Â 
Salemba, Jakarta-Gerakan Literasi Sekolah (GLS) yang dikeluarkan berdasarkan Permendikbud Nomor 21 Tahun 2015 bertujuan membiasakan siswa untuk membaca dan menulis guna menumbuhkan budi pekerti. Sehingga di masa depan para siswa memiliki kemampuan literasi tinggi, yakni mampu mengakses, memahami, dan menggunakan informasi dengan cerdas. Sebagai urat nadinya pendidikan, perpustakaan berperan besar dalam menumbuhkan literasi siswa, apalagi jika diarahkan pada fokus pembangunan nasional saat ini yang menitikberatkan pada terciptanya sumber daya unggul.
"Kegiatan literasi memang merujuk pada kemampuan dasar seseorang dalam membaca dan menulis. Sehingga selama ini, strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan tersebut adalah menumbuhkan minat membaca dan menulis," jelas Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional Deni Kurniadi ketika membuka Webinar Standar Literasi Baca, Assesmen Kompetensi Minimum (AKM), dan Peran Perpustakaan Sekolah Dalam Assesmen Literasi Baca, yang diselenggarakan Perpusnas bekerja sama dengan Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Seluruh Indonesia (ATPUSI) pada Rabu, (30/9).
Kemampuan literasi, tambah Deni, membantu memberantas kemiskinan,Â  menjamin pembangunan berkelanjutan, dan terwujudnya perdamaian. Buta huruf, bagaimanapun, adalah hambatan untuk kualitas hidup yang lebih baik.
Bukan zamannya lagi berpikiran kalau perpustakaan adalah gudang buku. Seiring perkembangan peradaban dan teknologi, perpustakaan telah bertransformasi menjadi tempat yang memberdayakan masyarakat melalui pendekatan teknologi informasi. "Masyarakat harus yakin bahwa kesejahteraan hidup bisa diperbaiki jika mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki, salah satunya melalui koleksi buku ilmu-ilmu terapan yang terdapat di perpustakaan, " tambah Deni.
Ketika perpustakaan diproklamirkan sebagai urusan wajib pemerintah nondasar, maka peran pemerintah daerah juga dituntut untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat.
Di tatanan pendidikan, perpustakaan sekolah memiliki arti penting bagi strategi jangka panjang pengembangan literasi, pendidikan, penyediaan informasi. Kolaborasi perpustakaan dan sekolah akan menghasilkan beragam inovasi kemandirian belajar. Hal ini sejalan dengan Manifesto Perpustakaan Sekolah yang dicanangkan UNESCO yang menyebutkan jika para pustakawan dan guru bekerja sama dengan baik, maka otomatis seluruh murid punya kemampuan literasi yang baik, sanggup memecahkan masalah, serta fasih di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
"Perpustakaan mendukung program Merdeka Belajar karena mampu menggali potensi dari pada guru dan siswa sehingga terbuka ruang-ruang inovasi. Di sinilah akan terlihat peran pustakawan dan perpustakaan sekolah adalah motor penggerak dari program tersebut, " kata Pustakawan Utama Perpusnas Sri Sumekar.
Â 
Sementara itu, Ketua Pusat Studi Literasi dari Universitas Negeri Surabaya Kisyani Laksono menambahkan literasi membaca kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu.
Kecakapan literasi membaca memuat, diantaranya kemampuan membaca pemahaman, merepresentasikan cerita dengan efektif, mengetahui jenis tulisan dalam media dan tujuannya, dan menyusun tulisan dengan menggunakan bacaan sebagai referensi.
Sedangkan Dosen dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tati D Wardi menyebutkan yang dibutuhkan pada era assesmen literasi baca adalah perpustakaan yang koleksinya dipenuhi dengan buku-buku dan teks berkualitas jenis sastra dan informasi.
Profil pustakawan di era asesmenÂ  literasi baca menurutnya, pertama tahu banyak koleksi bacaan berkualitas baik sastra dan informasi. Kedua, tahu banyak sumber materi (teks bacaan) dan sumber digital yg mendukung pembelajaran. Ketiga, terlatih dalam memilih koleksi buku berkualitas dan mendukung keberagaman budaya bangsa, dan antarbangsa. Dan keempat, tahu dan kompeten mengajarkan keterampilan mencari sumber kepada siswa. Bagaimana mendapatkan informasi dari semua jenis database.
"Ini adalah keterampilan teknis penting siswa untuk kebutuhan lintas disiplin ilmu terutama di level SMP dan SMA. Dan pustakawan yang berpengetahuan baik dapat menunjang kompetensi literasi baca siswa," pungkas Tati.
Â 
Reportase: Hartoyo Darmawan

