Pariaman, Sumbar - Pembangunan perpustakaan di Kota Pariaman akan menjadi salah satu destinasi wisata.
Wali Kota Pariaman, Genius Umar menyampaikan, Kota Pariaman saat ini telah tumbuh menjadi kota tujuan wisata.
Melalui konsep Library Tourism diharapkan mampu berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan masyarakat Kota Pariaman.
"Pengelolaan perpustakaan ini sangat penting untuk mencerdaskan serta meningkatkan sumber daya manusia (SDM) masyarakat Pariaman," ungkap Genius, usai meletakkan batu pertama Gedung Layanan Perpustakaan Daerah Kota Pariaman, Rabu (28/12/2022).
Secara resmi, peletakan batu pertama dilakukan oleh Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando didampingi Wali Kota Pariaman, Genius Umar sebagai awal dimulainya pembangunan gedung layanan perpustakaan daerah.
Gedung perpustakaan yang dibangun melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan subbidang perpustakaan tahun 2023 senilai Rp 10 miliar ini, ditargetkan selesai pembangunannya pada Agustus mendatang.
Dalam memanfaatkan perpustakaan, Wali Kota mengajak seluruh pelajar, mahasiswa serta OPD di Kota Pariaman untuk menjadi anggota perpustakaan.
"Semua harus ikut menjadi anggota perpustakaan dan memanfaatkan bacaan yang ada disana. Karena ketika membaca maka akan membuka jendela dunia," lanjutnya.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan, perpustakaan menjadi salah satu tempat untuk mengakses ilmu yang ada di perpustakaan. Sehingga perpustakaan harus menjadi ruang belajar terbuka untuk seluruh masyarakat Kota Pariaman.
"Karena sesuai manifesto International Federation of Library Associations (IFLA), perpustakaan hadir bagi siapa saja yang tidak mungkin lagi terdaftar di sekolah dasar," katanya.
Syarif juga meminta Pemerintah Kota Pariaman dan masyarakat untuk menulis buku yang menjelaskan tentang asal-usul, budaya dan potensi Kota Pariaman yang nantinya dapat menjadi koleksi di perpustakaan.
"Dengan dibuatnya buku tentang Pariaman, akan menambah pengetahuan masyarakat tentang potensi sumber daya alamnya," ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Syarif Bando meluncurkan Pojok Baca Digital (POCADI) yang ditempatkan di Balai Kota Pariaman.
Selain itu, Wali Kota Pariaman Genius Umar mengukuhkan Lucyanel Genius sebagai Bunda Literasi Kota Pariaman dan bunda literasi tingkat kecamatan serta kelurahan dan desa se-Kota Pariaman.
Usai dikukuhkan, Bunda Literasi Kota Pariaman Lucyanel Genius menyampaikan, melalui pengukuhan Bunda Literasi di tingkat kecamatan bahkan kelurahan dan desa menjadi semangat untuk membangkitkan kembali literasi di Kota Pariaman.
"Saya akan mengumpulkan semua bunda-bunda literasi, agar mengaktifkan kembali perpustakaan yang ada di desa masing-masing. Kami akan membuat program untuk membangkitkan gairah literasi anak muda maupun ibu rumah tangga" tuturnya.
Selain itu, pihaknya juga berharap adanya pendampingan dari Perpusnas untuk melengkapi koleksi yang ada di perpustakaan desa maupun kecamatan.
&nbsp;
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Ahmad Kemal/Prakas A

Kota Pariaman, Bangun Gedung Perpustakaan Jadi Destinasi Wisata

Leuwimunding, Majalengka - Literasi memiliki peran penting sebagai fondasi utama untuk menciptakan negara produsen.
 
Demikian disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) di MA Unggulan Amanatul Ummah 2 Kec. Leuwimunding, Majalengka, Minggu (18/6/2023).
 
"Negara produsen adalah negara yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki keterampilan tinggi dalam berbagai bidang. Literasi adalah kunci dalam membangun fondasi tersebut," katanya.
 
