Jakarta - Peran perpustakaan sangat diperlukan dalam penguatan budaya. Melalui penyediaan bahan informasi yang berkualitas, dapat mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten.
Deputi Bidang Pengembangan Bahan Perpustakaan, Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Deni Kurniadi menyebut, literasi telah diadopsi sebagai salah satu indikator penting dalam pembangunan yang memiliki dampak sosial-ekonomi. Literasi juga berkaitan erat, dengan pembangunan ekonomi yang membawa kesejahteraan.
"Guna mewujudkan masyarakat yang berliterasi, dan meningkatkan peran literasi untuk kesejahteraan, perpustakaan terus melakukan transformasi layanan berbasis inklusi sosial," ujar Deni pada Webinar yang diselenggarakan Perpusnas dengan Politeknik Internasional Bali mengusung tema Penguatan Budaya Literasi Dalam Mendukung Sumber Daya Manusia Kompeten, Unggul dan Produktif, pada Jumat (5/11/2021).
Dikatakan, Perguruan Tinggi pun memiliki andil dalam mendukung penguatan budaya literasi. Karena SDM yang kompeten, unggul, dan produktif, dapat diciptakan jika perpustakaan dapat merangkul seluruh potensi. Dengan segala penelitian dan ilmu pengetahuan yang ada untuk disampaikan kepada masyarakat dan menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas diri.
"Perpustakaan memiliki peran yang erat di Perguruan Tinggi. Maka diharapkan dapat berinovasi dan berkontribusi, khususnya dengan mendokumentasikan berbagai pengetahuan dalam bentuk buku untuk masyarakat Indonesia," lanjut dia.
Dalam webinar tersebut, Duta Baca Indonesia, Gol A Gong menyampaikan, penguatan literasi dapat dimulai dari hal yang terdekat seperti di lingkungan keluarga. Misalnya, tersedianya perpustakaan di rumah atau mendongeng sebelum tidur.
"Saya memiliki konsep empat pilar menuju bonus demografi. Harus memperbaiki diantaranya, literasi keluarga, kita harus bergabung di komunitas, penguasaan teknologi informasi dan Komunikasi (TIK), dan networking atau jejaring. Tanpa itu, kita hanya menjadi penonton di bonus demografi Indonesia di tahun 2030," ungkapnya.
Menghadapi bonus demografi di tahun 2030, Indonesia memiliki SDM produktif yang melimpah. Tingkat pendidikan yang masih rendah, serta pendidikan dan keterampilan yang dimiliki tenaga kerja di Indonesia menjadi tantangan Bonus demografi. Untuk membentuk SDM unggul diperlukan enam literasi dasar, seperti literasi baca tulis, finansial, IT, numerasi, sains dan budaya, serta kekeluargaan.
Sementara itu, Miss Indonesia 2015, Maria Harfanti mengatakan, derasnya arus teknologi informasi harus disikapi dengan bijak, dan diperlukan literasi digital.
"Kemudahan dalam mengakses dan teknologi perlu kita filter untuk memproteksi dari hal-hal yang tidak diinginkan," ungkapnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka

Perpustakaan Berperan Dalam Penguatan Budaya Literasi

Jakarta - Kondisi perpustakaan di Indonesia yang beragam mendorong Perpustakaan Nasional melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan dan menguatkan perpustakaan baik di provinsi, kabupaten/kota, desa, hingga komunitas. Upaya tersebut dilakukan di antaranya melalui skema Dana Alokasi Khusus, dana dekonsentrasi, bantuan buku, mobil perpustakaan keliling, motor perpustakaan keliling, hingga pengembangan perpustakaan digital melalui layanan e-resources, aplikasi iPusnas, hingga program Indonesia One Search (IOS).
Hal ini disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Woro Titi Haryanti pada Pembukaan Seminar Nasional dan Rapat Kerja Forum Perpustakaan Umum Indonesia Tahun 2018. Kegiatan dengan tema â€œPengembangan Perpustakaan Umum: Literasi untuk Kesejahteraanâ€ tersebut berlangsung di Jakarta pada Senin-Rabu, 26 November-28 November 2018. Rapat kerja dihadiri perwakilan dari perpustakaan provinsi dan kabupaten/kota yang ada di Indonesia.
â€œDi Indonesia terdapat 154.358 perpustakaan yang terdiri dari 23.611 perpustakaan umum. Meski jumlahnya banyak, kualitas perpustakaan masih belum memenuhi standar nasional perpustakaan. Jumlah perpustakaan yang sudah terakreditasi di Indonesia untuk dinas perpustakaan tingkat provinsi baru 20 perpustakaan, jadi masih ada 14 yang belum terakreditasi. 74 dinas perpustakaan kabupaten/kota, berarti masih banyak lagi yang belum terakreditasi, sebanyak 425 yang belum terakreditasi,â€ jelas Woro Titi saat memberikan sambutan.
Selain skema bantuan, pada 2019, Perpusnas melakukan transformasi layanan berbasis inklusi sosial. Ada 300 perpustakaan desa di 60 kabupaten yang akan menerima pendampingan perpustakaan layanan berbasis inklusi sosial. Di sini, peran perpustakaan akan dioptimalkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. â€œHal ini dilakukan agar perpustakaan dapat menjadi pusat aktivitas masyarakat untuk belajar secara kontekstual serta berbagi pengalaman dan keterampilan. Sehingga melalui perpustakaan, masyarakat menjadi cerdas dan sejahtera,â€ jelasnya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai perpustakaan harus menjadi pusat syaraf lokal untuk informasi. Perpustakaan selayaknya menjadi ruang ketiga tempat orang mendapatkan pengetahuan dan menyerap pengalaman. â€œTempat pertama itu rumah, tempat kedua tempat kerja dan belajar,â€ jelasnya saat membuka acara.
Dan menurut Anies, kunci dari perpustakaan yang maju dan berkembang adalah pustakawan. di tengah derasnya tsunami informasi, pengelola perpustakaan harus bisa inspirasi bagi orang yang mencari informasi. â€œPustakawan bukan sekedar penjaga buku, tapi justru harus menjadi produsen, inspirator, penghubung, penyedia sumber daya, bahkan sebagai pendamping, pembimbing, dan guru. Jadi ini membutuhkan suatu rangsangan penumbuhan karakter pustakawan yang berbeda dari yang selama ini kita pahami,â€ tuturnya.
Para pustakawan diharapkan bekerja dengan dinamis dan kreatif, karenanya pustakawan harus banyak berinteraksi agar menjadi sosok yang inspiratif. â€œPustakawan harus dibenturkan dengan pustakawan terbaik dunia. Kalau membangun gedung, kita bisa membayar arsitek. Tapi kalau berbicara tentang aktivitas, itu membutuhkan orang yang kreatif, inovatif. Bagaimana mungkin seorang pustakawan akan menginpirasi jika dia hanya berada di ruang tertutup dan tidak berinteraksi dengan lainnya, kecuali dengan koleksi?,â€ urainya.
Anies Baswedan mendorong jajarannya untuk belajar dari perpustakaan terbaik di Asia Tenggara, hingga Asia. Setelah belajar, Anies meminta jajarannya agar mereka melampaui apa yang sudah dikerjakan perpustakaan negara lain.
Terkait hal ini, Woro Titi mengucapkan apresiasi kepada kepala dinas provinsi dan kabupaten/kota yang berinisiatif mengembangkan dan menguatkan perpustakaan baik dari sisi infrastuktur, anggaran, SDM, maupun diversifikasi layanan. Hal ini membuat masyarakat semakin dekat dengan informasi.
Reportase: Hanna Meinita
Â 
Â 
Â

