Bangka Belitung - Di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, budaya literasi harus semakin digencarkan guna meningkatkan kembali perekonomi masyarakat.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando, memaparkan bahwa literasi mampu menciptakan manusia unggul yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan produk berupa barang dan jasa berkualitas. Hasil produktivitas tersebut berfungsi guna meningkatkan devisa negara serta mewakili negara dalam persaingan global.
â€œDi kalangan masyarakat Indonesia, literasi sudah bagus tapi arahnya belum satu visi terutama dengan RPJMN 2020-2024 yang titik tolaknya adalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM),â€ ujar Syarif Bando pada webinar dengan tema â€œBangkit dari Pandemi dengan Literasi melalui Strategi Penguatan Literasi Informasi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakatâ€ yang diselenggarakan secara virtual, Rabu (17/11/2021).
Lebih lanjut, Syarif Bando mengatakan literasi berfungsi untuk mengukur tingkat intelegensi seseorang. Intelegensi bisa meningkat dengan membaca. Guna menunjang kebutuhan masyarakat akan bahan bacaan berkualitas di masa pandemi saat ini, perpustakaan wajib memanfaatkan internet dalam berinovasi.
â€œBangku terakhir bagi setiap orang yang tidak sekolah adalah perpustakaan. Jantung pendidikan adalah perpustakaan,â€ ucapnya.
Menanggapi hal tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Muhammad Soleh, sependapat bahwa perpustakaan berperan besar dalam peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu agar layanan perpustakaan di Kepulauan Bangka Belitung dapat tetap berkontribusi di Era New Normal, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan.
â€œTiga hal penting yang harus diperhatikan untuk pelaksanaan kegiatan perpustakaan di Era New Normal yaitu layanan sirkulasi perpustakaan, penggunaan akses digital, dan inovasi pelaksanaan kegiatan di perpustakaan secara virtual dan on site,â€ jelas Soleh.
Soleh menambahkan bahwa perpustakaan di Kepulauan Bangka Belitung juga menumbuhkan mitra dan dukungan dari berbagai pihak untuk mengembangkan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
Ketua Komisi I DPRD Kepulauan Bangka Belitung, Heliyana, menjelaskan bahwa Komisi I DPRD Kepulauan Bangka Belitung sebagai mitra dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Bangka Belitung berperan penting untuk mendorong pemerintah dalam hal menguatkan seluruh program yang berhubungan dengan peningkatan literasi.Â  Â Â 
â€œAdapun dukungan yang diberikan oleh Komisi I DPRD Bangka Belitung diantaranya mendorong pembangunan perpustakaan, mengajak seluruh pihak untuk bersinergi, meminta agar fungsi layanan diperbanyak, mendorong budaya literasi, melakukan pengaawasan terhadap kinerja pemerintah untuk penguatan literasi, dan bersama melakukan pengembangan dan pembinaan,â€ papar Heliyana.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Bangka Belitung, Andri Nurtito, menyampaikan bahwa situasi pandemi Covid-19 di Bangka Belitung sudah berada di level 2 dengan angka kasus positif Covid-19 sudah berada di bawah 10 kasus. Meskipun jumlahnya sudah menurun namun penerapan protokol kesehatan harus tetap diberlakukan.
Baginya, kata kunci untuk melawan pandemi Covid-19 adalah masyarakat yang berdaya melalui literasi kepustakaan. Sehingga mereka mampu mengetahui bagaimana terjadinya proses penularan hingga upaya untuk memoting rantai penularan.
â€œMencerdaskan masyarakat terhadap kegemaran membaca dalam konteks literasi penting dilakukan sehingga pandemi bisa diatasi dengan maksimal. Selain itu, informasi hoax terkait informasi vaksin hingga jumlah kasus bisa ditangkal melalui budaya literasi,â€ ungkap Andri.
Sementara itu, Konsultan dari Pusat Layanan Usaha Terpadu Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Soâ€™ib Mansyur, mengungkapkan jumlah UKM yang dipasarkan melalui internet mengalami peningkatan. Menurut Soâ€™ib, pelaku usaha di Bangka Belitung memiliki prospek yang bagus pada bidang destinasi wisata dan kuliner. Mendukung hal itu, literasi informasi mengenai Online Single Submission (OSS) berbasiskan risiko usaha untuk pelaku usaha penting untuk diketahui.Â  Â Â 
â€œPerizinan usaha penting bagi pelaku usaha untuk menjadikan badan usaha mereka lebih kredibel dan membuat akses pemasarannya lebih luas. Mereka akan tertolong dengan adanya OSS yang mudah dan tidak berbayar,â€ pungkas Soâ€™ib.
Reporter: Basma Sartika

