Salemba, Jakarta- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan audit laporan keuangan Perpustakaan Nasional RI tahun anggaran 2019. Kegiatan ini dibuka dengan pertemuan awal (entry meeting) di Perpustakaan Nasional Salemba pada Senin (27/1).
Penanggung jawab tim pemeriksa Lisa Sulistiowati WP menyampaikan pemeriksaan ini dilakukan sebagai dasar untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan Perpusnas. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan (1) kesesuaian laporan keuangan yang diperiksa dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), (2) kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan, serta (4) efektifitas sistem pengendalian intern (SPI).
Lisa berharap pemeriksaan dapat berjalan lancar dengan adanya kerjasama dari semua pegawai yang terlibat dalam proses pemeriksaan ini. â€œDengan begitu hasil opini BPK untuk laporan keuangan Perpusnas ini dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,â€ imbuhnya.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando yang menerima langsung TimÂ  BPK mengucapkan terima kasih mengingat pemeriksaan di awal tahun akan memudahkanÂ  PerpusnasÂ  menyelesaikan rangkaian tugas tahun 2019.
â€œSaya sudah sampaikan kepada seluruh jajaran yang terlibat untuk membuka akses yang seluas-luasnya bagi para auditor serta mempersipkan apa saja yang mereka butuhkan,â€ tegasnya.
Pemeriksaan oleh BPK ini akan dilaksanakan selama 60 hari yaitu tanggal 27 Januari hingga 21 April 2020 di Perpustakaan Nasional Jakarta dan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukittinggi.
Â 
Reportase: Eka Purniawati
Fotografer: Raden Radityo
Â 
Â 
Â

Entry Meeting BPK Atas Laporan Keuangan Perpusnas Tahun 2019

Salemba, Jakarta--Pandemi Covid-19 telah mengukuhkan sudut pandang mengenai konsep revolusi industri 4.0 telah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita, termasuk mendukung aktivitas dalam upaya penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan khususnya di Perpustakaan Perguruan Tinggi.
Demikian disampaikan Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Deni Kurniadi dalam Webinar yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional bekerjasama dengan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI), dengan tema "Tatanan Baru Kepustakawanan Perguruan Tinggi di Era Pandemi", Selasa (24/11).
â€œParadigma perpustakaan dewasa ini sudah berubah dari sekedar melayani ke pemustaka menjadi konsep yang memberdayakan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup sampai pada peningkatan ekonomi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi atau digital,â€ tuturnya.
Saat ini, lanjut Deni, kondisi perpustakaan perguruan tinggi memiliki berbagai kendala. Diantaranya, status kelembagaan perpustakaan belum semua mengacu pada peraturan yang berlaku dan sesuai Standar Nasional Perpustakaan, serta akses perpustakaan yang belum merataÂ  sehingga semua civitas akademika menikmati layanan perpustakaan.
â€œUntuk menjamin penerapan standar diperlukan penilaian kesesuaian melalui akreditasi atau sertifikasi. Dari jumlah perpustakaan perguruan tinggi yang mencapai 2.057 perpustakaan, jumlah perpustakaan perguruan tinggi yang terakreditasi baru mencapai 357 perpustakaan atau 17,35 persen,â€ lanjutnya.
Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi, Nurcahyono menyampaikan, keberadaan Perpustakaan Perguruan Tinggi memiliki kontribusi besar dalam membangun masyarakat berpengetahuan melalui ikhtiar kolektif untuk menumbuhkan tradisi dan budaya baca di dalam masyarakat. Hal ini selaras dengan visi Indonesia di tahun 2045 yang menuntut SDM berkualitas, produktif serta menguasai teknologi.
â€œBisa tercapai apabila kita melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal, serta menuemukan inovasi baru dan kreativitas lain dalam layanan, terutama dalam masa pandemic saat ini,â€ ungkapnya.
Lebih lanjut, Nurcahyono mengatakan, sekarang ini kita mengalami darurat pendidikan karena pandemic Covid-19 yang belum tuntas dan berimbas pada kualitas dan kuantitas Pendidikan. Untuk itulah perpustakaan hadir untuk menjadi solusi dalam masalah ini.
â€œDengan kondisi Covid-19, justru menjadi tantangan bagi tenaga perpustakaan untuk meningkatkan layanan kita untuk menunjang darurat Pendidikan ini, sehingga kualitas pendidikan menjadi meningkatâ€
Sementara itu, Kepala UPT Perpustakaan Universitas Indonesia, Utami Budi Rahayu Hariyadi mengatakan, penting bagi pustakawan memiliki soft skill untuk menunjang pekerjaannya. Seperti kemampuan untuk mendengarkan yang dikemukakan oleh pemustaka dengan aktif, serta ketrampilan berkomunikasi yang baik.
Reportase: Wara Merdeka

