Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Catatan sejarah yang disimpan dan dijadikan sebagai arsip akan semakin meligitimasi kehadiran negara untuk masa depan penerus bangsa.
Demikian disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando, saat memberi arahan pada kegiatan Penyerahan Arsip Statis Penanganan Covid-19 Tahun 2022 yang diselenggarakan secara hibrida, Selasa (10/1/2023).
Syarif Bando menambahkan dalam mengoptimalkan pengimplementasian UU no. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan di Perpusnas, ada 2 (dua) hal yang harus ditindaklanjuti diantaranya mengadakan beragam pelatihan di bidang pelatihan dan menambah jumlah personil arsiparis.
&ldquo;Kami berharap di tahun 2023 bisa direalisasikan, setiap eselon I dan II disamping sekeretarisnya ada arsiparisnya,&rdquo; ucapnya.
Lebih lanjut, Syarif Bando mengatakan bahwa didasari dengan komitmen yang tinggi, pelaksanaan mandat UU no. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan telah membawa perubahan yang sangat signifikan. Hal tersebut terlihat dari efektivitas dan efisiensi pada saat pengambilan keputusan, penggunaan ruangan, serta seluruh manajemen yang berlangsung dengan baik.
&ldquo;Ini semua terjadi karena arsip yang sudah mulai rapi,&rdquo; ungkapnya.
Adapun arsip statis yang diserahkan Perpusnas kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada kesempatan ini merupakan arsip penanganan Covid-19 tahun 2022. Menurut Syarif Bando, kegiatan tersebut tidak hanya luar biasa karena menjadi sebuah kewajiban yang telah dipenuhi, namun juga karena perpustakaan merupakan sebuah institusi yang wajib memiliki catatan sejarah tentang pandemi Covid-19.
&ldquo;Bukan saja karena momentumnya, tetapi yang lebih penting adalah Perpusnas memang seharusnya menjadi sebuah institusi yang punya catatan sejarah tentang pandemi dan kemudian akan sangat berharga di masa yang akan datang,&rdquo; jelasnya.
Kepala ANRI, Imam Gunarto mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi tinggi atas komitmen Perpusnas yang luar biasa karena telah rutin menyerahkan arsip statisnya kepada ANRI sejak tahun 2018.
&ldquo;Penyerahan arsip yang demikian rutin itu kalau tidak ada komitmen yang tinggi dari bapak kepala dan seluruh jajaran, tidak mungkin jalan,&rdquo; katanya.
Selain itu, dia juga sependapat dengan yang disampaikan Kepala Perpusnas sebelumnya terkait arsip Covid-19 akan sangat berkaitan dengan sejarah di masa mendatang. Di samping sejarah, Imam juga menyebutkan satu urgensi lainnya yakni menyelamatkan bahan bukti akuntabilitas kinerja pemerintah tahun 2020-2022. Karena menurutnya, pemerintah harus bertanggungjawab kepada masyarakat tentang penggunaan anggaran Covid-19.
&ldquo;Anggaran negara untuk penanggulangan Covid-19 sekitar 500 sampai 700 triliun per tahun untuk penanganan Covid-19, baik itu kaitannya dengan vaksin, obat-obatan, termasuk dengan jaring pengaman sosial. Nah, itu semua, arsinya harus diselamatkan,&rdquo; terangnya.
Imam juga di akhir arahannya mengajak Perpusnas untuk berkolaborasi dalam memberikan pembelajaran kepada masyarakat di masa mendatang berdasarkan arsip yang ada. Baginya, pembelajaran tersebut tidak hanya sekadar ditarik dari ANRI kemudian disimpan, namun harus dikapitalisasi dan disajikan kembali kepada masyarakat dengan cara yang mudah dipahami.
&ldquo;Untuk membunyikan arsip itu butuh referensi. Untuk menceritakan arsip agar lebih kaya, lebih menarik, lebih bisa dipahami, lebih cerdas, katakan saja menyampaikan sesuatu itu butuh literasi, butuh pustaka,&rdquo; pungkasnya.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Arsip, Bukti Kehadiran Negara di Masa Depan

