Jakarta â€“ Dalam rangka merancang pembangunan di Papua, pemerintah membuat perumusan langkah strategis dan kolaborasi serta percepatan pembangunan tanah Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang lebih baik kedepan untuk menajamkan strategi tersebut. Demikian disampaikan Sekretaris Menteri Bappenas, Himawan Ariyoga, dalam laporannya pada Konferensi Pembangunan Papua 2019 (Papua Development Summit 2019) di JW Marriot Hotel Jakarta, Selasa (17/12).
â€Acara ini merupakan momentum refleksi dan evaluasi atas perjalanan membangun tanah Papua di masa yang akan datang dalam konteks Indonesia Maju Bersama Tanah Papua,â€ ungkapnya.
Dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengatakan dalam sambutannya bahwa Papua adalah bagian yang tak terpisahkan dari NKRI. â€œPapua adalah Indonesia dan Indonesia adalah Papua. Jika Indonesia memiliki SDM unggul maka Papua akan maju,â€ jelasnya.
Selain bertujuan untuk menyosialisasikan keberhasilan pembangunan wilayah Papua dan Papua Barat, penyelenggaraan konferensi ini juga dijadikan sebagai ajang pengenalan budaya Papua serta pemasaran produk Papua. 
Adapun agenda percepatan pembangunan Papua antara lain meliputi pembangunan SDM sesuai dengan potensi wilayah dan kearifan lokal, percepatan infrastruktur, penyederhanaan birokrasi untuk peningkatan pelayanan, serta transformasi ekonomi yang memanfaatkan SDA.
Reporter: Dewi Kartikasari

Menkopolhukam: Papua adalah Indonesia, Indonesia adalah Papua

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) kembali menggelar Rapat Koordinasi (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2024.
 
Sekretaris Utama Perpusnas Joko Santoso menyampaikan Perpusnas memiliki tiga program besar yang menjadi fokus Utama pada 2024.
 
Program tersebut berupa penguatan budaya baca dan literasi, pengarus-utamaan naskah nusantara serta standardisasi dan pembinaan tenaga perpustakaan yang ditujukan untuk pemetaan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan (SNP).
 
"Ini merupakan upaya kita untuk terus melakukan kselerasi berbagai kegiatan terkait perubahan program terbaru di era disrupsi perubahan demografi," ungkapnya dalam Jumpa Pers jelang Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2024 yang diselenggarakan di Jakarta, pada Rabu (8/5/2024).
 
Dia mengatakan generasi milenial dan generasi z menjadi fokus Perpusnas terutama dalam penguatan budaya baca. Banyak hal yang dilakukan, lanjutnya, salah satunya akselerasi penggunaan gawai untuk platform perpustakaan digital.
 
"Sekarang sudah banyak jutaan buku-buku digital yang dapat diakses, salah satunya iPusnas. iPusnas juga sudah direplikasi di 256 perpustakaan digital di daerah," katanya.
 
Selain itu, lanjutnya, terdapat pojok baca digital yang ditempatkan di area publik bukan di perpustakaan. Perpusnas juga memberikan bantuan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) yang melayani pelosok Indonesia terutama desa yang memiliki akses jauh dari perpustakaan. 
 
"Perpustakaan keliling berhenti di titik-titik tertentu,seperti sekolah, dan pusat keramaian. Ini menjadi upaya kita dalam memperkuat buadaya literasi," lanjutnya.
 
Rakornas bidang perpustakaan tahun 2024 mengusung tema "Menata Ulang Konsep dan Praktik Pembangunan Literasi". Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2024 diselenggarakan secara hibrida pada 14-15 Mei 2024. Plt. Kepala Perpusnas dijadwalkan membuka Rakornas secara resmi sekaligus memaparkan arah kebijakan Perpustakaan Nasional.
 
"Rakornas tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun ini akan menekankan pengalaman pengguna (user experience), di mana pembicara dari daerah akan berbagi praktik baik dalam meningkatkan literasi di masyarakat," jelasnya.
 
Dalam Rakornas juga diisi dengan sesi kebijakan menghadirkan narasumber dari Kementerian Desa PDTT dan Kementerian PPN/Bappenas. Sedangkan sesi panel akan diisi oleh para narasumber dari pemerintah daerah yang melaksanakan praktik baik dalam pengembangan tiga program utama Perpusnas yakni Bupati Berau, Bupati Kendal, dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.
 