Mewujudkan Perpustakaan sebagai Pusat Aktivitas Masyarakat

Langara, Konawe Kepulauan&mdash;Sekretaris Utama (Sestama) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Joko Santoso bersama Bupati Konawe Kepulauan Amrullah meresmikan Gedung Layanan Perpustakaan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
Gedung perpustakaan dua lantai ini dibangun menggunakan dana alokasi khusus (DAK) fisik subbidang perpustakaan daerah tahun 2023 yang dikucurkan pemerintah pusat dengan anggaran sebesar Rp10 miliar. Gedung yang berdiri di atas Bukit Permai tersebut terdiri dari bangunan layanan perpustakaan dan bangunan aula pertemuan. Fasilitas yang tersedia ruang baca, ruang deposit, ruang anak, ruang komputer pemustaka, aula pertemuan, kantin literasi, loker penitipan, dan didukung teknologi RFID.
Sestama Joko menyatakan gedung perpustakaan melebihi ekspektasi dan sangat megah. Hal ini membahagiakan karena DAK fisik berhasil dengan sukses.
&ldquo;Kami harapkan bisa membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat di Konawe Kepulauan terutama melalui peningkatan literasi,&rdquo; tuturnya di Gedung Perpustakaan Kabupaten Konawe Kepulauan, Jl. Poros Langara-Lampeapi, Langara, Wawonii Barat, Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara (Sultra), pada Selasa (20/8/2024).
Dia menyatakan penguatan literasi masyarakat merupakan salah satu program prioritas nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu penguatan literasi, inovasi, kreativitas untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan dan berkarakter.
Disebutkan bahwa ada tiga alasan Perpusnas terus berupaya untuk penguatan literasi masyarakat Indonesia, terutama di wilayah 3T. Tiga hal tersebut dirangkum dalam 3K. Pertama, konektivitas. Dia menjelaskan, setiap warga negara memiliki hak konektivitas kepada pengetahuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas individu yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas hidup.
&ldquo;Termasuk salah satunya pembangunan gedung ini, infrastrukturnya dan yang kita resmikan hari ini. Di perpustakaan ini, setiap orang bisa mengakses pengetahuan yang penting bagi mereka, mengakses informasi yang ingin mereka harapkan. Tidak hanya gedung, tapi juga perpustakaan digital,&rdquo; jelasnya.
Selain pembangunan gedung menggunakan DAK, upaya Perpusnas untuk konektivitas adalah melalui penyediaan bantuan perpustakaan keliling (mobil dan motor) serta perpustakaan digital yang dapat diakses melalui gawai yakni iPusnas dan BintangPusnas Edu.
&ldquo;Meskipun di Konawe Kepulauan, bapak ibu bisa mengakses buku-buku terbitan Gramedia, Angkasa, Mizan, manapun, karena sudah ada jutaan buku digital di sana yang bisa diakses secara gratis,&rdquo; jelasnya.
Kedua adalah konten atau buku-buku. Menurutnya, kondisi literasi di Indonesia terkendala oleh kurangnya buku. Dia mengajak semua pihak untuk membangun ekosistem dengan menjadikan perpustakaan sebagai ruang diskusi untuk para penulis dan penerbit dalam memproduksi pengetahuan.
&ldquo;Tahun ini Perpusnas ada bantuan buku bacaan bermutu untuk sepuluh ribu desa masing-masing mendapatkan seribu buku. Jadi ada sepuluh juta buku kita sebarkan dan di antara 10 juta itu, di Konawe Kepulauan kami menyalurkan di 21 desa,&rdquo; ungkapnya.
Melalui bantuan ini, konten-konten berupa bahan bacaan penting akan memperkuat literasi khususnya pada jenjang PAUD dan SD, hingga ke tingkat desa. Tidak hanya buku, bantuan juga diberikan dalam bentuk rak dan pelatihan untuk pemanfaatan buku, seperti pelatihan membaca nyaring, resensi buku, dan pelatihan lainnya.
Ketiga, konteks. Dia menyebut, pendekatan layanan perpustakaan adalah inklusif. Untuk itu, setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda terhadap layanan perpustakaan.
