Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Momentum peringatan ulang tahun Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) jangan hanya dirayakan secara seremonial saja, tetapi dapat menjadi evaluasi progres capaian kinerja organisasi. Hal tersebut disampaikan, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, dalam acara Peringatan Hari Pustakawan dan Ulang Tahun ke-47 organisasi IPI, Selasa (7/7).
"Karena saat ini pustakawan dituntut untuk action. Bukan lagi seremonial. Apa yang akan dilakukan untuk mengembangkan perpustakaan. Saya menggarisbawahi niatan sejumlah program yang pernah disampaikan pengurus pusat saat pengukuhan namun belum maksimal direalisasikan," ujarnya.
Beberapa program tersebut, lanjut Syarif Bando, diantaranyaÂ membentuk kepengurusan IPI hingga di tingkat kabupaten/kota, membentuk tim penilai di lembaga atau mitra, mengambil bagian diklat asesor dan rumusan standar perpustakaan yang ada. Di samping itu, Syarif Bando berharap IPI dapat membuat roadmap pembinaan untuk pengembangan perpustakaan di Indonesia.
Keberadaan pustakawan di Indonesia diakui memang belum mencukupi jumlah ideal. Tetapi, kondisi ini jangan sampai juga menjadi sebuah paradoks. Di satu sisi mengeluhkan tentang kurangnya tenaga pustakawan, namun di sisi lain lain pustakawan kurang mengambil peran strategis dalam pembangunan.
Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, dan Undang Undang Nomor 13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SSKCKR) menjadikan pustakawan harus terus mengembangkan diri. Terutama di era pandemi saat ini, peran perpustakaan masih tertinggal dalam menyajikan informasi atau data.
"Dunia berubah dengan informasi. Dan simbol informasi salah satunya adalah perpustakaan. Siapa yang tidak cinta dengan perpustakaan. Dan saya ingin pustakawan bisa eksis berselancar memberikan informasi dengan menggunakan teknologi," tambah Syarif Bando
Menanggapi pernyataan Kepala Perpusnas, Ketua Umum PP IPI, T. Syamsul Bahri mengatakan bahwa pihaknya saat ini terus bekerja keras meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pustakawan Indonesia demi memajukan perpustakaan.
Momentum pengukuhan di Surabaya dipertegas lagi dengan hasil Kongres IPI di Batam pada 2019 lalu. IPI, dikatakan Syamsul Bahri telah merumuskan tujuan besar yang tidak sekedar meningkatkan profesionalisme pustakawan tetapi juga termasuk mengembangkan ilmu perpustakaan, dokumentasi dan informasi, serta mengabdikan dan mengamalkan tenaga dan keahlian untuk bangsa dan negara.
"Meski ditengah pandemi Covid-19, pengembangan profesi pustakawan tetap menjadi fokus perhatian organisasi. Kami (IPI, red) sudah merencanakan mengadakan kegiatan webinar berseri selama 16 pekan ke depan dengan topik-topik yang sesuai perkembangan perpustakaan atau berupa best practice, misalnya tentang literasi," beber Syamsul.
Selain itu, ia juga mengatakan setidaknya ada tiga prinsip layanan perpustakaan di masa pandemi, yakni pertama bagaimana membuat perpustakaan semakin dicari. Kedua, mengubah situasi pandemi menjadi benefit dan profit. Dan ketiga, bagaimana menjadikan peran pustakawan semakin bersemi di masa pandemi.
Syamsul pun setuju bahwa paradigma perpustakaan sudah berubah seperti yang sering disampaikan Kepala Perpusnas dalam berbagai kesempatan. Perpustakaan sudah wajib memakai sentuhan teknologi dan pendekatan humanistik sehingga manfaat dari keberadaan perpustakaan terasa di masyarakat.
Sejalan hal tersebut, IPI siap seratus persen mendukung program transformasi perpustakaan di era digital. Yah, saat ini mau tidak mau perpustakaan harus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Mengingat perpustakaan berperan penting sebagai sumber ilmu pengetahuan.
Kolaborasi peran pustakawan dan perpustakaan sangat dibutuhkan dalam mendukung terwujudnya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial lewat ketersediaan koleksi, kemudahan akses bahan pustaka dan kesempatan memperoleh informasi bermutu yang dibantu oleh dukungan tenaga yang berkompeten mengelola informasi.
"Perpustakaan harus menjadi ruang sinergitas kegiatan kemasyarakatan agar terlihat manfaat dan dampaknya di masyarakat sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraannya," pungkas Syamsul Bahri.
Kehadiran pustakawan dan keberadaan ibarat dua sisi mata uang. Saling terkait dan membutuhkan. Dan tugas dan peran IPI sebagai sayap Perpusnas adalah mendukung dan mensukseskan seluruh program perpustakaan, baik di tingkat pusat ataupun daerah.
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Hartoyo Darmawan

