Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menegaskan bahwa perpustakaan menjadi urusan wajib di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengurus hak masyarakat terhadap informasi.
Demikian disampaikan oleh Plt. Deputi Bidang Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI saat memberikan sambutan pada kegiatan webinar bertema &ldquo;Pemberdayaan Masyarakat melalui Penguatan Kelembagaan Perpustakaan&rdquo; yang berlangsung secara hibrida, Kamis (1/12/2022).
Perpustakaan sebagai leading sector dalam penguatan literasi memiliki peran dalam peningkatan literasi, inovasi dan kreativitas masyarakat yang dapat mewujudkan masyarakat berpengetahuan dan berkarakter. Perpustakaan umum sebagai ujung tombak transfer knowledge yang terdekat dengan masyarakat memiliki peran untuk meningkatkan budaya literasi sekaligus berperan dalam pemulihan ekonomi nasional.
Lebih lanjut, Deni mengatakan Perpusnas sejak tahun 2018 memiliki sebuah program bernama Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). Program ini tidak hanya mencakup penyiapan bahan bacaan untuk menambah pengetahuan secara umum namun juga bekerja sama dengan perpustakaan Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga Desa untuk ikut serta dalam pengentasan kemiskinan melalui praktik-praktik sederhana.
&ldquo;Lewat koleksi yang ada, nanti akan ditularkan kemampuan lifeskill ke masyarakat sesuai dengan kebutuhan setempat oleh pustakawan dan pegiat literasi melalui pendampingan agar kelak masyarakat bisa mendapatkan income dalam skala keluarga untuk menambah kesejahteraan mereka,&rdquo; jelasnya.
Sependapat, Ketua Forum Perpustakaan Umum Indonesia (FPUI) Usman Asshiddiqi Qohara menambahkan bahwa penguatan kelembagaan perpustakaan menjadi salah satu hal yang harus menjadi perhatian bersama. Sehingga dia meminta Perpusnas untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait SOTK yang ada di daerah.
&ldquo;Kami meminta bantuan Perpusnas untuk bisa melakukan advokasi dengan Kemendagri agar kelembagaan perpustakaan dengan paling tidak tipe B bisa tetap dipertahankan di seluruh daerah di provinsi yang ada di Indonesia,&rdquo; ucapnya.
Plh. Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Ditjen OTDA Kemendagri, Moh. Yuniarto, memaparkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan mengatur 32 urusan pemerintahan yang ke dalam dua kelompok besar yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib kembali dibagi ke dalam dua menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak.
&ldquo;Perpustakaan masuk ke dalam urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar,&rdquo; ujarnya.
Yuniarto juga menerangkan sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 mengatur pembentukan dinas perpustakaan secara sendiri atau digabung dengan urusan pemerintahan lain. Adapun azas yang harus diperhatikan dalam pembentukan perangkat daerah diantaranya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi, efektivitas, serta pembagian habis tugas.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Amich Alhumami menyatakan literasi penting dan telah dicantumkan di dalam RPJMN 2020-2024 karena menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional untuk SDM unggul dan berkualitas.
&ldquo;Dengan program TPBIS dan berbasis pada kebijakan, kita ingin mendorong dan meningkatkan partisipasi pelibatan publik secara luas baik masyarakat dan komunitas dalam berbagai macam kegiatan untuk pemberdayaan melalui penguatan literasi,&rdquo; ungkapnya.
Amich juga menekankan di akhir paparannya bahwa Bappenas selalu mendukung dan memberikan sumbangan penting, baik dari sisi kebijakan program dan juga alokasi anggaran yang memadai untuk program sepenting literasi untuk kesejahteraan.
Sementara Bupati Magetan, Suprawoto menyampaikan menurut Oscar Lewis &ldquo;orang miskin dan orang bodoh bukan karena semata-mata terbatasnya cakupan tanah atau modal yang dimiliki, melainkan karena akses informasi yang tidak dimiliki&rdquo;.
&ldquo;Sering dilupakan dari setiap orang bahwa membantu orang miskin itu tidak selalu dengan uang karena menurut saya akses informasi justru merupakan kunci utama dalam pengentasan kemiskinan,&rdquo; tegasnya.
Dia berkisah, selama ini setiap kali mengunjungi veteran pada tanggal 17 Agustus pihaknya selalu membawa sembako sebagai buah tangan, akan tetapi setelah tiba di rumah timbul pemikiran untuk memberikan apresiasi dengan cara yang lebih terhormat. Sehingga idenya adalah menuliskan cerita bersejarah mereka menjadi sebuah buku.
&ldquo;Pada tanggal 17 Agustus tahun kemarin, buku dengan judul &lsquo;Sejarah Perjuangan Veteran di Magetan&rsquo; kami berikan kepada mereka yang hadir, apa yang terjadi? Mereka menitikkan air mata. Kenapa? Saya yakin ketika mereka sudah tidak ada, perjuangan mereka sudah dicatat dan bisa dibaca oleh anak cucunya,&rdquo; kisah Suprawoto.
Kegiatan webinar ini juga dirangkaikan dengan pengumuman Ketua FPUI Tahun 2022-2025 terpilih yakni Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, Fitriana.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Aditya Irfan Fakhruddin

