Â 
Samarinda, Kaltimâ€”Niatan pemerintah menunjuk Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara di Provinsi Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota baru hendaknya dibarengi dengan kesiapan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang sarat dengan tenaga ahli dan terampil untuk mendukung calon ibu kota baru yang berdesain modern di tengah hutan (forest city), canggih, cerdas, dan berkelas internasional. Maka, diperlukan sinergi serius antara pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan indeks literasi masyarakat.
â€œFaktanya, kesiapan sumber daya manusia di sini (Kaltim, red) belum terlihat signifikan,â€ keluh salah satu anggota Komisi X DPR RI Hetifah Sjaefudin pada talk show Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (ILM) di Samarinda, Senin, (23/11).
Oleh karena itu, Hetifah menyambut baik upaya konkret dari Perpustakaan Nasional melakukan pengembangan literasi di Indonesia. Hetifah beranggapan kesiapan tenaga ahli dan terampil sangat diperlukan untuk memegang peranan penting ataupun posisi strategis sebagai aparatur pemerintah atau swasta.
â€œMeski secara postur anggaran Perpusnas tidak sebesar kementerian/lembaga lain, namun mereka mampu memaksimalkan penggunaan dana alokasi khusus (DAK) untuk meningkatkan literasi,â€ tambah Hetifah. Â 
Pada kesempatan yang sama, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan masyarakat Kaltim harus segera berbenah, menyiapkan diri untuk menghadapi modernisasi. Apalagi jika persiapan infrastruktur sebagai calon ibu kota rampung pada 2024.
Maka, keberadaan perpustakaan dan kemampuan literasi mutlak dimiliki sebagai syarat agar masyarakat Kaltim siap menghadapi persaingan global.
â€œJangan sampai masyarakat lokal hanya jadi penonton. Coba perhatikan, berapa banyak kapal-kapal tanker yang memuat batubara diangkut keluar? Atau hasil hutan yang dieksploitasi besar-besaran?,â€ tanya Kepala Perpusnas di hadapan audiens.
Di sinilah pentingnya bagi siapapun untuk mempunyai keterampilan. Tidak perlu banyak, namun jika ditekuni dan dilatih maka hasilnya akan jauh lebih baik. Itu sudah cukup memberikan bekal untuk berdaya saing. Masyarakat lokal harus dapat mengisi ruang-ruang kesempatan di ibu kota baru nanti dengan kemampuan literasi.
Kemampuan literasi bukan lagi sebatas baca-tulis tapi kemampuan memaknai, memahami dan menganalisis segala informasi maupun ilmu pengetahuan yang diperoleh dari yang dibaca. Dari situ, kemudian melahirkan ide-ide, gagasan, inovasi ataupun kreativitas baru yang berdampak pada kemampuan menghasilkan produk barang/jasa untuk masyarakat luas.
â€œIbu kota negara baru tanpa literasi, ibarat ruang tanpa isi,â€ terang Kepala Perpusnas. Â 
Selain kedua nara sumber, talk show peningkatan indeks literasi masyarakat juga menghadirkan Staf Ahli Gubernur Bidang Politik dan Keamanan Wahyu Widi Heranata dan perwakilan Dinas Perpustakaan dan Kearsiapn Provinsi Kaltim Mustika Wati.
Â 
Reportase : Suryadi, Alfa Husna
Fotografer : Suryadi