Webinar Perpusnas dan ATPUSI-Kolaborasi Perpustakaan dan Sekolah Hasilkan Inovasi Kemandirian Belajar

Senayan, Jakarta - Komisi X DPR RI mengapresiasi daya serap atau realisasi anggaran Perpustakaan Nasional RI yang mencapai 83,71 persen per 13 November 2020. Meski begitu, Perpusnas didorong untuk mencapai target realisasi hingga akhir tahun sebesar 97,62 persen. Hal ini disampaikan Komisi X DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat yang digelar secara tatap muka dan virtual pada Senin (16/11/2020).
â€œDaya serap yang mencapai 83,71 persen ini di atas rata-rata nasional sebesar 80,25 persen. Ini melegakan karena ini tinggal satu bulan, sehingga kami harap target realisasi pada akhir Desember dapat tercapai,â€ jelas Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih.
Untuk mendukung kinerja, Abdul Fikri berharap agar Perpusnas bekerja sama dengan kementerian/lembaga lain dalam hal ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Menurutnya, Perpusnas memiliki peluang yang sama dengan platform digital lain terkait bantuan kuota data internet dari Kemendikbud.
â€œKarena dari bantuan kuota sebesar 35 GB, 30 GB untuk kuota belajar, dan sisanya kuota umum yakni platform yang sudah bekerjasama dengan Kemendikbud. Perpusnas bisa bekerjasama sehingga bantuan kuota bisa digunakan secara maksimal,â€ terangnya.
Hal senada diungkapkan anggota Komisi X DPR RI Tina Nur Alam yang mengapresiasi kinerja Perpusnas. Anggota dari Fraksi Partai NasDem tersebut juga mendorong Perpusnas agar bersinergi dan berkolaborasi dengan kementerian/lembaga lain guna memperluas jangkauan dan layanan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial serta peningkatan kegemaran membaca.
"Misalnya kolaborasi dengan Kemendikbud dalam kaitannya dengan Pembelajaran Jarak Jauh. Perpusnas juga dapat meningkatkan perpustakaan berbasis digital baik untuk peserta didik di jenjang pendidikan dasar dan menengah serta mahasiswa di jenjang pendidikan tinggi," jelasnya.
Sementara itu, anggota Komisi X DPR lainnya, Hetifah Sjaifudian menyoroti bantuan bahan bacaan yang diberikan Perpusnas untuk komunitas agar bisa diseleksi lagi dan disesuaikan dengan kebutuhan penerima bantuan. "Buku yang diberikan komunitas taman baca bisa lebih beragam dan sesuai dengan kebutuhan. Agar bantuan buku bisa bermanfaat bagi masyarakat," tuturnya.
Menurut politikus dari Partai Golkar ini, capaian kinerja Perpusnas patut diapresiasi seperti inovasi yang dilakukan selama pandemi Covid-19. Namun, dirinya berharap Perpusnas dapat lebih masif menyosialisasikan aplikasi perpustakaan digital, iPusnas, ke masyarakat. "Banyak masyarakat yang sudah memiliki gawai tetapi banyak pula yang belum memanfaatkan, ini kesempatan Perpusnas untuk memperkenalkan iPusnas secara masif," jelasnya.
Menanggapi masukan dari anggota dewan, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando menyatakan siap meresponsnya. Dia memastikan Perpusnas fokus kepada pelaksanaan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Perpustakaan harus hadir untuk menyebarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan hidup. â€œKarena kita ingin memastikan bahwa cara pandang orang tentang perpustakaan sebagai deretan buku-buku, gak ada lagi,â€ tuturnya.
Syarif Bando menegaskan siap mendukung program Pembelajaran Jarak Jauh Kemendikbud melalui iPusnas. Namun, saat ini, hal itu menjadi kendala karena konten pembelajaran dari Kemendikbud belum masuk di iPusnas. Pada kesempatan tersebut, Syarif menyatakan dibutuhkan dukungan anggaran dari Komisi X DPR RI.
"Banyak keluhan yang masuk mengenai belum adanya materi pembelajaran di iPusnas. Saat ini yang sedang kami proses agar seluruh konten pembelajaran dapat masuk di iPusnas. Karena dalam implementasinya, iPusnas jauh lebih mudah diakses oleh pelajar. InsyaAllah kita pastikan melayani 65 juta peserta didik," pungkasnya.
Reporter : Wara Merdeka / Hanna Meinita
Fotografer : Raden Radityo

