Lombok Timur - Perguruan Tinggi dan perpustakaan memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan manusia unggul. Manusia unggul adalah manusia yang secara nyata menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian yang disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando dalam kuliah umum penguatan literasi dihadapan civitas akademika Universitas Hanzamwadi, Sabtu (19/3) bertempat di Auditorium Sirzam, Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat.
"Betapa pentingnya perguruan tinggi dan perpustakaan untuk menciptakan manusia yang unggul. Kehadiran perpustakaan amat penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas," tegas Kaperpusnas. Lebih lanjut, Syarif menambahkan bahwa manusia yang unggul ditandai oleh dua hal penting yaitu manusia yang dapat memberikan jawaban penyelesaian yang tepat atas semua tantangan yang terbentang dihadapannya dan keluar sebagai pemenang serta manusia yang memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan dan inovasi yang tinggi sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan.
Dalam stadium generale yang mengusung tema "Penguatan Literasi di Lingkungan Yayasan Pendidikan Hamzanwadi Pondok Pesantren Darunahdlatain NWDI Pancor" ini, Syarif mensyaratkan berpikir kreatif, penuh inovasi, dan memiliki ide-ide brilian agar mampu mengolah kekayaan sumber daya alam yang dimiliki. "Tidak selamanya alam yang melimpah mampu mensejahterakan jika kondisi masyarakatnya malas, mudah menyerah, dan tidak berkualitas," tegasnya.
Dalam kesempatan ini Kaperpusnas yang juga sebagai Ketua Tim Peneliti, Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) menyampaikan ucapan selamat kepada masyarakat Lombok Timur khususnya dan Provinsi Nusa Tenggara Barat atas terpilihnya TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid sebagai satu-satunya Pahlawan Nasional asal NTB karena perjuangannya dalam merebut dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Bagi masyarakat Lombok khususnya dan NTB pada umumnya, pendiri organisasi Nahdlatul Wathan (NW) ini merupakan sosok ulama karismatik yang cukup berpengaruh.
Reportase: Edi Wiyono (Humas Perpusnas) Photografer: Dok.Universitas Hanzamwadi

Kaperpusnas Berikan Kuliah Umum di Universitas Hanzamwadi: Perguruan Tinggi dan Perpustakaan Ciptakan Manusia Unggul

Evaluasi dan Koordinasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Manado, Sulawesi Utara- Perpustakaan Nasional RI menjalin kerja sama bidang perpustakaan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam kerangka perpustakaan menjangkau masyarakat dan penguatan fungsi transfer ilmu pengetahuan.
Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi, Ofy Sofiana dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Steven Octavianus Estefanus Kandouw, pada Selasa (22/2/2022).
Ofy mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, isu strategis yang terkait erat dengan bidang perpustakaan, yaitu peningkatan kualitas SDM unggul dan transformasi ekosistem digital. Transformasi perpustakaan di era digital dan Revolusi Industri 4.0 menghadirkan paradigma baru perpustakaan menjangkau masyarakat.
â€œMaka tema besar program/kegiatan Perpustakaan Nasional RI 2022, adalah â€œTransformasi Perpustakaan Membentuk Ekosistem Digital Nasionalâ€ yang berbasis pada kehadiran perpustakaan dalam memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,â€ sebutnya.
Hal tersebut menurut Ofy dilakukan melalui penguatan konten literasi terapan berbasis digital, perluasan akses informasi dan pengetahuan melalui kolaborasi dan kerja sama, serta menjadikan perpustakaan menjadi rana publik dalam peningkatan ilmu pengetahuan (inovasi kreativitas), pemberdayaan masyarakat (ruang pengembangan potensi berbasis lokal) dan ruang pelestarian dan pemajuan kebudayaan.
Dengan dikembangkannya berbagai layanan digital Perpustakaan Nasional seperti eResources, iPusnas, Indonesia One Search, dan Khastara, Ofy berharap berbagai fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal melalui penandatanganan Nota Kesepahaman antara Perpusnas dengan 5 Pemerintah Daerah dan 12 Perguruan Tinggi di Provinsi Sulawesi Utara.
â€œSaya berharap akan terus lahir kebijakan Pemerintah Prov. Sulawesi Utara untuk penguatan budaya literasi dan juga peran Bunda Literasi terus bergerak membangun literasi untuk terciptanya kualitas SDM dan kemampuan berdaya saing dalam menghadapi kompetisi global dan juga peningkatan kualitas hidup untuk kesejahteraan,â€ pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama juga dilakukan pengukuhan 15 Bunda Literasi Kab/Kota seluruh Prov Sulawesi Utara. Anggota Komisi X DPR RI, Vanda Sarundajang mengatakan Bunda Literasi ini diharapkan mampu mempercepat budaya membaca sampai di kalangan masyarakat terutama generasi muda dan anak-anak.
â€œBunda literasi akan menjadi motivator bagi anak-anak kita untuk lebih gemar membaca serta dapat memanfaatkan perpustakaan secara lebih optimal lagi,â€ sebut Vanda.
Dirinya juga memberikan apresiasi kepada Perpusnas atas kinerja yang luar biasa walaupun anggarannya yang sangat terbatas namun mampu menciptakan inovasi sehingga mendapatkan banyak penghargaan.
â€œSaya mengajak kita semua yang hadir di sini mulai dari diri kita sendiri, kemudian keluarga, tetangga, kita mulai mempromosikan kembali tentang pentingnya perpustakaan dan kegemaran membaca kepada siapa pun,â€ imbaunya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Steven Kandouw menegaskan pentingnya literasi untuk masyarakat dan akan memberikan dukungan pada kepada Bunda Literasi meningkatkan indeks literasi masyarakat.
â€œIbu Ketua PKK di provinsi dan kabupaten/kota diangkat sebagai Bunda Literasi dengan harapan melalui pola ini, penetrasi ke masyarakat, upaya-upaya peningkatan literasi kita lebih efektif dengan manfaatkan itu,â€ ungkapnya.
Reporter: Eka Purniawati Fotografer: A. Kemal N

