Â  Â  Â JANGANKAN membeli buku untuk makan saja susah. Inilah ironi, satu sisi ingin memacu lirasi yang mensejahterakan, di sisi lain ada kemiskinan, mereka terbelit persoalan untuk sesuap nasi. Boleh kita sebut semacam liter(n)asi untuk mengggambarkan bagaimanan susahnya mencari seliter nasi. Dengan alokasi 20% dari APBN untuk sektor pendidikan mestinya mampu mencerdaskan bangsa sekaligus memajukan kesejahteraan umum, sehingga kemiskinan benar-benar dapat diatasi, bukan sekedar angka-angka. Ironi bahwa lulusan SMK (Sekolah Menegah Kejuruan) ternyata banyak yang menganggur mencapai Â 8,49 persen dari angka TingkatÂ PengangguranÂ Terbuka (TPT) di Indonesia sebesar 6,88 juta orang, dan lebih dari 50% pendidikan angkatan kerja rendah yakni SD dan SMP. Hal tersebut dikarenakan adanya mismatch dan mislink antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Ada yang salah dengan system pendidikan kita dan perlu perubahan yang komprehensif, tepat dan revolusioner agar pada 2030 kita dapat memetik hasil dari insentif/bonus demografi, bukan sebaliknya menjadi beban demografi.
Â  Â  Â Prestasi Masih Tertinggal Â  Â  Â Update data Organization for Economic Co-operation and DevelopmentÂ (OECD) tahun 2017 menunjukkan bahwa Indonesia berada di urutan ke-57 dari 65 negara dalam hal kemampuan membaca, matematika, dan ilmu pengetahuan. Kemudian, skor PISA (Programme for International Student Asessment ) pada 2019 skor membaca Indonesia ada di peringkat 72 dari 77 negara, skor matematika ada di peringkat 72 dari 78 negara, dan skor sains ada di peringkat 70 dari 78 negara. Masih sangat tertinggal dibandingkan negara-negara lain, termasuk di Asean. Parameter yang dikukur utuk aspek membaca adalah kemampuan itu diartikan sebagai kapasitas murid untuk memahami, menggunakan, evaluasi, merenungkan, dan memakai teks untuk mencapai tujuan, mengembangkan pengetahuan dan potensi, serta berpartisipasi di dalam masyarakat. Aspek matematika adalah kapasitas murid untuk merumuskan, menggunakan, dan menafsirkan matematika di berbagai konteks. Ini termasuk penalaran matematika dan memakai konsep, prosedur, fakta, dan perangkat matematika untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memprediksi fenomena. Dan aspek sains adalah kemampuan sains diartikan sebagai kemampuan untuk menghadapi isu-isu terkait sains dan dengan gagasan-gagasan sains, sebagai anggota masyarakat yang berpikir. Kondisi ini menunjukan bahwa literasi kita masih rendah yang mengakibatkan kontribusi rendah untuk menyokong produktivitas bangsa. Ini berujung pada rendahnya pertumbuhan dan akhirnya berdampak terhadap rendahnya tingkat kesejahteraan yang ditandai oleh rendahnya pendapatan per kapita. Literasi rendah juga berkontribusi secara signifikan terhadap kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan, sehingga perlu upaya-upaya cepat mempertinggi tingkat literasi Indonesia.
Â  Â  Â PHK akibat wabah corona
Â  Â  Â Dampak multi-dimensional karena covid 19 menjadikan kita semakin rumit menjalani hidup. Pun, PHK semakin naik secara seri mengakibatkan kehilangan pendapatan sekaligus menambah jumlah rakyat miskin. Data PHK per 2 Juni 2020 ada sekitar 3,05 juta orang tenaga kerja terdampak Covid-19 dan diprediksikan dapat mencapai 5,23 juta orang. Angka pengangguran dan kemiskinan akan terus bertambah, mengingat sektor ekonomi masih sudden death. Sementara itu, Bappenas memproyeksikan bahwa jumlahÂ pengangguranÂ di Indonesia akan bertambah 4,22 juta orang pada 2020. Sementara jumlahÂ pendudukÂ miskinÂ pada akhir 2020 diperkirakan akan bertambah 2 juta orang dibandingkan dataÂ  September 2019. Data orang miskin pada Maret 2019 tercatat ada 25,14 juta orang (sekitar 9,41%). Mereka sangat sulit untuk mendapatkan akses layanan pendidikan, kesehatan, perumakah/pemukiman, kredit/modal, informasi dan lain-lain. Di perkotaan masing banyak kantong-kantong kemiskinan, ada sekitar 56.000 hektar kawasan kumuh di perkotaan di 110-an kota dan 42.000 desa dari desa yang miskin dan tertinggal. Oleh karena itu perlu penguatan ekonomi untuk meningkatkan kapasitas produksi dan jasa secara antara lain naiknya Gross National Product; dibarengi dengan distribusi pendapatan yang adil dan merata untuk seluruh rakyat Indonesia. Faktanya sungguh memprihatinkan, hanya 1 persen orang kaya menguasai 50 persen lebih asset nasional, sebagaimanan laporan Tim NasionalÂ Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Kondisi ini akan diperparah oleh aktor-aktor politik yang sengaja mendulang suara, meraih kemenangan dalam kontestansi demokrasi pada pemilihan langsung melalui money politic dan umbar janji-janji manis. ILO mencatat bahwa ketenagakerjaan dunia sedang mengalami malapetakan aibat penyebaran covid 19 yang berasal dari Wuhan-China berdampak kepada 2,7 miliar pekerja di dunia atau sekitar 81 persen tenaga kerja. Pengaruhnya berbagai macam, mulai dari pengurangan jam kerja, dirumahkan, cuti tanpa gaji, hinggaÂ PHKÂ (pemutusan hubungan kerja). Pun, pelaku usaha di banyak sektor terancam rugi besar, terutama perusahaan-perusahaan skala kecil. Imbasnya, jutaan pekerja berpotensi kekurangan penghasilan, bahkan kehilangan.Secara global, jumlah PHK akibat pandemi Covid-19 diprediksi mencapai 195 juta orang di triwulan II-2020 oleh Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO). Kenaikan pengangguran di Amerika Serikat (AS) sebesar 14,7 persen ; China sebesar 6 persen. ; Jepang 2,5% persen; dan Korea Selatan 3,8 persen.