&ldquo;Konteks inilah yang dalam harapan kami, kita jadikan perpustakaan sebagai ruang terbuka bagi masyarakat untuk belajar secara kontekstual. Konteksnya tentu berbeda di Konawe Kepulauan, yang profesi masyarakatnya nelayan, petani, dan seterusnya,&rdquo; ujarnya.
Dia menyebut, perpustakaan harus menjadi ruang belajar yang kontekstual. Sehingga di perpustakaan, masyarakat dapat memutakhirkan pengetahuannya sesuai dengan kebutuhan dalam mengatasi masalah kehidupan.
Selain itu, perpustakaan harus menjadi ruang publik yang terbuka untuk berlatih keterampilan dan kecakapan serta ruang publik untuk berbagi pengalaman.
&ldquo;Jadi di perpustakaan ini sangat dimungkinkan pelatihan, workshop, diklat, kerjasama antar OPD, lembaga, bahkan komunitas. Buatlah ini rumah kedua bagi siapa saja,&rdquo; urainya. Perpustakaan harus relevan dengan kebutuhan masyarakat sehingga mengundang orang untuk hadir.
<img src="https://drive.google.com/file/d/1B6158Pwsc6IfWto2f2tP55fVk1t-khVI/view?usp=drive_link" alt="" /><img src="&quot;C:\Users\ASUS\OneDrive\Documents\Karejo\Rilis\2024\8. Agustus 2024\20 Agustus 2024_Peresmian Gedung Perpustakaan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan\3.jpg&quot;" alt="" />Sementara itu, Bupati Konawe Kepulauan Amrullah merasa bahagia dan terharu melihat gedung perpustakaan yang diresmikan. Dia terjun langsung dalam pembangunan gedung untuk memastikan tidak ada kekeliruan karena pertimbangan struktur tanah yang digali dan ditimbun (cut and fill). Hal ini juga menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah atas bantuan yang diterima dari pemerintah pusat.&nbsp;
&ldquo;Saya apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kepala Perpusnas yang telah mengalokasikan anggaran melalui DAK untuk pembangunan gedung perpustakaan 2023. Dan kadis provinsi atas bantuannya sehingga pembangunan gedung dapat terlaksana,&rdquo; ungkapnya.
Kabupaten Konawe Kepulauan baru berdiri sebagai daerah otonomi pada 2013. Pada 2016, saat dilantik sebagai bupati pertama definitif, Bupati Amrullah menyebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerahnya berada di peringkat terakhir dari 17 kabupaten/kota yang ada di Sultra.
&ldquo;Alhamdulilah dengan program kami, salah satunya peningkatan kualitas, kapasitas SDM termasuk di bidang literasi, dan salah satu yang bergulir setiap tahun, beasiswa Wawonii cerdas, alhamdulilah kami saat ini merangkak naik perlahan-lahan sudah di posisi ke-13,&rdquo; jelasnya.
Untuk mendukung program prioritas Wawonii cerdas yakni pengembangan literasi masyarakat, di setiap kecamatan di Kabupaten Konawe Kepulauan minimal terdapat dua hingga tiga perpustakaan desa, pojok baca desa, dan terbangunnya layanan umum perpustakaan daerah.
&ldquo;Alhamdulilah hingga 2023, di sini dibangun 14 perpustakaan desa dan gedung layanan perpustakaan daerah yang hari ini diresmikan. Pengembangan perpustakaan memegang peran sangat penting dan strategi dalam mendorong peningkatan kualitas SDM,&rdquo; urainya.
Dia berharap seluruh pihak bersama-sama menjaga, merawat, dan menghidupkan aktivitas berliterasi di gedung perpustakaan yang baru agar manfaatnya dirasakan terus oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Konawe Kepulauan.
Sejak dimulai pada 2019, DAK fisik subbidang perpustakaan daerah sudah dikucurkan sebesar Rp2,5 triliun dan tersebar di 459 daerah. Tidak hanya pembangunan gedung, DAK fisik subbidang perpustakaan daerah juga diberikan untuk perabot, TIK, dan bahan perpustakaan.
Untuk DAK gedung yang terdiri dari pembangunan, perluasan, dan renovasi, telah didistribusikan ke 331 daerah. Di Sultra sudah ada sepuluh daerah yang mendapatkan DAK terkait gedung yakni tujuh daerah mendapatkan pembangunan gedung, dua daerah perluasan gedung, dan satu daerah renovasi gedung.
Reporter: Hanna Meinita
Dokumentasi: Andri Tri K/Alfiyan A.
&nbsp;
&nbsp;