Perpustakaan Perguruan Tinggi Didorong Lakukan Inovasi Layanan

Kaliurang, Yogyakarta - Â â€Dengan mencintai buku dan segala jenis literasi lainnya penduduk sebuah negara akan terbiasa berimajinasi dan memprediksi banyak halâ€. Demikian mengutip pernyataan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini seperti yang dimuat rubrik Klasika harian KOMPAS edisi 19 Maret 2018, pada sebuah artikel berjudul, â€Literasi, Literasi, Literasiâ€.
Pernyataan tersebut senafas dengan dilakukan para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II AYogyakarta yang tergabung dalam Komunitas Pecinta Buku Lapas atau biasa disebut KOPIKU PAS menyelenggarakan Pameran Literasi bertajuk â€œTinta di Balik Jeruji, Menulis Mimpiâ€, Kamis, (5/5).
Pameran Literasi yang dibuat warga binaan Lapas berisikan aneka aktifitas literasi seperti bedah buku, pidato kebudayaan pustaka bergerak, lapak baca, pameran karya tulis, poster, buku, hingga komik. Aktifitas literasi yang diinisiasi warga binaan akhirnya menjadi contoh habitus baru di Lapas yakni Menuju Lapas Percontohan Sadar Literasi.
Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Provinsi DIY Tedja Sukmana mengatakan kegiatan warga binaan pemasyarakatan layak mendapatkan apresiasi karena dengan terbangunnya kesadaran literasi khususnya di lingkungan warga binaan dan di kalangan Lapas pada umumnya sesuai dengan amanat konstitusi pada pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. â€œMenkumham pada peringatan Hari Dharma Karyadhika 2017 menegaskan pentingnya budaya literasi di lingkungan warga binaan dengan menyediakan fasilitas perpustakaan yang memadai sebagai wadah kreatifitas dan aktifitas membaca dan menulis warga binaan,â€ ucap Tedja.
Pada peringatan Hari Dharma Karyadhika 30 Oktober 2017 lalu, Menteri Hukum dan HAM juga telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan berbagai pihak, antara lain Perpustakaan Nasional, PT Pos Indonesia (Persero), Kompas Gramedia, komunitas Pustaka Bergerak, dan Forum Lingkar Pena (FLP) tentang peningkatan budaya membaca dan menulis bagi tahanan, anak, narapidana dan klien pemasyarakatan.
â€œKami bersyukur atas perhatian dan dukungan dari berbagai pihak yang berkomitmen mendukung Gerakan Literasi Penjara yang dirintis di Lapas Narkotika Yogyakarta ini,â€ imbuh Tedja. Warga Binaan diharapkan dapat menempatkan diri sebagai warga Negara yang sadar hak dan kewajibannya sehingga berperan secara aktif, produktif untuk ikut membangun masyarakat yang lebih baik.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando dalam kesempatan tersebut mengenalkan Perpustakaan Nasional sebagai institusi yang bertanggungjawab melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perpustakaan. Sesuai amanat Undang-undang Perpustakaan semua pihak didorong untuk membangun taman bacaan atau rumah baca untuk menunjang pembudayaan gemar membaca.
Pada Undang-undang tersebut juga dikatakan bahwa gerakan nasional gemar membaca dilaksanakan pemerintah dengan melibatkan seluruh masyarakat. "Paradigma terhadap warga binaan harus berubah dan disesuaikan konteks saat ini. Warga binaan dapat berubah kehidupannya ke arah yang lebih baik dengan membaca buku yang menginspirasi dan memotivasi. Dengan demikian membaca buku dapat dijadikan acuan untuk memperoleh remisi," terang Muhammad Syarif.Â 
Â 
Reportase : Arwan Subakti

