Jakarta, - Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) bersinergi dengan Arsip Nasional (ANRI) dalam penyelenggaraan Pekan Pekan Memori Kolektif Dunia, MOWEEK â€œFrom New York to Beogradâ€ Tahun 2021.
Sekretaris Utama Perpusnas, Woro Titi Haryanti mengatakan Perpusnas sangat bangga bisa menjadi bagian dari penyelenggaraan Pekan Memori Kolektif Dunia, MOWEEK tahun ini. Menurutnya, Perpusnas dan ANRI memiliki peran dan hubungan fungsional yang sangat sinergis dan strategis dalam menjaga keberlangsungan kebudayaan dan peradaban Bangsa Indonesia.
â€œKami bangun sinergitas dengan saling mengisi dalam pengembangan khazanah koleksi pustaka dan arsip. Kami memiliki fungsi yang strategis karena perpustakaan dan arsip ibarat sebuah ruang peradaban yang jika dikembangkan bisa menjadi pusat pengembangan dan pelestarian budaya bangsa,â€ ungkapnya saat memberikan sambutan pada Pembukaan MOWEEK, Senin (11/10/2021) secara daring.
â€œKami berharap MOWEEK bisa memberikan khazanah baru kepada masyarakat luas tentang arsip-arsip bersejarah, yang juga bisa membuka ruang diskusi yang luas tentang masa depan bangsa Indonesia,â€ imbuhnya.
Lebih lanjut Woro menjelaskan bahwa ANRI memilik peran penting dalam mendaftarkan arsip-arsip kekayaan seni-budaya Indonesia untuk diakui sebagai Ingatan kolektif Dunia atau Memory of the World (MOW). â€œPengakuan dunia ini sangat penting, selain untuk menunjukkan jati diri bangsa Indonesia yang memang memiliki sejarah peradaban panjang , yang tidak kalah oleh peradaban Barat sana, juga untuk keberlangsungan bangsa Indonesia ke depannya,â€ tutur Woro.
Tahun 2021 ini, Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) bersama dengan Pemerintah Provinsi Daerah Aceh dan Perpustakaan Universitas Leiden, Belanda, akan mengajukan Naskah Hikayat Aceh sebagai nominasi Memory of the World terbaru. Karya sastra kuno tersebut menurut Woro berlatar sejarah ini merefleksikan budaya, ekonomi, dan politik global saat itu.
Dua dokumen lain yang merupakan koleksi ANRI yakni arsip pidato Soekarno â€œTo Build The World a Newâ€ yang disampaikan pada Sidang Umum PBB ke-XV tanggal 30 September 1960 dan Khasanah Arsip KTT Gerakan Non Blok Pertama juga akan diajukan kepada UNESCO sebagai Memory of the World.
Menurut Kepala ANRI Imam Gunarto, MOWEEK akan digelar 11 hingga 15 Oktober 2021 setelah pada 21 September 2021 lalu ANRI menerima kepengurusan Komite Memory Of The World Indonesia yang memiliki tugas untuk melakukan koordinasi terkait proses pengajuan dokumen warisan budaya secara nasional sebagai MOW dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang kini bergabung ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
â€œPenyelenggaraan pekan MOWEEK ini merupakan program kolaborasi antara Arsip Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Nasional, BPIP, dan Komite MOW yang didukung oleh BRIN dan UNESCO Jakarta untuk melakukan pendalaman, sosialisasi, dan penyiapan pengajuan warisan dokumenter sebagai MOW UNESCO yang akan ditutup pada 30 November 2021,â€ jelas Imam.
Selain itu Perpusnas bersama ANRI juga akan menyelenggarakan Seminar Internasional Hikayat Aceh Road To MOW pada 13 Oktober mendatang sebagai salah satu rangkaian Pekan Memori Kolektif Dunia, MOWEEK Tahun 2021 ini. Sekaligus akan dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Perpusnas dengan ANRI yang merupakan turunan dari Nota Kesepahaman yang telah ditandangani sebelumnya.
Reportase: Eka Purniawati
Â 
Â 
Â 
Â 
Â 
Â 
Â

