Salemba, Jakartaâ€”Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengamanatkan setiap lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menyelenggarakan sistem pengendalian intern secara menyeluruh dan terus menerus demi tercapainya tujuan organisasi secara efisien dan efektif.
Penilaian risiko merupakan salah satu unsur sistem pengendalian intern pemerintah yang dapat membantu memetakan, mengukur, mengantisipasi, dan menangani risiko yang akan menghambat atau bahkan mungkin menggagalkan tercapainya tujuan organisasi.
Oleh karena itu, Perpustakaan Nasional sebagai salah satu lembaga pemerintah merasa perlu menerapkan manajemen risiko dalam mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan efisiensi, reputasi, dan kepercayaan dari pemangku kepentingan.
Pada tahun 2020 Perpustakaan Nasional bekerja sama dengan konsultan Proxis melakukan kajian manajemen risiko Perpustakaan Nasional. Maksud kajian tersebut adalah untuk melakukan identifikasi risiko, evaluasi, dan pengukuran risiko serta pengelolaan risiko. Hasil dari kajian tersebut dipaparkan di hadapan pejabat dan seluruh pegawai Perpustakaan Nasional melalui fasilitas Zoom meeting pada Rabu (11/11).
Menanggapi paparan hasil kajian manajemen risiko tersebut, Kepala Perpustakaan Nasional Syarif Bando menyampaikan terima kasihnya atas kerja keras konsultan yang telah berhasil mengindentifikasi risiko yang ada di setiap unit kerja Perpustakaan Nasional. â€œKajian ini betul-betul menjadi acuan bagi saya dan jajaran saya untuk memperbaiki keadaan yang belum baik,â€ ujar Syarif Bando.
Kajian manajemen risiko tersebut dilaksanakan berdasarkan standar internasional ISO 31000:2018 yang memiliki tiga kompenen utama, yaitu prinsip, kerangka, dan proses. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dibagi menjadi empat fase, yaitu persiapan, survei, analisis, dan pelaporan. Total risiko dari hasil wawancara dan kajian dokumen terhadap 17 unit kerja eselon 2 ditemukan sebanyak 406 risiko, dengan rincian: Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan 63 risiko, Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan 56 risiko, Pusat Preservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan 20 risiko, Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara 20 risiko, DIrektorat Standarisasi dan Akreditasi 13 risiko, Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus 9 risiko, Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi 9 risiko, Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca 11 risiko, Inspektorat 39 risiko, Biro Perencanaan dan Keuangan 18 risiko, Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat 25 risiko, Biro SDM dan Umum 23, Pusat Pembinaan Pustakawan 18 risiko, Pusat Pendidikan dan Pelatihan 16 risiko, Pusat Data dan Informasi 18 risiko, UPT Perpustakaan Bung Karno 16 risiko, dan UPT Perpustakaan Bung Hatta 32 risiko.
Hasil dari kajian tersebut menjadi dasar untuk penyusunan grand design manajemen risiko di Perpustakaan Nasional tahun 2020-2024 dan menyusun pedoman manajemen risiko.
Â 
Reporter: Eka Cahyani
Fotografer: Arwan Subakti

