Pasar Minggu, Jakarta-- Perpustakaan Nasional terus berkolaborasi dengan berbagai lembaga, baik pemerintah atau pun swasta demi meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan. 

Sebagai bentuk nyata dari sinergi antarlembaga, telah dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman antara Perpustakaan Nasional dengan Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 31 Januari 2019. 

Tindak lanjut adanya nota kesepahaman tersebut diwujudkan dalam penandatanganan naskah adendum perjanjian kerja sama antara Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Woro Titi Haryanti dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh beserta jajajaran masing-masing di gedung Direktorat Jenderal Kependidikan dan Pencatatan Sipil Jl. Raya Pasar Minggu km. 19 Jakarta Selatan pada Kamis (29/04/2021). 

Secara garis besar kesepakatan memuat tentang pemanfaatan data kependudukan yang akan digunakan oleh Perpustakaan Nasional dalam pelayanan perpustakaan. 

Pada kesempatan tersebut, Zudan Arif F. mengapresiasi sinergi yang telah terbangun antara dua instansi. “Mudah–mudahan ini bisa memperkuat sinergi antarlembaga sekaligus mewujudkan single identity number agar satu nomor bisa digunakan untuk semua pelayanan," ungkapnya.

Sejalan dengan pernyataan Zudan Arif F., Woro Titi Haryanti juga menyatakan bahwa Perpustakaan Nasional memiliki kartu anggota perpustakaan. “Kami punya kartu anggota perpustakaan dan inginnya bahwa itu bisa dipakai untuk semua pelayanan. Kita ingin bergabung mewujudkan hal itu," terangnya.

Ke depan kartu anggota perpustakaan ini terintegrasi dengan kartu perpustakaan di seluruh Indonesia. Sebagai tahap pertama, kartu terintegrasi ini akan diimplementasikan di dua UPT Perpustakaan Nasional yaitu UPT Bung Karno di Blitar dan UPT Bung Hatta di Bukittinggi.

Reporter: Anastasia Linawati

Fotografer: Arwan Subakti