Cawang, Jakarta - Perpustakaan Nasional RI menggelar tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2020. Tes SKD CPNS Perpusnas diawali di Jakarta pada 18 Februari 2020. 
Ada 19 jabatan yang siap diisi untuk 57 formasi. Peserta yang lulus akan ditempatkan di di Kantor Pusat Jakarta yakni Salemba dan Medan Merdeka Selatan, serta UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno di Blitar.
Kepala Kepala Subbagian Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pensiun Perpustakaan Nasional RI Tanto Anton Purboyo menyatakan sebanyak 2.158 peserta tercatat akan mengikuti SKD.
â€œDi Jakarta ada 1.523 peserta, kemudian di Yoygakarta ada 422 peserta, di Padang ada 125 peserta, dan di Makassar ada 30 peserta,â€ ujar Tanto Anton di sela-sela tes SKD yang diselenggarakan di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara pada Selasa (18/2/2020).
Tes SKD CPNS Perpusnas Tahun 2020 berlangsung di empat kota yakni Jakarta pada 18-19 Februari 2020, Makassar pada 22 Februari 2020, Padang pada 24 Februari 2020, dan Yogyakarta pada 4-5 Maret 2020.
Tahapan seleksi Penerimaan CPNS Perpusnas Tahun Anggaran 2019 dibuka sejak 11 November 2019 melalui Pendaftaran Online di http://sscasn.bkn.go.id. Ada tiga tahapan seleksi yang harus dilalui yakni Seleksi Administrasi, SKD, dan Seleksi Kompetensi Bidang.
Sesuai jadwal, hasil akhir kelulusan akan diumumkan secara daring pada April 2020 melalui cpns.perpusnas.go.id.
Reporter: Hanna Meinita/Fotografer: R. M. Radityo

Tes SKD CPNS Perpusnas Dimulai, Ribuan Peserta Memperebutkan 57 Formasi   

<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Jakarta,-&nbsp; Pemerintah Provinsi Jawa Timur kian memperkuat komitmen dalam pelestarian naskah nusantara melalui upaya pelestarian Naskah Kuno Ulama Nusantara.
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Hal ini sejalan dengan salah satu dari tiga program besar yang menjadi fokus utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) tahun 2024 yaitu pengarusutamaan naskah nusantara.
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil mengantarkan arsip tentang Indonesia Sugar Research Institute (ISRI) Tahun 1887-1986 menjadi Memory of the World Asia and Pacific Tahun 2024 di Mongolia pada Rabu (8/5/2024). Melalui upaya pelestarian ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan Naskah Kuno Ulama Nusantara juga bisa masuk sebagai Memory Of The World oleh Unesco.
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Atas komitmen yang dilakukan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, Tiat Suwardi menjadi salah satu narasumber pada Rapat Koordinasi Nasional Bidang Perpustakaan Tahun 2024 yang digelar di Jakarta.
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Pada kesempatan ini, Tiat membagikan cerita praktik baik pengelolaan perpustakaan khususnya pada aspek pelestarian naskah kuno yang dapat menjadi contoh baik bagi perpustakaan daerah lainnya.
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Banyak manuskrip maupun jejak-jejak peradaban lainnya yang bisa kita sampaikan kepada generasi penerus. Maka fokus kami dalam pelestarian manuskrip tidak hanya sekedar melestarikan secara fisik tapi juga nilai-nilai kebaikan di dalamnya untuk generasi muda kita,&ldquo; terangnya.
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Menurut Tiat, di Provinsi Jawa Timur berdasarkan data tahun 2023 terdapat 1332 naskah kuno dan yang terbanyak ada di Kabupaten Sumenep sebanyak 268 naskah. Dirinya menuturkan, berbagai program dilakukan untuk melestarikan ribuan naskah kuno tersebut.
<span style="font-size: 11pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Beberapa program yang dilakukan Provinsi Jawa Timur adalah (1) penyusunan kebijakan terkait naskah kuno, (2) sosialisasi dan rakor pelestarian naskah kuno (3) pendataan/pencarian naskah kuno (4) konservasi naskah kuno (5) restorasi naskah kuno (6) pengolahan naskah kuno (7) pengembangan pengelolaan naskah kuno, dan (8) <span style="font-size: 11pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: italic; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Benchmarking <span style="font-size: 11pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">dan penjajakan kerja sama.
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Namun upaya yang dilakukan bukan tanpa hambatan. Misalnya dalam proses pengolahan naskah hingga dapat dilayankan memerlukan dukungan sumber daya manusia yang besar.
<span style="font-size: 11pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo; Termasuk dalam proses alih aksara dan alih bahasa yang membutuhkan waktu dan SDM yang sesuai. Sedangkan kami tidak punya filolog,&rdquo; terangnya. Untuk mengatasi hal ini, Dinas Perpustakaan Provinsi Jawa Timur banyak berkolaborasi dengan berbagai pihak diantaranya Pegiat Literasi, Filolog, Masyarakat Pernaskahan Nusantara (Manassa), Universitas Airlangga dan Universitas Gadjah Mada.
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Lebih lanjut Tiat menegaskan, kegiatan pelestarian naskah kuno di Provinsi Jawa Timur ini diharapkan mampu berperan serta dalam merevitalisasi nilai-nilai budaya dan melestarikan identitas bangsa.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Reporter: Eka Purniawati
&nbsp;

