Pancoran, Jakarta--Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta kepada kepala daerah untuk membangun perpustakaan di wilayahnya. Keberadaan perpustakaan berperan penting dalam membangun ekosistem masyarakat yang berpengetahuan. Hal tersebut disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional bidang Perpustakaan di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (14/03). Tjahjo membeberkan masih banyak daerah di Indonesia yang belum memiliki perpustakaan. Saat ini masing sedikit, kalau di provinsi baru 31, tapi kalau kita lihat tingkat II itu baru 40 persen, apalagi tingkat desa. Mendagri menyebutkan, ada tiga tipologi perpustakaan, yaitu tipologi A sebanyak 23 dinas perpustakaan, tipologi B sebanyak 10 dinas perpustakaan, sedangkan tipologi C sebanyak 1 dinas perpustakaan. "Sesuai dengan yang dicanangkan presiden yakni meningkatkan kualitas SDM dalam pembangunan masyarakat Indonesia, kami punya target minimal tiap kabupaten/kota bahkan sampai tingkat desa/kelurahan memiliki perpustakaan," jelasnya. Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional Syarif Bando mengatakan pihaknya sudah melakukan MoU dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sehingga alokasi dana desa dapat digunakan untuk mengembangkan perpustakaan. Hal ini dilakukan guna meningkatkan indeks literasi. "Dana desa dapat digunakan untuk mengembangkan perpustakaan di wilayah desa," ujarnya. Tjahjo mendorong setiap daerah di Indonesia agar membangun perpustakaan. Dia juga meminta kepada para kepala daerah membentuk dinas perpustakaan bagi yang belum memiliki. "Pentingnya pembangunan perpustakaan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan wilayah perbatasan," katanya. Tak hanya itu, Tjahjo juga berpesan kepada dinas perpustakaan daerah agar selalu berkomunikasi dengan DPRD agar mendapat dukungan anggaran dari pemerintah daerah. Reportase: Hartoyo Darmawan

Mendagri Dorong Kepala Daerah Bangun Perpustakaan

Jakarta â€“ Keberadaan perpustakaan sangat dibutuhkan di institusi pendidikan sebagai sarana dalam penyediaan informasi yang lengkap, terpercaya, dan terkini.
Literasi merupakan kedalaman pengetahuan seseorang terhadap suatu subjek tertentu yang dapat diimplementasikan dengan inovasi dan kreativitas untuk memproduksi barang atau jasa yang berkualitas tinggi serta dapat dipakai untuk memenangkan persaingan global.
Menurut Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando, dalam upaya mendukung peningkatan indeks literasi masyarakat di Indonesia, institusi pendidikan harus memperhatikan sebelas aspek pembinaan perpustakaan. Sebelas aspek tersebut terdiri dari gedung atau tata ruang, perabot atau perlengkapan, SDM, anggaran, proses pengumpulan koleksi bahan perpustakaan, sistem layanan, minat baca, promosi perpustakaan, kerja sama perpustakaan, mitra perpustakaan, dan penelitian untuk pengembangan perpustakaan.
â€œTujuan prioritas kita tahun ini adalah meningkatkan kualitas SDM sesuai dengan RPJMN tahun 2020-2024. Untuk itu sebelas aspek ini wajib diketahui dan dikerjakan. Sebagai contoh, jangan hanya menghitung jumlah koleksi tapi wajib menyediakan koleksi yang kiranya menjadi kebutuhan pemustaka,â€ ungkap Syarif Bando saat menjadi Keynote Speaker pada kegiatan Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan Sekolah/Madrasah se-Nusa Tenggara Barat yang digelar secara daring, Rabu (15/12/2021).
Lebih lanjut, Syarif Bando, mengatakan bahwa sejak tahun 2020 ditemukan pergeseran prioritas dalam capaian output pendidikan. Prioritas tersebut terbagi ke dalam lima permintaan keterampilan yakni sebesar 36% untuk complex problem solving, 19% untuk social skill, 18% untuk process skill, 17% untuk system skill, dan 15% untuk cognitive abilities (Sumber: The Future of Jobs Report, World Economic Forum, definisi skill berdasarkan O*NET Content Model, US Department of Labor &amp; Bureau of Labor Statistics).
â€œSekolah harus berpikir bahwa paradigma pendidikan hari ini sudah berubah. Dulu, tujuan pendidikan adalah untuk memperoleh cognitive ability. Saat ini lebih kepada kemampuan untuk memecahkan masalah yang belum diketahui solusinya di dunia nyata,â€ ujar Syarif Bando.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Zulkieflimansyah, menyampaikan bahwa perpustakaan saat ini dihadapkan pada tantangan yang tidak sederhana yakni digitalisasi. Untuk itu, perpustakaan harus dapat mengikuti perkembangan zaman dalam penyediaan bahan bacaan digital kepada masyarakat.
â€œKe depan semua akan terkoneksi dengan internet, jadi pengelolaan perpustakaan di tempat terpencil dengan akses bahan bacaan digital yang bagus bisa mengalahkan perpustakaan besar. Mari upgrade kemampuan kita melalui penyelenggaraan bimtek ini,â€ ucap Zulkieflimansyah.
Dia juga berharap kelak SDM berkualitas dapat membawa NTB maju di era digital. Â 
Reporter: Basma Sartika