Kepala Perpusnas menekankan bahwa literasi tidak hanya terbatas pada kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga melibatkan pemahaman yang mendalam terhadap informasi dan pengetahuan, serta mengimplementasikannya menjadi barang dan jasa.
 
"Literasi harus mencakup kemampuan kritis, analitis, dan kreatif dalam mengolah informasi. Hal ini penting dalam menghadapi perubahan global dan mendorong inovasi di berbagai sektor," ungkapnya.
 
Dia mengatakan Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, namun sayangnya belum mampu mengolahnya dengan baik. Ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat belum diimplementasikan secara optimal, sehingga potensi yang ada tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya.
 
"Indonesia adalah negara yang sangat kaya, namun kekayaan itu hanya sebatas kekayaan mater, jika belum mampu mengolahnya dengan baik," ungkapnya.
 
Menurutnya, penggunaan teknologi canggih yang berkualitas didasarkan pada pengetahuan yang memadai. Oleh karena itu, tanpa memiliki pengetahuan yang memadai, sulit bagi Indonesia untuk mencapai kemajuan yang diinginkan.
 
"Dalam hal ini, pengetahuan memiliki peranan yang sangat penting. Kita harus membaca dan terus meningkatkan pengetahuan agar dapat menghadirkan fitur-fitur teknologi canggih. Tidak ada jalan pintas dalam hal ini. Kita harus terus belajar untuk terus maju," imbuhnya.
 
Dia mengatakan bahwa bangsa yang cerdas adalah bangsa yang mampu dengan cepat menggali informasi dan mengimplementasikannya dengan baik. "Kecepatan dalam menggali informasi dan mampu menerapkannya, menjadi kunci agar Indonesia dapat bertahan dan menjadi bangsa yang besar," katanya.
 
Untuk memenuhi kebutuhan bahan bacaan bagi peserta didik, lanjutnya, Perpusnas menghadirkan aplikasi Bintang Pusnas yang berisikan bahan bacaan pendidikan yang didukung oleh Kemendikbud, Kemenag, jurnal ilmiah, iPusnas dan lainnya.
 
Pada kesempatan yang sama, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyerahkan kartu keanggotaan kehormatan kepada Ketua Umum PP Pergunu, Prof. DR. Asep Saefuddin.
 
Ketua Umum PP Pergunu menyatakan bahwa ada dua hal penting yang harus diperhatikan dalam pendidikan, yaitu guru yang baik dan sistem yang kompetitif. 
 
Saefuddin menekankan pentingnya menganalisis agar dapat menciptakan sistem pendidikan yang kompetitif. Guru tidak boleh berhenti dalam menjelaskan hingga siswa benar-benar paham, sementara siswa harus terus bertanya sampai mereka benar-benar memahami.
 
"Guru yang kompetitif dapat menjadi teladan bagi muridnya. Mereka tidak hanya menguasai kompetensi, tetapi juga bertanggung jawab dalam mentransfer kurikulum secara menyeluruh kepada muridnya, menjadi teladan bagi mereka, dan harus menguasai informasi," ungkapnya. 
 
Dalam upaya ini, lanjutnya, kehadiran Perpusnas sangat membantu dalam memperkaya diri melalui penguasaan informasi.
 
&nbsp;
 