Rakornas diisi dengan sesi pararel yang menghadirkan narasumber yang terlibat secara aktif dan dapat membagikan praktik baik yang dapat ditiru oleh pemerintah daerah, lembaga, organisasi, pegiat literasi dan masyarakat umum. 
 
Rakornas secara luring dilaksanakan di Hotel Grand Mercure Jakarta Kemayoran yang akan dihadiri 1.000 peserta. Peserta luring terdiri dari kepala daerah, kepala dinas perpustakaan provinsi dan kabupaten/kota, ketua forum perpustakaan/penerbit/pengusaha rekaman dan pihak yang telah melakukan kerja sama dengan Perpusnas. 
 
Masyarakat dapat mengikuti rangkaian kegiatan secara daring melalui aplikasi Zoom dengan kapasitas 10.000 atau melalui live streaming di kanal YouTube Perpustakaan Nasional. 
 
Sementara itu, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas Amich Alhumami menjelaskan bahwa literasi ditempatkan sebagai salah satu program prioritas karena merupakan indikator kualitas manusia Indonesia. 
 
"Kecakapan literasi dianggap penting dalam meningkatkan akses ilmu pengetahuan dan produktivitas masyarakat," jelasnya.
 
&nbsp;
 
HUT ke-44 Perpusnas
 
Pelaksanaan Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2024 berdekatan dengan hari ulang tahun (HUT) ke-44 Perpusnas. Hari jadi Perpusnas diperingati setiap 17 Mei, yang sekaligus diperingati sebagai Hari Buku Nasional.
 
Pada tahun ini, Perpusnas mengusung tema HUT yakni &ldquo;44 Tahun Merajut Asa Melayani Negeri untuk Mencerdaskan Bangsa&rdquo;. 
 
Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum Janti Suksmarini menyampaikan selama bulan Mei dilaksanakan serangkaian acara yang mendukung penajaman program-program isu Utama Perpusnas tahun 2024.
 
"Sebanyak 27 rangkaian kegiatan akan dilaksanakan mulai 7-31 Mei," ungkapnya.
 
Pada puncak acara, lanjutnya, tepatnya pada 17 Mei 2024, Wakil Presiden Republik Indonesia akan melakukan pencanangan "Gerakan Literasi Desa". Dalam kegiatan tersebut akan diluncurkan bantuan 10 juta bahan bacaan bermutu ke perpustakaan desa dan peluncuran bantuan 21 juta buku ke sekolah.
 
Pada 13 Mei-22 Mei 2024, sejumlah kegiatan menarik akan diselenggarakan di antaranya pameran tematik HUT Perpustakaan Nasional Dari Masa Ke Masa, pameran tematik Bung Karno, pameran tematik Bung Hatta, Pekan Literasi Sejarah, Festival Literasi (Budaya) Nusantara, Pameran Sejarah Pendidikan Indonesia, peluncuran buku dan bedah buku, serta lokakarya.
 