Perpustakaan Wajib Hadir di Institusi Pendidikan

Salemba, Jakartaâ€”Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2000, pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil. Kegiatan pendidikan dan pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap agar dapat melaksanakan tugas pekerjaan, baik yang bersifat umum pemerintahan maupun pembangunan yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pengembangan partisipasi masyarakat.
Perpustakaan Nasional sebagai instansi pembina jabatan fungsional pustakawan bertanggung jawab dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis kepustakawanan yang diselenggarakan oleh instansi lain. Dalam rangka pembinaan tersebut, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional menyelenggarakan kegiatan penyusunan kurikulum, GBPP dan modul diklat penjenjangan pustakawan kategori keterampilan dan keahlian, pada Rabu (19/9). Bertempat di ruang aula Perpustakaan Nasional, Jl. Salemba Raya No.28A, Jakarta Pusat, kegiatan tersebut dihadiri oleh 95 peserta yang merupakan pustakawan Perpustakaan Nasional dari berbagai jenjang sebagai penyusun materi kurikulum, GBPP dan modul diklat penjenjangan pustakawan.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Woro Titi Haryanti menjelaskan kegiatan tersebut memiliki target tersusunnya dua naskah kurikulum, GBPP dan modul diklat penjenjangan pustakawan kategori keterampilan (mahir dan penyelia) dan tiga naskah kurikulum, GBPP dan modul diklat penjenjangan pustakawan kategori keahlian (muda, madya dan utama). Jumlah naskah tersebut disesuaikan berdasarkan jumlah kategori jenjang jabatan pustakawan karena setiap pustakawan yang akan naik jenjang jabatan diwajibkan mengikuti diklat.
Dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 11 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya, terdapat dua jenjang jabatan fungsional pustakawan, yaitu Pustakawan Keterampilan dan Pustakawan Keahlian, dengan rincian sebagai berikut:
Pustakawan Keterampilan
<ul style="list-style-type: square; text-align: justify;">
<li>Pustakawan pelaksana/pustakawan terampil</li>
<li>Pustakawan pelaksana lanjutan/pustakawan mahir</li>
<li>Pustakawan penyelia</li>
</ul>
Pustakawan Keahlian
<ul style="list-style-type: square; text-align: justify;">
<li>Pustakawan pertama/pustakawan ahli pertama</li>
<li>Pustakawan muda/pustakawan ahli muda</li>
<li>Pustakawan madya/pustakawan ahli madya</li>
<li>Pustakawan utama/pustakawan ahli utama</li>
</ul>
Para peserta yang hadir dibagi menjadi sembilan kelompok yang beranggotakan penyusun materi yang sama namun dari jenjang jabatan pustakawan yang berbeda untuk pemetaan kedalaman materi masing-masing jenjang.
Â 
Reportase: Eka Cahyani/Fotografer: Dewi Ambarasih