Reportase: Wara Merdeka
 
Fotografer: Alfian

Pentingnya Literasi Membangun Negara Produsen

Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI mengusulkan penambahan anggaran tahun 2022 sebesar Rp 1,9 triliun. Jumlah tersebut meningkat dari anggaran pagu indikatif tahun 2022 sebesar Rp 667,5 Milyar.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyebut selama ini kondisi anggaran Perpusnas masih tergolong kecil. Padahal Perpusnas memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjawab tantangan peningkatan indeks literasi dan pengembangan budaya membaca.
"Negara harus hadir untuk menghentikan penghakiman dunia tentang stigma rendahnya budaya baca Indonesia," tegasnya dalam Rapat Koordinasi Perpusnas dengan Komisi X DPR R, Sabtu (12/6/2021) di Jakarta.
Sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo pada pembukaan Musrenbangnas, pembelajaran jarak jauh saat ini menjadi sebuah kebutuhan. Perpusnas akan fokus mendukung layanan kepada pemustaka sebagai wahana belajar sepanjang hayat, serta memperbesar akses buku bacaan di daerah terutama daerah 3T yang dibutuhkan pada kenormalan baru.
"Perpustakaan mendukung arahan Presiden dalam transformasi digital bagi masyarakat untuk menngkatkan literasi dan kreativitas dan inovasi dalam percepatan pemulihan ekonomi," ungkapnya.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Perpusnas memaparkan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2022 mendatang. Deputi Pengembangan Bahan Perpustakaan dan Jasa Informasi Perpusnas, Ofy Sofiana mengusulkan percepatan alih media koleksi langka dan naskah kuno sebanyak 10.200 eksemplar, penerapan kartu anggota layanan perpustakaan berbasis NIK dan RFID, serta pembangunan sarana penyimpanan hasil Karya Cetak dan Karya Rekam.
Sedangkan Deputi Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Deni Kurniadi mengajukan penambahan anggaran, salah satunya pada Direktorat Standarisasi dan Akreditasi sebesar Rp 40 Milyar. Penambahan ini dikarenakan masih minimnya jumlah perpustakaan yang sesuai dengan standar nasional.
"Sehingga perpustakaan di Indonesia sesuai standar nasional perpustakaan dan berbasis inklusi sosial untuk memperkuat budaya literasi," papar Deni.
Sekretaris Utama Perpusnas Woro Titi Haryanti mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 30 Milyar, diantaranya digunakan untuk penguatan layanan koleksi Perpusnas di wilayah perbatasan serta pengembangan jejaring perpustakaan Indonesia. Selain itu, renovasi gedung Perpusnas di Jalan Salemba Raya No. 28A Jakarta, menjadi salah satu urgensi untuk keselamatan pengunjung perpustakaan dan pegawai.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan meminta Perpusnas untuk memberikan penjelasan yang komprehensif dan narasi urgensi yang kuat terkait usulan penambahan anggaran.
"Bagaimana Perpusnas meyakinkan Komisi X DPR RI dalam hal ini Banggar, Bappenas, dan Kementerian Keuangan di tengah kondisi Indonesia saat ini. Jika narasi yang disampaikan tepat dengan alasan yang kuat saya kira penambahan anggaran sebesar Rp 1,9 Triliun bisa terwujud," ungkapnya.
Hal senada juga disampaikan Legislator Fraksi Partai Demokrat Bramantyo Suwondo yang meminta Perpusnas merumuskan narasi urgensinya.
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Nuroji menyampaikan perlunya prioritas program yang akan dilakukan Perpusnas. "Saya lihat ada urgensi mengenai transformasi konvensional ke digital perpustakaan yang menjadi alasan. Kita selesaikan dulu prioritas perpustakaan sebagai pusat data informasi. Ini yang diperkuat bagaimana paradigma harus diubah dari perpustakaan yang biasanya identikan dengan penumpukan buku, namun saat ini penekanannya pada transformasi ke digital," jelasnya.
Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ledia Hanifa Amaliah juga meminta Perpusnas membuat argumentasi penguatan terkait usulan penambahan.
"Selain itu perlu diperhatikan keseimbangan proporsional distribusi anggaran dengan merumuskan program dan kegiatan secara optimal sebagai kontribusi dalam pengembangan sumber daya masyarakat," jelasnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Prakash

