MENCENGANGKAN!!! Di tengah hiruk pikuk global mempersiapkan antisipasi dan transformasi Revolusi Industri 4.0, secara mengejutkan Jepang pada 21 Januari 2019 secara resmi meluncurkan â€œSocietv 5.0â€ dengan menjadikan manusia sebagai subjek utama (human centered society) dalam mengendalikan kemajuan ilmu dan teknologi. Bukan sebagai objek yang bakal terancam atau bahkan tergilas oleh Revolusi Industri 4.0.
Salah satu alasannya, Jepang menghadapi persoalan demografi yang sangat serius. Yakni kelompok usia produktif, sekitar 77 juta jiwa akan berkurang sebesar 70 persen menjadi 53 juta pada 2050. Sementara itu, populasi di atas usia 65 tahun akan naik 38,4 persen pada 2065.
Bagi mereka, tanpa bantuan teknologi digital akan sulit untuk melayani dan memenuhi semua kebutuhan masyarakatnya. MengÂ­ingat semakin sedikitnya jumlah populasi produktif. Kesadaran akan geopolitik dan geostrategi yang meÂ­reka bangun tidak muncul tiba-tiba, namun melalui perjalanan panjang mencakup perencanaan dan imple- mentasiyangfokus danterintegrasi untukkesejahteraandankeamanan bangsa dan negaranya.
Iptek yang menjadi keunggulan kompetitif telah dijadikan momenÂ­tum dahsyat untuk memengaruhi dunia global menembus batas imaÂ­jiner negara. Jepang akan semakin terkenal diduniadenganmemanfaat- kan internet of things (IoT), big data, artificial intelligence (AI), robot, dan sharing economy serta berfokus pada humanisme. Ini arah baru perpaduan era Revolusi Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0.
Â 
Paradigma Humanistis
Konsep â€œMasyarakat 5.0/Society 5.0â€ menjadikan manusia sebagai pusat pengendali teknologi. Manusia berperan lebih besar dengan menÂ­transformasi big data dan teknologi bagi kemanusiaan demi tercapainya kehidupan yang lebih baik. Society 5.0 iin menjadi sebuah cetak biru dan strategi masa depan yang mendoÂ­brak kegilaan negara-negara selain Jepang akan Revolusi Industri 4.0.
Di tengah banyaknya pekerjaan yang akan hilang karena otomatiÂ­sasi, digitalisasi dan kapitalisme untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi industrialisasi, kehadiran Society 5.0 menjadi paradigma baru yang humanistis.
Menurut TechCrunch (4/2/2019): Masyarakat 5.0 mengacu pada enam pilar utama yang meliputi infrastruktur, teknologi keuangan, perawatan kesehatan, logistik, dan AI. Teknologi dan inovasi perlu diÂ­manfaatkan untuk membantu dan memajukan masyarakat, bukan untuk menggantikan peran manuÂ­sia. Sementara itu, Charles A Beard mengemukakan bahwa revolusi inÂ­dustri sebenarnya fokus pada mateÂ­rial (membuat sesuatu) dan pada manusia (sosial).
Â 
PELUANG BAGI INDONESIA
Transformasi digital membuka peluang terciptanya jenis pekerjaan baru yang sebelumnya tidak ada: walau di sisi lain ada jenis-jenis pekeijaan yanghilang karena terganÂ­tikan. Teknologi digital telah mengÂ­ubah cara dan gaya hidup kekinian. Harga ponsel semakin murah dan biaya internet semakin terjangkau merupakan faktor percepatan transÂ­formasi teknologi digital.
Terkait hal ini, perlu kita pikirkan prasyarat dukungan energi kelistriÂ­kan yang mutlak diperlukan dalam akses teknologi digital. Karena keÂ­gagalan kelistrikan atas perangkat keras IT akan menjadikan kegaÂ­galan semua akses dan aktivitas digital selanjutnya. Hal ini penting, mengingat ketersediaan energi bagi bangsa dan negara kita saat ini mauÂ­pun masa depan menjadi persoalan yang sangat serius. Bahkan dapat memicu krisis energi.
Produktivitas BBM yang hanya mencukupi 48 persen kebutuhan nasional menjadikan negara kita pada status darurat energi. Harus ada solusi jitu untuk memperkuat dan membesarkan BUMN-BUMN bidang energi agar memiliki kinerÂ­ja membanggakan, meraup keunÂ­tungan luar biasa dan menjadi tuan di negaranya sendiri.
Mengingat cadangan dalam negeri yang terbatas, diperlukan langkah-langkah ekspansi bisnis hingga mancanegara secara cerÂ­mat dan profesional. Sementara itu, sumber kekayaan alam (SKA) Indonesia jangan menjadi tarik- menarik kepentingan, termasuk kepentingan asing.