Peringatan Ulang Tahun IPI : Jangan Lagi Seremoni, Utamakan Kolaborasi

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Kebijakan dan strategi pembudayaan kegemaran membaca dan peningkatan budaya literasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu dilaksanakan secara terintegrasi serta kerja sama dengan berbagai pihak, baik di pusat maupun daerah.
&nbsp;
Demikian disampaikan oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Adin Bondar saat menerima kunjungan Bupati Labuhanbatu Utara, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Asisten III Bidang Administrasi Umum Kabupaten Ogan Ilir di Ruang Media Center, Gedung Layanan Perpusnas pada Selasa, (14/2/2023).
&nbsp;
&ldquo;Kita harus memiliki satu visi, bagaimana membangun integritas dan konektivitas antara kebijakan nasional di pusat, provinsi, kabupaten terkait kegemaran baca dan literasi negara kita&rdquo;, ungkap Deputi.
&nbsp;
Lebih lanjut, Deputi Adin menjelaskan bahwa pengetahuan merupakan kunci untuk menyejahterakan masyarakat. Menurutnya, kesejahteraan sudah tidak lagi bertumpu pada alam dan manusia, namun knowledge atau pengetahuan.
&nbsp;
&ldquo;Peningkatan sumber daya manusia bisa dilakukan melalui peningkatan literasi. Ketika seseorang itu berpengetahuan, maka ia akan inovatif. Jika inovatif maka akan kreatif dan produktif,&rdquo; imbuhnya.
&nbsp;
Deputi juga menyampaikan bahwa tingkat literasi masyarakat berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Perpusnas mereplikasi program tersebut dengan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, dimana perpustakaan menjadi ruang publik untuk bertukar pengalaman dan meningkatkan pengetahuan.
&nbsp;
Senada, Bupati Labuhanbatu Utara, Hendryanto Sitorus menyampaikan bahwa untuk meningkatkan pengetahuan anak bangsa dan meningkatkan budaya baca, perlu adanya perpustakaan yang representatif yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
&nbsp;
&ldquo;Kami ingin generasi penerus, terutama masyarakat Labuhanbatu Utara, dapat merasakan manfaat dari perpustakaan di daerah kami&rdquo;, ujar Hendryanto.
&nbsp;
Pada kesempatan yang sama Asisten III Bidang Administrasi Umum Kabupaten Ogan Ilir, Yohanes menyampaikan bahwa sebagai penyangga Kota Palembang, kabupaten Ogan Ilir sangat memerlukan gedung layanan perpustakaan yang dapat meningkatkan literasi masyarakat kabupaten Ogan Ilir.
&nbsp;
&ldquo;Kami sudah memiliki lahan dan perencanaan. Kami sangat berharap dapat dibangun perpustakaan di daerah kami&rdquo;, ungkap Yohanes.
&nbsp;
Turut hadir dalam kunjungan tersebut, Ketua Kelompok Kerja Pengembangan Perpustakaan Umum Perpusnas, Nurhadisaputra menyampaikan bahwa sejak tahun 2019, salah satu intervensi Perpusnas ke daerah adalah penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan.
&nbsp;
Dia menjelaskan bahwa DAK yang sebelumnya bersifat reguler, atau semua daerah memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan, kini hanya daerah yang masuk dalam lokasi prioritas yang dapat mengajukan.
&nbsp;
Lebih lanjut, dia menghimbau agar perencanaan pembangunan perpustakaan perlu mempertimbangkan aspek ramah anak dan ramah difabel, sirkulasi yang bagus, serta aspek kemudahan pemeliharaan.
&nbsp;
&ldquo;Gedung perpustakaan adalah sebuah gedung layanan yang diprioritaskan untuk semua kalangan masyarakat. Kami juga berharap perencanaan pembangunan dapat&nbsp; mengakomodir kebutuhan anak-anak hingga masyarakat difabel&rdquo;, lanjutnya.
&nbsp;
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Deddy Armadi, menyampaikan pihaknya ingin berkonsultasi terkait usulan dan permohonan perluasan gedung perpustakaan serta penambahan fasilitas ruang audio visual.
&nbsp;
&ldquo;Kami sudah memiliki gedung, namun karena ruangan fasilitas layanan kami kecil perlu diperluas agar dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat kami,&rdquo; ungkapnya.
&nbsp;
Kunjungan diakhiri dengan library tour di Perpustakaan Nasional untuk memberikan gambaran layanan serta penjelasan program yang sudah dijalankan Perpusnas agar dapat direplikasi oleh daerah. Sehingga perpustakaan tidak hanya menjadi sebuah gedung saja, namun dapat memberi ruang terbuka bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitasnya.
&nbsp;
&nbsp;
Reporter: Gilang Arwin
Editor: Wara Merdeka
Fotografer: Aji

