Sabang, Jakarta-Faktor National Competitiveness and Global Competitiveness ikut menjadi isu-isu strategis pada Konvensi Nasional Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang perpustakaan (KKNI). Faktor National Competitiveness meliputi kesenjangan mutu sumber daya manusia, relevansi lulusan, keragaman kualifikasi, dan keragaman pendidikan.
 Hal ini menegaskan yang disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando bahwa di era industrialisasi digital saat ini sedikitnya telah menghilangkan 1-1,5 miliar lapangan pekerjaan sepanjang tahun 2015-2025. Mesin telah menggantikan posisi manusia.
 "Konvensi ini tidak main-main. Bukan sekedar menyusun dokumen. Sesuai arahan Presiden, kompetensi harus link and match dengan industri kerja. Interconectivity. Relevan menjawab kebutuhan hingga 50 tahun ke depan," pesan Kepala Perpusnas saat menjadi keynote speech Konvensi Nasional KKNI Senin sore, (25/11).
 Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Pustakawan Opong Sumiati Perpusnas menambahkan globalisasi yang terjadi saat ini berakibat pada perubahan seluruh aspek kehidupan. Liberalisasi tenaga kerja mau tidak mau harus disikapi.Â  Pada pertengahan 1990, negara Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa sudah membangun sistem dekriptor kompetensi dan pengklasifikasian pekerjaan agar tercipta keselarasan antara permintaan dan penyediaan tenaga kerja yang kompeten.
 Hal ini mendorong Indonesia melakukan langkah serupa mengantisipasi dampak globalisasi tersebut dengan menyusun kerangka kualifikasi seseorang berdasarkan seperangkat kriteria yang dikaitkan dengan jenjang capaian pembelajaran yang telah diraih.Â 
 "KKNI bidang perpustakaan adalah acuan dalam pengembangan sumber daya manusia yang meliputi rekrutmen-seleksi dan sistem karir," imbuh Opong.
 Proses penyusunan KKNI bidang perpustakaan telah dimulai sejak pertengahan tahun lalu. Di awali proses brand storming lalu dilanjutkan proses pemetaan jabatan/okupasi di bidang perpustakaan dan kompetensi. Pada Januari 2019, disusunlah draft KKNI bidangÂ perpustakaan. Dan pada bulan Mei, akhirnya draft KKNI bidang perpustakaan resmi diserahkan. Konvensi Nasional KKNI bidang perpustakaan diselenggarakan selama tiga hari. Peserta konvensi lembaga sertifikasi merupakan stakeholder terkait, mulai dari organisasi pengguna, asosiasi profesi, lembaga profesi, lembaga diklat, lembaga akreditasi, praktisi, unsur pemerintah, dan para pakar.
 Reportase : Hartoyo Darmawan
 Fotografer : Hartoyo Darmawan

Konvensi Nasional KKNI Bidang Perpustakaan, Kompetensi Harus Selaras dengan Industri

Jakarta -Â Â 
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) jangan hanya dilihat sebagai sebuah tata kelola pemerintahan yang dijalankan dengan pemanfaatan teknologi atau pembangunan aplikasi. Hal ini disampaikan oleh Cahyono Tri Birowo, ST., MTI., Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE Kementerian PAN-RB pada pembukaan Bimtek Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Perpustakaan Nasional RI, Senin (18/10).
Cahyono mengatakan bahwa inti dari Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah bagaimana instansi bisa align untuk mencapai target pembangunan nasional. â€œKarena sebetulnya SPBE itu bukan bukan (hanya) bagaimana instansi membangun aplikasi atau sistem informasinya,â€ katanya. â€œSPBE itu mungkin hanya 50 persen teknologi, dan 50 persenÂ nya lagi adalah non teknis seperti layanan dan proses bisnis yang terintegrasi,â€ tambah Cahyono.
Ia mengatakan bahwa sudah saatnya untuk Indonesia tidak terdistraksi dan membuang banyak energi untuk membangun SPBE yang sifatnya tumpang tindih. Ia menekankan sinergi antar sektor pemerintahan dalam mencapai target yang diinginkan. â€œPerpustakaan Nasional yang berperan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa juga harus siap (dalam) melakukan elaborasi dengan instansi lain,â€œ ujarnya.
Elaborasi antar instansi merupakan wujud dari keterpaduan layanan SPBE secara nasional. Arsitektur SPBE dibangun untuk memberikan panduan pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu secara nasional.
Integrasi Sistem Pemerintahan lintas kementerian, lembaga, dan daerah kemudian akan menghasilkan smart government yang praktik pemerintahannya bersifat dinamis. Pada titik ini diharapkan terjadi optimalisasi SPBE dalam koordinasi siklus Planning, Do, Action, dan Act pada isu tematik lintas sektor. â€œ Untuk bisa mencapai ke sana maka kita sudah mulai mengarah pada pola pemerintahan yang sifatnya agile.Â  pola pemerintahan yang sudah melepaskan struktur kelembagaan yang mengikatâ€, ucap Cahyono.
Guna mencapai hal tersebut, diperlukan strategi bertingkat mulai pada level makro, meso, dan mikro. Strategi pada level makro yang menekankan pada tata kelola pemerintahan yang efektif, inklusif, partisipatif, dan menunjang antar sektor kemudian harus diturunkan di level meso, dan mikro. â€œMaka pelaksanaan di kebijakan meso adalah memastikan tata kelola pemerintahan sudah berbasis konteks isu dan tematik,â€ kata Cahyono. Pola tematik level meso tersebut kemudian harus diturunkan ke level mikro dengan melakukan penguatan koordinasi inter-organisasi Kementerian/Lembaga/Daerah dalam siklus penuh sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan lintas sektor.
Tujuan tematik seperti mencerdaskan kehidupan bangsa, menurunkan tingkat kemiskinan, dan meningkatkan daya saing ekonomi adalah hal yang harus didefinisikan. â€œSetelah itu bisa kita definisikan, maka perlu melakukan harmonisasi dan penyederhanaan proses bisnis dengan pola tematik tersebut yang kemudian akan dijadikan arsitektur SPBE,â€ katanya.
Bimtek Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE di lingkungan Perpustakaan Nasional RI akan dilakukan selama 5 hari. Peserta adalah pegawai Pusat Data dan Informasi dan perwakilan dari unit kerja lainnya di lingkungan Perpustakaan Nasional. Diharapkan setelah Bimtek ini, peserta dapat menyusun arsitektur SPBE instansi yang selaras dengan kerangka SPBE Nasional.
Reportase: Radhitya Purnama

