Jakarta, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI mengajak penerbit dan produsen karya rekam untukÂ  menyerahkan karyanya baik cetak maupun rekam ke perpustakaan.
Seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SS KCKR), tiap penerbit wajib menyerahkan dua eksemplar dari setiap judul Karya cetak kepada perpustakaan Nasional dan satu eksemplar kepada perpustakaan Provinsi tempat domisili penerbit.
Diatur juga bahwa setiap Produsen Karya Rekam yang memublikasikan Karya Rekam wajib menyerahkan satu salinan rekaman dari setiap judul Karya Rekam kepada Perpustakaan Nasional dan satu salinan kepada Perpustakaan Provinsi tempat domisili Produsen Karya Rekam.
Direktur Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Perpusnas Emyati Tangke Lembang mengatakan, meskipun penghimpunan KCKR pada tahun 2020 telah melebihi target Perpusnas yakni sejumlah 420.000 eksemplar. Namun tingkat kepatuhan para pelaksana serah masih belum pada level ideal, yakni berada di angka 39,1 persen.
"Jika angka kepatuhan 1 persen mewakili penghimpunan koleksi KCKR tingkat nasional sejumlah 10.000 eksemplar. Dan jika target kepatuhan dinaikkan menjadi 70 persen, maka seharusnya koleksi KCKR yang terhimpun Perpusnas setidaknya sejumlah 700.000 eksemplar tiap tahunnya," jelasnya dalam Rapat Koordinasi Pendataan KCKR Hasil Penghimpunan Tahun 2020, Selasa (7/9/2021)
Berdasarkan data yang diolah Direktur Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan, lanjut Emyati, tingkat kepatuhan serah simpan pelaksana serah tertinggi diraih oleh Provinsi Kalimantan Barat dengan nilai 58,7 persen disusul oleh Provinsi Sulawesi Tenggara dengan nilai 54,7 persen.
"Sayangnya nilai kepatuhan ini tidak dibarengi oleh banyaknya pelaksana serah yang melaksanakan serah simpan KCKR. Misalnya dari provinsi Kalimantan Barat hanya ada 13 pelaksana serah yang menyimpan koleksinya ke Perpusnas. Provinsi yang memiliki jumlah pelaksana serah tinggi cenderung memiliki tingkat kepatuhan pelaksana serah yang rendah," paparnya.
Emyati menegaskan, dengan kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam secara tidak langsung akan mendukung tersedianya koleksi bahan perpustakaan yang bisa diakses masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan, Nurlianti menyampaikan, pasca diberlakukannya UU No. 13 Tahun 2018 pihaknya gencar mengadakan sosialisasi rutin tiap tahun yang diikuti oleh penulis dan penerbit. Bahkan, sebagai bentuk apresiasi pihaknya memberikan piagam untuk pelaksana serah.
"Kami tidak ada anggaran untuk memberikan materi kepada penerbit, tetapi dengan sosialisasi yang secara rutin, kami ingin mereka memberikan secara ikhlas sebagai kewajibannya menyerahkan hasil buku atau karya rekam lainnya. Ini sebagai upaya kami untuk mendorong pelaksana serah menyerahkan karyanya," ungkapnya.
Di Jawa Timur, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi setempat memiliki berbagai inovasi untuk menggugah kesadaran penerbit maupun produsen rekam untuk menyerahkan karyanya. Diantaranya melalui penghargaan kepada penerbit aktif dan peran masyarakat, serta penulisan dan penerbitan buku lokal konten Jawatimuran.
"Ini dilakukan agar kita bersama penulis dan penerbit bersama-sama sadar bahwa KCKR ini penting sehingga penyerahan ke perpustakaan jadi prioritas utama," ujar Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, Tiat S. Suwardi.
Sementara itu, di Sulawesi Selatan, Kabid Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, Yulianto mengatakan tahun ini pihaknya memiliki program kegiatan festival aksara lontaraq untuk menghimpun lokal konten untuk diserahkan ke peropustakaan. â€œKami pun memberikan penghargaan kepada produsen atau penerbit yang aktif dalam bentuk acara bedah buku,â€ terangnya.
Reportase: Wara Merdeka
Â

