KORUPSI tiada henti! Baru-baru ini menjerat juga salah seorang komisioner KPU pusat yang ditangkap KPK, namun pihak-pihak yang diduga terlibat seolah terlindungi. Kasus ini mau tidak mau menghantui pelaksanaan pilkada serentak kelima yang bakal digelar September 2020. Akan diikuti oleh 270 daerah, terdiri dari 9 pilgub/wagub, 224 pilbup/wabup dan 37 pilwalikot/wawalikot; dengan biaya penyelengaraan Rp 15,31 triliun, di luar biaya yang disiapkan para kontestan.
Sungguh sangat mahal. Sementara itu hasilnya tidak berbanding lurus dengan biaya yang dikeluarkan. terbukti banyak gubernur/wagub, bupati/wabup dan walikota/wawali yang terjerat korupsi, dibawa ke kursi pesakitan dan jeruji besi. Asimetris dan pemborosan yang luar biasa. Hingga Januari 2020 ada 130-an kepala daerah yang terjerat kasus korupsi: belum lagi soal kolusi dan nepotisme yang tidak pemah disidik dan tiada bertepi.
Inilah sisi gelap dari ekonomi pilkada (termasuk pemilu lainnya), akibat dari pemilu berbiaya ultra mahal; di tengah-tengah kegundahan terhadap tarik menarik kepentingan perlu atau tidaknya amandemen kelima UUD 1945. Satu pihak, ada yang ingin kembali ke UUD 1945 asli dan di pihak lainnya ingin mengamandemennya sesuai anasir-anasir politik tertentu maupun melanggengkan kekuasaannya, dengan dalih mengatasnamakan kepentingan rakyat. Bagaikan buah simalakama!
KALKULASI EKONOMI
Anggaran yang sangat mahal tidak berbanding lurus dengan hasil pilkada yang bersih, jurdil dan dapat dipertanggungjawabkan. Belum lagi biaya yang disiapkan oleh para calon kepala daerah baik yang diusung oleh parpol maupun calon perseorangan. Secara emperik seorang calon bupati harus menyiapkan sekitar Rp 30 miliar untuk maju menjadi calon dan pasti lebih besar lagi untuk maju menjadi gubernur maupun presiden.
Kondisi demikian, berpotensi membuka peluang terjadinya korupsi yang dilakukan oleh para kontestan yang terpilih. Pun, dampak ekonominya relatif kecil hanya tumbuh sekitar 0,1 persen akibat adanya kegiatan kampanye seperti pengadaan alat peraga, spanduk, kaos-kaos, iklan-iklan, hiburan. Dan kini, dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan kampanye melalui medsos telah menggerus keuntungan para pebisnis alat peraga kampanye.
Di sisi lain, dampak sosialnya cenderung negatif karena terjadi polarisasi dukungan, masyarakat menjadi terbelah, terpecah-pecah dan susah disembuhkan. Rawan disintegrasi bangsa dan memperlemah rasa persatuan dan kesatuan bangsa
POLITIK DINASTI
Geliat pilkada sudah dirasakan sejak awal 2019 dan bermunculan para bakal calon yang kasak-kusuk ke Â sana ke mari untuk mendapat tiket pencalonan dari parpol, termasuk putra-putri. Menantu dan kerabat dekat para penguasa negeri ini. Tak pelak, politik dinasti bakal mendominasi pesta demokrasi pada Pilkada 2020.
Rakyat harus cerdas memilih agar negara ini tidak semakin terpuruk oleh modus-modus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Bagaikan jamur di musim hujan, politik dinasti pada pilkada serentak tahun ini bakal semakin tumbuh subur dengan munculnya para bakalcalon dari keluarga elit politisi yang sedang duduk di eksekutif, legislatif maupun yudikatif.
Mereka mendalilkan dirinya memiliki hak untuk dipilih, walau dalam tataran etis politik perlu dipertanyakan. Ini asimetris dengan apa yang rakyat perjuangkan dalam reformasi tahun 1998. Oleh karena itu, rakyat harus cerdas dalam memilih gunakan hati nurani. Harus berani tolak politik uang, tolak politik dinasti maupun tolak politik dagang sapi.