Komisi X DPR RI Apresiasi Kinerja Perpustakaan Nasional RI

Medan Merdeka Selatan, Jakarta-Di sela-sela aktivitasnya, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menerima kunjungan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bogor Yane Ardian yang juga sekaligus&nbsp;isteri&nbsp; dari Wali Kota Bogor Bima Arya di Jakarta, Kamis, (25/1). Kunjungan tersebut dimaknai sebagai ajang berbagi pengalaman dalam mengembangkan perpustakaan.
Kepala Perpusnas menerangkan, menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Penataan Perangkat Daerah, kelembagaan perpustakaan dari sebelumnya kantor telah berubah menjadi dinas. Kedudukan perpustakaan sudah sejajar dengan dinas-dinas lainnya. Artinya, dengan peningkatan status tersebut, alokasi anggaran kelembagaan perpustakaan bisa ditambahkan secara signifikan.
Muhammad Syarif memberikan contoh Kota Surabaya yang mampu mengalokasikan anggaran perpustakaan hingga mencapai hampir 40 miliar per tahunnya. Pemerintah Kota Surabaya menganggap perpustakaan telah berjasa dalam mengedukasi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. &ldquo;Perpustakaan harus berperan sebagai&nbsp;knowledge mobilization&nbsp;sehingga informasi dapat dicapai dan dirasakan manfaatnya hingga ke pelosok,&rdquo; jelas Muhammad Syarif.
Kota Bogor, lanjut Kepala Perpusnas, bisa&nbsp;mencontoh seperti yang telah dilakukan Pemkot Surabaya dalam mengembangkan peran perpustakaan lebih jauh. Kota Bogor adalah kota yang dinamis sehingga perlu dikembangkan perpustakaan yang menyediakan sumber bahan bacaan berkualitas. Di era serba digital saat ini, perpustakaan secara fisik bersaing dengan internet, jadi perlu adanya digitalisasi koleksi agar konten atau kandungan informasi dan pengetahuan didalamnya bisa dengan mudah diakses oleh masyarakat.
Hal yang sama disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bogor Yane Ardian bahwa pendidikan yang terstruktur dapat memutus rantai kemiskinan. Namun, melihat kondisi yang ada saat ini tampaknya masih sebatas wacana saja. Oleh karena itu ia bersama Tim Penggerak PKK Kota Bogor berupaya memutus rantai kemiskinan tersebut, salah satunya memasukkan perpustakaan sebagai bagian dari program ketahanan keluarga, terutama mendorong peran ibu. &ldquo;Ibu adalah perpustakaan atau madrasah utama bagi keluarga,&rdquo; terangnya.
Yane pun berjanji akan mengkampanyekan gerakan membaca ke warga dan memanfaatkan perpustakaan sebagai cara memperoleh informasi yang berkualitas sehingga mendukung ketahanan keluarga. Kehadiran perpustakaan yang dilengkapi dengan jutaan koleksi, apalagi dengan keunggulan digitalnya, seperti&nbsp;e-book,dan&nbsp;e-journal&nbsp;sangat membantu kemudahan dunia pendidikan.
&ldquo;Saya harap sepulangnya dari sini, para Tim Penggerak beserta kader-kader PKK di Kota Bogor bisa membuat program-program yang mengajak masyarakat mau datang ke perpustakaan,&rdquo; himbau Yane di hadapan rekan-rekan penggerak PKK Kota Bogor.
&nbsp;
Reportase: Arwan Subakti