Talk Show Peningkatan ILM ; Tanpa Literasi Keterampilan Sulit Dimiliki

Salemba, Jakarta-Masih kurangnya minat baca di wilayah Kota Tegal, menjadi salah satu tantangan bagi badan legislatif setempat untuk terus menggerakkan minat baca masyarakat, serta mengembangkan jumlah koleksi perpustakaan daerah yang tergolong masih minim. Hal ini diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Kota Tegal, Hery Budiman, saat melakukan kunjungan kerja dan diterima oleh Kepala Biro Hukum dan Perencanaan, Joko Santoso, Selasa, (18/6).
Hery mengatakan, saat ini masyarakat cenderung membaca melalui media digital dibandingkan membaca buku. Padahal keberadaan perpustakaan di wilayah sangat penting, salah satunya untuk menunjang mutu pendidikan. Di samping itu, regulasi mengenai perpustakaan di tingkat pusat, diharapkan bisa ditularkan hingga ke daerah.
â€œKedatangan kami ini, untuk sharing berkenaan dengan pembinaan dan pengembangan perpustakaan yang ada di Kota Tegal. Untuk pengembangan, seringkali anggaran di Pemda minim, dan terkesan masih diabaikan,â€ ungkapnya.
Mengingat pentingnya regulasi dalam pengembangan perpustakaan daerah serta penguatan kelembagaan.Â Pihaknya meminta regulasi perpustakaan yang ada di tingkat pusat bisa ditularkan hingga tingkat daerah. â€œJika regulasi itu ada, kami ingin berkomitmen membangun perpustakaan di tiap desa/kelurahan,â€ jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Hukum dan Perencanaan, Joko Santoso, menjelaskan dari seluruh anggaran Perpusnas, 60 persen dialokasikan untuk pengembangan perpustakaan di daerah. Setiap daerah rata-rata mendapatkan Rp 700 juta sampai Rp 1 M dana dekonsentrasi.
â€œIni menunjukkan bentuk perhatian dalam pengembangan perpustakaan daerah. Pelatihan sumber daya pustakawan juga kami orientasikan untuk di daerah. Namun, bantuan baru akan kami berikan jika ada pengajuan dari Dinas Perpustakaan setempat,â€ jelasnya.
Dikatakan, sesuai dengan konsep transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial, bantuan koleksi untuk perpustakaan, sudah diberikan untuk perpustakaan yang berada di Lapas, pondok pesantren, komunitas dan rumah sakit.
â€œSelain itu, menghadapi era digital, Perpustakaan Nasional memiliki layanan iPusnas yang bisa diakses melalui gawai. Hal ini mungkin bisa diadaptasi di daerah, untuk meningkatkan minat baca masyarakat,â€ pungkasnya.
Â 
Reportase : Wara Merdeka
Foto : Raden Radhityo

Komisi I DPRD Kota Tegal : Koleksi Perpusda Kota Tegal Masih Minim

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Kepala Perpustakaan Nasional M. Syarif Bando menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas beserta jajaran pada Rabu (28/4/2021). Syarif mengapresiasi komitmen dan keseriusan pemerintah daerah untuk memperkuat kelembagaan dan mengembangkan perpustakaan demi kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Syarif mengemukakan pandangannya mengenai paradigma perpustakaan yang kini tidak lagi berkutat dengan collection management, tapi knowledge transfer, di mana pengetahuan tersebut akan membuat masyarakat lebih literate dan mampu menghadapi persaingan global yang semakin sengit. Oleh karena itu, Perpustakaan Nasional mendukung upaya pengembangan perpustakaan di daerah dengan berbagai program bantuan.
Senada dengan pendapat Syarif, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Imran, menyatakan bahwa transfer pengetahuan berupa ilmu terapan lah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat daerah.
Lebih lanjut ia kemudian memaparkan bahwa wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang dikelilingi oleh perairan dan berbatasan dengan Laut Cina Selatan memiliki potensi besar dalam hal kelautan dan perikanan. Sayangnya potensi tersebut belum diberdayakan secara maksimal oleh masyarakatnya.
Oleh karena itu, pemerintah daerah yang memahami pentingnya literasi bagi masyarakat dan pengembangan literasi hanya dapat diperoleh melalui membaca, kemudian berkomitmen untuk membentuk dinas perpustakaan dengan mengajukan rancangan peraturan daerah khusus mengenai hal tersebut.
â€œKami ingin berdiskusi soal rancangan peraturan daerah tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas No. 7 tahun 2016. Pemerintah kami mengajukan 3 ranperda, salah satunya tentang dinas perpustakaan dan kearsipan,â€ ujarnya
Menanggapi keseriusan komitmen tersebut, Syarif menyatakan dukungannya untuk pembentukan dinas perpustakaan dan mendorong agar memanfaatkan fasilitas Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan mengajukan proposal bantuan DAK untuk pembangunan gedung dan penambahan koleksi.
Kunjungan kerja tersebut ditutup dengan pemberian secara simbolis bantuan mobil perpustakaan keliling untuk Kabupaten Kepulauan Anambas.
Â 
Â 
Reporter: Eka Cahyani
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Ingin Berdayakan Potensi Daerah, Kepulauan Anambas Berkomitmen Membentuk Dinas Perpustakaan