 Â  Â  Â Pacu Kualitas SDM Â  Â  Â SDM Ungul Negara Maju jangan sekedar dijadikan slogan belaka, haru dijabarkan dalam program yang membumi. Misalnya regulator bidang pendidikan harus melakukan terobosan yang fundamental, cepat dan tepat sebagai paket revolusi pendidikan nasional. Mengenai anggaran 20% dari APBN sangat besar dan tinggal implementasinya yang benar. Ada 3 hal yaitu Struktur, Sistem dan SDM yang menjadi platform pengembangan dengan focus pda a) kurikulum pendidikan; b) peningkatan kualitas &amp; kuantitas tenaga pendidikan dan d) pemerataan pendidikan hingga ke pelosok nusantara. Pun, paket wajib belajar (wajar ) 9 tahun harus ditingkatkan menjadi wajar 12 tahun untuk semua anak-anak usia sekolah tanpa terkecuali dan ditanggung negara. Terkait kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era Revolusi Industry 4.0 dan Society 5.0 ala Jepang harus diimbangi secara bijak dan benar antara lain melakukan langkah-langkah transformative melalui transformer-transformer nasional yang handal dan secara bertingkat hingga ke pelosok nusantara serta memacu Research &amp; Development agar tidak menjadi korban maupun residu atas kemajuan teknologi tersebut. Harapannya anggaran R&amp;D ditingkatkan dari sebelumnya kurang dari 1% menjadi sekurang-kurangnya 2% dari APBN atau bahkan lebih agar mampu mengejar ketertinggalan sehingga kita tidak hanya menjadi pengekor dan menjadi mangsa/pangsa pasar negara-negara maju.
 Â  Â  Â Penguatan &amp; Revitalisasi BLK Â  Â  Â Kemudian untuk dunia kerja, perlu penguatan dan revitalisasi BLK-BLK menuju Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 ala Jepang agar mampu meningkatkan kualitas pekerja maupun angkata kerja, antara lain program Triple skilling,Â yakniÂ skilling, upskilling,Â danÂ reskilling.Â SkillingÂ ditujukan untuk angkatan kerja muda dan baru yang ingin mendapatkan keahlian; UpskillingÂ diberikan kepada pekerja yang membutuhkan peningkatan keterampilan atau kariernya agar bisa eksis dalam perkembangan dunia ketenagakerjaan; dan re-skillingÂ adalah pemberian kemampuan atau keterampilan baru untuk pekerja agar bisa ganti hilang. Dengan 305 BLK yang di bawah pemerintah/kemnaker, 1.125 BLK Komunitas, 5.020 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta yang teregistrasi di Kemnaker, 109 lembaga pelatihan di kementerian lain, dan 1.799Â training centerÂ yang dimiliki industry agar benar-benar menjadiÂ training centerÂ yang setidkanya dapat melatih sekitar 5,5 juta orang per tahun. Semua pelatihan harus mengacu pada standar kompetensi yang diregistrasi Kemnaker, yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), standar kompetensi internasional (standar kompetensi negara lain yang diadopsi karena memang dibutuhkan), dan standar kompetensi khusus (misalnya, Toyota memiliki standar khusus yang tidak dimiliki oleh Honda). Dan sertifikasinya diselenggrakabn oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), standar ini akan menjadi skema sertifikasi materi uji kompetensi serta didukung oleh kemitraan strategis dengan industry.Â 
 Â  Â  Â Program pengentasan kemiskinan Â  Â  Â Kemiskinan bagaikan lingkaran setan (the vicious circle of poverty), sebagaimana Teori yang dibuat oleh Ragnar Nurkse yang menggambarkan saling berpengaruhnya pada masing-masing bagian dalam siklus lingkaran kemiskinan. Adanya saling memberikan pengaruh dalam siklus lingkaran kemiskinan menyebabkan siapapun yang berada di dalamnya sulit untuk keluar tanpa terkecuali dengan negara. Penyebab kemiskinan dapat dilihat secara makro karena adanya a) ketidaksamaan pola kepemilan sumber daya sehingga distribusi pendapatan timpang; b) perbedaan kualitas SDM; dan c) perbedaan akses modal. Sehingga terjadi keterbelakangan, tidak produktif, pendapatan rendah maupun hal-hal ain yang serba kekurangan. Maka dari itu sampai dengan saat ini masih banyak didapati negara-negara di dunia yang masih dihinggapi kemiskinan yang sangat sulit dicarikan solusinya. World Bank mengemukakan ada 3 (tiga) cara mengurangi kemiskinan di suatu negara yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, layanan masyarakat, dan pengeluaran pemerintah. Pun, dapat dilakukan antara lain meningkatkan daya beli, stabilitas harga, program subsidi, bantuan social maupun dana desa yang dilakukan secara terintegrasi antara kementerian/Lembaga sebagai mitra strategis yang sinergis. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pun tidak serta merta menjamin pendapatan rakyat miskin meningkat karena distribusi pendapatan masih terpusat pada pemilik modal. Perlu tindakan terpadu serta tidak mengabaikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development) yaitu keseimbangan antara People, Planet dan Profit (Three Buttom Lines) Jhon Elkingtons dalam memenuhi kebutuhan masa sekrang tanpa mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya. Dan harus diputus mata rantai kemiskinan agar rakyat yang miskin tidak melahirkan generasi miskin berikutnya.