Penyusunan Kurikulum, GBPP dan Modul Diklat Penjenjangan Pustakawan

Jakarta - Peran pustakawan semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Di tengah perkembangan dunia digital, pustakawan diminta untuk peduli terhadap kondisi sosial masyarakat. Pustakawan didesak untuk ambil bagian dalam menyajikan informasi dan referensi yang valid untuk menangkal informasi yang sesat atau hoaks.
Hal ini disampaikan Ketua Umum Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Dedi Junaedi saat pembukaan Seminar â€œPeran Pustakawan dalam Mobilisasi Pengetahuan untuk Masyarakatâ€ yang diselenggarakan Pengurus Daerah IPI DKI Jakarta, di Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta, pada Rabu (18/4).
Menurut Dedi, profesi pustakawan harus bisa mengembangkan keterampilan informasi literasi digital kepada masyarakat. Sehingga dengan demikian, setiap individu memiliki keterampilan literasi yakni kemampuan dalam mencari informasi, menemukan, mengevaluasi, membuat, memaparkan, hingga menyebarkan kembali informasi tersebut.
â€œDengan menerapkan ketrampilan literasi informasi yang baik, sangat diharapkan terciptanya masyarakat yang inovatif, mengetahui secara akurat informasi yang dibutuhkan, mengggunakan informasi terefektif atau mampu mengikuti perkembangan informasi dan teknologi, dan menyikapi perkembangan tersebut,â€ urai pustakawan ahli utama Perpusnas tersebut.
Hal ini diamini Ketua Dewan Pembina IPI Muhammad Syarif Bando. Menurut Syarif, pustakawan memiliki peran vital sebagai penggerak ilmu pengetahuan dan membentuk peta dunia. â€œBagaimana Tiongkok memiliki suatu konsep pengetahuan 220 tahun sebelum Masehi, bagaimana 3000 tahun Sebelum Masehi Mesopotamia, sudah berjaya dengan perpustakaannya,â€ jelasnya.
Karenanya, pustakawan diminta mengikuti ritme kondisi masyarakat yang terus bergerak mengikuti perkembangan dunia digital. Menurutnya, pustakawan harus mengubah perspektif dalam memandang profesinya dengan terus berperan aktif demi tercapainya mobilisasi pengetahuan. Dengan begitu, profesi pustakawan akan mendapat pengakuan di masyarakat.
â€œBagaimana pustakawan terbukti mengubah kehidupan masyarakat. Walaupun implementasi teknologi serbaguna yang sangat sederhana, tapi paling tidak itu harus mengubah. Yang akan dikedepankan perpustakaan, pustakawan adalah seberapa banyak masyarakat yang mengakui bahwa kehadiran pustakawan berguna. Tidak bisa lagi menghadirkan cataloger, klasifikasi, buku-buku berdebu lagi dilaminating, lagi dijilid,â€ tuturnya.
Melalui seminar ini, kompetensi dan kapasitas para pustakawan diharapkan semakin meningkat dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman dan menjadikannya sebagai peluang dalam mengembangkan profesi dan perpustakaan.
Seminar â€œProfesi Pustakawan dalam Komunitas Generasi Milenialâ€ diisi dengan pemaparan dari tiga narasumber yakni Lasmo Sudarmo dengan presentasi â€œE-mobile Library dan Peran Pustakawan untuk Mobilisasi Pengetahuan ke Generasi Milenial, Ismail Fahmi yang memaparkan â€œIndonesia One Search (IOS) dan Peran Pustakawan dalam Gerakan Open Access Pengetahuan Indonesiaâ€, dan Anton Lucanus dengan â€œNeliti, sebagai Data Base Pendukung Riset Kebijakan Indonesiaâ€.
Reportase: Hanna Meinita

Pustakawan Diminta Berperan Aktif Tangkal Isu Hoax

Jakarta - Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Perpustakaan Nasional RI diinstruksikan agar segera menyerahkan arsip, khususnya arsip inaktif, kepada pengelola arsip Perpusnas. Penyerahan arsip inaktif merupakan bukti kesungguhan dari unit pimpinan tinggi pratama dalam pengelolaan arsip secara konsisten dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sehingga ke depannya, pengelolaan arsip di lingkungan Perpusnas tidak ada yang terbengkalai.
Hal ini disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando pada pembukaan Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis yang diselenggarakan secara virtual pada Rabu (30/9/2020). Sesuai dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 pasal 9 ayat 2, pengelolaan arsip dinamis meliputi arsip vital, arsip aktif, dan arsip inaktif. Pada pasal 3, pengelolaan arsip dinamis disebut merupakan tanggung jawab pencipta arsip yang dalam hal ini unit yang ada di lingkungan Perpusnas.
â€œKami telah mengeluarkan surat edaran untuk memastikan secara bertahap semua unit eselon satu diberi waktu sampai dengan Oktober untuk menginstruksikan kepada seluruh pimpinan tinggi pratamanya diatur sedemikian rupa sehingga pada bulan November penyerahan arsip inaktif agar semua unit eselon satu secara bertahap sudah dilakukan kepada pengelola arsip Perpusnas,â€ urai Syarif Bando.
Syarif Bando memastikan Perpusnas berkomitmen dalam pengelolaan arsip. Komitmen ini diwujudkan dalam beberapa beberapa kegiatan antara lain bimtek pengelolaan arsip dinamis dan ditindaklanjuti dengan praktek yang melibatkan arsiparis Perpusnas. Selain itu, Perpusnas sudah membentuk tim pengelola arsip dan pembangunan central file di lingkungan Perpusnas.
â€œMaka kita harus bisa memastikan berapa banyak arsip inaktif yang dihasilkan Perpusnas dan sudah selesai pengelolaannya dan kemudian dengan JRA (jadwal retensi arsip, red) kita bisa menata. Dan bukan tidak mungkin di antara arsip-arsip inaktif itu mungkin saja ada yang akhirnya masuk kategori arsip statis yang kemudian tempat penyimpanannya di Arsip Nasional RI,â€ jelasnya.
Dalam daftar yang dirilis Arsip Nasional RI (ANRI), Perpusnas masuk dalam daftar lembaga negara yang telah menyerahkan arsip statis 2015-2019. Perpusnas berada di peringkat 13 dari 48 lembaga negara yang menyerahkan, di mana ada 124 lembaga negara belum menyerahkan. Syarif Bando mengaku bangga dengan hal ini. Dia berharap ke depan, jajarannya untuk terus berkomitmen dalam menunjukkan kapasitas dan kualitas dalam pengelolaan arsip.
Saat ini, ada 14 arsiparis di lingkungan Perpusnas. Jumlah ini dinilai masih belum memadai karena tidak semua unit kerja memiliki arsiparis. Karenanya ke depan, Perpusnas akan mengajukan kebutuhan arsiparis ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Bimtek diikuti para arsiparis, pejabat struktural, koordinator dan subkordinator, pejabat fungsional tertentu dan pelaksana di lingkungan Perpusnas.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Radhitya Purnama

