Gorontalo, Gorontalo&ndash;Merubah dari hal kecil kemudian menjadi hal besar yang berdampak hebat bagi sekitar tidak sekedar niat, tapi juga butuh kemauan yang kuat dan semangat yang pantang padam. Tanpa itu, sehebat apapun konsep hanya akan menjadi macan kertas. Kepedulian dan keseriusan dari semua pihak ditambah intervensi pemerintah setempat mutlak diperlukan agar program yang disusun tidak berhenti di tengah jalan.
Bangsa Indonesia bisa dikatakan masih tertinggal dalam angka minat baca dibanding negara-negara Asia lainnya, seperti Jepang, Korea Selatan, Singapura. Harga buku yang mahal, seringkali menjadi penyebab betapa sulitnya mendongkrak minat baca masyarakat Indonesia. Padahal mahalnya harga buku bisa disiasati masyarakat dengan mendatangi perpustakaan. Perpustakaan menjadi satu-satunya tempat di mana masyarakat bisa menemukan informasi maupun pengetahuan yang diinginkan masyarakat tanpa harus mengeluarkan biaya mahal.
&ldquo;Permasalahannya, adakah kemauan, kepedulian dari semua pihak untuk mengubah kondisi kesejahteraan hidupnya. Negara Jepang dan Korea Selatan merupakan contoh bagaimana kemajuan bisa diperoleh &nbsp;dengan kemauan. salah satunya dengan memberdayakan perpustakaan sebagai sarana solutif perubahan taraf hidup suatu masyarakayt,&rdquo; terang Kepala Perpusnas Muh. Syarif Bando saat Road show Perpusnas 2017 di Gorontalo, Kamis, (27/7). &nbsp;Di setiap negara maju selalu ada perpustakaan yang modern. Di negara yang berkembang juga ada perpustakaan yang berkembang. Sebaliknya, di negara yang terbelakang, tidak ada bangunan perpustakaan di dalamnya. Tidak ada proses kreatifitas dan inovasi di dalamnya, hanya menggantungkan nasib dari yang lain. Tanpa perpustakaan, sulit diciptakan peradaban. Potret masyarakat saat ini adalah buah dari belasan tahun yang kita lakukan sebelumnya.Kondisi geografis Indonesia seringkali menjadi hambatan sulitnya bahan bacaan tersedia secara berkala, sehingga masyarakat memerlukan sosok-sosok yang luar biasa yang mampu berperan sebagai agen perubahan bagi lingkungan sosialnya. Rendahnya angka minat baca salah satunya disebabkan karena tiada bahan bacaan yang mau dibaca.
Dengan seringnya membaca kemampuan literasi bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Literasi adalah kemampuan menyerap dan mendayagunakan setiap informasi yang diterima sehingga bermanfaat bagi dirinya dan lingkungan sekitar. Jika kemampuan literasi sudah baik, mustahil informasi yang menyesatkan (hoax) bisa dipercayai begitu saja. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika budaya baca harus ditumbuhkan, ditularkan dan dibudidayakan seluas-luasnya.
Saat ini tidak dipungkiri pusat-pusat perbelanjaan tumbuh dan menjamur di setiap kota. Pesatnya pusat berkumpul modern dan aneka hiburan cukup membuat siapapun sanggup menghabiskan waktu berlama-lama. Namun, masih sedikit yang mau menghabiskan waktu untuk membaca. &ldquo;Maka itu, diperlukan langkah persuasif untuk merubah mind set itu. Karena sebagian besar masyarakat belum terbiasa. Belum terbiasa menyisihkan sebagian penghasilan untuk membeli buku,&rdquo; ungkap Plh. Sekda Gorontalo, Anis Maki. Mensiasati itu, pihaknya mengaku tengah mengupayakan langkah-langkah peningkatan mutu dan kualitas SDM, termasuk mutu SDM tenaga pendidik lewat alokasi anggaran. Intervensi semacam diharapkan ampuh menaikkan minat baca masyarakat. Kurangnya mutu dan SDM dirasakan benar dampaknya dimana terlihat rendahnya kemampuan dan kemahiran siswa pascalulus dari bangku sekolah.
Reportase : Hartoyo Darmawan

Roadshow Perpusnas 2017 di Gorontalo : PR Untuk Menumbuhkan Budaya Baca

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI kembali menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2022.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan, rakornas ini digelar untuk menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam membangun kekuatan untuk mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 tentang peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).
"Perpusnas sebagai institusi pembina semua jenis perpustakaan di Indonesia secara teknis memiliki kewajiban untuk menginspirasi dan memberikan gagasan, teori-teori baru tentang ilmu pengetahuan untuk kemajuan bangsa ini," kata Syarif, dalam Jumpa Pers Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2022, Kamis, (24/3/2022).
