Medan, Sumut&mdash;Tabuhan Gerdang Sambilan oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M. Nasir, Gubernur Sumatera Utara T. Erry Nuradi, Sekretaris Utama Perpusnas Dedi Junaedi, Kepala Dinas Pendidikan Sumut, dan Kepala Dinas Perpustakaan Sumut Ferlin Nainggolan, menandai secara resmi dicanangkannya provinsi Sumatera Utara sebagai Provinsi Literasi, Sabtu, (20/5). Pencanangan tersebut dilakukan bersamaan dengan penyelenggaraan Road Show Perpusnas 2017 di Kota Medan.
Provinsi Sumut menambah deretan kepedulian yang ditunjukkan Pemda terhadap upaya peningkatan mutu dan kualitas sumber daya masyarakatnya, setelah DKI Jakarta, Riau, NTB, Bengkulu, dan Sumatera Barat.
Gubernur T. Erry Nuradi dalam sambutannya mengatakan keseriusan Sumut menjadi Provinsi Literasi juga dibarengi dengan dipilihnya Kabupaten Labuhan Batu dan Serdang Bedagai sebagai daerah literasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kehidupan masyarakat akan lebih maju dan mampu menciptakan peradaban baru yang lebih baik.
Erry menjanjikan segala implementasi gerakan literasi di wilayahnya akan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, sistematis, dinamis, dan suistainable (berkesinambungan). &ldquo;Tiga hal yang kami siapkan. Pertama, kita akan support semua jenis perpusakaan maupun TBM sehingga terbentuk jaringan literasi. Kedua, kita siapkan kemudahan akses masyarakat terhadap bahan bacaan secara cepat dan sistematis. Ketiga, kita akan dorong dan menumbuhkembangkan kegemaran membaca pada tiap lapisan masyarakat,&rdquo; ucapnya saat pencanangan.
Pendeklarasian ini dilakukan sebagai bentuk dukungan Pemprov Sumut terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Permendikbud tersebut mengatur kegiatan membaca buku nonpelajaran wajib 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai.
Mengamini pernyataan Gubernur, Menristekdikti mengaku senang Sumut menjadi provinsi literasi. Ia menambahkan Gerakan Literasi ini adalah agar upaya melek huruf dapat ditingkatkan. Tidak ada lagi penduduk usia sekolah maupun dewasa yang masih buta aksara. &ldquo;Literasi menjadi amat penting, karena disitulah gerbang pengetahuan, sama dengan perpustakaan. Karena salah satu indikator penting dari kemajuan wilayah adalah perpustakaannya,&rdquo; tambah Menristekdikti.
Paradigma perpustakaan seiring perkembangan jaman bukan lagi sekedar penjaga peradaban atau pelestari peradaban. Meski peran itu masih dijalankan karena merupakan amanah undang-undang, tapi saat ini perpustakaan juga merupakan pencipta peradaban. Dukungan perpustakaan terhadap pertumbuhan literasi sangat besar. &ldquo;Jika seseorang telah memiliki kemampuan literasi yang baik, akan memberi dampak positif bagi keluarga, maupun lingkungan sosialnya,&rdquo; kata Sekretaris Utama Perpusnas Dedi Junaedi.
Di samping itu, permasalahan perbukuan yang selama ini dikeluhkan oleh para penulis juga berangsur menemukan hasil setelah Arpil 2017, DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Perbukuan yang melindungi para penulis supaya penulis punya hak cipta dan dihargai. Hal tersebut merupakan bentuk dukungan dan keseriusan pemerintah dalam mengembangkan budaya literasi di Tanah Air.
Roadshow Perpusnas 2017 menghadirkan sejumlah agenda edukasi, seperti perlombaan dari tingkat PAUD/TK hingga SMA, dan talkshow interaktif bersama Sestama Perpusnas, Kepala Dinas Perpustakaan Sumatera Utara, koordinator provinsi USAID Prioritas Sumatera Utara Agus Marwan, dan penulis novel &lsquo;Negeri 5 Menara&rsquo;, Ahmad Fuady. &ldquo;Membaca dan menulis bisa aktivitas yang saling terkait. Buatlah satu karya dalam seumur hidup agar bisa dikenang sampai kapanpun. Man Jadda wa jada. Siapa yang bersungguh- sungguh, pasti akan berhasil,&rdquo; ujar Ahmad Fuady mengakhiri.

