Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Setiap kementerian/lembaga sesuai amanah Presiden Jokowi salah satunya adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya menciptakan pelayanan publik yang berkualitas tidak lepas dari kualitas seorang pemimpin.
Kapasitas pemimpin setidaknya mencakup kemampuan mendefinisikan masalah, kemampuan memecahkan masalah, kemampuan mengambil keputusan, dan kemampuan memobilisasi dukungan.
Hal ini diungkapkan Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando saat memberikan arahan pada Sosialisasi e-SKP dan e-performance di hadapan para struktural, agen perubahan dan tim reformasi birokrasi, Rabu, (29/5). Â Â 
â€œEsensi kepemimpinan adalah soal komitmen dan kompetensi,â€ ujar Kepala Perpusnas.
Selain kemampuan kepemimpinan (leadership), seorang pemimpin harus memiliki integritas. Integritas yang dimaksudkan Kepala Perpusnas adalah sikap komitmen, rasa tanggung jawab, jujur dan setia, serta konsisten.
Di tempat yang sama, Sekretaris Utama Perpusnas Sri Sumekar mengatakan bahwa penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagai dasar penilaian prestasi kerja pegawai adalah wajib. SKP adalah rencana dan target kinerja yang harus dicapai oleh pegawai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur. Saat ini penilaian SKP sudah dalam bentuk elektronik (e-SKP).
â€œDi unit kerja Sekretariat Utama, SKP merupakan pekerjaan rumah besar yang mesti diselesaikan. Sejumlah kendala yang ditemui antara lain dokumentasi yang minim, re-organisasi, proses bisnis, dan sebagainya,â€ urai Sri Sumekar. Â 
Sedangkan, e-performance adalah aplikasi yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja demi meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kinerja. E-performance berisikan proses perencanaan, penganggaran, keterkaitan dalam pencapaian target kinerja dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja. E-performance merupakan salah satu upaya untuk menilai kinerja pimpinan dari secara berjenjang hingga ke pucuk tertinggi. Â Â 
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Hartoyo Darmawan

Good Leadership, Ciptakan Pelayanan Publik Berkualitas

Toba Samosir, Sumut &ndash; Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando meresmikan gedung baru Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) dan menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) yang dilengkapi multimedia dan koleksi buku sebanyak 1000 eksemplar kepada Bupati Toba Samosir Darwin Siagian pada Selasa, (6/2). Kabupaten Toba Samosir adalah salah satu dari tujuh kabupaten&nbsp; yang mengelilingi danau Toba, yaitu danau terluas di Indonesia. Acara yang diselenggarakan di gedung baru perpustakaan tersebut dihadiri oleh Bupati Darwin Siagian dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Hulman Sitorus, Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan ANRI Imam Gunarto, Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Perpustakaan Nasional Joko Santoso, Pimpinan SKPD dilingkungan Kabupaten Toba Samosir, serta beberapa Kadis Perpustakaan Daerah Tapanuli Raya.
Acara peresmian gedung baru Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Toba Samosir didahului dengan pembukaan selubung papan nama gedung perpustakaan dan Penandatangan Prasasti Peresmian oleh Bupati Tobasa, Kepala Perpustakaan Nasional serta Perwakilan dari ANRI yaitu Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan ANRI, disaksikan oleh Wakil Bupati dan seluruh undangan yang hadir. &ldquo;Gedung perpustakaan adalah institusi masa depan, persembahan Bapak Bupati untuk seluruh masyarakat Toba Samosir dan sekitarnya agar membawa perubahan untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia,&rdquo; ujar Kaperpusnas dalam mengawali peresmian.
Kaperpusnas Muhammad Syarif Bando mengapresiasi Bupati Toba Samosir dalam mengawali pemerintahannya dengan membangun gedung baru perpustakaan di Kabupaten Tobasa. Perpustakaan Nasional juga menyerahkan secara simbolis bantuan hibah buku siap layan sebanyak 5000 eksemplar yang akan dialokasikan untuk 10 titik di wilayah Kabupaten Tobasa.
Bupati Darwin Siagian memaparkan dalam menghadapi tantangan era globalisasi dan mewujudkan penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik dan bersih harus didukung kerja keras perangkat daerah, secara khusus dinas perpustakaan dan kerasipan yang baru berdiri pada tahun 2017. Sesuai Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Toba Samosir. &ldquo;Saya harapkan dapat bekerja lebih baik dan komprehensif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, untuk bidang perpustakaan dan kearsipan di lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perorangan,&rdquo; lanjut darwin. Darwin menjelaskan selain peresmian, pemkab Tobasa juga menyelenggarakan sosialisasi peningkatan minat baca agar dapat dijadikan pembelajaran bagi aparatur di lingkungan pemkab Tobasa dalam memahami kebutuhan masyarakat terhadap perpustakaan.
Syarif menyebutkan beberapa tokoh dunia yang namanya berhasil dicatat dalam tinta emas karena menganggap perpustakaan sebagai rumah kedua mereka, seperti John Adam dari Amerika Serikat, Winston Churchill dari Britania Raya, Mahatma Gandi dari India dan masih banyak lagi.&nbsp; Syarif dalam orasinya sebagai keynote speaker juga memaparkan tingkat kesejahteraan Singapura dengan Indonesia. &ldquo;Singapura yang tidak punya kebun, sawah, laut, mereka memiliki cadangan devisa sebanyak 300 milar dolar sedangkan Indonesia hanya 150 miliar dolar. Maka sumber daya manusia Indonesia haruslah dipacu!&rdquo; tegas Syarif. Pemerintah dengan segala upaya tidak akan pernah berhenti dalam memperhatikan kepentingan masyarakat. Langkah yang dilakukan menurut UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyatakan bahwa perpustakaan ditetapkan oleh pemerintah menjadi urusan wajib. Statusnya naik level menjadi Dinas di Provinsi, Kabupaten, Kota, sehingga sejajar dengan dinas-dinas lainnya.
Muhammad Syarif Bando dalam kesempatan tersebut juga mengukuhkan Bunda Baca kepada Ibu Iin Ruinah Hulman Sitorus yang merupakan istri Wakil Bupati Tobasa. &ldquo;Saya yakin dan percaya Ibu bersama jajaran Tim Penggerak PKK Kabupaten Toba Samosir dapat mengemban amanah untuk menjadi panutan (role model) dan mendorong masyarakat maupun generasi muda untuk menjadikan bahan bacaan sebagai sumber inspirasi dan bekal mereka dikemudian hari,&rdquo; pinta Syarif. Kemudian Kaperpusnas menyematkan selempang kepada Ibu Wakil Bupati sebagai tanda pengukuhan Bunda Baca Tobasa.
&nbsp;
&nbsp;
Reportase : Dewi Kartika / Arwan Subakti