Syarif Bando mengatakan keterbatasan bahan bacaan menjadi penyebab rendahnya tingkat budaya baca di Indonesia. Sesuai standar UNESCO idealnya tiga buku baru tiap orang tiap tahunnya, sedangkan kondisi yang ada satu buku ditunggu 90 orang.
"Selama berpuluh-puluh tahun dunia menghakimi Indonesia sebagai budaya baca yang rendah. Budaya baca kita tidak rendah, buktinya hanya Indonesia yang pernah memiliki lebih dari seratus aksara di dunia. Hanya saja keterbatasan buku masih menjadi masalah," lanjutnya.
Selain itu, Syarif Bando menyebut bahwa literasi tidak hanya kemampuan merangkai huruf menjadi kata, kata dan kalimat, kalimat menjadi paragraf. Namun, literasi pada tingkat tinggi yang bermutu yang dapat digunakan dalam kompetisi global.
"Apapun kondisinya, kita harus mengarahkan masyarakat ke kemampuan produsen. Untuk itu semua institusi menjadi sangat penting terutama institusi pendidikan/lembaga pendidikan dimana inilah yang akan menentukan sejauh mana programnya mengantarkan bangsa ini menjadi bangsa yang literasi yang tinggi," jelasnya.
Plt Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Subandi Sardjoko mengatakan, dalam RPJMN menempatkan literasi, inovasi dan kreativitas sebagai salah satu pilar penting untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju dan berdaya saing. Untuk itu literasi, inovasi dan kreativitas perlu terus dikembangkan di berbagai bidang pembangunan.
"Perpustakaan sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat dapat menjadi ujung tombak pengembangan budaya literasi untuk mendukung inovasi dan kreativitas," kata dia.
Subandi mendorong perpustakaan perlu mengembangkan inovasi teknologi digital. Selain meningkatkan minat baca, perpustakaan diharapkan dapat menemukan solusi untuk permasalahan kehidupan masyarakat.
"Melalui Rakornas perpustakaan ini kami harap mampu merespon tantangan utama di era revolusi industri 4.0, yakni menyiapkan SDM yang literat, berkualitas dan berdaya saing serta SDM yang mampu mempraktekkan prinsip literasi baru untuk mewujudkan ekosistem digital nasional," ungkapnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga KemenkoPMK Didik Suhardi mengatakan, pihaknya telah menyusun peta jalan pembudayaan literasi. Diantaranya, pembudayaan literasi keluarga, pembudayaan literasi dalam sistem pendidikan, pembudayaan literasi dalam masyarakat.
"Literasi jangan hanya dibatasi hanya pada urusan membaca dan menulis saja tetapi literasi sebuah kemampuan untuk menyerap pengetahuan dan mengimplementasikannya untuk kehidupan yang lebih baik," kata Didik.
Tahun 2022, Rakornas Bidang Perpustakaan mengusung tema "Transformasi Perpustakaan untuk Mewujudkan Ekosistem Digital Nasional". Rakornas diselenggarakan selama dua hari pada 29-30 Maret 2022 secara hybrid. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan KebudayaanÂ Â <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Muhadjir_Effendy">Muhadjir Effendy</a> dijadwalkan hadir sebagai keynote speaker dan membuka Rakornas secara resmi.Â Masyarakat dapat mengikuti Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2022 melalui <a href="https://s.id/REGISTRASIRAKORNAS2022">https://s.id/REGISTRASIRAKORNAS2022</a>.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Ahmad Kemal/Radhitya P
Â 
Â 
Â

Perpusnas Kembali Gelar Rakornas Bidang Perpustakaan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Kota Banjarmasin adalah ibukota Kalimantan Selatan yang memiliki penduduk sekitar 600 ribu jiwa. Pentingnya literasi bagi kesejahteraan masyarakat membuat perwakilan dari DPRD Kota Banjarmasin melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional, pada Jumat, (14/2). Mereka ingin mencari tahu kiat-kiat dan tips bagaiamana perpustakaan bisa lebih diminati oleh masyarakat Kota Banjarmasin.
"Kami ingin agar masyarakat lebih terliterasi dengan baik demi kesejahteraan hidup mereka. Kami juga ingin agar minat baca terus meningkat. Namun, hal itu belum dapat terwujud dikarenakan gedung perpustakaan yang ada belum representatif. Masih menumpang di bekas kantor camat," ungkap Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Banjarmasin, Mathari.
Kepala Pusat Pengembangan dan Pengkajian Minat Baca Perpusnas, Deni Kurniadi, merespon keluhan tersebut dengan memberikan dukungan kepada Kota Banjarmasin untuk segera mempersiapkan dokumen pendukung pengajuan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk menu pembangunan gedung perpustakaan. Pengajuan usulan sudah bisa mulai dilakukan pada akhir Februari mendatang melalui aplikasi Krisna.