Usulkan Tambahan Anggaran, Perpusnas Lakukan Koordinasi dengan Komisi X DPR RI

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Perpustakaan adalah pintu untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa.
Hal tersebut disampaikan oleh Wali Kota Pekanbaru, Firdaus, saat melakukan kunjungan kerja ke Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Kamis (10/3/2022).
Dalam upaya merealisasikan cita-cita untuk membangun Pekanbaru sebagai smart city madani dengan masyarakat unggul, maka akses ke perpustakaan harus senantiasa lebih didekatkan. Dengan demikian diharapkan mampu memberikan motivasi kepada masyarakat untuk semakin mencintai buku dan meningkatkan budaya baca di Pekanbaru.
â€œUntuk menciptakan masyarakat unggul yang mandiri, tangguh, dan berdaya saing tinggi harus berproses sehingga dibutuhkan program yang bisa langsung mengenai akar rumput,â€ ungkap Firdaus.
Pada kesempatan yang sama Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Ishak, berprinsip bahwa perpustakaan adalah tempat yang tepat dijadikan sebagai tujuan untuk menghilangkan dahaga akan ilmu pengetahuan. Untuk itu, anak-anak usia sekolah di Kota Tidore Kepulauan terus didorong untuk mengunjungi perpustakaan.
â€œKetika ingin menghilangkan dahaga ilmu pengetahuan tempatnya ada di perpustakaan, untuk itu minat baca harus didorong agar bisa lebih tinggi lagi,â€ ucapnya.
Berada di antara Semarang dan Brebes, Kabupaten Pemalang memiliki masyarakat dengan minat baca yang luar biasa. Akan tetapi prestasi tersebut belum didukung dengan kehadiran gedung perpustakaan yang representatif sebagai ruang belajar publik.
Dijelaskan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang, Abdul Latip, meskipun demikian pihaknya selalu berupaya untuk menyediakan akses terhadap bahan bacaan untuk masyarakat melalui program perpustakaan digital.
â€œPerpustakaan itu golnya adalah mencerdaskan masyarakat, jadi kami harus bersinergi dengan semua pihak khususnya Perpusnas untuk memberikan yang terbaik bagi mereka,â€ jelasnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar, Suyatno, mengatakan bahwa Wali Kota Blitar sangat concern terhadap perpustakaan dan siap untuk mengembangkan perpustakaan sebagai kebutuhan masyarakat.
â€œWali Kota Blitar sangat concern, jadi beliau ingin mengembangkan perpustakaan lebih baik lagi,â€ kata Suyatno.
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando menanggapi kunjungan kerja dari keempat daerah tersebut dengan memberikan apreasi tinggi akan seluruh upaya yang telah dilakukan untuk mencerdaskan anak bangsa.Â 
Namun, Syarif Bando menambahkan bahwa masih ada daerah yang memandang perpustakaan sebelah mata, hal ini menjadi sebuah tantangan untuk membuat perpustakaan menjadi perhatian. Sehingga, perpustakaan dituntut untuk membuat suatu perubahan baru dalam menarik perhatian masyarakat.
Selain itu, tidak ada cara lain untuk mentransferÂ¬ teori yang ada di dalam buku ke otak tanpa melalui proses membaca. Sehingga paradigma perpustakaan di Indonesia harus diubah menjadi 10% manajemen koleksi, 20% manajemen ilmu pengetahuan, dan 70% transfer ilmu pengetahuan.
â€œSemua teknologi canggih yang ada sekarang tidak dapat dihasilkan tanpa adanya transfer knowledge dari buku ke otak melalui membaca. Itulah sebabnya orang sekolah belum tentu baca tapi orang baca sudah pasti sekolah,â€ pungkas Syarif Bando.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Prakas Agrestian