Masyarakat Berliterasi Pasti Berdaya Saing

Jakarta - Pada Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan dinyatakan bahwa perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga masing-masing. Tentunya seringkali hal ini hanya ditafsirkan secara sederhana, di mana perpustakaan ini memberikan pelayanan perpustakaan hanya kepada pejabat atau staf lembaga tersebut. Namun, sesungguhnya penafsiran layanan di lingkungan lembaga masing-masing dapat diartikan secara luas dengan mengikutsertakan semua pemangku kepentingan atau stakeholder lembaga induknya masing-masing, dengan demikian diharapkan keberadaan perpustakaan dapat menjadi bagian solusi masalah bagi semua lapisan masyarakat.
Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian, Kementerian Pertanian (Kementan) RI menyelenggarakan Seminar Nasional Perpustakaan 2021 dengan mengangkat tema â€œInovasi Mendukung Transformasi Perpustakaan Khusus Berbasis Inklusi Sosialâ€ di The Westin Jakarta pada Rabu (7/4/2021) bertujuan antara lain untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan peserta mengenai paradigma baru perpustakaan yang bertransformasi menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial, memperoleh arahan dan gambaran secara jelas mengenai tahapan pengembangan perpustakaan khusus berbasis inklusi sosial, mendiseminasi praktik baik (good practices) pengembangan perpustakaan berbasis inklusis sosial,
Salah satu misi Kementerian Pertanian (Kementan) RI adalah mewujudkan ketahanan pangan dan gizi bagi 270 jiwa juta jiwa masyarakat di Indonesia, hal ini dapat dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan juga pemanfaatan pangan sebagai pemenuhan konsumsi pangan dan gizi masyarakat yang tentunya menjadi target utama Kementan. Misi lain yang juga harus berjalan berdampingan dan seimbang dari Kementan adalah mewujudkan kesejahteraan petani.
Perpustakaan berbasis inklusi sosial telah dicanangkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional RI atau Bappenas pada tahun 2018. Program ini memandang perpustakaan sebagai subsistem sosial dalam kemasyarakatan sehingga layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah layanan perpustakaan dengan pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup dan juga kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan.
Disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementan, Momon Rusmono, misi utama Kementan dengan perpustakaan berbasis inklusi sosial memiliki keterkaitan yang erat. â€œDapat terlihat benang merah antara misi Kementerian Pertanian untuk pemberdayaan masyarakat petani dengan tujuan perpustakaan berbasis inklusi sosial yaitu tentang bagaimana kita meningkatkan hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila perpustakaan konvensional telah bertransformasi menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial,â€ ungkap Momon.