Road Show Perpusnas 2017 : Sumut Canangkan Provinsi Literasi

Bandung, Jawa Barat&mdash;Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) memberikan bantuan bahan bacaan bermutu untuk Provinsi Jawa Barat (Jabar) 2024.
Penyerahan bantuan buku dilakukan secara simbolis oleh pelaksana tugas (Plt.) Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz kepada penjabat (Pj.) Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin dalam rangkaian kegiatan gelar wicara Gerakan Indonesia Membaca (GIM) di Provinsi Jabar yang digelar di Bandung, Jabar, pada Selasa (25/6/2024).
Bantuan bahan bacaan bermutu ini akan disalurkan di 713 perpustakaan di Jabar yang terdiri dari 237 perpustakaan desa/kelurahan dan 476 taman bacaan masyarakat (TBM). Setiap perpustakaan/TBM akan mendapatkan seribu buku.
Plt. Kepala Perpusnas menyatakan bantuan bahan bacaan bermutu merupakan kegiatan dari salah satu program utama Perpusnas tahun 2024 yakni pengembangan budaya baca dan kecakapan literasi. Bantuan ini menyasar siswa pendidikan anak usia dini (PAUD) dan sekolah dasar (SD).
&ldquo;Ini dikerjakan bukan tanpa dasar. Karena selama ini Indonesia sering diklaim mengalami kondisi darurat literasi. Sampai Komisi X DPR RI membuat panja literasi yang sampai pada kesimpulan bahwa Indonesia menghadapi kondisi darurat literasi. Penyebabnya apa? Karena rendahnya budaya baca,&rdquo; jelas pria yang juga menjabat sebagai&nbsp;<span style="font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: DengXian; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: EN-ID; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;">Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) ini.
Menurutnya, minat baca dan budaya baca merupakan dua hal berbeda. Berdasarkan survei yang dilakukannya pada 2020 terutama kepada anak-anak, saat baru menjabat sebagai Kepala Badan Bahasa, disimpulkan bahwa anak memiliki minat baca yang tinggi. Namun, jelasnya, persoalan yang muncul yakni ketiadaan buku bacaan yang sesuai minat baca mereka. Hal sama terjadi untuk orang dewasa.
&ldquo;Jadi minat baca dan budaya baca adalah hal yang berbeda. Akibat ketiadaan buku-buku bacaan tadi, maka muncul budaya baca yang rendah,&rdquo; tambahnya.
Dia menegaskan, kegemaran membaca harus dibangun sejak usia dini. Karena itu, jenjang usia ini harus diterpa dengan kebiasaan membaca yang benar. Melalui program pengembangan budaya baca dan kecakapan literasi, Perpusnas menciptakan 10 ribu ruang baca di perpustakaan dan TBM di mana masing-masing mendapatkan seribu buku, dengan sasaran usia PAUD dan SD.
&ldquo;Pada saat membuat program ini, kami bukan sekadar memberikan buku. Tapi kami memberikan pendampingan kepada pengelola, cara membuat program, cara memanfaatkan buku. Kami akan selenggarakan secara masif dalam program GIM,&rdquo; jelasnya.
Dijelaskan bahwa GIM memiliki beragam program kegiatan yakni sepekan satu buku dan lomba resensi, membaca nyaring, kontes kepenulisan daerah berbasis konten lokal, duta baca berdaya dengan buku, lomba bertutur, serta sosialisasi kegemaran membaca.
&ldquo;GIM sebagai salah satu cara untuk membuat masyarakat literat. Ini akan menjadi modal pembangunan nasional,&rdquo; tuturnya.
Ke depannya, program yang menyalurkan bantuan buku cetak tetap akan dilakukan. &ldquo;Maka baik itu di Perpusnas dan Kemendikbudristek, tidak pernah menghentikan program pencetakan buku karena buku cetak memegang peran lebih penting ketimbang membaca di gawai,&rdquo; jelasnya.