Kajian Manajemen Risiko Jadi Acuan untuk Perbaikan 

Jakartaâ€”Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan kemampuan literasi harus dimiliki setiap individu. Pasalnya, kemampuan literasi merupakan kemampuan mendasar yang dapat menjadi pijakan bagi seseorang untuk menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain.Â 
Dengan kemampuan literasi seperti membaca, menulis serta mengolah dan memahami informasi, maka seseorang bisa menyerap ilmu pengetahuan, bisa berkomunikasi secara tertulis, berpikir kritis, dan memiliki keahlian menyelesaikan masalah. Jika ingin memajukan peradaban Indonesia, maka harus memajukan budaya literasi.
â€œJika Raden Ajeng Kartini tidak memiliki kemampuan literasi, maka tidak akan ada buku Habis Gelap Terbitlah Terang yang berisikan surat-surat yang ditulis Raden Ajeng Kartini, yang isinya sudah menginspirasi banyak Kartini-Kartini lintas generasi masa kini,â€ jelasnya saat menjadi pembicara kunci dalam talkshow â€œPeran Kartini Masa Kini dalam Meningkatkan Budaya Literasiâ€ yang diselenggarakan Perpustakaan Nasional RI secara hybrid di Jakarta, pada Selasa (20/4/2021).
Ketua DPR mengajak para Kartini masa kini atau perempuan Indonesia untuk berperan aktif meningkatkan budaya literasi di dalam keluarga. Apalagi, perempuan memiliki peran yang sangat besar di dalam keluarga. Keluarga merupakan unit masyarakat terkecil, namun berperan besar dalam kemajuan sebuah bangsa.
Penanaman budaya literasi sejak dini di tingkat keluarga akan menumbuhkan budaya literasi yang kuat. Ketika budaya membaca di rumah menjadi sebuah kebiasaan, maka anak-anak terbiasa menjadikan buku atau bahan bacaan sebagai rujukan untuk mendapatkan informasi. Sama seperti budaya menulis, ujarnya, penanaman sejak dini akan membiasakan anak untuk menjelaskan pemikirannya melalui tulisan.
Dalam kondisi pandemi Covid-19, peran perempuan sebagai istri maupun ibu dalam sebuah keluarga, sangat dibutuhkan. Keluarga menjadi ruang lingkup utama dalam beraktivitas karena orang tua harus bekerja dari rumah sekaligus mendampingi anak mereka yang belajar atau kuliah dari rumah.
â€œDengan kondisi seperti ini peran perempuan sebagai istri maupun ibu dalam sebuah keluarga menjadi semakin penting. Sebagai pendidik bagi anak-anaknya termasuk dalam menumbuhkan budaya literasi. Penting juga bagi kita untuk meningkatkan literasi digital Indonesia, jika kita ingin bisa bersaing dengan negara-negara lain,â€ ujarnya.
Peran perempuan dalam meningkatkan budaya literasi memang penuh tantangan. Namun dia mendorong para perempuan Indonesia agar terus memainkan perannya sebagai ibu rumah tangga sekaligus bekerja. â€œSaya punya pengalaman pribadi sebagai perempuan yang juga harus bekerja dan sekaligus menjadi ibu rumah tangga. Namun saya yakin yang namanya perempuan pasti kreatif dan banyak idenya,â€ ungkapnya.
Soliditas para perempuan dibutuhkan untuk menciptakan budaya literasi tinggi. Dia meminta para Kartini masa kini untuk saling mendukung dan terus memberikan inspirasi agar menjadi energi besar bagi bangsa Indonesia, dalam meningkatkan budaya literasi.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Ketua DPR: Kartini Masa Kini Berperan Meningkatkan Budaya Literasi melalui Keluarga

