Medan Merdeka Selatan, Jakarta &ndash;&nbsp;Ketua Forum Diskusi Tematik dan Seminar Kemaritiman Laksma TNI (Purn) Bonar Simangunong membuka resmi diskusi bertemakan &ldquo;Laut Masa Depan Kita&rdquo; di Ruang Teater Perpusnas di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa, (20/2). Diskusi dihadiri oleh pakar-pakar kemaritiman maupun praktisi kemaritiman.
Bonar mengatakan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang dua pertiga bagiannya merupakan lautan memiliki potensi laut yang melimpah diantaranya, sumber daya ikan, pertambangan dan mineral, transportasi laut, wisata bahari dan masih banyak lagi. Indonesia memiliki luas yurisdiksi laut sekitar 3,2 juta km2, zona ekonomi ekslusif (ZEE) seluas 2,9 juta km2 dan&nbsp; sebaran 17.508 pulau. Dengan luas wilayah tersebut, laut Indonesia menyimpan potensi sumber daya ikan yang sangat besar, yakni sebesar 6,4 juta ton per tahun ikan tangkap, potensi budidaya ikan sebesar 58 juta ton dan&nbsp; 263 jenis ikan hias.
Pertambangan wilayah bahari Nusantara juga memiliki potensi besar, 70% diantaranya terdapat di kawasan&nbsp; laut, dan 40% berada di cekungan lepas pantai dan pesisir. Ketersediaan garam juga sangat banyak, yakni seluas 27.000 hektar. Sebagai negara maritim industri perkapalan Indonesia juga maju. Pariwisata bahari juga masih terbuka luas untuk dikelola dengan baik karena Indonesia memiliki pemandangan yang indah, beragam jenis terumbu karang yang indah.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando yang menjadi salah satu narasumber diskusi mengajak peran aktif masyarakat memanfaatkan perpustakaan sebagai media inspirasi dalam menggali ide dan gagasan yang mencerdaskan bangsa.&nbsp;&nbsp;&ldquo;Buku adalah benda mati. Dia akan menjadi 'hidup' jika diseminarkan dalam forum-forum luas, ujar Muhammad Syarif Bando.
Esensi perpustakaan, ungkap Kepala Perpusnas, adalah institusi tempat berlangsungnya peradaban manusia. Bukan sebagai tumpukan ataupun deretan buku yang dibiarkan usang tanpa disentuh orang. Perpustakaan juga bukanlah institusi birokrat melainkan lembaga yang melayani kebutuhan informasi dan pengetahuan bagi semua manusia. Dalam manifesto UNESCO sudah ditetapkan bahwa perpustakaan merupakan benteng demokrasi terakhir untuk memenuhi rasa keadilan&nbsp;dalam konteks penyebarluasan ilmu pengetahuan dari generasi ke generasi. Forum diskusi kemaritiman yang diselenggarakan merupakan contoh bagaimana perpustakaan telah mengubah paradigmanya. Perpustakaan tidak boleh bisu, tiap hari harus ada tema-tema tertentu yang diangkat. Bukan lagi sekedar gudang buku.
Paradigma perpustakaan yang berubah dibuktikan dimana saat ini sebagian besar perpustakaan telah dilengkapi dengan fasilitas teknologi informasi yang memadai sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat dimanapun berada. Akses internet dibuka seluas-luasnya hingga ke pelosok Nusantara. Hal ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang mengatakan perpustakaan adalah &nbsp;institusi masa depan yang dipersembahkan oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat. Masyarakat dijamin kemudahan untuk memperoleh segala bentuk informasi maupun pengetahuan yang sesuai dengan keahliannya ataupun kompetensinya.
Peran perpustakaan yang mampu menerangi kegelapan dunia dengan cahaya ilmu pengetahuan juga harus diikuti dengan kompetensi pustakawan sebagai pengelola perpustakaan. Profesi pustakawan diakui Kepala Perpusnas mau tidak mau juga harus mengenal ilmu tentang kelautan ataupun kemaritiman. "Berbeda dengan profesor yang kepakarannya telah teruji pada satu bidang ilmu saja, imbuhnya.