Berdasarkan literatur, membaca buku cetak atau kertas menghasilkan pemahaman bacaan yang lebih baik dibandingkan dengan membaca digital serta membaca buku cetak lebih efisien ketimbang membaca layar.
Selain itu, mengacu riset PISA pada 2022, siswa yang lebih sering membaca buku dalam bentuk kertas daripada format digital memiliki kinerja yang lebih baik dalam membaca dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk membaca untuk kesenangan.
Sementara itu, Pj. Gubernur Jabar menjelaskan Pemerintah Provinsi Jabar sangat mendukung program GIM. Dia menegaskan, orang yang membaca tidak akan merugi karena pengetahuannya luas. Saat ini, menurutnya, Jabar mengalami kondisi darurat literasi menilik dari isu sosial masyarakat.
&ldquo;Kami rasakan betul, sederhananya masalah pinjol atau pinjaman online. Sudah sering diulas kalau pinjol hanya kerugian, keuntungan instan hanya di awal saja. Dan kami memiliki masalah pinjol, Jawa Barat provinsi dengan pengguna pinjol tertinggi yakni 16,5 triliun rupiah. Kami yakin kalau literasi tinggi, pinjol ini bisa dihilangkan,&rdquo; urainya. 
Terkait bantuan bahan bacaan bermutu, dia mengapresiasi Perpusnas. &ldquo;Ini adalah bentuk dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan literasi dan tingkat kegemaran membaca masyarakat di Jawa Barat,&rdquo; tuturnya.
&ldquo;Atas nama masyarakat Jawa Barat saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atas program pemberian bantuan 1.000 judul buku dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia,&rdquo; tukasnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Herman Suryatman menuturkan literasi menjadi fondasi penting dalam membangun provinsinya. &ldquo;Agar kemiskinan turun, stunting turun, pengangguran turun, adalah dengan meningkatkan literasi masyarakat. Saya yakin kalau masyarakat literat maka kesejahteraan masyarakat meningkat,&rdquo; ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, dia menyatakan pemprov bersama dengan kepala dinas perpustakaan kabupaten/kota yang ada di Jabar, bersepakat untuk mewujudkan Jabar sebagai provinsi literasi dan kabupaten/kota di Jabar sebagai kabupaten/kota literasi. Dia meyakini indikator makro pembangunan provinsi seperti indeks kemiskinan, pengangguran, stunting, dan indeks gini, dapat diatasi apabila literasi masyarakat tinggi.
&ldquo;Memang kelemahan kita literasi. Contoh stunting. Masalahnya di literasi. Tahu &lsquo;ga bagaimana caranya mencegah stunting? Ibu hamil mengonsumsi tablet penambah darah. Padahal di puskesmas sudah ada stok penambah darah. Jadi ini ironi, jadi solusinya bagaimana? Inilah literasi, ibu hamil pastikan mengonsumsi tablet penambah darah,&rdquo; urainya.
Gerakan Indonesia Membaca adalah gerakan nasional untuk mendorong partisipasi berbagai elemen masyarakat untuk berperan dalam meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat melalui literasi dasar, yaitu literasi baca tulis, literasi numerik, sains, literasi finansial, literasi digital, literasi budaya dan kewargaan. Kemampuan literasi dapat dicapai dengan aktivitas membaca sehingga penyediaan bahan bacaan bermutu yang memadai. Kegiatan GIM diharapkan dapat memfasilitasi berbagai segmen masyarakat untuk berkontribusi dalam GIM untuk menguatkan budaya baca dan meningkatkan kecakapan literasi masyarakat Indonesia.
Reporter: Hanna Meinita
Dokumentasi: Ahmad Kemal Nasution/Robby Rodhian
&nbsp;