Jakarta - Peran pustakawan semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Di tengah perkembangan dunia digital, pustakawan diminta untuk peduli terhadap kondisi sosial masyarakat. Pustakawan didesak untuk ambil bagian dalam menyajikan informasi dan referensi yang valid untuk menangkal informasi yang sesat atau hoaks.
Hal ini disampaikan Ketua Umum Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Dedi Junaedi saat pembukaan Seminar â€œPeran Pustakawan dalam Mobilisasi Pengetahuan untuk Masyarakatâ€ yang diselenggarakan Pengurus Daerah IPI DKI Jakarta, di Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta, pada Rabu (18/4).
Menurut Dedi, profesi pustakawan harus bisa mengembangkan keterampilan informasi literasi digital kepada masyarakat. Sehingga dengan demikian, setiap individu memiliki keterampilan literasi yakni kemampuan dalam mencari informasi, menemukan, mengevaluasi, membuat, memaparkan, hingga menyebarkan kembali informasi tersebut.
â€œDengan menerapkan ketrampilan literasi informasi yang baik, sangat diharapkan terciptanya masyarakat yang inovatif, mengetahui secara akurat informasi yang dibutuhkan, mengggunakan informasi terefektif atau mampu mengikuti perkembangan informasi dan teknologi, dan menyikapi perkembangan tersebut,â€ urai pustakawan ahli utama Perpusnas tersebut.
Hal ini diamini Ketua Dewan Pembina IPI Muhammad Syarif Bando. Menurut Syarif, pustakawan memiliki peran vital sebagai penggerak ilmu pengetahuan dan membentuk peta dunia. â€œBagaimana Tiongkok memiliki suatu konsep pengetahuan 220 tahun sebelum Masehi, bagaimana 3000 tahun Sebelum Masehi Mesopotamia, sudah berjaya dengan perpustakaannya,â€ jelasnya.
Karenanya, pustakawan diminta mengikuti ritme kondisi masyarakat yang terus bergerak mengikuti perkembangan dunia digital. Menurutnya, pustakawan harus mengubah perspektif dalam memandang profesinya dengan terus berperan aktif demi tercapainya mobilisasi pengetahuan. Dengan begitu, profesi pustakawan akan mendapat pengakuan di masyarakat.
â€œBagaimana pustakawan terbukti mengubah kehidupan masyarakat. Walaupun implementasi teknologi serbaguna yang sangat sederhana, tapi paling tidak itu harus mengubah. Yang akan dikedepankan perpustakaan, pustakawan adalah seberapa banyak masyarakat yang mengakui bahwa kehadiran pustakawan berguna. Tidak bisa lagi menghadirkan cataloger, klasifikasi, buku-buku berdebu lagi dilaminating, lagi dijilid,â€ tuturnya.
Melalui seminar ini, kompetensi dan kapasitas para pustakawan diharapkan semakin meningkat dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman dan menjadikannya sebagai peluang dalam mengembangkan profesi dan perpustakaan.
Seminar â€œProfesi Pustakawan dalam Komunitas Generasi Milenialâ€ diisi dengan pemaparan dari tiga narasumber yakni Lasmo Sudarmo dengan presentasi â€œE-mobile Library dan Peran Pustakawan untuk Mobilisasi Pengetahuan ke Generasi Milenial, Ismail Fahmi yang memaparkan â€œIndonesia One Search (IOS) dan Peran Pustakawan dalam Gerakan Open Access Pengetahuan Indonesiaâ€, dan Anton Lucanus dengan â€œNeliti, sebagai Data Base Pendukung Riset Kebijakan Indonesiaâ€.
Reportase: Hanna Meinita