Perluas Akses dan Jangkauan Masyarakat ke Perpustakaan, Perpusnas Jalin Kerja Sama dengan Pemprov Sulawesi Utara 

Salemba, Jakarta - Dalam menghadapi era teknologi informasi, Pelayanan Publik Perpustakaan Nasional Republik Indonesia semakin terbuka dan interaktif. Hal ini tercermin dalam meningkatnya umpan balik masyarakat terhadap layanan publik.
 
Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (HOKH) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Sri Marganingsih menyampaikan hal ini dalam Lokakarya Optimalisasi SP4N-LAPOR! pada Jumat (8/12/2023). 
 
Menurutnya, pemerintah telah mengembangkan sistem penanganan pengaduan yang terintegrasi, SP4N-LAPOR!, untuk mencapai visi good governance.
 
Perpusnas aktif berpartisipasi dalam sistem ini dengan membentuk tim admin instansi dan penghubung. Hingga November 2023, sudah tercatat 460 laporan dari masyarakat, termasuk permintaan informasi, aspirasi, dan pengaduan yang tidak berkaitan dengan pengawasan.
 
Kepala Biro HOKH menekankan upaya optimalisasi pengelolaan pengaduan melalui koordinasi internal, sosialisasi aplikasi SP4N-LAPOR!, dan integrasi dengan berbagai pintu pengaduan lainnya. Laporan tidak hanya masuk langsung ke aplikasi, tetapi juga melalui situs web, WhatsApp, email, dan media sosial.
 
"Integrasi pengaduan dari berbagai pintu menjadi salah satu kendala, tetapi juga penting untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai layanan publik mana yang dikeluhkan masyarakat," jelasnya.
 
Sementara itu, Analis Kebijakan Muda Kementerian PANRB Rosikin menyampaikan penyelenggaraaan pelayanan publik didorong terus agar dapat berorientasi citizen centric, salah satunya dengan mengedepankan transparansi dan keterbukaan informasi publik.
 
"Masyarakat bukan lagi sebagai objek, masyarakat dapat menjadi subjek dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan publik," ungkapnya.
 
Dalam paradigma kontemporer pelayanan publik, lanjutnya, masyarakat diposisikan sebagai subjek pelayanan yang berperan dan terlibat dalam menciptakan nilai dari pelayanan yang mereka terima.
 
"Pengaduan terjadi karenanya adanya gap antara standar yang ditetapkan dengan realita. Ini menyebabkan potensi adanya pengaduan," lanjutnya.
 
Dia menjelaskan SP4N-LAPOR! merupakan layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan rakyat secara online yang terintegrasi dalam pengeloaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara pelayanan publik. 
 
"Prinsip SP4N dibentuk untuk mendorong 'no wrong door policy' yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun &amp; jenis apapun disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang," jelasnya.
 
Dia berharap pemanfaatan data SP4N-LAPOR! instansi diharapkan tidak hanya mengelola laporan tetapi juga memanfaatkan data sebagai dasar perbaikan pelayanan publik melalui penyusunan kebijakan atau pengambilan keputusan dalam perencanaan kegiatan.
Reporter: Wara Merdeka
Dokumentasi: Robi