Kepala Perpusnas Apresiasi Pemkab Toba Samosir Bangun Gedung Baru Dinas Perpustakaan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta -Para pustakawan didorong agar mengikuti sertifikasi kompetensi. Ini mesti dilakukan untuk mendapatkan pengakuan sebagai pustakawan yang profesional dan andal di bidangnya.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando menyebut paradigma perpustakaan harus berubah. Pada masa kini, perpustakaan tidak hanya sekadar manajemen koleksi dan manajemen pengetahuan, melainkan perpustakaan hadir sebagai pusat transfer ilmu pengetahuan.
Syarif Bando menambahkan, kompetensi pustakawan harus disesuaikan dengan perubahan paradigma tersebut. Ini bisa dilakukan melalui penyesuaian pada tatanan administrasi dalam uji kompetensi pustakawan oleh tim sertifikasi pustakawan.
"Ketika dunia mengatakan pustakawan menjadi profesi yang akan menghilang, itu betul kalau masalah profesi pustakawan paramaternya adalah manajemen koleksi, itu sudah lama mati. Tapi yang tidak akan pernah mati adalah transfer pengetahuan," ungkapnya dalam gelar wicara Sertifikasi Kompetensi Pustakawan dengan tema "Urgensi Sertifikat Kompetensi dalam Penjamin Mutu Pustakawan" yang digelar secara hybrid, Kamis (27/05/2021).
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pustakawan diminta untuk melakukan uji coba hal tersebut di daerah yang dipilih. Melalui pengambilan sampel di beberapa daerah untuk menjadi laboratorium uji petik perpustakaan. Diharapkan nantinya akan terlihat peningkatan kompetensi pustakawan yang mampu menjawab problematika sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. "Tunjuk satu perpustakaan sebagai laboratoriumnya, kemudian dari hasil uji kompetensi itu bisa dibuktikan di sana mampu atau tidak, dia mengimplementasikan ilmunya di sana," lanjutnya.
Ketua LSP Pustakawan Endang Ernawati mengatakan sampai dengan tahun 2020 sebanyak 1.711 pustakawan yang telah mengikuti sertifikasi, namun yang dinyatakan kompeten jumlahnya sebanyak 1.213 pustakawan. Dari jumlah tersebut menunjukkan pustakawan yang telah tersertifikasi baru 10,15 persen dari jumlah pustakawan di Indonesia sebanyak 11.948 orang. Dia menyebutkan Indonesia masih membutuhkan lebih banyak pustakawan yang kompeten agar pengelolaan perpustakaan lebih optimal.
Dijelaskan, sertifikasi pustakawan melalui serangkaian proses kompetensi kerja yakni sikap, pengetahuan, dan keahlian. "Bagi yang belum dinyatakan kompeten masih diberi kesempatan untuk bisa mengikuti komptensi uji kompetensi sampai dua kali. Jumlah yang masih rendah ini menjadi tantangan kita," jelasnya.
Selain itu, lanjut Endang, masih banyaknya pustakawan yang tidak sadar terhadap perubahan lingkungan dan masih berpikir pragmatis. "Dengan sertifikasi ini agar lebih meyakinkan kepada pemustaka dan perpustakaan di mana dia bekerja, bahwa dirinya kompeten dalam bekerja," lanjutnya.
Sementara itu, Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Kunjung Masehat mengatakan, sertifikat kompetensi merupakan produk hukum yang menjadi legitimasi terhadap capaian kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan tertentu, termasuk profesi pustakawan.
Kunjung mengajak para pustakawan untuk melakukan sertifikasi karena sertifikasi penting sebagai pengakuan di tingkat internasional maupun untuk penyetaraan pengakuan di regional.
"Pustakawan tidak hanya sekadar memanage koleksi tetapi bagaimana pustakawan juga menjadi pelaku transfer pengetahuan kepada masyarakat dalam pengembangan SDM di masa mendatang," tutupnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Ahmad Kemal