Perpustakaan Masuk Dalam Program Ketahanan Keluarga Tim PKK Kota Bogor

Kota Blitar, Jatim--Selama Indonesia masih berdiriÂ  sampai kapanpun sejarah akan bercerita tentang Bung Karno, demikian anak judul dari buku Jejak Sang Putra Fajar kumpulan tulisan hasil workshop literasi menulis kreatif yang diterbitkan Perpustakaan Bung Karno. Sejalan dengan itu, berbicara sejarah Indonesia memang tak lepas dari bicara tentang Sang Proklamator, Bung Karno. Presiden pertama RI itu meninggalkan banyak warisan, baik warisan berupa benda, monumen, patung-patung megah, hingga lukisan untuk bangsa Indonesia, termasuk warisan pemikiran dan ide gagasannya, yang mayoritas dari kita tahu dan sadar betul akan warisan-warisan tersebut. Namun ternyata Bung Karno juga meninggalkan suatu warisan yakni buku resep masakan nusantara. Buku tersebut berjudul Mustikarasa yang diterbitkan pada tahun 1967. Tugas Bung Karno setelah merdeka adalah mengkampanyekan kesatuan dalamÂ  kedaulatan dan kebhinekaan. Salah satunya denganÂ  kuliner nusantara. Kita banyak kekayaan makanan tetapi tidak pernah didokumentasikan secara nasional. Walaupun pada zaman kolonial Pemerintah Hindia Belanda pernah meluncurkan buku Groot Nieuw Volledig Oost-Indisch Kookboek karya JMJ Catenius van der Meyden (1902). Buku tersebut merangkum 1300 kuliner di Hindia Belanda, yang diperuntukkan untuk perempuan Belanda. Dan pada tahun 1964, barulah Bung Karno mengutus salah satu istrinya, Hartini untuk merangkum buku Mustikarasa dan sempat diterbitkan pada tahun 1967.Â 
Senyampang dengan koleksi Perpustakaan Bung Karno tersebut, kegiatan berbasis inklusi sosial yang sedang digalakkan di Perpustakaan-Perpustakaan di Indonesia, Perpustakaan Bung Karno juga merilis kegiatan workshop literasi Mustikarasa yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, Selasa (11-13/8/2020) di halaman Amphyteater. Acara yang dibuka secara resmi oleh Kepala Perpustakaan Bung Karno Janti Suksmarini itu diikuti 50 peserta yang dibagi menjadi 5 kelompok dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Janti Suksmarini mengatakan kegiatan literasi Mustikarasa digelar sebagai upaya memberikan praktek literasi kepada masyarakat. dengan adanya kegiatan literasi Mustikarasa, dapat membantu masyarakat lebih memahami konsep literasi secara lebih luas. Selain itu, kegiatan tersebut juga dapat menambah keterampilan peserta dalam mengolah dan memasak kuliner nusantara. "Tentu tujuannya untuk mempraktekkan literasi masyarakat, khususnya memahami mengenai resep-resep masakan, minuman dan makanan nusantara," ujarnya.
Semangatnya para peserta yang mengikuti sangat antusias sekali, karena di tengah pandemi covid-19 ini masyarakat banyak yang tidak mampu berbuat banyak untuk bergerak kemana-mana, usaha-usaha banyak yang turun drastis, semua penuh keterbatasan. Di tengah serba keterbatasan tersebut Perpustakaan Bung Karno mencoba mengobati masyarakat dengan kegiatan yang berbasisi inklusi sosial yaitu literasi mustikarasa menggali resep masakan warisan Bung Karno, dimana koleksinya tersimpan dan bisa diberdayakan oleh pemustaka. Literasi Mustikarasa yang mendapat respons baik ini menghadirkan Chef profesional Muhammad Anshori dari Hotel Golden Tulip Kota Batu. Penanggjungjawab kegiatan Agus Sutoyo mengatakan, resep masakan warisan Bung Karno ini semua di adaptasi dariÂ  buku Mustikarasa dan dipraktikkan dengan bimbingan Chef Anshori, dan menghasilkan menu makanan yang sangat lezat dari berbagai daerah yang direkomendasikan Bung Karno masakan dan makanan kuliner nusantara tersebut. Ada Rendang fatmawati, Gula Bebek lado ijo Padang, Gagape ayam Makassar, dan lainnya.***Â 
Â