Grobogan, Jawa Tengah - "Kami dari Perpustakaan Nasional hadir dalam rangka bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk bersama-sama merumuskan formula bagaimana menjawab tantangan tentang opini hasil penelitian bertaraf internasional mengenai indeks pembangunan bangsa kita yang berada di posisi 113 dan indeksÂ  literasi serta budaya bacaÂ  yang rendah, kurangnya buku dan ketimpangan pemerataan bahan bacaan antar wilayah terutama di pulau jawa dan luar jawa," ujar Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengawali sambutan dalam acara Safari Gerakan Nasional Pembudayaan Kegemaran Membaca yang bertempat di Pendopo Kabupaten Grobogan pada hari Sabtu (11/8). Syarif dalam kesempatan tersebut secara tegas menolak bahwa budaya baca bangsa Indonesia rendah, dalam kenyataannya Indonesia memiliki jumlah aksara terbanyak sebanyak kurang lebih lima puluh aksara yang terpelihara dan digunakan oleh berbagai suku di Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas hingga pulau Rote.Â 
Kendala yang ada saat ini dalam meningkatkan budaya baca adalah ketimpangan antara rasio jumlah buku yang terbit dengan jumlah penduduk. Syarif memaparkan di kota-kota besar rata-rata 1 buku ditunggu 10.000 orang dan diluar pulau jawa 1 buku ditunggu 15.000 orang. Dalam arti buku-buku yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakatÂ  baik yang bekerja sebagai petani,Â  pedagang maupun peserta didik di sekolah dan perguruan tinggi. Buku-buku yang tersebar ke daerah-daerah seharusnya memenuhi kebutuhan masyarakat setempat melalui buku-buku ilmu pengetahuan praktis, buku-buku teknologi tepat guna dan ilmu pengetahuan terapan sebagai penyederhanaan dari hasil penelitian atau disertasi para pakar di Perguruan Tinggi. "Hal tersebut sangat penting agar masyarakat memiliki kemampuan berkarya dan menciptakan lapangan pekerjaan sesuai sumber daya alam yang melimpah disekitarnya. Dengan demikianÂ kebijakan revolusi karakter bangsa sesuai dengan 9 nawa citaÂ  pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kalla dibutuhkan untuk kemandirian masyarakat, sehingga peran perpustakaan harus ditingkatkan sebagai pusat pembelajaran untuk meningkatkan potensi masyarakat" imbuh Syarif.
Lebih lanjut, Kepala Perpusnas menjelaskan tujuan revolusi karakter bangsa adalah untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan kepribadian kebudayaan secara bertahap dapat tercapai. Selain itu, Kepala Perpusnas juga menekankan tentang perlunya pemahaman mengenai esensi kemerdekaan pada setiap individu masyarakat Indonesia dalam mengeksplorasi dan mengoptimalkan pemikiran-pemikiran positif untuk mengelola seluruh sumber daya yang melimpah termasuk potensi kesenian, kebudayaan dan pariwisata. "Kesejahteraan masyarakat tidak bisa dicapai hanya dengan komentar para pengamat, namun jauh lebih penting adalah mendorong masyarakat untuk bangkit berkreasi, berinovasi, bergotong royong, bermusyawarah dan bermufakat untuk kemajuan kesejahteraan dan persatuan dalam kelompoknya," demikian motivasi yang disampaikan Syarif kepada seluruh Tokoh Masyarakat dan pendidik serta penggiat literasi yang hadir dalam acara tersebut dalam menyikapi opini penelitian internasional tersebut.
Sejalan yang disampaikan Muhammad Syarif Bando, Bupati Grobogan Sri Sumarni yang juga sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Grobogan menyambut baik Safari Gerakan Nasional Pembudayaan Kegemaran Membaca di wilayahnya sebagai upaya untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan menumbuhkan minat dan budaya baca masyarakat serta menjadikan perpustakaan sebagai sumber informasi dan sumber belajar sepanjang hayat. "Namun demikian peran keluarga, sekolah dan masyarakat sangat penting dalam menumbuhkan minat baca, dan yang tidak kalah pentingnya adalah mengaktualisasikan perpustakaan, baik perpustakaan sekolah, perpustakaan desa dan perpustakaan umum," Sri menambahkan.