Perpustakaan Umum yang Kuat Bantu Berdayakan Masyarakat

MULTI dimensional, inilah dampak global pandemic corona (Covid-19). Hanya dalam waktu kurang tiga bulan, virus ini sudah menyebar hampir di seluruh negara di dunia dan menginfeksi 1.018.845 orang. 53.292 orang meninggal dan 213.524 orang dinyatakan sembuh. Sedangkan di Indonesia, sesuai data BNPB per 4 April 2020 ada 2.092 orang kasus terinfeksi, 150 orang sembuh dan 191 orang meninggal.
Suatu tragedi kemanusiaan yang sangat mencemaskan. Semua orang harus sadar bahwa virus corona sudah ada di sekitar kita, sehingga harus waspada dan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah antara lain hidup bersih, social distanching (jaga jarak sosial), saling membantu aksi-aksikesetiakawanan sosial, tidak menyebar hoax tentang virus corona.
The Economist Intelligence Unit (EIU) memperkirakan ada 20 persen peluang virus corona tidak bisa dikontrol hingga pertengahan 2020. Namun, hanya ada 5 persen kemungkinan virus corona akan bertahan lebih lama dari 2020. Para ahli memprediksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini bisa anjlok di bawah 2,5 persen jika penyebaran virus corona tak terkontrol.
Lebih dari 70 negara telah melakukan lockdown dan memukul sektor jasa dengan keras, terutama industri yang melibatkan interaksi fisik seperti perdagangan ritel, rekreasi dan perhotelan dan transportasi. Ketika bisnis kehilangan pendapatan, pengangguran cenderung meningkat tajam, maka akan mengubah guncangan sisi penawaran menjadi guncangan sisi permintaan yang lebih luas bagi perekonomian.
Tingkat keparahan dampak akan sangat tergantung pada durasi pembatasan pada pergerakan orang dan kegiatan ekonomi serta pada skala dan kemanjuran respons oleh otoritas-otoritas keuangan nasional. Negara-negara berkembang, terutama yang bergantung pada pariwisata dan ekspor komoditas, menghadapi risiko ekonomi yang meningkat.
Produksi manufaktur global dapat berkontraksi secara signifikan dan jumlah pelancong yang anjlok kemungkinan akan merusak sektor pariwisata di negara-negara berkembang pulau kecil, yang mempekerjakan jutaan pekerja berketerampilan rendah.
Diperlukan langkah-langkah kebijakan yang mendesak dan berani, tidak hanya untuk menahan pandemi dan menyelamatkan nyawa, tetapi juga untuk melindungi yang paling rentan di masyarakat kita dari kehancuran ekonomi dan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi serta stabilitas keuangan.
DAMPAK MULTI-DIMENSIONAL
Dampaknya pun multidimensional dan sangat kompleks, menyangkut esensial kehidupan, bukan hanya sektor ekonomi. Hampir semua sektor ipoleksosbud (ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya) terdampak negatif oleh penyebaran Covid-19. Keberlangsungan produksi, distribusi dan konsumsi atas kebutuhan sehari-hari menjadi persoalan krusial yang membutuhkan penanganan sangat serius.
Pun, tenaga medis sebagai garda terdepan dalam menanggulangi KLB Virus Corona menjadi insan-insan yang sangat rentan terhadap penularan virus ini (bahkan sudah ada yang meninggal). Mereka perlu perhatian dan jaminan dari pemerintah agar mampu melaksanakan tugas kemanusiaan dan profesionalismenya.
Salah satu dampak ekonomi yang begitu nyata adalah daya beli masyarakat menurun, pekerja dirumahkan (bahkan ada yang di-PHK), kemiskinan meningkat, mobilitas orang dan barang terganggu, terdepresiasinya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika ke level Rp 16.400-an per USD.
Sebagian pekerja di perusahaan-perusahaan sector pariwisata, perhotelan sudah dirumahkan bahkan sudah ada yang di-PHK, termasuk perusahaan manufaktur yang bahan bakunya impor dari Tiongkok. Sektor industri pun sudah banyak yang tutup operasi, sehingga produksi dan profit berkurang.