Sinergi Perpusnas dan ANRI Gelar MOWEEK 2021

Medan Merdeka Selatan, Jakarta &ndash;&nbsp;Ketua Forum Diskusi Tematik dan Seminar Kemaritiman Laksma TNI (Purn) Bonar Simangunong membuka resmi diskusi bertemakan &ldquo;Laut Masa Depan Kita&rdquo; di Ruang Teater Perpusnas di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa, (20/2). Diskusi dihadiri oleh pakar-pakar kemaritiman maupun praktisi kemaritiman.
Bonar mengatakan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang dua pertiga bagiannya merupakan lautan memiliki potensi laut yang melimpah diantaranya, sumber daya ikan, pertambangan dan mineral, transportasi laut, wisata bahari dan masih banyak lagi. Indonesia memiliki luas yurisdiksi laut sekitar 3,2 juta km2, zona ekonomi ekslusif (ZEE) seluas 2,9 juta km2 dan&nbsp; sebaran 17.508 pulau. Dengan luas wilayah tersebut, laut Indonesia menyimpan potensi sumber daya ikan yang sangat besar, yakni sebesar 6,4 juta ton per tahun ikan tangkap, potensi budidaya ikan sebesar 58 juta ton dan&nbsp; 263 jenis ikan hias.
Pertambangan wilayah bahari Nusantara juga memiliki potensi besar, 70% diantaranya terdapat di kawasan&nbsp; laut, dan 40% berada di cekungan lepas pantai dan pesisir. Ketersediaan garam juga sangat banyak, yakni seluas 27.000 hektar. Sebagai negara maritim industri perkapalan Indonesia juga maju. Pariwisata bahari juga masih terbuka luas untuk dikelola dengan baik karena Indonesia memiliki pemandangan yang indah, beragam jenis terumbu karang yang indah.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando yang menjadi salah satu narasumber diskusi mengajak peran aktif masyarakat memanfaatkan perpustakaan sebagai media inspirasi dalam menggali ide dan gagasan yang mencerdaskan bangsa.&nbsp;&nbsp;&ldquo;Buku adalah benda mati. Dia akan menjadi 'hidup' jika diseminarkan dalam forum-forum luas, ujar Muhammad Syarif Bando.
Esensi perpustakaan, ungkap Kepala Perpusnas, adalah institusi tempat berlangsungnya peradaban manusia. Bukan sebagai tumpukan ataupun deretan buku yang dibiarkan usang tanpa disentuh orang. Perpustakaan juga bukanlah institusi birokrat melainkan lembaga yang melayani kebutuhan informasi dan pengetahuan bagi semua manusia. Dalam manifesto UNESCO sudah ditetapkan bahwa perpustakaan merupakan benteng demokrasi terakhir untuk memenuhi rasa keadilan&nbsp;dalam konteks penyebarluasan ilmu pengetahuan dari generasi ke generasi. Forum diskusi kemaritiman yang diselenggarakan merupakan contoh bagaimana perpustakaan telah mengubah paradigmanya. Perpustakaan tidak boleh bisu, tiap hari harus ada tema-tema tertentu yang diangkat. Bukan lagi sekedar gudang buku.
Paradigma perpustakaan yang berubah dibuktikan dimana saat ini sebagian besar perpustakaan telah dilengkapi dengan fasilitas teknologi informasi yang memadai sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat dimanapun berada. Akses internet dibuka seluas-luasnya hingga ke pelosok Nusantara. Hal ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang mengatakan perpustakaan adalah &nbsp;institusi masa depan yang dipersembahkan oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat. Masyarakat dijamin kemudahan untuk memperoleh segala bentuk informasi maupun pengetahuan yang sesuai dengan keahliannya ataupun kompetensinya.
Peran perpustakaan yang mampu menerangi kegelapan dunia dengan cahaya ilmu pengetahuan juga harus diikuti dengan kompetensi pustakawan sebagai pengelola perpustakaan. Profesi pustakawan diakui Kepala Perpusnas mau tidak mau juga harus mengenal ilmu tentang kelautan ataupun kemaritiman. "Berbeda dengan profesor yang kepakarannya telah teruji pada satu bidang ilmu saja, imbuhnya.
Dalam penutupnya, Laksma TNI (Pur) Bonar Simangunsong menyimpulkan bahwa laut menjadi Ruang Hidup dan Ruang Juang bagi rakyat sesuai visi Indonesia dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang RPJPN &ldquo;Indonesia menjadi Negara Maritim yang mandiri, maju, kuat dan berlandaskan kepentingan nasional&rdquo;.
&nbsp;Reportase : Arwan Subakti