Penyerahan Arsip, Bukti Kesungguhan Pengelolaan Arsip yang Konsisten

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Di tengah pandemi Covid-19, Kabupaten Magetan di Jawa Timur tidak surut melakukan penguatan literasi. Bupati Magetan Suprawoto menyatakan perpustakaan dan literasi tetap mendampingi masyarakat yang terbatas aktivitasnya.
â€œDi setiap desa yang ada di Magetan dibuat sebuah rumah isolasi. Upaya yang dilakukan perpustakaan adalah mengunjungi setiap tempat isolasi itu untuk memberikan buku-buku bacaan kepada mereka. Selain itu, masyarakat juga bisa memesan buku di perpustakaan untuk digunakan belajar di rumah,â€ jelasnya saat menjadi narasumber webinar â€œBangkit dari Pandemi dengan Literasiâ€ yang digelar pada Rabu, 17 Juni 2020 melalui video telekonferensi.
Mantan Wakil Kepala Badan Perpustakaan Daerah Kabupaten Magetan ini menjelaskan kegiatan literasi tetap berlangsung selama pandemi Covid-19. Di antaranya sarasehan literasi, kegiatan Bupati Menulis, dan lomba mendongeng. Setiap pekan selama lebih dari 10 tahun, Bupati Suprawoto menulis untuk media cetak dan media berbahasa Jawa. Dia mendorong warganya agar rajin menulis. Sebagai sosok yang produktif dalam menulis, menurutnya, menulis bisa menjadi gambaran mengenai masa lalu kepada generasi mendatang.
Selain itu, masyarakat didorong untuk membeli hasil petani lokal, mengingat Magetan merupakan sentra produksi telur dan sayur. Hasil alam petani sayur, buah, dan peternak dibeli untuk dibagikan kepada aparat yang berada di garis depan serta dibagikan kepada masyarakat yang diisolasi.
Suprawoto menegaskan, pemahaman masyarakat Kabupaten Magetan mengenai Covid-19 sudah baik. Magetan merupakan salah satu daerah yang masyarakatnya terpapar Covid-19, bersama dengan Surabaya dan Malang. Meski begitu, tidak ada penolakan dari masyarakat terhadap pengidap Covid-19.
â€œJustru, ketika masyarakat atau keluarga yang memiliki nasib yang sama diisolasi di sebuah desa mereka saling membantu. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang Covid-19 adalah bukan sebuah penyakit yang harus dijauhi dan bukan merupakan aib,â€ urainya.
Jelang era nomal baru, pihaknya melakukan penguatan literasi daerah. Di sektor pendidikan, peserta didik diwisuda secara virtual sementara yang lulus sepuluh besar diundang ke sekolah dengan berpakaian adat, namun tetap menerapkan jaga jarak. Sementara pembukaan masjid dan mal pelayanan publik juga disiapkan untuk kehidupan normal baru dengan demikian pelayanan masyarakat tetap bisa berjalan dengan baik.
Reporter: Basma Sartika/Hanna Meinita
Foto: YouTube Webinar

Pandemi Covid-19, Perpustakaan Kabupaten Magetan Layani Masyarakat yang Diisolasi

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Ingin meningkatkan minat dan daya baca untuk memberikan kualitas Sumber Daya Manusia di Musi Rawas Utara, menjadi harapan Komisi I DPRD Kabupaten Musi Rawas. Hal tersebut disampaikan, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Musi Rawas, Hermansyah Syamsiar saat melakukan kunjungan kerja dan studi banding ke Perpustakaan Nasional, Senin (6/1).
Hermansyah menyampaikan, pihaknya sengaja datang ke Perpustakaan Nasional untuk mendapatkan masukan, informasi maupun data terkait upaya meningkatkan minat dan daya baca masyarakat untuk membentuk SDM yang berkualitas. Salah satunya terkait pengajuan bantuan pembangunan gedung perpustakaan. Â  "Untuk meningkatkan minat baca tentu saja dibutuhkan solusi, kami pesimis jika belum ada fasilitasnya. Maka kedatangan kami ingin mendapatkan informasi terkait pengajuan bantuan pembangunan gedung perpustakaan melalui bantuan DAK. Saat ini kami mengalokasikan dana untuk perpustakaan baru sebesar 1,6 milyar dari dana APBD," terangnya. Â  Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pemasyarakatan Minat Baca (P3MB) Perpusnas, Deni Kurniadi menjelaskan, melalui bantuan DAK pemerintah daerah bisa mengajukan berbagai bantuan. Diantaranya, pembangunan, renovasi gedung perpustakaan, bantuan TIK, perabot hingga koleksi buku.Â  Â  "Untuk mengajukan DAK untuk pembangunan gedung, yang perlu diperhatikan harus ada sertifikat tanah dan lahan tersebut tidak bermasalah. Jangan sampai ketika sudah mendapat bantuan terganjal sertifikasi. Selain itu DED juga perlu dipersiapkan," jelasnya. Â  Dalam kesempatan tersebut, Deni mengingatkan, untuk mendapat DAK, pemerintah daerah harus mengajukan permohonan dengan mengisi persyaratan melalui aplikasi KRISNA. "Siklus pengajuan bantuan melalui aplikasi KRISNA ini dapat dimulai di bulan Februari hingga Juni mendatang. Sehingga jika Musi Rawas Utara menginginkan bantuan pembangunan gedung bisa segera mengajukan permohonan bantuan DAK," imbuhnya. Â  Reportase : Wara Merdekawati Fotografer : Ahmad Kemal Nasution

Berita

Kabupaten Musi Rawas Utara Dambakan Gedung Perpustakaan