LAWAN KOTAK KOSONG (TAKSONG)
Catatan KPU RI bahwa pada 2016 ada tiga daerah melawan kotak kosong, 2017 ada sembilan daerah, dan 2018 ada enam belas daerah. Tahun 2020 ada 237 daerah yang melaksanakan pilkada, termasuk Makassar diulang lagi, karena saat Pilkada 2018 menang kotak kosong. Tragis memang, lawan kotak kosong saja kalah, itu artinya calon yang maju tidak dikehendaki rakyat.
Di sinilah diperlukan ketajaman parpol mengajukan calon-calonnya yang bukan berdasarkan survai abal-abal hanya sekedar mengejar untung belaka. Rakyat yang semakin cerdas harus terus berani memilih calon yang benar-benar baik, bukan sekedar pencitraan yang ujung-ujungnya menyengsarakannya.
Pemimpin bangsa harusnya yang berkarakter negarawan, bukan sekedar mencari menang dengan menghalalkan semua cara. Menurut H Darmakusuma, dkk (penyusun bahan ajar kepemimpinan Lemhannas R.I.) bahwa karakteristik seorang negarawan semakin penting saat ini karena di era globalisasi (yang saling keterhubungan dan saling ketergantungan antara bangsa-bangsa di dunia semakin besar) prinsip-prinsip kepemimpinan semakin mengglobal.
Generalisasi berbagai karakter yang â€˜extraordinaryâ€™ dari seorang negarawan tersebut di antaranya, 1) berbudi luhur (magnanimity); 2) Siap untuk berkorban (selfsacrifice) dan tanpa pamrih (selflessness); 3) Memiliki visi yang jelas (clear vision); 4) Bijaksana (excellence virtues); 5)Teguh hati (courageous, versed in the principle); Â dan 7) Rasa keadilan (senseof justice) yang tinggi.
Menurut Cohen (2004) ada 10 essential principles of the art of the strategist yaitu: 1) Commitfully to a definite objective; 2) Seize the initiative and keep it; 3) Economize to mass our resources; 4) Use strategic positioning; 5) Do the unexpected: 6) Keep things simple; 7) Prepare multiple, simultaneous alternatives; 8) Take the indirect route to your objective; 9) Practice timing and sequencing, 10) Exploit your success. 
Dengan demikian postur negarawan dapat di identifikasikan antara lain: 1) Memiliki karakter bangsanya secara mendasar yang berakar pada ideologi, konstitusi dan konsensus dasar lainnya; 2) Menghayati Indeks Kepemimpinan &amp; Kenegarawanan yang unggul; 3) Sadar dan waspada terhadap bahaya keamanan yang bersifat komprehensif; 4) Selalu peka terhadap dinamika lingkungan strategi (nasional, regional, dan global); 5) Mampu berpikir objektif, kritis, profesional, komprehensif, integral dan sistemik; 6) Mampu bekerja sama dan berpikir serta bertindak lintas disiplin dan lintas sektoral dalam pengambilan keputusan; 7) Selalu menjadi penggerak proses demokrasi sebagai karakter pemerintahan; 8) Melihat tujuan nasional dan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan; 9) Selalu menjunjung tinggi integritas dan kejujuran intelektual dan 10) Selalu beranggapan bahwa kemajuan sains dan teknologi yang sesuai dengan nilai agama merupakan kunci peradaban bangsa.
Harapannya agar dalam Pilkada nanti akan terpilih para kepala daerah yang memiliki karakter pemimpin negarawan yang selalu berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara, buka pada kepentingan pribadi, keluarga, krooni-kroni maupun asing. Sehingga terjamin kesejahteraan dan keamanan daerah dan nasional Indonesia menuju Indonesia maju dan jaya selama-lamanya. Semoga. (ndu/k18)
OLEH:
KRAT SUHARYONO S. HADINAGORO, M.M.Â 
PEMERHATI KETENAGAKERJAAN &amp; EKONOMI KERAKYATAN
Â