Sektor transportasi darat, laut udara pun sangat terpukul: kemudian sektor pendidikan juga meliburkan para peserta didiknya agar belajar dari rumah dengan memanfaatkan teknologi digital. Namun masih dijumpai para peserta didik yang justru berkeliaran sehingga berpotensi menjadi perantara penyebaran virus mematikan tersebut.
Tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan melambat, defisit APBN pun bakal melebar lebih dari 2,5 persen. Perekonomian Indonesia rentan terperosok dalam krisis ekonomi karena: a)pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan yang cukup tajam, diperkirakan hanya 4,5-4,8 persen pada 2020; b) aliran modal keluar sepanjang enam bulan terakhir, tercatat investor asing melakukan aksi jual sebesar Rp 16 triliun; c) rentan terpapar kepanikan pasar keuangan global karena sebanyak 38,5 persen surat utang pemerintah Indonesia dipegang oleh investor asing; d) Sektor UMKM terpukul paling depan karena ketiadaan kegiatan di luar rumah oleh seluruh masyarakat.
Kita perlu fokus mengurusi masalah kesehatan dan kemanusiaan, menjamin kondisi masyarakat terutama jarring pengaman sosial kepada masyarakat terbawah dan melindungisedapat mungkin sector usaha ekonomi. Supaya tetap bertahan dan juga melindungi stabilitas sektor keuangan. Skenario asumsi makro 2020 pun harus dilakukan perubahan, seperti pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan 2,3 persen hingga minus 0,4 persen.
Selain itu, inflasi 5,1 persen serta harga minyak mentah Indonesia yang anjlok menjadi USD 31 per barel. In parallel, BI harus menjadi nilai tukar rupiah maupun capital outflow agar ekonomi stabil. Mantan Menko Perkonomian Rizal Ramli berpendapat agar pemerintah menggunakan uang proyek infrastruktur, dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang nilainya sekitar Rp 700-an triliun untuk jaringan pengaman sosial dan membantu kebutuhan pokok rakyat.
#DIRUMAHSAJA
Untuk mengurangi penyebaran virus corona antara lain melalui swa-karantina/diam di rumah minimal 14 hari. Membatasi bertemu dengan orang-orang atau komunitas, termasuk bekerja dari rumah (WFH=work from home). Kecuali para petugas kesehatan di klinik, puskesmas, rumah sakit maupun petugas gugus tugas penanggulangan penyebaran Covid-19dan para pihak terkait harus tetap menjalankan tugasnya.
Mereka para petugas medis menjadi garda terdepan untuk melawan virus corona ini harus didukung sekuat tenaga oleh semua orang maupun jaminan dari pemerintah. Faktanya bahwa tidak semua orang dapat bekerja dari rumah, sehingga perlu pendekatan yang tegas namun tetap manusiawi.
Bagi warganegara yang selama ini menerima jarring pengaman sosial harus tetap mendapat jaminan dari negara, bahkan terhadap mereka yang terpaksa tidak bisa bekerja mencari nafkah (kelompok yang terdampak penyebaran Covid-19) pun harus dijamin oleh Negara sesuai Pembukaan UUD NRI 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Di beberapa wilayah di Indonesia, saat ini para kepala daerah ada yang memberlakukan karantina terbatas untuk membatasi penyebaran virus maut ini. Apa pun yang mereka upaya merupakan ikhtiar yang perlu dilaksanakan bersama, tidak bisa jalan sendiri mengingat banyak persoalan yang saling berkaitan.
Mobilitas orang dan arus barang terganggu akibat karantina tersebut. Kita harus lebih disiplin terhadap kebijakan social distancing dan physical distancing (jaga jarak aman) #dirumahsaja untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19 dan perekonomian Indonesia cepat pulih kembali.
Namun, pemerintah harus menjamin kebutuhan pokok sehari-hari warganya karena tidak dapat mencari nafkah sendiri akibat dari Covid-19 tersebut. Akhirnya, mari kita tetap optimis, disiplin dan ikhtiar bersama untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 dibarengi dengan doa agar musibah ini dapat segera diatasi. Amin. e-mail: harysmwt@gmail.com; Â www.webkita.net. (ndu/k18)
Â 
OLEH:
KRAT SUHARYONO S. HADINAGORO, M.M.Â 
PEMERHATI KETENAGAKERJAAN &amp; EKONOMI KERAKYATAN
Â

