Kupang, NTT&mdash;Dukungan pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam mewujudkan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan (SNP). Komitmen pemerintah daerah tersebut dapat dilakukan dengan berkolaborasi bersama pemerintah pusat dalam penyelenggaraan perpustakaan di daerah. Hal ini disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando, usai membuka Workshop Akreditasi Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tema "Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Solusi Cerdas Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pasca Pandemi Covid-19" yang diselenggarakan Perpusnas bekerja sama dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT, yang digelar di Kupang, NTT, pada Kamis-Jumat (13-14/4/2023). &ldquo;Jadi kami sangat menghargai dan mengapresiasi kebijakan Gubernur NTT untuk program ini dan karena itu kami ada di sini,&rdquo; ujarnya. Workshop akreditasi perpustakaan diikuti pustakawan pembina di dinas perpustakaan kabupaten/kota dan dinas perpustakaan provinsi. Kepala Perpusnas menambahkan, workshop untuk para pustakawan ini menjadi upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di NTT untuk mewujudkan cita-cita Presiden yakni SDM unggul. Perpusnas sebagai regulator di bidang perpustakaan telah mengeluarkan peraturan untuk mengelola perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan. Untuk mengukur kualitas pengelolaan perpustakaan, ujarnya, maka dibutuhkan akreditasi. &ldquo;Di mana kami menerjunkan asesor ke lapangan untuk menguji instrumen pengelolaan perpustakaan, baik dari segi sarana-prasarana, SDM, anggaran, promosi, dan lainnya. Apakah sudah sesuai dengan standar nasional yang sudah ditetapkan Perpustakaan Nasional? Karena itu kami mengacu pada standar internasional yang ditetapkan oleh IFLA atau Federation of Library Associations and Institutions,&rdquo; jelasnya. Hingga Februari 2023, jumlah perpustakaan yang terakreditasi tercatat sebanyak 9.363 perpustakaan dari 164.610 jumlah perpustakaan di Indonesia. Dia mengakui merasa berat. Namun, dia menegaskan upaya untuk mengelola perpustakaan sesuai standar membutuhkan komitmen, pembiayaan, serta inovasi dan kreativitas. Karenanya, perpustakaan harus mengubah paradigma menjadi pusat untuk transfer ilmu pengetahuan, bukan sekadar tempat menyimpan buku. Hal ini dilakukan Perpusnas melalui program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang menjadikan perpustakaan sebagai pusat kegiatan masyarakat untuk membaca dan mengembangkan kompetensi diri untuk berwirausaha. Seperti yang dialami Yusuf, seorang penjaga malam dari Kabupaten Lembata, yang mengembangkan usaha ternak ayam dan abon ayam setelah belajar dari buku ilmu terapan di perpustakaan. &ldquo;Nah itu justru menjadi harapan kami bagaimana perpustakaan ini berperan membantu pemerintah untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19 dengan menciptakan lapangan kerja selevel UMKM dan home industry,&rdquo; ungkapnya. Sementara itu, Direktur Standardisasi dan Akreditasi Perpustakaan, Perpusnas, Supriyanto, menjelaskan akreditasi perpustakaan adalah rangkaian kegiatan proses pengakuan formal yang dilakukan oleh Perpusnas untuk menetapkan bahwa suatu perpustakaan telah memenuhi SNP dan layak melakukan kegiatan penyelenggaraan perpustakaan. &ldquo;Instrumen penilaian akreditasi meliputi sembilan komponen yaitu koleksi perpustakaan, sarana prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan perpustakaan, pengelolaan perpustakaan, inovasi dan kreativitas, Tingkat Kegemaran Membaca atau TGM, serta Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau IPLM,&rdquo; urainya. Dia menambahkan, peserta workshop akreditasi perpustakaan tahun ini merupakan pustakawan pembina di dinas perpustakaan kabupaten/kota dan dinas perpustakaan provinsi. Hal ini dilakukan untuk memenuhi syarat penyaluran dana alokasi khusus (DAK) fisik Perpustakaan Daerah tahun 2023 yang salah satu syaratnya perpustakaan daerah harus terakreditasi. &ldquo;Hingga Februari 2023, jumlah perpustakaan provinsi yang terakreditasi sebanyak 31 perpustakaan atau 91 persen dari 34 Dinas Perpustakaan Provinsi. Sementara jumlah perpustakaan kabupaten/kota yang terakreditasi sebanyak 306 perpustakaan atau 60 persen dari 514 dinas perpustakaan kabupaten/kota,&rdquo; jelasnya. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT, Kanisius Mau, mengungkapkan workshop akreditasi perpustakaan merupakan pintu masuk untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang manfaat, proses, dan pelaksanaan akreditasi perpustakaan kepada pengelola perpustakaan kabupaten/kota untuk persiapan akreditasi perpustakaan di setiap kabupaten yang ada di NTT. &ldquo;Dalam meningkatkan akreditasi perpustakaan, Perpusnas telah turut andil dalam meningkatkan kualitas perpustakaan yang ada di Provinsi NTT antara lain melalui Dana Alokasi Khusus yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan peningkatan kualitas dan peran perpustakaan,&rdquo; jelasnya. DAK Fisik telah tersalurkan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan se-NTT dari 2019 hingga 2023 antara lain berupa pengadaan koleksi bahan bacaan untuk perpustakaan provinsi dan perpustakaan kabupaten/kota, pembangunan gedung dan sarana-prasarana perpustakaan kabupaten/kota, renovasi gedung, serta bantuan perabot dan bantuan IT. &ldquo;Dinas Perpustakaan Provinsi NTT juga telah menyalurkan serta menunjang kegiatan pelaksanaan peran perpustakaan ke sekolah serta beberapa instansi seperti bantuan kepada 19 Rutan yang tersebar di beberapa kabupaten, dua rumah sakit, tiga pos lintas batas negara, UPT Kemensos Balai Anak Kupang dan UPT Kemensos Balai Disabilitas Efata Kupang dalam lingkup Provinsi NTT,&rdquo; pungkasnya. Reporter: Hanna Meinita Fotografer: Alfiyan Alfatih