Kemudian terkait Society 5.0 yang diinisiasi oleh Jepang, hendaknya kita jadikan momentum untuk mempercepat transformasi atas kedua arah baru tersebut secara simultan. Perpaduan Revolusi InÂ­dustri 4.0 dan Society 5.0 hendaknya dapat dijadikan roadmap/blue print naÂ­sional Indonesia.
Kita perlu bertindak cepat dan jangan sampai terlambat sehingga terjamin kepentingan nasional dan keberlanjutanataseksistensibangsa. Karena populasi generasi tua akan semakin banyak. Sehingga akan terÂ­jadi krisis populasi produktif seperti Jepang, Rusia dan Korea saat ini.
Menurut Hehni Adam, pemerinÂ­tah Indonesia perlu menyiapkan regulasi untuk melindungi pekerja dari ancaman kehilangan pekerÂ­jaan akibat dari revolusi Industri 4.0. Sehingga bonus demografi yang dihadapi Indonesia dapat dijadiÂ­kan subjek yang mengendalikan teknologi. Jangan sampai terbalik manusia menjadi korban teknologi yang tumbuh berkembang.
Bonus demografi bagi Indonesia harus mampu dijadikan peluang melalui peningkatan kapasitas dan kualitasnya agar memiliki profesiÂ­onalisme dan nasionalisme tinggi sehingga memiliki daya saing gloÂ­bal yang membanggakan.
Hal ini perlu komitmen penyeÂ­lenggara negara maupun perusaÂ­haan untuk fokus dan mempersiapÂ­kan perencanaan dan pembiayaan yang memadai untuk pelaksanaan up skilling, social security net and funding. Sehingga mampu menjadi agent of technology sebagai sumber daya maÂ­nusia (SDM) yang unggul.
In paralel, terus dikembangkan industri-industri strategis nasional termasuk industri digital, yang berÂ­basiskan artificial intelligence (AI), internet atas segala hal (internet of thing/ IoT), realitas tertambah (augmented reality), pembelajaran mesin (machine learning), dan pembelajaran dalam (deep learnÂ­ing). Serta berorientasi pada pengemÂ­bangan SDM Indonesia, profit dan keberlanjutan. Bukan hanya imtuk memenuhi kebutuhan masa sekaÂ­rang namun juga mempersiapkan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.
Dikaitkan dengan profil ketenaÂ­gakerjaan, data BPS pada Februari 2018 menunjukkan jumlah penÂ­duduk usia kerja 193,55 juta jiwa terdiri dari: 1) angkatan kerja sebeÂ­sar 133,94 juta jiwa (127,07 juta jiwa yang bekerja dan 6,87 juta jiwa yang pengangguran) dan 2) bukan angÂ­katan kerja 59,61 juta jiwa (36,01 juta jiwa mengurus rumah tangga, 15,61 juta jiwa bersekolah dan lainnya 7,99 juta jiwa).
Dari 127,07 juta jiwa yang bekerja terdiri dari 87,08juta jiwa yang bekerÂ­ja penuh, 30,29 juta jiwa yang bekeija paruh waktu dan 9,7juta jiwa yang setengah menganggur. Dari data tersebut, tercermin bahwa angka pengangguran menjadi persoalan serius, terlebih jika dikaitkan dengan dampak negatif Revolusi lndustri 4.0. Secara nasional tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,34 persen lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya. Ini merupakan kinerja terbaik Kemenaker di bawah pimpinÂ­an M Hanif Dhakiri.
Tingkat pendidikan penduduk yang bekerja dilaporkan bahwa 11,71 juta jiwa (9,22 persen) berpenÂ­didikan universitas, 3,5 juta jiwa (2,75 persen) berpendidikan diploÂ­ma, 14,55 juta jiwa (11,45 persen) berpendidikan SMK, 21,32 juta jiwa (16,78 persen) berpendidikan SMA atau sederajat, 22,88juta jiwa (18 perÂ­sen) berpendidikan SMP atau sederÂ­ajat dan 53,11 juta jiwa (41,8 persen) berpendidikan SD ke bawah. Profil kependidikan pekerja yang seperti ini merupakan tantangan serius daÂ­lam transformasi ketenagakerjaan menuju era Revolusi Industri 4.0 maupun Masyarakat 5.0
Terkait penggunaan teknologi digital, hingga Januari 2018, data pengguna internet di Indonesia mencapai 132,7 juta (50 persen dari penduduk Indonesia sebesar 265,4 juta j iwa). Pengguna media sosial seÂ­besar 130 juta (49 persen), pengguna ponsel sebesar 177,9 juta (67 persen), pengguna mobile social media sebesar 120 juta (45 persen).