Perpustakaan Nasional RI Dorong Pustakawan Ikuti Sertifikasi Kompetensi

20 Buku Hasil Karya Penulis Inkubator Literasi Diluncurkan

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Naskah Nusantara adalah dokumen tertulis yang menjadi khasanah karya budaya bangsa Indonesia. Kekayaan naskah Nusantara melimpah, dan tersebar di hampir seluruh kepulauan di Indonesia. Sepanjang perjalanan sejarah bangsa, kumpulan naskah Nusantara merupakan bagian sumber inspirasi para pendiri bangsa. Pancasila sendiri disusun berdasarkan konsensus yang dilandasi oleh sumber pengetahuan yangÂ  berasal dari naskah Nusantara. Bahkan, semboyan â€œBhinneka Tunggal Ikaâ€Â  tergaliÂ  dari naskah Jawa Kuno yang berjudul Sutasoma.
Naskah-naskah Nusantara bukan hanya mengandung kisah-kisah sastra, tapi melingkupi dihampir semua bidang kehidupan manusia. Kearifan-kearifan lokal sepertiÂ  nilai-nilaiÂ  toleransiÂ  danÂ  akulturasiÂ  tertuangÂ  dalam naskah-naskah keagamaan telah dipraktekkan dan diaktualisasikan masyarakat Indonesia sejak masa lalu, dan perlu terus- menerusÂ  disosialisasikan.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menjelaskan bahwa esensi perpustakaan adalah kemampuannya untuk mengeksplorasi, mendiseminasikan dan menyajikan tentang sejarah perjalanan sebuah peradaban yang direkam dalam berbagai medium yang disebut manuskrip. "Dunia ini memang sangat gelap tanpa sejarah dan manuskrip itu sendiri adalah warna warni dan corak daripada sejarah itu sendiri. Perpustakaan Nasional diakuinya memiliki koleksi naskah dari abad ke-5 dan masih terawat hingga kini,â€ imbuhnya saat membuka pagelaran Festival Naskah Nusantara IV di Jakarta, Senin, (17/9).
Ketua Masyarakat Pernaskahan Nusantara (Manassa) Munawar Holil menyampaikan Manassa memiliki cita-cita suatu saat nanti akan ada banyak orang yang menaruh perhatian pada naskah sebagai salah satu tinggalan budaya nenek moyang bangsa Indonesia yang berisi banyak aspek kehidupan yang bukan saja penting pada masa lalu tapi untuk masa kini dan masa depan.
Ia pun membagi pengalamannya kalaÂ  mengikuti konferensi di Malaysia. "Mereka sudah jauh melakukan penelitian tentang pengobatan di dalam manuskrip, padahal penyelenggara sama sekali tidak mengerti tentang manuskrip. Para ahli pengobatan mengatakan banyak sumber-sumber lisan dan tulisan di nusantara yang bisa digali tanpa harus mengacu ke barat," terang Munawar.
Sinergi Perpusnas dengan Manassa sepanjang Festival Naskah Nusantara digelar tidak hanya menyelenggarakan seminar tetapi juga mengintegrasikan dengan kegiatan lainnya seperti pameran naskah dan lokakarya sehingga generasi muda dapat menyebarluaskan melalui media sosial milik mereka.
Memang, sebagian naskah yang ada masih memerlukan penelitian lebih lanjut oleh para filolog seiring dinamika perkembangan ilmu pengetahuan. Â Pengkajian naskah bersifat interdisipliner dan melibatkan berbagai ahli dan stakeholder, sehingga dampak dari hasil penelitian itu dapat lebih diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia masa kini.
Festival Naskah Nusantara IV mengusung tema â€œRelevansi, Kontekstualisasi, dan Aktualisasi Nilai-nilai Kearifan dalam Naskah Nusantara Menuju Indonesia Majuâ€, dan berlangsung selama sepekan (17-22 September). Setiap hari masyarakat disuguhkan oleh berbagai seminar internasional dengan tema-tema, antara lain menyoal pendidikan berkarakter menuju revolusi mental, aktualisasi hukum adat, nilai-nilai luhur keagamaan, dan jatidiri bahari Indonesia.
Festival Naskah Nusantara IV menampilkan 17 pembicara lintas disiplin dari dalam dan luar negeri sertaÂ stakeholder terkait,Â antara lain praktisi pendidikan Arief Rahman, pakar hukum tata negara Jimly Asshiddique, Yudi Latief, Lukman Hakim Saifuddin, Susi Pudjiastuti, sejumlah akademisi, filolog, dan sejarawan. Â "Melalui kegiatan ini, kami berharap naskah nusantara semakin mendapatkan perhatian serius dari berbagai kalangan, baik pemerintah, akademisi, swasta dan masyarakat luas," jelas Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas Ofy Sofiana.
Selain diisi dengan seminar internasional, semarak Festival Naskah Nusantara juga diramaikan dengan pameran naskah nusantara yang menampilkan naskah-naskah kuno koleksi Perpusnas, lokakarya terkait tradisi pernaskahan nusantara, pembuatan topeng kayu, pembuatan/penulisan aksara di media lontar dan kertas daluang, pembuatan wayang panji dari kayu, perawatan naskah melalui digitalisasi, bazaar buku, lomba foto, hiburan musik tradisional, seperti tembang Macapat, kecapi suling, karinding, keroncong, dan pop modern.
Â 
Reportase : Arwan Subakti / Hartoyo Darmawan

