Jakarta &ndash; Dalam rangka memeriahkan HUT Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Darma Karya Dika Kementerian Hukum dan HAM (HDKD Kemenkumham), Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando beserta jajaran Pejabat Tinggi Madya Perpusnas menghadiri Pertunjukan Seni bertajuk &ldquo;Darma Bakti Kepada Hawa&rdquo; sekaligus menerima penghargaan sebagai Mitra Kerja yang telah Meningkatkan Literasi kepada Warga Binaan di Lapas dan Rutan serta anak Didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Ibnu Chuldun kepada Kepala Perpusnas pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Balai Pemasyarakatan (UPT Bapas) se-DKI Jakarta di Ruang Auditorium Perpusnas Lantai 2, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (11/9/2023).
Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej dalam sambutannya mengatakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Bapas memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting dalam hal pembimbingan dalam berbagai aspek, tak terkecuali kesenian. Sehingga, aspek kesenian yang awalnya merupakan hal sekunder atau hanya sebagai hobi, kini dapat berubah menjadi sebuah industri besar, terlebih menjadi identitas budaya suatu bangsa.
&ldquo;Kita pahami betul bahwa tugas Bapas bukan suatu hal yang mudah karena harus memastikan bahwa warga binaan yang kembali ke masyarakat bisa diterima, lalu tidak hanya diterima tapi juga tidak mengulangi tindak pidana, dan setelahnya harus bermanfaat bagi masyarakat,&rdquo; ucapnya.
Lebih lanjut, Wamenkumham menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan yang diusung secara megah dan meriah, serta melibatkan klien dan warga binaan pemasyarakatan ini. Dia juga berharap agar kreasi dan pembimbingan di bidang seni dapat dilakukan secara konsisten, agar mampu melahirkan kreator, penari, dan musisi hebat di masa mendatang. 
&ldquo;Saya mengapreasiasi apa yang dilakukan oleh rekan-rekan di Bapas yang berada di wilayah DKI Jakarta. Kegiatan seperti ini harus didukung dan kalau bisa dilakukan setiap tahun sebagai bentuk refreshing dan unjuk kreativitas para klien dan warga binaan pemasyarakatan,&rdquo; ungkapnya.
Pertunjukan Seni bertajuk &ldquo;Darma Bakti Kepada Hawa&rdquo; ini menghadirkan rangkaian penampilan tari, lagu, dan pemutaran film berjudul &ldquo;Kepada Hawa&rdquo;. Film tersebut memberikan kesempatan kepada para tamu undangan yang hadir untuk mengakui kepentingan anak dan wanita dalam kontribusi mereka di setiap aspek kehidupan di Indonesia.
Dalam rekaman video rekamannya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga pun mengapresiasi kegiatan yang digelar oleh UPT Bapas se-DKI Jakarta itu karena baginya membimbing dan membina merupakan amal mulia yang penuh makna, terlebih apabila dilakukan sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan kemanusiaan secara luas dengan penuh rasa ikhlas.
&ldquo;Apa yang dilakukan oleh Bapas se-DKI Jakarta merupakan teladan baik yang nyata bahwa aparatur sipil negara harus kreatif, tidak memakai pendekatan Tunggal, dan punya kepekaan atas kebutuhan-kebutuhan masyarakat terutama klien pemasyarakatan,&rdquo; pungkasnya.
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Aji Anwar