 Â  Â  Â Dengan demikian, mereka dapat meningkatkan literasi, tidak lagi bergelut dengan urusan seliter nasi sehingga secara bersama-sama mampu berkontribusi kepentingan bangsa dan NKRI; tidak berkutat pada lingkaran syetan kemiskinan.
Oleh : KRAT. Suharyono S. Hadinagoro, M.M. (Pemerhati Ketenagakerjaan &amp; Ekonomi Kerakyatan, Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti, Alumni Lemhannas RI (IKAL 59), Trainer Hubungan Industrial Tingkat Nasional Kemnaker)

Literasi dan Liter(N)asi 

Minsk, Belarus â€“ Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) bertanggungjawab mengembangkan koleksi nasional yang memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Dalam rangka memenuhi tanggungjawab tersebut, Perpusnas kerap menjalin kerjasama dengan berbagai institusi baik itu di dalam negeri bahkan hingga ke luar negeri. Menjelang akhir tahun 2019 dalam lawatan ke Belarus, Perpustakaan Nasional RI menandatangani nota kesepahaman kerjasama dengan Perpustakaan Nasional Belarus pada Selasa (10/12). Salah satu lingkup kerjasama adalah pemanfaatan koleksi naskah kuno yang akan dibuat dalam bentuk digital. Diawali kunjungan Duta Besar Belarus untuk Indonesia H.E Mr. Valery Kolesnik ke Perpustakaan Nasional RI pada pertengahan tahun 2018 lalu dalam rangka perayaan 500 tahun penebitan di Belarus. Duta Besar Belarus secara simbolis menyerahkan buku mengenai penulis bersejarah Belarus Francysk Skaryna yang merupakan orang pertama menerbitkan buku di Eropa Timur kepada Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando untuk dijadikan koleksi Perpusnas.
Delegasi Indonesia yang hadir dalam lawatan ke Belarus diantaranya Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando dan Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Ofy Soï¬ana. Delegasi Indonesia diterima langsung oleh Direktur Perpustakaan Nasional Belarus Raman Matulski yang didampingi beberapa Deputi. Raman Matulski menyambut baik serta mengapresiasi kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara sehingga diharapkan dapat memperkaya layanan perpustakaan di kedua negara. Penandatanganan kerjasama yang dilaksanakan di Perpustakaan Nasional Belarus dirangkaikan dengan kunjungan perpustakaan untuk melihat fasilitas layanan serta beberapa koleksi buku dan naskah yang ada di perpustakaan tersebut.
Perpustakaan Nasional Belarus didalamnya terdapat Museum Naskah Kuno. Beberapa koleksi yang menginspirasi antara lain buku terbesar berjudul The Birds of America berukuran 99 x 66 cm yang terbit pada tahun 1972. Kemudian buku terkecil berupa Injil buatan Israel, disebut juga Jerussalem Nano Bible, berukuran 5 x 5 mm, yang dibaca dengan menggunakan alat khusus yaitu mikroskop elektron dengan resolusi tinggi. Sementara koleksi tertua berupa Alquran yang dibuat pada abad ke-14 tepatnya tahun 1486. Selain itu dalam museum, pengunjung dapat melihat sejarah pembangunan gedung perpustakaan yang unik tersebut.
Perpustakaan Nasional Belarus mendapatkan predikat The 3rd Most Stunning Library in the World. Perpustakaan yang dirancang oleh arsitek Viktor Kramarenko dan Mikhail Vinogradov berdesain diamond melambangkan bentuknya yang tidak ternilai, kekayaan dan pengetahuan yang tidak ada habisnya serta menaklukan semua orang. Perpustakaan yang terdiri dari 23 lantai tersebut memiliki ketinggian73.6 meter dengan fasilitas penyimpanan dirancang untuk 14 juta kopi dan total luas seluruh perpustakaan adalah 113.669 meter persegi. Layanan perpustakaan dibuka setiap hari kecuali hari besar dan hari libur nasional. Jam operasional hari Senin-Jumat pukul 10 pagi sampai 9 malam, sedangkan Sabtu-Minggu pukul 10 pagi sampai 6 sore.
Setelah melihat beberapa koleksi, delegasi Indonesia juga melihat beberapa sarana prasarana, salah satunya adalah alat transportasi buku telelift seperti yang juga dimiliki oleh Perpustakaan Nasional di Indonesia. â€œBanyak hal yang baik dan menginspirasi, dan layak dicontoh dan diterapkan,â€ kesan Muhammad Syarif Bando di sela-sela kunjungan. Kepala Perpusnas RI berharap penandatanganan nota kesepahaman dengan Perpustakaan Nasional Belarus menjadi awal yang baik dalam usaha bersama peningkatan layanan perpustakaan yang tidak hanya di level nasional tetapi juga meluas ke level internasional.
Reportase: Dewi Kartikasari
<img class="content-img" src="../webforms/uploads/images/723Belarus 1.jpg" border="0" width="400" height="300" />
<img class="content-img" src="../webforms/uploads/images/453Belarus 2.jpg" border="0" width="400" height="300" />
<img class="content-img" src="../webforms/uploads/images/652Belarus 3.jpg" border="0" width="400" height="300" />
<img class="content-img" src="../webforms/uploads/images/486Belarus 4.jpg" border="0" width="400" height="300" />
<img class="content-img" src="../webforms/uploads/images/384Belarus 5.jpg" border="0" width="400" height="533" />
<img class="content-img" src="../webforms/uploads/images/370Belarus 6.jpg" border="0" width="400" height="300" />

Jelang Akhir Tahun, Perpusnas Jalin Kerjasama dengan Perpustakaan Nasional Belarus

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando melantik Dedi Junaedi sebagai Pustakawan Ahli Utama. Pelantikan diselenggarakan berdasarkan Keppres No. 7/M Tahun 2018 tentang Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pustakawan Ahli Utama.