Perpusnas Ajak Penerbit dan Produsen Karya Rekam Serahkan Karya ke Perpustakaan

Pasar Minggu, Jakarta &ndash; Tidak seperti hari ini, dahulu, Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Namun masa lalu kemaritiman Indonesia tenggelam oleh pertikaian penjajah Belanda dan Inggris. Sehingga arsip yang tersimpan bukan tentang maritim, melainkan daratan.
Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto, mengatakan bahwa Bung Karno pernah mengingatkan untuk kembali menjadikan Indonesia sebagai bangsa maritim. Karena dengan menguasai samudera, Indonesia mampu menjadi satu negara yang kuat, sentosa, dan sejahtera.
Banyak cerita hebat tentang masa lalu Indonesia ketika masih memegang titel sebagai negara maritim, termasuk para pejuang wanitanya. Tapi Imam menyadari bukti kebenaran mengenai hal tersebut sulit untuk dicari, baik bukti arkeologis, bukti arsip, naskah maupun bukti akademis lainnya.
&ldquo;Kita membutuhkan banyak inspirasi dari masa lalu tentang pejuang wanita yang sangat menentukan hari ini,&rdquo; ujarnya saat memberikan sambutan pada acara Seminar Nasional bertema &lsquo;Dharma Samudera Pejuang Wanita Negara Poros Maritim Dunia&rsquo; di Ruang Serbaguna Noerhadi Magetsari ANRI, Selasa (17/1/2023).
Terlepas dari para pahlawan wanita Indonesia, Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando, menyampaikan saat ini ada banyak &lsquo;pahlawan&rsquo; wanita di daerah pesisir Indonesia yang berjuang bertaruh nyawa untuk menjalani kehidupan.
&ldquo;Ada jutaan pahlawan wanita di daerah pesisir yang bertaruh nyawa untuk sesuap nasi. Mereka bekerja dengan alat tangkap ikan yang masih sangat tradisional,&rdquo; ucapnya.
Menurut Syarif Bando, langkah yang perlu diambil untuk membantu para &lsquo;pahlawan&rsquo; wanita tersebut ialah mengubah mereka menjadi manusia unggul. Adapun caranya yakni memfasilitasi puluhan titik kampung bahari dengan penyediaan akses terhadap bahan bacaan dan buku-buku ilmu terapan yang relevan dengan wilayah tempat tinggal mereka.
&ldquo;Tidak butuh waktu lama untuk Indonesia mampu melunasi hutang kalau poros maritim kita kuasai dan hal tersebut butuh manusia unggul,&rdquo; ungkapnya.
Wakil Ketua MPR RI, Lestarie Moerdijat, yang turut hadir memberikan apresiasi kepada ANRI atas diadakannya acara seminar nasional ini. Menurutnya, acara ini sangat berperan untuk menyampaikan kepada publik bahwa Indonesia memiliki banyak pahlawan wanita luar biasa, sekaligus mengajak generasi muda untuk mengambil peran atas laut Indonesia.
&ldquo;Tidak hanya dari perempuan saja tapi juga bagaimana Indonesia mampu mengambil peran. Bagaimana kita memperlakukan laut bukan hanya dari sisi ekonomi namun juga sebagai pagar teraman dari negara kita,&rdquo; jelasnya.
Lestarie menekankan menguasai lautan sama dengan menguasai dunia dan mengembalikan Indonesia menjadi poros maritim menjadi keharusan dan urgensi.
Pada kesempatan yang sama, Direktur SDM dan Umum Pelindo, Ihsanuddin Usman, mengungkapkan kebanggaannya karena dapat berkolaborasi dengan ANRI dalam mengadakan kegiatan ini. Dia menjelaskan sejak diberlakukannya merjer, Pelindo mendapatkan mandat untuk memperkuat daya saing dan menjadi penghubung Indonesia dengan negara-negara lain.
&ldquo;Ini membuat hubungan yang terjalin antara Pelindo dan ANRI menjadi sangat signifikan, terutama ketika perlu menulusur arsip,&rdquo; katanya.
Hal tersebut Usman sampaikan karena Pelindo tidak sekadar mengurusi kegiatan ekonomi, namun juga berperan penting sebagai agent of development.
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Prakas Agrestian

Pejuang Wanita di Negara Poros Maritim Dunia

Jakarta, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) RI Sandiaga Salahuddin Uno mendorong peningkatan literasi di daerah. Belum tersedianya akses bahan bacaan berkualitas dinilai menjadi kendala dalam peningkatan literasi di daerah terpencil.
 
Hal ini disampaikannya pada Keynote Speech dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bidang Perpustakaan Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas) secara hybrid pada Senin (6/3/2023).
 