SPBE Tidak Hanya tentang Teknologi dan Aplikasi

Â 
Salemba, Jakarta â€“ Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando melantik 39 pejabat fungsional baru pada Jumâ€™at, (11/9). Pelantikan didasari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Kepala Perpusnas mengharapkan pejabat yang terlantik dapat menjadi sosok pemimpin yang dibutuhkan.
â€œIni merupakan bagian dari penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah pusat sesuai yang diinginkan oleh Presiden,â€ terang Kepala Perpusnas.
Dengan adanya penyederhanaan birokrasi maka posisi pejabat stuktural cukup sampai di level eselon satu dan dua saja. Sisanya menjadi koodinator. Posisi koordinator yang dibantu subkoordinator nantinya cukup vital karena tugasnya melakukan pengawasan secara langsung atas pekerjaan yang dilakukan. Sehingga kinerja institusi dapat lebih terpantau dan berjalan dengan cepat.Â 
Di akhir pelantikan, Kepala Perpusnas menekankan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin, termasuk para koordinator. Ada 21 kriteria yang dijelaskan langsung, salah satunya adalah penegasan aturan dalan setiap aspek kerja.
â€œSebagai pemimpin, peraturan terkait tupoksi harus dipahami karena hal itu merupakan modal awal bekerja,â€ tegas Syarif Bando.
Berikut nama-nama pejabat terlantik:
<ol>
<li>Iswara Rusniady sebagai Pustakawan Ahli Utama</li>
<li>Bonar Sijabat sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya</li>
<li>Rismini sebagai Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya</li>
<li>Mulatsih Susilorini sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Made Ayu Wirayati sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Nani Suryani sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Supriyanto sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Sarwidiarti Mrihastuti sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Nurny Syam sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Agus Sutoyo sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Yeri Nurita sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Anjar Widiastuti sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Hanugrahwati sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Wiratna Tritawirasta sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Nurhadi Saputra sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Luthfiati Makarim sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Tuty Hendrawati sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Witanto sebagai Pengelola Pengadaan Barang Jasa Ahli Madya</li>
<li>Tanto Anton Purboyo sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Yatini sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Rohani Br. Tohang sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Alfa Husna sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Agus Supriana sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Budi Kusumawardani sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Meindria sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Kevi Ahadiah sebagai Analis Kepegawaian Ahli Madya</li>
<li>Eka Tuti Rohmawati sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda</li>
<li>Edi Wiyono sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Kusmeri sebagai Perencana Ahli Muda</li>
<li>Muhayar sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Pristiawati sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Agus Suyono sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Vira Farhana sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Harjo sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Ahmad Muslim sebagai Widyaiswara Ahli Muda</li>
<li>Afrison sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Aristianto Hakim sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Tubu Parulian Bontor Simanjuntak sebagai Perencana Ahli Muda</li>
<li>Supriyo sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Triono sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Deputi I</li>
</ol>
Â 
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Hartoyo Darmawan
Â 
Â Â Â 
Â