Perpustakaan, Jadi Dambaan di Daerah

Batam, Kep. Riau â€“ Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menekankan betapa pentingnya peran perpustakaan dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan bangsa. Sejarah mencatat perpustakaan merupakan tempat yang paling mulia di setiap peradaban maju di dunia, karena di perpustakaanlah enlightment diperoleh.
Perpustakaan di masa kini tidak lagi berkutat dalam mengorganisasi koleksi, tetapi pengetahuan yang tersimpan di dalamnya. Setiap kepala perpustakaan merupakan chief literacy officer yang mengupayakan bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa dengan membangun budaya literasi.
Emil berpendapat bahwa terdapat dua tantangan yang dihadapi perpustakaan dan kepustakawanan karena masa kini kita dituntut bagaimana orang dapat belajar dengan cepat dan segera dalam waktu singkat sementara informasi semakin banyak. Â 
Yang pertama, sekarang kita sedang membangun budaya membaca dari bahan bacaan berupa teks dan berimajinasi dari bacaan tersebut tetapi di sisi lain kita juga dituntut harus mampu menyajikan informasi secara efisien agar dapat dengan cepat mencerdaskan masyarakat melalui infografis. Namun, karena wujudnya tidak hanya berupa teks, maka dapat menghambat daya imajinasi orang saat membacanya.
â€œTantangan bagi perpustakaan yang berikutnya adalah information overload, di mana banyak sekali information junk, tetapi informasi jika terstruktur maka akan membuat masyarakat lebih tercerahkan. Di sinilah peran pustakawan yang seharusnya tidak hanya mengorganisir koleksi, tapi pengetahuan, bagaimana menciptakan difusi pengetahuan yang bisa didorong melalui sistem kepustakawanan,â€ imbuh Emil.
Selain itu, Emil menekankan KPI (Key Performance Indicator) pemerintah daerah seharusnya bukan pada jumlah kunjungan ke perpustakaan, tetapi pada kegiatan membacanya dan bahkan mungkin pada apa yang dilakukan setelah membaca.
Maka bagaimana kita mendorong minat baca dengan membuat buku yang kontekstual, relevan. â€œJadikanlah buku sebagai solusi,â€ ujar Emil.
Reportase: Eka Cahyani, Fotografer: Radhitya Purnama

Emil Dardak: Perpustakaan Bukan Lagi Entitas Fisik, tetapi Sebuah Sistem

Medan Merdeka Selatan, Jakarta--Banyak daerah sekarang berlomba-loba menjadikan perpustakaan sebagai prioritas pembangunan. Sejak masuk ke dalam prioritas pembangunan nasional di 2019 oleh Bappenas sebagai program percepatan pengentasan kemiskinan melalui perpustakaan berbasis inklusi sosial, sudah membuka mata para pemimpin daerah untuk lebih peduli dan memfokuskan pembangunan dan pengembangan perpustakaan dan kegemaran membaca masyarakatnya. Mereka meyakini bahwa perbaikan kesejahteraanÂ  dan ekonomi bisa dilakukan dengan memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana belajar, aktualisasi diri, menumbuhkan kreatifitas dan inovasi masyarakat.Â 
"Implementasi setelah perpustakaan masuk ke dalam agenda prioritas 2019 adalah dengan membangun sekitar 300 perpustakaan di 60 kabupaten di 21 provinsi. Kenapa di kabupaten, karena pemerintah melihat pertumbuhan perpustakaan di kabupaten tidak sebaik yang berada di kota," terang Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Woro Titi Haryati saat menerima kunjungan kerja Komisi I DPRD Kabupaten Kaur, Bengkulu, dan Panitia Khusus Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan Kota Tangerang di Jakarta, Rabu, (17/10).
Dari sejumlah daerah yang telah berhasil menumbuhkan peran dan fungsi perpustakaan di masyarakat disebutkan bahwa di perpustakaan masyarakat bisa berbagi pengetahuan, pengalaman, belajar bersama, dan mengembangkan keterampilan yang selama ini belum tergarap maksimal. Pendampingan yang dilakukan perpustakaan, termasuk peran pengelola perpustakaan maupun pustakawan dirasakan benar. "Mereka tidak lagi bertumpu pada rutinitas sebagai sumber ekonomi, tapi juga memaksimalkan potensi alam dan kreativitas sebagai sumber pendapatan lain."
Ketua Komisi I DPRD Kab. Kaur Deni Setiawan sependapat jika perpustakaan dikatakan sarana belajar, bereksplorasi hingga arena bermain bagi masyarakat. Pemda Kab Kaur melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bahkan menginginkan setiap akhir pekan sebagai waktu yang pas bagi perpustakaan mendekatkan dirinya ke masyarakat. Namun, Deni menyoroti di tengah cukup luasnnya wilayah Kab. Kaur yang mencapai 73 kilometer persegi, armada perpustakaan keliling (mobil) masih amat kurang karena baru memiliki satu unit.Â  "Kami meminta Perpusnas mengalokasikan mobil perpustakaan kelilingnya untuk Kab. Kaur," pinta Deni. Di samping itu, kami juga ingin mengetahui bagaimana cara mengelola perpustakaan desa melalui alokasi dana desa.Â 
Sedangkan, Pansus Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan Kota Tangerang mengakui pihaknya sedang menggodok peraturan daerah terkait hal itu. Oleh karenanya, pihaknya memerlukan banyak materi sebagai pengayaan dalam penyusunan Raperda tersebut. "Payung hukum ini yang nantinya akan mengatur semua jenis perpustakaan yang ada di Kota Tangerang termasuk sumber daya manusianya (pengelola)," imbuh Ketua Pansus Amarno. Sisanya, Amarno mengatakan hal senada seperti yang diinginkan oleh Kab. Kaur, yakni alokasi bantuan seperti koleksi, ataupun mobil perpustakaan keliling.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â 
Â 
Â 
Â