Pemerintah Provinsi Jawa Timur Perkuat Komitmen Lestarikan Naskah Nusantara

Jakarta â€“ Sebagai sosok nasionalis, gagasan serta pemikiran dari pendiri dan bapak bangsa Bung Karno dan Bung Hatta mengenai ekonomi kerakyatan masih sangat relevan untuk diterapkan pada saat ini.
Bung Karno melalui konsep Tri Sakti, mewujudkan kemandirian bangsa di bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan menuju kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sedangkan Bung Hatta melalui Konsep Ekonomi Kerakyatan, yakni Koperasi sebagai sokoguru dan tulang punggung ekonomi.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan dua tokoh bangsa ini mempunyai visi untuk membangun kemandirian politik, budaya, dan ekonomi. Perjuangan Bung Karno dan Bung Hatta, dirumuskan sangat jelas dalam pasal 33 Undang-undang Dasar 1945. Bung Hatta, ujarnya, menegaskan bahwa ekosistem ekonomi berasaskan kekeluargaan wujudnya adalah koperasi.
Di tengah perkembangan dunia yang semakin kompetitif, dunia usaha terutama Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi harus melakukan inovasi dan transformasi. Karena itu, UMKM dan koperasi harus mengembangkan model bisnisnya dengan asupan informasi yang memadai. Dia menjelaskan, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI memiliki kontribusi dalam mengembangkan UMKM dan koperasi di Indonesia tersebut, melalui konten informasi yang dimiliki.
Â 
â€œKarena itu penting akses informasi, akses terhadap pengembangan usaha, termasuk vokasi. Dengan peran Perpusnas yang bisa memberikan akses bagi pengembangan kewirausahaan di Indonesia,â€ jelasnya dalam talkshow Internalisasi Pemikiran Bung Karno dan Bung Hatta dengan tema "Literasi Kebangsaan Memperkokoh Nasionalisme dan Mempercepat Pemulihan Ekonomi Berbasis Koperasi", yang digelar secara daring pada Senin (23/8/2021).
Â 
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando menyampaikan, perpustakaan memiliki peran dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dengan buku-buku terapan yang ada di perpustakaan bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan skill atau keterampilan.
"SDM yang berkualitas adalah SDM yang memiliki penguasaan terhadap ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan yang diimplementasikan untuk menciptakan barang dan jasa. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan income per kapita masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan," ungkapnya.
Lebih lanjut, Syarif menjelaskan, Perpusnas telah menggagas program Perpustakaan Transformasi Berbasis Inklusi Sosial untuk masyarakat termajinalkan. Pendampingan ini telah membuahkan hasil, masyarakat yang mengikuti program ini telah membuka Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). "Ini sebagai bentuk dukungan penuh Perpusnas dalam meningkatkan literasi masyarakat untuk pemulihan ekonomi di era pandemi," jelasnya.