Sedangkan untuk industri yang menggunakan robot masih relatif sedikit dikaitkan dengan program padat karya yang menyerap tenaga kerja lebih banyak. Meski berposisi sebagai pasar media soÂ­sial terbesar di Asia Tenggara dengan 120juta orang menggunakan ponsel pintar, tetapi industri di bidang teknologi komunikasi ini masih terbatas. Negara harus hadir untuk menguasai mayoritas saham provider lT baik Telkom maupun Indosat agar kita bisa mengendalikan sekaligus mengamankan kepentingan nasional kita, jangan sampai big dataÂ disalahgunakan.
Sementara itu, pertumbuhan sektor industri manufaktur dan industri- industri lain mengalami kelambatan rata-rata di bawah 5 persen. Ini menÂ­jadi persoalan tersendiri yang perlu short cut untuk mengatasinya. Ke deÂ­pan, kita juga harus meningkatkan pembiayaan riset dan pengembangan (R&amp;D) lebih besar lagi dari yang haÂ­nya 0,3 persen dari PDB (produk domestik bruto).Â  Agar mampu bersaing dengan negara-negara berkembang lainnya.
Di samping itu, perlu dikembangÂ­kan intelijen industri sebagai sarana pendukung pengembangan dan ekÂ­spansi bisnis global dari industri- industri strategis nasional yang kita miliki. Pun, harus dijauhkan dari keÂ­pentingan politik maupun elite parÂ­pol dalam pengelolaannya sehingga fokus mengembangkan industri-inÂ­dustri strategis nasional benar-benar untuk kepentingan nasional.
Â 
POROS MARITIM DUNIA
Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957 bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan (Archipelagic State). DeÂ­klarasi Djuanda selanjutnya diresÂ­mikan menjadi UU No 4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Setelah melalui perjuangan yang panjang, deklarasi ini pada 1982 akhirnya daÂ­pat diterima dan ditetapkan dalam konvensi hukum laut PBB III Tahun 1982 (United Nations Convention On The Law of The Sea/UNCLOS 1982). Selanjutnya deklarasi ini diperteÂ­gas kembali dengan UU Nomor 17 Tahun 1985tentang pengesahan UNÂ­CLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Dan belum dapat disebut sebagai negara maritim kaÂ­rena belum menjadikan laut sebaÂ­gai tulang punggung eksistensi dan pengembangan negara.
Ke depan, orientasi bangsa ini harus mengacu pada laut dari berÂ­bagai aspek geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, ditamÂ­bah ilmu pengetahuan &amp; teknologi (asta gatra plus ini dapat saya sebut sebagai nawa gatra).
Laksda TNI (Purn) Robert Mang- indaan, Ketua Forum Kajian PerÂ­tahanan dan Maritim dan Tenaga Profesional Lemhannas RI menjeÂ­laskan, bahwa Maritime Security Strategy harus diimplementasikan agar Indonesia menjadi poros marÂ­itim dunia. Sekurang-kurangnya menjadikan laut Indonesia sebagai perekat antarpulau, sumber mata pencarian, dan sistem pertahanan.
Pun, perlu prioritas dan redefinisi Program Masterplan Percepatan Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan penambahan padaprogram-program kemaritiman. Poros maritim dunia akanmenyangkutMaritime Security Strategy yang memuat langkah-langÂ­kah objektif dan strategis.
Kita juga memerlukan SDM MarÂ­itim yang unggul, pakar ekonomi, pakai' pendidikan, pakaiâ€™ teknologi dan industri, maupun intelijen. In paralel, diperlukan agenda prioritas seÂ­perti armada berbendera Indonesia, sistem pelayaran tetap, infrastrukÂ­tur, logistik, arsitektur manajemen keamanan maritim, kompetensi capacity building, kualitas komunitas maritim, harmonisasi peraturan perundangan maupun industri straÂ­tegis perkapalan dan kemaritiman. Termasuk menjadikan Jakarta sebaÂ­gai pengendali dan pengawasan lalu lintas laut ASEAN, yang sekarang ini berada di Singapura.
Terkait Revolusi Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0 semua sektor harus bertransformasi, termasuk sektor maritim terlebih ingin menjadikan Indonesia menjadi pores maritim dunia. Juga di dalamnya, ada sektor hulu migas yang berada di onshore maupun offshore yang telah siap berÂ­transformasi menuju era Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0. karena inÂ­dustri tersebut sejak lama mengÂ­gunakan teknologi tinggi berbasis komputer, yang penuh risiko tinggi, bermodal sangat besar dan memiÂ­liki SDM yang profesional.
