Jakarta- Kepala Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando bersama jajaran pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pratama, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas RI) menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen setiap pimpinan unit kerja dalam melaksanakan tugas sesuai indikator kinerja.
Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan yang dilakukan Perpusnas. Indikator kinerja tersebut harus selaras antar tingkatan unit kerja.
Kepala Perpusnas saat memberikan arahannya pada Kamis (20/01/2022) mengatakan bahwa penandatanganan perjanjian kinerja merupakan amanat peraturan perundang-undangan. Maka perlu disiapkan upaya sehingga dalam proses implementasinya bisa terealisasi dengan kinerja yang tinggi, mulai dari input, process, output, hingga outcome dan impact.
â€œPerjanjian kinerja adalah wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur. Kita adalah penerima amanat dari rakyat melalui negara. Maka dedikasi kita kepada rakyat harus dipupuk setinggi-tingginya,â€ imbaunya.
Menurut Syarif Bando, Â sudah bisa dibuktikan bahwa Â ASN di Perpusnas berkinerja. Namun dirinya menegaskan bahwa tugas sebagai pejabat negara adalah sebagai quality control agar organisasi berjalan ke arah tujuan yang benar dan cepat.
â€œJadi ada harus komando dari pimpinan. Agar kesatuan energi kita bisa mempercepat tercapainya tujuan. Karena itu perlu modal kemampuan teknis dan lapangan dan mendengar untuk mendapatkan alternatif pemecahan masalah menuju arah pencapaian,â€ tuturnya.
Lebih lanjut Syarif Bando menyampaikan perlu komitmen yang kuat, bukan sekedar kumpulan janji kinerja yang ditandatangani. Tapi harus menjadi awal sebuah kerja yang tuntas dan ikhlas, yang betul-betul menjadi ketetapan hati, dan benar-benar direalisasikan dengan baik di tahun anggaran 2022.
Indikator kinerja juga memerlukan evaluasi dan pelaporan kinerja. Pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.
Selain itu, pelaporan kinerja dilakukan dalam rangka memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi amanat, juga upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Perpusnas untuk meningkatkan kinerjanya.
Pada Tahun 2021 masih ada target kinerja yang belum tercapai. Namun Syarif Bando berharap bahwa pada tahun 2022 pelaksanaannya akan semakin baik. Dengan begitu Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi semakin optimal.
Â 
Reporter: Eka Purniawati
Fotografer: Prakas Agrestian

Kepala Perpusnas: Perjanjian Kinerja Bentuk Komitmen Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab

Medan Merdeka Selatan, Jakarta-Gramedia Writers andÂ Readers Forum (GWRF) 2019 resmi dibuka hari ini, Jumat (1/8). Acara yang digelar kali kedua tersebut diselenggarakan di Perpustakaan Nasional. Sebanyak 45 penulis dihadirkan dalam event ini.Â 
Direktur Publikasi dan Edukasi Gramedia, Suwandi S. Brata, menyampaikan apresiasi kepada Perpusnas atas dukungan yang diberikan pada GRWF 2019. â€œTema besar yang diangkat dalam GRWF tahun ini adalah Literacy in Diversity,â€ jelasnya. Dengan tema ini, Suwandi berharap bahwa perbedaan yang menjadi keunikan bangsa Indonesia dapat memperkaya literasi masyarakatnya.
Indonesia dikenal sebagai salah negara dengan tingkat perbedaan suku, budaya, dan bahasa tertinggi di dunia. Badan Pusat Statistik pernah merilis data bahwa 1331 suku hidup di Indonesia, dan sebanyak 662 bahasa teridentifikasi menurut Badan Bahasa. Demi menjaga keragaman dan keutuhan, maka diperlukan tingat literasi yang baik.
Event yang diprakarsai Gramedia bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional adalah upaya kecil menjaga persatuan dalam keberagaman. Ajang ini merupakan forum tatap muka, interaksi, diskusi, dan sharing antara penulis dan pembaca. GWRF digelar selama tiga hari pada 2-4 Agustus di Perpusnas, dan menargetkan 3.000 peserta datang.
Sebanyak 45 penulis buku dan pemateri profesional dihadirkan untuk berbagi pengalaman dan sharing praktek nyata dunia keliterasian. Sederet penulis kenamaan, seperti Fiersa Besari, Ayu &amp; Ditto, Aan Masnyur, Sapardi Djoko Damono, Rintik Sedu, A. Fuadi, Budiman Sudjatmiko, Maman Suherman, Ayu Utami, dan lainnya. Taalkshow dan workshop dari tiap penulis mengusung ragam tema khas milenial, budaya dan sastra, hingga spiritualitas, tambah Suwandi.
Reportase : Eka Nia
Fotografer : Hartoyo Darmawan
Â

Gramedia Writers and Readers Forum 2019 : L

Bandar Lampung, Lampung--Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung masuk ke dalam tiga besar di wilayah Sumatera. Di tengah laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, justru pengembangan budaya baca di Lampung baru menggeliat. Dikukuhkannya Bunda Literasi Provinsi Lampung bisa jadiÂ role modelÂ atau alternatif cara membangkitkan semangat baca sehingga menjadi budaya.
Hal ini disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif BandoÂ  sebelum melantik istri Gubernur Lampung, Riana Sari Arinal sebagai Bunda Literasi Provinsi Lampung pada Safari Gerakan Nasional Pembudayaan Kegemaran Membaca di Bandar Lampung, Selasa (8/10).
Kepala Perpusnas mengatakan perpustakaan tidak sekedar penyimpan buku tapi jembatan peradaban. Bahwa tidak ada guru yang khusus tentang Lampung tapi harusnya ribuan buku tentang Lampung bisa disajikan di perpustakaan.
Ditambahkan lagi bahwa perpustakaan dan pendidikan adalah elemen yang saling melengkapi. Namun, penting juga mengubah paradigma pengajar (guru/dosen) yang menyesuaikan dengan peradaban dunia.
"Guru dan dosen bisa mencontoh Universitas Stanford atau Harvard yang berhasil menciptakan lulusan yang meraih banyak penghargaan dunia, salah satunya penghargaan Nobel. Artinya, tidak sekadar membawa anak didik meraihÂ cum laude. Tapi juga diajarkan fondasi masa depan agar nantinya mereka tangguh dan eksis 20 hingga 30 tahun ke depan," terang Kepala Perpusnas.
Keberhasilan para pemikir dunia dan pencipta peradaban adalah keaktifan dalam membaca. Membaca terbukti membangkitkan aliran darah ke sel-sel dalam otak sehingga otak tidak mati. "Otak jika tidak dilatih akan mati," pesan Syarif Bando.
Contoh nyata dari kesuksesan 20-30 tahun adalah ketika cita-citaÂ Â founding fathersÂ terbukti, yakni membangun Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional setinggi 24 lantai dan 3 lantaiÂ basementÂ di pusat kota Jakarta.
"Perpustakaan harus ada sebagai bukti sejarah panjang peradaban," tegas Syarif Bando.
Di akhir arahan, Kepala Perpusnas berpesan bahwa senjata ampuh digunakan di medan pertempuran. Namun, satu peluru hanya mampu menembus satu kepala. Tapi tidak dengan buku, karena faktanya satu buku mampu menembus jutaan kepala manusia dan menghasilkan beragam keilmuan baru.
Â 
Reportase: Hartoyo Darmawan

Lantik Bunda Literasi Lampung, Kepala Perpusnas : Pemikir Dunia dan Pencipta Peradaban Lahir Karena Membaca

Jakartaâ€”Proklamator Kemerdekaan Indonesia, Bung Hatta, memiliki tradisi membaca yang kuat. Kecintaannya kepada buku dan membaca menjadikan Bung Hatta sebagai sosok dengan kekokohan keilmuan.
Dosen IAIN Bukittinggi, Silfia Hanani, menyatakan pemikiran Bung Hatta mengenai negara tentang bangsa berkemajuan, salah satunya adalah jaminan pendidikan yang berkualitas. Dia menyebut, pemikiran Bung Hatta lahir melalui data, teori, dan fakta yang matang. Menurutnya, hal ini diperoleh Bung Hatta melalui pendidikan tinggi yang ditempuhnya hingga ke Belanda. Pemikiran tersebut digunakan untuk kepentingan kemajuan bangsa.
â€œBung Hatta itu kalau kita lihat tidak hanya suka dengan ekonomi baca, tetapi juga membaca buku politik, membaca buku sastra, ini luar biasa. Seorang tokoh bangsa yang luar biasa. Jadi ada kekokohan keilmuan yang dipelihara oleh Bung Hatta melalui tradisi hidupnya sebagai pembaca, sebagai orang yang memiliki kekuatan literasi,â€ ujarnya dalam webinar â€œPemikiran dan Keteladanan Bung Hattaâ€ yang diselenggarakan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta, pada Selasa (24/5/2022).
Penulis buku Bung Hatta dan Pendidikan Karakter ini menambahkan, saat ini, bangsa Indonesia seyogyanya meneladani pemikiran Bung Hatta. Semangat untuk melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas harus melalui pendidikan. Bung Hatta, disebutnya, selama di Belanda tidak hanya berkutat dengan dunia akademik. Dia juga memikirkan nasib bangsa Indonesia ke depan, yang mana pemikirannya mengenai kebangsaan dan kemandirian ekonomi semakin matang.
â€œPulang dari Belanda apa yang dikerjakan Bung Hatta? Apakah dia berbisnis? No. Apakah masuk totalitas secara politik? No. Tapi mengajarkan bangsanya untuk memiliki pengetahuan, seorang yang memiliki integritas sebagai seorang bangsa itu adalah orang yang terdidik, itu adalah bangsa yang menunjukkan ke depannya bangsa yang maju,â€ urainya.
Dia menambahkan, pemikiran Bung Hatta mengenai bangsa maju adalah antikolonial, mandiri secara ekonomi, kesatuan, antikorupsi, memiliki kedaulatan, dan pendidikan berkualitas.
Sementara itu, Wirnita Eska, dosen Universitas Bung Hatta, menambahkan Bung Hatta memiliki spektrum pemikiran dan kajian yang luas. Namun, pemikiran politik dan pemikiran ekonominya terlihat lebih menonjol. â€œPerhatian terhadap masalah pendidikan tidak kalah besarnya yang diberikan oleh Bung Hatta terhadap kita semua,â€ ungkapnya.
Dia menambahkan, Bung Hatta menyatakan bahwa rakyat berhak menerima pendidikan, baik dalam ilmu politik, masalah-masalah ekonomi dan sosial, supaya rakyat sadar atas hak dan harga dirinya. Pendidikan dibutuhkan karena akan memunculkan harga diri dan martabat.
Menukil dari Ahmad S. Fuady, Bung Hatta memandang pendidikan dengan mengutamakan akhlak, moral, dan karakter sebagai tujuan utama. Mengenai akhlak, dia menilai, Bung Hatta memiliki sikap dan perilaku hidup keseharian yang selaras antara kata dan perbuatan. Sikapnya selalu tegas dalam mempertahankan keputusan, dan tidak gegabah tetapi berani dan konsisten.
Secara moral, Bung Hatta memberikan teladan menghargai orang lain, bahkan terhadap orang kecil yang sering diremehkan, termasuk dengan orang-orang yang bekerja kepadanya. Dia menambahkan, harkat dan martabat akan timbul apabila kita menghargai orang lain dan diri sendiri.
Dia mencontohkan, saat dibuang di Boven Digoel, Papua, Bung Hatta pernah ditawari pilihan bekerja untuk pemerintahan kolonial dengan upah 40 sen sehari dan berpeluang dikirim pulang ke daerah asal atau menjadi buangan dengan menerima bahan makanan in natura dan tiada harapan dipulangkan ke daerah asal. Namun Bung Hatta menolak tawaran bekerja.
â€œBiasanya kita kebanyakan ya, ketika ada tawaran begitu, pasti memikirkan diri sendiri dan lupa dengan harkat dan martabat. Akan meng-ok-kan dan itu banyak terjadi di mana-mana dan kita banyak tahu dengan kemajuan teknologi sekarang yang sangat mengekspos,â€ tukasnya.
Secara fisik, Bung Hatta tidak melakukan pemberontakan. Namun hal ini dilakukan melalui pemikiran, dan hal inilah yang dicemaskan oleh Belanda. Bung Hatta peduli kepada rakyat kecil dan ini yang mendorong Bung Hatta untuk mempelopori gerakan koperasi yang prinsipnya memperbaiki nasib golongan miskin dan kelompok ekonomi lemah.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi, Melfi Abra, mengungkapkan membaca merupakan budaya dalam keluarga Bung Hatta. Dikaitkan dengan masa kini, membaca yang merupakan salah satu unsur literasi dasar, menjadi hal yang patut diteladani dari Bung Hatta. Bung Hatta, menurutnya, dengan literasi yang dikuasai mampu menjadi tokoh bangsa.
â€œBayangkan seandainya generasi kita memakai literasi dasar itu secara maksimal, apa yang akan terjadi nanti Indonesia emas, 100 tahun Indonesia merdeka? Kita rawat warisan beliau, maka bayangkan seperti apa bangsa kita kalau berhasil,â€ jelasnya.
Sementara itu, Kepala UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta, Nur Karim, mengungkapkan webinar diselenggarakan dalam rangka peringatan HUT ke-42 Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas). UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perpusnas, mengambil bagian yang tidak kalah pentingnya dalam menumbuhkan kegemaran membaca dan meningkatkan literasi masyarakat.
â€œUPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta diresmikan pada 21 September 2006 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah terbitnya Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional No. 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Proklamator Bung Hatta, maka pada tahun 2013 dimulai babak baru pelaksanaan tugas dan wewenang UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta,â€ pungkasnya.
Reporter: Hanna Meinita

Bung Hatta, Hidupkan Tradisi sebagai Pembaca

Â 
Jakarta--Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando didampingi Sekretaris Utama dan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan mengikuti acara penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran 2022 yang disiarkan secara langsung dari Istana Negara pada Senin (29/11/2021). Â 
Penyerahan dokumen DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa oleh Presiden Joko Widodo dihadiri oleh menteri Kabinet Indonesia Maju. Dalam kesempatan tersebut, Joko Widodo mengingatkan semua jajaran pejabat bahwa pandemi masih berlangsung dan kita semua harus tetap waspada. Ketidakpastian bidang kesehatan dan perekonomian harus menjadi dasar dalam membuat perencanaan dan melaksanakan program.
Oleh karena itu, rancangan APBN 2022 harus disusun secara fleksibel untuk mengantisipasi ketidakpastian tersebut.
â€œKita harus merancang APBN tahun 2022 yang responsif, yang antisipasif, dan juga fleksibel, selalu berinovasi dan mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi dengan tetap menjaga tata kelola yang baik,â€ pesan Joko Widodo.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pada APBN 2022 ada enam kebijakan utama yang harus menjadi fokus, yaitu:
<ol>
<li>melanjutkan pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan;</li>
<li>menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentan;</li>
<li>meningkatkan kualitas SDM;</li>
<li>melanjutkan pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi;</li>
<li>menguatkan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah;</li>
<li>melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting, agar belanja lebih efisien.</li>
</ol>
Â 
Reporter: Eka Cahyani
Fotografer: Prakas Agrestian
Â Â 
Â

Enam Kebijakan Utama untuk Pemulihan Ekonomi Nasional  Â 

Kupang, NTT&mdash;Dukungan pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam mewujudkan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan (SNP). Komitmen pemerintah daerah tersebut dapat dilakukan dengan berkolaborasi bersama pemerintah pusat dalam penyelenggaraan perpustakaan di daerah. Hal ini disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando, usai membuka Workshop Akreditasi Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tema "Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Solusi Cerdas Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pasca Pandemi Covid-19" yang diselenggarakan Perpusnas bekerja sama dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT, yang digelar di Kupang, NTT, pada Kamis-Jumat (13-14/4/2023). &ldquo;Jadi kami sangat menghargai dan mengapresiasi kebijakan Gubernur NTT untuk program ini dan karena itu kami ada di sini,&rdquo; ujarnya. Workshop akreditasi perpustakaan diikuti pustakawan pembina di dinas perpustakaan kabupaten/kota dan dinas perpustakaan provinsi. Kepala Perpusnas menambahkan, workshop untuk para pustakawan ini menjadi upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di NTT untuk mewujudkan cita-cita Presiden yakni SDM unggul. Perpusnas sebagai regulator di bidang perpustakaan telah mengeluarkan peraturan untuk mengelola perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan. Untuk mengukur kualitas pengelolaan perpustakaan, ujarnya, maka dibutuhkan akreditasi. &ldquo;Di mana kami menerjunkan asesor ke lapangan untuk menguji instrumen pengelolaan perpustakaan, baik dari segi sarana-prasarana, SDM, anggaran, promosi, dan lainnya. Apakah sudah sesuai dengan standar nasional yang sudah ditetapkan Perpustakaan Nasional? Karena itu kami mengacu pada standar internasional yang ditetapkan oleh IFLA atau Federation of Library Associations and Institutions,&rdquo; jelasnya. Hingga Februari 2023, jumlah perpustakaan yang terakreditasi tercatat sebanyak 9.363 perpustakaan dari 164.610 jumlah perpustakaan di Indonesia. Dia mengakui merasa berat. Namun, dia menegaskan upaya untuk mengelola perpustakaan sesuai standar membutuhkan komitmen, pembiayaan, serta inovasi dan kreativitas. Karenanya, perpustakaan harus mengubah paradigma menjadi pusat untuk transfer ilmu pengetahuan, bukan sekadar tempat menyimpan buku. Hal ini dilakukan Perpusnas melalui program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang menjadikan perpustakaan sebagai pusat kegiatan masyarakat untuk membaca dan mengembangkan kompetensi diri untuk berwirausaha. Seperti yang dialami Yusuf, seorang penjaga malam dari Kabupaten Lembata, yang mengembangkan usaha ternak ayam dan abon ayam setelah belajar dari buku ilmu terapan di perpustakaan. &ldquo;Nah itu justru menjadi harapan kami bagaimana perpustakaan ini berperan membantu pemerintah untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19 dengan menciptakan lapangan kerja selevel UMKM dan home industry,&rdquo; ungkapnya. Sementara itu, Direktur Standardisasi dan Akreditasi Perpustakaan, Perpusnas, Supriyanto, menjelaskan akreditasi perpustakaan adalah rangkaian kegiatan proses pengakuan formal yang dilakukan oleh Perpusnas untuk menetapkan bahwa suatu perpustakaan telah memenuhi SNP dan layak melakukan kegiatan penyelenggaraan perpustakaan. &ldquo;Instrumen penilaian akreditasi meliputi sembilan komponen yaitu koleksi perpustakaan, sarana prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan perpustakaan, pengelolaan perpustakaan, inovasi dan kreativitas, Tingkat Kegemaran Membaca atau TGM, serta Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau IPLM,&rdquo; urainya. Dia menambahkan, peserta workshop akreditasi perpustakaan tahun ini merupakan pustakawan pembina di dinas perpustakaan kabupaten/kota dan dinas perpustakaan provinsi. Hal ini dilakukan untuk memenuhi syarat penyaluran dana alokasi khusus (DAK) fisik Perpustakaan Daerah tahun 2023 yang salah satu syaratnya perpustakaan daerah harus terakreditasi. &ldquo;Hingga Februari 2023, jumlah perpustakaan provinsi yang terakreditasi sebanyak 31 perpustakaan atau 91 persen dari 34 Dinas Perpustakaan Provinsi. Sementara jumlah perpustakaan kabupaten/kota yang terakreditasi sebanyak 306 perpustakaan atau 60 persen dari 514 dinas perpustakaan kabupaten/kota,&rdquo; jelasnya. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT, Kanisius Mau, mengungkapkan workshop akreditasi perpustakaan merupakan pintu masuk untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang manfaat, proses, dan pelaksanaan akreditasi perpustakaan kepada pengelola perpustakaan kabupaten/kota untuk persiapan akreditasi perpustakaan di setiap kabupaten yang ada di NTT. &ldquo;Dalam meningkatkan akreditasi perpustakaan, Perpusnas telah turut andil dalam meningkatkan kualitas perpustakaan yang ada di Provinsi NTT antara lain melalui Dana Alokasi Khusus yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan peningkatan kualitas dan peran perpustakaan,&rdquo; jelasnya. DAK Fisik telah tersalurkan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan se-NTT dari 2019 hingga 2023 antara lain berupa pengadaan koleksi bahan bacaan untuk perpustakaan provinsi dan perpustakaan kabupaten/kota, pembangunan gedung dan sarana-prasarana perpustakaan kabupaten/kota, renovasi gedung, serta bantuan perabot dan bantuan IT. &ldquo;Dinas Perpustakaan Provinsi NTT juga telah menyalurkan serta menunjang kegiatan pelaksanaan peran perpustakaan ke sekolah serta beberapa instansi seperti bantuan kepada 19 Rutan yang tersebar di beberapa kabupaten, dua rumah sakit, tiga pos lintas batas negara, UPT Kemensos Balai Anak Kupang dan UPT Kemensos Balai Disabilitas Efata Kupang dalam lingkup Provinsi NTT,&rdquo; pungkasnya. Reporter: Hanna Meinita Fotografer: Alfiyan Alfatih

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Kepala Perpusnas: Perjanjian Kinerja Bentuk Komitmen Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab

Gramedia Writers and Readers Forum 2019 : L

Lantik Bunda Literasi Lampung, Kepala Perpusnas : Pemikir Dunia dan Pencipta Peradaban Lahir Karena Membaca

Bung Hatta, Hidupkan Tradisi sebagai Pembaca

Enam Kebijakan Utama untuk Pemulihan Ekonomi Nasional Â

Kolaborasi Perpusnas dan Pemerintah Daerah untuk Akreditasi Perpustakaan