Sementara itu, Pakar Aliansi Kebangsaan Yudi Latif mengatakan, bicara mengenai Bung Karno dan Bung Hatta keduanya bagaikan sepasang sayap Garuda Indonesia yang saling melengkapi. Meski keduanya berbeda karakter namun dalam hal fundamental keduanya memiliki titik temu. Salah satunya, ekonomi dengan semangat kekeluargaan.
Yudi menceritakan, di tahun 1945 bung Hatta sempat menjadi bahan tertawaan karena menggagas konsep demokrasi ekonomi, banyak yang tidak percaya mengenai konsep tersebut. Namun barulah 40 tahun kemudian, konsep tersebut dilirik dan dilakukan kajiannya.
â€œDemokrasi ekonomi ini sebuah gagasan ekonomi untuk melahirkan kemakmuran dan keadilan yang inklusif " ungkapnya.â€
Oleh karena itu, lanjut Yudi, konsep koperasi yang digagas oleh Bung Hatta yakni membangun satu ruang komunitas yang memungkinkan terjadinya semangat demokrasi, semangat partisipasi dan menambah rasa percaya diri. Dengan membangun kekuatan bersama, melakukan kolaborasi dengan seluruh kemampuan-kemampuan yang ada.
"Koperasi itu hakikatnya adalah ekonomi komunitas. Jadi kalau yang kecil-kecil ini tidak bisa mengumpulkan modal, maka harus berjejaring membentuk satu kekuatan kolektif yang dengan itu bisa menjadi satu agen atau satu kekuatan ekonomi komunitas," lanjutnya.
Hal senada juga diungkapkan Putri bungsu Bung Hatta halida Nuriah Hatta bahwa dalam mengisi kemerdekaan Bung Hatta mulai mencoba untuk menyediakan fasilitas ekonomi bagi rakyatnya melalui koperasi, yang dikelola dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat.
"Setiap individu yang menjadi anggota koperasi itu mempunyai hak bicara dalam kegiatan ekonomi. Sehingga para anggota memiliki andil dalam memajukan koperasi, sebagai sebuah organisasi untuk mengangkat harkat martabat kehidupan mereka," katanya.
Sementara itu, Wartawan Senior Hasril Channiago mengatakan, bahwa pemikiran bung Hatta khususnya dalam membangun ekonomi kemandirian yang berbasis kerakyatan yaitu koperasi masih sangat relevan dan dibutuhkan. Hanya saja, harus ada kemampuan politik dan kemauan negara untuk melaksanakannya.
Menurut Ketua Badan Pengurus Yayasan Pusat Kebudaya Minangkabau (PKM) ini perlu adanya keberpihakan untuk membangun koperasi dan UKM, salah satunya pembatasan atau pengaturan jaringan ritel raksasa.
"Jadi sekarang yang kita perlukan adalah kemauan kita untuk mengimplementasikan pondasi landasan-pemikiran yang sudah dirumuskan oleh Bapak bangsa kita khususnya Bung Karno dan Bung Hatta," terangnya.
Reportase: Wara Merdeka / Hanna Meinita
Screenshot: Syifa

Memahami Konsep Pemikiran Proklamator Bangsa Untuk Memperkokoh Nasionalisme dan Pemulihan Ekonomi