Sebelumnya, Dedi Junaedi menjabat sebagai Sekretaris Utama Perpusnas. Pada tahun ini, Dedi memasuki purnabakti dari jabatan strukturalnya dan beralih menjadi pejabat fungsional. Dedi mengawali profesi di Perpusnas sejak tahun 1982 dan sudah mengabdi selama 36 tahun.
Dalam sambutannya, Syarif Bando mengapresiasi kinerja Dedi Junaedi selama menjabat di Perpusnas. â€œBanyak masukan dari beliau yang sangat berharga untuk mengantar kita kepada sebuah kedewasaan dalam bekerja, berorganisasi, dan berinteraksi antara satu dengan yang lain,â€ urai Syarif saat pelantikan di Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta Pusat, pada Rabu (11/4).
Ke depannya, tugas besar menanti Dedi Junaedi dan para pustakawan ahli utama yang ada di Perpusnas, dalam pengembangan perpustakan dan kepustakawanan di Indonesia. Dedi Junaedi menambah jajaran pustakawan ahli utama di Perpusnas, yang saat ini berjumlah total tujuh orang. â€œJabatan yang bapak emban hari ini akan mengangkat harkat dan martabat Perpustakaan Nasional dalam konteks mewujudkan subtansi fungsional kita sebagai pembina perpustakaan,â€ kata Sarif dalam sambutannya.
Â Menurut Syarif Bando, ada enam tugas pokok yang mesti dikerjakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan) Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. Nantinya, para pustakawan utama di Perpusnas akan ditugaskan menjadi koordinator untuk kegiatan pengembangan perpustakaan dan jabatan fungsional pustakawan.
â€œYang pertama adalah menyusun rencana kerja strategis sebagai koordinator, oleh karena itu kita nanti akan tetapkan. Nanti akan ada koordinator yang membidangi pembinaan perpustakaan, koordinator yang membidangi jabatan fungsional, koordinator sistem layanan perpustakaan, dan ada koordinator yang melakukan analisis perkembangan perpustakaan di Indonesia,â€ jelasnya.
Selain itu, pustakawan ahli utama diminta melakukan kajian kepustakawanan. â€œKarena ini tugas fungsional, saya kira kita akan duduk bersama dan harus digarisbawahi bahwa kita akan fokus membahas tugas-tugas fungsional ketimbang tugas rutinitas yang menghabiskan energi sangat banyak sekali,â€ tambah Syarif.
Selanjutnya, Dedi diminta agar melaksanakan tugas membuat prototip perpustakaan yang dipatenkan. Syarif Bando juga meminta agar Dedi berkiprah dalam mengajukan atau menganalisis tentang perkembangan kondisi perpustakaan di setiap wilayah di Indonesia. â€œDan menyampaikan usul, saran, pertimbangan apa yang harus dilakukan di wilayah tersebut,â€ tambahnya.
Selain itu, Dedi diminta melaksanakan tugas melakukan pengembangan prototip perpustakaan yang dipatenkan, membangun jejaring perpustakaan tingkat nasional, serta mengidentifikasi potensi wilayah untuk penyuluhan pengembangan perpustakaan.
Usai dilantik, Dedi Junaedi mengucapkan rasa syukur atas pelantikannya. Dedi berharap bisa terus berkiprah dalam menjalankan tugasnya sebagai Pustakawan Ahli Utama selama lima tahun ke depan. â€œTuntutan perpustakaan dan pustakawan ke depan, di era globalisasi ini, harus lebih cepat, lebih mandiri. Bahkan Pak Kepala selalu bilang, yuk secepatnya, kita menjadi perpustakaan terbaik 10 besar dunia. Nah ini yang harus kita wujudkan bersama-sama. Ayo kita wujudkan yang menjadi mimpi Bersama, bahwa pustakawan harus hebat, pustakawan harus bergerak,â€ pungkasnya.
Reportase: Hanna Meinita

Kepala Perpusnas Lantik Dedi Junaedi sebagai Pustakawan Ahli Utama

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menerima kedatangan Kepala Pusat Sejarah Akademi Militer Magelang Letnan Kolonel Hendra Purwanasari pada Senin, (31/8). Secara khusus Letkol Hendra mengajukan permohonan bantuan pengadaan rak dan koleksi perpustakaan Akmil Magelang.
Menanggapi permohonan tersebut, Kepala Perpusnas menggaransi bantuan yang dimintakan Akmil dan akan diakomodir pada 2021 mengingat di tahun ini anggaran Perpusnas sebanyak 40% dipangkas untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Â Â 
â€œKami akan alokasikan bantuan buku, rak dan sejumlah unit komputer untuk perpustakaan Akmil Magelang di tahun depan,â€ ujar Kepala Perpusnas.