Gedung Perpustakaan untuk Masyarakat

Salemba, Jakarta- Memulai tahun 2022, sebanyak 3 (tiga) pejabat pengawas di lingkungan Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) dilantik pada Senin, (10/01/2022). Ketiganya dilantik setelah sebelumnya menduduki jabatan yang sama di unit kerja yang berbeda.
Ketiga pejabat pengawas tersebut yaitu
<ol>
<li>Adi Cahyadi dilantik sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat, sebelumnya Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan;</li>
<li>Nofalita dilantik sebagai Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan, sebelumnya Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan; dan</li>
<li>Agum Gumelar dilantik sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, sebelumnya Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat.</li>
</ol>
Sekretaris Utama Perpusnas, Woro Titi Haryanti yang melantik ketiga pejabat tersebut mengatakan tujuan dari adanya mutasi dan penempatan pejabat di unit kerja yang baru dilakukan dengan tujuan penyegaran, pembenahan, pemantapan dan peningkatan kapasitas pola pembinaan karier pegawai.
Selain itu juga untuk menghindari potensi stagnasi dan kesenjangan operasional dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan terhadap pelayanan publik agar tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Woro berpesan seluruh pejabat pengawas tersebut dapat senantiasa menjaga dan mempertahankan integritas, loyalitas, disiplin dan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab. Serta bersifat sensitif dan responsif terhadap tantangan dan permasalahan baru yang timbul baik di dalam maupun di luar organisasi. Selain itu juga harus mempunyai kemampuan untuk mengombinasikan berbagai sumber dan memanfaatkan sumber daya secara optimal sehingga dapat menghasilkan produktivitas kerja secara maksimal.
â€œRotasi jabatan merupakan hal yang biasa. Rotasi pejabat pengawas terutama ketatausahaan dan layanan rumah tangga di lingkungan Perpustakaan Nasional diharapkan dapat membuta organisasi bergerak lebih dinamis dan responsif, lebih efisien dan efektif, serta cepat tanggap dan tepat dalam memberikan dukungan manajemen pembangunan bidang perpustakaan,â€ ungkap Woro dalam sambutannya.
Woro menambahkan, jabatan yang diamanatkan tersebut selain merupakan kepercayaan juga sebuah tantangan dan ujian yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
â€œTingkatkanlah kapasitas Saudara pada setiap waktu dan kesempatan, sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja. Saya minta kepada Saudara-saudara untuk tidak berlama-lama dalam menyesuaikan tugas di tempat yang baru. Sesuai dengan tuntutan organisasi, maka Saudara-saudara harus cepat memahami dan melaksanakan tugas sesuai dengan tantangan yang dihadapi,â€ harapnya.
Lebih lanjut Woro menuturkan bahwa evaluasi jabatan secara periodik di setiap jenjang jabatan juga perlu dilakukan sebagai bagian dari proses manajemen. Hal tersebut erat kaitannya dengan upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perpusnas.
Â 
Reporter: Eka Purniawati
Fotografer: Ahmad Kemal

