Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Perpustakaan Nasional RI akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2019 dengan tema “Pustakawan Berkarya Mewujudkan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”. Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2019 diselenggarakan di Jakarta, pada Rabu (13/3/2019)-Sabtu (16/3/2019).

Tema ini sesuai dengan tagline Perpusnas yang dicanangkan pada 2 Januari 2019. Selain itu, literasi untuk kesejahteraan masuk dalam salah satu kegiatan prioritas nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah 2019. Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Perpusnas Joko Santoso menjelaskan salah satu indikator kinerja literasi untuk kesejahteraan yakni perpustakaan berbasis inklusi sosial. Dalam perpustakaan berbasis inklusi sosial, layanan perpustakaan mengalami perubahan menjadi ruang terbuka bagi masyarakat dalam berbagi pengalaman, belajar secara kontekstual, dan berlatih keterampilan hidup.

“Penguatan literasi untuk kesejahteraan ini diharapkan menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing di era industri 4.0,” jelas Joko Santoso saat memberikan keterangan dalam jumpa wartawan jelang Rakornas Perpustakaan Tahun 2019 di Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Jakarta, pada Senin (11/3/2019).

Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2019 akan dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada Kamis (14/3/2019). Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengulang pernyataan Mendagri menyatakan apresiasinya atas kinerja Perpusnas dalam penguatan literasi dan perpustakaan selama lima tahun terakhir. Melalui Rakornas, Kemendagri mendukung upaya Perpusnas yang menggerakkan pemerintah daerah dan perbatasan dalam rangka penguatan literasi dan perpustakaan. Menurutnya, pengelolaan perpustakaan tidak hanya dibebankan kepada Perpusnas, tapi juga harus sinergi dengan para pemangku kepentingan.

“Karena ini pekerjaan besar melibatkan banyak sumber daya, para SDM, stakeholder dan banyak pihak. Tentu metode-metodenya terus berkembang dan kebutuhan masyarakat semakin berkembang dan tentu harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Maka Mendagri selaku Pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah mendukung sepenuhnya upaya Perpusnas dalam menggerakan pemerintah daerah,” jelas Bahtiar.

Bahtiar menjelaskan, Kemendagri menginstruksikan pemerintah daerah agar mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penguatan literasi dan pengelolaan perpustakaan. Melalui pengalokasian APBD untuk bidang perpustakaan, maka percepatan pembangunan kualitas SDM bisa terwujud.

“Kemendagri mendukung pengalokasian APBD untuk perpustakaan. Akan kita cek apakah di 2020 harus dipertajam. Oleh karenanya regulasi pengelolaan keuangan daerah menjadi alat kita untuk memastikan seluruh pemerintah daerah di 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi benar-benar mengalokasikan anggaran yang cukup. Jadi mengubah anggaran ke arah pembangunan SDM, dalam hal ini pengembangan perpustakaan di daerah,” urainya.

Rakornas Bidang Perpustakaan 2019 difokuskan pada upaya Perpusnas untuk memantapkan program dan kegiatan Rencana Strategis (Renstra) Perpusnas 2015-2019, serta perumusan rencana pembangunan di bidang perpustakaan tahun 2020. Rakornas menghadirkan narasumber sejumlah kementerian yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Wakil Ketua Ombudsman, Pimpinan Komisi X DPR-RI, Kepala Perpusnas, Duta Baca Indonesia Najwa Shihab, Ketua AIPI, serta narasumber lain.

 Reportase: Hanna Meinita