Dengan kondisi tersebut, kita haÂ­rus berpacu lebili kencang lagi untuk bersiapmenujuarahbaruperpaduan era Revolusi Industri 4.0 dan MasyaÂ­rakat 5.0 yang menjadikan manusia sebagai subjek pengendali kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kita pun harus bersinergi mengÂ­hasilkan keuletan dan ketangguhan bersama semua komponen bangsa dan negara untuk menjamin keseÂ­jahteraan dan keamanan nasional maupun ikut aktif dalam menjaga ketertiban dan kedamaian dunia agar tidak terjadi neo-liberalisme, imperialisme maupun kapitalisme. Semoga. E-mail: <a href="mailto:harysmwt@gmail.com">harysmwt@gmail.com</a>; <a href="http://www.webkita.net">www.webkita.net</a>. (ndu/k!5)
CATATAN : SUHARYONO SOEMARWOTO (PEMERHATI KETENAGAKERJAAN &amp; EKONOMI KERAKYATAN, KANDIDAT DOKTOR ILMU EKONOMI UNIVERSITAS TRISAKTI, PPRA LIX LEMHANAS RI)
Â

Arah Baru Perpaduan Era Revolusi 4.0 dan Masyarakat 5.0

Medan Merdeka Selatan, Jakarta- Perpustakaan Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan ikut berperan serta mensukseskan Program Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Program yang bertujuan agar masyarakat dapat memanfaatkan perpustakaan untuk meningkatkan kesejahteraan ini telah dilakukan sejak tahun 2017. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar Yasna Khairina saat berkunjung ke Perpustakaan Nasional bersama jajaran DPRD Kab. Banjar, Jumat (17/1)
â€œDengan bantuan DAK yang diberikan melalui Perpusnas, program pelatihan komputer sudah banyak dirasa manfaatnya. Bahkan kini sudah sampai pada Angkatan 38 dengan 1800 lebih perserta yang telah lulus,â€ sebutnya.
Tahun 2019 Kab. Banjar menerima 1,6 Milyar Dana Alokasi Khusus yang dipergunakan untuk mengoptimalisasi layanan di perpustakaan seperti ruang komputer, ruang audiovisual, dan ruang baca anak. Selain itu 2 unit mobil pustaka keliling juga telah diberikan pada tahun 2011 dan tahun 2018. Â Namun Yasna tetap mengharapkan Perpusnas dapat terus mendukung Kab. Banjar untuk memperluas gedung serta menambah koleksi bacaan yang sesuai kebutuhan masyarakat.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando yang menerima langsung kunjungan tersebut memberikan apresiasi atas pencapaian Kab. Banjar. Dirinya mengatakan bahwa memang sangat penting menyediakan perpustakaan sebagai landasan masyarakat mencari pengetahuan.
â€œDengan membaca maka literasi akan meningkat. Literasi bukan sekedar membaca 15 menit, tapi bagaimana mendapatkan kedalaman pengetahuan untuk menciptakan barang dan jasa,â€ jelas Syarif.
Syarif juga terus mendorong agar pemerintah daerah mengarahkan masyarakat tidak hanya membaca tapi juga menulis konten lokal tentang daerahnya sebagai koleksi yang merepresentasikan daerahnya. Sehingga suatu daerah dapat mengembangkan diri dan menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat daerah lain.
Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca Deni Kurniadi menambahkan bahwa Perpusnas akan mendukung upaya yang dilakukan Pemerintah Kab. Banjar. â€œSemoga program yang dilakukan tidak hanya berhenti ditingkat kabupaten, tapi juga sampai tingkat kelurahan dan desa,â€ ungkapnya. Deni juga menghimbau agar bantuan yang diberikan dapat menjadi stimulan bagi daerah agar semakin berkembang.
Â 
Reportase: Eka Purniawati
Fotografer: Raden Radityo

Kabupaten Banjar Sukses Lakukan Program Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Partisipasi masyarakat dalam menyebarkan virus literasi di Indonesia cukup impresif. Upaya dalam mendekatkan bahan bacaan ke masyarakat hingga ke pelosok Indonesia, dilakukan melalui kuda pustaka, becak, pustaka, motor pustaka, dan lainnya. Tercatat sebanyak 16.331 pegiat literasi tersebar hingga ke pelosok desa di Nusantara. Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI melihat hal ini sebagai kekuatan yang harus dikolaborasikan dan didorong.
Berangkat dari pemikiran tersebut, Perpusnas membentuk Akademi Literasi yang menjadi wadah untuk para pegiat literasi Indonesia dalam berkolaborasi dan menguatkan ekosistem pegiat literasi agar benar-benar berdaya di masyarakat. Akademi Literasi bertujuan mewujudkan kolaborasi pegiat literasi melalui pemberdayaan masyarakat yang integratif dan partisipatif, serta meningkatkan nilai gemar membaca dan indeks pembangunan literasi masyarakat. Para pegiat literasi akan didorong, diberikan apresiasi, hingga kompensasi sebagai pejuang literasi.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyatakan literasi bukan sekadar kemampuan mengenal huruf, kata, kalimat, hubungan sebab akibat, dan menyatakan pendapat. Dia menegaskan, literasi merupakan kedalaman pengetahuan seseorang terhadap suatu objek ilmu pengetahuan yang bisa diimplementasikan.