Ekonomi Pilkada dan Kepemimpinan Negarawan

Perpustakaan Nasional menggelar acara diskusi virtual mengenai sejarah Swasembada Pangan pada Kamis, 29 Juli 2021 pada pukul 09.00 WIB yang disiarkan melalui Zoom dan juga kanal Youtube Perpustakaan Nasional. Acara diskusi ini merupakan diskusi ke enam dari rangkaian acara FGD Diskusi Sejarah yang diselenggarakan oleh Kelompok Monograf dan Berkala Langka atau Klasika.
Â 
â€œWHO sebagai organisasi dunia menyatakan bahwa suatu negara dikatakan sudah mampu berswasembada pangan jika produksi pangan nya sudah mencapai 90% dari kebutuhan nasional. Negara yang tidak mampu mencukupi pangan rakyat akan sangat rentan terhadap gejolak kedaulatan.â€ tutur Luthfiati Makarim.
Â 
FGD Diskusi Sejarah dengan tema Swasembada Pangan ini mengundang dua orang narasumber yaitu M. Luthfi Khair A., S.Hum yang merupakan Peneliti LIPI di Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Bidang Sejarah Indonesia, dan Ruriatno, S. IPust yang merupakan Pustakawan Ahli di Perpustakaan Nasional. Acara dipandu oleh Aditia Muara Padiatra, beliau merupakan seorang pengajar di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
Â 
Materi yang disampaikan oleh Ruriatno dari Perpustakaan Nasional adalah mengenai kebijakan Swasembada Pangan pada era Demokrasi Terpimpin dalam rentang tahun 1959-1965. Untuk mengatasi masalah pangan yang dihadapi Indonesia sejak masa sebelum merdeka, digalakan Panca Usaha Tani. â€œPanca Usaha Tani ini meliputi kegiatan penyediaan air dalam jumlah cukup dan waktu yang tepat; penggunaan benih unggul dengan potensi hasil yang tinggi, mempunyai ketahanan hidup yang tinggi dan masa tumbuh yang relatif pendek; penyediaan pupuk yang cukup; pengendalian hama terpadu, dan cara bercocok tanam yang baik.â€ papar Ruriatno.
Â 
Luthfi Khair dalam paparannya menjelaskan Swasembada Pangan di Era Orde Baru, beliau menjelaskan bahwa swasembada beras menjadi target utama pembangunan Orde Baru. Direktur Jenderal FAO Dr. Eduard Saoma mengundang khusus Presiden Soeharto untuk menyampaikan pidato di peringatan 40 tahun FAO. â€œSoeharto bersama rakyat Indonesia menyerahkan bantuan berupa 100.000 ton padi yang merupakan sumbangan dari para petani untuk korban kelaparan di sejumlah negara di Afrika. Ini ini yang disebut sebagai Swasembada Pangan.â€œ tutur Luthfi.
Â 
Acara ditutup dengan kesimpulan dari paparan sejarah yang diterangkan bahwa untuk mencapaik Swasembada Pangan diperlukan fokus serius dari pemerintah dan berbagai elemen masyarakat untuk membentuk hubungan yang harmonis dalam mencapai kesejahteraan pangan.
Â 
Reporter : Syifa Azka Layalia

Masa Kejayaan Pangan Indonesia - FGD Penelitian Sejarah #6 Swasembada Pangan

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Pemilihan Umum (Pemilu) adalah pesta demokrasi yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Begitu banyak kontestan dari berbagai partai politik bersaing merebut hati pemilih di daerah konstituennya. Beragam ide Â menarik perhatian dikeluarkan guna meraih simpati. Tidak sedikit pula yang menebar berita bohong (hoaks) menjegal lawan. Namun, biar bagaimanapun pemilu harus dibingkai dengan etika, budaya dan kesantunan negara.
Menciptakan pemilu yang berbudaya itu keharusan. Pesta demokrasi harus menjadi ajang jual gagasan bagaimana mengelola negara. â€œBukan dibesarkan oleh berita-berita hoaks yang isinya menghujat dan menghina satu sama lain,â€ ujar pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie saat Seminar Kebangsaan Pemilu Berbudaya dan Peluncuran Buku Cultural Constitution and Constitutional Culture di Ruang Teater Soekarman Perpusnas di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat, (5/4).
Dunia mengenal sejarah perpolitikan dari teori â€œTrias Politicaâ€ yang dipopulerkan oleh Mostesque, seorang hakim asal Perancis, pada abad ke-18. Saat itu Perancis begitu digdaya di belahan Eropa. Namun, sejatinya Indonesia masa lampau telah memulainya pada era Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-6 masehi, yang disebut Pesirah.
Pesirah adalah kepala pemerintahan. Seorang tokoh masyrakat yang memiliki kewenangan memerintah beberapa desa. Istilah Pesirah di Sumatera Selatan hingga tahun 1970-an. â€œBisa dikatakan Pesirah adalah penguasa, pembuat, pelaksana, sekaligus pengawas,â€ tambah Jimly yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi periode awal. Â 
Pemilu berbudaya adalah kemasan demokrasi yang diimbangi dengan tata cara dan perilaku politik yang.
Sementara itu, pakar politik dalam negeri dan kepemerintahan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lili Romli, mengatakan nilai-nilai demokrasi beberapa diantaranya mampu menyelesaikan perselisihan secara damai dan terlembaga, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam masyarakat yang sedang berubah, menyelenggarakan pergantian pemimpin secra teratur, dan mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman.
Lalu, bagaimana peranan masyarakat sipil?
Demokrasi tidak dapat bertahan kecuali demokrasi tersebut diiringi dengan sebuah budaya sipil yang kuat dan didukung oleh populasi yang memiliki komitmen terhadap hal-hal ideal, seperti supremasi hukum, kebebasan individu, kebebasan beragama, kepemimpinan mayoritas serta perlindungan terhadap minoritas.
â€œKematangan budaya politik adalah keadaan dimana budaya politik suatu masyarakat berada dalam suatu tahap atau tingkat yang merupakan prakondisi yang memungkinkan berfungsi dengan baik yang berkaitan dengan trust dan hostility yang dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam kerja sama dan konflik,â€ beber Lili Romli.
Perpusnas merasa wajib menyebar pesan positif termasuk pesan-pesan pemilu di kalangan generasi muda (milenial). Perpusnas terus membuka pintu bagi kegiatan-kegiatan maupun forum diskusi ilmiah. "Informasi-informasi strategis ini yang perannya dimainkan oleh Perpusnas dalam menebarkan virus literasi sehingga bisa menangkal isu-isu negatif yang wara-wiri di masyarakat," ujar Kepala Pusat Jasa dan Informasi Perpusnas Teguh Purwanto.
Â 
Â Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Hartoyo Darmawan