Dalam penutupnya, Laksma TNI (Pur) Bonar Simangunsong menyimpulkan bahwa laut menjadi Ruang Hidup dan Ruang Juang bagi rakyat sesuai visi Indonesia dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang RPJPN &ldquo;Indonesia menjadi Negara Maritim yang mandiri, maju, kuat dan berlandaskan kepentingan nasional&rdquo;.
&nbsp;Reportase : Arwan Subakti

Perpusnas Selenggarakan Forum Diskusi Tematik dan Seminar Kemaritiman 

<div class="news-post-desc-container clearfix animated fadeInUp visible" data-animation="fadeInUp">
peringati momen bersejarah tersebut Perpustakaan Nasional menyelenggarakan upacara peringatan hari lahir Pancasila yang bertempat di lapangan Perpusnas RI Salemba, pada hari Kamis (1/6). Upacara dihadiri oleh seluruh Pejabat Struktural dan Fungsional serta pegawai di lingkungan Perpusnas RI.
Kepala Perpustakaan Nasional RI Muh. Syarif Bando selaku Pembina Upacara dalam kesempatan tersebut menyampaikan Sambutan Presiden RI Joko Widodo dalam Rangka Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2017. &ldquo;Adalah jiwa besar founding fathers, para ulama dan pejuang kemerdekaan dari seluruh pelosok nusantara sehingga kita bisa membangun kesepakatan bangsa yang mempersatukan kita&rdquo; jelas Presiden Jokowi. Dalam sambutan tersebut Presiden Jokowi mengajak peran aktif para ulama, ustadzs, pendeta, pastor, bhiksu, pedanda, tokoh masyarakat, pendidik, pelaku seni dan budaya, pelaku media, jajaran birokrasi, TNI dan Polri, serta seluruh komponen masyarakatuntuk menjaga Pancasila. Selamat Hari Lahir Pancasila. Kita Indonesia, Kita Pancasila. Semua Anda Indonesia, semua Anda Pancasila. Saya Indonesia, saya Pancasila.
Dalam memperingati Hari Lahir Pancasila, Perpustakaan Nasional juga menyemarakkan dengan lomba Menghafal Pembukaan UUD 1945 dan Panca Prasetya Korpri yang diikuti oleh 10 pasang peserta dari masing-masing unit eselon 2. Sesuai dengan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 111 Tahun 2017 tanggal 30 Mei 2017 Susunan Dewan Juri terdiri dari:
<ol>
<li>Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional RI;</li>
<li>Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan jasa Informasi;</li>
<li>Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan.</li>
</ol>
Pemenang Lomba Menghafal Pembukaan UUD 1945:
<ol>
<li>Juara 1 : Diene Pangalila, S.Sos</li>
<li>Juara 2 : Dewa Ayu Putri Agustini, SS</li>
<li>Juara 3 : Ninies Ardiani, ST</li>
</ol>
Pemenang Lomba Menghafal Panca Prasetya Korpri
<ol>
<li>Juara 1 : Ahmad Dian Faiz, A.Md</li>
<li>Juara 2 : Butet Manullang, SE</li>
<li>Juara 3 :&nbsp;&nbsp; Moh. Idris Marbawi, SS</li>
</ol>
&nbsp;
&nbsp;
Reportase : Arwan Subakti
</div>
<div class="related-photos">
<h3 class="title">Foto Terkait :</h3>
<div class="content">