Di samping itu, Perpusnas juga akan menyiapkan tim untuk membenahi server yang diberikan Perpusnas beberapa tahun lalu. â€œMasih belum sempat digunakan dikarenakan tiadanya staf perpustakaan atau prajurit yang bisa mengoperasikan,â€ imbuh Letkol Hendra. Â 
Â 
Reporter : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Ahmad Kemal

Akmil Magelang Ajukan Bantuan Pengadaan Perpustakaan

Senayan, Jakarta â€“ Bicara mengenai perpustakaan tidak hanya berupa deretan buku yang berdebu, namun keberadaan perpustakaan harus mampu menjangkau masyarakat melalui berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan. Hal ini disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando saat membuka acara Stakeholder Meeting Nasional, Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, di Hotel Kartika Chandra, Selasa (19/11). â€œBerdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang mengamanatkan perpustakaan dibentuk, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang didalamnya berisi perpustakaan wajib dibentuk di Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka ini dapat dijadikan sebagai landasan hukum baru sehingga penting untuk merumuskan formula kegiatan perpustakaan yang bisa mengubah kehidupan masyarakat,â€ jelasnya. Lebih lanjut, Syarif Bando mengatakan, sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo untuk mewujudkan SDM Unggul Indonesia Maju, perpustakaan dapat mengambil peran tersebut salah satunya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. â€œMisalnya, dengan bekerjasama dengan para stakeholder, atau memberikan pelatihan keterampilan untuk pengangguran agar kesejahteraannya meningkat. Ini yang disebut dengan transfer knowledge. Peran ini dapat membantu pemerintah dalam mengurangi jumlah pengangguran,â€ lanjutnya. Kepala Perpusnas menjelaskan, Stakeholder Meeting Nasional ini diadakan bertujuan agar tercipta kesamaan persepsi dengan para stakeholder, diantaranya Pemda dan Bappeda bahwa perpustakaan bisa meningkatkan kualitas SDM untuk meningkatkan kesejahteraan.
â€œKami menggandeng Bappeda yang memiliki kewenangan menghitung anggaran. Kami pun sudah melakukan MoU dengan Kementerian Desa agar alokasi dana desa dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga diharapkan perpustakaan dapat mengambil bagian dalam mengurangi tingkat kemiskinan," jelasnya.
Kegiatan pertemuan Stakeholder Meeting Nasional Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, literasi untuk kesejahteraan melibatkan perwakilan dari 21 provinsi, 60 kabupaten/kota, dan 300 desa di Indonesia.
Â 
Reportase : Wara Merdekawati Fotografer : Ahmad Kemal Nasution

Kepala Perpusnas : Perpustakaan Mampu Kerek Kualitas SDM

DARING di era digital, era Revolusi Industri 4.0 telah mengubah peradaban dan budaya manusia ditengah kondisi yang Â VUCA : Volatility (penuh grjolak), Uncertainty (ketidakpastian), Complexity (rumit), dan Ambiguity (ketidak jelasan). Perubahannya tidak terduga dan sangat cepat, telebih ditambah pandemi Covid 19 yang mengglobal semakin memporak-perandakan keadaan dan berdampak multi-dimensiaonal, selain kematian yang tinggi. Update data BNPB di Indonesia per 11 Juli 2020 tercatat 74.018 orang positif virus corona, sebanyak 34.719 orang, dinyatakan sembuh dan sebanyak 3.535 orang meninggal. Sementara itu, di dunia tercatat 12.631.237 orang positif virus corona, dinyatakan sembuh 7.366.780 orang dan sebanyak 562.900 orang meninggal. Pun, lonjakan kasus terinfeksi covid 19 tidak terbendung begitu PSBB dilonggarkan bagaikan simalakama satu sisi ingin pacu ekonomi agar tumbuh secara eksponensial, namun di sisi lain malapetaka mengancam keberlangsungan kehidupan. Kita sangat prihatin sekaligus cemas mengingat banyak orang yang nekad dan konyol tidak disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan. Wahai saudara, sadar dirilah kalian untuk tidak menjadi orang yang menularkan virus corona yang pada dasarnya kalian membunuh orang lain. Ayo bersama-sama disiplin yang tinggi dalam mentaati protokol kesehatan, dan jika tidak ada keperluan yang urgent hendaklah tetap dirumah. Tampil dengan masker dan face shield/topeng transparan atau Manusia berMasker di ruang publik, tempat-tempat keramaian memang tidak nyaman maupun sulit dikenali karena sebagian besar wajahnya tertutupi masker. MasyaAlloh, sungguh-sungguh Era Abnormal ini (bukan new normal yang orang-orang sebutkan) sungguh tidak nyaman dan mencekam dan mengenaskan karena dampaknya dapat mematikan.Â  Akankan kita abai dengan kondisi ini?
Ekonomi Digital
Perubahan kegiatan ekonomi sebagian besar bergeser dari offline system ke online system (daring) yang dirasakan lebih efisien di satu sisi, namun di sisi lain PHK (pemutusan hubungan kerja) mengancam ketenagakerjaan kita, baik nasional maupun internasional. Data Kemnaker akhir Juni 2020 menunjukkan tenaga kerja terdampak Covid-19 mencapai 3,05 juta orang dan diperkirakan akan terus bertambah hingga 5,23 juta jika wabah covid 19 belum dapat diatasi maupun kegiatan ekonomi belum berjalan norma untuk pacu akselerasi dan pertumbuhan ekoomi yang eksponensial. Kini, sebanyak 15,6 persen pekerja mengalami PHK dan 40 persen pekerja mengalami penurunan pendapatan, diantaranya sebanyak 7 persen pendapatan buruh turun sampai 50 persen. Kemudian, Organisasi Buruh Internasional (ILO) melaporkan, sebanyak 81 persen dari tenaga kerja global yang berjumlah sekitar 3,3 miliar, atau 2,67 miliar pekerja saat ini terkena dampak penutupan tempat kerja akibat pandemi virus corona (Covid-19). Sementara sekitar 1,25 miliar pekerja diantaranya terancam terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Ini protret sangat kelam dan tragedi ketenagakerjaan dunia.