Seminar Kebangsaan Pemilu Berbudaya

Jakarta - Duta Baca Indonesia (DBI) sebagai ikon sekaligus ujung tombak dalam kampanye budaya membaca harus berperan aktif untuk membantu meningkatkan indeks literasi masyarakat.
Tak hanya tentang baca dan tulis, dewasa ini, literasi terlibat dalam setiap aspek kehidupan manusia. Insan yang literat adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk mengelola, memilah dan menggunakan informasi yang diterima dari berbagai sumber guna menyejahterakan serta meningkatkan kualitas hidup.
Dalam upaya menepis penghakiman dunia tetang rendahnya budaya baca di Indonesia, DBI, Gol A Gong menginisiasi program Safari Literasi yang mengangkat tema Membaca itu Sehat, Menulis itu Hebat. Program ini merupakan bentuk tanggung jawabnya dalam meningkatkan indeks literasi masyarakat dalam bentuk pelatihan menulis agar bermunculan penulis-penulis baru di daerah. Karena sejatinya ketersediaan dan pendistribusian buku lah yang menjadi permasalahan.
â€œProgram ini merespons tagline Perpustakaan Nasional (Perpusnas) tahun 2022 yakni Transformasi Perpustakaan untuk Mewujudkan Ekosistem Digital Nasional. Kelak seluruh kegiatan akan diarahkan ke literasi digital agar cakap dalam menggunakan digital,â€ ucap Gol A Gong pada kegiatan Talkshow dengan tema Membumikan Literasi untuk Kesejahteraan dan Kebahagiaan yang diselenggarakan secara hybrid, Selasa (18/1/2022).
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, menanggapi bukti dari tingginya budaya baca masyarakat Indonesia ditandai dengan antusias masyarakat terhadap perpustakaan keliling yang ada di daerah. Lebih lanjut, permasalahan mengenai satu buku yang ditunggu untuk sembilan puluh orang dapat diatasi dengan menyiasati keterbatasan bahan bacaan dengan menyebarkan bentuk digitalnya agar lebih murah dan mudah dijangkau secara luas oleh masyarakat.
â€œSatu peluru memang hanya menembus satu kepala tapi sejatinya menghancurkan jutaan nilai kemanusiaan. Namun, satu buku yang didigitalkan akan menembus jutaan kepala sekaligus menumbuhkan miliaran nilai kemanusiaan baru,â€ ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI, Rano Karno, mengatakan program Safari Literasi merupakan sebuah terobosan yang out of the box untuk membuat masyarakat sadar bahwa kegiatan membaca berperan sangat penting dalam kehidupan.
â€œMembaca bisa menjadikan seseorang sukses, minimal bagi dirinya sendiri. Saya yakin masyarakat yang akan dikunjungi oleh DBI akan kembali membaca,â€ tegas Rano dengan optimis.
Bunda Literasi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Niken Saptarini Zulkieflimansyah, mengisahkan kegiatan kampanye yang dia lakukan kepada masyarakat salah satunya adalah membumikan literasi dari hilir, melalui keluarga. Menurut Niken, keluarga berperan penting dalam membangun keterikatan anak terhadap buku. Selain keluarga, tambah Niken, institusi pendidikan juga memainkan peran yang sama penting.
â€œPeran keluarga penting untuk membangun keterikatan anak pada bahan bacaan, untuk menunjukkan betapa buku sangat menarik. Selain itu, kami juga akan berusaha untuk meningkatkan minat baca di lingkungan sekolah,â€ jelas wanita yang juga menyandang predikat Bunda PAUD tersebut.
Pada kesempatan yang sama, Bunda Literasi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Julie Sutrisno Laiskodat, menjelaskan bahwa ujung tombak pemerintah dalam mengembangkan daerahnya, khususnya dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), terletak di perpustakaan. Bagi Julie, tanpa literasi sebuah daerah tidak akan bisa berkembang.
â€œKita bisa bahagia dan membuka wawasan serta mendapatkan kesejahteraan melalui literasi,â€ pungkas Julie.
Program Safari Literasi ini direncanakan akan berlangsung pada tanggal 18 Januari-2 April 2022 dengan rute perjalanan Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Program ini merupakan kegiatan yang terjalin berkat kerja sama antara DBI dengan Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB), Forum Taman Baca Masyarakat (Forum TBM), Dinas Perpustakaan, dan Dinas Pendidikan Daerah.
Kegiatan talkshow ini juga dirangkaikan dengan penandatangan nota kesepahaman antara Perpusnas dan DBI. Nota kesepahaman ini merupakan tahun kedua dari penunjukkan Gol A Gong sebagai DBI (2021-2025).
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Duta Baca Indonesia Berperan Penting untuk Membumikan Literasi

Jakarta, (14/3)&mdash;Siapa yang tidak mengenal Ismail Marzuki? Putra asli Betawi kelahiran Kwitang, Senen, pada 11 Mei 1914 memang dikenal sebagai salah satu komponis besar Indonesia. Tidak hanya dikenal sebagai seniman pejuang, karya-karya Ismail Marzuki banyak menginspirasi dan membakar gelora semangat perjuangan kemerdekaan saat itu.
Ismail Marzuki yang akrab dipanggil Bang Mail atau Maing semasa kecil mengawali karir bermusiknya pada usia 17 tahun. Kala itu, ia berhasil mengarang lagu untuk pertama kalinya yang berjudul &ldquo;O Sarinah&rdquo; di tahun 1931. Ketertarikan Ismailk Marzuki pada bidang seni memang telah tampak pada masa itu, hingga akhirnya pada 1936 Ismail Marzuki bergabung dalam perkumpulan orkes muik Lief Java sebagai pemain gitar, saxophone, dan harmonium pompa.
Pada masa kependudukan Jepang, Ismail Marzuki aktif terlibat dalam orkes radio pada Hozo Kanri Keyku, radio militer Jepang. Pascakependudukan Jepang berakhir, Ismail tetap memiliih berkarir di RRI. Saat Belanda kembali menguasai Indonesia, Ismail Marzuki memutuskan untuk keluar dari RRI. Setelah RRI berhasil diambil alih, Ismail Marzuki kembali bergabung ke RRI. Saat itu, ia berhasil menciptakan lagu untuk Pemilihan Umum yang diperdengarkan pertama kali dalam Pemilu 1955.
Banyak karya monumental almarhum yang dihasilkan semasa hidupnya, salah satunya adalah lagu berjudul &lsquo;Rayuan Pulau Kelapa&rsquo; yang kerap wara wiri di stasiun TVRI pada tiap akhir siaran pada masa pemerintahan Orde Baru.
Atas dedikasi dan kiprah epiknya, pada 1968, Ismail Marzuki mendapatkan Anugerah Kehormatan dengan dibukanya Taman Ismail Marzuki, yang menjadi taman dan pusat kebudayaan di daerah Cikini, Jakarta Pusat. Dan di 2004, Ismail Marzuki dinobatkan menjadi salah satu tokoh nasional. Bertepatan di bulan Musik Nasional yang jatuh pada 9 Maret, Perpustakaan Nasional juga mengganjar Ismail Marzuki dengan Anugerah Komponis Indonesia.
Penyerahan disampaikan langsung oleh Kepala Perpusnas Muh. Syarif Bando kepada perwakilan keluarga mendiang Ismail Marzuki di Gedung Teater Perpusnas di Salemba, Selasa, (14/3).
Dalam kesempatan yang sama, juga diserahterimakan sejumlah partitur lagu dari para musisi, dan penyerahan piagam dan registrasi ISMN dari Perpusnas kepada Ismail Marzuki, Rinto Harahap, Benny Panjaitan, Yuliantoro, Otto Sidharta, dan Dewan Kesenian Jakarta. Perpusnas menjadi salah satu lembaga pemerintah yang bertugas meregistrasi karya musik di Indonesia melalui pemberian nomor ISMN (International Standard Music Number).
&nbsp;
Reportase : Hartoyo Darmawan