<img class="alignnone size-medium wp-image-24352" src="http://perpusnas.go.id/assets/uploads/2017/06/IMG_9138-300x200.jpg" alt="IMG_9138" width="300" height="200" />&nbsp;<img class="alignnone size-medium wp-image-24353" src="http://perpusnas.go.id/assets/uploads/2017/06/IMG_9151-300x200.jpg" alt="IMG_9151" width="300" height="200" />&nbsp;<img class="alignnone size-medium wp-image-24354" src="http://perpusnas.go.id/assets/uploads/2017/06/IMG_9160-300x200.jpg" alt="IMG_9160" width="300" height="200" />&nbsp;<img class="alignnone size-medium wp-image-24355" src="http://perpusnas.go.id/assets/uploads/2017/06/IMG_9162-300x200.jpg" alt="IMG_9162" width="300" height="200" />&nbsp;<img class="alignnone size-medium wp-image-24356" src="http://perpusnas.go.id/assets/uploads/2017/06/IMG_9170-300x200.jpg" alt="IMG_9170" width="300" height="200" />&nbsp;<img class="alignnone size-medium wp-image-24357" src="http://perpusnas.go.id/assets/uploads/2017/06/IMG_9174-300x200.jpg" alt="IMG_9174" width="300" height="200" />&nbsp;<img class="alignnone size-medium wp-image-24358" src="http://perpusnas.go.id/assets/uploads/2017/06/IMG_9179-300x200.jpg" alt="IMG_9179" width="300" height="200" />&nbsp;<img class="alignnone size-medium wp-image-24359" src="http://perpusnas.go.id/assets/uploads/2017/06/IMG_9186-300x200.jpg" alt="IMG_9186" width="300" height="200" />&nbsp;<img class="alignnone size-medium wp-image-24360" src="http://perpusnas.go.id/assets/uploads/2017/06/IMG_9245-300x200.jpg" alt="IMG_9245" width="300" height="200" />&nbsp;<img class="alignnone size-medium wp-image-24361" src="http://perpusnas.go.id/assets/uploads/2017/06/IMG_9271-300x200.jpg" alt="IMG_9271" width="300" height="200" />
</div>
</div>

Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945 â€“ 1 Juni 2017

Jayapura, Papua - Indonesia memiliki satu agenda nasional penting yang sedang dipersiapkan yakni generasi emas. Untuk mampu mewujudkannya di seluruh tanah Indonesia, termasuk Papua, diperlukan kolaborasi yang terjalin apik dari semua lapisan masyarakat guna menanamkan aktivitas membaca dan menulis menjadi kebiasaan dan budaya.
Mewakili Pj. Gubernur Papua, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Provinsi Papua, Elsye Rumbekwan mengatakan selain untuk menambah pengetahuan, membaca menjadi satu aktivitas penting untuk melatih fokus dan konsentrasi, juga meningkatkan kinerja otak hingga mengurangi stress.
&ldquo;Itulah pentingnya membaca, bukan hanya sekadar hiburan namun juga merupakan latihan kognitif yang penuh manfaat. Saat mata merajut huruf menjadi kata dan kalimat, otak kita merespon dengan memusatkan perhatian. Inilah momen di mana fokus dan konsentrasi bekerja secara sinergis,&rdquo; ucapnya.
Sementara itu, Duta Baca Indonesia (DBI), Gol A Gong mengisahkan bahwa kebiasaan membaca yang diperoleh dari rumah berkat orang tuanya, mampu memberikan berkah tersendiri dalam hidupnya.
Sejak duduk di bangku sekolah kelas 4 SD, dia harus merelakan tangannya diamputasi dan menerima penilaian dari orang-orang atas kehidupannya yang akan suram karena menjadi orang bekebutuhan khusus.
&ldquo;Bapak dan ibu menempa saya dengan tiga kegiatan rutin harian yakni berlari, membaca, dan mendengarkan dongeng. Hadiah dari ketekunan saya, kebiasaan membaca yang tadinya hanya hobi membawa saya ke sebuah profesi yang menyenangkan yaitu wartawan, saya juga menulis 125 buku. Jadi, buku membuat saya berdaya,&rdquo; kisahnya.