Bupati Grobogan Sri Sumarni dalam mendukung suksesnya Gerakan Literasi Kabupaten Grobogan telah melakukan langkah nyata melalui Pencanangan Kabupaten Literasi tanggal 15 Oktober 2016, Penerbitan Surat EdaranÂ  Bupati Grobogan Nomor 903/3067/2017 tentang Alokasi Dana Desa bagi Pengembangan Perpustakaan, Penerbitan Surat Sekretaris Daerah Nomor 041/4410/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Perpustakaan Desa, Promosi Gemar Membaca melalui workshop peningkatan minat baca sejak dini, pameran buku setiap tahun, dan lain-lain. "Dalam menumbuhkembangkan budaya kegemaran membaca sebagai sumber informasi dan sumber pembelajaran sepanjang hayat diharapkan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini banyak membantu pelayanan perpustakaan," harap Sri.
"Perpustakaan Nasional merupakan mitra Komisi X DPR RI, Pak Syarif Bando selama menjabat Kepala Perpusnas luar biasa lincahnya, terbukti dengan tingkat literasi dan kegemaran membaca yang meningkat dalam satu tahun selama 2016-2017 hampir sepuluh persen," puji Djoko Udjianto yang merupakan Ketua Komisi X DPR RI dari Partai Demokrat daerah pilihan Jawa Tengah III (Grobogan, Blora, Rembang dan Pati). Djoko menerangkan dasar untuk mensosialisasikan peran perpustakaan tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang terkait mencerdaskan kehidupan bangsa. Perpustakaan juga memiliki kewajiban dalam mencerdaskan anak-anak bangsa. "Disisi lain, sebagai anggota DPR RI memiliki tiga tugas yaitu dari segi pengawasan, anggaran dan legislasi. Tentunya ini sangat berkaitan dalam menumbuhkembangkan perpustakaan," terang Djoko.
Kenapa perpustakaan di negara Indonesia belum berkembang? Djoko menjelaskan menurut kajian bahwa kebiasaan seseorang membaca dipengaruhi oleh orang tua ternyata sangat kecil yaitu sekitar 6%, sedangkan guru hanya 14%, justru yang terbanyak dipengaruhi oleh kawan. Djoko sependapat dengan syarif bahwa minat baca masyarakat Indonesia tinggi namun jumlah buku yang dibaca oleh setiap orang pertahunnya masih rendah. "Dari hasil kajian, rata-rata orang Indonesia dalam satu tahun membaca kurang dari lima buku," jelas Djoko. Oleh karena itu Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto yang juga anggota Badan Anggaran tersebut dimana komisi yang dinaunginya membawahi pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda, olahraga dan perpustakaan berjuang dalam penyusunan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana pemanfaatan anggaran dana desa bisa digunakan untuk pengembangan perpustakaan.
Saat ini perpustakaan harus bertransformasi menjadi layanan berbasis inklusi sosial untuk mewujudkan masyarakat yang berliterasi dan meningkatkan peran literasi untuk kesejahteraan. "Jadi pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial harus berkomitmen meningkatkan kualitas hidup penggunanya," jelas Syarif. Perpustakaan Nasional telah menginisiasi ide-ide pengembangan perpustakaan dan bekerjasama dengan Bill and Melinda Gates Foundation melalui program Perpuseru yang telah direplikasi oleh perpustakaan desa di seluruh Indonesia sebagai tempat belajar dan berkreasi yang produktif bagi masyarakat sekitarnya. Banyak testimoni keberhasilan perpustakaan sebagai agen perubahan dalam hal sosial dan ekonomi masyarakat.
Seperti keberhasilan Ni Wayan Srimentik dari Denpasar-Bali menjadi pelopor gepeng bangkit dari kenistaan melalui berdagang dupa. Lalu, Sudarwati seorang ibu rumah tangga dari Kalimantan dapat mengangkat perekonomian keluarga melalui Perpustakaan Desa Sungai Kapitan dalam membuat keripik pisang kepok. Kemudian, Gunawan seorang pendekar pupuk organik cair dari Sumenep yang memperoleh literatur dari internet dengan keahliannya berselancar di dunia maya dimanfaatkan oleh pemerintah desa Totosan. Selain itu Suparno dari Gunung Kidul Jogja, memanfaatkan perpustakaan untuk mengembangkan jagung hibrida dan banyak lagi keberhasilan dari pemanfaatan perpustakaan. Salam literasi!
Reportase : Arwan Subakti