Lapas Nasrkotika Klas IIA Kaliurang Jadi Contoh Lapas Sadar Literasi Yogyakarta

Pasar Baru, Jakartaâ€”Perpustakaan umum sebagai pusat belajar masyarakat berbasis inklusi menitikberatkan pada kegiatan peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan agar mampu memahami kebutuhan masyarakat, memberikan inovasi layanan dengan melibatkan masyarakat dan membangun kerjasama dengan berbagai pihak untuk keberlanjutan.
Latar belakang yang menjadi landasan Perpustakaan Nasional menggelar kegiatan Replikasi Fasilitator dan Pendalaman Materi Master Trainer Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial selama sepekan di Jakarta, (8-13 April).
Lebih jauh program ini bertujuan, antara lain menurunkan kemiskinan informasi dengan transformasi Perpustakaan umum menjadi pusat belajar masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang literasi informasi berbasis TIK, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemberdayaan
â€œPerpustakaan master trainer adalah orang terpilih dan terlatih dari perpustakaan umum di daerah yang telah bertransformasi master trainer transformasi perpustakaan tingkat nasional akan menjadi mitra Perpustakaan Nasional dalam usaha meningkatkan kebermanfaatan perpustakaan umum bagi masyarakat,â€ jelas Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Woro Titi Haryanti saat membuka kegiatan, Senin, (8/4).
Pelibatan Master Trainer merupakan program berkelanjutan PerpuSeru sejak 2011-2018. Perpusnas mengharapkan program Master Trainer transformasi perpustakaan tingkat nasional dapat menjadi role model, disamping dapat membangun citra yang positif bagi dirinya dan institusi.
Sejak tahun 2018 program ini direplikasi. Sebanyak 60 kabupaten dipilih sebagai model revitalisasi perpustakan umum berbasis inklusi sosial. â€œDi tahun 2019, Perpusnas mengintervensi 300 desa/kelurahan ditambah 200 desa dari program PerpuSeru di tahun sebelumnya,â€ terang Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca, Deni Kurniadi.
Calon fasilitator daerah adalah tenaga perpustakaan yang telah diseleksi dari 21 perpustakaan provinsi dan 59 perpustakaan kabupaten penerima manfaat transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Replikasi fasilitator ini disiapkan untuk melanjutkan transformasi perpustakaan secara mandiri pasca treatment. Replikasi fasilitator daerah ini ditujukan agar pengelola perpustakaan di provinsi dan kabupaten memiliki kemampuan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan untuk perpustakaan desa/kelurahan, sehingga pengelola perpustakaan desa dapat meningkatkan kualitas layanan perpustakaan desa yang mampu membantu menjawab kebutuhan masyarakat.
Fasilitator daerah nantinya diharapkan mampu memahami sistem informasi manajemen berbasis komputer dan internet sehingga dapat memberikan pendampingan ke perpustakaan desa/kabupaten. Fasilitator daerah juga akan dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan terkait teknologi informasi seperti komputer dan internet, agar dapat membantu masyarakat mengakses informasi di perpustakaan.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer: Hartoyo Darmawan