Acara Bincang-Bincang Duta Baca Indonesia di Provinsi Papua yang mengangkat tema Gerakan Indonesia Membaca: Membaca Itu Sehat, Menulis Itu Hebat diselenggarakan secara hibrida, Kamis (29/2/2024) atas kerja sama antara Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) dan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Papua.
Sebagai narasumber pertama, Duta Baca Provinsi Papua, Michael J. Yarisetouw membenarkan keluarga memainkan peran penting dalam membentuk kebiasaan membaca anak.
&ldquo;Ketika terpilih menjadi Duta Baca, saya membuat gerakan Waktu Membaca keluarga. Karena dulu waktu saya kecil, saya tidak punya buku tapi mama saya tulis doa Bapa kami besar-besar untuk saya belajar. Dari situ, jadi sebelum saya masuk SD, saya sudah tahu membaca. Bapak saya pun demikian, beliau ini mengharuskan saya setiap pagi membaca satu pasal alkitab yang selanjutnya wajib saya jelaskan setelah doa bersama,&rdquo; kenangnya. 
Lebih lanjut, dia menambahkan literasi bukan hanya tentang baca dan tulis namun bagaimana kemampuan seseorang dalam mengakses dan memahami informasi yang didengar dan dibaca. Kemudian hasilnya dituliskan dan dapat berguna bagi masyarakat luas, serta bermanfaat untuk keberlangsungan hidupnya sendiri.
Penulis, Jose Alvan Ohei sependapat dengan slogan DBI yaitu Membaca Itu Sehat, Menulis Itu Hebat karena menurutnya ke depan di Papua masih belum akan ada banyak penulis baru yang bermunculan. Hal ini disebabkan aktivitas menulis merupakan sebuah panggilan jiwa dan karena belum terbangun kebiasaan membaca maka permasalahan dasarnya masih harus dibenahi.
&ldquo;Karena tidak biasa membaca maka anak-anak Papua akan susah untuk beralih ke tangga selanjutnya guna menuangkan apa yang ada di pikirannya ke dalam bentuk tulisan. Namun bukan berarti mustahil, melainkan butuh waktu panjang untuk melahirkan penulis yang banyak, apalagi jika tidak didukung oleh pemerintah. Menulis adalah hilir dari hulunya membaca,&rdquo; jelasnya. &nbsp;
Pada kesempatan yang sama, Pegiat Literasi Provinsi Papua, Hanny Felle sebagai peraih penghargaan Nugra Jasa Darma Pustaloka Kategori Masyarakat Tahun 2023 menjelaskan bahwa perempuan berperan sebagai penentu untuk generasi masa depan papua. Dengan kata lain, perempuan adalah ujung tombak untuk menggerakkan literasi.
&ldquo;Saya menjadi pegiat literasi dimulai dari tiga buku, hingga akhirnya sampai saat ini saya mampu membuka sekitar 25 perpustakaan di Kabupaten Jayapura. Kita harus menyadari bahwa pekerjaan yang dilakukan ini tidak digaji, tapi kita kerja dari apa yang ada pada kita dan melayani dengan hati,&rdquo; pungkasnya.
Reporter: Basma Sartika
 Dokumentasi: Prakas Agrestian

Papua Bangun Generasi Emas Melalui Baca dan Tulis

Jakarta, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI mengajak penerbit dan produsen karya rekam untukÂ  menyerahkan karyanya baik cetak maupun rekam ke perpustakaan.
Seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SS KCKR), tiap penerbit wajib menyerahkan dua eksemplar dari setiap judul Karya cetak kepada perpustakaan Nasional dan satu eksemplar kepada perpustakaan Provinsi tempat domisili penerbit.
Diatur juga bahwa setiap Produsen Karya Rekam yang memublikasikan Karya Rekam wajib menyerahkan satu salinan rekaman dari setiap judul Karya Rekam kepada Perpustakaan Nasional dan satu salinan kepada Perpustakaan Provinsi tempat domisili Produsen Karya Rekam.