Kebijakan Revolusi Karakter Bangsa Melalui Peningkatan Peran Perpustakaan

Kupang, NTT&mdash;Dukungan pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam mewujudkan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan (SNP). Komitmen pemerintah daerah tersebut dapat dilakukan dengan berkolaborasi bersama pemerintah pusat dalam penyelenggaraan perpustakaan di daerah. Hal ini disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando, usai membuka Workshop Akreditasi Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tema "Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Solusi Cerdas Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pasca Pandemi Covid-19" yang diselenggarakan Perpusnas bekerja sama dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT, yang digelar di Kupang, NTT, pada Kamis-Jumat (13-14/4/2023). &ldquo;Jadi kami sangat menghargai dan mengapresiasi kebijakan Gubernur NTT untuk program ini dan karena itu kami ada di sini,&rdquo; ujarnya. Workshop akreditasi perpustakaan diikuti pustakawan pembina di dinas perpustakaan kabupaten/kota dan dinas perpustakaan provinsi. Kepala Perpusnas menambahkan, workshop untuk para pustakawan ini menjadi upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di NTT untuk mewujudkan cita-cita Presiden yakni SDM unggul. Perpusnas sebagai regulator di bidang perpustakaan telah mengeluarkan peraturan untuk mengelola perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan. Untuk mengukur kualitas pengelolaan perpustakaan, ujarnya, maka dibutuhkan akreditasi. &ldquo;Di mana kami menerjunkan asesor ke lapangan untuk menguji instrumen pengelolaan perpustakaan, baik dari segi sarana-prasarana, SDM, anggaran, promosi, dan lainnya. Apakah sudah sesuai dengan standar nasional yang sudah ditetapkan Perpustakaan Nasional? Karena itu kami mengacu pada standar internasional yang ditetapkan oleh IFLA atau Federation of Library Associations and Institutions,&rdquo; jelasnya. Hingga Februari 2023, jumlah perpustakaan yang terakreditasi tercatat sebanyak 9.363 perpustakaan dari 164.610 jumlah perpustakaan di Indonesia. Dia mengakui merasa berat. Namun, dia menegaskan upaya untuk mengelola perpustakaan sesuai standar membutuhkan komitmen, pembiayaan, serta inovasi dan kreativitas. Karenanya, perpustakaan harus mengubah paradigma menjadi pusat untuk transfer ilmu pengetahuan, bukan sekadar tempat menyimpan buku. Hal ini dilakukan Perpusnas melalui program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang menjadikan perpustakaan sebagai pusat kegiatan masyarakat untuk membaca dan mengembangkan kompetensi diri untuk berwirausaha. Seperti yang dialami Yusuf, seorang penjaga malam dari Kabupaten Lembata, yang mengembangkan usaha ternak ayam dan abon ayam setelah belajar dari buku ilmu terapan di perpustakaan. &ldquo;Nah itu justru menjadi harapan kami bagaimana perpustakaan ini berperan membantu pemerintah untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19 dengan menciptakan lapangan kerja selevel UMKM dan home industry,&rdquo; ungkapnya. Sementara itu, Direktur Standardisasi dan Akreditasi Perpustakaan, Perpusnas, Supriyanto, menjelaskan akreditasi perpustakaan adalah rangkaian kegiatan proses pengakuan formal yang dilakukan oleh Perpusnas untuk menetapkan bahwa suatu perpustakaan telah memenuhi SNP dan layak melakukan kegiatan penyelenggaraan perpustakaan. &ldquo;Instrumen penilaian akreditasi meliputi sembilan komponen yaitu koleksi perpustakaan, sarana prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan perpustakaan, pengelolaan perpustakaan, inovasi dan kreativitas, Tingkat Kegemaran Membaca atau TGM, serta Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau IPLM,&rdquo; urainya. Dia menambahkan, peserta workshop akreditasi perpustakaan tahun ini merupakan pustakawan pembina di dinas perpustakaan kabupaten/kota dan dinas perpustakaan provinsi. Hal ini dilakukan untuk memenuhi syarat penyaluran dana alokasi khusus (DAK) fisik Perpustakaan Daerah tahun 2023 yang salah satu syaratnya perpustakaan daerah harus terakreditasi. &ldquo;Hingga Februari 2023, jumlah perpustakaan provinsi yang terakreditasi sebanyak 31 perpustakaan atau 91 persen dari 34 Dinas Perpustakaan Provinsi. Sementara jumlah perpustakaan kabupaten/kota yang terakreditasi sebanyak 306 perpustakaan atau 60 persen dari 514 dinas perpustakaan kabupaten/kota,&rdquo; jelasnya. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT, Kanisius Mau, mengungkapkan workshop akreditasi perpustakaan merupakan pintu masuk untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang manfaat, proses, dan pelaksanaan akreditasi perpustakaan kepada pengelola perpustakaan kabupaten/kota untuk persiapan akreditasi perpustakaan di setiap kabupaten yang ada di NTT. &ldquo;Dalam meningkatkan akreditasi perpustakaan, Perpusnas telah turut andil dalam meningkatkan kualitas perpustakaan yang ada di Provinsi NTT antara lain melalui Dana Alokasi Khusus yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan peningkatan kualitas dan peran perpustakaan,&rdquo; jelasnya. DAK Fisik telah tersalurkan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan se-NTT dari 2019 hingga 2023 antara lain berupa pengadaan koleksi bahan bacaan untuk perpustakaan provinsi dan perpustakaan kabupaten/kota, pembangunan gedung dan sarana-prasarana perpustakaan kabupaten/kota, renovasi gedung, serta bantuan perabot dan bantuan IT. &ldquo;Dinas Perpustakaan Provinsi NTT juga telah menyalurkan serta menunjang kegiatan pelaksanaan peran perpustakaan ke sekolah serta beberapa instansi seperti bantuan kepada 19 Rutan yang tersebar di beberapa kabupaten, dua rumah sakit, tiga pos lintas batas negara, UPT Kemensos Balai Anak Kupang dan UPT Kemensos Balai Disabilitas Efata Kupang dalam lingkup Provinsi NTT,&rdquo; pungkasnya. Reporter: Hanna Meinita Fotografer: Alfiyan Alfatih