â€œDengan demikian apabila perpustakaan konvensional telah bertransformasi menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial maka perpustakaan tersebut akan dicirikan oleh adanya beberapa hal sebagai berikut diantaranya koleksi perpustakaan merupakan wahana rujukan informasi untuk mencari solusi permasalahan, perpustakaan merupakan fasilitator pengembangan potensi pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan bahan informasi yang relevan, perpustakaan menjadi market space atau tempat masyarakat mengembangkan potensi dirinya, perpustakaan harus memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam melayani masyarakat, pustakawan merupakan agen informasi yang menjembatani antara masyarakat dengan informasi yang dibutuhkan,â€ lanjutnya.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando, selaku keynote speaker pada kegiatan ini mengatakan bahwa disebutkan pertanian di Thailand dan Vietnam lebih unggul dari pertanian Indonesia dalam hal pemanfaatan lahan pertanian. Padahal seperti diketahui bersama, luas wilayah negara Vietnam jauh lebih kecil dibandingkan Indonesia. â€œVietnam dalam mengolah sumber daya alam contohnya singkong bisa menghasilkan berton-ton untuk pakan ternak ke Eropa sedangkan di Indonesia tidak seperti itu, padahal di Indonesia lebih banyak profesor, doktor dan master dalam bidang pertanian dibandingkan di Vietnam. Apa masalahnya? Semua profesor, doktor dan master di sini pintar, yang tidak pintar adalah petaninya,â€ jelasnya.
Lebih lanjut, Syarif Bando juga mengatakan bahwa bersadarkan data Bappenas hanya 10% penduduk Indonesia yang tembus perguruan tinggi, sedangkan sisanya yakni 90% terjun ke masyarakat hanya bermodalkan ijazah SD dan SMP. Menurutnya, mereka adalah lahan yang paling potensial untuk diedukasi mengenai perpustakaan, untuk itu paradigma perpustakaan harus diubah.
â€œKalau kita mau merubah bangsa ini, kita harus merubah paradigma perpustakaan yang ada di Indonesia. Pada abad ke-18, perpustakaan tugasnya adalah me-manage collection, lalu pada abad ke-19 teori ilmu perpustakaan yang tumbuh pesat adalah management of knowledge. Saat ini, teori yang relevan adalah transfer of knowledge, perpustakaan harus mampu men-transfer pengetahuan kepada stakeholdernya dalam hal ini petani. Dengan demikian, para petani dapat menggunakan ilmu yang didapat dan menjelma seperti penyuluh pertanian dalam mengolah lahan pertanian yang ada,â€ ujar Syarif Bando.
Menanggapi yang disampaikan, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas, Subandi Sardjoko, berpendapat bahwa sebenarnya perpustakaan berbasis inklusi sosial sudah dilakukan oleh Kementan dan yang perlu dilakukan lebih lanjut adalah mensinergikan sumber daya yang ada di kementerian. Dia pun berharap agar literasi bisa menjadi basis baik untuk penyuluh, petani, maupun masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Sehingga koleksi perpustakaan dan penyuluh bisa benar-benar membantu dalam pembangunan pedesaan.
â€œDi dalam visi Indonesia 2045 ini kita mempunyai cita-cita ingin agar manusia Indonesia menjadi manusia yang unggul dan berbudaya serta menguasai ilmu pengetahuan maupun teknologi, kemudian juga memiliki pembangunan yang merata dan inklusif jadi dapat dilakukan dan diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat dan juga ekonomi yang maju dan berkelanjutan dan menjadi negara yang demokratis yang kuat dan negara yang bersih. Ada empat pilar untuk mendukung cita-cita ini yaitu kita harus membangun manusia yang menguasai iptek, membangun ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan dan pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan,â€ ucap Subandi.
Reporter: Basma Sartika

Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Harus Bisa Mengawal Perkembangan Pengetahuan Petani Indonesia

Medan Merdeka Selatan, Jakarta--Perpustakaan Nasional (Perpusnas) mendorong sinergisitas dengan penyelenggara pendidikan formal untuk menciptakan pustakawan yang berkualitas. Pustakawan berkualitas diperlukan untuk dapat memberikan layanan dan pengelolaan perpustakaan yang prima bagi pemustaka.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengatakan, kondisi kebutuhan pustakawan tidak sebanding dengan jumlah lulusan dari jurusan ilmu perpustakaan. Dari jumlah perguruan tinggi yang memiliki Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi, yakni jenang Diploma 3 (D3) sebanyak 13 perguruan tinggi, dan jenjang sarjana (S1) hanya 33 perguruan tinggi.
â€œMaka ini yang menjadi tantangan kita kalau kita ingin menciptakan pustakawan profesional dalam jumlah yang memadai. Kalau kita lihat data tentang tenaga perpustakaan yang secara de facto, masih terbatas jumlah tenaga fungsional pustakawan di nusantara,â€ terangnya dalam Webinar Sinergitas Pendidikan Formal dan Non-Formal dalam Mewujudkan Pustakawan Berkualitas, Kamis (10/12).
Dikatakan, pengembangan kompetensi pustakawan sebagaimana sesuai dengan mandatori UU NO. 43 tahun 2007 tentang perpustakaan pasal 33 ayat 2 menyatakan bahwa Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan dilaksanakan melalui pendidikan formal dan non formal.
â€œInilah pentingnya melakukan sinergitas untuk merancang diklat untuk menjemput era digital teknologi saat ini. Karena tidak mungkin kami (Perpusnas) bisa merumuskan tanpa partisipasi dari perguruan tinggi untuk merancang silabus, karena kita juga perlu melakukan diklat untuk mempersiapkan pustakawan menghadapi perubahan dimana akan banyak pekerjaan-pekerjaan yang hilang,â€ katanya.
Dosen Ilmu Perpustakaan Unpad, Agus Rusmana mengatakan, dalam menjalankan tugasnya, seorang pustakawan harus ada sinergi penerapan antara teori yang diterima di perkuliahan dengan praktik di lapangan. Meski adanya anggapan jika teori tidak sama dengan praktek di lapangan, namun sebetulnya teori sangat mendukung dari beberapa kebaruan yang ada dan dapat menjadi solusi dari masalah yang berkembang.
â€œDengan penerapan teori dan praktek ketika bertugas, pekerjaan yang dilakukan oleh pustakawan dapat lebih dipertanggung jawabkan,â€ ungkapnya.
Sementara itu, Dosen Ilmu Perpustakaan dan Informasi UI, Luki Wijayanti mengatakan, tiap prodi Ilmu Perpustakaan di tiap perguruan tinggi memiliki keunikannya masing-masing. Sinergi harus dilaksanakan berdasarkan keunika tersebut, sehingga keunikan tersebut berkembang menjadi sebuah potensi yang dapat berkontribusi memperkuat sinergi.
â€œApa yang menjadi keunggulannya sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, menyusun kurikulum secara bersama sekaligus mekanisme pemetaan pada mata kuliah harus kita juga buat kajian kebutuhannya kemudian bagaimana penyelenggaraan program pelatihannya yang mungkin tidak masuk dalam kurikulum dan berkolaborasi dalam penyelenggaraan diklat,â€ jelasnya.
Syarif Bando menambahkan, per 1 Januari 2021 akan dimulai pembelajaran terbuka dengan kuota 1.000 orang tiap harinya, yang dapat digunakan oleh siapa saja. Untuk itu Perpusnas mengundang, orang-orang pintar di Indonesia dari dunia pendidikan formal maupun non formal untuk sharing ilmu dan pengalaman. â€œTermasuk para akademisi di bidang kepustakawanan kami mengundang untuk bisa memberikan ilmunya untuk masyarakat,â€ lanjutnya.
Reportase: Wara Merdeka