"Mereka sulit mendapatkan akses buku-buku berkualitas. Belum tersedianya toko buku atau perpustakaan daerah ini perlu kita cari soslusinya," ungkapnya.
 
Menteri Sandiaga menjelaskan, banyak daerah yang sudah dikenal sebagai destinasi wisata, namun masih belum diiringi dengan kesiapan masyarakat sekitar untuk menyambut pariwisata.
 
"Di sinilah peran sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif harus kita tingkatkan dan tantangan ini sebetulnya adalah sebuah peluang," jelasnya.
 
Menurutnya, pembinaan literasi perlu dilakukan untuk mendukung pariwisata. Karena dengan literasi diharapkan mampu memotivasi generasi muda untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi.
 
Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), lanjut Menteri, pemerintah daerah bisa terus mengembangkan perpustakaan di tempat asalnya. Jika terdapat tempat wisata, pihaknya akan mendukung dengan meningkatkan koleksi buku dan memudahkan akses masyarakat terhadao informasi.
 
Dia berharap perpustakaan daerah dapat menjadi bagian dari story telling cerita rakyat. Misalnya, ketika pergi ke Kampung Ulos di Kabupaten Dairi, wisatawan disuguhkan dengan informasi cerita rakyat tentang wilayah tersebut. 
 
"Nah cerita ini harusnya kita dokumentasikan dan dibukukan. Dan perpustakaan bisa menyampaikan storytelling dari cerita daerah yang sangat menarik kshusunya untuk kunjungan wisatawan," harapnya.
 
Menteri Sandiaga juga menyampaikan bahwa perpustakaan juga harus adaptif terhadap perkembangan teknologi. "Seperti halnya Perpusnas yang saat ini sangat teknologi friendly dan ini sangat mendukung literasi masyarakat," lanjutnya.
 
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Sandiaga mengapresiasi Perpusnas yang telah melaksanakan Rakornas bidang Perpustakaan Tahun 2023. 
 
"Semoga melalui Rakornas kita dapat berkolaborasi dengan Kemenparekraf untuk memperkuat perpustakaan dna budaya literasi daerah," pungkasnya.
 
&nbsp;
 
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka

Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2023: Menteri Parekraf Dorong Peningkatan Literasi di Daerah Terpencil

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) yang berdiri pada 6 Juli 1973 saat ini berusia 45 tahun. Usia yang cukup matang dalam memberikan kontribusinya bagi masyarakat, negara serta menjawab tantangan di masa depan. Memperingati hari jadinya, IPI menyelenggarakan talkshow yang diselenggarakan di Ruang Auditorium lantai 2 Gedung Fasiltas Layanan Perpustakaan Nasional Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat pada hari kamis (12/7). Talkshow menghadirkan narasumber Sulistyo Basuki, Roy Sembel, Reza Haryanti dan moderator Joko Santoso.
Ketua Umum Ikatan Pustakawan Indonesia Dedi Junaedi dalam laporannya menjelaskan, IPI adalah organisasi profesi yang merupakan wadah bagi para pustakawan dalam mengembangkan kepustakawanan di Indonesia. â€œSebagai organisasi profesi, IPI merupakan sarana silaturahmi, tempat menampung aspirasi pustakawan dan ajang curah pendapat serta tempat untuk bertukar informasi dan pengetahuan dan juga menambah wawasan,â€ ujar Dedi. Dedi juga menambahkan IPI juga berperan sebagai tempat untuk mengayomi pustakawan dan para anggotanya. Lebih lanjut Dedi dalam usahanya meningkatkan kompetensi pustakawan Indonesia, IPI bekerjasama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional dalam menyelenggarakan berbagai macam bombingan teknis terkait perpustakaan dan kepustakawanan.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando dalam sambutannya menerangkan pada tahun 2018, Perpustakaan Nasional memiliki tagline Pustakawan Bergerak dan pada tahun 2019 nanti akan memiliki tagline Pustakawan Berkarya. â€œPustakawan bergerak dalam rangka knowledge mobilization, kata kuncinya adalah harus bermanfaat bagi masyarakat,â€ jelas Syarif. Syarif berpesan kepada seluruh pengurus IPI untuk bekerja mengembangkan profesinya sesuai dengan tuntutan jaman. â€œKedepannya IPI harus menjadi Think Tank atau pemikir dalam kontribusinya membantu menyusun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional sehingga dapat menjadi mercusuar perubahan.
Narasumber Sulistyo Basuki yang merupakan seorang akademisi mengemukakan IPI sangat berjasa dalam mengembangkan organisasi profesi kepustakawanan. â€œTugas akreditasi pustakawan seharusnya menjadi tugas IPI sebagai organisasi profesi dan pengurusnya harus profesional dan terpisah dari jabatan yang melekat di Perpustakaan Nasional,â€ saran Sulistyo.
Sedangkan motivator Roy Sembel memaparkan tantangan profesi perpustakaan di era industri 4.0. Menurutnya profesi pustakawan harus tetap berlanjut dan berevolusi, profesi pustakawan tidak akan hilang tetapi jenis-jenisnya akan berubah atau bermetamorfosa. â€œJadi harus siap untuk terus belajar dan berubah mengikuti perkembangan jaman,â€ kiat Roy. Roy menerangkan industri 1.0 dimulai abad ke 18 saat pertama kali revolusi industri dengan dimulainya sistem mekanisasi atau mesin. Industri 2.0 dimulai abad ke 20 dengan dimulainya otomatisasi atau mass production. Industri 3.0 dimulai abad ke 21 dengan dimulainya komputerisasi. Industri 4.0 ada pada saat ini dengan berkembangnya cyber system.
Reza Haryanti yang berpengalaman sebagai Senior Officer di The ASEAN Secretariat membagikan pengalamannya dalam organisasi yang memiliki budaya kerja yang beragam. Pekerja dari negara Singapura dan Malaysia memiliki ritme atau etos kerja yang tinggi. â€œKita sebagai bangsa harus bisa mengimbangi dan menunjukan kompetensi sebagai orang Indonesia yang bisa mengejar alur kerja mereka,â€ jelas Reza.
Â 
Reportase : Arwan Subakti