Kolaborasi Perpusnas dan Pemerintah Daerah untuk Akreditasi Perpustakaan

Jakarta, Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim melantik Muhammad Syarif Bando sebagai Pustakawan Ahli Utama (Pustama) pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) pada Rabu (29/12/2023).
 
Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36/M Tahun 2023 tentang Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Ahli Utama serta Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama.
 
Menteri Nadiem menyampaikan dalam empat tahun terakhir sistem pendidikan dan ekosistem kebudayaan Indonesia mengalami transformasi yang sangat besar, karena gerakan Merdeka Belajar dan Merdeka Berbudaya. Capaian gerakan ini mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Joko Widodo.
 
"Di jenjang per sekolahan kita mengubah cara pembelajaran dan penilaian peserta didik menjadi lebih fokus kepada kemampuan literasi dan numerasi," ungkapnya.
 
Dia menjelaskan salah satu langkah nyata yang telah dilakukan adalah mengirimkan lebih dari 15 juta eksemplar buku bacaan berkualitas ke-20.000 PAUD dan SD khususnya di daerah 3T.
 
"Pengiriman disertai dengan pelatihan bagi guru dan pustakawan untuk memastikan pemanfaatan buku di sekolah secara optimal," jelasnya. 
 
Menteri Nadiem berharap pustama dapat mengakselerasi dan meningkatkan kualitas pustakawan, khususnya dalam merespon perkembangan teknologi digital yang semakin cepat.
 
"Pustakawan hari ini dituntut menjadi pustakawan digital yang mampu mengelola dan memfasilitasi akses informasi seluas-luasnya bagi masyarakat," harapnya.
&nbsp;
Reporter: Wara Merdeka
Dokumentasi: Ahmad Kemal / Robi

