../news-detail.php?lang=id&amp;id=220329054436HviwJjzdc7" target="_blank" rel="noopener">penandatanganan nota kesepahaman</a> antara Perpusnas dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, UIN Imam Bonjol Padang, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Universitas Al Gifari, Universitas Al Sali-Al Aitam, IAI Ngawi, dan STMIK Jawa Barat.
Reporter: Eka Purniawati dan Basma Sartika
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Buka Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2022, Muhadjir Effendy: Transfomasi Perpustakaan Wajib 

Merdeka Selatan, Jakarta-Perpustakaan Nasional menggelar Rapat Koordinasi Pengalokasian APBD untuk perpustakaan Tahun 2020. Sosialisasi ini diikuti seluruh Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi dan Kepala Bappeda, Kamis, (04/7). Sesuai mandatori UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perpustakaan berperan sebagai layanan dan Perpustakaan Nasional menjadi pemandu semua kegiatan yang seharusnya dilakukan seluruh perpustakaan.
Menindaklanjuti hal tersebut, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, menyebut akan segera menyusun Peraturan Kepala Perpusnas (Perka) untuk penjabaran tiga komponen utama. Di antaranya, pengembangan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca, serta pelestarian dan pendayagunaan manuskrip. "Kami apreasi kinerja Kemendagri karena saat ini seluruh komponen penyelenggaraan perpustakaan sudah tertuang dalam Permendagri Nomor 33 tahun 2019 mengenai pedoman penyusunan anggaran dan belanja daerah tahun 2020. Hal ini menjadi bukti dukungan bahwa perpustakaan menjadi salah satu rencana prioritas nasional 2020," jelasnya.
Sementara itu, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri, Arsan Latif, mendorong agar kepala daerah menetapkan standar kebutuhan perpustakaan. Terlebih dalam menyusun APBD diperlukan rencana dan standar kebutuhan, salah satunya menganggarkan kebutuhan barang milik daerah yang dimiliki dinas perpustakaan.
"Ada aturan bahwa setiap belanja modal harus ada rencana dan standar kebutuhan. Kalau boleh usul dalam perka yang akan dibuat nanti ditambah satu pasal yang menyebut bahwa kepala daerah menetapkan standar kebutuhan terhadap perpustakaan. Disitulah kepala Dinas Perpustakaan bisa menyampaikan kebutuhannya," jelasnya.
Berdasarkan data, dari 514 kabupaten/kota, sudah 482 kabupaten/kota yang memiliki dinas perpustakaan. Sedangkan 24 daerah lainnya belum memiliki dinas perpustakaan. Arsan Latif mendorong semua daerah untuk segera membuat kelembagaan perpustakaan.
Reporter : Wara Merdekawati / Eka Purniawati Kameraman : Ahmad Kemal

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Perpustakaan Nasional Kembali Memperoleh Penghargaan Procurement Award Tahun 2018

Kepala Perpusnas Hadiri Pelantikan Pengurus AMSI DKI Jakarta Periode 2021-2024

Standar Pelayanan Bantuan Koleksi dan Sarana

Toraja Utara Wajib Kembangkan Literasi Budaya

Buka Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2022, Muhadjir Effendy: Transfomasi Perpustakaan Wajib

Daerah Diminta Tetapkan Standar Kebutuhan Perpustakaan