Tingkatkan Literasi Warga Binaan, Perpusnas Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Salemba, Jakarta - Anggota DRPD Kabupaten Langkat, Sumatera Utara meminta bantuan Mobil Perpustakaan Keliling dari Perpustakaan Nasional. Kehadiran perpustakaan keliling dinilai semakin dibutuhkan untuk menjangkau masyarakat, mengingat luasnya wilayah Kabupaten Langkat yang mencapai 6.263 kilometer persegi dengan 23 kecamatan.
Hal ini disampaikan anggota Komisi A DPRD Kabupaten Langkat dalam kunjungan kerja ke Perpusnas di Jakarta, Jumat (20/4). Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Langkat Donny Setha diterima Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Minat Baca Perpusnas Deni Kurniadi didampingi Kepala Bidang Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Khusus Perpusnas Sukoyo.
Saat ini, ada tiga MPK yang beroperasi di Langkat, di mana satu MPK dari Perpusnas dan dua MPK dari pemerintah daerah. â€œKami sudah mendorong peningkatan minat baca dengan memberikan mobil perpustakaan keliling yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, red). Namun ini baru bisa melayani tiga daerah pemilihan. Kami harap ada bantuan, jadi bisa menyongsong langsung ke tengah-tengah masyarakat,â€ ujar Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Langkat Munhasyar.
Selain itu, anggota DPRD Kabupaten Langkat juga meminta bantuan untuk menambah koleksi di perpustakaan, terutama mengenai sejarah lokal. Sebelumnya, DPRD Kabupaten Langkat sudah mencetak buku mengenai sejarah daerah sebanyak 20 ribu eksemplar yang dibagikan ke pelajar Sekolah Dasar.
Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Langkat menegaskan dukungannya dalam pengembangan perpustakaan. Bentuk dukungan tersebut salah satunya pembangunan gedung perpustakaan di Stabat, yang merupakan pusat kebudayaan dan kegiatan masyarakat.
Menanggapi hal ini, Deni Kurniadi menyatakan Perpusnas sebagai pembina perpustakaan siap memberikan bantuan ke daerah berupa dana konsentrasi untuk provinsi, MPK, bantuan buku untuk kabupaten/kota, dan tenaga perpustakaan. Sementara untuk bantuan buku lokal, Deni Kurniadi mendorong anggota legislatif untuk menerbitkan buku mengenai koleksi sejarah tentang Langkat untuk perpustakaan di daerah tersebut. â€œIni sesuai amanat UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Fungsi perpustakaan adalah melestarikan budaya bangsa. Jadi memang harus dihimpun,â€ jelasnya.
Deni Kurniadi menambahkan, pemerintah pusat sedang menggodok Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk perpustakaan kabupaten/kota. Akan ada tiga menu dalam DAK yakni dana untuk membangun gedung baru, rehabilitasi gedung yang sudah rusak, dan pengembangan koleksi. Jika mendapat restu dari DPR dan pemerintah, maka DAK untuk perpustakaan bisa dilaksanakan pada 2019.
Menurut Deni, bantuan-bantuan yang ada merupakan fungsi Perpusnas sebagai pembina perpustakaan di seluruh Indonesia. â€œKarena kami tidak bisa sendirian memasyarakatkan minat baca tanpa bantuan dari dinas perpustakaan provinsi maupun kabupaten/kota,â€ pungkasnya.
Reportase: Hanna Meinita

DPRD Kabupaten Langkat: MPK Efektif Jangkau Masyarakat

Bandung, Jawa Barat--Penandatanganan Deklarasi Literasi oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Kepala Perpustakan Nasional, Muhammad Syarif Bando, Bunda Literasi Jawa Barat, Atalia Pratatya, Kepala Kantor Bank Indonesia Regional Jawa Barat, dan Plt. Direktur Bank Jabar Banten, menandai dibukanya Festival Literasi bertemakan "Habis Gelap Terbitlah Terang" yang digelar di Halaman Kantor Gubernur Jawa Barat, Sabtu, (20/4).
Festival Literasi yang bertepatan dengan momen peringatan Hari Kartini memiliki makna penting mengingat peran Kartini sebagai salah satu inspirator penggerak literasi pada zamannya. "Kartini adalah sosok wanita yang suka dengan membaca dan melakukan korespondensi ke sejumlah sahabat-sahabatnya," ucap Bunda Literasi Jawa Barat, Atalia Pratatya.
Senafas dengan semangat Kartini, Gubernur Ridwan Kamil merasa perlu untuk menggalakkan literasi di daerahnya. Ia mengaku kuatir dengan masyarakat yang aktif bergaul dengan handphone. Lebih dari empat jam waktu dihabiskan dalam sehari bermain handphone. "Dari waktu segitu, rata-rata mereka mudah mendapatkan informasi yang tidak jelas atau bahkan cenderung hoaks. Hoaks itu diakibatkan karena membaca sepintas, kurang punya kemampuan memahami informasi. Habis waktu untuk bahas hal-hal yang tidak jelas," beber Gubernur Ridwan Kamil.Â 
Namun, Ridwan Kamil mengaku tidak patah semangat. Ia punya solusi. Setelah sukses dengan 'Kolecer', Ridwan Kamil meminta setiap kepala daerah kabupaten/kota di Jawa Barat untuk menambahkan infrastruktur kolecer sebanyak mungkin. Selain itu, pemprov akan menggalakkan budaya baca di tiap jenjang pendidikan, minimal sebelum masuk kelas. Tapi bukan buku pelajaran, melainkan buku-buku fiksi atau pengayaan pengetahuan lainnya. Program satu desa satu perpustakan juga akan digulirkan. "Saya juga akan meminta setiap kepala dinas untuk membaca minimal satu buku per bulan lalu meresumenya," lanjut Gubernur. Penduduk di Jawa Barat merupakan 38% dari penduduk Indonesia, namun tingkat literasinya masih masuk kategori sedang, yakni 68,18%. Oleh karena itu apapun program literasi yang dicanangkan harus didukung. "Membaca itu sama dengan mengubah pola pikir sempit menjadi luas. Dari yang apa adanya menjadi komprehensif".
Di saat yang sama, Kepala Perpusnas mengapresiasi niat baik Gubernur yang ingin menjadikan literasi sebagai upaya mensejahterakan masyarakatnya. Secara sederhana literasi bisa diartikan sebagai kemampuan mengenal kata, menyatakan pendapat, dan menciptakan barang dan jasa. "Bandung adalah kota yang dinamis sehingga saya berharap dibawah kendali Gubernur Ridwan Kamil, masyarakat Jawa Barat akan memasuki babak baru dalam hal kecerdasan," ungkap Syarif Bando.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Ridwan Kamil memberikan penghargaan kepada pedongeng terbaik dari para bunda literasi di Jawa Barat, pemenang lomba bercerita tingkat SD, pustakawan terbaik, perpustakan sekolah, dan penerbit aktif dari perguruan tinggi dan swasta.
Festival Literasi turut disemarakkan oleh penampilan kolaborasi siswa tuna rungu dan tuna netra, performance dari para istri forkopimda dan Bhayangkari, pameran perpustakan dan produk kerajinan dari 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat, serta aksi flash mob 'Ayo Membaca' oleh Ferry Curtis.
Â 
Reportase: Hartoyo Darmawan