Covid-19 dan Dampak Multi-Dimensional

Evaluasi dan Koordinasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Salemba, Jakarta â€“ Sebanyak lima desa yang berada di Kabupaten Sigi telah mendapatkan bantuan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di tahun 2019, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sigi berharap, di tahun 2020 desa lain di wilayahnya juga mendapatkan bantuan program tersebut. Demikian diungkapkan Kabid Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sigi, Muin Mursalim saat melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional, Salemba, Rabu (11/12).
â€œBagi masyarakat yang mendapatkan bantuan program tersebut, mereka sudah bisa merasakan manfaatnya. Bupati kami pun sangat merespon dan mendukung pengembangan perpustakaan desa. Karena hal ini merupakan bagian dari penguatan untuk menemukan potensi desa, yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,â€ ungkapnya.
Lebih lanjut, Muin berharap agar di tahun 2020 wilayahnya juga mendapatkan bantuan program tersebut. â€œApalagi saat ini kami membawa Camat dan Kepala Desa penerima bantuan. Ini sengaja kami ajak, agar mereka lebih semangat lagi mengembangkan perpustakaan desa di wilayahnya. Kami pun berharap tahun 2020, Kabupaten Sigi mendapatkan program ini lagi,â€ imbuhnya.
Perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sigi, Ajusiar Muhammad Amin mengatakan, pihaknya bekerjasama dengan Dinas Perpustakaan setempat untuk mengembangkan dan meningkatkan perpustakaan di desa melalui dana desa. â€œBahkan sudah dua tahun terakhir, kami selalu menindaklanjuti Permendes dalam mengelola prioritas dana desa. Salah satu pointnya, prioritas pembangunan untuk meningkatkan kualitas akses masyarakat untuk perpustakaan desa,â€ jelasnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca, Deni Kurniadi mengatakan, dalam pelaksanaan program perpustakaan berbasis inklusi sosial, membutuhkan sinergitas stakeholder. Salah satunya bekerjasama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
â€œProgram ini tidak berjalan sendiri melainkan membutuhkan kerjasama dengan stakeholder terkait. Bersama Kemendes kami pun mendorong agar dalam mengelola dana desa, perpustakaan bisa menjadi prioritas. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi ini tidak hanya mencerdaskan masyarakat tetapi juga mensejahterakat masyarakat melalui berbagai program nyata, seperti pelatihan, dan pendampingan dari fasilitator,â€ jelasnya.
Reportase Â Â Â Â Â Â  : Wara Merdekawati
FotograferÂ Â Â Â Â Â  : Raden Raditya
Â