Perpusnas Selenggarakan Forum Diskusi Tematik dan Seminar Kemaritiman 

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Mengunjungi Perpustakaan Nasional merubah kesan Hani Anung Pramono, penasehat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekretariat Kabinet, terhadap perpustakaan yang suram, dan membosankan. Menurutnya, perpustakaan saat ini tidak hanya menyediakan buku tetapi juga ada beragam fasilitas lainnya yang bisa dimanfaatkan.` Â  "Datang ke sini mengbah kesan saya terhadap perpustakaan. Biasanya perpustakaan terlihat suram dan bukunya terlihat tidak terawat, tapi disini berbeda. Gedung perpustakaanya bagus, dan juga nyaman," ungkapnya disela-sela kegiatan DWP Sekretariat Kabinet, di Executive Lounge Lt. 24 Gedung Layanan Perpustakaan Nasional, Jumat (26/7). Â  Sejak dibuka, Perpustakaan Nasional terus memfasilitasi kegiatan instansi dan kegiatan masyarakat, termasuk acara penyerahan beasiswa siswa berprestasi bagi putra-putri pegawai Sekretariat Kabinet RI (Setkab) oleh DWP Setkab. Â  Hani mengatakan, pihaknya sengaja menggelar acara di Perpusnas untuk mengenalkan perpustakaan kepada putra-putri pegawai Setkab. "Perpustakaan merupakan pusat ilmu, banyak buku bacaan yang bisa dimanfaatkan anak-anak untuk menambah pengetahuannya," lanjutnya. Â  Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando, menjelaskan bahwa gedung fasilitas layanan perpustakaan yang berada di Jalan Medan Merdeka Selatan ini sesuai dengan harapan Presiden Jokowi, adalah perpustakaan yang dapat menjangkau masyarakat sehingga dalam tempo tiga tahun terakhir, sejak diresmikan pada 14 September 2017, Perpusnas sudah bisa mentransformasi seluruh koleksi yang ada. Â  "Perpustakaan Nasional ditetapkan sebagai perpustakaan terbaik dunia dalam open access karya ilmiah dengan jumlah jurnal 2,3 milyar. Selain itu, Perpustakaan Nasional juga satu-satunya perpustakaan yang memiliki aplikasi Indonesia OneSearch yang terkoneksi dengan kurang lebih tiga ribu perpustakaan," jelasnya. Â  Reportase : Wara Merdekawati
Fotografer : Raden Raditya

DWP Sekretariat Kabinet Kagumi Fasilitas Layanan Perpusnas

Salemba, Jakarta &ndash; Profesi pustakawan seringkali dipandang sebelah mata. Profesi pustakawan juga dianggap hanyalah seorang penjaga buku-buku yang ada di perpustakaan.&nbsp; 
 
Bahkan tidak sedikit yang menilai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai tempat 'buangan'.
 
"Jangan pernah menganggap menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan itu berarti 'dibuang'. Justru harus bangga, karena keberadaan perpustakaan bertanggung jawab dalam membangun budaya peradaban," ungkap Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Adin Bondar.
 
Hal ini disampaikannya saat menerima kunjungan kerja Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur, Syafranuddin bersama jajaran dan Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat, Heri Partomo, di Ruang Rapat Deputi, pada Rabu, (15/2/2022).
 
Dijelaskan, perpustakaan memiliki kontribusi dalam membangun masyarakat berpengetahuan dan menumbuhkan tradisi budaya baca dan budaya literasi masyarakat.
 