Profesor Okamoto Puji Gedung Perpustakaan Nasional

Salemba, Jakarta - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI melalui Direktorat Standardisasi dan Akreditasi menggelar Public Hearing Pedoman Akreditasi Perpustakaan.
Pedoman Akreditasi ini merupakan revisi pedoman akreditasi yang telah dibuat pada 2013. Revisi dipandang perlu sebagai konsekuensi adanya Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional.
Direktur Standardisasi dan Akreditasi Perpusnas, Supriyanto mengatakan, penyusunan pedoman akreditasi perpustakaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan tugas pengawasan penerapan Standar Nasional Perpustakaan (SNP) dan mekanisme pelaksanaan akreditasi perpustakaan.
"Akreditasi perpustakaan merupakan suatu mekanisme untuk mengawasi penerapan standar dan sekaligus menilai tingkat pencapaian kinerja perpustakaan berdasarkan standar yang berlaku," katanya pada Public Hearing Pedoman Akreditasi Perpustakaan yang digelar secara daring pada Kamis, (13/01/2021).
Akreditasi perpustakaan, lanjut Supriyanto, merupakan rangkaian kegiatan proses pengakuan formal yang dilakukan oleh Perpusnas untuk menetapkan bahwa sebuah perpustakaan telah memenuhi SNP. Perpustakaan yang telah diakreditasi mendapat etifikat sesuai dengan peringat capaian standar.
"Maka pedoman akreditasi perpustakaan ini bertujuan untuk memberikan panduan, petunjuk, arah serta acuan dalam pelaksanaan akreditasi perpustakaan," lanjutnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando menyampaikan bahwa perubahan paradigma perpustakaan yang terjadi saat ini menjadikan tantangan Perpusnas dalam menyusun pedoman akreditasi perpustakaan. Karena paradigma perpustakaan saat ini, perpustakaan yang menjangkau masyarakat. Pembagian infrastruktur, waktu, tenaga, pikiran, sumber daya untuk tiga tahapan pengelolaan perpustakaan yang modern, dan terakhir transformasi digital.
"Saya ingin mereview ada hal yang paling fundamental agar pelaksanaan akreditasi perpustakaan melalui satu tahapan yang kredibel untuk bisa memberikan nilai, sehingga di tahun yang akan datang tidak ada lagi semacam kesalah pahaman," ungkap Syarif.
Syarif memberi masukan bahwa di dalam pedoman tersebut, perlu adanya bab yang menjelaskan penyelenggaraan pembinaan dan akreditasi. Menurutnya, ada 11 aspek pembinaan perpustakaan. Diantaranya, gedung/tata ruang, perabot/perlengkapan, SDM, anggaran perpustakaan, koleksi bahan perpustakaan/prosesnya, sistem layanan, kegemaran membaca, promosi perpustakaan, mitra perpustakaan dan penelitian/pengembangan.
Dalam public hearing ini diharapkan adanya beberapa masukan dan tanggapan dari stakeholder. Public hearing ini diikuti 1.000 orang yang berasal dari berbagai unsur. terdiri dari Forum Perpustakaan, asesor, Dinas Perpustakaan Provinsi, Dinas Perpustakaan Kabupaten/Kota, dan stakeholder lainnya.
Reportase: Wara Merdeka