Bagi sektor industri, era digital ini memberi tantangan baru agar mereka lebih kreatif dan inovatif dalam proses produksi, distribusi hingga ke tangan konsumen. Dituntut untuk menciptakan jenis-jenis pekerjaan baru yang berbeda dengan jenis-jenis pekerjaan sebelumnya. Misal, begitu PSBB dilonggarkan terbuka peluang bisnis-bisnis musiman seperti produsen masker, face shield, alat pelindung diri (APD) lainnya, alat deteksi virus hingga ihtiar untuk menemukan anti virus corona yang hingga kini belum diketemukan. Tantangannya semakin berat karena 239 ilmuwan mengirim surat terbuka kepada WHO agar merevisi rekomendasi adanya penularan virus corona dapat melalui udara, karena dari penelitian diketemukan bahwa virus corona dalam partikel terkecil dapat hidup hingga 3 jam.
Kita pun dituntut untuk lebih mampu menyesuaikan kondisi yang ada walaupun resiko kematian menghantuinya. Berdamai dengan corona yang sejatinya suatu penyakit menular sungguh tidak mudah, ibarat kita hidup serumah dengan ular cobra berbisa, harus ekstra hati-hati dan disiplin yang sangat tinggi dalam menerapkan protokol kesehatan. Kita tidak boleh kendor kencang dalam menerapkan aturan demi kemaslahatan, selama pandemic covid 19 masih berlangsung. Memang, situasinya sangat tidak menentu dan penuh kompleksitas sehingga kita perlu mempersiapkan diri untuk memasuki Era Abnormal (bukan the new normal) di tengah covid 19 secara cermat dan tepat agar tidak menimbulkan malapetaka baru.
Dampak covid 19 yang multi-dimensional ini juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia menurun sangat drastis dapat memicu krisis ekonomi; pun Indonesia mengalami hal yang serupa. Pertumbuhan ekonomi kita anjlok menjadi -3,1% sehingga perlu effort extra-ordinary untuk pemulihan ekonomi nasional sekaligus mengatasasi covid 19. Telah telah dianggarkan sebesar Rp 607.7 Triliun sebagai salah satu extra-ordinary program untuk pencegahan covid 19 dan pemulihan ekonomi, sementara itu anggaran kesehatanÂ  untuk penanganan covid-19 sebesar Rp 87,5 Triliun. Antara lain untuk perlindungan sosial dalam PEN teralokasikan Rp203,90 triliun,Â  Insentif usaha dari PEN sebesar Rp120,61 triliun, pembiayaan korporasi sebesar Rp53,57 triliun, untuk sektoral pemda dan kementerian/lembaga sebesar Rp106,11 triliun, dan untuk UMKM sebesar Rp123,46 triliun. Lebih lanjut, ada 3 fokus yang hendak dicapai yaitu menjaga konsumsi, mendukung ekspor dan impor, serts menjaga aktivitas produksi. Pada sisi permintaan, berbagai program jaring pengaman sosial (social safety net) telah dilaksanakan. Terutama bantuan sosial (bansos) bagi kelompok terdampak dengan memperluas penerima fasilitas perlindungan sosial. Pada sisi penawaran, berbagai modalitas telah disiapkan untuk dapat memberikan dukungan kepada para pelaku usaha ultra mikro dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Misalnya pemberian subsidi bunga, penempatan dana pemerintah di perbankan untuk mendukung pelaksanaan restrukturisasi kredit UMKM &amp; Koperasi dan penyaluran tambahan modal kerja, serta penjaminan melalui PT Askrindo dan PT Jamkrindo untuk mendukung penyaluran kredit modal kerja UMKM &amp; Koperasi. Kemudian, perlu menjadi perhatian negara agar menjamin distribusi pendapatan untuk rakyatnya agar dapat menikmati lezatnya kesejahteraan; karena persoalan ini bagaikan lingkaran syetan yang belum dapat diatasi. Kondisi saat ini, 51% asset kekayaan nasional hanya dikuasi oleh sekitar 1% warganegara atau dengan kata lain 1% orang kaya menguasai 51% asset kekayaan nasional.
Pandemi Covid-19 mendorong dilakukannya Transformasi Ekonomi, di mana peran teknologi informasi menjadi sangat penting di samping upaya percepatan perijinan, penyederhanaan birokrasi serta reformasi regulasi.Transformasi ekonomi mencakup revolusi industri 4.0, transformasi digital, infrastruktur, RUU Cipta kerja, layanan investasi , peningkatan kompetensi, UMKM via platform digital, teknologi keuangan (fintech), dan energi baru terbarukan. Dan perlu disinergikan tujua pembentukan perubahan dunia pasca cocid 19 yatiu : digitalisiasi, masa depan pekerjaan, perubahan preferensi konsumen, ketahanan bisnis, geopolitik dan arus internasional, intervensi pemerintah yang lbih besar dan keseimbangan tujuan sosial dan ekonomi yang dikembangkan dalam spektrum triple helix antara : pemerintah, akademi dan masyarakat &amp; dunia usaha. Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran untuk : a) kesehatan Rp 87,55 Triliun; b) perlindungan sosial Rp 203,9 triliun; c) ekonomi Rp 226,72 Triiun dan d) penguatan UMKM dan koperasi Rp 77,03 Triliun. Kemudian, Respon kebijakan harus mengantisipasi dinamika perubahan faktor eksternal dan faktor internal minimal hingga 2 Tahun Ke Depan. Faktor eksternal : tidak kondusif, perdagangan dunia diperkirakan masih lemah serta kecenderungan semua negara mementingkan diri masing-masing. Faktor Internal : Ketergantungan kepada permintaan dalam negeri sangat tinggi, sementara kita belum akan bisa mulai bekerja optimal hingga Covid-19 dikendalikan secara penuh. Ketidakpastian terhadap akses dan distribusi Vaksin, diperkirakan baru teratasi antara 12 bulan hingga 18 bulan ke depan (sampai dengan akhir tahun 2021). Utilisasi produksi dan penyediaan lapangan kerja, serta permintaan dalam negeri belum akan optimal hingga akhir tahun 2021, dan baru mulai merangkak naik menuju optimal pada tahun 2022.Â  Hasil restrukturisasi yang dilakukan Perbankan pada tahun ini, seperti penundaan pembayaran bunga maupun cicilan utang, diperkirakan sebagian berpotensi menjadi kredit bermasalah di tahun depan.