Literasi Mustikarasa, Menggali Resep Masakan Warisan Bung Karno

Salemba, Jakartaâ€”Fenomena Covid-19 akibat pemberitaan di media massa maupun media sosial membuktikan perlunya penguatan literasi di masyarakat. Meski di satu sisi malah menunjukkan lemahnya kemampuan literasi. Indonesia dan India adalah negara yang menjadi contoh baik dan buruknya kualitas hal tersebut. Bangkit dari pandemi melalui literasi merupakan bentuk kampanye yang digalakkan pemerintah saat ini. Dan perpustakaan menjadi bagian di dalamnya.
â€œKerala, salah satu negara bagian di India berhasil menekan laju penyebaran Corona dikarenakan pemahaman literasi yang baik. Pesan-pesan pemerintah yang dibuat selalu dapat dipahami masyarakat,â€ terang Kepala Biro Perencanaan Perpustakaan Nasional Joko Santoso saat menjadi nara sumber Webinar Inovasi dan Kreasi Pustakawan Dalam Meningkatkan Kompetensi Menghadapi New Normal yang diadakan Universitas Hasanuddin, Makassar, pada Selasa siang, (4/8).
Dalam Rencana Pembangunan Jangkan Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 juga ditegaskan bahwa pembangunan manusia menjadi salah satu prioritas nasional yang digiatkan oleh Bappenas. Arah kebijakan dan strategi dalam RPJMN tersebut adalah meningkatkan literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat yang berpengetahuan dan berkarakter.
Turunan dari arah kebijakan dan strategi yang dilakukan memiliki sejumlah program dan kegiatan prioritas, yakni peningkatan budaya literasi dan penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.
Meski telah dirumuskan dalam RPJMN, masih ada sejumlah persoalan yang menyebabkan literasi belum maksimal di Indonesia. Joko Santoso lantas menyebutkan tidak adanya konektivitas dan akses terhadap pengetahuan yang dibutuhkan, tidak adanya sumber dan bahan pengetahuan berkualitas, serta ketidakmampuan mendapatkan pengetahuan yang berguna akibat hambatan psikologis, fisiologis adalah sederet kendala yang ditemui. Â Â Â Â 
Maka dari itu, penguatan infrastruktur akses pengetahuan, penguatan sumber pengetahuan dan literasi menjadi solusi mengatasi kendala tersebut. Indonesia memiliki tidak kurang 164.610 ribu jenis perpustakaan. Merupakan negara kedua terbanyak di dunia yang memiliki perpustakaan. Padahal, IFLA hanya menstandarkan satu perpustakaan berbanding 25.000 penduduk. Jumlah perpustakaan di Indonesia adalah potensial aset yang harus dimanfaatkan seluas-luasnya oleh masyarakat.
â€œJika solusi sudah dilakukan, otomatis peningkatan kapabilitas individu dan kesejahteraan masyarakat akan membaik. Perpustakaan adalah himpunan pengetahuan dan transformasi pengetahuanâ€, imbuh Joko Â 
Lebih jauh Joko menjelaskan parameter pembangunan perpustakaan di Indonesia yang mencakup kemerataan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial, tenaga perpustakaan yang terampil, kreatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tranformasi perpustakaan berbasis koleksi dan program untuk masyarakat, serta komitmen juga dukungan stakeholder untuk transformasi perpustakaan yang berkelanjutan.
â€œArah transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah sebagai pusat budaya, pusat kebudayaan dan pusat kegiatan masyarakat,â€ pungkas Joko.
Reporter : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Rd Radityo