Pustakawan Diminta Berperan Aktif Tangkal Isu Hoax

Jakarta - Seluruh anggota Komisi X DPR RI yang hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) memberikan apresiasi terhadap sepak terjang kinerja dan capaian prestasi yang diraih oleh Perpusnas.
Pasalnya, Pagu Anggaran Tahun 2022 Perpusnas sebesar Rp. 660.304.500.000 mampu diserap sebanyak 98,22% atau Rp. 648.546.192.548. Selain itu, berbagai prestasi juga diraih diantaranya mempertahankan opini laporan keuangan WTP dari BPK, nilai RB naik, nilai SAKIP naik, dan lainnya.
Demikian disampaikan oleh Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando saat memaparkan salindia pada kegiatan RDP dengan agenda Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2022, di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Rabu (30/8/2023).
Kolaborasi Siasat Anggaran Minim Perpusnas
Kegiatan RDP yang digelar keesokan harinya yakni Kamis (31/8/2023) menetapkan bahwa Komisi X DPR RI menyetujui alokasi anggaran sementara Perpusnas pada RAPBN TA 2024 sebesar Rp. 721.194.774.000.
Meskipun ada sedikit peningkatan anggaran, namun jumlah tersebut masih terbatas untuk melakukan upaya pengembangan perpustakaan di daerah. Hal tersebut pula yang mengakibatkan kondisi perpustakaan maupun program serta layanan di banyak daerah masih sangat minim.
&ldquo;Benar ada penambahan pagu namun perlu dilaporkan kebutuhan masyarakat atas perpustakaan sangat meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Terlebih program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) dapat dimanfaatkan untuk mengurangi angka pengangguran,&rdquo; jelas Kepala Perpusnas.
Legislator dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Vanda Sarundajang menyampaikan bahwa rendahnya tingkat literasi pada generasi muda, tidak hanya menjadi tanggung jawab Perpusnas, akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama seperti kementerian atau lembaga (k/l) lain, pemerintah daerah, komunitas, dan masyarakat.
&ldquo;Masukan dari saya, mungkin bisa secara berkala dikirimkan surat imbauan untuk lebih memperhatikan perpustakaan di wilayah mereka masing-masing,&rdquo; ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Muhammad Kadafi mengatakan terobosan-terobosan baru di bidang perpustakaan dan literasi dapat terwujud apabila berkolaborasi dengan k/l lain karena sebenarnya mereka juga memiliki kepedulian luar biasa dalam penciptaan generasi muda unggul.
&ldquo;Terobosan baru perlu dilakukan dengan kolaborasi bersama k/l lain seperti Kemenparekraf, Kemenpora, dan Kemendikbud karena mereka punya concern luar biasa dalam pengembangan generasi muda. Harapannya mampu mendorong percepatan budaya literasi di Masyarakat,&rdquo; katanya.
Terkait kolaborasi, Kepala Perpusnas menerangkan Perpusnas telah berupaya semaksimal mungkin baik untuk pelaksanaan kegiatan di pusat maupun di daerah. Akan tetapi, untuk berkolaborasi dengan Kemenparekraf, Kemenpora, dan Kemendikbud, menurutnya Komisi X DPR RI perlu membuatkan kebijakan tertulis agar k/l memberikan dukungan kepada Perpusnas. &nbsp;
&ldquo;Upaya melakukan kolaborasi sudah maksimal dilakukan, bahkan kegiatan Perpusnas di daerah sudah melibatkan semua komponen. Namun untuk berkolaborasi dengan Kemenparekraf, Kemenpora, dan Kemendikbud, bukan bermaksud tidak mengikuti tapi memang tidak dimungkinkan, kecuali apabila ada kebijakan untuk membantu Perpusnas dari Komisi X DPR RI,&rdquo; pungkasnya.
Di luar minimnya anggaran yang dimiliki Perpusnas, seluruh anggota Komisi X DPR RI sependapat bahwa Perpusnas telah berhasil menjalankan tugas dan fungsinya dengan sangat baik. Itu tercermin dari pernyataan beberapa legislator yang hadir.
Legislator dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Andreas Hugo Pareira mengapresiasi Perpusnas karena setiap tahun perencanaan penggunaan anggaran selalu disampaikan secara detil. 
&ldquo;Sudah disaksikan, dirasakan, dan dialami bagaimana pengembangan perpustakaan di daerah sangat membantu untuk meningkatkan minat baca dan indeks literasi masyarakat,&rdquo; ungkapnya.
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni juga mengapresiasi karena Perpusnas berhasil mengelola anggaran yang sangat terbatas menjadi hasil kerja nyata dan luar biasa.
&ldquo;Apresiasi kami berikan karena dengan anggaran yang sangat terbatas Perpusnas mampu terus bergerak dan berjuang untuk masyarakat. Tentunya, kami juga berharap agar sosialisasi mengenai literasi terus dilanjutkan,&rdquo; harapnya.
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Ahmad Kemal Nasution/Andri Tri Kurnia