Salemba, Jakarta â€“ Tim Verifikasi Lapangan Kementerian PANRB melakukan evaluasi terhadap Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 di lingkungan Perpustakaan Nasional, Rabu (15/7). Kedatangan Tim Verifikasi Lapangan diterima langsung oleh Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando.
Ketua Tim Verifikasi Lapangan KemenPAN RB Desmarita mengatakan, tujuan dari evaluasi ini untuk memperoleh informasi mengenai kemajuan dan perkembangan pelaksanaan kebijakan SB dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dari evaluasi ini, diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai hal-hal yang sudah baik dan yang belum untuk kebutuhan perbaikan berkelanjutan berdasarkan bukti-bukti yang sudah diberikan.
â€œSebelumnya sudah dikirimkan kepada kami yaitu rencana aksi, jadi disini kami akan melihat. Kami sudah melakukan evaluasi tahun lalu dan memberikan rekomendasi. Nah, apakah rekomendasi kami terjawab dalam rencana aksi ini, itu yang kami lihat untuk mencapai minimal angka 75,01 seperti yang diharapkan bersama,â€ katanya. Lebih lanjut, Desmarita menjelaskan, berdasarkan data tahun lalu untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mendapat nilai 67,62 masuk dalam kategori B. Sedangkan untuk Reformasi Birokrasi (RB) cukup tinggi yakni 73,05 sehingga hanya perlu mengejar 2 point dari target 75,01.
â€œKalau dilihat tidak ada penurunan angka di tiap tahunnya, untuk SAKIP rata-rata naik 3 point dari sebelumnya 64,80 saat ini 67,62. Sedangkan tren nilai RB naik cukup signifikan yakni 73,05. Diharapkan dalam percepatan ini mendapat 75,01. Dan diharapkan di tahun 2022 untuk lembaga/kementerian sudah 95 persen semua,â€ jelasnya. Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando mengatakan, reformasi birokrasi dilaksanakan untuk memastikan layanan masyarakat sebagai abdi masyarakat bisa diwujudkan, dan sebagai layanan ketatanegaraan sebagai warga negara itu merupakan tangggung jawab seluruh aktivitas dan proses pengeluaran APBE harus tercatatkan. Reformasi diturunkan untuk mengawal semua kegiatan yang dipastikan untuk pembuktian terhadap pelayanan yang baik untuk masyarakat. 
â€œKomitmen Perpustakaan Nasional untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat tidak diragukan. Seperti yang selalu saya sampaikan bahwa perpustakaan sudah saatnya diberikan tempat. Sebab kita boleh belajar dimana saja, kapan saja tapi yang tidak bisa kita mencoba merubahnya adalah transfer knowledge dari teori dan praktek, cuma satu solusinya yakni membaca. Sehingga orang sekolah belum tentu baca tetapi orang baca pasti sekolah,â€terangnya.
Syarif mengatakan, dengan kedatangan Tim Verifikasi Lapangan KemenPANRB ini diharapkan dapat memperbaiki institusi untuk mengambil bagian agar Perpustakaan Nasional dipastikan memberi kontribusi yang berkualitas kepada pelayanan publik.
Â 
Reportase : Wara Merdekawati Fotografer : Hartoyo Darmawan

Tim Verlap Kementerian PANRB Evaluasi Percepatan Pelaksanaan RB di Perpustakaan Nasional