45 Tahun Ikatan Pustakawan Indonesia Membangun Negeri: Kontribusi dan Tantangan 

Pancoran, Jakarta â€“ Di hari terakhir pelaksanaan acara Rakornas Bidang Perpustakaan 2020 dengan tema â€œInovasi dan Kreatifitas Pustakawan Dalam Penguatan Budaya Literasi Untuk Mewujudkan SDM Unggul Menuju Indonesia Majuâ€, Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca Perpustakaan Nasional, Deni Kurniadi, kembali mengingatkan bahwa persyaratan atas dokumen pendukung untuk pengajuan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) menu pembangunan gedung perpustakaan harus dipersiapkan dengan baik. Upaya ini dilakukan untuk tidak mengulangi kegagalan yang pernah terjadi di tahun anggaran 2019. Maka dari itu, pada kesempatan ini Deni menjelaskan dengan rinci perihal petunjuk operasional DAK fisik bidang pendidikan subbidang perpustakaan tahun anggaran 2020.
â€œDari pengalaman pengajuan usulan DAK tahun anggaran 2019, dengan anggaran sebesar 300 Milyar yang diampu oleh 222 dinas perpustakaan baik provinsi dan kabupaten/kota, ada 3 lokasi yang gagal menyelesaikan pekerjaannya yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Kab. Bandung Barat, dan Kab. Malaka. Berkat kegagalan tersebut, Perpusnas mendapatkan punishment untuk tahun anggaran 2020. Â Untuk itulah, semoga di tahun anggaran 2020 ini kita semua bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan apa yang sudah menjadi komitmen awal kita,â€ terang Deni panjang lebar.
Berdasar pada pengajuan usulan DAK tahun anggaran 2019, ada 32 daerah yang mendapatkan DAK untuk menu pembangunan gedung perpustakaan dengan anggaran sebesar 312 Milyar. Kemudian, ada 22 dinas perpustakaan baik di provinsi dan kabupaten/kota yang mendapat anggaran masing-masing sebesar 4,5 Milyar maksimal untuk menu perluasan gedung perpustakaan. Dan terakhir ada 9 dinas perpustakaan daerah yang mendapat DAK untuk menu renovasi gedung perpustakaan.
Adapun dokumen pendukung yang menjadi syarat dalam pengajuan usulan DAK untuk menu pembangunan gedung perpustakaan di daerah adalah sertifikat tanah dan Detailed Engineering Design (DED). â€œMelihat pengalaman yang terjadi di tahun 2019, sekali lagi diingatkan bahwa sertifikat kepemilikan tanah dan DED yang isinya adalah gambar Rencana Anggaran Belanja (RAB), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Bill of Quantity (BQ) harus di siapkan dengan baik. Semua itu dilakukan untuk menghindari permasalahan yang terjadi akibat tidak lengkapnya dokumen pendukung di tahun 2019 agar tidak terulang di tahun 2020 ini,â€ himbau Deni.
Reporter: Basma Sartika