Resmikan Perpustakaan Kabupaten Konawe Kepulauan, Sestama: Melebihi Ekspektasi   

Senayan, Jakarta - Komisi X DPR RI mengapresiasi daya serap atau realisasi anggaran Perpustakaan Nasional RI yang mencapai 83,71 persen per 13 November 2020. Meski begitu, Perpusnas didorong untuk mencapai target realisasi hingga akhir tahun sebesar 97,62 persen. Hal ini disampaikan Komisi X DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat yang digelar secara tatap muka dan virtual pada Senin (16/11/2020).
â€œDaya serap yang mencapai 83,71 persen ini di atas rata-rata nasional sebesar 80,25 persen. Ini melegakan karena ini tinggal satu bulan, sehingga kami harap target realisasi pada akhir Desember dapat tercapai,â€ jelas Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih.
Untuk mendukung kinerja, Abdul Fikri berharap agar Perpusnas bekerja sama dengan kementerian/lembaga lain dalam hal ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Menurutnya, Perpusnas memiliki peluang yang sama dengan platform digital lain terkait bantuan kuota data internet dari Kemendikbud.
â€œKarena dari bantuan kuota sebesar 35 GB, 30 GB untuk kuota belajar, dan sisanya kuota umum yakni platform yang sudah bekerjasama dengan Kemendikbud. Perpusnas bisa bekerjasama sehingga bantuan kuota bisa digunakan secara maksimal,â€ terangnya.
Hal senada diungkapkan anggota Komisi X DPR RI Tina Nur Alam yang mengapresiasi kinerja Perpusnas. Anggota dari Fraksi Partai NasDem tersebut juga mendorong Perpusnas agar bersinergi dan berkolaborasi dengan kementerian/lembaga lain guna memperluas jangkauan dan layanan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial serta peningkatan kegemaran membaca.
"Misalnya kolaborasi dengan Kemendikbud dalam kaitannya dengan Pembelajaran Jarak Jauh. Perpusnas juga dapat meningkatkan perpustakaan berbasis digital baik untuk peserta didik di jenjang pendidikan dasar dan menengah serta mahasiswa di jenjang pendidikan tinggi," jelasnya.
Sementara itu, anggota Komisi X DPR lainnya, Hetifah Sjaifudian menyoroti bantuan bahan bacaan yang diberikan Perpusnas untuk komunitas agar bisa diseleksi lagi dan disesuaikan dengan kebutuhan penerima bantuan. "Buku yang diberikan komunitas taman baca bisa lebih beragam dan sesuai dengan kebutuhan. Agar bantuan buku bisa bermanfaat bagi masyarakat," tuturnya.
Menurut politikus dari Partai Golkar ini, capaian kinerja Perpusnas patut diapresiasi seperti inovasi yang dilakukan selama pandemi Covid-19. Namun, dirinya berharap Perpusnas dapat lebih masif menyosialisasikan aplikasi perpustakaan digital, iPusnas, ke masyarakat. "Banyak masyarakat yang sudah memiliki gawai tetapi banyak pula yang belum memanfaatkan, ini kesempatan Perpusnas untuk memperkenalkan iPusnas secara masif," jelasnya.
Menanggapi masukan dari anggota dewan, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando menyatakan siap meresponsnya. Dia memastikan Perpusnas fokus kepada pelaksanaan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Perpustakaan harus hadir untuk menyebarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan hidup. â€œKarena kita ingin memastikan bahwa cara pandang orang tentang perpustakaan sebagai deretan buku-buku, gak ada lagi,â€ tuturnya.
Syarif Bando menegaskan siap mendukung program Pembelajaran Jarak Jauh Kemendikbud melalui iPusnas. Namun, saat ini, hal itu menjadi kendala karena konten pembelajaran dari Kemendikbud belum masuk di iPusnas. Pada kesempatan tersebut, Syarif menyatakan dibutuhkan dukungan anggaran dari Komisi X DPR RI.
"Banyak keluhan yang masuk mengenai belum adanya materi pembelajaran di iPusnas. Saat ini yang sedang kami proses agar seluruh konten pembelajaran dapat masuk di iPusnas. Karena dalam implementasinya, iPusnas jauh lebih mudah diakses oleh pelajar. InsyaAllah kita pastikan melayani 65 juta peserta didik," pungkasnya.
Reporter : Wara Merdeka / Hanna Meinita
Fotografer : Raden Radityo