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka
 
Dokumentasi: Alfian/Robi/Andri TK/Irfan

Perpusnas Gelar Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2024

Belanda--Dunia kita dapat dilihat dengan berbagai perspektif. Di satu sisi dunia yang bersifat stabil, pasti, rumit, seragam, dunia yang nyaman tapi membosankan, sedangkan di sisi lain bersifat dinamis, tidak pasti, kompleks, ambigu. Sisi lain tersebut dikenal dengan dunia VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous) yang tidak nyaman tetapi menyenangkan.
Demikian pengantar yang disampaikan oleh Martin van Staveren, akademisi dari Universitas Twente Belanda, pada pidato kuncinya di konferensi kepala perpustakaan nasional (CDNL) yang diselenggarakan di Australia pada Rabu (8/9/2021). Konferensi kali ini merupakan kali pertama yang berlangsung secara daring via Zoom berhubung situasi pandemi yang belum usai di berbagai belahan dunia. Tema yang diangkat pada penyelenggaraan tahun ini â€œUncertainties: How National Libraries Deal with Risks &amp; Opportunitiesâ€ sangat erat kaitannya dengan situasi global yang dampaknya dirasakan penduduk sedunia.
Dunia VUCA dipengaruhi di antaranya oleh: perubahan iklim, isu privasi, isu keamanan, migrasi, perkembangan digital dan teknologi, isu sosial. Dalam dunia VUCA terdapat dua jenis masalah dan bagaimana menghadapi risiko.
Pertama, masalah yang sulit dan yang mudah tapi dapat diselesaikan dengan suatu kesepakatan terbaik, keputusan yang jelas dan diatasi dengan peraturan dan kendali. Kedua, masalah yang kompleks dan isu yang rumit yang tidak dapat diselesaikan dengan suatu kesepakatan terbaik dan keputusan yang sulit, tapi dengan dialog dan keuletan.
â€œSaya yakin organisasi-organisasi di dunia saat ini, termasuk perpustakaan juga pasti menghadapi masalah yang kompleks,â€ ujar Martin.
Namun demikian, manajemen risiko yang konvensional ada kekurangannya, yaitu terlalu kompleks, hanya bersifat kuantitatif dan analitis di atas kertas, serta tidak dievaluasi apakah berhasil atau tidak,Â  terjebak pada ilusi kendali yang maksudnya manajemen risiko adalah untuk meminimalisasi risiko, padahal bukan itu fakta di dunia VUCA dan biasanya orang-orang berdalih tidak memiliki tools-nya untuk melakukan manajemen risiko, padahal tidak diperlukan tool sama sekali pada risk leadership di situasi yang kompleks. Oleh karena itu, perlu pendekatan baru, yaitu risk leadershipÂ yang didorong oleh tujuan dan berkaitan dengan ketidakpastian antara risiko dan peluang.
â€œTujuan organisasi merupakan hal yang sentral. Anda harus yakin terlebih dahulu akan tujuannya dan efek ketidakpastian pada tujuan tersebut, yang dapat dianggap sebagai risiko,â€ tegasnya.
Namun demikian, risiko juga berkaitan dengan persepsi orang. Oleh karena itu, risiko dapat juga dilihat dari sisi positifnya. â€œTidak hanya efek negatif dari ketidakpastian yang dapat kita pertimbangkan, tapi kita juga dapat menganggapnya sebagai peluang, sebagai efek positif dari ketidakpastian,â€ Martin berpesan.
Martin mengingatkan ada beberapa hal yang perlu diingat dan diterapkan saat menerapkan risk leadership, yaitu mengidentifikasi masalah mudah dan sulit, memahami bahwa risiko merupakan efek dari ketidakpastian pada tujuan, risk leadership harus berani untuk menghadapi risiko, menanyakan tiga pertanyaan pada tujuan, ketidakpastian, dan perbuatan, mengembangkan kompetensi risk leadership secara bertahap, mulai dari diri Anda sendiri dan bantu yang lain, dan tentunya harus mempraktikkan yang Anda katakan.
Â 
Reportase: Eka Cahyani
Â 
Â

Mengatasi Ketidakpastian dengan Risk Leadership

Salemba, Jakarta- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan audit laporan keuangan Perpustakaan Nasional RI tahun anggaran 2019. Kegiatan ini dibuka dengan pertemuan awal (entry meeting) di Perpustakaan Nasional Salemba pada Senin (27/1).
Penanggung jawab tim pemeriksa Lisa Sulistiowati WP menyampaikan pemeriksaan ini dilakukan sebagai dasar untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan Perpusnas. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan (1) kesesuaian laporan keuangan yang diperiksa dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), (2) kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan, serta (4) efektifitas sistem pengendalian intern (SPI).
Lisa berharap pemeriksaan dapat berjalan lancar dengan adanya kerjasama dari semua pegawai yang terlibat dalam proses pemeriksaan ini. â€œDengan begitu hasil opini BPK untuk laporan keuangan Perpusnas ini dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,â€ imbuhnya.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando yang menerima langsung TimÂ  BPK mengucapkan terima kasih mengingat pemeriksaan di awal tahun akan memudahkanÂ  PerpusnasÂ  menyelesaikan rangkaian tugas tahun 2019.
â€œSaya sudah sampaikan kepada seluruh jajaran yang terlibat untuk membuka akses yang seluas-luasnya bagi para auditor serta mempersipkan apa saja yang mereka butuhkan,â€ tegasnya.
Pemeriksaan oleh BPK ini akan dilaksanakan selama 60 hari yaitu tanggal 27 Januari hingga 21 April 2020 di Perpustakaan Nasional Jakarta dan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukittinggi.
Â 
Reportase: Eka Purniawati
Fotografer: Raden Radityo
Â 
Â 
Â