Replikasi Fasilitator dan Pendalaman Materi Master Trainer Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menyerahkan hibah satu unit mobil perpustakaan keliling untuk Kabupaten Sumba Barat. Penyerahan dilakukan Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando kepada Bupati Sumba Barat Yohanis Dade dalam kunjungan kerja. Pada kesempatan tersebut, Kepala Perpusnas juga menyerahkan satu unit motor perpustakaan keliling kepada Bupati Murung Raya Perdie M. Yoseph.
Kepala Perpusnas mengapresiasi kunjungan Bupati Yohanis dan Bupati Perdie ke Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas. Kunjungan ini disebut sebagai kehormatan karena tidak banyak bupati yang berkunjung ke Perpusnas. â€œKami berterima kasih karena bapak telah membentuk kelembagaan perpustakaan dan kearsipan sehingga saluran koordinasi teknis bisa berjalan dengan baik,â€ terangnya di Ruang Rapat Pimpinan Perpusnas, jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta, pada Senin (21/6/2021).
Dia menegaskan, perpustakaan harus mengubah paradigma menjadi ruang belajar bersama bagi seluruh lapisan masyarakat. Perpusnas mengusung program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang menjadikan perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan untuk pemberdayaan masyarakat. Perpustakaan yang dibina dalam program ini adalah perpustakaan kabupaten/kota dan perpustakaan desa. Perpustakaan bertransformasi inklusi sosial untuk melakukan transfer knowledge melalui buku-buku ilmu terapan yang menjadi koleksinya.
"Kalau tidak buku ilmu terapan bagi mereka, mereka akan tertinggal terus. Saya akan memberikan buku-buku di mana orang-orang yang adalah pengemis, pengangguran, sekarang sudah punya usaha. Setelah kami mengajari selama setahun, mereka membuat usaha yang diinginkan," urainya.
Sementara itu, menurut Bupati Yohanis, sebesar 90 persen warga Sumba Barat berprofesi sebagai petani. Sumber daya mereka sangat rendah, apalagi gedung perpustakaan tidak memadai. Sehingga dibutuhkan literatur terutama mengenai pertanian.
Bupati Yohanis menyatakan apresiasinya atas dukungan dan bantuan yang diberikan Perpusnas. Bantuan ini diharapkan bisa menjadikan kualitas sumber daya manusia di Sumba Barat semakin meningkat sehingga taraf hidup membaik. â€œKami sangat membutuhkan bantuan ini. Dengan bantuan ini, wawasan para petani dapat semakin baik dan mereka dapat meningkatkan taraf hidup mereka ala pertanian modern. Mudah-mudahan apa yang sudah kami peroleh, dapat kami manfaatkan sebaik-baiknya,â€ jelasnya.
Bupati Perdie menyatakan mendorong minat baca masyarakat, khususnya dengan digitalisasi, memang dibutuhkan untuk mengejar ketertinggalan negara. Menurutnya, salah satu faktor penyebab ketertinggalan bangsa karena tidak menguasai literasi. Dia mengapresiasi Perpusnas atas bantuan yang diberikan untuk Kabupaten Murung Raya. Bantuan ini berkontribusi dalam mendorong percepatan peningkatan kecerdasan atau ilmu pengetahuan dan teknologi melalui digitalisasi dan bantuan program pendidikan lainnya yang berkenaan dengan literasi atau perpustakaan.
"Tentunya harapan kami agar supaya kerja sama ini bisa tetap dilaksanakan ke depannya, sehingga apa yang menjadi harapan kita bersama yaitu mencerdaskan masyarakat Kabupaten Murung Raya, khususnya dunia pendidikan, anak muda milenial, bisa tercapai. Bagaimana kita sosialisasikan dan mengedukasikan minat baca, gemar membaca, supaya mereka tidak gagap teknologi dan tertinggal terhadap update informasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa mereka akses melalui literasi yang ada," ungkapnya.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Aji Anwar