Perpusnas Rancang Pedoman Akreditasi Perpustakaan Terbaru

Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI kembali gelar Lomba Perpustakaan Umum Terbaik (Desa/Kelurahan) dan Lomba Perpustakaan Sekolah/Madrasah Lanjutan Tingkat Atas Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2021 sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan bagi perpustakaan yang ada di daerah.
Perpustakaan dalam pembangunan nasional berkonstribusi besar dalam membangun masyarakat berpengetahuan (Knowledge Society). Perpustakaan desa/kelurahan memilikiÂ  peran sebagai Pusat Ilmu Pengetahuan yang mampu mendorong inovasi dan kreatifitas masyarakat dipedesaan. Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagai Pusat Pemberdayaan Masyarakat harus mampu mengembangkan potensi masyarakat berbasis literasi yang dapat memajukan dan melestarikan kebudayaan. Begitu juga dengan Perpustakaan sekolah yang memiliki peran yang cukup signifikan dalam membangun dan mengembangkan budaya literasi pada siswa.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Deni Kurniadi, saat membuka kegiatan penilaian lomba, pada Senin (23/8/2021) via Zoom.
Menurut Deni, perpustakaan sebagaimana yang ada dan berkembang sekarang, telah digunakan sebagai salah satu pusat informasi, sumber ilmu pengetahuan, penelitian, rekreasi, pelestarian khazanah budaya bangsa, serta memberikan berbagai jasa layanan lainnya. Pelayanan sumber informasi di perpustakaan merupakan ujung tombak kesuksesan kegiatan layanan perpustakaan.
â€œTujuan utama pembentukan Perpustakaan Desa adalah sebagai satu sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan membaca guna mencerdaskan kehidupan masyarakat desa,â€ ujar Deni.
â€œSedangkan Perpustakaan Sekolah merupakan gudang ilmu pengetahuan dan informasi,Â  selayaknya menjadi sumber belajar yang digunakan oleh guru dan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran,â€ sambungnya.
Lebih lanjut, Deni berharap kegiatan lomba ini mampu menyemangati para pejuang literasi untuk lebih berperan serta dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, melalui peningkatan kemampuan literasi yang meningkatkan kreativitas masyarakat dan mengurangi kemiskinan akses informasi.
Disebutkan dalam Laporan Ketua Panitia, tahun ini kegiatan lomba perpustakaan umum terbaik (desa/kelurahan) diikuti oleh 34 provinsi. Sedangkan untuk lomba perpustakaan sekolah/madrasah lanjutan tingkat atas terbaik, diikuti oleh 15 provinsi yang telah melalui penilaian berkas.
Berbeda dengan tahun sebelumnya, penilaian lomba di tahun ini dilakukan secara langsung melalui aplikasi Zoom. Penilaian lomba perpustakaan umum terbaik (desa/kelurahan) akan dilaksanakan selama tiga minggu, mulai dari tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021. Dan penilaian lomba perpustakaan sekolah/madrasah lanjutan tingkat atas terbaik akan dilaksanakan dari tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021.
Reporter: Basma Sartika Â

Beri Apresiasi Daerah, Perpusnas Kembali Gelar Lomba Perpustakaan Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2021

Senayan, Jakarta -Prinsip pokok tugas pegawai negeri adalah melayani masyarakat. Hal ini disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam Presidential Lecture yang digelar di Istora Senayan, Rabu (24/07). Tema yang diusung President Lecture tahun ini adalah â€œSinergi Untuk Melayaniâ€.
Dalam acara yang diikuti sebanyak 6.148 CPNS tahun 2018 dari 78 KL tersebut, Wapres Jusuf Kalla menjelaskan, melayani tentu berbeda cara tergantung apa yang menjadi tugas seorang pegawai negeri sipil. "Melayani tentu berbeda-beda caranya tergantung apa yang menjadi tugas. Ini dilakukan untuk mewujudkan suatu pemerintahan dengan sistem birokrasi yang baik dan siap bersaing utk kemajuan bangsa," jelasnya.
Pada acara yang digelar untuk kedua kalinya ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin, juga menyampaikan Indonesia kini berada di peringkat 45 dari 140 negara dalam indeks kesiapan menghadapi Revolusi Industry 4.0, sehingga perlunya menyiapkan smart ASN. â€œSejalan dengan prioritas pembangunan sumber daya manusia, kami siapkan generasi smart ASN guna menghadapi tantangan, disrupsi, dan revolusi industri 4.0,â€ ungkap Menpan.
Selanjutnya Syafruddin menjelaskan pada seleksi CPNS 2018 sebanyak 180.644 peserta lolos seleksi dari 238.015 formasi di 76 kementerian dan 525 pemerintah daerah. Hadir pula sebagai pembicara Pan Suk Kim (Former Minister of Personnel Management Korea Selatan), Bambang Brodjonegoro (Bappenas RI), dan Wishnutama (Komisaris Utama Media Net TV/ Creative Director of opening and closing 18th Asian Games 2018.
Reportase : Wara Merdekawati/ Eka Purniawati

Berita

Jusuf Kalla: ASN Harus Melayani