Menurutnya, terkait literasi, Indonesia bisa berkaca pada Tiongkok. Para siswa di negara Asia Timur tersebut memiliki kemampuan membaca yang kritis. Selain itu, masyarakat Tiongkok mampu menghasilkan produk yang bersaing di pasar global berupa mobil listrik. Pendidikan di Tiongkok dinilai berkualitas karena para pemimpin perguruan tinggi mendorong dunia usaha agar menerima para mahasiswa untuk magang dan mempraktekkan ilmunya.
Syarif Bando berharap kehadiran Akademi Literasi mampu menyusun formula untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dengan mengelola kekayaan alam yang melimpah di sekitarnya. Sehingga diharapkan bangsa Indonesia mampu menjadi produsen, bukan sekadar konsumen bagi negara lain.
â€œDan ini membutuhkan ilmu-ilmu terapan, life skills untuk mengelola potensi agar bisa menghasilkan barang dan jasa. Tidak ada masalah itu hanya sekelas home industry,â€ jelasnya dalam gelar wicara yang diselenggarakan Perpusnas dengan tema â€œKolaborasi Pegiat Literasi dan Penguatan Ekosistem untuk Peningkatan Indeks Literasi Indonesiaâ€ yang diselenggarakan secara daring pada Rabu (16/6/2021).
Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Perpusnas Adin Bondar menjelaskan literasi merupakan hal yang esensial dalam pemajuan bangsa. Dalam pembangunan nasional, pemerintah membutuhkan dukungan dari masyarakat. Karenanya, Akademi Literasi berupaya mengolaborasikan gerakan sosial masyarakat tersebut dengan program pemerintah.
â€œBersatu padu, satu visi di dalam hal ini, tatanan baru akan hadir. Ada budaya baru yang lahir yaitu peningkatan literasi di masyarakat. Ketika itu sudah lahir sebagai budaya kolektif bangsa ini, saya rasa permasalahan negara ini selesai. Persoalan di kita adalah sekarang, budaya kegemaran membaca dan literasi itu belum menjadi suatu budaya kolektif,â€ ujarnya.
Sementara itu, Duta Baca Indonesia Gol A Gong menyebut Akademi Literasi menyentuh sisi humanisme para pegiat literasi. Akademi Literasi melalui lamannya, menampilkan profil para pegiat literasi terpilih. Penulis â€˜Balada si Royâ€™ ini menilai, tampilnya para pegiat literasi di laman yang bisa diakses banyak orang dan diakui lembaga negara tersebut membuat peran dan kehadiran para pegiat literasi akan dilihat oleh lingkungannya. â€œPerpusnas di sini, mengangkat derajat mereka yang secara status sosial ekonomi itu rendah, di sini dari sisi humanisme yang luar biasa,â€ ungkapnya.
Dia berharap, Akademi Literasi memiliki program yang memfasilitasi para pegiat literasi agar memiliki keterampilan menulis. Menurutnya, menjadi ironi ketika para pegiat literasi tidak memiliki jejak literasi secara individu. â€œJadi saya ingin ada satu kriteria bahwa semua pegiat literasi yang masuk di Akademi Literasi harus menunjukkan suatu karya tulis. Syukur-syukur bisa sebuah buku. Apapun itu, tidak perlu novel, puisi, apapun itu esai tentang kecakapan hidup, esai tentang kisah-kisah inspiratif,â€ urainya.
Pegiat literasi Maman Suherman berharap para relawan pegiat literasi di daerah dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Dia meminta agar mereka diberdayakan, ditingkatkan kualitas dan kapasitasnya, serta dilekatkan aksesnya dengan buku. Aktivitas para relawan dalam mengajak masyarakat menjadi cerdas hingga ke akar rumput tersebut harus dinilai sebagai indikator peningkatan minat baca.
â€œMudah-mudahan nanti bersama Akademi Literasi mereka makin dilihat, kualifikasi mereka makin terlihat, mereka tahu bagaimana menjadi pustakawan yang bagus, mereka bekerja sama, mereka diberi akses untuk masuk ke dalam kegiatan kepustakaan menjadi perpanjangan tangan dan teman-teman perpustakaan-perpustakaan di daerah,â€ jelasnya.