"Budaya ini menjadi faktor penentu membangun masyarakat berpengetahuan. Dampaknya ini luar biasa, baik dari segi ekonomi kita sudah berhasil melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.
 
Senada, Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat, Heri Partomo mengakui banyak anggapan pegawai yang bekerja di perpustakaan sering kali dipandang sebelah mata. 
 
Meski demikian, dirinya bersama jajaran berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan perpustakaan, salah satunya mengajukan permohonan bantuan pembangunan gedung perpustakaan.
 
"Kami ingin berkoordinasi terkait permohonan pembangunan gedung perpustakaan," terangnya.
 
Dia menjelaskan, Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi wisata. Maka pihaknya pun memiliki ide untuk membuat perpustakaan wisata. Dengan bangunan yang menarik, diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk datang ke perpustakaan.
 
"Kami ingin membuat bangunannya yang menarik. Meski masyarakat yang datang tidak baca, setidaknya membuat mereka penasaran untuk datang. dan harapannya mereka akan membaca sehingga minat baca di Bandung Barat meningkat," jelasnya.
 
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimatan Timur, Syafranuddin mengatakan, pihaknya berharap adanya pembangunan gedung perpustakaan di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu, yang letaknya berdekatan dengan perbatasan Indonesia-Malaysia.
 
"Namun belum berbentuk dinas, namun kami berharap di Kabupaten ini dapat dibangun perpustakaan. Karena kondisinya jauh berbeda dengan yang berada di perkotaan. Mereka kesulitan dalam mencari literatur," katanya.
 
Dia juga menyampaikan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur berencana mengadakan pengukuhan bunda literasi di seluruh Kabupaten/Kota.
 
Menanggapi hal tersebut, Deputi Adin menyampaikan, untuk memperoleh bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) harus berbentuk dinas. Selain itu, saat ini sudah ada 193 bunda literasi yang telah dikukuhkan.
 
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka
 
Fotografer: Aji

Deputi: Harus Bangga Bekerja di Perpustakaan

Jakartaâ€”Perempuan adalah penopang hidup bangsa. Perempuan memiliki ketekunan dan ketelitian yang membuat dirinya dibutuhkan dunia profesional.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA), Bintang Puspayoga, menyatakan perempuan memiliki ketangguhan dan kesabaran untuk mendorong kesuksesan menjadi pemimpin yang baik.
â€œBerkat potensi dan perjuangan tersebut maka patut disebut sebagai ibu bangsa,â€ katanya dalam talkshow dengan tema Perempuan Tangguh Menuju Indonesia Maju yang diselenggarakan Ikatan Pimpinan Tinggi Perempuan Indonesia (Pimti) bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) yang digelar secara hybrid, pada Kamis (02/12/2021).
Meski begitu, jelasnya, data yang ada belum menunjukkan representasi yang setara dari aparatur sipil negara (ASN) perempuan untuk menempati puncak karier. Disebutkan berdasarkan data, jumlah ASN Indonesia lebih dari 4 juta orang, di mana 53% adalah perempuan. Namun, pada jabatan pimpinan tinggi madya, jumlah perempuan masih jauh tertinggal dari laki-laki yaitu 93 perempuan, sementara 474 laki-laki.
Untuk itu, Menteri PPPA mengajak para ASN perempuan menjadi penggerak kesetaraan gender. â€œMari kita semua saling mendukung, saling menginspirasi dan saling memotivasi untuk memperjuangkan representasi perempuan yang setara pada jabatan pimpinan tinggi,â€ jelasnya.
Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi, menyampaikan bahwa ASN berperan penting dalam pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) dan merupakan motor penggerak birokrasi pemerintah.
â€œKarena pentingnya pencapaian target SDGs, penguatan ASN sangat penting untuk dilakukan, yang salah satunya dengan memperkuat peran ASN perempuan,â€ tuturnya.
Menlu menambahkan, semua negara harus berupaya untuk mendorong peran perempuan pada jabatan strategis pengambil kebijakan. Langkah-langkah yang dapat diambil di antaranya memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan menjadi pemimpin, menciptakan enabling in work bagi peran perempuan sebagai pemimpin yang mencakup aspek infrastruktur dan regulasi, serta laki-laki harus menjadi mitra yang penting dalam mendorong kepemimpinan perempuan.
Pada akhir sambutannya, Menlu menaruh harapan kepada para pemimpin perempuan untuk bergerak. â€œKita sebagai pemimpin perempuan memiliki tanggung jawab moral untuk mendorong perempuan lain menjadi pemimpin, dan Pimti menjadi bagian penting dari upaya ini,â€ tutupnya.
Sementara itu, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, mendukung penuh kegiatan yang berupaya menguatkan kepemimpinan perempuan Indonesia. â€œRuang ke depan yang penting kita bicarakan adalah membangun kapasitas dan kompetensi perempuan. Yang paling penting adalah membangun kolaborasi kepemimpinan perempuan dan laki-laki untuk memastikan kesetaraan gender berjalan dengan baik,â€ pungkasnya.
Kegiatan talkshow diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ibu ke-93. Dilaksanakan selama dua hari pada 2-3 Desember 2021, talkshow menghadir berbagai narasumber dari kalangan ASN perempuan.
Â 
Reporter: Anastasia Linawati/Hanna Meinita