Direktur Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Perpusnas Emyati Tangke Lembang mengatakan, meskipun penghimpunan KCKR pada tahun 2020 telah melebihi target Perpusnas yakni sejumlah 420.000 eksemplar. Namun tingkat kepatuhan para pelaksana serah masih belum pada level ideal, yakni berada di angka 39,1 persen.
"Jika angka kepatuhan 1 persen mewakili penghimpunan koleksi KCKR tingkat nasional sejumlah 10.000 eksemplar. Dan jika target kepatuhan dinaikkan menjadi 70 persen, maka seharusnya koleksi KCKR yang terhimpun Perpusnas setidaknya sejumlah 700.000 eksemplar tiap tahunnya," jelasnya dalam Rapat Koordinasi Pendataan KCKR Hasil Penghimpunan Tahun 2020, Selasa (7/9/2021)
Berdasarkan data yang diolah Direktur Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan, lanjut Emyati, tingkat kepatuhan serah simpan pelaksana serah tertinggi diraih oleh Provinsi Kalimantan Barat dengan nilai 58,7 persen disusul oleh Provinsi Sulawesi Tenggara dengan nilai 54,7 persen.
"Sayangnya nilai kepatuhan ini tidak dibarengi oleh banyaknya pelaksana serah yang melaksanakan serah simpan KCKR. Misalnya dari provinsi Kalimantan Barat hanya ada 13 pelaksana serah yang menyimpan koleksinya ke Perpusnas. Provinsi yang memiliki jumlah pelaksana serah tinggi cenderung memiliki tingkat kepatuhan pelaksana serah yang rendah," paparnya.
Emyati menegaskan, dengan kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam secara tidak langsung akan mendukung tersedianya koleksi bahan perpustakaan yang bisa diakses masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan, Nurlianti menyampaikan, pasca diberlakukannya UU No. 13 Tahun 2018 pihaknya gencar mengadakan sosialisasi rutin tiap tahun yang diikuti oleh penulis dan penerbit. Bahkan, sebagai bentuk apresiasi pihaknya memberikan piagam untuk pelaksana serah.
"Kami tidak ada anggaran untuk memberikan materi kepada penerbit, tetapi dengan sosialisasi yang secara rutin, kami ingin mereka memberikan secara ikhlas sebagai kewajibannya menyerahkan hasil buku atau karya rekam lainnya. Ini sebagai upaya kami untuk mendorong pelaksana serah menyerahkan karyanya," ungkapnya.
Di Jawa Timur, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi setempat memiliki berbagai inovasi untuk menggugah kesadaran penerbit maupun produsen rekam untuk menyerahkan karyanya. Diantaranya melalui penghargaan kepada penerbit aktif dan peran masyarakat, serta penulisan dan penerbitan buku lokal konten Jawatimuran.
"Ini dilakukan agar kita bersama penulis dan penerbit bersama-sama sadar bahwa KCKR ini penting sehingga penyerahan ke perpustakaan jadi prioritas utama," ujar Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, Tiat S. Suwardi.
Sementara itu, di Sulawesi Selatan, Kabid Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, Yulianto mengatakan tahun ini pihaknya memiliki program kegiatan festival aksara lontaraq untuk menghimpun lokal konten untuk diserahkan ke peropustakaan. â€œKami pun memberikan penghargaan kepada produsen atau penerbit yang aktif dalam bentuk acara bedah buku,â€ terangnya.
Reportase: Wara Merdeka
Â

Perpusnas Ajak Penerbit dan Produsen Karya Rekam Serahkan Karya ke Perpustakaan

Garut, Jawa Barat - Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan memiliki tiga tujuan yang bermuara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Melalui tersedianya layanan perpustakaan di seluruh Indonesia, pembudayaan kegemaran membaca, dan masyarakat yang cerdas dan sejahtera tersebut, diharapkan tujuan negara yang termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, bisa terwujud.