Perpusnas Banjir Pujian dari Komisi X DPR RI

Makassar, Gowa--Perpustakaan dinilai sebagai ikon penting dalam institusi pendidikan. Keberadaannya dapat mendorong kegemaran membaca di kalangan mahasiswa.
Demikian disampaikan Wakil Rektor I Bidang Akademik Pengembangan Lembaga Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Kamaludin Abunawas dalam Talkshow Duta Baca Indonesia yang diselenggarakan secara hibrida pada Rabu (25/10/2023).
"Dalam sebuah perguruan tinggi, keberadaan perpustakaan menjadi penting sebagai salah satu ikon dari institusi pendidikan," ungkapnya.
Wakil Rektor menekankan bahwa membaca adalah gerbang menuju gerbang pengetahuan. Ia menyadari bahwa saat ini, informasi bisa kita dapatkan melalui gawai namun dia mendorong mahasiswa mahasiswa untuk tetap membaca buku fisik.
"Kegemaran membaca tidak hanya penting di perguruan tinggi, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Perpustakaan adalah tempat yang sangat penting untuk menggali pengetahuan," tegasnya.
Lebih lanjut dia mengingatkan pentingnya perpustakaan dalam berbagai lapisan masyarakat, termasuk di sekolah, tempat ibadah, dan lembaga pendidikan. Peran perpustakaan dalam mempromosikan literasi sangat vital. Menurutnya, perpustakaan harus mengikuti perkembangan teknologi dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada mahasiswa.
"Kita harus bergerak dari sistem manual ke sistem yang lebih canggih. Perpustakaan harus lebih ramah pengguna dan tidak hanya tentang peminjaman buku. Denda terlambat harus dikurangi atau bahkan dihapuskan agar mahasiswa merasa nyaman datang ke perpustakaan," tambahnya.
Wakil Rektor juga mengajak semua pihak, terutama dosen dan mahasiswa, untuk meningkatkan minat membaca dan menggunakannya sebagai alat untuk mencapai kesuksesan. "Saya harap UIN Alauddin akan terus menjadi pusat pengetahuan dan literasi yang unggul," harapnya.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Adin Bondar mengungkapkan bahwa upaya untuk membangun budaya literasi dan kegemaran membaca di masyarakat Indonesia telah menjadi prioritas nasional.
Dalam RPJMN 2020-2024, lanjutnya, Presiden Joko Widodo telah memberikan dukungan yang kuat untuk inisiatif ini melalui legislasi yang mendorong pentingnya literasi dalam pembangunan sumber daya manusia. Tujuan utama adalah menciptakan masyarakat yang berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkarakter.
"Perpustakaan memiliki peran kunci dalam upaya ini, sebagai pelopor dan guru yang membentuk budaya baru dalam kebiasaan membaca," lanjutnya.
Deputi menegaskan bahwa literasi bukanlah pilihan, tetapi keharusan. Upaya pembangunan literasi harus fokus pada pengembangan kegemaran membaca, pengembangan perbukuan, dan penguatan konten literasi.
Dijelaskan, Perpusnas memiliki berbagai cara inovatif untuk mempromosikan literasi, seperti menghadirkan Duta Baca Indonesia, duta baca daerah, bunda literasi, hingga pegiat literasi. "Mereka menjadi relawan dalam upaya membantu masyarakat memiliki kesadaran yang kuat terhadap kegemaran membaca," jelasnya.
Selain itu, lanjutnya, perpustakaan terus mengembangkan layanan inklusif, menyediakan fasilitas modern di setiap kabupaten dan kota, serta menggali potensi kearifan lokal. "Ini termasuk pelatihan untuk meningkatkan keterampilan hidup masyarakat, yang membantu mereka menjadi lebih produktif. Program ini dinamakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial," terangnya.
Sementara itu, Duta Baca Indonesia Hery Hendrayana Haris membagikan kisah inspiratifnya. Bahwa dengan ketekunan dan kebiasaan membaca membawa pria yang dikenal dengan nama Gol A Gong ini dapat mencapai kesuksesan.
Kisah Gol A Gong dimulai ketika dia masih berusia 8 tahun. Kecelakaan tragis mengakibatkan tangan kanannya harus diamputasi, dan inilah titik awal dari perjalanan hidupnya yang penuh perjuangan. "Pada saat itu, banyak orang di sekitarnya mulai khawatir tentang masa depannya sebagai individu difabel," tuturnya.
Namun, orang tua Gol A Gong memberikan solusi yang sederhana tapi efektif. Setiap pagi setelah ibadah subuh, dia diharuskan untuk berjogging di alun-alun kota. "Aktivitas ini menarik perhatian masyarakat setempat yang melihatnya berlari dengan satu tangan. Lama kelamaan, masyarakat terbiasa dengan keberadaannya dan menghormati tekadnya," lanjutnya.
Setelah pulang dari sekolah, ia diwajibkan untuk membaca buku.&nbsp; Ayahnya berkata, "Baca, dan kamu akan lupa bahwa kamu memiliki kekurangan." Selain membaca, olahraga juga menjadi bagian penting dari rutinitasnya. Ini membantu memperkuat fisik dan mentalnya.
Tak ketinggalan, mendengarkan dongeng dari ibunya menjadi momen yang istimewa. Ini membantu membentuk karakternya yang lembut dan memiliki kepekaan terhadap perasaan orang lain. "Semua kebiasaan ini, yang disebutnya sebagai literasi keluarga, membentuk dasar perjalanan hidupnya yang luar biasa," ungkapnya.
Melalui kebiasaan membaca, lanjutnya, dia melanjutkan pendidikannya di Fakultas Sastra Unpad, menulis 126 buku, dan bahkan bekerja sebagai wartawan. Selain itu, Gol A Gong juga mencapai prestasi sebagai atlet bulu tangkis, meraih 5 emas di Paralimpiade. "Dengan pengalaman ini membuktikan bahwa tidak ada batasan yang tidak dapat diatasi jika kita memiliki semangat dan tekad yang kuat," pungkasnya.
Reporter: Wara Merdeka
Dokumentasi: Andri TK/Ahmad Kemal