Perpusnas Berikan Bantuan untuk Kabupaten Sumba Barat dan Murung Raya

Jakarta&mdash;Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) terpilih menjadi satu dari 20 Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kementerian PANRB).
Penetapan ini disampaikan dalam kegiatan Gebyar Pelayanan Prima Tahun 2024, bertajuk &ldquo;Wujudkan Ekosistem Pelayanan Publik Transformatif, Inovatif, dan Inklusif&rdquo; yang berlangsung secara hibrida di Jakarta, pada Selasa (8/10/2024). Selain Perpusnas, beberapa instansi yang ditetapkan sebagai Hub JIPP di antaranya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Provinsi DKI Jakarta, serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Sekretaris Utama Perpusnas Joko Santoso menyatakan penetapan ini merupakan kesempatan baik Perpusnas untuk menjadi salah satu simpul jaringan terkait reformasi birokrasi, terutama pada inovasi-inovasi baru untuk memperkuat layanan publiknya.
<span lang="EN" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Trebuchet MS','sans-serif'; mso-fareast-font-family: DengXian; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-ID;">Menurutnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan Perpusnas setelah penetapan ini. Yang pertama adalah reformasi birokrasi harus berdampak, terutama pada layanan publik Perpusnas.&nbsp;
&ldquo;Dalam hal ini sebenarnya adalah program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). Selama ini kan dampak sosial, kesejahteraan, dan ekonomi bagi masyarakat itu kan nyata. Itu yang perlu kita perkuat narasinya agar hal itu sampai kepada menteri,&rdquo; jelasnya.
Kedua, dia menegaskan reformasi bukan hanya tumpukan dokumen belaka tetapi upaya keras untuk memperkuat kinerja dengan melakukan berbagai perubahan dan inovasi.
<span lang="EN" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Trebuchet MS','sans-serif'; mso-fareast-font-family: DengXian; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-ID;">&ldquo;Ini sebagai suatu syarat lembaga pelayanan publik menjadi lebih lincah dan lebih cepat mengakselerasi perubahan, seperti perubahan demografi dan perubahan berkaitan dengan era disrupsi digital,&rdquo; tuturnya.
Terkait disrupsi digital, dia menjelaskan saat ini Perpusnas sudah memulai proses digitalisasi konten, digitalisasi proses bisnis, termasuk layanan daring. Menurutnya, hal ini memperkuat pesan bahwa perpustakaan harus melakukan transformasi digital.&nbsp;
Yang terakhir, terkait kompetensi dan kinerja SDM. Dia menjelaskan harus ada pembangunan kapasitas lembaga Perpusnas yang berkinerja tinggi dan berbasis jejaring sehingga tercipta kolaborasi antarperpustakaan serta lembaga penyedia informasi dan pengetahuan.
Terkait layanan, dia menekankan pentingnya pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif. Perpusnas sebagai lembaga pelayanan publik harus dapat menghargai perbedaan masyarakat, menghormati keberagaman, dan berempati terhadap perbedaan dan keberagaman tersebut.
&ldquo;Kita memastikan masyarakat di mana pun berada, dengan kondisi psikologis dan fisiologis apa pun tetap harus bisa mendapatkan layanan pengetahuan sebagai hak warga negara,&rdquo; tuturnya.
Ke depan, sebagai tindak lanjut penetapan Perpusnas menjadi Hub JIPP, pihaknya akan menyusun dan mengintegrasikan hal tersebut ke roadmap reformasi birokrasi dalam lima tahun ke depan.
&ldquo;Kita harus segera susun dan kita integrasikan ke dalam Renstra (rencana strategis) Perpusnas 2025-2029. Jadi bisa terintegrasi dengan program dan kegiatan kita lima tahun ke depan,&rdquo; pungkasnya.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam sambutannya, memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh menteri/kepala lembaga/kepala daerah yang telah menunjukkan komitmen dan konsistensi nyata untuk mewujudkan pelayanan publik.
Merujuk kepada arahan Presiden Joko Widodo tentang reformasi birokrasi yakni birokrasi yang berdampak, bukan tumpukan kertas, serta birokrasi lincah dan cepat, maka harus ditopang oleh pemerintah digital berbasis data.&nbsp;
&ldquo;New Zealand, Singapura, Swedia, dan seterusnya adalah negara-negara terbaik dunia di mana kehadiran birokrasinya menjadi lebih efektif dengan kehadiran electronic government yang tinggi. Mudah-mudahan nilai electronic government kita naik terus, sehingga kita segera bisa menghadirkan dampak buat masyarakat,&rdquo; ungkapnya.
Sebagai informasi, peringkat Electronic Government Development Index Indonesia mengalami kenaikan signifikan. Pada 2018, Indonesia berada di peringkat 107 sementara pada 2024 naik ke peringkat 64.&nbsp;
Selain penetapan 20 Hub JIPP, kegiatan Gebyar Pelayanan Prima Tahun 2024 dirangkaikan dengan pemberian penghargaan pelayanan publik, soft launching 22 Mal Pelayanan Publik (MPP), serta penetapan 139 MPP Digital (MPPD).
&nbsp;
Reporter: Anastasia Lily &amp; Basma Sartika
Editor: Hanna Meinita
Dokumentasi: Humas Kementerian PANRB
&nbsp;
&nbsp;

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Entry Meeting BPK Atas Laporan Keuangan Perpusnas Tahun 2019

Perpustakaan Perguruan Tinggi Didorong Lakukan Inovasi Layanan

Lapas Nasrkotika Klas IIA Kaliurang Jadi Contoh Lapas Sadar Literasi Yogyakarta

Replikasi Fasilitator dan Pendalaman Materi Master Trainer Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Perpusnas Berikan Bantuan untuk Kabupaten Sumba Barat dan Murung Raya

Perpusnas Ditetapkan Sebagai Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik