Jakarta &ndash; Dengan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi begitu masif sehingga menimbulkan ledakan informasi dan pengetahuan di berbagai bidang. Hal tersebut, perlu mendapatkan perhatian serius, setidaknya dalam dua hal. Yang pertama, pemanfaatan internet bergerak (mobile internet) yang tidak hanya meluas, tetapi juga semakin intens. 
&nbsp;
Hal tersebut disampaikan oleh Emyati Tangke Lembang, Direktur Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional (Perpusnas) pada apel pagi Senin (04/12). &nbsp;Emyati juga menyoroti dalam sambutanya bahwa demokratisasi pengetahuan dimana pengetahuan tidak dapat dibatasi dan dapat dengan dapat bernilai baik ataupun sebaliknya. 
&nbsp;
Dalam sambutannya, Emyati menyoroti dua aspek krusial di tengah ledakan informasi dan pengetahuan saat ini. Pertama, perlu dicermati intensifikasi pemanfaatan internet bergerak, yang tidak hanya merambah luas tetapi juga semakin mendalam. Puncaknya, demokratisasi pengetahuan menjadi sorotan utama, menandakan bahwa pengetahuan harus menjadi hak seluruh lapisan masyarakat, tanpa terbatas.
&nbsp;
Kedua, Emyati menyinggung dampak negatif globalisasi, menciptakan masyarakat yang segregatif dan eksklusif. Meskipun demikian, ia menekankan bahwa demokratisasi pengetahuan dapat menciptakan reaksi positif. &ldquo;Perpustakaan Nasional sebagai garda terdepan dalam penyebaran informasi dan pengetahuan, tentunya memberikan layanan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk mengakses ilmu pengetahuan.&rdquo; Tutur Emyati.
&nbsp;
&nbsp;
Emyati menerangkan bahwa Perpusnas sebagai penyedia informasi dan pelestari bahan perpustakaan memiliki peran penting di dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Di era globalisasi ini Perpustakaan Nasional menyediakan layanan perpustakaan digital berbasis teknologi informasi yang bisa dimanfaatkan oleh pemustaka kapan saja dan di mana saja, dengan tetap menjaga kualitas informasi yang relevan, tepat dan akurat. Hal ini sejalan dengan visi Kepala Perpustakaan Nasional Periode 2016-2023, Muhammad Syarif Bando, mengenai era transfer of knowledge.
&nbsp;
&nbsp;
Beberapa layanan inovatif yang telah diperkenalkan oleh Perpustakaan Nasional meliputi e-Deposit, ISBN, Online Public Access Catalog (OPAC), Indonesia OneSearch (IOS), Keanggotaan Online (K-OL), iPusnas, Bintang Pusnas, e-Resources, Khastara, TanyaPustakawan (Ask a Librarian), dan berbagai layanan lainnya. Semua ini diharapkan dapat mempermudah akses para stakeholder ke koleksi Perpustakaan Nasional sesuai dengan kebutuhan mereka.
&nbsp;
Tak hanya layanan saja yang ditingkatkan tapi sumber daya manusia yaitu profesionalisme ASN juga perlu ditingkatkan dalam menghadapi perkembangan ini. diperlukan usaha-usaha dalam meningkatkan dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin melalui pemanfaatan sumber daya informasi yang sesuai dengan kebutuhan individu dan organisasi. Untuk mendukung hal itu, akses terhadap ilmu pengetahuan harus dibuka seluas-luasnya dalam rangka meningkatkan literasi dan kemampuan individu, untuk nantinya mereka dapat meningkatkan kesejahteraan melalui pemanfaatan sumber-sumber pengetahuan yang tersedia di perpustakaan. &ldquo;Dengan demikian, akan tercipta manusia yang unggul dan mampu memberikan jawaban dan penyelesaian yang tepat atas segala tantangan yang terbentang.&rdquo; Terang Emyati. 
&nbsp;
Pertepatan dengan perayaan hari KORPRI, Emyati menjadikan momentum hari itu dengan mengajak semua untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan dan tantangan masa depan. Pemanfaatan produk-produk informasi di Perpustakaan Nasional diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme ASN, sehingga memberikan dampak positif pada pencapaian kinerja Perpustakaan Nasional yang lebih baik. 
&nbsp;
Emyati menutup apel pagi ini dengan kutipan dari Al Ghazali, seorang filsuf berasa dari Timur Tengah, &ldquo;Pengetahuan tanpa tindakan adalah sia-sia, dan tindakan tanpa pengetahuan adalah kenekatan.&rdquo;
&nbsp;
&nbsp;Reporter : Noviani Maghfiroh

Perpustakaan Nasional dan Tantangan Era Digital: Pemanfaatan Internet dan Demokratisasi Pengetahuan

“Ombudsprudensi” Perkuat Literasi Masyarakat Terkait Penyelenggaraan Pelayanan Publik

<span style="font-size: 11pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Jakarta<span style="font-size: 11pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia melalui Inspektorat menyelenggarakan Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas dalam rangka membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Perpusnas, Selasa (9/5/2023).
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Dalam sambutannya, Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana mengatakan bahwa 3 unit kerja di Perpusnas telah memperoleh predikat WBK. Unit kerja tersebut antara lain UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno, UPT Perpustakaan Bung Hatta, dan Pusat Jasa Informasi dan Pengolahan Naskah Nusantara.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Ofy berharap melalui sosialisasi ini Perpusnas dapat menentukan langkah-langkah ke depan untuk membangun integritas sehingga seluruh unit kerja yang ada di Perpusnas mendapatkan predikat baik WBK maupun WBBM.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Bagaimana pun tuntutan reformasi birokrasi ini harus kita tindak lanjuti karena ini terkait juga dengan kinerja kita sebagai lembaga pemerintah&rdquo;, imbuh Ofy.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Hadir sebagai narasumber, Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kamaruddin mengatakan bahwa Zona Integritas merupakan bagian dari percepatan Reformasi Birokrasi.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Esensinya adalah bagaimana kita memulai reformasi itu di tingkat unit atau satuan kerja, sehingga muncul praktik-praktik baik yang bisa diterapkan atau direplikasi unit-unit lainnya&rdquo;, ujar Kamaruddin.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Kamaruddin menjelaskan dalam pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM terdapat nilai komponen pengungkit sebesar 60 persen dan komponen hasil 40 persen.&nbsp;
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Adapun komponen pengungkit, seperti manajemen perubahan, penataan tata laksana manajemen SDM, akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Sedangkan komponen hasil, diantaranya dilakukannya survei persepsi anti-korupsi, capaian kinerja, dan survei persepsi pelayanan publik.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Semua komponen tersebut harus terpenuhi untuk mencapai predikat WBK dan WBBM&rdquo;, imbuh Kamaruddin.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Hadir dalam kesempatan yang sama, Pengelola Akuntabilitas Kementerian PANRB, Rheza Yustian Dwi Cahya Agustin berharap bahwa dalam melaksanakan survei tidak hanya seputar layanan saja, namun dapat memotret persepsi masyarakat terkait dengan integritas pegawai dan pelayanan di unit kerjanya.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Survei bisa saja terkait dengan diskriminasi pelayanan, pungutan liar, atau adanya jalur pelayanan melalui pintu tidak resmi&rdquo;, ungkap Rheza.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Rheza menambahkan, bahwa pada tahun 2023 ini tidak ada pembatasan jumlah unit kerja dalam satu instansi dalam pengusulan ZI. 
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Seluruh unit kerja pada tahun 2023 bisa mengusulkan, selama memenuhi persyaratan dan kriteria&rdquo;, imbuh Rheza.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Reporter: Gilang Arwin Saputri
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Fotografer: Aji Anwar
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&nbsp;

Perpusnas Gelar Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas

Medan Merdeka Selatan, Jakarta &ndash; Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando didampingi Sekretaris Utama, Ofy Sofiana menerima kunjungan kerja sejumlah kepala daerah.
 
Diantaranya, Bupati tanah Bumbu, Bupati Belitung, Pj Bupati Boalemo, Bupati Lebong, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Plt Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Batu Bara, dan Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cilegon.
 
Kepala Perpusnas mengapresiasi kunjungan para kepala daerah ke Gedung layanan Perpustakaan yang berada di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta.
 
Menurutnya, kunjungan ini merupakan salah satu bentuk komitmen dalam mencerdaskan anak bangsa. 
 
"Dalam Pembukaan UUD 19445 mengamanatkan bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan anak bangsa. Semua unsur dari eksekutif, legislatif, yudikatif dan TNI/POLRI memiliki tugas yang sama untuk mewujudkan itu," ungkapnya, Senin (20/2/2023).
 
Kepala Perpusnas menyampaikan, literasi merupakan kedalaman pengetahuan seseorang yang dapat diimplementasikan terhadap barang dan jasa.
 
"Semua kepala harus punya literasi, karena literasi punya semua orang. Literasi tidak akan ada jika tidak membaca," lanjutnya.
 
Dikatakan, dalam peningkatan literasi ini perlu dukungan dari pemerintah daerah. Misalnya, bagaimana perpustakaan sebagai trigger untuk menumbuhkan UMKM.
 
"Paradigma perpustakaan telah berubah. Perpustakaan tidak hanya tempat tumpukan buku saja, tetapi peran perpustakaan lebih banyak untuk transfer pengetahuan," katanya.
 
Senada, Bupati Tanah Bumbu, Zairullah Azhar mengakui bahwa perpustakaan memiliki peran penting dalam membangun kualitas SDM. 
 
Sebagai bentuk dukungan terhadap perpustakaan, Bupati Tanah Bumbu menjelaskan, pihaknya memiliki program membangun ruang baca di setiap desa.
 
"Di Kabupaten Tanah Bumbu telah dibangun perpustakaan, kami lanjutkan untuk membangun ruang baca di tiap desa. Ada 171 desa di Tanah Bumbu," jelasnya.
 
Sementara itu, pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) masih menjadi dambaan bagi sejumlah pemerintah daerah.
 
Seperti halnya di Kabupaten Boalemo, Pj Kabupaten Boalemo Hendriawan, menyampaikan keinginannya untuk membangun gedung perpustakaan. Dengan keterbatasan APBD yang ada, pihaknya akan mengharapkan bantuan DAK untuk pembangunan gedung perpustakaan.
 
"Kami telah menyiapkan sarana prasarana. APBD yang terbatas, maka kami mohon dukungan dari pusat untuk membantu meningkatkan pendidikan, terutama minat baca untuk masyarakat," katanya.
 
Bupati Lebong, Kopli Ansori menuturkan, untuk meningkatkan minat masyarakat mengunjungi perpustakaan pihaknya berencana membangun perpustakaan. 
 
"Kami berencana membangun perpustakaan di dekat gedung yang diminati masyarakat. Konsepnya bagaimana terfokus pada pusat-pusat layanan publik," tuturnya.
 
Bupati Belitung, Sahani Saleh menyampaikan apresiasinya pada Perpusnas karena telah mendukung perpustakaan di Kabupaten Belitung. "Kami berharap untuk lebih dapat dukungan lagi dalam pengembangan perpustakaan di Belitung," harapnya. 
 
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka
 
Fotografer: Aji
 
&nbsp;

Upaya Peningkatan Literasi, Perlu Dukungan Pemda

Salemba, Jakarta - Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando, beri teguran keras terhadap sepak terjang Tim Reformasi Birokrasi (RB) perpusnas. "Reformasi birokrasi berbicara tentang perubahan. Perubahan bukan saja tentang dokumen melainkan kegiatan yang dilakukan. Agen perubahan sebagai role model harus memberi contoh," tegur Kepala Perpusnas. Teguran tersebut dilayangkan Syarif Bando pada saat memberi arahan di kegiatan Rakor Reformasi Birokrasi Perpusnas RI Tahun 2021 yang bertempat di Ruang Teater, Perpusnas Salemba, Senin (29/3/2021).
Lebih lanjut, Syarif Bando menegaskan apabila kinerja Perpusnas ingin berubah menjadi lebih baik maka pola pikir dari pegawainya harus dirubah terutama dalam memberikan pelayanan publik. Setuju dengan hal tersebut, Sekretaris Utama, Woro Titi Haryanti mengatakan perubahan sekecil apa pun sangat berarti demi kemajuan Perpusnas.Â  "Small things matter," tegasnya.
Adapun semangat perubahan yang harus segera dilaksanakan yang diajukan Ketua RB Perpusnas RI, Adin Bondar, untuk dilaksanakan antara lain pengawasan dari pihak inspektorat harus diperkuat untuk meningkatkan maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), penerapan manajemen SDM harus berbasis sistem merit, peningkatan nilai SAKIP ukuran kinerja organisasi dan individu secara berjenjang berbentuk elektronik, dan peraturan perundang-undangan yang ada harus diperbarui.
Kegiatan ini dilaksanakan secara luring dan daring melalui aplikasi Zoom. Peserta yang hadir merupakan pegawai yang ada di lingkungan Perpusnas, berjumlah total 752 orang.
Â 
Reporter dan Fotografer: Basma Sartika

Kaperpusnas Kritik Kinerja Tim RB Perpusnas

Pancoran, Jakarta - Pustakawan Madya Universitas Gadjah Mada Dr. Purwani Istiana, SIP., M.A. menjelaskan dua inovasi yang perlu diterapkan dalam program literasi. Hal itu dipaparkannya saat membawakan materi berjudul "Strategi Pustakawan dalam Membangun Inovasi Program Literasi Guna Mewujudkan SDM Unggul" pada Rapat Koordinasi Perpustakaan Nasional di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (26/02/2020).
"Pertama, inovasi materi literasi itu sendiri. Dan (kedua) inovasi pengajaran yang bisa kita berikan kepada mahasiswa," terangnya.
Materi literasi itu, kata Purwani, menjadi bagian kebutuhan dari institusi pendidikan, yaitu sebagai media publikasi dan diseminasi serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Karenanya tesis, skripsi, disertasi itu semestinya tidak lagi hanya berhenti sebagai sebuah repositori yang ada di perguruan tinggi atau hiasan di rak-rak perpustakaan.
â€œHarapannya adalah bahwa hasil riset itu bisa dipublikasikan, bisa dibaca oleh banyak orang, supaya pemanfaatannya lebih banyak. Kemudian dari pemanfaatan publikasi tersebut bisa diketahui dampaknya ke masyarakat. Apakah itu produknya bisa menjadi sebuah paten yang bisa digunakan oleh industri ataukah kemudian menjadi hak cipta di buku,â€ papar Purwani.
Lebih lanjut, Purwani menjelaskan tentang inovasi literasi tentang pengajaran. Yakni bagaimana Pustakawan dapat mengajarkan kepada mahasiswa maupun dosen dengan membuat program kelas literasi di perguruan tinggi atau di perpustakaan dengan membuat program mandiri, seperti berkolaborasi dengan dosen, program studi dan media sosial.
â€œMisalnya pertanyaan-pertanyaan yang berulang yang sering pustakawan temui, itu kita buatkan tutorialnya. Ini contoh saya membuat tutorial mencari jurnal nasional terakreditasi yang diunggah di Youtube," pungkasnya.
Â 
Reportase : Puspen Kemendagri

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Perpustakaan Nasional dan Tantangan Era Digital: Pemanfaatan Internet dan Demokratisasi Pengetahuan

“Ombudsprudensi” Perkuat Literasi Masyarakat Terkait Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Perpusnas Gelar Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas

Upaya Peningkatan Literasi, Perlu Dukungan Pemda

Kaperpusnas Kritik Kinerja Tim RB Perpusnas

Strategi Pustakawan Dalam Membangun Inovasi Program Literasi