Bahan Bacaan Bermutu untuk Perpustakaan & TBM di Jawa Barat

Jakartaâ€”Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando meminta jajarannya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan arsip. Dia menegaskan bahwa seluruh pihak harus bekerja keras dalam melakukan penciptaan, pengelolaan, dan penataan arsip. Karena ini merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
Pada Sosialisasi Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis yang diikuti seluruh pegawai Perpusnas, Syarif Bando menyatakan Perpusnas berhasil meningkatkan pengelolaan kearsipannya. Dalam kesempatan tersebut, diungkapkan bahwa Perpusnas mengalami kenaikan nilai pengawasan kearsipan yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional RI. Syarif Bando mengapresiasi jajarannya yang berhasil meningkatkan nilai pengawasan hingga sembilan poin. Pada 2020, nilai pengawasan yang diraih Perpusnas mencapai 89,16 sementara pada 2019 nilainya 80,19.
"Karena itu saya bersama seluruh jajaran staf telah menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Anri dan jajaran pengawasan dari sana, yang terus menjalin kerja sama dengan kita. Ini penting kita lakukan dalam memastikan asas ketaatan kita kepada regulasi-regulasi yang berlaku yaitu Undang-undang 43 tahun 2009 tentang Kearsipan," ujarnya dalam kegiatan yang diselenggarakan secara daring tersebut pada Kamis (14/1/2021).
Pada tahun ini, Syarif Bando mendorong jajarannya agar memperbaiki pengelolaan birokrasi. Penekanan diberikan khususnya kepada pimpinan tinggi madya yang diminta agar meningkatkan kinerja. Dia menjelaskan ada beberapa parameter kepemimpinan yakni mampu memberikan penugasan yang jelas dan tegas kepada jajarannya, mampu menghitung waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tersebut, mampu menghitung dan menyiapkan anggaran untuk penyelesaian tugas, dan mampu mereviu kecepatan dan ketepatan jajarannya dalam menyelesaikan tugas.
"Karena itu kecepatan dan ketepatan harus seiring, bagaimana menanamkan rasa disiplin tepat waktu, bagaimana ketepatan pekerjaannya dan tantangannya karena kita semua diberikan tugas untuk berkembang. Bagaimana membangun kreativitas, bagaimana kreativitas yang dibangun bisa diterima oleh semua komunitas sehingga bisa menciptakan tim yang bagus," urainya.
Sementara itu, Kepala Biro SDM dan Umum Ahmad Masykuri menyatakan arsip dinamis merupakan arsip yang digunakan secara langsung dan disimpan dalam jangka waktu tertentu. Pengelolaan arsip dinamis dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah. Untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien, pencipta arsip harus membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip (RTA), dan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip. â€œPengelola arsip dinamis terdiri dari unit kearsipan (subbagian tata usaha) dan unit pengolah yang merupakan unit kerja,â€ jelasnya.
Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Humas Sri Marganingsih mengungkapkan Peraturan Perpusnas Nomor 9 Tahun 2020 disusun berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat 3 UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang mengamanatkan pengelolaan arsip dinamis pada lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, serta badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dilaksanakan dalam suatu sistem kearsipan nasional.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Kepala Perpusnas: Arsip Terkelola dengan Baik, Taat UU

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Surat merupakan sebuah sarana komunikasi yang dipakai untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain.
Berdasarkan fungsinya, surat dinas menjadi bukti tertulis dalam bentuk dokumen cetak yang isinya dapat dipertanggungjawabkan.
Tata persuratan berperan sebagai salah satu komponen penting dalam ketatalaksanaan pemerintah yang perlu mendapat perhatian.
Hal tersebut dikarenakan pengelolaan persuratan dapat mempengaruhi kelancaran proses komunikasi tertulis dan pengelolaan informasi yang juga akan berpengaruh pada kinerja organisasi.
Dalam sambutannya pada kegiatan bimbingan teknis (bimtek) Penggunaan Tata Bahasa dan Penulisan Surat Dinas, Plt. Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Ofy Sofiana mengimbau seluruh peserta baik yang hadir luring maupun daring untuk kembali mempelajari bersama penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
"Hari ini kita akan bersama mendapatkan ilmu yang luar biasa dari kedua narasumber yang hadir. Untuk itu, mari kita kembali belajar dan mengingat apa yang sudah pernah kita dapat dahulu, seraya menerapkannya dengan regulasi-regulasi yang ada saat ini," ucapnya Selasa (16/1/2024).
Widyabasa Ahli Muda Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPPB), Riza Sukma mengatakan bahwa naskah dinas memiliki dua dimensi yakni duta dan citra diri.
Lebih lanjut, Riza menerangkan duta mewakili individu atau lembaga, sedangkan citra diri berarti merefleksikan nilai dan wibawa pembuat/pengirim naskah dinas.
"Surat dinas merupakan duta dan citra diri kita yang akan digambarkan baik apabila dirancang dengan baik. Namun sebaliknya, apabila sebuah lembaga menghasilkan surat yang kurang baik maka akan membuat citranya menjadi buruk. Itulah kenapa penting bagi kita untuk mencermati peraturan yang berlaku," jelasnya.
Pada kesempatan ini, Riza juga mengajak seluruh peserta untuk tidak malas mencari referensi pedoman lain dan sumber rujukan bahasa Indonesia yang benar saat membuat surat dinas.
Sementara itu, Widyabasa Ahli Madya BPPB, Wawan Prihartono menerangkan kaidah bahasa Indonesia meliputi 4 (empat) aspek yaitu tata bunyi, bentuk dan pilihan kata, tata kalimat, dan tata tulis.
"Tata kalimat dalam surat dinas harus mematuhi kaidah yang sudah diatur sesuai tata bahasa baku bahasa Indonesia, sehingga kalimat yang dibuat dapat menjadi efektif atau mudah dipahami oleh pembaca," terangnya.
Wawan memaparkan bahwa salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam kalimat efektif ialah kejelasan.
"Agar menjadi jelas, dalam sebuah kalimat wajib ada struktur subjek dan predikat. Kalau sudah ada, tingkat kebenarannya sudah berada di tingkat 70%-80%. Itu kata kuncinya," pungkasnya.
Reporter: Basma Sartika
Dokumentasi: Aditya Irfan Fakhruddin/Prakas Agrestian