Perpusnas Berikan Anugerah Komponis Indonesia 2017 kepada Ismail Marzuki

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando melantik dan mengambil sumpah dua orang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi Pejabat Struktural dan sebanyak 72 orang ASN menjadi Pejabat Fungsional Pustakawan danÂ  7 orang ASN menjadi Pejabat Fungsional Auditor di lingkungan Perpustakaan Nasional, pada Selasa (17/11/2020).
Dua orang ASN yang dilantik menjadi Pejabat Struktural, yakni Supriyanto dengan jabatan baru sebagai Direktur Standarisasi dan Akreditasi serta Ellon Kendi sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Data dan Informasi.
Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando mengatakan, baru 0,5 persen perpustakaan di Indonesia yang terakreditasi. Sehingga menjadi tugas Direktur Standarisasi dan Akreditasi Perpusnas untuk menjadi quality control terhadap Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Perguruan Tinggi, Perpustakaan Umum dan Khusus di wilayah Indonesia.
â€œPerlu dipahami bahwa tugas kita sebagai pembina perpustakaan di Indonesia. Menjadi tugas untuk Direktur yang baru karena masih ada 99,95 persen perpustakaan yang belum terakreditasi,â€katanya.
Syarif Bando juga menegaskan kepada pejabat fungsional yang dilantik untuk bekerja melayani masyarakat dengan giat, tulus dan ikhlas. â€œKarena kita digaji dari uang rakyat, rakyat yang membayar kita sehingga kita pun harus melayani masyarakat dengan setulus hati dan ikhlas,â€ tegasnya.
ReporterÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  : Wara Merdeka
FotograferÂ Â Â Â Â Â Â Â Â  : Raden Radityo

Kepala Perpusnas Lantik Dua Pejabat Struktural dan 79 Pejabat Fungsional

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Di saat daerah lain berlomba mengajukan dana alokasi khusus (DAK), Kabupaten Pagar Alam justru hingga saat ini belum tercatat sebagai penerima DAK. Perpustakaan Nasional mengaku belum mengetahui alasan tiadanya Kab Pagar Alam dalam list daerah penerima DAK hingga 2020. Apakah dikarenakan kekuranglengkapan persyaratan atau memang belum berniat mengajukan.
Hal ini ditanyakan Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pemasyarakatan Minat Baca (P3MB) Perpusnas Deni Kurniadi ketika menerima kunjungan DRPD Kab. Pagar Alam yang diketuai Ketua Komisi Tohari pada Kamis, (31/10).
â€œKami ingin tahu alasannya. Tapi, sayangnya dinas perpustakaan tidak berada disini. Padahal APBN Perpusnas separuhnya untuk daerah. Ditambah lagi DAK yang nilainya mencapai ratusan miliar. Sepenuhnya untuk pengembangan perpustakaan di daerah,â€ ujar Deni Kurniadi.
Lewat DAK, pemerintah daerah bisa mengajukan aneka bantuan yang sudah disediakan dalam aplikasi KRISNA, seperti pembangunan, perluasan, renovasi gedung perpustakaan, bantuan TIK, perabot, hingga koleksi. Di tahun 2020, 30 gedung perpustakaan akan dibangun di 30 daerah. Lebih besar dari 2019.
â€œKami paham besaran alokasi untuk kegiatan perpustakaan di daerah beragam. Tergantung PAD yang diterima. Jadi, kami berharap Kabupaten Pagar Alam mulai bersiap-siap mengajukan untuk DAK 2021. Silakan isi apa saja. Manfaatkan setiap jenis bantuan yang sudah disiapkan,â€ tambah Deni. Â Â 
Â 
Reportase/Fotografer : Hartoyo Darmawan

Berita

Kab Pagar Alam Diminta Ikut Manfaatkan DAK