Jakarta &ndash; Kawasan kars Maros-Pangkep dikenal sebagai penghasil batu marmer dan semen dengan kualitas tinggi. Sudah banyak daerah serta negara-negara asing menggunakannya.
Namun, eksploitasi yang membabi buta dikhawatirkan berdampak besar bagi kawasan kars Maros-Pangkep. Hal ini pun mendorong Ketua Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Muhammad Irfan AB menulis buku berjudul 'Menjaga Warisan Peradaban Dunia', yang kemudian diluncurkan dalam diskusi publik di Gedung Teater Lantai Dua Perpustakaan Nasional, Sabtu (18/3).
"Penulisan buku ini merupakan langkah berani saya, karena sebenarnya banyak yang berkompeten. Saya memberanikan diri karena hal ini harus terus diwacanakan. Pasti akan ada pertanyaan maupun kritik di dalamnya. Itu sudah menjadi konsekuensi penulis," ujar Itfan.
Ia melanjutkan, kawasan Kars Maros-Pangkep menyimpan banyak hal. Antara lain termasuk yang terbesar kedua di dunia, setelah Tiongkok.. Bahkan Negeri Tirai Bambu itu kini telah menutup pintu bagi korporasi-korporasi, untuk melakukan eksploitasi. 
"Bahkan pemerintah Tiongkok memberikan insentif bagi BUMN dan perusahaan swastanya, untuk melakukan eksploitasi di luar. Bisa saja saat ini sudah terjadi di Indonesia," duganya.
Kemudian, sambung Irfan, kars Indonesia termasuk unik di dunia. Karena memiliki flora dan fauna khas, yang tidak ditemui di negara-negara lain di dunia. Di mana banyak warga negara asing menghabiskan waktu mereka, untuk menetap berminggu-minggu hanya ingin mendengarkan suara hewan seperti burung tiap malam.
"Untuk kars kawasan Maros-Pangkep, belum lama ini ditemukan gua terdalam di dunia, dengan kedalaman sekitar dua kilometer," serunya.
"Bahkan baru saja ditemukan batu cadas yang usianya diperkirakan mencapai 45 ribu tahun."
Irfan mengakui berbagai potensi tersebut, cepat atau lambat akan punah. Apalagi kars Maros-Pangkep dikenal sebagai produsen marmer dan semen, proses eksploitasi akan berdampak buruk. "Bukan tak mungkin sejarah kita yang berusia 45 ribu akan musnah di beberapa tahun kemudian," ungkapnya.
Hal ini yang kemudian mendorong Irfan untuk menginisiasi terbitnya peraturan daerah (Perda) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Esensial Pangkep-Maros.
Sementara itu, Kepala Perpusnas RI, Muhammad Syarif Bando mengapresiasi Irfan yang telah mengejawantahkan isi bagaimana menjaga warisan peradaban dunia, melalui Perda Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Esensial Maros-Pangkep.
"Berbicara warisan peradaban dunia di kars Maros-Pangkep, kalau tak ada visi seperti Irfan, takkan lahir buku yang mengupas isi dari perda tersebut," pujinya.
Sebab, ini menjadi sekelumit aturan yang akan menjadi pondasi di kawasan kars Maros-Pangkep. 
Kepala Perpusnas teringat bagaimana sulitnya menggunakan bahan baku lokal karena dieksploitasi asing. 'Waktu pembangunan gedung di Salemba tahun 1997, seluruh keramik menggunakan marmer dari Maros. Saya ditunjuk menjadi penghubung pemerintah dengan pengelola yang berada di Australia. Ternyata pemilik tambang marmer berasal dari Filipina. Maka, saya terbang ke Manila untuk bernegosiasi," ungkap Syarif.
Menurut Syarif, tidak mudah bagi Irfan yang seorang politisi muda, merumuskan buku dengan legitimasi parlemen tingkat provinsi. Jika tak ada visi ke depan tentang sumber daya alam dan sumber daya manusia.
"Masih diperlukan langkah perjuangan yang besar ke depan untuk mengangkat poin-poin penting di mata internasional."
"Bukan tidak mungkin, kawasan ini bakal jadi bagian yang akan membuat para investor terus membuka mata, karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi," tukasnya.
 Turut hadir dalam launching dan bedah buku Menjaga Warisan Peradaban Dunia Aktivis Lingkungan Muhammad Ikhwan, Arkeolog dan Peneliti Universitas Hasanudin drs. Irwan Sumantri, Kepala Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah M. Irfan Mahmud serta Aktivis Literasi Nirwan Arsuka.
Reporter: Hartoyo Darmawan
Fotografer: Prakas Agrestian dan Andri Tri Kurnia