Hal ini disampaikan Pustakawan Ahli Utama Perpustakaan Nasional RI Dedi Junaedi dalam Sosialisasi Peraturan Perundangan Bidang Perpustakaan yang diselenggarakan di Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Kamis (20/9). Dedi Junaedi memaparkan UU tentang Perpustakaan dan PP Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan yang dimoderasi Kepala Bidang Layanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kabupaten Garut Ida Rahayu.
Dedi Junaedi mendorong pemerintah daerah Kabupaten Garut terutama Dispusip Kabupaten Garut untuk memberikan layanan perpustakaan yang koleksinya bisa dimanfaatkan masyarakat. â€œDalam UU disebutkan tugas pemerintah pusat menjamin ketersediaan layanan perpustakaan di seluruh daerah, dan pemerintah daerah bertugas menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah,â€ jelasnya.
Pengelola perpustakaan sekolah diminta memberikan layanan yang maksimal kepada peserta didik, seperti tercantum dalam pasal 83 PP Nomor 24 Tahun 2014. â€œSekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit lima persen dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan. Jadi ini bisa ditanyakan pengelola perpustakaan ke kepala sekolah,â€ tuturnya.
Sesuai dengan amanat PP No 24 Tahun 2014, warga Garut juga diminta untuk menyerahkan naskah kuno yang dimilikinya ke Dinas Perpustakaan Kabupaten Garut.
Sementara itu, dalam sambutannya Kepala Bagian Hukum dan Humas Perpusnas Asep Muslih menyebut PP No 24 Tahun 2014 mengamanatkan tujuh hal pokok yakni pendaftaran naskah kuno, penghargaan naskah kuno, standar nasional perpustakaan, penyimpanan dan penggunaan koleksi khusus, dewan perpustakaan, penghargaan pembudayaan kegemaran membaca, dan kewajiban penyelenggaraan perpustakaan. Asep Muslih berharap melalui sosialiasi ini, para peserta bisa mengembangkan layanan perpustakaan dan kegemaran membaca melalui kegiatan yang mendorong masyarakat untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan.
Kegiatan ini dihadiri 100 peserta yang terdiri dari Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut, kepala perpustakaan kecamatan, desa, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah/madrasah, pengurus daerah Ikatan Pustakawan Indonesia, dan ketua Gerakan Permasyarakatan Minat Baca di wilayah Kabupaten Garut. Dalam kegiatan ini, hadir juga Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah, yang memberikan sambutan dan arahan mengenai pengembangan perpustakaan di Garut.
Reportase: Hanna Meinita

UU Perpustakaan Bertujuan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Jakarta - Pada Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan dinyatakan bahwa perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga masing-masing. Tentunya seringkali hal ini hanya ditafsirkan secara sederhana, di mana perpustakaan ini memberikan pelayanan perpustakaan hanya kepada pejabat atau staf lembaga tersebut. Namun, sesungguhnya penafsiran layanan di lingkungan lembaga masing-masing dapat diartikan secara luas dengan mengikutsertakan semua pemangku kepentingan atau stakeholder lembaga induknya masing-masing, dengan demikian diharapkan keberadaan perpustakaan dapat menjadi bagian solusi masalah bagi semua lapisan masyarakat.
Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian, Kementerian Pertanian (Kementan) RI menyelenggarakan Seminar Nasional Perpustakaan 2021 dengan mengangkat tema â€œInovasi Mendukung Transformasi Perpustakaan Khusus Berbasis Inklusi Sosialâ€ di The Westin Jakarta pada Rabu (7/4/2021) bertujuan antara lain untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan peserta mengenai paradigma baru perpustakaan yang bertransformasi menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial, memperoleh arahan dan gambaran secara jelas mengenai tahapan pengembangan perpustakaan khusus berbasis inklusi sosial, mendiseminasi praktik baik (good practices) pengembangan perpustakaan berbasis inklusis sosial,
Salah satu misi Kementerian Pertanian (Kementan) RI adalah mewujudkan ketahanan pangan dan gizi bagi 270 jiwa juta jiwa masyarakat di Indonesia, hal ini dapat dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan juga pemanfaatan pangan sebagai pemenuhan konsumsi pangan dan gizi masyarakat yang tentunya menjadi target utama Kementan. Misi lain yang juga harus berjalan berdampingan dan seimbang dari Kementan adalah mewujudkan kesejahteraan petani.
Perpustakaan berbasis inklusi sosial telah dicanangkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional RI atau Bappenas pada tahun 2018. Program ini memandang perpustakaan sebagai subsistem sosial dalam kemasyarakatan sehingga layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah layanan perpustakaan dengan pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup dan juga kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan.
Disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementan, Momon Rusmono, misi utama Kementan dengan perpustakaan berbasis inklusi sosial memiliki keterkaitan yang erat. â€œDapat terlihat benang merah antara misi Kementerian Pertanian untuk pemberdayaan masyarakat petani dengan tujuan perpustakaan berbasis inklusi sosial yaitu tentang bagaimana kita meningkatkan hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila perpustakaan konvensional telah bertransformasi menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial,â€ ungkap Momon.
â€œDengan demikian apabila perpustakaan konvensional telah bertransformasi menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial maka perpustakaan tersebut akan dicirikan oleh adanya beberapa hal sebagai berikut diantaranya koleksi perpustakaan merupakan wahana rujukan informasi untuk mencari solusi permasalahan, perpustakaan merupakan fasilitator pengembangan potensi pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan bahan informasi yang relevan, perpustakaan menjadi market space atau tempat masyarakat mengembangkan potensi dirinya, perpustakaan harus memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam melayani masyarakat, pustakawan merupakan agen informasi yang menjembatani antara masyarakat dengan informasi yang dibutuhkan,â€ lanjutnya.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando, selaku keynote speaker pada kegiatan ini mengatakan bahwa disebutkan pertanian di Thailand dan Vietnam lebih unggul dari pertanian Indonesia dalam hal pemanfaatan lahan pertanian. Padahal seperti diketahui bersama, luas wilayah negara Vietnam jauh lebih kecil dibandingkan Indonesia. â€œVietnam dalam mengolah sumber daya alam contohnya singkong bisa menghasilkan berton-ton untuk pakan ternak ke Eropa sedangkan di Indonesia tidak seperti itu, padahal di Indonesia lebih banyak profesor, doktor dan master dalam bidang pertanian dibandingkan di Vietnam. Apa masalahnya? Semua profesor, doktor dan master di sini pintar, yang tidak pintar adalah petaninya,â€ jelasnya.
Lebih lanjut, Syarif Bando juga mengatakan bahwa bersadarkan data Bappenas hanya 10% penduduk Indonesia yang tembus perguruan tinggi, sedangkan sisanya yakni 90% terjun ke masyarakat hanya bermodalkan ijazah SD dan SMP. Menurutnya, mereka adalah lahan yang paling potensial untuk diedukasi mengenai perpustakaan, untuk itu paradigma perpustakaan harus diubah.
â€œKalau kita mau merubah bangsa ini, kita harus merubah paradigma perpustakaan yang ada di Indonesia. Pada abad ke-18, perpustakaan tugasnya adalah me-manage collection, lalu pada abad ke-19 teori ilmu perpustakaan yang tumbuh pesat adalah management of knowledge. Saat ini, teori yang relevan adalah transfer of knowledge, perpustakaan harus mampu men-transfer pengetahuan kepada stakeholdernya dalam hal ini petani. Dengan demikian, para petani dapat menggunakan ilmu yang didapat dan menjelma seperti penyuluh pertanian dalam mengolah lahan pertanian yang ada,â€ ujar Syarif Bando.