Transformasi Perpustakaan Bantu Perbaiki Kualitas dan Kesejahteraan Masyarakat Â 

Â 
Kemayoran, Jakarta â€“ Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam (SSKCKR), Direktorat Deposit Bahan Pustaka Perpusnas, diminta segera menyusun Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang. Hal ini dilakukan agar Undang-Undang tersebut segera dapat diimplementasi secara komprehensif.
Demikian disampaikan Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas, Ofy Sofiana, saat membuka Rapat Koordinasi Bidang Deposit di Jakarta, Rabu, (24-26/07).
â€œSejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018, Perpustakaan Nasional terus berupaya untuk melakukan sosialisasi. Dengan rapat koordinasi ini kami harapkan ada sumbang saran untuk menyusun peraturan pemerintah sebagai turunan amanah undang-undang ini,â€ jelasnya.
Ofy menjelaskan, keberadaan Undang-Undang SSKCKR yang telah disahkan pada Desember 2018 merupakan bentuk komitmen Perpusnas dalam mewujudkan koleksi nasional dan melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa untuk menunjang pembangunan melalui pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mendayagunakan karya cetak dan karya rekam sebagai warisan bangsa.
â€œDi perlukan peran serta dari penerbit maupun masyarakat dalam implementasi Undang-Undang SSKCKR,Â  salah satunya dengan menyerahkan KCKR yang dihasilkan kepada Perpusnas atau perpustakaan provinsi untuk dijadikan koleksi SSKCKR dan membangun budaya literasi,â€ jelasnya.
Rako bidang deposit ini diikuti oleh sejumlah perwakilan Perpustakaan Kementerian/LPNK, perwakilan dari Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip provinsi, perpustakaan perguruan tinggi, dan para pustakawan dari Perpusnas.
Reportase : Wara Merdekawati

Usai Terbit UU SSKCKR, Perpusnas Ditenggat Segera Susun PP

Jakarta - Komisi X DPR RI mendorong serta mendukung kemajuan perpustakaan melalui pelaksanaan fungsi-fungsinya. Hal ini disampaikan Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto saat menjadi narasumber Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2019 di Jakarta, pada Kamis (14/3/2019). Turut hadir menjadi narasumber Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih. "Dalam menjalankan fungsi legislasi, DPR RI memberikan dukungannya melalui empat Undang-undang terkait perpustakaan, naskah kuno, pengembangan perbukuan, dan penyelamatan karya intelektual bangsa yakni UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, UU Nomor 3 Tahun 2017 Sistem Perbukuan, dan UU Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam," urai Djoko kepada lebih dari 2.100 peserta Rakornas.Â  Terkait fungsi hal anggaran, Djoko menyebut dukungan diberikan melalui kenaikan anggaran Perpustakaan Nasional pada 2019. Selain itu, Komisi X DPR RI menjalankan fungsi pengawasan untuk menjamin program pemerintah berjalan akuntabel, transparan serta tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Selain itu, Perpusnas didorong agar menyusun program prioritas bersifat inovatif. DPR mendukung Perpusnas dalam menyelesaikan tantangan untuk meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan perpustakaan dalam meningkatkan literasi masyarakat untuk kesejahteraan, meningkatkan kegemaran membaca guna membangun masyarakat berpengetahuan dan berkeahlian, mengembangkan repositori dokumenter untuk diseminasi dan memajukan iptek, serta meningkatkan deposit, preservasi bahan perpustakaan dan kajian naskah nusantara untuk melestarikan khazanah bangsa.
Reportase: Hanna Meinita/Fotografer: Arwan Subakti

Berita

DPR RI Dukung Kemajuan Perpustakaan