Menjaga Peradaban Dunia, Upaya Perlindungan Kawasan Kars Maros-Pangkep

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Director of National Library Muhammad Syarif Bando received a work visit from Prime Secretary of ANRI, Imam Gunarto at Director Meeting Room, 5th Floor, National Library Service Facility Building, Friday (19/6). Prime Secretary of ANRI, Imam Gunarto conveyed his arrival for the meeting because archives and libraries are two things that cannot be separated. If library has a role to educate the nation, archive saves the nation. Furthermore, Imam said that currently his party is developing an Electronic-Based Government System (SPBE) in the archival sector. "Our program is to support SPBE, in the field of archivist archives with IT capacity. In addition, we ask for input because currently together with UNESCO, are looking for figures according to the issue raised, namely gender, which will later become Memory of the World (MOW)," he explained . Meanwhile, Director of National Library, Muhammad Syarif Bando, said that National Library continues to improve so that the management of archives is in accordance with ANRI's regulatory corridors. "National Library already has Perka No. 5 and 6 directly related to archives and security classification systems and access to dynamic archives," he explained. Syarif expects that in the future there will be cooperation with ANRI, one of which is in the field of digitising archives. "Hopefully this collaboration will continue. Given that archives and libraries are like aircraft with two engines, they must be together to arrive at destination," he hoped.
Â 
(ec)
Â

ANRI Prime Secretary Visit to National Library

Salemba, Jakarta â€“ Seorang agen perubahan dituntut dapat memahami gambaran perubahan yang terjadi di lingkungannya. Sebagai role model, agen perubahan diharapkan mampu memberikan perubahan menjadi lebih baik.
Untuk mendukung tugas tersebut, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) membekali para agen perubahannya dengan mengadakan Pelatihan ESQ 3.0 Coaching Certification.
Ketua Tim Reformasi Birokrasi (RB) Perpusnas Adin Bondar, diwakili Ketua Pokja Bidang Manajemen Perubahan RB Suharyanto menyampaikan, teknik dan strategi komunikasi mempengaruhi orang lain dalam proses coaching sangat diperlukan oleh agen perubahan.
"Diharapkan para agen perubahan yang mengikuti pelatihan dengan penuh semangat agar nantinya dapat memberikan manfaat yang maksimal dalam kiprah agen perubahan di Perpusnas," ungkap Suharyanto, saat membuka Pelatihan ESQ 3.0 Coaching Certification, Senin (21/3/2022).
Suharyanto mengatakan, tujuan diadakannya pelatihan ini salah satunya agar agen perubahan dapat menggunakan proses coaching untuk menginternalisasikan reformasi birokrasi kepada seluruh individu dalam organisasi.
"Melalui pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kemampuan dan integritas individu Agen Perubahan, sekaligus meningkatkan mental melalui kemampuan untuk menahan tekanan, memiliki inovasi dan motivasi. Sehingga output yang diharapkan adalah intelektual," lanjutnya.
Pelatihan ESQ 3.0 Coaching Certification ini diikuti sebanyak 20 orang agen perubahan Perpusnas dengan menghadirkan Coach ESQ Leadership Center Ary Ginanjar Agustian dan Arif Rahman Saleh.Â  Pelatihan ini diselenggarakan dalam dua batch selama tiga hari, yakni 21-23 Maret 2022 dan 28-30 Maret 2022.
Reportase: Wara
Fotografer: Aji Anwar

Agen Perubahan Perpusnas Ikuti Training ESQ

Senayan, Jakarta - Komisi X DPR RI dan Pemerintah sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) RUU Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SS-KCKR) . Tim Panja dimotori oleh 32 orang anggpta Komisi X DPR-RI dan 15 anggota dari perwakilan Pemerintah. Selain itu, Komisi X DPR-RI dan Pemerintah juga sepakat melakukan pembahasan terhadap RUU SS-KCKR berdasarkan kluster masalah di dalam daftar inventaris masalah (DIM) Perubahan Substansi dan Penambahan Substansi.Â Hal ini merupakan kesimpulan Rapat Kerja antara Komisi X DPR RI dan Pemerintah yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Jakarta, Kamis, (30/8).
Dalam pembahasan RUU ini, pemerintah diwakili oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, sebagai leading sector didampingiÂ Â Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando, Staf Ahli Bidang Infrastruktur Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah - Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Sub Direktorat RUU Ditjen Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM.
Pada rapat tersebut DPR dan Pemerintah juga menyetujui koreksi terhadap rincian DIM Pemerintah sehingga posisi rekapitulasi DIM menjadi DIM Tetap berjumlah 80 DIM, DIM yang dihapus sejumlah 46 DIM, DIMÂ  yang berubah substansi berjumlah 22 DIM,Â  sedangkan DIM yang bertambah substansi berjumlah 9 DIM, DIM Redaksional berjumlah 8 DIM, sehingga total DIM tidak ada perubahan, yaitu 165 DIM.
Ketua Komisi X DPR-RI Djoko Udjianto menyatakan RUU tentang SS-KCKR merupakan usul inisiatif DPR RI yang terdiri dari 9 Bab dan 45 Pasal. Materi muatan dalam RUU SS-KCKR disusun dan dirumuskan dalam perspektif baru bahwa karya cetak dan karya rekam merupakan aset budaya bangsa yang memiliki nilai intelektual atau artistik yang perlu dilindungi. â€œSelain itu penghimpunan karya cetak dan karya rekam merupakan alat telusur catatan sejarah, jejak perubahan dan perkembangan bangsa. Sedemikian pentingnya karya cetak dan karya rekam dalam pembangunan dan kepentingan nasional sehingga pengelolaannya perlu diatur dalam bentuk Undang-undang,â€ jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Kebudayaan Hilmar FaridÂ  yang mewakili pemerintah menyampaikan usulan bahwa pembahasan terhadap RUU SS-KCKR berdasarkan kluster masalah di dalam DIM Perubahan Substansi dan DIM Penambahan Substansi. Pada akhir pertemuan, Komisi X DPR RI dan Pemerintah menyepakati akan menjadwalkan Rapat Panja RUU SS-KCKR dalam waktu dekat.
Â 
Reportase : Arwan Subakti

Komisi X DPR RI dan Pemerintah Sepakat Bentuk Panja RUU SS-KCKR

Â 
Jakartaâ€”Pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan menjadi fokus pemerintah. Hal ini dilakukan agar SDM Indonesia, khususnya di bidang perpustakaan, memiliki daya saing dalam persaingan global dan pemerataan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Deni Kurniadi menyatakan, pada era kini, perpustakaan dan pustakawan harus siap dan berkomitmen untuk melayani masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan informasi. Oleh karena itu, pustakawan harus dapat meningkatkan kompetensinya di era digital berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
â€œDan perlu diingat bahwa pustakawan adalah garda terdepan dalam melakukan layanan perpustakaan dan informasi di berbagai jenis perpustakaan dan harus meningkatkan layanan dan koleksi yang bermanfaat bagi masyarakat,â€ terang Deni saat membuka webinar dengan tema Sumber Daya Manusia Perpustakaan unggul di Era Digital Menuju Indonesia Emas yang diselenggarakan oleh Perpusnas dan Forum Perpustakaan Khusus Indonesia (FPKI) pada Jumat (22/10/2021).
Sementara itu, Farli Elnumeri, Kepala Perpustakaan Daniel S. Lev menandaskan bahwa SKKNI berkaitan dengan industri, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan pendidikan tinggi. â€œHubungan erat antara pihak industri, dalam hal ini kita sebagai orang yang telah bekerja khususnya di bidang perpustakaan dengan salah satu yang menghasilkan orang-orang yang siap bekerja perpustakaan yaitu pendidikan tinggi,â€ terang Farli.
Dia menambahkan, saat ini sudah ada SKKNI bidang perpustakaan yang termaktub dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 236 Tahun 2019. Di dalamnya yang menjadi acuan adalah KKNI yang memiliki sembilan jenjang kualifikasi. â€œDari hal itu, kita bisa melihat profesi pustakawan perpustakaan khusus di jenjang mana,â€ tuturnya.
Selain itu, Perpusnas juga telah mengeluarkan Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Perpustakaan. KKNI bidang Perpustakaan bertujuan untuk mengembangkan SDM bidang perpustakaan berbasis kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.
â€œDiharapkan teman-teman yang bekerja di perpustakaan adalah mulai jenjang kualifikasi 3-jenjang kualifikasi 8 yang berkaitan dengan layanan intelektual yang diharapkan mempunyai kesiapan pengetahuan yang cukup dalam pengelolaan perpustakaan,â€ jelasnya.
Chaidir Amir, Pustakawan Ahli Muda Kemendikbudristek, menjelaskan perpustakaan pada abad ke-21 memiliki paradigma bukan sebagai gudang buku. Perpustakaan berfungsi mengkoneksikan informasi, penghubung pembelajaran, layanan digital, berjejaring dengan perpustakaan lain, tidak hanya mengelola informasi pengetahuan tetapi juga mentransfernya dan memasarkan perpustakaan.
Ini sejalan dengan konsep perpustakaan berbasis inklusi sosial yang diusung Perpusnas. Dalam program tersebut, digunakan pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
â€œKonsep ini tidak dengan muncul dengan sendirinya. Banyak hal yang harus dipersiapkan termasuk sarana dan prasarana, infrastruktur, koleksi dan yang paling penting adalah SDM,â€ terangnya.
Seiring dengan hal tersebut, kompetensi pustakawan harus berubah. Dia melanjutkan, pustakawan harus memiliki kemampuan mengetahui (mengenal) kapan informasi diperlukan dan memiliki kemampuan menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang diperlukan dengan efektif, efisien, dan tepat waktu, mampu membuat konten dan memasarkan perpustakaan serta mampu berkomunikasi dan berkolaborasi.
Dahulu, perpustakaan membangun koleksi dan beriorientasi untuk pelayanan prima. Pada era sekarang yang dibangun adalah komunitas. â€œHarus ada komunitas dan aktivitas di dalamnya, maka perpustakaan dapat mewujudkan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial,â€ pungkasnya.
Reporter: Anastasia Linawati/Hanna Meinita
Fotografer: Prakas Agrestian