Festival Naskah Nusantara IV : Relevansi, Kontekstualisasi, dan Aktualisasi Nilai-nilai Kearifan dalam Naskah Nusantara  Â 

Salemba, Jakarta-Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Nurhadisaputra menegaskan kembali pentingnya tugas dan tanggung jawab Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam apel pagi, Senin (3/6/2024).
Dalam amanatnya, dia mengingatkan kembali mengenai tugas dan tanggung jawab ASN sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 5 Tahun 2014.
Tiga tugas utama tersebut, diantaranya melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Dari tiga tugas tersebut, dapat disimpulkan bahwa tugas kita sebagai ASN berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Ini menjadi tolak ukur keberhasilan kita, baik secara pribadi maupun sebagai lembaga," tegasnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa setiap ASN harus memiliki kontribusi nyata bagi unit kerja mereka. Pemahaman akan tugas dan kewajiban masing-masing sangat penting.&nbsp;
"Fungsi pelayanan masyarakat tidak hanya melekat pada unit kerja pelayanan, tetapi juga pada seluruh unit kerja lainnya, meskipun dalam proses bisnisnya tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat," tambahnya.
Sebagai instansi pembina perpustakaan, lanjutnya,&nbsp; Perpusnas harus mampu memberikan pelayanan terbaik. "Kita adalah contoh bagi layanan perpustakaan lainnya dan menjadi tolak ukur bagaimana perpustakaan memberikan pelayanan kepada masyarakat," lanjutnya.
Dikatakan, peran sebagai instansi pembina juga melekat erat kepada seluruh unit kerja, yang berarti seluruh pegawai harus memberikan pembinaan kepada perpustakaan di seluruh Indonesia.
Dia juga mengingatkan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari kemampuan memberikan pelayanan yang baik, tetapi juga dari kemampuan mendorong perbaikan dan peningkatan mutu perpustakaan di seluruh Indonesia.&nbsp;
"Perpustakaan merupakan hak yang wajib dipenuhi negara kepada masyarakat. Namun, banyak pihak yang tidak memahami peran penting perpustakaan," ujarnya.
Dia mengajak semua ASN di lingkungan Perpusnas untuk bersinergi dan bergandengan tangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. "Seberat apapun beban yang kita pikul akan ringan jika kita lakukan bersama," pungkasnya.
&nbsp;
Reporter: Wara Merdeka

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Good Leadership, Ciptakan Pelayanan Publik Berkualitas

Kepala Perpusnas Apresiasi Pemkab Toba Samosir Bangun Gedung Baru Dinas Perpustakaan

Perpustakaan Nasional RI Dorong Pustakawan Ikuti Sertifikasi Kompetensi

20 Buku Hasil Karya Penulis Inkubator Literasi Diluncurkan

Festival Naskah Nusantara IV : Relevansi, Kontekstualisasi, dan Aktualisasi Nilai-nilai Kearifan dalam Naskah Nusantara Â

ASN Perpusnas Harus Utamakan Pelayanan Masyarakat