Komisi X DPR RI Apresiasi Kinerja Perpustakaan Nasional RI

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional bekerjasama dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam pembangunan perpustakaan. Dari 222 lokasi prioritas yang ada, tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) menjadi target pembangunan perpustakaan tahun ini. Hal ini dikemukakan pada saat audiensi Asisten Deputi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dengan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando di ruang kerjanya pada Jumat, (7/2).
Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus, Nurhadi Saputra menyampaikan, dari tujuh PLBN yang mengajukan secara infrastruktur sudah disiapkan. â€œSudah disiapkan tempatnya, tapi kami harus melihat lagi lokasinya strategis atau tidak. Secara ruangan pun masih perlu dikaji kembali,â€ jelasnya.
Lebih lanjut, Nurhadi mengatakan, BNPP memiliki 222 lokasi prioritas, namun untuk tahap awal Perpustakaan Nasional akan membantu di tujuh PLBN, yakni di daerah Entikong, Aruk, Badau di Kalimantan Barat, Motaain, Motamasin, dan Wini di Nusa Tenggara Timur, serta daerah Skow di Papua.
â€œKami dari Perpustakaan Nasional siap membantu, hal ini untuk meningkatkan literasi masyarakat di wilayah perbatasan. Ke depan, tidak hanya di perbatasan saja tetapi juga di wilayah 3T (Terdepan, Tertinggal, dan Terluar,â€ pungkasnya.
Â 
Reportase : Wara Merdekawati
Fotografer : Raden Radityo
Â

Perpusnas Gandeng BNPP Bangun Perpustakaan di Tujuh Titik Perbatasan

&lt;iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fayokeperpusnas%2Fposts%2F3824866260887066&amp;width=500" width="500" height="643" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media"&gt;&lt;/iframe&gt;

Najwa

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan Kabupaten Badung tengah menyiapkan layanan tambahan khusus bagi penyandang tuna netra. hal ini dilaukan agar para difabel penyandang tuna netra bisa menggunakan layanan perpustakaan.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Badung, Ni Wayan Kristiani saat melakukan kunjungan ke Gedung Layanan Perpustakaan Nasional, Rabu (16/10). Kristiani mengatakan, pihaknya ingin melakukan sesuatu agar dapat memberikan perhatian lebih bagi masyarakat penyandang tuna metra, khususnya dalam hal membaca.
â€œMereka memiliki hak untuk mendapatkan informasi dari buku, maka dari itu kami menyiapkan layanan untuk difabel khususnya penyandang tuna netra. Saat ini sudah ada beberapa komputer yang berisi materi untuk mereka, namun setelah melihat layanan disabilitas di Perpusnas sepertinya audiobook lebih mudah diakses oleh penyandang tuna netra,â€ ungkapnya.
Kristiani juga menyampaikan, tingginya antusiasme anak-anak di wilayah kabupaten Badung untuk membaca, membuat pihaknya kewalahan karena terbatasnya ketersediaan buku yang ada.
â€œSudah ada 60 sekolah dasar yang bekerjasama dengan kami, melalui perpustakaan digital pustaka gita, para siswa dapat meminjam buku setelah terpinjam, buku itu akan tersimpan di laptop atau ponsel siswa. Dan siswa dapat membaca secara offline dalam kurun waktu batas peminjaman. Dan buku yang ada masih kurang, kami harap ada kerjasama dengan Perpusnas terkait pengadaan buku,â€ jelasnya.
Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando mengapreasi kinerja dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Badung yang turut mendukung meningkatkan gemar membaca di kalangan anak-anak, dan juga penyandang disabilitas.
â€œKedepan kita bisa bekerjasama dalam hal layanan difabel yang saat ini tengah disiapkan oleh Disperpusip Badung, salah satunya dengan menugaskan staf yang ahli braile.Selain itu, untuk pengadaan buku anak-anak bisa segera didata judul apa saja yang dibutuhkan. Karena memang hampir semua wilayah yang kami datangi, anak-anak kesulitan mendapatkan bahan bacaan,â€ tuturnya.
Reportase : Wara Merdekawati
Fotografer : Raden Raditya

Berita

Disperpusip Kab Badung Siapkan Layanan Untuk Penyandang Tuna Netra