Lantik 39 Pejabat Fungsional, Kepala Perpusnas Lakukan Penyederhanaan Birokrasi

Jakarta,- Dalam penyelenggaraan kearsipan, terdapat penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan kearsipan.Â Pengawasan kearsipan merupakan salah satu bentuk pembinaan kearsipan. Unit Kearsipan Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) menggelar kegiatan â€œExpose Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2022â€ pada Rabu, 31 Agustus 2022 .Â 
Pengawasan kearsipan yang telah dilaksanakan pada 7-31 Maret 2022 merupakan salah satu bentuk pembinaan kearsipan untuk memastikan penyelenggaraan kearsipan telah sesuai dengan kaidah dan ketentuan serta peraturan undangan yang berlaku. Selain itu nilai indeks kearsipan menjadi salah satu komponen penilaian reformasi birokrasi.
Â Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando memberikan apresiasi atas pelaksanaan pengawasan kearsipan internal yang dilakukan karena kegiatan pengawasan tersebut menyumbang 40 persen dari nilai penyelenggaraan kearsipan di sebuah lembaga.
â€œSaya berharap nilai kerja keras yang sangat baik ini bisa menjadi nilai tambah pada pelaksanaan pengawasan kearsipan secara eksternal di Perpusnas,â€ ungkapnya. Syarif berharap, dengan 5 unit kerja yang memiliki nilai pengawasan kearsipan internal tertinggi dapat memberikan acuan dan contoh bagi unit kerja yang lain agar dapat menjadi lebih baik dan bersama sama menjadikan tata kelola arsip lebih baik lagi.
Â â€œYang paling penting juga adalah bagaimana pengelolaan kearsipan ini dilakukan dengan sebaiknya-baiknya. Mulai dari kebijakan kearsipan, pembinaan kearsipan, sumber daya manusia kearsipan, dan pengelolaan arsip, sarana prasarana kearsipan, dan anggaran kearsipan," paparnya.
Pengawasan kearsipan telah dilakukan secara rutin sejak tahun 2021 oleh unit kearsipan 1 kepada seluruh unit pengolah di lingkungan Perpusnas. Dan pada tahun 2022 ini, pengawasan kearsipan dilakukan terhadap 17 unit pengolah arsip. Arah dan tujuan pengawasan kearsipan adalah menjaga ketersediaan dan kemanfaatan arsip, terwujudnya akuntabilitas kerja, dan terwujudnya memori kolektif bangsa.
Â 
Reporter: Eka Purniawati
Â

Perpusnas Perkuat Pembinaan Kearsipan dengan Pengawasan Kearsipan

Jakarta&mdash;Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan kementerian/lembaga tahun anggaran 2022.
 
Laporan hasil pemeriksaan diserahkan langsung oleh Anggota III BPK Achsanul Qosasi kepada Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando dalam acara Penyerahan LHP BPK RI atas LK K/L TA 2022 di Lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) III di Auditorium Lantai 2, Tower BPK RI, Jl. Gatot Subroto No. 31, Jakarta Pusat, Senin (10/7/2023).
 
Opini WTP ini merupakan kali ketujuh secara berturut-turut yang diraih Perpusnas sejak tahun 2016.
 
Dalam sambutannya, Achsanul Qosasi mengatakan laporan pemeriksaan keuangan dilakukan setiap tahun sebagai mandatori dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 
&ldquo;Ini bagian dari pemeriksaan transaksi keuangan tahun lalu, terhadap hal-hal temuan kami di LK tahun ini nanti akan kami tindaklanjuti,&rdquo; ujarnya.
 
Dalam AKN III terdiri dari 38 entitas, yakni 34 kementerian/lembaga dan empat badan lainnya yang diperiksa keuangannya. Dari hasil pemeriksaan, terdapat temuan dari 34 entitas pemeriksaan, yakni sebanyak 453 temuan dengan 1.246 rekomendasi.
 
&ldquo;Temuan ini tidak bisa dikatakan kerugian negara. Pertanggungjawaban ini sedang berjalan, negara memberi kesempatan untuk menindaklanjuti,&rdquo; lanjutnya.
 