Lokakarya Optimalisasi SP4N-LAPOR! di Lingkungan Perpusnas

Salemba, JakartaÂ - Keluarga besar Perpustakaan Nasional Republik Indonesia mengadakan halal bihalal Idulfitri 1439 Hijriah pada Kamis (21/6) di Auditorium Perpusnas, Jl. Salemba Raya No. 28A, Jakarta. Selain dihadiri seluruh pegawai di lingkungan Perpusnas, hadir dalam kesempatan ini para purnabakti. Ajang silaturahmi ini digelar pada hari pertama setelah libur dan cuti bersama Idulfitri dengan menghadirkan Ustadz Syarif Rahmat sebagai penceramah.
Dalam pesannya, penceramah di program televisi Damai Indonesiaku itu menyatakan, pada esensinya semua ibadah bertujuan menjadikan umat untuk bertakwa. â€œBegitu juga Ramadan, harus membuat kita menjadi orang yang bertakwa,â€ jelasnya.
Pada momen halal bihalal ini, Syarif Rahmat mengajak para pegawai Perpusnas untuk saling memaafkan. â€œYang pertama, orang yang belum dimaafkan saudaranya, tidak bisa masuk surga. Yang kedua, jembatan takwa paling dekat dengan memaafkan orang lain,â€ urainya.
Dalam ceramahnya, Syarif Rahmat menjelaskan awal mula tradisi halal bihalal. Menurutnya, halal bihalal berawal dari usulan salah satu pendiri Nahdatul Ulama (NU) Kyai Wahab Hasbullah kepada Bung Karno untuk mengumpulkan para politikus. Bung Karno menyetujui acara silaturahmi tersebut untuk saling memaafkan.
Sementara itu, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyatakan halal bihalal merupakan kegiatan religius bersifat nasional yang hanya dimiliki bangsa Indonesia. Menurutnya, momen halal bihalal memiliki dua esensi. Syarif Bando mengajak seluruh peserta halal bihalal untuk saling memaafkan antarpegawai. Dengan saling memaafkan, maka masalah yang terjadi dalam lingkungan kerja bisa teratasi sehingga menghasilkan kinerja terbaik.
â€œProblem kita adalah sama-sama dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Tetapi masalahnya adalah kemampuan dan kita harus memahami peraturan yang ada. Bagaimana kita menerjemahkan tuntutan tugas dari peraturan yang ada, sehingga kita mencermati apa yang mesti kita capai,â€ jelasnya. Pada kesempatan ini, Syarif Bando juga meminta para pegawai mencermati Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.
Selain itu, momen halal bihalal diharapkan membangun semangat para pegawai untuk bekerja memberikan yang terbaik. Para pegawai harus memahami bahwa halal bihalal bukan sekadar ritual atau seremoni setelah Idulfitri. â€œKita tidak boleh mengulang kesalahan yang sama. Kita harus memperbaharui belenggu-belenggu pemikiran yang menghambat untuk maju,â€ tuturnya.
Pada kesempatan ini, Syarif Bando meminta para pegawai untuk melakukan melakukan analisa dari kenyataan dengan kondisi yang dihadapi Perpusnas. Salah satunya perkembangan teknologi informasi. â€œBagaimana kita memanfaatkan media sosial. Di Indonesia, pengguna media sosial Facebook ada 14 juta, Instagram ada 5,3 juta. Nah bagaimana kita memanfaatkan angka-angka itu,â€ urainya.
Reportase: Hanna Meinita
Â