Kemudian, di era Revolusi Industri 4.0 ini menuntut semua negara untuk dapat mentransformasikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Revolusi Industri 4.0 yang berubah sangat cepat, mendasar mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berhubungan satu sama lain yang memanfaatkan teknologi otomatisasi dan cyber fisik, seperti kecerdasan buatan (AI), robotika, internet of things (IoT), kendaraan otonom, pencetakan 3D (tiga dimensi), nanoteknologi, bioteknologi, ilmu material, penyimpanan energi dan komputasi kuantum. Sehingga pemanfaatan teknologi cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai bidang kehidupan manusia ini harus berpusat pada manusia, mengutamakan kepentingan kehidupan bagi manusia seperti Jepang yang mengembangkan Society 5.0. Juga, perlu dikembangkan ekosistem digital yang mandiri, tidak bergantung pada asingÂ  antara lain melalui keberpihakan negara pada kepentingan nasional, mengembangkan mobile satelite system (MSS) untuk memperluas konektivitas, mengembangkan platform digital berbasis budaya Indonesia; sehingga ketahanan nasional semakin tangguh dalam mempersiapkan kondusivitas dalam melaksanakan pembangunan untuk meraih tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Saat ini, kita sangat khawatir dan prihatin bahwa pelaku-pelaku bisnis daring (on line) dikuasai oleh asing, kita dijadikan pangsa pasar mereka; sehingga negara harus hadir untuk memberikan proteksi dan afirmasi melalui penyediaan platform dan infrastruktur digital nasional sendiri. Pun, koneksivitas jaringan belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Kondisi geografis sebagai negara kepulauan yang sangat luas dapat menjadi kendala apabila komunikasi, transportasi dan system pemerintahan belum mendukungnya. Pengembangan jaringan melalui kable fiber optik tidak akan memadai, sehingga yang efektif dan efisien adalah pengembangan MSS (Mobile Satelite System) yang menjangkau seluruh wilayah nusantara, termasuk negaranegara tetangga. Menurut Sylvia Evi Soemarlin bahwa yang menikmati keuntungan dari ekonomi digital adalah asing yang mencapai US$ 150 juta/tahun untuk media sosial yang berasal dari Amerika Serikat yang ada di negeri kta.
Pacu SDM Unggul dan Pembelajaran Daring
SDM Unggul Negara Maju hendaknya jangan hanya dijadikan slogan, namun lebih dari itu harus membumi dalam instrumen-instrumen yang implementatif. Misal pembelajaran dan training daring yang diperuntukan bagi siswa, mahasiswa dan para pekerja yang terdampak covid 19 perlu dievaluasi secara komprehensif dan secara berkala. Sehingga efektivitas dan efisiensinya dapat diukur dan dicapai secara bertahap. Kita harus menyadari benar bahwa wilayah kepulauan yang terpisah-pisah dalam gugusan/untaian khatulistiwa ini masih menyisakan persoalan dan tantangan yang harus segera mendapatkan solusi. Hingga kini, 75 tahun Indonesia Merdeka masih banyak desa-desa yang gelap gulita belum ada sambungan listrik, apalagi infrastruktur telekomunikasi. Bagaimana akses mereka terhadap ekonomi digital maupun pembelajaran/training online? Bagaimana nasib mereka (terutama para siswa) di desa-desa dan daerah terluar Indonesia yang tidak dapat mengikuti pembelajaran daring, yang bakal diberlakukan secara permanen oleh kemendikbud? Kebijakan ini terkesan milineal dan mungkin sebagain akan menangguk keuntungan yang besar, terlebih publik tahu bahwa kaum milineal yang ada di lingkaran kekuasaan terbukti berbisnis di sektor daring ini. Oleh karena itu, publik harus kritis, mencermati kebijakan terlebih pagu 20% APBN untuk sektor pendidikan; agar tidak ada penumpang gelap yang memanfaat bisnis daring ini. Belum lagi, berbicara konten pembelajaran, apakah pembelajaran secara daring bagi siswa-siswa sekolah dasar dan memengah mencukupi dikaitakn dengan proses penddidikan bukan hanya sekedar meningkatkan aspek kognitif saja. Bagaimana mungkin pengembangan aspek psikomotorik (ketrampilan) dan afektif (sikap/tingkah laku) dapat dilakukan secara daring (online)?
Disinilah kepedulian dan keberanian para ahli pendidikan untuk ambil peran signifikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai tujuan nasional yang digariskan dalam UUD 1945; tidak larut dalam ide-ide yang nyleneh yangÂ  hanya berpihak pada sekelompok masyarakat tertentu. Pun, perubahan kurikulum pendidikan perlu dilakukan dengan cermat berpusat pada minat dan bakat peserta didik, jangan dipaksakan dengan seabrek paket kecakapan dan ujung-ujungnya tidak ada ketersambungan (link) dan kesesuaian (match) dengan sektor industri maupun kebutuhan masyarakat. Kita pun, tidak resisten dengan kemajuan iptek termasuk pembelajaran online; namun harus dikaji secara mendalam bahwa media pembelajaran ini bukan satu-satunya media untuk menyelenggrakan pendidikan, terlebih tidak semua siswa dapat meng-aksesnya dari tempat tinggal masing-masing, apalagi mereka yang tinggal di desa-desa yang tidak ada jaringan listrik maupun infrastruktur telekomunikasi.