Entry Meeting BPK Atas Laporan Keuangan Perpusnas Tahun 2019

Â Â Â Â  MASKER di Era kenormalan baru telah menjadi pemandangan umum di ruang-ruang publik seperti pasar-pasar/mal, rumah sakit, perkantoran, perhotelan, tempat wisata, moda transportasi dan lain-lain. Fenomena abnormal ini telah mengubah penampilan kita menjadi â€œmanusia maskerâ€ dengan harapan agar dapat mencegah penularan wabah covid 19 yang hingga kini belum juga mereda. Memakai masker saja, belum tentu terbebas dari penularan wabah corona, apalagi tidak memakainya. Kita hidup ibarat dalam ruangan bersama ular kobra yang setiap saat bisa memangsa kita. Update data BNPB per 17 Juni 2020 bahwa Jumlah Kasus Covid-19 di Indonesia: 41.431 (Positif), 16.243 (Sembuh), 2.276 (Meninggal).
Penerapan protokol kesehatan pun harus benar-benar dijalankan dengan penuh kesadaran, disiplin tinggi dan bertanggungjawab; termasuk pertanggungjawaban keuangan negara yang jumlahnya sangat besar.Â  POLRI telah menemukan ada 8 kasus penyelewengan dana bansos dalam penanggulangan covid 19 sehingga perlu law enforcement sejalan dengan Pasal 2 ayat (2) UU Pemberantasan Tipikor mengatur ancaman hukuman dan pemberatan pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi terhadap dana-dana yang diperuntukan antara lain untuk penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional dan lain sebagainya. Â Alih-alih ingin memacu pemulihan ekonomi di tengah wabah corona malah menambah lonjakan jumlah kasus positif covi 19; sehingga memerlukan tambahan anggaran yang tidak sedikit. Perlu effort sangat besar dan bersama-sama dan bagi pejabat publik jika terbukti tidak mampu menjalankan tugas dan kewajibannya lebih baik mundur dan memberi kesempatan kepada orang lain yang lebih kompeten.
Manusia Masker
WHO (World Health Organization) yang semula tidak mengharuskan orang sehat memakai masker kini telah bergrubah menjadi mengharuskan semua orang yang berada di tempat-tempat umum harus memakai masker; setelah banyak penelitian ilmiah yang merekomendasikan bahwa penggunaan masker secara signifikan dapat mengurangi penyebaran virus covid 19. Di eraÂ  abnormal ini (bukan new normal) jika seseorang hendak melakukan aktivitas sosial di ruang publik harus mematuhi protokol kesehatan, harus mengubah penampilannya sebagai â€œmanusia maskerâ€, yangÂ Â  mengenakan masker, face shield, jaga jarak, sering cuci tangan dengan sabun dan lain-lain. Sehingga, pengeluaran biaya untuk kebutuhan sehari-hari pun menjadi bertambah padahal pendapatnnya menurun. Secara umum pendapatan rumah tangga menurun rata-rata mencapai 54% dan pengeluarannya naik menjadi sekitar 56%, antara lain untuk membeli APD (Alat Pelindung Diri) sesuai protokol kesehatan dalam pencegahan covid 19. Belum lagi, bagi seseorang yang hendak melakukan perjalan menggunakan moda transportasi udara harus merogoh kocek yang lebih besar untuk Rapid Test, PCR (Polymerase Chain Reaction) yang harganya mencapai jutaan rupiah, dan sangat irasional karena harganya lebih mahal daripada harga tiket pesawat terbang.
Â Â Â Â  Sementara itu, Yuen Kwok-yung dari Hongkong University telah melakukan penelitian tentang efektivitas masker untuk mencegah penularan wabah penyakit corona di udara hasilnya signifikan walaupun resiko terkena infeksi masih memungkinkan walaupu memakai masker. Namun demikian, ada tantangan yang tidak mudah untuk membiasakan masyarakat mau mengenakan masker, bahkan sering kita jumpai banyak kasus orang ditehur karena tidak memakai masker justru menjadi marah.