Widyaiswara Ahli Utama Lembaga Administrasi Negara Suseno menyebut mengelola literasi mirip dengan mengelola manusia. Pasalnya, literasi memiliki makna kedalaman pengetahuan seseorang terhadap suatu objek ilmu pengetahuan. Karenanya, Akademi Literasi dinilai bisa menjadi lahan untuk menumbuhkembangkan sumber daya manusia unggul dalam menjawab tantangan masa kini dan masa mendatang.
â€œKarena di sini dimungkinkan berkumpul para pegiat literasi. Nanti Ibu Bapak sekalian mungkin bisa berhubungan, meskipun tidak secara langsung bertatap muka, tapi full of talent, tumbuh berkembang menciptakan suatu value baru mengenai Perpustakaan Nasional dan terutama tentang Akademi Literasi,â€ pungkasnya.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Radhitya Purnama

Wadahi Pegiat Literasi, Perpusnas Luncurkan Akademi Literasi

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Indonesia masih memiliki tantangan luar biasa dalam mengembangkan kualitas masyarakatnya. Begitu pun dengan masyarakat Kota Bandar Lampung yang masih rendah tingkat minat bacanya. Dengan penduduk 1,2 juta yang tersebar di 20 kecamatan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung memutuskan untuk membangun gedung perpustakaan yang berada di pusat kota yang rampung pada 2019. Gedung perpustakaan tersebut diharapkan mampu menumbuhkan minat baca masyarakat Kota Bandar Lampung.
"Kami mengundang Kepala Perpusnas untuk meresmikannya pada tanggal 12 Februari nanti," ujar Rustam, pada Kamis, (6/2).
Merespon undangan tersebut, Kepala Perpustakaan Nasional mengaku mengapresiasi atas upaya yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung. Secara baik, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando akan berupaya hadir pada peresmian nanti.Â 
Â 
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Demi Tumbuhkan Minat Baca dan Literasi, Kota Bandar Lampung Dirikan Perpustakaan 

MULTI dimensional, inilah dampak global pandemic corona (Covid-19). Hanya dalam waktu kurang tiga bulan, virus ini sudah menyebar hampir di seluruh negara di dunia dan menginfeksi 1.018.845 orang. 53.292 orang meninggal dan 213.524 orang dinyatakan sembuh. Sedangkan di Indonesia, sesuai data BNPB per 4 April 2020 ada 2.092 orang kasus terinfeksi, 150 orang sembuh dan 191 orang meninggal.
Suatu tragedi kemanusiaan yang sangat mencemaskan. Semua orang harus sadar bahwa virus corona sudah ada di sekitar kita, sehingga harus waspada dan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah antara lain hidup bersih, social distanching (jaga jarak sosial), saling membantu aksi-aksikesetiakawanan sosial, tidak menyebar hoax tentang virus corona.
The Economist Intelligence Unit (EIU) memperkirakan ada 20 persen peluang virus corona tidak bisa dikontrol hingga pertengahan 2020. Namun, hanya ada 5 persen kemungkinan virus corona akan bertahan lebih lama dari 2020. Para ahli memprediksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini bisa anjlok di bawah 2,5 persen jika penyebaran virus corona tak terkontrol.
Lebih dari 70 negara telah melakukan lockdown dan memukul sektor jasa dengan keras, terutama industri yang melibatkan interaksi fisik seperti perdagangan ritel, rekreasi dan perhotelan dan transportasi. Ketika bisnis kehilangan pendapatan, pengangguran cenderung meningkat tajam, maka akan mengubah guncangan sisi penawaran menjadi guncangan sisi permintaan yang lebih luas bagi perekonomian.
Tingkat keparahan dampak akan sangat tergantung pada durasi pembatasan pada pergerakan orang dan kegiatan ekonomi serta pada skala dan kemanjuran respons oleh otoritas-otoritas keuangan nasional. Negara-negara berkembang, terutama yang bergantung pada pariwisata dan ekspor komoditas, menghadapi risiko ekonomi yang meningkat.
Produksi manufaktur global dapat berkontraksi secara signifikan dan jumlah pelancong yang anjlok kemungkinan akan merusak sektor pariwisata di negara-negara berkembang pulau kecil, yang mempekerjakan jutaan pekerja berketerampilan rendah.
Diperlukan langkah-langkah kebijakan yang mendesak dan berani, tidak hanya untuk menahan pandemi dan menyelamatkan nyawa, tetapi juga untuk melindungi yang paling rentan di masyarakat kita dari kehancuran ekonomi dan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi serta stabilitas keuangan.
DAMPAK MULTI-DIMENSIONAL
Dampaknya pun multidimensional dan sangat kompleks, menyangkut esensial kehidupan, bukan hanya sektor ekonomi. Hampir semua sektor ipoleksosbud (ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya) terdampak negatif oleh penyebaran Covid-19. Keberlangsungan produksi, distribusi dan konsumsi atas kebutuhan sehari-hari menjadi persoalan krusial yang membutuhkan penanganan sangat serius.
Pun, tenaga medis sebagai garda terdepan dalam menanggulangi KLB Virus Corona menjadi insan-insan yang sangat rentan terhadap penularan virus ini (bahkan sudah ada yang meninggal). Mereka perlu perhatian dan jaminan dari pemerintah agar mampu melaksanakan tugas kemanusiaan dan profesionalismenya.
Salah satu dampak ekonomi yang begitu nyata adalah daya beli masyarakat menurun, pekerja dirumahkan (bahkan ada yang di-PHK), kemiskinan meningkat, mobilitas orang dan barang terganggu, terdepresiasinya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika ke level Rp 16.400-an per USD.
Sebagian pekerja di perusahaan-perusahaan sector pariwisata, perhotelan sudah dirumahkan bahkan sudah ada yang di-PHK, termasuk perusahaan manufaktur yang bahan bakunya impor dari Tiongkok. Sektor industri pun sudah banyak yang tutup operasi, sehingga produksi dan profit berkurang.
Sektor transportasi darat, laut udara pun sangat terpukul: kemudian sektor pendidikan juga meliburkan para peserta didiknya agar belajar dari rumah dengan memanfaatkan teknologi digital. Namun masih dijumpai para peserta didik yang justru berkeliaran sehingga berpotensi menjadi perantara penyebaran virus mematikan tersebut.
Tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan melambat, defisit APBN pun bakal melebar lebih dari 2,5 persen. Perekonomian Indonesia rentan terperosok dalam krisis ekonomi karena: a)pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan yang cukup tajam, diperkirakan hanya 4,5-4,8 persen pada 2020; b) aliran modal keluar sepanjang enam bulan terakhir, tercatat investor asing melakukan aksi jual sebesar Rp 16 triliun; c) rentan terpapar kepanikan pasar keuangan global karena sebanyak 38,5 persen surat utang pemerintah Indonesia dipegang oleh investor asing; d) Sektor UMKM terpukul paling depan karena ketiadaan kegiatan di luar rumah oleh seluruh masyarakat.
Kita perlu fokus mengurusi masalah kesehatan dan kemanusiaan, menjamin kondisi masyarakat terutama jarring pengaman sosial kepada masyarakat terbawah dan melindungisedapat mungkin sector usaha ekonomi. Supaya tetap bertahan dan juga melindungi stabilitas sektor keuangan. Skenario asumsi makro 2020 pun harus dilakukan perubahan, seperti pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan 2,3 persen hingga minus 0,4 persen.
Selain itu, inflasi 5,1 persen serta harga minyak mentah Indonesia yang anjlok menjadi USD 31 per barel. In parallel, BI harus menjadi nilai tukar rupiah maupun capital outflow agar ekonomi stabil. Mantan Menko Perkonomian Rizal Ramli berpendapat agar pemerintah menggunakan uang proyek infrastruktur, dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang nilainya sekitar Rp 700-an triliun untuk jaringan pengaman sosial dan membantu kebutuhan pokok rakyat.
#DIRUMAHSAJA
Untuk mengurangi penyebaran virus corona antara lain melalui swa-karantina/diam di rumah minimal 14 hari. Membatasi bertemu dengan orang-orang atau komunitas, termasuk bekerja dari rumah (WFH=work from home). Kecuali para petugas kesehatan di klinik, puskesmas, rumah sakit maupun petugas gugus tugas penanggulangan penyebaran Covid-19dan para pihak terkait harus tetap menjalankan tugasnya.
Mereka para petugas medis menjadi garda terdepan untuk melawan virus corona ini harus didukung sekuat tenaga oleh semua orang maupun jaminan dari pemerintah. Faktanya bahwa tidak semua orang dapat bekerja dari rumah, sehingga perlu pendekatan yang tegas namun tetap manusiawi.
Bagi warganegara yang selama ini menerima jarring pengaman sosial harus tetap mendapat jaminan dari negara, bahkan terhadap mereka yang terpaksa tidak bisa bekerja mencari nafkah (kelompok yang terdampak penyebaran Covid-19) pun harus dijamin oleh Negara sesuai Pembukaan UUD NRI 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Di beberapa wilayah di Indonesia, saat ini para kepala daerah ada yang memberlakukan karantina terbatas untuk membatasi penyebaran virus maut ini. Apa pun yang mereka upaya merupakan ikhtiar yang perlu dilaksanakan bersama, tidak bisa jalan sendiri mengingat banyak persoalan yang saling berkaitan.