Warga di Lima Desa Kabupaten Sigi Merasakan Manfaat Bantuan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia mendorong Instansi pemerintah untuk selalu melaksanakan reformasi birokrasi. Reformasi Birokrasi dapat diartikan sebagai upaya pemerintah melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan permerintah yamg bertujuan menciptakan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik.
Perpustakaan Nasional sendiri berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi. Hal ini terlihat pada perkembangan capian indeks RB Perpusnas pada tahun 2020 yang mendapatkan nilai 74.01 dan pada tahun 2021 yang mencapai nilai 76.92 dengan predikat BB atau sangat baik. Pada tahun 2022 sendiri pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) di perpusnas akan dilakukan pada tanggal 16 september 2022. Bertempat di Ruang Teater Gedung Perpustakaan Nasional Salemba diselenggarakan rapat koordinasi persiapan evaluasi reformasi birokrasi 2022 (06/09/2022) yang dihadiri oleh Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional, Ofy Sofiana.
â€œTanggung jawab reformasi birokrasi bukan hanya tanggung jawab yang ada di ruangan ini melainkan tanggung jawab seluruh pegawai perpustakaan nasional.â€ imbuh Ofy.
Perpunas akan menindak lanjuti 9 rekomendasi dari kemenpan RB pada evaluasi yang dilakukan pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pada tahun ini akan ada aspek penilaian baru terkait evaluasi RB yaitu pemaparan isu-isu strategis di unit-unit teknis di perpustakaan nasional yang akan dibawakan oleh ketua tim reformasi birokrasi di setiap masing-masing unit esselon 1 di Perpustakaan Nasional dan
â€œDiharapkan penilaian tahun 2022 ini nilai RB perpusnas akan sama atau lebih dari penilaian mandiri yang telah kita lakukan sebelumnya di tahun ini.â€ tambah Ofy.
Â 
Reportase: Fauzan Abdi
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Perpusnas Gelar Rapat Persiapan Evaluasi Reformasi Birokrasi 2022