Kolaborasi Perpusnas dan Pemerintah Daerah untuk Akreditasi Perpustakaan

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Setiap kementerian/lembaga sesuai amanah Presiden Jokowi salah satunya adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya menciptakan pelayanan publik yang berkualitas tidak lepas dari kualitas seorang pemimpin.
Kapasitas pemimpin setidaknya mencakup kemampuan mendefinisikan masalah, kemampuan memecahkan masalah, kemampuan mengambil keputusan, dan kemampuan memobilisasi dukungan.
Hal ini diungkapkan Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando saat memberikan arahan pada Sosialisasi e-SKP dan e-performance di hadapan para struktural, agen perubahan dan tim reformasi birokrasi, Rabu, (29/5). Â Â 
â€œEsensi kepemimpinan adalah soal komitmen dan kompetensi,â€ ujar Kepala Perpusnas.
Selain kemampuan kepemimpinan (leadership), seorang pemimpin harus memiliki integritas. Integritas yang dimaksudkan Kepala Perpusnas adalah sikap komitmen, rasa tanggung jawab, jujur dan setia, serta konsisten.
Di tempat yang sama, Sekretaris Utama Perpusnas Sri Sumekar mengatakan bahwa penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagai dasar penilaian prestasi kerja pegawai adalah wajib. SKP adalah rencana dan target kinerja yang harus dicapai oleh pegawai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur. Saat ini penilaian SKP sudah dalam bentuk elektronik (e-SKP).
â€œDi unit kerja Sekretariat Utama, SKP merupakan pekerjaan rumah besar yang mesti diselesaikan. Sejumlah kendala yang ditemui antara lain dokumentasi yang minim, re-organisasi, proses bisnis, dan sebagainya,â€ urai Sri Sumekar. Â 
Sedangkan, e-performance adalah aplikasi yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja demi meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kinerja. E-performance berisikan proses perencanaan, penganggaran, keterkaitan dalam pencapaian target kinerja dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja. E-performance merupakan salah satu upaya untuk menilai kinerja pimpinan dari secara berjenjang hingga ke pucuk tertinggi. Â Â 
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Hartoyo Darmawan

Good Leadership, Ciptakan Pelayanan Publik Berkualitas

Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI Pada Masa Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat

Cilandak, Jakartaâ€”Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) secara khusus melakukan kunjungan kerja ke Arsip Nasional RI (ANRI) pada Senin, (11/11). Pada kunjungan kerja (kunker) kali ini, kedua pihak melakukan sejumlah agenda terkait arsip statis dan pedoman kearsipan.
Agenda Sinergi Kolaborasi ANRI dan Perpusnas di bidang kearsipan dan literasi diawali dengan penyematan selendang dari Pelaksana Tugas (Plt) ANRI M. Taufik kepada Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando sebagai simbol persaudaraan. Lalu, kedua pihak melakukan penandatanganan Berita Acara Penyerahan Draft Pedoman Kearsipan Perpusnas dan Berita Acara Serah Terima Arsip Statis. Kemudian, pihak ANRI menyerahkan sertifikat penghargaan atas peran serta Perpustakaan Nasional dalam penyelamatan dan pelestarian arsip yang bernilai guna pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Di akhir agenda, (Plt) Kepala ANRI menyerahkan hasil penilaian kearsipan eksternal ke Perpusnas. â€œPerpusnas mendapatkan grade A, dengan nilai 80,19 yang artinya memuaskan,â€ terang M. Taufik.
Dalam sambutan singkatnya, (Plt) Kepala ANRI mengatakan bahwa arsip dan perpustakaan sama-sama memegang peran penting dalam peradaban bangsa. Â Tanpa arsip dan perpustakaan, negara tidak akan dibanggakan. Dan sebuah bangsa tidak akan ada tanpa arsip, Taufik mengistilahkan.
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Raden Radityo

Hasil Penilaian Kearsipan, Perpusnas Dapat Nilai Memuaskan Dari ANRI

Kemayoran, Jakarta &ndash; Mengutip pernyataan Joseph Brodsky, seorang peraih Nobel Sastra (1987) dari Rusia-Amerika bahwa Ada kejahatan yang lebih kejam daripada membakar buku. Salah satunya adalah tidak membacanya.
 
Hal tersebut disampaikan Penggerak Literasi Nasional Maman Suherman dalam Prolog Membangun Literasi dari Pinggiran: Suka dan Dukanya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2024, Selasa (14/5/2024).
 
Dia mengatakan para pegiat literasi di 'tepian' ini telah berbuat. Dengan buku seadanya, kadang-kadang hanya dengan buku-buku yang dibeli kiloan dari pemulung. Ini dilakukan untuk membangun budaya membaca yang inklusif dan menyeluruh.
 
"Mereka seperti berlomba mengajak manusia untuk memamah buku tinimbang buku habis sia-sia karena termakan rayap," ungkapnya.
 
Lebih lanjut, dia menjelaskan meski banyak di antara para pegiat literasi yang tidak familiar dengan peraturan dan standar perpustakaan yang ketat, seperti UU Nomor 43/2007 tentang Perpustakaan, namun para pegiat literasi dari tepi ini tetap berbuat. 
 
Dengan kreativitas dan semangat, pegiat literasi menyediakan akses ke buku dan pengetahuan bagi komunitas. Mendirikan taman baca, pojok baca, dan bahkan perpustakaan bergerak seringkali dengan biaya sendiri dan dukungan minimal dari pemerintah.
 
"Mereka terus berkreasi, bahkan berakrobat dengan segala kemampuan dan keterbatasannya, untuk terus menyemai bibit-bibit dasar kecakapan hidup kepada pemustaka-pemustakanya," jelasnya.
 
Dengan segala keterbatasannya, lanjutnya, para pegiat literasi ini terus berupaya menumbuhkan minat baca di tengah masyarakat. Meski tidak selalu sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan. 
 
"Mereka menjalankan peran perpustakaan sebagai institusi pendidikan, pelestarian, dan rekreasi bagi masyarakat dengan menyediakan berbagai kegiatan literasi yang kreatif dan bermanfaat. Meski sering diabaikan oleh pemerintah atau hanya dijadikan objek dokumentasi oleh para pejabat, semangat dan dedikasi mereka tidak pernah padam," tegasnya.
 
Kang Maman mengatakan sinergi antar Lembaga dan komunitas literasi sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan literasi di Indonesia. "Mereka perlu didukung dan diperkuat oleh semua pihak termasuk pemerintah, akademisi, komunitas, dan media," katanya.
 
Dirinya berharap ada kesatuan langkah agar peta jalan literasi Indonesia segera terwujud, yang di dalamnya sejalan dengan amanat undang-undang. "Dengan Melibatkan masyarakat, taman bacaan masyarakat, rumah-rumah baca, pustaka-pustaka bergerak atau apa pun nama yang disandangkan oleh/kepada mereka," harapnya.
&nbsp;
Reporter: Wara Merdeka
Dokumentasi: Ahmad Kemal / Alfian / Aji Anwar
&nbsp;