Kab. Kaur dan Kota Tangerang Inginkan Alokasi Bantuan Koleksi dan Armada Perpustakaan Keliling

Merdeka Selatan, Jakarta-Perpustakaan Nasional menggelar Rapat Koordinasi Pengalokasian APBD untuk perpustakaan Tahun 2020. Sosialisasi ini diikuti seluruh Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi dan Kepala Bappeda, Kamis, (04/7). Sesuai mandatori UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perpustakaan berperan sebagai layanan dan Perpustakaan Nasional menjadi pemandu semua kegiatan yang seharusnya dilakukan seluruh perpustakaan.
Menindaklanjuti hal tersebut, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, menyebut akan segera menyusun Peraturan Kepala Perpusnas (Perka) untuk penjabaran tiga komponen utama. Di antaranya, pengembangan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca, serta pelestarian dan pendayagunaan manuskrip. "Kami apreasi kinerja Kemendagri karena saat ini seluruh komponen penyelenggaraan perpustakaan sudah tertuang dalam Permendagri Nomor 33 tahun 2019 mengenai pedoman penyusunan anggaran dan belanja daerah tahun 2020. Hal ini menjadi bukti dukungan bahwa perpustakaan menjadi salah satu rencana prioritas nasional 2020," jelasnya.
Sementara itu, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri, Arsan Latif, mendorong agar kepala daerah menetapkan standar kebutuhan perpustakaan. Terlebih dalam menyusun APBD diperlukan rencana dan standar kebutuhan, salah satunya menganggarkan kebutuhan barang milik daerah yang dimiliki dinas perpustakaan.
"Ada aturan bahwa setiap belanja modal harus ada rencana dan standar kebutuhan. Kalau boleh usul dalam perka yang akan dibuat nanti ditambah satu pasal yang menyebut bahwa kepala daerah menetapkan standar kebutuhan terhadap perpustakaan. Disitulah kepala Dinas Perpustakaan bisa menyampaikan kebutuhannya," jelasnya.
Berdasarkan data, dari 514 kabupaten/kota, sudah 482 kabupaten/kota yang memiliki dinas perpustakaan. Sedangkan 24 daerah lainnya belum memiliki dinas perpustakaan. Arsan Latif mendorong semua daerah untuk segera membuat kelembagaan perpustakaan.
Reporter : Wara Merdekawati / Eka Purniawati Kameraman : Ahmad Kemal

Berita

Daerah Diminta Tetapkan Standar Kebutuhan Perpustakaan