Â  Menurut Prof. Kuntjoro - Guru Besar UGM menjellaskan bahwa sebab-sebab orang menjadi marah karena adanya pembangkangan, prank mencari sensasi agar banyak followers, dan kesalah asuhan seperti watak merasa paling hebat dan superman. Pun, Prof David B. Abrams -Â  New York University menjelaskan bahwaÂ  kegelisahan dan polarisasi ekstrim atas pemakaian masker dapat dihubungkan ke satu hal, yaitu krena virus dan pandemi ini terasa sangat asing. Ada semacam â€œkognisi panasâ€ dengan serangkaian emosi yang kuat dan yang benar-benar mengesampingkan dan menghapus pemikiran rasional. Prof Joseph J. Trunzo - Bryant University menyampaikan bahwa setiap perilaku manusia, bahkan perilaku yang tampaknya sederhana, seperti mengenakan masker atau tidak - ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu keyakinan politik, ideologi, faktor sosial, dan pendidikan. Lebih dari itu, didorong juga adanya ketidak pastian maupun kecemasan karena virus corona tidak kunjung usai dan menjadi pandemic global yang memeilki dampak multi-dimensional.
Kita pun dituntut untuk lebih mampu menyesuaikan kondisi yang ada walaupun resiko kematian menghantuinya. Berdamai dengan corona yang sejatinya suatu penyakit menular sungguh tidak mudah, ibarat kita hidup serumah dengan ular cobra berbisa, harus ekstra hati-hati dan disiplin yang sangat tinggi dalam menerapkan protokol kesehatan. Kita tidak boleh kendor kencang dalam menerapkan aturan demi kemaslahatan, selama pandemic covid 19 masih berlangsung. Memang, situasinya sangat tidak menentu dan penuh kompleksitas sehingga kita perlu mempersiapkan diri untuk memasuki pola hidup baru (the new normal) di tengah covid 19 secara cermat dan tepat agar tidak menimbulkan malapetaka baru. Â Â Â Â  Ekonomi Eksponensial
Manusia Masker atau manusia bertopeng transparan (face shield) diharapkan mampu menggerakkan roda ekonomi agar berangsur-angsur krisis dapat ditanggulangi. Harapannya ekonomi segera tumbuh secara eksponensial (berlipatganda misal naik 1, 5, 20, 100 dan seterusnya), tidak sekedar linier (naik 1,2,3,4,5 dan seterusnya). In paralel, dapat dipacu bisnis digital sebagai salah satu solusi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan apabila hendak berada di ruang-ruang publik.
Kini pertumbuhan ekonomi kita anjlok menjadi -3,1% sehingga perlu effort extra-ordinary untuk pemulihan ekonomi nasional sekaligus mengatasasi covid 19. Telah telah dianggarkan sebesar Rp 607.7 Triliun sebagai salah satu extra-ordinary program untuk pencegahan covid 19 dan pemulihan ekonomi, sementara itu anggaran kesehatanÂ  untuk penanganan covid-19 sebesar Rp 87,5 Triliun. Antara lain untuk perlindungan sosial dalam PEN teralokasikan Rp203,90 triliun,Â  Insentif usaha dari PEN sebesar Rp120,61 triliun, pembiayaan korporasi sebesar Rp53,57 triliun, untuk sektoral pemda dan kementerian/lembaga sebesar Rp106,11 triliun, dan untuk UMKM sebesar Rp123,46 triliun. Lebih lanjut, ada 3 fokus yang hendak dicapai yaitu menjaga konsumsi, mendukung ekspor dan impor, serts menjaga aktivitas produksi. Pada sisi permintaan, berbagai program jaring pengaman sosial (social safety net) telah dilaksanakan. Terutama bantuan sosial (bansos) bagi kelompok terdampak dengan memperluas penerima fasilitas perlindungan sosial. Pada sisi penawaran, berbagai modalitas telah disiapkan untuk dapat memberikan dukungan kepada para pelaku usaha ultra mikro dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Misalnya pemberian subsidi bunga, penempatan dana pemerintah di perbankan untuk mendukung pelaksanaan restrukturisasi kredit UMKM &amp; Koperasi dan penyaluran tambahan modal kerja, serta penjaminan melalui PT Askrindo dan PT Jamkrindo untuk mendukung penyaluran kredit modal kerja UMKM &amp; Koperasi. Kemudian, perlu menjadi perhatian negara agar menjamin distribusi pendapatan untuk rakyatnya agar dapat menikmati lezatnya kesejahteraan; karena persoalan ini bagaikan lingkaran syetan yang belum dapat diatasi. Kondisi saat ini, 51% asset kekayaan nasional hanya dikuasi oleh sekitar 1% warganegara atau dengan kata lain 1% orang kaya menguasai 51% asset kekayaan nasional.
Â 
Dampak multi-dimensional
Dampak covid 19 bersifat multi-dimensional dan global sehingga perlu kerjsama kelembagaan maupun antar negara di dunia untuk gotong royong melawan covid 19. Di sektor ratusan industri terhenti dan mengakibatkan PHK (pemutusan hubungan kerja). Data Kemnaker akhir Juni 2020 menunjukkan bahwa Kemnaker melaporkan tenaga kerja terdampak Covid-19 mencapai 3,05 juta orang dan memperkirakan tambahan pengangguran bisa mencapai 5,23 juta jika kegiatan ekonomi tidak segera dimulai. Kini, sebanyak 15,6 persen pekerja mengalami PHK dan 40 persen pekerja mengalami penurunan pendapatan, diantaranya sebanyak 7 persen pendapatan buruh turun sampai 50 persen. Kemudian, Organisasi Buruh Internasional (ILO) melaporkan, sebanyak 81 persen dari tenaga kerja global yang berjumlah sekitar 3,3 miliar, atau 2,67 miliar pekerja saat ini terkena dampak penutupan tempat kerja akibat pandemi virus corona (Covid-19). Sementara sekitar 1,25 miliar pekerja diantaranya terancam terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Menurut Ida Fauziah Menteri Ketenagakerjaan R.I, untuk menekan pengangguran akibat covid 19 Kemnaker melakukan tiga langkah strategis yaitu refocusing anggaranÂ  hingga perubahan kebijakan untuk mempertimbangkan kelangsungan usaha dan perlindungan bagi pekerja yaitu : 1) melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi dan produktivitas melalui program Balai Latihan Kerja (BLK) Tanggap COVID-19. Dalam program ini, peserta pelatihan tidak hanya mendapatkan keterampilan, tetapi juga mendapatkan insentif pasca pelatihan.Sejumlah BLK juga difungsikan sebagai dapur umum dan sentra produksi alat pencegahan COVID-19, seperti hand sanitizer, APD, masker, wastafel portable, serta produk makanan olahan. Seluruh hasil produksi BLK didistribusikan secara gratis bagi masyarakat yang terdampak pandemi;Â  2) program padat karya dan kewirausahaan bagi pekerja/buruh terdampak COVID-19; dan layanan informasi, konsultasi, dan pengaduan bagi pekerja/buruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan. Juga, memperkuat jejaring pengaman sosial dalam mengatasi covid 19 di antaranya : a) stimulus ekonomi bagi pelaku usaha agar dapat bertahan di masa pandemi, serta tetap mampu mempekerjakan pekerja/buruh; b)Â  insentif keringanan pajak penghasilan maupun bunga kredit bagi para pekerja di sektor formal; c) program jaring pengaman sosial melalui bantuan sosial bagi para pekerja formal maupun pekerja informal; d) prioritas Kartu Prakerja bagi korban ter-PHK dan dirumahkan; d) perbanyakan program padat karya dan kewirausahaan untuk penyerapan tenaga kerja; e) perlindungan terhadap pekerja migran baik di negara penempatan maupun setelah kembali ke Tanah Air.
Reset dan Transformasi Ekonomi
Menurut Hartarto Airlangga Menko Perekonomian R.I, bahwa Pandemi Covid-19 : memberikan tekanan pada perekonomian, baik dari sisi permintaan maupun penawaran sehingga perlu upaya extra-ordinary dari Pemerintah untuk recovery (pemulihan) perekonomian nasional Indonesia. Semua indikator ekonomi sampai dengan bulan Mei : masih menunjukkan penurunan kegiatan ekonomi.: a) Index penjualan retail, penjualan kendaraan bermotor, index kepercayaan konsumen, index pembelian oleh manager di manufaktur, nilai tukar petani, dan inflasi yang menurun hingga bulan mei 2020, menggambarkan ekonomi yang masih menurun. b) Neraca perdagangan membaik pada bulan Mei, disebabkan oleh penurunan impor yang lebih tajam daripada penurunan ekspor, namun hal ini juga sekaligus memberi sinyal pelemahan ekonomi, yang disebabkan penurunan impor bahan baku/ bahan penolong sebagai sinyal perlambatan ekonomi. c) Kontraksi di penerimaan pajak pada bulan Mei, baik penerimaan PPh maupun PPN bahkan secara sectoral, kembali memberikan konfirmasi yang kuat bahwa ekonomi masih melemah hingga bulan Mei 2020.