Pustakawan Dituntut Menjadi Pustakawan Digital

Jakarta &ndash; Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) menerima penghargaan Digital Government Award dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk kategori Lembaga (LPNK, LNS, dan Instansi Pemerintah Lainnya).
Tahun 2023, Perpusnas mengalami peningkatan indeks SPBE sebesar 0,05 poin dari tahun 2022. Indeks SPBE Perpusnas tahun 2023 sebesar 3,56 poin dari sebelumnya 3,51 poin di tahun 2022. 
Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Utama Perpusnas, Joko Santoso hadir mewakili Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Perpusnas, E. Aminudin Aziz untuk menerima penghargaan. &nbsp;&nbsp;
Digital Government Award merupakan hasil penerapan SPBE yang telah dilakukan kepada seluruh instansi pemerintah oleh tim independen dan tim koordinasi SPBE nasional.
Penghargaaan ini diberikan kepada 65 instansi pusat dan pemerintah daerah dengan enam kategori berdasarkan tingkat kematangan instansi pemerintah untuk penerapan SPBE.
Adapun enam kategori yang dimaksud antara lain Kementerian, Lembaga (LPNK, LNS, dan Instansi Pemerintah Lainnya), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, IPPD dengan Indeks SPBE Meningkat Signifikan.
Kementerian PANRB menggelar acara penghargaan itu bersamaan dengan kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan peluncuran Government Technology (GovTech) Indonesia bernama INA Digital di Istana Negara, Senin (27/5/2024).
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam sambutannya menekankan bahwa kehadiran birokrasi harusnya melayani bukan mempersulit dan memperlambat. Sehingga dalam hal ini kepuasan, manfaat yang diterima, dan kemudahan urusan masyarakat menjadi tolok ukur.
&ldquo;Di kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota ada kurang lebih 27 ribu aplikasi/platform yang berjalan sendiri-sendiri. Ga akan mungkin jadi bisa mempermudah atau mempercepat,&rdquo; katanya.
Untuk itu Presiden menyampaikan agar tidak membuat aplikasi/platform baru, namun memperkuat digital public infrastructure dan transformasi GovTech Indonesia. Hal ini menurutnya mampu meningkatkan daya saing Indonesia. &nbsp;&nbsp;&nbsp;
Di akhir sambutan, Presiden Joko Widodo berpesan agar seluruh kementerian dan lembaga (K/L), serta pemerintah daerah saling mengintegrasikan dan menginteroperabilitas aplikasi dan data mereka.
&ldquo;Tidak akan maju kita kalau sifat egosentris masih kita pelihara. Jadi sekali lagi tinggalkan praktik-praktik dan mindset-mindset lama,&rdquo; ujarnya.
Selaku Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional, Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, menegaskan dalam laporannya kehadiran GovTech akan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan berbagai kemudahan.
&ldquo;Kami tegaskan bahwa GovTech Indonesia bukan sebuah platform/aplikasi melainkan menyelenggarakan keterpaduan ekosistem digital pemerintah. Dalam jangka pendek, tahun 2024, GovTech akan mengembangkan 9 sistem prioritas secara terpadu, selain juga integrasi layanan-layanan yang sudah siap untuk dikonsolidasikan. Satu portal terpadu ini berbasis pada kebutuhan masyarakat, bukan berdasarkan sekat birokrasi per instansi,&rdquo; jelasnya.
Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menambahkan bahwa GovTech dipastikan untuk bisa mengedepankan fitur-fitur yang user friendly guna memudahkan masyarakat dalam penggunaannya. Selain itu juga menjadi perbaikan dari proses bisnis terpadu, transparan, dan terukur. Serta kelak diharapkan mampu mengintegrasikan infrastuktur antara data center dan government cloud.
&ldquo;Peluncuran ini merupakan langkah awal untuk membuktikan layanan publik pemerintah kepada masyarakat nyata. Dengan kata lain tidak hanya slogan, melainkan sesuatu yang bisa diimplikasikan,&rdquo; ungkapnya.
 Reporter: Basma Sartika