Tingkatkan Pola Pembinaan Karir Pegawai, Sekretaris Utama Perpusnas Lantik 3 Pejabat Pengawas

Bandung, Jawa Barat&mdash;Penulis Maman Suherman menilai dikotomi literasi pedesaan dan literasi urban sudah tidak relevan. Pasalnya, dia menilai pada masa kini batasan antara desa dan kota sudah tidak ada.
Problematika yang dialami desa dan kota sudah hampir sama. Dia menyebut, desa dan kota menghadapi masalah literasi yang sama yakni memaknai bahwa literasi bukan sekadar membaca dan menulis. 
 
Hal ini disampaikan penulis Maman Suherman dalam talkshow di gelaran Perpusnas Writers Festival (PWF) 2023. Pria yang akrab disapa Kang Maman ini menyatakan saat ini, angka melek huruf di Indonesia sudah tinggi yakni di atas 96 persen. Namun, kemampuan untuk memahami bacaan dinilai masih rendah.
 
&ldquo;Apakah kita sudah mengikuti Ki Hajar Dewantara, jadi baca dan memahami. Persoalan di perpustakaan, gedung ada tapi aktivitas tidak ada. Harusnya, di perpustakaan daerah ada buku dari hasil karya lokal,&rdquo; ujarnya di De Majestic, Bandung, Jabar, pada Kamis (7/9/2023).
 
Kang Maman menambahkan, literasi bukan sekadar perpindahan buku dari satu tempat ke tempat lain. Oleh karena itu, aktivitas dalam mendukung literasi juga membutuhkan dana dan dukungan materiil. Selayaknya perpustakaan jangan merasa bangga jika memiliki banyak koleksi buku. Seharusnya, perpustakaan bangga jika banyak orang yang membaca koleksi bukunya.
 
&ldquo;Literasi adalah hulu hingga hilir, jadi bukan hanya punya TBM. Tapi membaca buku agar anak-anak yang datang merasa bisa berguna. Ini bukan tentang kognitif, afektif, psikomotorik, tapi belajar keteladanan seperti Ki Hajar Dewantara yakni Taman Siswa. Sehingga perpustakaan bukan hanya tentang Gedung,&rdquo; urainya.
 
Sementara itu, Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat (FTBM) Nero Taopik menyatakan sejak 2012 sudah aktif membangun Komunitas Ngejah di Garut, Jabar. Dia menyebut, saat ini tercatat ada 2.300 TBM di Indonesia. Namun diyakini jumlahnya melebihi itu yakni 5.000 TBM. &ldquo;Sebanyak 80 persen saya yakin ada di pedesaan,&rdquo; tambahnya.
 
Pria yang biasa disapa Kang Opik ini mengaku aktivitasnya banyak dilakukan di pedesaan. Meski begitu, mendorong literasi urban dapat dilakukan dengan rancangan yang tepat yakni optimalisasi pemanfaatan keberaan infrastruktur teknologi digital yang cenderung sudah bagus, pemanfaatan ruang publik/fasilitas umum dengan menyediakan akses literasi, serta menyediakan program yang menyesuaikan dengan kultur masyarakat perkotaan yang identik dengan mobilitas tinggi.
 
Dia menambahkan, mendorong literasi urban dapat dilakukan dengan memiliki program khusus yang menyasar daerah-daerah pinggiran kota yang biasanya dihuni mayoritas kaum urban, serta optimalisasi program kolaborasi antarpihak.
 
&ldquo;Contoh dan bentuk kegiatannya, kalau di daerah pinggiran hanya disediakan pojok baca tidak diselenggarakan kegiatan atau aktivitas, pastinya tidak akan laku. Harusnya ada pengelola atau pendampingan. Atau gerakan literasi di halte,&rdquo; urainya.
 
Pendiri Koran Gala Bonni Irawan yang juga hadir sebagai narasumber menyatakan, secara survei, Indonesia memiliki angka yang bagus dalam pemberantasan buta aksara. Namun kenyataannya, banyak media cetak yang tutup sejak 2018. Bahkan yang terbaru, Toko Buku Gunung Agung juga menutup tokonya.
 
Dia menambahkan, hal ini bukan berarti minat baca turun dan angka literasi. Menurutnya, literasi adalah kemampuan untuk memecahkan masalah. Menurut UNESCO, jelasnya, ada enam literasi dasar yakni literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, literasi budaya dan kewargaan.
 
&ldquo;Harus ada gerakan agar enam literasi dasar ini dapat dilakukan. Maka desain literasi urban harus menyelesaikan masalah di kota yakni hoaks, kesehatan mental, dan lainnya,&rdquo; pungkasnya.
 
Reporter: Hanna Meinita
 
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Desa dan Kota Menghadapi Masalah Literasi yang Sama

Salemba, Jakarta - Dalam rangkaian HUT Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menggelar Sosialisasi Standard Nasional Indonesia (SNI) dalam konteks standarisasi bidang perpustakaan di Indonesia secara daring, Selasa (23/5/2023)
Kegiatan ini menghadirkan dua nara sumber, yaitu Agus Rifai PhD dari Universitas Islam Negeri Syarif hidayatullah selaku Anggota Komisi Teknis 01/01 Badan Standarisasi Nasional dan Ir. Abdul Rachman Saleh selaku Pustakawan utama di Institut Pertanian Bogor (IPB).
&ldquo;Dalam konteks standarisasi bidang perpustakaan di Indonesia, SNI ISO 9707:2008 menjadi acuan penting bagi perpustakaan dalam menjaga dan melestarikan koleksi mereka agar tetap terjaga dengan baik dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama&rdquo;, ungkap Agus.
Penting untuk berkoordinasi dengan BPN atau instansi terkait untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik dan terkini mengenai penilaian kualitas untuk perpustakaan nasional di Indonesia.
Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu dipahami dalam konteks standarisasi SNI ISO 9707:2008 di perpustakaan di Indonesia, yaitu Konservasi Bahan Pustaka, Standar ini memberikan panduan tentang langkah-langkah yang harus diambil untuk melindungi bahan pustaka dari kerusakan fisik, artinya perpustakaan di Indonesia perlu memahami dan menerapkan praktik-praktik terbaik dalam konservasi bahan pustaka mereka sesuai dengan standar ini. 
Penggunaan Bahan Pustaka yang Tahan Lama, SNI ISO 9707:2008 juga mengarahkan perpustakaan untuk menggunakan bahan pustaka yang tahan lama dan berkualitas tinggi. Artinya dengan menggunakan bahan pustaka yang tahan lama, perpustakaan dapat memastikan bahwa koleksi mereka tetap dapat digunakan oleh generasi mendatang.
Penyimpanan dan Penanganan yang Tepat untuk bahan pustaka.&nbsp; Dan Perencanaan Bencana dan Pemulihan Darurat untuk perpustakaan, SNI ISO 9707:2008, artinya perpustakaan di Indonesia perlu memiliki rencana yang komprehensif untuk mengatasi situasi darurat yang dapat membahayakan koleksi mereka.
Dalam rangka menerapkan standar ini, perpustakaan di Indonesia dapat bekerja sama dengan Badan Perpustakaan Nasional (BPN) atau lembaga terkait lainnya untuk mendapatkan panduan dan pelatihan yang diperlukan. Penting bagi perpustakaan untuk memahami pentingnya standarisasi dalam perlindungan bahan pustaka agar dapat menjaga dan melestarikan koleksi mereka dengan baik, memastikan ketersediaan sumber pengetahuan yang berkualitas bagi masyarakat sekarang dan di masa depan.
Sementara Abdul Rachman Saleh dalam paparannya menjelaskan tentang SNI - ISO 21248:2019 dalam konteks perpustakaan.
&ldquo;Dalam konteks perpustakaan, sosialisasi SNI - ISO 21248:2019 perpustakaan juga dapat menerapkan standar yang relevan untuk meningkatkan kualitas layanan dan operasionalnya. Dalam konteks perpustakaan penting untuk meningkatkan profesionalisme, efisiensi, dan kualitas layanan yang diberikan oleh perpustakaan kepada pengguna. Dengan standar ini, perpustakaan dapat mengukur dan meningkatkan kinerjanya secara sistematis untuk mencapai tujuan strategis dan memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pengguna&rdquo;, timpalnya.
Acara ditutup dengan clossing statement oleh kedua nara sumber.&nbsp; &ldquo;Bahwa teruslah berinovasi dalam memajukan perpustakaan&rdquo;, ucap Abdul Rachman, kemudian Agus Rifai menyampaikan &ldquo;bahwa bagaimana pentingnya standar dalam memajukan perpustakaan di Indonesia dan saya yakin dengan respon teman-teman pada hari ini yang cukup luar biasa semangat, mari kita bangun perpustakaan indonesia ini dengan penuh semangat kedepan&rdquo;, pungkasnya.
Reportase : Herwin Saswita
Dokumentasi : Herwin Saswita