Medan Merdeka Selatan, Jakarta &ndash; Program TPBIS menjadi pokok bahasan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2023.
Rakornas Tahun 2023 mengusung tema &ldquo;Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial untuk Kesejahteraan, Solusi Cerdas Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pasca Pandemi COVID-19&rdquo;.
Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) yang diusung Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) dinilai efektif dan manfaatnya dirasakan masyarakat.
Demikian disampaikan oleh Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Ofy Sofiana, saat menjadi narasumber pada kegiatan Konferensi Pers Jelang Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2023.
Program TPBIS dijalankan oleh Perpusnas dengan dukungan dari Bappenas RI sejak 2018. Tujuannya demi terciptanya masyarakat sejahtera melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Sejahtera dalam hal ini menunjuk ke keadaan yang baik.
Esensinya, TPBIS berupaya mengurangi kemiskinan masyarakat marginal melalui pendayagunaan perpustakaan umum di daerah di Indonesia.
Rakornas difokuskan pada upaya Perpusnas memperkuat program TPBIS sebagai solusi dalam pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19. Perpustakaan dituntut untuk memiliki inovasi, kreativitas, rancangan dan interaktivitas, serta perubahan pola pikir.
&ldquo;Rakornas tahun 2023 memang difokuskan pada upaya Perpusnas untuk memperkuat program TPBIS karena di tahun ini kita sedang berupaya bangun dari dampak pandemi Covid-19, sehingga program TPBIS perlu dilakukan dalam rangka pemulihan masyarakat,&rdquo; ucap Ofy Sofiana.
Lebih lanjut, dia mengatakan, program TPBIS ke depan mampu secara berkesinambungan memvalidasi bahwa keberadaan perpustakaan mampu menjadi sektor pendukung dalam pemulihan sektor ekonomi di Indonesia.
&nbsp;&ldquo;Perpustakaan mampu menjadi sektor pendukung dalam pemulihan sektor ekonomi,&rdquo; tegasnya.
Ketua Panitia Rakornas, Joko Santoso, menerangkan bahwa konsep program TPBIS ialah merancang perpustakaan sebagai ruang publik terbuka, sehingga tidak sebagai ruang kantor. Hal tersebut diharap dapat menggeser mindset lama tentang perpustakaan.
&ldquo;Perpustakaan saat ini dapat dijadikan sebagai ruang publik bagi masyarakat untuk berlatih secara kontekstual, berlatih keterampilan pun kecakapan dan berbagi pengalaman, sehingga buku-buku yang ada jenisnya harus praktis, pragmatis, dan tepat guna,&rdquo; jelasnya.
Adapun keberhasilan dari program TPBIS yang dirasakan oleh masyarakat di banyak daerah terletak pada tim sinergi yang dibentuk. Tim sinergi ini merupakan gabungan dari pegiat literasi, akademisi, dan dinas lain di daerah yang dikuatkan dengan SK kepala daerah.
&ldquo;Salah satu keberhasilan dari tim sinergi yakni mereka berhasil dalam melakukan advokasi terkait penggunaan dana desa untuk pembangunan perpustakaan,&rdquo; terangnya.
Joko menambahkan, konsolidasi, sinergi, dan koordinasi antarpemangku kepentingan di bidang perpustakaan baik pusat maupun daerah secara intens harus dilakukan sehingga perpustakaan dapat memberikan peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan Konferensi Pers Jelang Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2023 menghadirkan juga Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah, dan Perguruan Tinggi Perpusnas, Nurcahyono, Kepala Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara Perpusnas, Agus Sutoyo dan Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerjasama dan Humas Perpusnas, Sri Marganingsih.
Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2023 yang rencananya berlangsung pada 6-7 Maret 2023 di Hotel Pullman Jakarta Central Park akan menghasilkan kebijakan dan/atau rekomendasi serta rencana program dan kegiatan tahun 2024.
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Aditya Irfan Fakhruddin dan Andri Tri Kurnia

Perpusnas Gelar Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2023, TPBIS Jadi Topik Utama