Perpusnas Masuk 15 Besar Terbaik Digital Government Award 2024

Jakarta - Perpustakaan harus mampu beradaptasi untuk tetap memberikan layanan kepada publik di tengah pandemi Covid-19 melalui konsep perpustakaan digital.
Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI yang mengemban tugas dalam hal membina semua jenis perpustakaan yang ada di Indonesia, sejatinya membutuhkan pertemuan yang intens untuk menumbuhkan pemahaman lebih dalam tentang perpustakaan. Namun di era pandemi ini, diperlukan sebuah strategi agar kebutuhan masyarakat akan bahan bacaan tetap terpenuhi, salah satunya dengan penyediaan perpustakaan digital.
â€œDi era pandemi ini strategi yang kita hadapi sama dengan Jepang untuk memperbanyak akses ke pelayanan digital. Perpustakaan Nasional saat ini sudah memiliki Indonesia OneSearch (IOS), Khastara, dan iPusnas,â€ ungkap Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando pada kegiatan Pre-Discussion Conference of Director National Library (CDNL) yang berlangsung secara daring, Selasa (7/9/2021).
Meskipun layanan onsite perpustakaan tutup selama masa pandemi, seluruh pustakawan Perpusnas tetap berupaya untuk memberikan layanan prima kepada masyarakat dengan cara membuat abstrak buku secara individual, membuat tutorial tentang bagaimana menumbuhkan kegemaran membaca dan juga tentang bagaimana mengelola perpustakaan dengan baik.
Sebagai perwujudan tanggung jawab dalam memberikan respons terdahap pandemi Covid-19 kepada masyarakat dan negara, Perpusnas membuat Coronapedia yang dapat diakses melalui iPusnas. Di dalam Coronapedia, masyarakat bisa menemukan informasi apapun tentang Covid-19 dan tanaman herbal yang diharapkan bisa menambah imun masyarakat.
â€œPerpusnas bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan RI untuk penyediaan informasi tentang Covid-19 di Coronapedia. Indonesia adalah negara yang dikenal dengan tanaman herbal yang paling lengkap di dunia sehingga beruntung rasanya bisa memberikan informasi tentang tanaman herbal yang mungkin bisa menambah imun masyarakat,â€ jelas Syarif Bando.
Lebih lanjut, Syarif Bando menambahkan bahwa perpustakaan adalah institusi peradaban yang mengelola nilai-nilai kemanusiaan secara universal. Untuk itu, sudah seharusnya perpustakaan di seluruh dunia bahu membahu untuk memikirkan jalan keluar dalam membangun kesetaraan antar bangsa di dunia.
Pada kegiatan Pre-Discussion Conference of Director National Library (CDNL) yang mengangkat tema â€œUpaya Perpustakaan Dalam Menghadapi Krisis Covid-19â€ ini, Indonesia berkesempatan untuk berdiskusi bersama Kepala Perpustakaan Nasional Australia, Marie-Louise Ayres, dan Kepala Perpustakaan Nasional Jepang, Motonobu Yoshinaga.
Reporter: Basma Sartika

Perpustakaan Digital adalah Solusi di Tengah Pademi

Pasar Minggu, Jakarta-- Perpustakaan Nasional terus berkolaborasi dengan berbagai lembaga, baik pemerintah atau pun swasta demi meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan.Â 
Sebagai bentuk nyata dari sinergi antarlembaga, telah dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman antara Perpustakaan Nasional dengan Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 31 Januari 2019.Â 
Tindak lanjut adanya nota kesepahaman tersebut diwujudkan dalam penandatanganan naskah adendum perjanjian kerja sama antara Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Woro Titi Haryanti dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh beserta jajajaran masing-masing di gedung Direktorat Jenderal Kependidikan dan Pencatatan Sipil Jl. Raya Pasar Minggu km. 19 Jakarta Selatan pada Kamis (29/04/2021).Â 
Secara garis besar kesepakatan memuat tentang pemanfaatan data kependudukan yang akan digunakan oleh Perpustakaan Nasional dalam pelayanan perpustakaan.Â 
Pada kesempatan tersebut, Zudan Arif F. mengapresiasi sinergi yang telah terbangun antara dua instansi. â€œMudahâ€“mudahan ini bisa memperkuat sinergi antarlembaga sekaligus mewujudkan single identity number agar satu nomor bisa digunakan untuk semua pelayanan," ungkapnya.
Sejalan dengan pernyataan Zudan Arif F., Woro Titi Haryanti juga menyatakan bahwa Perpustakaan Nasional memiliki kartu anggota perpustakaan. â€œKami punya kartu anggota perpustakaan dan inginnya bahwa itu bisa dipakai untuk semua pelayanan. Kita ingin bergabung mewujudkan hal itu," terangnya.
Ke depan kartu anggota perpustakaan ini terintegrasi dengan kartu perpustakaan di seluruh Indonesia. Sebagai tahap pertama, kartu terintegrasi ini akan diimplementasikan di dua UPT Perpustakaan Nasional yaitu UPT Bung Karno di Blitar dan UPT Bung Hatta di Bukittinggi.
 Reporter: Anastasia Linawati
Fotografer: Arwan Subakti

Berita

Penguatan Sinergi Antara Perpustakaan Nasional dengan Kementerian Dalam Negeri