Perpusnas Gelar Bimtek Penggunaan Tata Bahasa dan Penulisan Surat Dinas

Salemba, Jakartaâ€”Organisasi publik bukan suatu sistem yang statis. Organisasi dipandang suatu organisme hidup yang kelangsungan hidupnya tergantung pada lingkungan. Maka, organisasi publik harus menyesuaikan diri melakukan perubahan internal agar dapat menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan lingkungan secara dinamis. Â Â 
Restrukturasi organisasi dan tata kerja Perpustakaan Nasional (Perpusnas) telah mendapat persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Nomor B/258/M.KT.01/2020 pada 24 Februari 2020. Usulan ini menindaklanjuti Surat Edaran MenPAN RB Nomor 384 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkrit Penyederhanaan Birokrasi. Desain pengembangan usulan struktur organisasi menggunakan dasar pertimbangan aspek yuridis, empiris, dan akademis.
"Nomenklatur jabatan baru harus mencermati Undang-undang Perpustakaan sebagai panduan," terang Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando pada arahan Tindak Lanjut Penataan Organisasi dan Penyederhanaan Birokrasi, Kamis, (30/7).
Di Perpusnas, rekapan jabatan pimpinan tinggi, koordinator, dan sub koordinator memuat nomenklatur jabatan ada yang tetap, berubah, bertambah, dan hilang. Untuk tingkat eselon satu jumlahnya tidak berubah, tetap empat jabatan. Namun, pada level eselon dua, terdapat penambahan dari semula 11 nomenklatur jabatan menjadi 16 nomenklatur.
Untuk jabatan administrasi (eselon tiga) berkurang drastis. Jika, semula berjumlah 25 nomenklatur kini menjadi dua. Â Sedangkan, pada level pengawas (eselon empat), dari 31 posisi berkurang menjadi 10. Yang terbaru, untuk kelas jabatan kelompok substansi (koordinator) akan berjumlah 35 posisi, dan pada kelas sub kelompok substansi sebanyak 71 posisi.
Usulan re-organisasi dan tata kerja Perpusnas meliputi unit kerja Sekretariat Utama yang direncanakan memiliki tiga unit eselon dua dibawahnya, yakni Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Hukum, Organisasi, Kerjasama dan Humas, serta Biro Sumber Daya Manusia dan Umum.
Pada lingkup kedeputian satu, Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi mendapati empat tingkatan eselon dua dibawahnya, antara lain Direktur Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan, Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan, Pusat Preservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan, serta Pusat Jasa dan Pengolahan Naskah Nusantara.
Sementara itu pada lingkup kedeputian dua, Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan memuat empat nomenklatur jabatan eselon dua, antara lain Direktur Standarisasi dan Akreditasi, Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi, Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus, serta Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca.
Untuk unit kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Pengembangan Pustakawan, serta Pusat Data dan Analisis dibawah kendali langsung Kepala Perpustakaan Nasional seperti halnya Inspektorat. Â Â 
Reporter : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Rd Radityo
Â