Mobilitas orang dan arus barang terganggu akibat karantina tersebut. Kita harus lebih disiplin terhadap kebijakan social distancing dan physical distancing (jaga jarak aman) #dirumahsaja untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19 dan perekonomian Indonesia cepat pulih kembali.
Namun, pemerintah harus menjamin kebutuhan pokok sehari-hari warganya karena tidak dapat mencari nafkah sendiri akibat dari Covid-19 tersebut. Akhirnya, mari kita tetap optimis, disiplin dan ikhtiar bersama untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 dibarengi dengan doa agar musibah ini dapat segera diatasi. Amin. e-mail: harysmwt@gmail.com; Â www.webkita.net. (ndu/k18)
Â 
OLEH:
KRAT SUHARYONO S. HADINAGORO, M.M.Â 
PEMERHATI KETENAGAKERJAAN &amp; EKONOMI KERAKYATAN
Â

Covid-19 dan Dampak Multi-Dimensional

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo menyambangi Perpustakaan Nasional dan disambut langsung oleh Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando di Ruang Rapat Pimpinan lantai 5 Perpusnas Jalan Medan Merdeka Selatan No. 11 Jakarta (8/5). Adapun maksud kunjungan Bupati adalah bersilaturahmi dan berkonsultasi mengenai pembangunan perpustakaan di daerahnya.
Adnan menjelaskan Pemerintah Kabupaten Gowa sangat perhatian dalam meningkatkan literasi dan pengembangan perpustakaan. â€œkami satu-satunya di Sulawesi Selatan yang memiliki Sanggar Pendidikan Anak Saleh (SPAS) yang tersebar di 167 desa/kelurahan di 18 kecamatan,â€ terang Bupati muda tersebut. Adnan menceritakan gedung SPAS tersebut didalamnya sudah terdapat fasilitas perpustakaan.
Bupati Gowa juga mengutarakan bercita-cita membangun perpustakaan modern dekat kantor bupati yang memiliki letak strategis dan mudah dijangkau masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya berkoordinasi dengan Perpustakaan Nasional terkait teknis perencanaan pembangunan dan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus bidang Perpustakaan.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando dalam pertemuan tersebut sangat mengapresiasi usaha yang dilakukan Adnan dalam pengembangan perpustakaan di daerahnya. Syarif juga meminta Pemerintah Kabupaten Gowa menyiapkan berkas-berkas administrasi yang diperlukan untuk pembangunan gedung perpustakaan yang nantinya diusulkan melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Perpustakaan.
Â 
Reportase : Arwan Subakti

Kab. Gowa Bercita-cita Bangun Perpustakaan Modern 

Salemba, Jakarta- Dalam rangka mempersiapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkualitas, setiap CPNS wajib mengikuti Pendidikan Latihan Dasar (Diklatsar). Termasuk di lingkungan Perpusnas. Sebanyak 330 CPNS Perpusnas mengikuti pengarahan Kepala Perpusnas sebelum menjalani Diklatsar, Selasa (3/9).
Dalam kesempatan ini Muhammad Syarif Bando menyampaikan pentingnya menjadi ASN yang siap menjawab tantangan zaman. â€œSaat ini dunia sangat dinamis dan begitu cepat berubah. ASN Perpusnas harus siap menghadapi perubahan. Sebagai ASN kita harus selalu melayani masyarakat dan mendukung pemerintah dalam memajukan dan mensejahterakan Indonesia,â€ jelasnya. Syarif menambahkan segala sesuatu yang dipelajari CPNS saat Diklatsar dapat berguna untuk manjadikan Perpusnas lebih maju.
Turut hadir dalam acara ini Deputi Bidang Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Ofy Sofyana. Ofy berharap para CPNS Perpusnas selalu disiplin saat diklatsar. Ofy menekankan bahwa kedisiplinan adalah unsur yang akan pertama kali dinilai dalam Diklatsar karena berguna untuk merubah diri menjadi lebih baik. â€œUntuk menjadi pegawai yang kompeten dan profesional, kalian harus disiplin dan bisa teamwork,â€ ungkapnya
Woro Titi Haryanti, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka menambahkan semua CPNS Perpusnas harus senanti mengasah kreatifitas. â€œSaya berharap akan muncul ide dan inovasi baru dari para CPNS. Semoga dengan itu Perpusnas akan semakin maju kedepannya,â€ tambah Woro.
Sebanyak 330 CPNS Perpusnas akan menjalani diklatsar di Ciawi, Jawa Barat dengan bekerja sama dengan Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian milik Kementerian Pertanian.
Â 
Reportase: Basma Sartika
Fotografer: Eka Purniawati

Berita

Calon ASN Perpusnas Siap Ikuti Diklatsar