Perpusnas Lakukan Sinergisitas untuk Ciptakan Pustakawan Berkualitas

Jakarta- Upaya mengaktualisasikan makna nilai dan perjuangan sejarah Bangsa Indonesia dalam perjuangan di masa lampu dapat dilakukan dengan menggali isi yang terkandung dalam naskah kuno Nusantara.
Hal tersebut ditegaskan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando saat memberikan sambutan dalam webinar â€œMempertahanankan Indentitas Bangsa Melalui Koleksi Bersejarah dan Warisan Budayaâ€ yang digelar secara daring (31/8/2021). Menurutnya, Indonesia harus berbangga dengan nilai-nilai sejarah yang terkandung dalam naskah-naskah kuno koleksinya dan mampu mengaktualisasikan kedalam kehidupan saat ini.
Lebih lanjut Syarif menegaskan, naskah kuno juga bisa menjelaskan kepada masyarakat khususnya generasi muda kita bahwa Indonesia memiliki kejayaan yang pernah dicapai ribuan tahun sebelum kita terkumpul sebagai sebuah bangsa.
â€œKita ingin menghimbau dan mengharapkan sekali kepada para pustakawan betapa penting perjalanan sejarah ini diaktualisasikan dalam konteks kekinian. Apa yang kita bisa angkat dari perjuangan perjuangan para raja-raja di masa kejayaannyaâ€, ungkapnya.
Pustakawan sekaligus Suubkoordinator Perawatan dan Perbaikan Bahan Perpustakaan Terekam dan Naskah Kuno Perpusnas, Aris Riyadi menjelaskan dalam rangka pelestarian koleksi telah dilakukan Perpusnas dengan berbagai cara. Sebagai seorang konservator naskah, Aris menjelaskan banyak sekali bahan perpustakaan yang ada di Perpustakaan Nasional mulai dari kertas, karya rekam, dan naskah kuno yang memiliki karakter dan membutuhkan perlakuan yang berbeda-beda dalam upaya pelestariannya.
â€œSaya melihat sebuah fenomena bahwa memang banyak lembaga dalam dan luar negeri yang tertarik dengan konten warisan budaya kita. Sehingga program digitalisasi koleksi atau dokumen bersejarah atau dengan nilai budaya tinggi menjadi gencar dilakukan untuk mendapatkan informasinya. Namun sayangnya hal ini kadang-kadang tidak berimbang dengan sasaran fisik yang cenderung diabaikan,â€ terangnya.
Aris mengibaratkan naskah kuno seperti sebuah koin emas yang memiliki dua satu sisi berharga. Naskah kuno baik nilai fisiknya maupun nilai informasinya merupakan sebuah warisan budayanya yang sama- sama penting.
Dalam kegiatan ini Perpusnas juga menghadirkan dua Peneliti Naskah Koleksi Indonesiana dari Staat Bibliotek zu Berlin, Jerman Yonnes Dehghani dan Thoralf Hanstein. Di jerman menurut Yonnes saat ini ada lebih dari 20 institusi di jerman yang memiliki koleksi manuskrip oriental dan Asia yang di dalamnya termasuk naskah kuno yang berasal dari Indonesia.
â€œJika seorang peneliti ingin menemukan beberapa naskah kuno, hal tersebut membuat mereka sulit menemukan naskah-naskah yang mereka cari,â€ paparnya. Naskah Nusantara Indonesia yang ada di Jerman nantinya akan tergabung dalam sebuah katalog gabungan atau terpadu yang disebut Union Calaloge yang tersaji dalam bentuk portal.
Di sisi lain Thoralf Hanstein menyebutkan bahwa secara keseluruhan koleksi naskah nusantara di Staat Bibliotek zu Berlin kini memuat hampir 700 objek. Sepertiganya sudah di digitalisasi dan dilayankan secara online dalam kualitas gambar tinggi secara gratis baik untuk kepentingan pribadi, ilmiah, maupun bisnis.
â€œProses katalogisasi Naskah Nusantara di seluruh Jerman menurut saya sebenarnya sangat penting sekali. Karena ternyata banyak sekali koleksi-koleksi kecil yang tersembunyi dalam arsip daerah yang eksistensinya tidak diketahui sebelumnya,â€ pungkasnya.
Hal ini menurut Thoralf merupakan sesuatu yang sangat mungkin terjadi mengingat banyak rakyat Jerman bekerja di Indonesia pada zaman kolonialisasi Belanda dan kemudian kembali dengan membawa naskah yang disimpan sebagai koleksi pribadi maupun arsip daerah.
Reporter: Eka Purniawati