Rakornas Bidang Perpustakaan 2024, Membangun Dari Tepi yang Berdampak dan Bernas

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Kota Banjarmasin adalah ibukota Kalimantan Selatan yang memiliki penduduk sekitar 600 ribu jiwa. Pentingnya literasi bagi kesejahteraan masyarakat membuat perwakilan dari DPRD Kota Banjarmasin melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional, pada Jumat, (14/2). Mereka ingin mencari tahu kiat-kiat dan tips bagaiamana perpustakaan bisa lebih diminati oleh masyarakat Kota Banjarmasin.
"Kami ingin agar masyarakat lebih terliterasi dengan baik demi kesejahteraan hidup mereka. Kami juga ingin agar minat baca terus meningkat. Namun, hal itu belum dapat terwujud dikarenakan gedung perpustakaan yang ada belum representatif. Masih menumpang di bekas kantor camat," ungkap Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Banjarmasin, Mathari.
Kepala Pusat Pengembangan dan Pengkajian Minat Baca Perpusnas, Deni Kurniadi, merespon keluhan tersebut dengan memberikan dukungan kepada Kota Banjarmasin untuk segera mempersiapkan dokumen pendukung pengajuan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk menu pembangunan gedung perpustakaan. Pengajuan usulan sudah bisa mulai dilakukan pada akhir Februari mendatang melalui aplikasi Krisna.
"Di akhir Februari nanti aplikasi Krisna akan dibuka untuk pengajuan usulan DAK. Sebaiknya dokumen pendukung seperti sertifikat tanah dan Detailed Engineering Design (DED) segera diurus sebaik mungkin mengingat menu yang ingin diusulkan adalah pembangunan gedung perpustakaan. Hal tersebut dapat memudahkan Kemendagri, Kemenkeu, Bappenas, dan Perpusnas sebagai instansi penilai dalam memberi penilaian kedepannya," terang Deni.
Reporter: Basma Sartika Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Kota Banjarmasin Butuh Gedung Perpustakaan untuk Tingkatkan Minat Baca

Tual, Maluku-&nbsp;Tingkat budaya baca di Indonesia sudah cukup baik. Namun bahan pustaka bahan untuk memenuhi kebutuhan penduduk Indonesia terutama di kepulauan terpencil masih sangat kurang. Untuk itu, melalui Ekspedisi Bhakti Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) 2017, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) memberikan buku untuk bahan bacaan bagi masyarakat di Pulau Muna, Tual, Dobo, Asmat, dan Merauke.
Menurut utusan Perpusnas, Reymond, kegiatan pemberian buku dalam Ekspedisi Bhakti PMK merupakan wujud dari Revolusi Mental yang dilakukan oleh Perpusnas. Yakni untuk mewujudkan cita-cita bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka meningkatkan indeks literasi masyarakat Indonesia.&nbsp; Sebanyak 250 judul buku masing-masing 2 eksemplar langsung diberikan kepada perpustakaan Kota Tual. Diharapkan dengan pemberian sumbangan ini mampu memenuhi kebutuhan warga akan bahan bacaan. &ldquo;Kami berharap, bantuan ini bisa membantu warga dan bisa dijadikan sebagai bahan bacaan,&rdquo; terang Remon, utusan Perpusnas yang ikut dalam ekspedisi.
Sementara itu Kepala Dinas Perpustakaan Tual, Abu Darba menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan yang diberikan oleh Perpusnas. Bantuan buku ini akan sangat berarti dalam memberikan bahan bacaan kepada warga.&nbsp; Tambahan koleksi buku akan membantu dalam membangun perpustakaan di kota Tual. Terutama, karena baru terbentuk Dinas Perpustakaan. &ldquo;Kami bahagia, Perpusnas memberikan bantuan kepada kami yang jauh di kepulauan ini. Ini wujud kepedulian Perpusnas kepada kami,&rdquo; ujarnya.
Meski demikian, Abu Darba berharap perpusnas berkenan memberikan sumbangan dalam melengkapi fasilitas perpustakaan terapung untuk melayani masyarakat di pulau-pulau kecil. &ldquo;Kami sangat membutuhkan kapal Perpustakaan terapung untuk dapat melayani desa dan dusun yang ada di pulau yang masuk dalam Kota Tual. Semoga Perpusnas bisa membantu,&rdquo; harapnya.
Sebelumnya, utusan Perpusnas, Eko Sutarko, juga telah memberikan bantuan buku di Kabupaten Muna. Selanjutnya bantuan buku akan diberikan ke masyarakat di kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Asmat dan Kabupaten Merauke Merauke. Setiap daerah masing-masing akan diberikan bantuan sebanyak 500 buku.
Kontributor : Remon Sijabat

Berita

Ekspedisi Bhakti PMK Perpusnas di Kawasan Timur Indonesia