Menanggapi yang disampaikan, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas, Subandi Sardjoko, berpendapat bahwa sebenarnya perpustakaan berbasis inklusi sosial sudah dilakukan oleh Kementan dan yang perlu dilakukan lebih lanjut adalah mensinergikan sumber daya yang ada di kementerian. Dia pun berharap agar literasi bisa menjadi basis baik untuk penyuluh, petani, maupun masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Sehingga koleksi perpustakaan dan penyuluh bisa benar-benar membantu dalam pembangunan pedesaan.
â€œDi dalam visi Indonesia 2045 ini kita mempunyai cita-cita ingin agar manusia Indonesia menjadi manusia yang unggul dan berbudaya serta menguasai ilmu pengetahuan maupun teknologi, kemudian juga memiliki pembangunan yang merata dan inklusif jadi dapat dilakukan dan diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat dan juga ekonomi yang maju dan berkelanjutan dan menjadi negara yang demokratis yang kuat dan negara yang bersih. Ada empat pilar untuk mendukung cita-cita ini yaitu kita harus membangun manusia yang menguasai iptek, membangun ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan dan pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan,â€ ucap Subandi.
Reporter: Basma Sartika

Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Harus Bisa Mengawal Perkembangan Pengetahuan Petani Indonesia

Kabupaten Semarang, Jawa Tengah - Sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI terus berikhtiar mewujudkan masyarakat berpengetahuan melalui perpustakaan sebagai benteng terakhir pendidikan yang memberikan edukasi, informasi dan pengetahuan.
Kehadiran perpustakaaan sebagai jantung pendidikan menjadi trigger yang akan menjadi jembatan emas bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
Demikian disampaikan Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana dalam talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) Kabupaten Semarang pada Kamis, (16/11/2022).
"Dalam manifesto IFLA disebutkan bahwa perpustakaan menjadi bangku terakhir masyarakat. Konsep ini dikembangkan oleh Perpusnas melalui transformasi perpustakaan harus mampu berperan dan berkontribusi dalam pemulihan ekonomi," ungkap Ofy.
Lebih lanjut dijelaskan, sejalan dengan mewujudkan manusia unggul, dipastikan seluruh perpustakaan di indonesia telah mengimplementasikan prinsip-prinsip inklusivitas yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat.
Karenanya perpustakaan baik di tingkat pusat sampai dengan tingkat desa telah berkembang menjadi institusi yang memfasilitasi tempat bagi masyarakat dan para stakeholder untuk dapat berdiskusi, berkolaborasi dan tumbuh.
"Kecerdasan bangsa perlu ditumbuhsuburkan dengan menebar benih kegemaran membaca dan penguatan budaya literasi,&nbsp; sehingga mampu mengantar Indonesia menjadi negara hebat, maju dan sejahtera," jelasnya.
Sebagai bentuk dukungan dalam meningkatkan kegemaran membaca guna mewujudkan SDM unggul, Perpusnas menyerahkan bantuan satu unit mobil perpustakaan keliling kepada Kabupaten Semarang.
Bupati Semarang, Ngesti Nugroho menyampaikan perpustakaan tidak hanya sebagai tempat untuk beraktivitas membaca saja tetapi juga sebagai tempat untuk berkegiatan.
"Perpustakaan tidak hanya sebatas untuk membaca, tetapi didalamnya ada inovasi, edukasi untuk berkarya peningkatan ekonomi terutama dalam peningkatan SDM," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati mengajak masyarakat Kabupaten Semarang untuk meningkatkan literasi. "Jaman sudah digital harus ikuti tren perkembangan saat ini. Kita harus bersama-sama getok tular literasi bisa ditingkatkan," pesannya.
&nbsp;
&nbsp;
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Wara Merdeka

Berita

Dukung Peningkatan Literasi, Perpusnas Serahkan MPK