Aktualisasi Nilai Perjuangan Bangsa Melalui Naskah Kuno Nusantara

Jakarta- Perpustakaan Nasional (Perpusnas) berkewajiban memberi motivasi atau stimulus bagi pengembangan perpustakaan daerah. Salah satunya perpustakaan di Provinsi Kalimantan Selatan.
Perpusnas sebagai instansi pembina perpustakaan di Indonesia memberikan stimulus dalam berbagai bentuk dukungan dan bantuan. Misalnya saja dalam bentuk kebijakan yang berupa peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan perpustakaan. Ada juga bantuan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang perpustakaan, mobil dan motor perpustakaan keliling, juga perlengkapan pojok baca digital.
â€œSetelah diberikan bantuan bantuan secara fisik untuk pembangunan perpustakaan di daerah, diharapkan daerah akan dapat melanjutnya secara mandiri melalui APBDâ€, ungkap Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Perpusnas, Upriyadi.
Lebih lanjut Upriyadi menyebutkan saat ini Perpusnas tengah menjalankan program prioritas nasional dalam upaya pembangunan sumber daya manusia melalui program perpustakaan berbasis inklusi sosial di berbagai daerah. â€œMelalui program ini perpustakaan bukan hanya tempat mengelola koleksi tapi juga sebagai tempat berbagi pengetahuan dan keterampilan yang berguna dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat,â€ paparnya saat menerima kunjungan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, di Perpusnas Medan Merdekan Selatan, Senin (13/9/2021).
Namun, Upriyadi juga mengakui bahwa pelaksanaan program tersebut membutuhkan banyak dukungan di daerah. Dirinya meminta tidak hanya pemerintah, tapi juga dari sisi legislatif dapat terus mendorong upaya tersebut yang diungkapkan
Wakil Ketua DPRD Prov. Kalimantan Selatan, M. Syarifuddin dalam kesempatan tersebut memberikan apresiasi atas perhatian Perpusnas terhadap daerahnya. Bantuan yang diberikan melalui DAK sejak tahun 2019 hingga 2020 kepada Prov. Kalimantan Selatan telah mencapai 41 Milyar.
Ditengah nilai penyerapan dana bantuan yang ternyata masih tergolong rendah diantara daerah lainnya, Syarifuddin mengatakan akan melakukan evaluasi dan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerahnya agar dapat melakukan perbaikan kinerja.
â€œKami akan terus mengawal agar stimulus yang telah diberikan dalam pengembangan perpustakaan di berbagai daerah di Prov. Kalimantan Selatan dapat berjalan secara berkelanjutan dan mandiri seperti harapan rekan di Perpusnas,â€ tuturnya.
Dalam pengajuan DAK, selain kekuatan fiskal suatu daerah, kinerja penyerapan anggaran DAK juga menjadi salah dasar penilaian dalam pemberian stimulus dan bantuan di tahun berikutnya. Maka penting untuk pemerintah dalam menjaga kinerja DAK di daerahnya.
Reporter: Eka Purniawati
Fotografer: Junaedi

Perpusnas Berikan Stimulus Pengembangan Perpustakaan Kepada Provinsi Kalimantan Selatan

Booklet Informasi Layanan (Penerima Bantuan)

<div class="news-post-desc-container clearfix animated fadeInUp visible" data-animation="fadeInUp">
Surakarta, Jawa Tengah&ndash;Perpustakaan Nasional RI kembali menyelenggarakan Festival Naskah Nusantara III bertempat di Auditorium Universitas Sebelas Maret Surakarta diselenggarakan pada hari Senin sampai Jumat (25-29/9). Hajatan kali ketiga tersebut di dalamnya diisi berbagai kegiatan yang terkait pernaskahan, yaitu pameran naskah dari berbagai lembaga dan individu, workshop, talk show dan seminar internasional pernaskahan nusantara. Adapun tujuan Festival Naskah Nusantara III adalah untuk mempromosikan, menggali, mengangkat dan mempertimbangkan persoalan-persoalan yang terkait dengan pembentukan identitas dan jati diri kebudayaan bangsa yang termaktub dalam berbagai naskah nusantara.
Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando menjelaskan acara Festival Naskah Nusantara merupakan suatu sarana untuk mengangkat bahwa betapa pentingnya naskah-naskah yang bangsa Indonesia miliki untuk dijadikan masukan dan rujukan kepada pemerintah dan masyarakat untuk mengambil kebijakan di masa yang akan datang. Syarif berharap untuk selanjutnya dapat mengundang para pakar atau praktisi di bidangnya yang terkait tentang naskah kuno untuk dapat dipelajari tentang bagaimana kearifan dan kebajikan bangsa Indonesia yang sudah terpelihara sejak dahulu. Namun Syarif juga menerangkan di Indonesia masih kekurangan para ahli yang dapat membaca naskah-naskah kuno tersebut.
Reportase: Arwan Subakti
</div>
<div class="related-photos">&nbsp;</div>

Berita

Festival Naskah Nusantara III: Naskah Kuno Sebagai Sumber Ilmu Pengetahuan dan Peradaban Nusantara