Jawa Barat Gelar Festival Literasi Habis Gelap Terbitlah Terang

Salemba, Jakartaâ€”Pasal 48 Undang-Undang Nomor 43 Tentang Perpustakaan mengamanahkan pembudayaan kegemaran membaca bisa dilakukan mulai dari satuan keluarga, pendidikan, dan masyarakat. meskipun di saat pandemi, aktivitas pembudayaan tidak boleh surut. Di satu sisi, pandemi mengubah sudut pandang terhadap cara penyampaian pengetahuan dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Namun, di sisi lain pemanfaatan ruang digital menjadi hal yang wajar dalam mendapatkan segala sesuatu, termasuk pemenuhan kebutuhan terhadap informasi. Perpustakaan adalah institusi yang sangat siap untuk menghadapi perubahan di masa pandemi ini.
â€œPembudayaan kegemaran membaca yang dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan â€œLapar Bukuâ€ masyarakat,â€ ujar Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Deni Kurniadi mengawali Webinar Sosialisasi Pembudayaan Kegemaran Membaca, Selasa, (11/8).
Pemanfaatan ruang digital di masa pandemi, semisal webinar menjadi sesuatu yang dibutuhkan masyarakat untuk terus menambah pengetahuan. Perpustakaan Nasional bersyukur bahwa berbagai jenis perpustakaan telah menghiasi ruang digital dengan berbagai peningkatan kegemaran membaca.
Menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-75, sumber daya manusia menjadi fokus utama pembangunan Indonesia. Kontribusi Perpusnas disini terlihat ketika mampu berperan mewujudkan manusia cerdas. Oleh karena itu diperlukan program pemberian wawasan, pengetahuan, dan pembekalan keterampilan masyarakat melalui perpustakaan.
Pemerataan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial kini sudah menjadi bagian dari Prioritas Nasional satu. Program ini mencakup strategi pengembangan perpustakaan umum dan komunitas, peningkatan keterampilan hidup berbasi literasi informasi, peningkatan standar mutu layanan perpustakaan melalui akreditas, dan transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial
â€œPerpustakaan Nasional terus mendorong seluruh perpustakaan untuk menjadi pelopor gerakan literasi di masyarakat untuk memperbaiki taraf kesejahteraan masyarakat,â€ tambah Deni.
Seiring waktu dan peradaban tidak ada lagi paradigma perpustakaan yang hanya sekedar menanti kunjungan, atau mengelola segala koleksi yang dihimpun. Perpustakaan sudah bertransformasi dengan memberdayakan sumber daya manusia melalui pendekatan teknologi informasi. â€œMasyarakat harus diyakinkan bahwa akan ada peningkatan kesejahteraan, keluar dari kesulitan dengan memaksimalkan segenap potensi dan kemampuan,â€ pungkas Deni.
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Hartoyo Darmawan
Â

Ruang Digital Jadi Akses Pemenuhan Kebutuhan Informasi di Masa Pandemi

Salemba, Jakarta â€“ Sebanyak lima desa yang berada di Kabupaten Sigi telah mendapatkan bantuan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di tahun 2019, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sigi berharap, di tahun 2020 desa lain di wilayahnya juga mendapatkan bantuan program tersebut. Demikian diungkapkan Kabid Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sigi, Muin Mursalim saat melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional, Salemba, Rabu (11/12).
â€œBagi masyarakat yang mendapatkan bantuan program tersebut, mereka sudah bisa merasakan manfaatnya. Bupati kami pun sangat merespon dan mendukung pengembangan perpustakaan desa. Karena hal ini merupakan bagian dari penguatan untuk menemukan potensi desa, yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,â€ ungkapnya.
Lebih lanjut, Muin berharap agar di tahun 2020 wilayahnya juga mendapatkan bantuan program tersebut. â€œApalagi saat ini kami membawa Camat dan Kepala Desa penerima bantuan. Ini sengaja kami ajak, agar mereka lebih semangat lagi mengembangkan perpustakaan desa di wilayahnya. Kami pun berharap tahun 2020, Kabupaten Sigi mendapatkan program ini lagi,â€ imbuhnya.
Perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sigi, Ajusiar Muhammad Amin mengatakan, pihaknya bekerjasama dengan Dinas Perpustakaan setempat untuk mengembangkan dan meningkatkan perpustakaan di desa melalui dana desa. â€œBahkan sudah dua tahun terakhir, kami selalu menindaklanjuti Permendes dalam mengelola prioritas dana desa. Salah satu pointnya, prioritas pembangunan untuk meningkatkan kualitas akses masyarakat untuk perpustakaan desa,â€ jelasnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca, Deni Kurniadi mengatakan, dalam pelaksanaan program perpustakaan berbasis inklusi sosial, membutuhkan sinergitas stakeholder. Salah satunya bekerjasama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
â€œProgram ini tidak berjalan sendiri melainkan membutuhkan kerjasama dengan stakeholder terkait. Bersama Kemendes kami pun mendorong agar dalam mengelola dana desa, perpustakaan bisa menjadi prioritas. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi ini tidak hanya mencerdaskan masyarakat tetapi juga mensejahterakat masyarakat melalui berbagai program nyata, seperti pelatihan, dan pendampingan dari fasilitator,â€ jelasnya.
Reportase Â Â Â Â Â Â  : Wara Merdekawati
FotograferÂ Â Â Â Â Â  : Raden Raditya
Â

Warga di Lima Desa Kabupaten Sigi Merasakan Manfaat Bantuan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi

Gunung Sahari, Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional menyelenggarakan Â Konferensi Perpustakaan Sekolah/Madrasah di The Media Hotel &amp; Towers pada hari Senin (3/12). Acara yang dihadiri Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip dan Pengelola Perpustakaan Sekolah/Madrasah di seluruh Indonesia tersebut mengambil tema â€œRevitalisasi Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah Menuju Perpustakaan Sekolah/Madrasah Berbasis Standar Nasional Perpustakaan Dalam Rangka Menjawab Tujuan Kurikulum Pendidikanâ€. Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2014 telah mengamanatkan pentingnya standar dalam pengelolaan perpustakaan, termasuk perpustakaan sekolah/madrasah.
Kepala Subdirektorat Kurikulum dan Evaluasi Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Ahmad Hidayatullah menjelaskan Kebijakan pengembangan perpustakaan pada madrasah tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan terkini di madrasah yang sedang Kementerian Agama garap dalam mengantisipasi tantangan kehidupan. â€œKebijakan berawal dari pendidikan, pembelajaran atau kurikulum di madrasah dalam menjawab tantangan menghadapi tuntutan revolusi industri 4.0 dan mewujudkan karakter muslim yang Rahmatan Lil Alamin,â€ ujar Ahmad.
Menurut Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando ada enam prasyarat dalam menghadapi era industri 4.0 yaitu kompetensi memecahkan masalah (problem solving), kepemimpinan (leadership) kolaborasi (collaboration), adaptasi (adaptability), kreativitas dan inovasi (creativity and innovation). â€œOleh karena itu menurut Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dalam Pasal 22 dijelaskan harus dibentuk perpustakaan umum di seluruh Indonesia dimana pada PP No 18 Tahun 2016 ditetapkan perpustakaan sebagai urusan wajib non dasar yang wajib dibentuk kelembagaannya. Tidak boleh ada satu jengkal tanah di Republik yang tidak memiliki perpustakaan.â€ ujar Syarif. Paradigma perpustakaan saat ini telah berubah tidak lagi hanya deretan buku-buku tetapi perpustakaan hadir dalam menjangkau masyarakat. Syarif juga menerangkan Pustakawan harus bisa membawa perubahan kepada masyarakat dalam mencapai kesejahteraan melalui program perpustakaan berbasis inklusi sosial.
Berbicara mengenai standar dalam pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Woro Titi Haryanti memaparkan UNESCO melalui IFLA (International Federation of Library Assosiations and Institutions) telah menerbitkan pedoman pengelolaan perpustakaan sekolah sejak tahun 2002 dan mulai tahun 2014 hingga 2015 pedoman tersebut mulai direvisi. Pedoman tersebut kemudian diadopsi oleh berbagai negara dan dikembangkan menjadi standar di masing-masing negara. â€œSudah saatnya kita duduk bersama menyamakan persepsi dalam memperbaharui fungsi sehingga perpustakaan dan pustakawan sekolah/madrasah bergerak dan berkarya dalam menjawab tujuan kurikulum pendidikan,â€ tutup Woro.
Â 
Reportase : Arwan Subakti

Perpustakaan dan Pustakawan Sekolah/Madrasah Bersinergi dalam Menjawab Tujuan Kurikulum Pendidikan

Bogor, 18 Juli 2024 &ndash; Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) melalui Pusat Data dan Informasi mengadakan kegiatan Koordinasi dan Advokasi dengan Mitra Jejaring Indonesia One Search di Bogor. Acara ini, yang berlangsung dari 16 hingga 18 Juli 2024, bertujuan untuk mendorong pengelola perpustakaan di wilayah Bogor Raya dan sekitarnya agar bergabung dalam jejaring perpustakaan nasional melalui portal Indonesia One Search.
Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai kebijakan, konsep, dan praktik terkait pentingnya bergabung dengan jejaring perpustakaan. Selain itu, acara ini juga membahas kendala teknis dan non-teknis yang dihadapi oleh perpustakaan mitra, serta mencari solusi terbaik untuk memfasilitasi mereka agar dapat tergabung dalam jejaring dan meningkatkan kontribusinya dalam menyebarluaskan koleksi perpustakaan ke masyarakat luas melalui portal Indonesia One Search.
Acara ini menghadirkan beberapa narasumber berkompeten, antara lain:
<ul>
<li>
Aristianto Hakim, S.IPI, Ketua Panitia / Ketua Kelompok P2DI dan SMKI pada Pusat Data dan Informasi, yang memberikan pengenalan tentang Indonesia One Search, termasuk latar belakang, fitur, syarat bergabung, dan pemanfaatan jejaring.
</li>
<li>
Dwi Fajar Saputra, S.Sos., M.M., seorang praktisi repositori, yang mengajarkan cara mengaktifkan modul protokol OAI-PMH pada aplikasi repositori seperti Slims, OJS, ePrints, dan Dspace.
</li>
<li>
Triska Anis Illahi, S.Kom., Pranata Komputer pada Pusat Data dan Informasi, yang menyampaikan praktik cara mengaktifkan modul protokol OAI-PMH pada aplikasi repositori INLISLite.
</li>
<li>
Reiza Metsya Putra, S.T., Pranata Komputer pada Pusat Data dan Informasi, yang memberikan materi tentang cara mendaftarkan repositori pada portal Indonesia One Search untuk semua jenis repositori.
</li>
</ul>
Sambutan dan arahan dalam kegiatan ini disampaikan oleh Ellon Kendi, S.SI, Plh. Kepala Pusat Data dan Informasi Perpusnas, serta Rudiyana, S.STP., M.Sc., Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor.
Di akhir acara, diharapkan pemahaman dan partisipasi perpustakaan di Bogor dalam jejaring perpustakaan digital nasional akan meningkat. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antara berbagai pihak dalam mendukung penyebaran informasi dan koleksi perpustakaan ke seluruh masyarakat.

Berita

Jejaring Indonesia One Search: Koordinasi dan Advokasi di Bogor