Salemba, Jakarta—Provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu 19 provinsi yang belum memiliki Peraturan Daerah tentang Perpustakaan. Hal ini yang menjadi salah satu concern Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan mitra kerja dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan setempat melakukan konsultasi terkait sistem pengelolaan dan pengembangan perpustakaan daerah.

Niat tersebut disampaikan M. Yansuri, mewakili dari 14 anggota Komisi V DRPD Sumsel saat berdialog dengan Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Sri Sumekar di Jakarta, Rabu, (24/10). “Mudah-mudahan Perpustakaan Nasional bisa membantu dengan mengirimkan beberapa contoh Perda tentang perpustakaan yang sudah dimiliki oleh beberapa daerah,” ujar Yansuri.

Selain berkonsultasi tentang payung hukum pelaksanaan perpustakaan, rombongan Komisi V juga ingin mengetahui bagaimana cara mengembangkan perpustakaan di Sumatera Selatan. Mengingat dalam waktu dekat, lanjut Yansori, pihaknya bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan akan mulai menyusun sejumlah perangkat hukum terkait hal tersebut. “Kami akan gunakan ini sebagai hak inisiatif dewan,” tambah Yansuri.

Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Woro Titi Haryati mengingatkan kembali bahwa perpustakaan saat ini sudah masuk ke dalam prioritas satu pembangunan nasional oleh Bappenas. Program literasi kesejahteraan yang dikembangkan perpustakaan dianggap ampuh membimbing masyarakat untuk lepas dari kemiskinan. “Tinggal sesuaikan kebutuhan bahan bacaan masyarakat dengan potensi keekonomian yang bisa ditumbuhkan,” ucap Deputi Woro Titi.

Sekadar informasi, Perpusnas di tahun 2018 telah berhasil mendirikan 60 perpustakaan di kabupatren. Dan di 2019 Perpusnas menargetkan 300 desa/kelurahan pada 60 kabupaten di 21 provinsi disasar sebagai bagian dari program prioritas satu pembangunan.

Pemerintah melihat program Perpuseru yang digawangi oleh Coca Cola Foundation yang berafiliasi dengan Yayasan Bill and Melinda Gates diakui membuahkan hasil yang memuaskan. Banyak masyarakat, baik secara individu maupun komunitas/kelompok merasakan manfaat besar dari keberadaan perpustakaan. Kesejahteraan mereka perlahan membaik, bahkan ada yang meningkat.

Di kesempatan yang sama, Sekretaris Utama Perpusnas Sri Sumekar juga menyampaikan bahwa pengembangan koleksi dan pemanfaatan perpustakaan ke arah digital sudah menjadi keharusan. Bahan bacaan jangan hanya disediakan dalam bentuk tercetak, tapi kemudahan masyarakat memperoleh bahan bacaan dimana saja dan kapan saja juga penting karena hal tersebut sudah tuntutan jaman. “Dengan begitu kegemaran membaca masyarakat bisa terkerek,” imbuh Sestama.

Koleksi unggulan yang menjadi kekuatan daerah jangan sampai terabaikan. Banyak orang bisa bercerita tentang keunggulan ataupun potensi lainnya dari suatu daerah, tapi jangan minim koleksi tentang kekhasan daerah (muatan lokal). “Daerah perlu menerbitkan dan mengembangkan buku-buku tentang apa-apa yang menarik di daerahnya yang bisa dipamerkan secara luas," tambahnya.

Reportase : Hartoyo Darmawan