Pustakawan Diminta Tingkatkan Kompetensi Sesuai dengan SKKNI  Â 

Â Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Tabuhan gendang menandai dibukanya pekan Perpusnas Expo 2018 yang digelar selama sepekan, Rabu, (12/9). Perpusnas Expo diselenggarakan bertepatan Hari Kunjung Perpustakaan dan Bulan Gemar Membaca.
Dalam sambutan pembukanya Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas Ofy Sofiana mengatakan bahwa budaya baca dan belajar merupakan faktor penting untuk mengetahui, menguasai, mentransfer, dan menerapkan Iptek. Semakin tinggi penguasaan Iptek semakin tinggi kemampuan menerapkan Iptek yang tepat guna dan semakin tinggi kemampuan memproduksi barang dan jasa yang bermutu. Jika kemampuan meningkatkan kualitas hidup membaik, maka akan mudah bersaing di pasar bebas.
â€œSayangnya indeks kegemaran membaca di daerah pada tahun 2017 menunjukkan angka yang belum menggembirakan. Rata-rata tingkat persepsi minat baca dan kegemaran membaca masyarakat pelajar di Indonesia di 30 kabupaten/kota dari 15 provinsi masih relatif rendah,â€ ucap Ofy Sofiana mengawali sambutan.
Maka itu, lanjutnya, diperlukan strategi peningkatan budaya baca dengan memanfaatkan perpustakaan dan pemerataan akses layanan perpustakaan di masyarakat demi menggenjot angka kunjungan potensial ke perpustakaan yang hanya sebesar 0,097 atau dibawah standar nasional perpustakaan, yakni sebesar dua persen. Peningkatan pemanfataan perpustakaan oleh pemustaka memang sangat ditentukan oleh kepuasan pemustaka. Semakin puas pemustaka maka akan semakin meningkatkan kunjungan dan pemanfaatan perpustakaan.
Khusus penilaian kunjungan di Perpustakaan Nasional, pemustaka telah mencapai kepuasan. Hal ini dibuktikan pada 2017 diperoleh capaian 3,8 skala likert dari target 3,5. â€œNamun, kami berupaya agar tingkat kepuasan pemustaka semakin baik di 2018, yakni 3,7. Lebih tinggi 0,2 dari tahun sebelumnya.
Bulan September dalam kalender nasioal mempunyai dua momen penting, yakni sebagai Bulan Gemar Membaca dan Hari Kunjung Perpustakaan. Kedua momen tersbut penting sebagai salah satu cara mendongkrak minat baca masyarakat. Minat baca akan mempengaruhi kehidupan, baik secara individu dan bangsa di masa depan. â€œDi sinilah peran penting perpustakaan karena perpustakaan adalah jembatan peradaban masa lalu, kini dan mendatang,â€ tambah Deputi.
Perpusnas Expo 2018 menampilkan talk show tentang penulis dan perpustakaan pada era revolusi industri 4.0, peluncuran web tokoh perfilman nasional Mieke Wijaya dan Slamet Rahardjo, workshop story telling, pemutaran film, mengenal tata surya melalui balon udara, aneka lomba edukasi, bazaar serta panggung seni/hiburan. Di sini masyarakat akan melihat langsung inovasi yang telah dilakukan oleh Perpustakaan Nasional.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â

Berita

Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023

Pencarian

Berita Lainnya

Menjaga Peradaban Dunia, Upaya Perlindungan Kawasan Kars Maros-Pangkep

ANRI Prime Secretary Visit to National Library

Agen Perubahan Perpusnas Ikuti Training ESQ

Komisi X DPR RI dan Pemerintah Sepakat Bentuk Panja RUU SS-KCKR

Pustakawan Diminta Tingkatkan Kompetensi Sesuai dengan SKKNI Â

Perpusnas Expo 2018 : Satu Cara Dongkrak Minat Baca Masyarakat