Salemba, Jakartaâ€”Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2000, pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil. Kegiatan pendidikan dan pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap agar dapat melaksanakan tugas pekerjaan, baik yang bersifat umum pemerintahan maupun pembangunan yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pengembangan partisipasi masyarakat.
Perpustakaan Nasional sebagai instansi pembina jabatan fungsional pustakawan bertanggung jawab dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis kepustakawanan yang diselenggarakan oleh instansi lain. Dalam rangka pembinaan tersebut, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional menyelenggarakan kegiatan penyusunan kurikulum, GBPP dan modul diklat penjenjangan pustakawan kategori keterampilan dan keahlian, pada Rabu (19/9). Bertempat di ruang aula Perpustakaan Nasional, Jl. Salemba Raya No.28A, Jakarta Pusat, kegiatan tersebut dihadiri oleh 95 peserta yang merupakan pustakawan Perpustakaan Nasional dari berbagai jenjang sebagai penyusun materi kurikulum, GBPP dan modul diklat penjenjangan pustakawan.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Woro Titi Haryanti menjelaskan kegiatan tersebut memiliki target tersusunnya dua naskah kurikulum, GBPP dan modul diklat penjenjangan pustakawan kategori keterampilan (mahir dan penyelia) dan tiga naskah kurikulum, GBPP dan modul diklat penjenjangan pustakawan kategori keahlian (muda, madya dan utama). Jumlah naskah tersebut disesuaikan berdasarkan jumlah kategori jenjang jabatan pustakawan karena setiap pustakawan yang akan naik jenjang jabatan diwajibkan mengikuti diklat.
Dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 11 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya, terdapat dua jenjang jabatan fungsional pustakawan, yaitu Pustakawan Keterampilan dan Pustakawan Keahlian, dengan rincian sebagai berikut:
Pustakawan Keterampilan
<ul style="list-style-type: square; text-align: justify;">
<li>Pustakawan pelaksana/pustakawan terampil</li>
<li>Pustakawan pelaksana lanjutan/pustakawan mahir</li>
<li>Pustakawan penyelia</li>
</ul>
Pustakawan Keahlian
<ul style="list-style-type: square; text-align: justify;">
<li>Pustakawan pertama/pustakawan ahli pertama</li>
<li>Pustakawan muda/pustakawan ahli muda</li>
<li>Pustakawan madya/pustakawan ahli madya</li>
<li>Pustakawan utama/pustakawan ahli utama</li>
</ul>
Para peserta yang hadir dibagi menjadi sembilan kelompok yang beranggotakan penyusun materi yang sama namun dari jenjang jabatan pustakawan yang berbeda untuk pemetaan kedalaman materi masing-masing jenjang.
Â 
Reportase: Eka Cahyani/Fotografer: Dewi Ambarasih

Penyusunan Kurikulum, GBPP dan Modul Diklat Penjenjangan Pustakawan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Ingin meningkatkan minat dan daya baca untuk memberikan kualitas Sumber Daya Manusia di Musi Rawas Utara, menjadi harapan Komisi I DPRD Kabupaten Musi Rawas. Hal tersebut disampaikan, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Musi Rawas, Hermansyah Syamsiar saat melakukan kunjungan kerja dan studi banding ke Perpustakaan Nasional, Senin (6/1).
Hermansyah menyampaikan, pihaknya sengaja datang ke Perpustakaan Nasional untuk mendapatkan masukan, informasi maupun data terkait upaya meningkatkan minat dan daya baca masyarakat untuk membentuk SDM yang berkualitas. Salah satunya terkait pengajuan bantuan pembangunan gedung perpustakaan. Â  "Untuk meningkatkan minat baca tentu saja dibutuhkan solusi, kami pesimis jika belum ada fasilitasnya. Maka kedatangan kami ingin mendapatkan informasi terkait pengajuan bantuan pembangunan gedung perpustakaan melalui bantuan DAK. Saat ini kami mengalokasikan dana untuk perpustakaan baru sebesar 1,6 milyar dari dana APBD," terangnya. Â  Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pemasyarakatan Minat Baca (P3MB) Perpusnas, Deni Kurniadi menjelaskan, melalui bantuan DAK pemerintah daerah bisa mengajukan berbagai bantuan. Diantaranya, pembangunan, renovasi gedung perpustakaan, bantuan TIK, perabot hingga koleksi buku.Â  Â  "Untuk mengajukan DAK untuk pembangunan gedung, yang perlu diperhatikan harus ada sertifikat tanah dan lahan tersebut tidak bermasalah. Jangan sampai ketika sudah mendapat bantuan terganjal sertifikasi. Selain itu DED juga perlu dipersiapkan," jelasnya. Â  Dalam kesempatan tersebut, Deni mengingatkan, untuk mendapat DAK, pemerintah daerah harus mengajukan permohonan dengan mengisi persyaratan melalui aplikasi KRISNA. "Siklus pengajuan bantuan melalui aplikasi KRISNA ini dapat dimulai di bulan Februari hingga Juni mendatang. Sehingga jika Musi Rawas Utara menginginkan bantuan pembangunan gedung bisa segera mengajukan permohonan bantuan DAK," imbuhnya. Â  Reportase : Wara Merdekawati Fotografer : Ahmad Kemal Nasution

Berita

Kabupaten Musi Rawas Utara Dambakan Gedung Perpustakaan