Jakartaâ€”Kepala Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando, menyatakan upaya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan masyarakat harus terus dilakukan. Perpustakaan di seluruh Indonesia didorong agar menghadirkan buku ilmu terapan untuk dibaca masyarakat.
Hal ini disampaikannya dalam pembukaan Central Celebes Literacy Festival 2022 dengan tema â€œMengenal Sisi Lain Sulawesi Tengah melalui Transformasi Perpustakaan dan Kearsipan Digital sebagai Memori Kolektif Bangsaâ€ yang diselenggarakan dalam rangka Hari Kunjung Perpustakaan (HKP) dan Bulan Gemar Membaca serta Peringatan 4 Tahun Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan Liquifaksi di Sulteng.
Dia menyebut, Sulteng dikenal sebagai daerah penyangga pangan nasional. Hasil pangan daerah, jelasnya, dapat ditingkatkan dengan menggali ilmu pengetahuan yang ada di dalam buku ilmu terapan.
â€œKenapa petani padi di Vietnam dan Thailand bisa menghasilkan 10 ton per hektare? Upaya untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan di tengah-tengah masyarakat kita, ga boleh berhenti. Sebab pejabat boleh lewat, petani akan terus berkutat pada masalahnya,â€ jelasnya di kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah, Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), pada Rabu (28/9/2022).
Saat ini, Perpusnas mengubah paradigma perpustakaan, di mana mayoritas kegiatannya sebagai pusat transfer ilmu pengetahuan. Hal ini dilakukan Perpusnas melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Ditegaskannya, pendidikan di perpustakaan sangat dibutuhkan karena mayoritas Indonesia tidak mengalami pendidikan tinggi.
â€œSebanyak 90 persen masyarakat kita yang terjun sebagai kepala keluarga adalah lulusan SD, SMP, SMA yang tidak mungkin dididik melalui pendidikan formal, melainkan pendidikan perpustakaan. Perpustakaan simbol demokrasi paling mendasar di seluruh dunia. Karena di perpustakaan semua harus dilayani,â€ tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Perpusnas mengapresiasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulteng yang telah menyelenggarakan kegiatan HKP dan Bulan Gemar Membaca dengan meriah. â€œSekarang dunia tertuju ke Sulteng karena kekayaannya, dan yang paling membanggakan bagi kami mewakili pemerintah pusat, karena HKP dan Bulan Gemar Membaca tahun ini, paling semarak di Sulteng,â€ tuturnya.
Kepala Arsip Nasional RI (ANRI), Imam Gunarto, menilai terdapat rangkaian antara pustaka, arsip, literasi, dan kebencanaan. Palu dan Sulteng yang berada di ring of fire, jelasnya, membutuhkan kesiapsiagaan dari seluruh masyarakat agar waspada terhadap bencana. Kewaspadaan tentang bencana dapat dilakukan dengan belajar dari masa lalu.
â€œKalau masyarakat mempunyai kapasitas literasi kebencanaan yang baik, maka akan terselamatkan jika terjadi bencana. Kalau kita biarkan masyarakat dalam kebutaan, maka itu sangat mencelakakan,â€ tukasnya.
Untuk itu, dia berharap dinas perpustakaan dan kearsipan bahu membahu dengan dinas yang membidangi masalah kebencanaan.
Sementara itu, Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura, berharap dinas perpustakaan dan kearsipan memiliki gedung perpustakaan dan kearsipan yang representatif dan menghadap ke laut yang menyajikan pemandangan indah.
â€œSaya berharap dinas perpustakaan Sulteng sebagai pembina perpustakaan di daerah, sewajarnya memiliki gedung yang standar dan representasi sesuai dengan kemajuan teknologi informasi. Saya mohon kepada DPRD, agar diperhatikan,â€ urainya.
Menurutnya, Kota Palu sudah dua kali mengalami gempa besar dan tsunami yakni pada 1927 dan 2018. Untuk itu, dia berharap agar generasi muda dapat mempelajari kondisi daerahnya yang berpotensi mengalami gempa dan tsunami. â€œKarena itu kita membutuhkan ke depan, orang yang bisa menulis tentang ini sehingga bisa dipelajari oleh anak-anak SD kita, bisa dibaca,â€ ujarnya.
Gubernur memiliki visi untuk meningkatkan fiskal daerah sebesar Rp3 triliun. Dia mengaku daerahnya memiliki banyak potensi kekayaan alam, seperti delapan jenis tambang, perikanan laut dan darat, hingga hasil perkebunan yakni cokelat, yang dapat dikembangkan.
â€œSaya ingin cokelat yang tidak hanya menghasilkan 600 kilo per hektare tapi satu ton per hektare. Karena itu kita membutuhkan orang-orang pintar, melalui perpustakaan kita menjadi pintar,â€ katanya.
Duta Arsip Nasional, Rieke Diah Pitaloka, menjelaskan berbicara literasi adalah sesuatu yang luar biasa. Menurutnya, sudah saatnya potensi kebudayaan Provinsi Sulteng melalui literasi yang ada, dikembangkan agar menjadi kekuatan ekonomi.
â€œKarena ada berbagai hasil perkebunan, pertanian, perikanan darat dan laut, pertambangan, dan ada sejarah yang bukan hanya ada di buku lama, arsip, bukan sekadar catatan sejarah tapi itu merupakan bekal bagi provinsi Sulteng untuk maju ke depan dengan tidak meninggalkan jati dirinya sebagai bagian dari Indonesia,â€ urainya.
Dia mengajak seluruh pihak untuk bergandengan tangan melalui literasi, agar lebih mengetahui potensi daerah untuk tercapainya masyarakat yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Perpusnas mengunjungi pameran lukisan tentang bencana alam Palu dan produk hasil transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulteng

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Perpustakaan Umum yang Kuat Bantu Berdayakan Masyarakat

Covid-19 dan Dampak Multi-Dimensional

Evaluasi dan Koordinasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Warga di Lima Desa Kabupaten Sigi Merasakan Manfaat Bantuan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi

Perpusnas Gelar Rapat Persiapan Evaluasi Reformasi Birokrasi 2022

Hadir di Pembukaan HKP dan Bulan Gemar Membaca Sulteng, Kepala Perpusnas: Paling Semarak