Re-Organisasi dan Tata Laksana Harus Mengacu Pada UU Perpustakaan

Pancoran, Jakarta - Kepala Perpustakaan Universitas Negeri Malang Prof. Dr. Djoko Saryono, M.Pd., menekankan pentingnya pemahaman Gerakan Kemerdekaan Belajar Menuju Indonesia Maju dalam segi perbaikan kompetensi pustakawan, perpustakaan dan pendidikan sekolah.
â€œJadi kemerdekaan belajar adalah sebuah perahu/jalan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan itu. Masalahnya, tujuan belajarnya jelas atau tidak, proses pendidikannya,â€ tuturnya saat menjadi Narasumber pada Rapat Koordinasi Perpustakaan Nasional di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (26/02/2020).
Djoko meyakini, untuk mendorong proses belajar dan pendidikan yang lebih baik dibutuhkan strategi yang tepat. Selain itu, harus dipikirkan bagaimana gambaran perpustakaan dan pustakawan ideal yang ingin diwujudkan.
â€œIni pertanyaan pertanyaan penting. Apakah kemerdekaan belajar? Adakah prasyarat yang mendorong kemerdekaan belajar itu? Apa kegiatan dan inovasi yang harus dilakukan? Sosok pustakawan seperti apa? Supaya kita mengetahui bagaimana eksistensi gambaran perpustakaan sekolah, madrasah dalam mewujudkan merdeka belajar,â€ terangnya.
Lebih lanjut, Djoko menerangkan, prinsip merdeka belajar sebenarnya sudah tidak asing, karena konsep dasarnya, yaitu hetagogi dan pedagogiÂ  cukup akrab di dunia pendidikan Indonesia selama 10 tahun terakhir.
â€œDalam teori pendidikan di sebut hetagogi. Semua guru dan murid setara. Jadi sebenarnya pedagogi melihat anak didik siswa itu sebagai makhluk serba tidak tahu menjadi bisa tahu. Guru dari makhluk yang serba tahu menjadi bisa tidak tahu, sehingga juga harus menjadi murid. Salah satu kemerdekaan belajar adalah semua guru, semua murid. Ini prinsip hetagogi, bagaimana kemandirian belajar itu," paparnya.
Â Adapun perpustakaan sebagai unsur sistem kemerdekaan belajar dan prasyarat mutlak.
Â 
â€œKarena belajar tidak harus bergantung pada kelas, tidak harus bergantung pada satu buku teks. Jadi, biarlah perpustakaan menjadi sebagai kepingan sorga bagi proses belajar anak-anak kita,â€ pungkas Djoko.
Â 
Reportase : Puspen Kemendagri

Gerakan Kemerdekaan Belajar Menuju Indonesia Maju

Medan Merdeka Selatan, Jakarta-Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia&nbsp; (Perpusnas) E. Aminudin Aziz menerima kunjungan dari Duta Besar (Dubes) Azerbaijan Jalal Mirzayev pada Rabu (3/4/2024).&nbsp;
Kunjungan ini&nbsp; membahas rencana peluncuran buku berjudul Karabakh Khanate: Historical and Cultural Profile di Perpusnas yang diusulkan Dubes Azerbaijan.&nbsp;
Dubes Jalal menjelaskan maksud kunjungannya untuk menetapkan waktu peluncuran buku tersebut. Dari semula direncanakan pada tanggal 17 Mei 2024 sebagai hari peluncuran, namun hal ini tidak memungkinkan karena bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Perpusnas RI.
&ldquo;Kami ingin memulai menerbitkannya secara global di Indonesia, bukan dari negara lain. Hubungan kerja sama sudah terjalin selama 5 tahun terakhir. Karena itu, kami mantap mulai peluncuran ke kancah internasional pertama kali di negara Indonesia,&rdquo; jelasnya.
Pertemuan ini pun, lanjutnya, merupakan langkah penting dalam memperkuat hubungan bilateral di bidang perpustakaan dan budaya.&nbsp;
&ldquo;Saya mengapresiasi pertemuan ini, sebab menjadi momentum penting bagi kedua belah pihak untuk membahas langkah-langkah konkrit dalam memperkuat hubungan bilateral di sektor perpustakaan dan budaya,&rdquo; terangnya.
Sementara itu, Kepala Perpusnas menyatakan kesiapannya untuk mendukung kolaborasi tersebut.&nbsp;
"Kami akan mempertimbangkan jadwal agar tidak bentrok dengan kegiatan lain. Kami terbuka untuk negosiasi lebih lanjut dan akan melanjutkan diskusi untuk menyusun waktu dan tempat peluncuran yang ideal," ungkapnya.
Kunjungan dari Duta Besar Azerbaijan menjadi bukti nyata dari komitmen kedua negara untuk memperkuat kerja sama dalam memajukan sektor perpustakaan dan literasi sebagai bagian dari upaya memperluas hubungan bilateral yang lebih luas.
&nbsp;
Reporter: Alditta Khoirun Nisa
Dokumentasi: Aditya Irfan / Robi
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

Berita

Duta Besar Azerbaijan Datangi Perpusnas, Rencanakan Peluncuran Buku