Â  Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran untuk : a) kesehatan Rp 87,55 Triliun; b) perlindungan sosial Rp 203,9 triliun; c) ekonomi Rp 226,72 Triiun dan d) penguatan UMKM dan koperasi Rp 77,03 Triliun. Kemudian, Respon kebijakan harus mengantisipasi dinamika perubahan faktor eksternal dan faktor internal minimal hingga 2 Tahun Ke Depan. Faktor eksternal : tidak kondusif, perdagangan dunia diperkirakan masih lemah serta kecenderungan semua negara mementingkan diri masing-masing. Faktor Internal : Ketergantungan kepada permintaan dalam negeri sangat tinggi, sementara kita belum akan bisa mulai bekerja optimal hingga Covid-19 dikendalikan secara penuh. Ketidakpastian terhadap akses dan distribusi Vaksin, diperkirakan baru teratasi antara 12 bulan hingga 18 bulan ke depan (sampai dengan akhir tahun 2021). Utilisasi produksi dan penyediaan lapangan kerja, serta permintaan dalam negeri belum akan optimal hingga akhir tahun 2021, dan baru mulai merangkak naik menuju optimal pada tahun 2022.Â  Hasil restrukturisasi yang dilakukan Perbankan pada tahun ini, seperti penundaan pembayaran bunga maupun cicilan utang, diperkirakan sebagian berpotensi menjadi kredit bermasalah di tahun depan.
Kebijakan Pendorong yang Antisipatif dan Konsisten perlu dilakukan: a) Kebijakan Fiskal diharapkan masih harus ekspansif dan efektif untuk memberikan daya dorong terhadap permintaan dalam negeri hingga dua tahun ke depan, di tengah permintaan eksternal yang sangat lemah. b) Kebijakan Moneter, termasuk penyediaan likuiditas dengan bunga terjangkau dan lebih murah. c)Â  Kebijakan dan Operasionalisasi Perbankan yang cepat dan antisipatif (OJK dan LPS), sangat diperlukan untuk memitigasi secara dini kemungkinan disrupsi di sektor keuangan. d) Kebijakan Struktural, termasuk penyelesaian UU Cipta Kerja dan operasionalisasinya di lapangan. e) Kebijakan untuk melakukan Transformasi Ekonomi dan Digitalisasi pasca pandemic.Â  Pemerintah harus segera menyiapkan program dan kebijakan secara cepat &amp; tepat: 1). Program PEN: program percepatan pemulihan ekonomi 2). Program Exit Strategy: pembukaan ekonomi secara bertahap menuju tatanan normal baru 3). Reset dan Transformasi Ekonomi: mendorong percepatan pemulihan ekonomi.
Pandemi Covid-19 mendorong dilakukannya Transformasi Ekonomi, di mana peran teknologi informasi menjadi sangat penting di samping upaya percepatan perijinan, penyederhanaan birokrasi serta reformasi regulasi.Transformasi ekonomi mencakup revolusi industri 4.0, transformasi digital, infrastruktur, RUU Cipta kerja, layanan investasi , peningkatan kompetensi, UMKM via platform digital, teknologi keuangan (fintech), dan energi baru terbarukan. Dan perlu disinergikan tujua pembentukan perubahan dubia pasca cocid 19 yatiu : digitalisiasi, masa depan pekerjaan, perubahan preferensi konsumen, ketahanan bisnis, geopolitik dan arus internasional, intervensi pemerintah yang lbih besar dan keseimbangan tujuan sosial dan ekonomi yang dikembangkan dalam spektrum triple helix antara : pemerintah, akademi dan masyarakat &amp; dunia usaha.
Dengan demikian, kita berharap agar manusia masker dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi secara eksponensial dan senantiasa berdoa agar wabah covid 19 segera diangkat oleh Alloh SWT sehingga suasa kehidupan kita lebih nyaman dan sejahtera. Aamiin YRA.
Oleh : K.R.A.T. Suharyono S. Hadinagoro, M.M.
(Pemerhati Ketenagakerjaan &amp; Ekonomi Kerakyatan, Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti,Â  Alumni PPRA LIX Lemhannas RI. Trainer Hubungan Indusrial Tingkat Nasional)