Menindaklanjuti LHP, dia menjelaskan sesuai UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pada pasal 20 ayat 1 bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Ayat 2 menyatakan pejabat wajib memberikan jawaban kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
 
Selain itu, dia menyampaikan terdapat temuan signifikan berulang salah satunya pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas yang belum sesuai ketentuan penetapan dan penyaluran bantuan sosial tidak sesuai ketentuan.
&nbsp;
Reporter: Wara Merdeka/Hanna M
Fotografer: Ahmad Kemal

Lagi, Perpusnas Raih Opini WTP

Salemba, Jakartaâ€”Salah satu tugas Perpustakaan Nasional adalah menghimpun data untuk pembuatan Katalog Induk Nasional dan Bibliografi Nasional yang datanya bersumber dari Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah. Pembuatan katalog induk dan bibliografi tersebut secara umum dapat mencerminkan kondisi koleksi bahan perpustakaan. Terkumpulnya data terbitan dalam katalog induk dan bibliografi tersebut dapat menjalin dan meningkatkan jaringan kerja sama antar perpustakaan, menyediakan informasi tentang keberadaan koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan, dijadikan sebagai pusat data dan sarana pelayanan silang layan dalam peminjaman bahan pustaka antar perpustakaan.
Penyusunan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah merupakan tanggung jawab perpustakaan provinsi seperti yang telah diatur dalam UU No. 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, UU No. 4 tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam dan Peraturan Pemerintah No. 70 tahun 1991. Karena perpustakaan provinsi sampai saat ini masih belum melakukan tupoksi sesuai dengan yang diharapkan, maka bimbingan teknis pengelolaan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah perlu untuk diselenggarakan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan tugas dan fungsi perpustakaan lembaga, meningkatkan kompetensi SDM perpustakaan, mengembangkan pengelolaan perpustakaan, mengoptimalkan penyusunan dan penerbitan Katalog Induk Nasional dan Bibliografi Nasional dan membantu Perpustakaan Nasional dan perpustakaan provinsi dalam menentukan kebijakan terhadap data bibliografi.
Seiring dengan berkembangnya zaman dan tuntutan kebutuhan pemustaka yang ingin memperoleh beragam informasi yang kompleks, serba cepat dan berbasis elektronik, maka Perpustakaan Nasional kini menerapkan aplikasi online e-KIN untuk Katalog Induk Nasional dan Bibliografi Nasional. Penggunaan aplikasi ini memiliki keuntungan, yaitu dapat dilihat secara real-time, pengumpulan data dan Â penyusunan naskah lebih cepat, mudah dan efisien, duplikasi data lebih cepat terdeteksi dan kinerja user dapat terukur jelas.
Fitur yang terdapat dalam aplikasi online tersebut, yaitu pengelolaan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah dalam satu back office, penyusunan dan pencetakan naskah Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah, impor data katalog dari berbagai macam sistem, laporan kinerja user, laporan harvest data dan fasilitas salin katalog.
Bimbingan teknis yang dibuka oleh Deputi Bidang Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Ofy Sofiana ini dihadiri oleh pustakawan dari berbagai perpustakaan umum, khusus dan perguruan tinggi se-DKI Jakarta. Diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan peran perpustakaan dalam menyebarluaskan informasi yang dapat langsung diakses oleh pemustaka.
Â 
Reportase : Eka Cahyani

Bimtek Pengelolaan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah se-DKI Jakarta

Salemba, Jakarta - Pelantikan dalam sebuah jabatan bukan sebuah runitas melainkan sebuah seremoni sekali seumur hidup.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando, saat memberi sambutan pada Pelantikan Pejabat Fungsional di lingkungan Perpusnas, Selasa (9/11/2021).
Lebih lanjut, Syarif Bando, menyampaikan ucapan selamat sekaligus berpesan kepada seluruh pejabat fungsional yang dilantik untuk tidak membuang waktu yang ada dan terus mengabdi kepada bangsa dan negara.
"Kita harus bekerja," ujarnya.
Menurut Syarif Bando, kemiskinan dilandasi oleh empat faktor yakni (1) penguasaan ilmu pengetahuan, (2) skill, inovasi, kreativitas, (3) akses terhadap permodalan, dan (4) culture (budaya malas). Dalam hal ini, Perpusnas mengambil bagian untuk mengisi konten positif yang memang dibutuhkan oleh masyarakat di media.
"Kita harus penuh inovasi dan kreativitas, mari berikan contoh yang baik," ajak Syarif Bando.
Kegiatan pelantikan yang berlangsung secara virtual ini dimaksudkan untuk mengisi formasi jabatan fungsional yang masih jauh dari jumlah yang diharapkan. Dengan harapan agar tugas-tugas pemerintahan dalam hal pelayanan publik tetap berjalan, terutama yang terkait dengan tugas dan fungsi Perpusnas.
Adapun Pejabat Struktural dan Fungsional yang dilantik kali ini sebanyak 14 (empat belas) orang yang terdiri dari:
<ol>
<li>Pustakawan Ahli Utama: 1 orang</li>
<li>Pustakawan Ahli Madya: 4 orang</li>
<li>Pustakawan Ahli Muda: 4 orang</li>
<li>Pranata Komputer Ahli Pertama: 4 orang</li>
<li>Auditor Ahli Muda: 1 orang</li>
</ol>
Â 
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Alfian Tarih Alfatih

Berita

Pelantikan Bukan Rutinitas, Namun Sekali Seumur Hidup