Wajib Belajar 12 tahun
Kualitas dan kuantitas pendidikan masih menjadi persoalan fundamental yang harus diselesaikan oleh pemerintah (dalam hal ini jajaran kemendikbud dan pemerintah daerah), termasuk menyediakan akses pendidikan bagi semua warganegara minimal 12 tahun. Artinya menjamin anak-anak usia sekolah wajib belajar samapi lulus sekolah menengah atas (SMA/SMK/MA). Perlu langkang kongkrit untuk mengatasi masalah-masalah : a) partisipasi/kesempatan memperoleh pendidikan, b) efisiensi pendidikan, (3) efektivitas pendidikan, d), relevansi pendidikan, e) kualitas dan kuantitas pendidikan. Saat ini, sedang berlangsung proses penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta. Caru-marut pun masih terjadi berkaitan dengan sistem penerimaannya. Benang merahnya adalah pemerintah belum mampu menyiapkan jumlah sekolah negeri yang mampu menampung lulusan-lulusan dari tingkat sekolah dibawahnya. Daya tampung sekolah negeri sangat terbatas, sehingga akses siswa dari keluarga miskin sangat terbatas. Ini akan menjadi persoalan yang menngunung akibt dari ketidakmamapuan untuk mengatasinya, dan akan berdampak kontra-produktif terhadap penyiapan SDM menuju insentid/bonus demografi pada 2030 yang akan datang. Waktu tinggal 10 tahun sangat singkat kalau tidak dilakukan program-program terobodan dan extra ordinary maka kita tidak akan mendapatkan insentif/bonus demograf, i bahkan sebaliknya akan menjadi beban demografi.
Jurus VUCA
Kita harus moved on menuju business unusual agar dapat mempertahankan diri sekaligus melakukan lompatan-lompatan strategis agar lebih kompetitif dan mampu memenangkan kompetisi. Inilah kondisi yang biasa disebut VUCA (Volatility/bergejolak, uncertainty/tidak pasti, complexity/kompleks and ambiguity/tidak jelas). Untuk menghadapinya kita dapat menggunakan Jurus VUCA dalam arti vision/visi ke depan, understanding/ pemahaman secara detail, clarity/ketajaman/kejelasan dan agility/kelincahan) agar mampu mengubah hambatan menjadi tantangan serta mengubah tantangan menjadi peluang untuk lebih maju. Oleh karena itu diperlukan leadership/kepemimpinan yang visioner dan berkarakter negarawan. Satu hal, para pemimpin harus berani mengaplikasikan â€sudden death managementâ€ dalam arti mulai dari dirinya sendiri harus menjadi bagian solusi dan berani lengser jika tidak mampu berkinerja baik (atau bahkan sangat baik), untuk memberi peluang pada orang lain yang memiliki kapabilitas keilmuan, kompetensi maupun pengalaman.
Dengan demikian, dalam menghadapi kondisi yang VUCA kita tidak kehilangan pijakan dan terombang-ambing oleh kepentingan-kepentingan yang tidak pro-rakyat maupun pro-negara, termasuk dalam pembelajaran daring dan ekonomi diigital. Semoga.
Oleh : K.R.A.T. Dr.(c). Suharyono S. Hadinagoro, M.M.
(Pemerhati Ketenagakerjaan &amp; Ekonomi Kerakyatan, Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti,Â  Alumni PPRA LIX Lemhannas RI. Trainer Hubungan Indusrial Tingkat Nasional)

Mencermati Pembelajaran Daring dan Ekonomi Digital 

Senayan, Jakarta -Prinsip pokok tugas pegawai negeri adalah melayani masyarakat. Hal ini disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam Presidential Lecture yang digelar di Istora Senayan, Rabu (24/07). Tema yang diusung President Lecture tahun ini adalah â€œSinergi Untuk Melayaniâ€.
Dalam acara yang diikuti sebanyak 6.148 CPNS tahun 2018 dari 78 KL tersebut, Wapres Jusuf Kalla menjelaskan, melayani tentu berbeda cara tergantung apa yang menjadi tugas seorang pegawai negeri sipil. "Melayani tentu berbeda-beda caranya tergantung apa yang menjadi tugas. Ini dilakukan untuk mewujudkan suatu pemerintahan dengan sistem birokrasi yang baik dan siap bersaing utk kemajuan bangsa," jelasnya.
Pada acara yang digelar untuk kedua kalinya ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin, juga menyampaikan Indonesia kini berada di peringkat 45 dari 140 negara dalam indeks kesiapan menghadapi Revolusi Industry 4.0, sehingga perlunya menyiapkan smart ASN. â€œSejalan dengan prioritas pembangunan sumber daya manusia, kami siapkan generasi smart ASN guna menghadapi tantangan, disrupsi, dan revolusi industri 4.0,â€ ungkap Menpan.
Selanjutnya Syafruddin menjelaskan pada seleksi CPNS 2018 sebanyak 180.644 peserta lolos seleksi dari 238.015 formasi di 76 kementerian dan 525 pemerintah daerah. Hadir pula sebagai pembicara Pan Suk Kim (Former Minister of Personnel Management Korea Selatan), Bambang Brodjonegoro (Bappenas RI), dan Wishnutama (Komisaris Utama Media Net TV/ Creative Director of opening and closing 18th Asian Games 2018.
Reportase : Wara Merdekawati/ Eka Purniawati

Berita

Jusuf Kalla: ASN Harus Melayani