Perempuan Tangguh Menuju Indonesia Maju

Jakarta - Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah menyebutkan bahwa perpustakaan menjadi urusan wajib nondasar yang berkaitan dengan kebutuhan dasar, oleh karena itu perpustakaan telah menjadi urusan wajib pemerintah daerah. 
Hal tersebut selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Pasal 1 Nomor 5 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah meliputi Bidang Perpustakaan yang terdiri dari Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM) dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).
Setiap tahunnya, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) melakukan kajian TGM dan IPLM terhadap semua provinsi dan kabupaten/kota, begitu pun yang akan dilakukan pada 2023. Sebagai tahap awal pelaksanaannya, Rapat Koordinasi Awal Kajian TGM dan IPLM digelar secara hibrida, Selasa (27/6/2023).
Dalam arahannya, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando mengingatkan pelaksanaan kajian TGM dan IPLM 2023 membutuhkan kuesioner yang dapat digunakan untuk mencari pemasalahan yang terjadi di masing-masing daerah. Syarif Bando mengatakan bahwa kuesioner tersebut sangat menentukan dalam menjaring data dan informasi yang relevan sesuai dengan tema sentral kajian.
&ldquo;Apabila kuesioner dan wawancara yang dilakukan tidak relevan maka pasti hasilnya tidak relevan, sehingga dibutuhkan kehati-hatian, ketelitian, serta pemahaman yang sangat mendalam,&rdquo; ucapnya.
Ke depan, nilai kajian yang didapat syarat akan makna dan mampu menggetarkan para pemangku kepentingan bangsa. Untuk itu, Kepala Perpusnas meminta seluruh tim yang bertanggung jawab dalam pembuatan kajian untuk memperluas cakupan wawasan yang terkait dengan komparasi hubungan sebab akibat atas hasil kajian dengan realita perjalanan bangsa Indonesia.
&ldquo;Saya hanya ingin mengingatkan kepada seluruh tim yang bertugas untuk bisa menjelaskan posisi integrasi kita dengan realita kehidupan. Angka yang didapat dari lapangan hanya pemantik, sedangkan narasinya secara konseptual tidak keluar dari koridor sejarah panjang bangsa,&rdquo; ungkapnya.
IPLM merupakan pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat.
Direktur PT. Indekstat Konsultan Indonesia, Arie Santoso mengungkapkan maksud dan tujuan dari pelaksanaan kajian IPLM ini yakni untuk mengetahui pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi perpustakaan, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat, jumlah perpustakaan ber-SNP, tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi di bidang perpustakaan, dan perkembangan jumlah anggota perpustakaan di seluruh Indonesia.
&ldquo;Adapun mekanisme pengumpulan datanya menggunakan metode sensus dan pengisian kuesioner mandiri menggunakan aplikasi WeSurvey. Untuk respondennya akan diambil dari dinas perpustakaan daerah di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota,&rdquo; terangnya.
Sementara itu, tujuan dilakukannya kajian TGM yaitu mengidentifikasi dan mengkaji kondisi perpustakaan umum provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan, mengidentifikasi dan mengkaji tingkat kegemaran membaca masyarakat Indonesia, serta merumuskan rekomendasi kebijakan pengembangan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca.
Ketua Tim dari PT. Citra Wahana Konsultan, Setyono memaparkan tentang formulasi komponen kegemaran membaca yang terdiri dari frekuensi membaca, durasi membaca, jumlah buku yang dibaca, frekuensi akses internet, dan durasi akses internet. Dia juga menerangkan terkait formulasi indektifikasi perpustakaan umum provinsi/kabupaten/kota/desa/kelurahan yaitu koleksi, sarana/prasarana, pelayanan, tenaga, serta penyelenggaraan dan pengelolaan.
&ldquo;Link pengisian kuesioner online kajian gemar membaca sudah dibuat masing-masing untuk 34 provinsi. Untuk link pengisian kuesioner indentifikasi kondisi perpustakaan daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat diisi oleh satu pejabat/pustakawan sebanyak satu kali. Sedangkan untuk link pengisian kuesioner indentifikasi kondisi perpustakaan desa/kelurahan, target pengisiannya 3 perpustakaan desa/kelurahan setiap kabupaten/kota dan diisi oleh satu petugas perpustakaan desa/kelurahan sebanyak satu kali,&rdquo; jelasnya.
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Perpusnas Lakukan Kajian TGM dan IPLM 2023