Halal Bihalal Perpusnas: Momentum untuk Mengatasi Masalah Bersama

Jakartaâ€”Kepala Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando, menyatakan upaya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan masyarakat harus terus dilakukan. Perpustakaan di seluruh Indonesia didorong agar menghadirkan buku ilmu terapan untuk dibaca masyarakat.
Hal ini disampaikannya dalam pembukaan Central Celebes Literacy Festival 2022 dengan tema â€œMengenal Sisi Lain Sulawesi Tengah melalui Transformasi Perpustakaan dan Kearsipan Digital sebagai Memori Kolektif Bangsaâ€ yang diselenggarakan dalam rangka Hari Kunjung Perpustakaan (HKP) dan Bulan Gemar Membaca serta Peringatan 4 Tahun Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan Liquifaksi di Sulteng.
Dia menyebut, Sulteng dikenal sebagai daerah penyangga pangan nasional. Hasil pangan daerah, jelasnya, dapat ditingkatkan dengan menggali ilmu pengetahuan yang ada di dalam buku ilmu terapan.
â€œKenapa petani padi di Vietnam dan Thailand bisa menghasilkan 10 ton per hektare? Upaya untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan di tengah-tengah masyarakat kita, ga boleh berhenti. Sebab pejabat boleh lewat, petani akan terus berkutat pada masalahnya,â€ jelasnya di kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah, Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), pada Rabu (28/9/2022).
Saat ini, Perpusnas mengubah paradigma perpustakaan, di mana mayoritas kegiatannya sebagai pusat transfer ilmu pengetahuan. Hal ini dilakukan Perpusnas melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Ditegaskannya, pendidikan di perpustakaan sangat dibutuhkan karena mayoritas Indonesia tidak mengalami pendidikan tinggi.
â€œSebanyak 90 persen masyarakat kita yang terjun sebagai kepala keluarga adalah lulusan SD, SMP, SMA yang tidak mungkin dididik melalui pendidikan formal, melainkan pendidikan perpustakaan. Perpustakaan simbol demokrasi paling mendasar di seluruh dunia. Karena di perpustakaan semua harus dilayani,â€ tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Perpusnas mengapresiasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulteng yang telah menyelenggarakan kegiatan HKP dan Bulan Gemar Membaca dengan meriah. â€œSekarang dunia tertuju ke Sulteng karena kekayaannya, dan yang paling membanggakan bagi kami mewakili pemerintah pusat, karena HKP dan Bulan Gemar Membaca tahun ini, paling semarak di Sulteng,â€ tuturnya.
Kepala Arsip Nasional RI (ANRI), Imam Gunarto, menilai terdapat rangkaian antara pustaka, arsip, literasi, dan kebencanaan. Palu dan Sulteng yang berada di ring of fire, jelasnya, membutuhkan kesiapsiagaan dari seluruh masyarakat agar waspada terhadap bencana. Kewaspadaan tentang bencana dapat dilakukan dengan belajar dari masa lalu.
â€œKalau masyarakat mempunyai kapasitas literasi kebencanaan yang baik, maka akan terselamatkan jika terjadi bencana. Kalau kita biarkan masyarakat dalam kebutaan, maka itu sangat mencelakakan,â€ tukasnya.
Untuk itu, dia berharap dinas perpustakaan dan kearsipan bahu membahu dengan dinas yang membidangi masalah kebencanaan.
Sementara itu, Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura, berharap dinas perpustakaan dan kearsipan memiliki gedung perpustakaan dan kearsipan yang representatif dan menghadap ke laut yang menyajikan pemandangan indah.
â€œSaya berharap dinas perpustakaan Sulteng sebagai pembina perpustakaan di daerah, sewajarnya memiliki gedung yang standar dan representasi sesuai dengan kemajuan teknologi informasi. Saya mohon kepada DPRD, agar diperhatikan,â€ urainya.
Menurutnya, Kota Palu sudah dua kali mengalami gempa besar dan tsunami yakni pada 1927 dan 2018. Untuk itu, dia berharap agar generasi muda dapat mempelajari kondisi daerahnya yang berpotensi mengalami gempa dan tsunami. â€œKarena itu kita membutuhkan ke depan, orang yang bisa menulis tentang ini sehingga bisa dipelajari oleh anak-anak SD kita, bisa dibaca,â€ ujarnya.
Gubernur memiliki visi untuk meningkatkan fiskal daerah sebesar Rp3 triliun. Dia mengaku daerahnya memiliki banyak potensi kekayaan alam, seperti delapan jenis tambang, perikanan laut dan darat, hingga hasil perkebunan yakni cokelat, yang dapat dikembangkan.
â€œSaya ingin cokelat yang tidak hanya menghasilkan 600 kilo per hektare tapi satu ton per hektare. Karena itu kita membutuhkan orang-orang pintar, melalui perpustakaan kita menjadi pintar,â€ katanya.
Duta Arsip Nasional, Rieke Diah Pitaloka, menjelaskan berbicara literasi adalah sesuatu yang luar biasa. Menurutnya, sudah saatnya potensi kebudayaan Provinsi Sulteng melalui literasi yang ada, dikembangkan agar menjadi kekuatan ekonomi.
â€œKarena ada berbagai hasil perkebunan, pertanian, perikanan darat dan laut, pertambangan, dan ada sejarah yang bukan hanya ada di buku lama, arsip, bukan sekadar catatan sejarah tapi itu merupakan bekal bagi provinsi Sulteng untuk maju ke depan dengan tidak meninggalkan jati dirinya sebagai bagian dari Indonesia,â€ urainya.
Dia mengajak seluruh pihak untuk bergandengan tangan melalui literasi, agar lebih mengetahui potensi daerah untuk tercapainya masyarakat yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Perpusnas mengunjungi pameran lukisan tentang bencana alam Palu dan produk hasil transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulteng

Berita

Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023

Pencarian

Berita Lainnya

Kaperpusnas Berikan Kuliah Umum di Universitas Hanzamwadi: Perguruan Tinggi dan Perpustakaan Ciptakan Manusia Unggul

Evaluasi dan Koordinasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Perluas Akses dan Jangkauan Masyarakat ke Perpustakaan, Perpusnas Jalin Kerja Sama dengan Pemprov Sulawesi Utara

Lokakarya Optimalisasi SP4N-LAPOR! di Lingkungan Perpusnas

Halal Bihalal Perpusnas: Momentum untuk Mengatasi Masalah Bersama

Hadir di Pembukaan HKP dan Bulan Gemar Membaca Sulteng, Kepala Perpusnas: Paling Semarak