Perpusnas Ingatkan Persyaratan Pengajuan DAK 

Medan Merdeka Selatan, JakartaÂ - Duta Besar Belarus H.E Mr. Valery Kolesnik menyerahkan sertifikat penghargaan untuk Perpustakaan Nasional melalui Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando, sekaligus menyerahkan secara simbolis buku mengenai penulis bersejarah Belarus Francysk Skaryna yang bertempat di lantai 24 Gedung Perpustakaan Nasional Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta (26/6).
Dubes Belarus untuk Indonesia menyatakan buku tersebut merupakan terbitan khusus biografi Francysk Skaryna. Francysk Skaryna merupakan sosok penting dalam sejarah penerbitan di Belarus dan Eropa Timur. Pria yang lahir pada abad ke-15 ini adalah orang pertama yang menerbitkan buku di Eropa Timur. Karena peranannya yang sangat penting dalam penerbitan, Belarus menerbitkan buku edisi khusus mengenai Francysk dalam Perayaan 500 Tahun Penerbitan Belarus yang diselenggarakan pada tahun ini.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando dalam kesempatan tersebut menyatakaan keinginannya untuk berkolaborasi dalam membuat terjemahan dalam bahasa Indonesia tentang buku biografi Francysk Skaryna agar dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Kepala Perpusnas menyatakan pihaknya juga berkenan mengadakan seminar, diskusi, dan pameran mengenai Francysk Skaryna di gedung Perpustakaan Nasional RI.
Reportase : Arwan Subakti

Duta Besar Belarus H.E Mr. Valery Kolesnik Menyerahkan Sertifikat Penghargaan untuk Perpustakaan Nasional

Merdeka Selatan, Jakarta-Perpustakaan Nasional menggelar Rapat Koordinasi Pengalokasian APBD untuk perpustakaan Tahun 2020. Sosialisasi ini diikuti seluruh Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi dan Kepala Bappeda, Kamis, (04/7). Sesuai mandatori UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perpustakaan berperan sebagai layanan dan Perpustakaan Nasional menjadi pemandu semua kegiatan yang seharusnya dilakukan seluruh perpustakaan.
Menindaklanjuti hal tersebut, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, menyebut akan segera menyusun Peraturan Kepala Perpusnas (Perka) untuk penjabaran tiga komponen utama. Di antaranya, pengembangan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca, serta pelestarian dan pendayagunaan manuskrip. "Kami apreasi kinerja Kemendagri karena saat ini seluruh komponen penyelenggaraan perpustakaan sudah tertuang dalam Permendagri Nomor 33 tahun 2019 mengenai pedoman penyusunan anggaran dan belanja daerah tahun 2020. Hal ini menjadi bukti dukungan bahwa perpustakaan menjadi salah satu rencana prioritas nasional 2020," jelasnya.
Sementara itu, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri, Arsan Latif, mendorong agar kepala daerah menetapkan standar kebutuhan perpustakaan. Terlebih dalam menyusun APBD diperlukan rencana dan standar kebutuhan, salah satunya menganggarkan kebutuhan barang milik daerah yang dimiliki dinas perpustakaan.
"Ada aturan bahwa setiap belanja modal harus ada rencana dan standar kebutuhan. Kalau boleh usul dalam perka yang akan dibuat nanti ditambah satu pasal yang menyebut bahwa kepala daerah menetapkan standar kebutuhan terhadap perpustakaan. Disitulah kepala Dinas Perpustakaan bisa menyampaikan kebutuhannya," jelasnya.
Berdasarkan data, dari 514 kabupaten/kota, sudah 482 kabupaten/kota yang memiliki dinas perpustakaan. Sedangkan 24 daerah lainnya belum memiliki dinas perpustakaan. Arsan Latif mendorong semua daerah untuk segera membuat kelembagaan perpustakaan.
Reporter : Wara Merdekawati / Eka Purniawati Kameraman : Ahmad Kemal

Berita

Daerah Diminta Tetapkan Standar Kebutuhan Perpustakaan