Manusia Masker dan Ekonomi Eksponensial

Jakarta - Perpustakaan Nasional menambah hari dan jam buka layanan di gedung yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta Pusat. Mulai pertengahan Februari 2018, layanan Perpusnas buka setiap hari dari Senin hingga Minggu. Pada Senin-Kamis, jam layanan dibuka pada pukul 08.30 WIB dan berakhir pada pukul 18.00 WIB, pada Jumat pukul 09.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB. Sementara pada Sabtu dan Minggu, jam layanan dibuka mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB.
Dengan dibukanya layanan pada Sabtu dan Minggu, Perpusnas siap menjadi destinasi wisata untuk menghabiskan akhir pekan. &ldquo;Harus diinformasikan bahwa Perpustakaan Nasional sudah buka sampai hari Minggu, bagi yang ingin berekreasi ke sana,&rdquo; jelas Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando usai menerima arahan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, pada Jumat (23/2).
Syarif menjelaskan meski hari dan jam buka diperpanjang, belum ada penambahan petugas perpustakaan. &ldquo;Kita masih pegawai yang shift-shiftan karena belum ada tambahan,&rdquo; tuturnya.
Saat ini, Perpusnas sedang menghitung tambahan jumlah petugas perpustakaan. &ldquo;Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani, red) sangat mendukung dan sudah menyampaikan ke DJA (Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu, red) untuk menindaklanjuti pembahasan anggarannya,&rdquo; jelas Syarif.&nbsp;
Selain itu, ujar Syarif, Perpusnas sedang membahas rencana membuka layanan hingga pukul 22.00 WIB. Syarif Bando menjelaskan, rencana ini sudah disampaikan kepada pihak terkait. &ldquo;Kita mesti menyesuaikan juga karena mesti minta laporan dengan pihak keamanan untuk memastikan apakah dikasih buka sampai jam 10 malam,&rdquo; jelas Syarif.
Layanan koleksi Perpusnas bisa diakses dengan datang secara langsung. Selain itu, layanan koleksi Perpusnas juga bisa diakses secara daring. Saat ini, Perpusnas mengembangkan dua aplikasi unggulan. Pertama adalah iPusnas. Aplikasi berbasis media sosial ini bisa diunduh di gawai dan komputer. &ldquo;Semua buku bisa dibaca full text,&rdquo; jelas Syarif.
Aplikasi lainnya adalah Indonesia One Search (IOS). Dengan mendaftar menjadi anggota melalui situs Perpustakaan Nasional, pengunjung bisa mengakses layanan IOS. Repositori perpustakaan di seluruh Indonesia ini terkoneksi dengan 828 lembaga perpustakaan dengan jumlah koleksi 2,6 juta eksempar. &ldquo;Kita tidak mesti datang ke Jakarta untuk membaca buku di Perpustakaan Nasional. Tetapi bisa saja di perpustakaan Papua atau perpustakaan Aceh. Ini bisa melalui portal IOS,&rdquo; urainya.
&nbsp;
Reportase: Hanna Meinita

Layanan Buka Setiap Hari, Perpusnas Siap Menjadi Destinasi Rekreasi

Medan Merdeka Selatan, Jakarta- Dalam rangka memperingati Hari Kartini, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia bersama Paguyuban Pimpinan Tinggi Madya Perempuan Indonesia (PIMTI Madya) menyelenggarakan Webinar bertajuk Cerita Sukses Perempuan Indonesia Menggapai Cita. Dalam acara yang diselenggarakan pada Jumat (23/4) sejumlah Pimpinan Lembaga hadir untuk membagikan pengalaman mereka dalam perjuangannya turut membangun negara melalui bidangnya masing-masing.
Acara dibuka oleh Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando dan menghadirkan Menteri Pendayagunaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Bintang Puspayoga. Selain itu narasumber dalam acara ini yaitu Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Informasi Energi dan Material Eniya Listiani Dewi, Deputi Menteri PPPA Bidang Kesetaraan Gender Lenny N. Rosalin, Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Nawal Nely, Direktut Utama Pertamina Nicke Widyowati, dan Mantan Jamdatun Kejaksaan Agung Leoke Larasati Agoestina.
Ketua PIMTI, Sri Puguh Budi Utami menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Perpusnas dalam pelaksanaan acara tersebut. Sri Puguh mengungkap, acara yang merupakan buah diskusi para PIMTI ini merupakan wujud kolaborasi para perempuan yang berjuang mewakili peran Kartini dimasa kini. â€œIni menjadi kesempatan yang luar biasa untuk kita semua yang hadir dapat belajar melalui cerita perempuan-perempuan hebat yang dalam kesempatan ini dapat kita dengarkan bersama cerita sukses dari mereka,â€ jelas Sri Puguh.
Melalui acara yang diselenggarakan secara daring dan luring ini, diserahkan pula beasiswa oleh PIMTI untuk anak para tenaga kesehatan yang telah berjuang dan rela berkorban dalam perang melawang pandemic Covid-19.
Reportase: Eka Purniawati
Fotografer: A. Kemal Nasution

Berita

Cerita Sukses Para Perempuan Indonesia Menggapai Cita dan Membangun Negeri Warnai Peringatan Hari Kartini