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Ingin meningkatkan minat dan daya baca untuk memberikan kualitas Sumber Daya Manusia di Musi Rawas Utara, menjadi harapan Komisi I DPRD Kabupaten Musi Rawas. Hal tersebut disampaikan, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Musi Rawas, Hermansyah Syamsiar saat melakukan kunjungan kerja dan studi banding ke Perpustakaan Nasional, Senin (6/1).
Hermansyah menyampaikan, pihaknya sengaja datang ke Perpustakaan Nasional untuk mendapatkan masukan, informasi maupun data terkait upaya meningkatkan minat dan daya baca masyarakat untuk membentuk SDM yang berkualitas. Salah satunya terkait pengajuan bantuan pembangunan gedung perpustakaan. Â  "Untuk meningkatkan minat baca tentu saja dibutuhkan solusi, kami pesimis jika belum ada fasilitasnya. Maka kedatangan kami ingin mendapatkan informasi terkait pengajuan bantuan pembangunan gedung perpustakaan melalui bantuan DAK. Saat ini kami mengalokasikan dana untuk perpustakaan baru sebesar 1,6 milyar dari dana APBD," terangnya. Â  Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pemasyarakatan Minat Baca (P3MB) Perpusnas, Deni Kurniadi menjelaskan, melalui bantuan DAK pemerintah daerah bisa mengajukan berbagai bantuan. Diantaranya, pembangunan, renovasi gedung perpustakaan, bantuan TIK, perabot hingga koleksi buku.Â  Â  "Untuk mengajukan DAK untuk pembangunan gedung, yang perlu diperhatikan harus ada sertifikat tanah dan lahan tersebut tidak bermasalah. Jangan sampai ketika sudah mendapat bantuan terganjal sertifikasi. Selain itu DED juga perlu dipersiapkan," jelasnya. Â  Dalam kesempatan tersebut, Deni mengingatkan, untuk mendapat DAK, pemerintah daerah harus mengajukan permohonan dengan mengisi persyaratan melalui aplikasi KRISNA. "Siklus pengajuan bantuan melalui aplikasi KRISNA ini dapat dimulai di bulan Februari hingga Juni mendatang. Sehingga jika Musi Rawas Utara menginginkan bantuan pembangunan gedung bisa segera mengajukan permohonan bantuan DAK," imbuhnya. Â  Reportase : Wara Merdekawati Fotografer : Ahmad Kemal Nasution

Berita

Kabupaten Musi Rawas Utara Dambakan Gedung Perpustakaan