Perpusnas Selenggarakan Sosialisasi Standard Nasional Indonesia

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Director of National Library Muhammad Syarif Bando received a work visit from Prime Secretary of ANRI, Imam Gunarto at Director Meeting Room, 5th Floor, National Library Service Facility Building, Friday (19/6). Prime Secretary of ANRI, Imam Gunarto conveyed his arrival for the meeting because archives and libraries are two things that cannot be separated. If library has a role to educate the nation, archive saves the nation. Furthermore, Imam said that currently his party is developing an Electronic-Based Government System (SPBE) in the archival sector. "Our program is to support SPBE, in the field of archivist archives with IT capacity. In addition, we ask for input because currently together with UNESCO, are looking for figures according to the issue raised, namely gender, which will later become Memory of the World (MOW)," he explained . Meanwhile, Director of National Library, Muhammad Syarif Bando, said that National Library continues to improve so that the management of archives is in accordance with ANRI's regulatory corridors. "National Library already has Perka No. 5 and 6 directly related to archives and security classification systems and access to dynamic archives," he explained. Syarif expects that in the future there will be cooperation with ANRI, one of which is in the field of digitising archives. "Hopefully this collaboration will continue. Given that archives and libraries are like aircraft with two engines, they must be together to arrive at destination," he hoped.
Â 
(ec)
Â

ANRI Prime Secretary Visit to National Library

Senayan, Jakarta -Prinsip pokok tugas pegawai negeri adalah melayani masyarakat. Hal ini disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam Presidential Lecture yang digelar di Istora Senayan, Rabu (24/07). Tema yang diusung President Lecture tahun ini adalah â€œSinergi Untuk Melayaniâ€.
Dalam acara yang diikuti sebanyak 6.148 CPNS tahun 2018 dari 78 KL tersebut, Wapres Jusuf Kalla menjelaskan, melayani tentu berbeda cara tergantung apa yang menjadi tugas seorang pegawai negeri sipil. "Melayani tentu berbeda-beda caranya tergantung apa yang menjadi tugas. Ini dilakukan untuk mewujudkan suatu pemerintahan dengan sistem birokrasi yang baik dan siap bersaing utk kemajuan bangsa," jelasnya.
Pada acara yang digelar untuk kedua kalinya ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin, juga menyampaikan Indonesia kini berada di peringkat 45 dari 140 negara dalam indeks kesiapan menghadapi Revolusi Industry 4.0, sehingga perlunya menyiapkan smart ASN. â€œSejalan dengan prioritas pembangunan sumber daya manusia, kami siapkan generasi smart ASN guna menghadapi tantangan, disrupsi, dan revolusi industri 4.0,â€ ungkap Menpan.
Selanjutnya Syafruddin menjelaskan pada seleksi CPNS 2018 sebanyak 180.644 peserta lolos seleksi dari 238.015 formasi di 76 kementerian dan 525 pemerintah daerah. Hadir pula sebagai pembicara Pan Suk Kim (Former Minister of Personnel Management Korea Selatan), Bambang Brodjonegoro (Bappenas RI), dan Wishnutama (Komisaris Utama Media Net TV/ Creative Director of opening and closing 18th Asian Games 2018.
Reportase : Wara Merdekawati/ Eka Purniawati

Berita

Jusuf Kalla: ASN Harus Melayani