Bogor, Jawa Barat - Biro Umum Perpustakaan Nasional menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelola APBN dalam rangka meningkatkan pengetahuan bendahara dan para pengelola keuangan di lingkungan Perpusnas di Royal Padjadjaran Hotel, Bogor, selama tiga hari (2-4/5). "Para pengelola keuangan harus memahami dan menguasai Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah," terang Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando.

Syarif juga menghimbau kepada para pengelola keuangan supaya mengawal pengadaan barang/jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money). "Diharapkan teman-teman pengelola keuangan harus bisa mengawal anggaran. Oleh karena itu, jangan masa bodoh dan mampu memverifikasi kelogisan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah," pinta Syarief. Selain itu khusus bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  harus menguasai penyusunan perencanaan anggaran, menetapkan kerangka acuan kerja, menetapkan rancangan kontrak, menetapkan HPS, melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA. "Tugas pengelola APBN bukan hanya terkait seberapa cepat penyerapan anggaran, namun juga harus bisa mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan," tambah Syarif.

Bimtek Pengelola APBN menghadirkan narasumber dari KPPN Jakarta II, dimana materi yang disampaikan terdiri dari gambaran umum pengelola APBN, tata cara pencairan keuangan, pengantar atau pengenalan aplikasi SAS dan eSPM, pendalaman penggunaan aplikasi SAS dan SPM. Inspektur Perpusnas Darmadi turut menyampaikan kebijakan inspektorat dilingkungan Perpusnas dan diskusi. Sedangkan Biro Umum dan Kepala Bagian Keuangan menjelaskan gambaran umum atau pembahasan SOP bagian keuangan Tahun 2018.

 

Reportase : Arwan Subakti