Perpustakaan sebagai Ikon Penting Institusi Pendidikan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Pekanbaru mengunjungi Perpustakaan Nasional RI dalam rangka berkonsultasi tentang rancangan peraturan daerah (Raperda) perpustakaan. Dalam pertemuan ini, Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Jhon Romi Sinaga Bersama anggota pansus dan Dinas Perpustakaan Kota Pekanbaru diterima Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando.
Jhon Romi menyatakan, pansus meminta masukan agar bisa menyusun aturan yang sesuai dengan program nasional, di antaranya mengenai pembiayaaan dan program gemar membaca. â€œMengenai pembiayaan apakah dari APBN atau APBD,â€ ujar Jhon di Ruang Rapat Pimpinan, Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta Pusat, pada Jumat (13/7).
Penanggung jawab Pansus Raperda Perpustakaan Sondia Warman menjelaskan, pihaknya memprioritaskan penyusunan raperda perpustakaan dalam agenda legislatif. Kehadiran perpustakaan dengan koleksi yang tepat, menurutnya, terkait dengan intelektualitas generasi muda.
Sementara itu, Muhammad Syarif menjelaskan ada tiga hal utama yang harus diperhatikan sebagai substansi raperda perpustakaan. Pertama, raperda harus menjamin bahwa seluruh adat istiadat, potensi budaya, dan sumber daya di Kota Pekanbaru, diwujudkan dalam bentuk buku. Muatan lokal harus ditulis dan dipastikan menjadi koleksi pustaka perpustakaan Kota Pekanbaru.
Kedua, perda harus menekankan bahwa membaca meningkatkan kualitas sumber daya manusia. â€œTanpa membaca maka menjadi hal yang mustahil bagi kita. Bahwa membaca adalah esensi pendidikan, karena selama ini parameter kita adalah ijazah,â€ urai Muhammad Syarif.
Agar perda menjadi produk hukum yang berkesinambungan, anggota pansus diminta membuat formula tentang literasi. Menurutnya, saat ini terjadi booming gerakan literasi, namun arahnya tidak jelas. â€œAda yang bilang membaca 15 menit sudah literasi, ada yang bilang gerakan orang tua mendongeng sudah masuk literasi. Perlu dirumuskan seperti apa formulanya,â€ jelasnya.
Ketiga, besaran dari anggaran perpustakaan sebaiknya dicantumkan di raperda. Muhammad Syarif juga meminta anggota DPRD Kota Pekanbaru melakukan pengawasan terkait dengan pengelolaan perpustakaan, yakni perpustakaan umum, khusus, sekolah, dan perguruan tinggi. â€œPasal 22 hingga pasal 25 UU Nomor 43 Tahun 2007 menyatakan kewenangan perpustakaan ada di perpustakaan. Jadi, kepala dinas berwenang untuk mengurus perpustakaan yang ada di Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, DPRD sangat menentukan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian, kiranya diberikan kewenangan penuh untuk mengelola perpustakaan, termasuk di sekolah. Karena ini adalah hal yang fundamental,â€ jelasnya.
Ketua Pansus Desi Susanti menyatakan mengapresiasi pertemuan ini dan pihaknya akan menelaan masukan dari Perpusnas. Kunjungan ini diakhiri dengan bertukar cendera mata dan foto bersama.
Reportase: Hanna Meinita
Â

Kepala Perpusnas RI Terima Pansus DPRD Kota Pekanbaru

<div class="news-post-desc-container clearfix animated fadeInUp visible" data-animation="fadeInUp">
Surakarta, Jawa Tengah&ndash;Perpustakaan Nasional RI kembali menyelenggarakan Festival Naskah Nusantara III bertempat di Auditorium Universitas Sebelas Maret Surakarta diselenggarakan pada hari Senin sampai Jumat (25-29/9). Hajatan kali ketiga tersebut di dalamnya diisi berbagai kegiatan yang terkait pernaskahan, yaitu pameran naskah dari berbagai lembaga dan individu, workshop, talk show dan seminar internasional pernaskahan nusantara. Adapun tujuan Festival Naskah Nusantara III adalah untuk mempromosikan, menggali, mengangkat dan mempertimbangkan persoalan-persoalan yang terkait dengan pembentukan identitas dan jati diri kebudayaan bangsa yang termaktub dalam berbagai naskah nusantara.
Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando menjelaskan acara Festival Naskah Nusantara merupakan suatu sarana untuk mengangkat bahwa betapa pentingnya naskah-naskah yang bangsa Indonesia miliki untuk dijadikan masukan dan rujukan kepada pemerintah dan masyarakat untuk mengambil kebijakan di masa yang akan datang. Syarif berharap untuk selanjutnya dapat mengundang para pakar atau praktisi di bidangnya yang terkait tentang naskah kuno untuk dapat dipelajari tentang bagaimana kearifan dan kebajikan bangsa Indonesia yang sudah terpelihara sejak dahulu. Namun Syarif juga menerangkan di Indonesia masih kekurangan para ahli yang dapat membaca naskah-naskah kuno tersebut.
Reportase: Arwan Subakti
</div>
<div class="related-photos">&nbsp;</div>

Berita

Festival Naskah Nusantara III: Naskah Kuno Sebagai Sumber Ilmu Pengetahuan dan Peradaban Nusantara