"Di akhir Februari nanti aplikasi Krisna akan dibuka untuk pengajuan usulan DAK. Sebaiknya dokumen pendukung seperti sertifikat tanah dan Detailed Engineering Design (DED) segera diurus sebaik mungkin mengingat menu yang ingin diusulkan adalah pembangunan gedung perpustakaan. Hal tersebut dapat memudahkan Kemendagri, Kemenkeu, Bappenas, dan Perpusnas sebagai instansi penilai dalam memberi penilaian kedepannya," terang Deni.
Reporter: Basma Sartika Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Kota Banjarmasin Butuh Gedung Perpustakaan untuk Tingkatkan Minat Baca

MULTI dimensional, inilah dampak global pandemic corona (Covid-19). Hanya dalam waktu kurang tiga bulan, virus ini sudah menyebar hampir di seluruh negara di dunia dan menginfeksi 1.018.845 orang. 53.292 orang meninggal dan 213.524 orang dinyatakan sembuh. Sedangkan di Indonesia, sesuai data BNPB per 4 April 2020 ada 2.092 orang kasus terinfeksi, 150 orang sembuh dan 191 orang meninggal.
Suatu tragedi kemanusiaan yang sangat mencemaskan. Semua orang harus sadar bahwa virus corona sudah ada di sekitar kita, sehingga harus waspada dan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah antara lain hidup bersih, social distanching (jaga jarak sosial), saling membantu aksi-aksikesetiakawanan sosial, tidak menyebar hoax tentang virus corona.
The Economist Intelligence Unit (EIU) memperkirakan ada 20 persen peluang virus corona tidak bisa dikontrol hingga pertengahan 2020. Namun, hanya ada 5 persen kemungkinan virus corona akan bertahan lebih lama dari 2020. Para ahli memprediksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini bisa anjlok di bawah 2,5 persen jika penyebaran virus corona tak terkontrol.
Lebih dari 70 negara telah melakukan lockdown dan memukul sektor jasa dengan keras, terutama industri yang melibatkan interaksi fisik seperti perdagangan ritel, rekreasi dan perhotelan dan transportasi. Ketika bisnis kehilangan pendapatan, pengangguran cenderung meningkat tajam, maka akan mengubah guncangan sisi penawaran menjadi guncangan sisi permintaan yang lebih luas bagi perekonomian.
Tingkat keparahan dampak akan sangat tergantung pada durasi pembatasan pada pergerakan orang dan kegiatan ekonomi serta pada skala dan kemanjuran respons oleh otoritas-otoritas keuangan nasional. Negara-negara berkembang, terutama yang bergantung pada pariwisata dan ekspor komoditas, menghadapi risiko ekonomi yang meningkat.
Produksi manufaktur global dapat berkontraksi secara signifikan dan jumlah pelancong yang anjlok kemungkinan akan merusak sektor pariwisata di negara-negara berkembang pulau kecil, yang mempekerjakan jutaan pekerja berketerampilan rendah.
Diperlukan langkah-langkah kebijakan yang mendesak dan berani, tidak hanya untuk menahan pandemi dan menyelamatkan nyawa, tetapi juga untuk melindungi yang paling rentan di masyarakat kita dari kehancuran ekonomi dan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi serta stabilitas keuangan.
DAMPAK MULTI-DIMENSIONAL
Dampaknya pun multidimensional dan sangat kompleks, menyangkut esensial kehidupan, bukan hanya sektor ekonomi. Hampir semua sektor ipoleksosbud (ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya) terdampak negatif oleh penyebaran Covid-19. Keberlangsungan produksi, distribusi dan konsumsi atas kebutuhan sehari-hari menjadi persoalan krusial yang membutuhkan penanganan sangat serius.
Pun, tenaga medis sebagai garda terdepan dalam menanggulangi KLB Virus Corona menjadi insan-insan yang sangat rentan terhadap penularan virus ini (bahkan sudah ada yang meninggal). Mereka perlu perhatian dan jaminan dari pemerintah agar mampu melaksanakan tugas kemanusiaan dan profesionalismenya.
Salah satu dampak ekonomi yang begitu nyata adalah daya beli masyarakat menurun, pekerja dirumahkan (bahkan ada yang di-PHK), kemiskinan meningkat, mobilitas orang dan barang terganggu, terdepresiasinya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika ke level Rp 16.400-an per USD.
Sebagian pekerja di perusahaan-perusahaan sector pariwisata, perhotelan sudah dirumahkan bahkan sudah ada yang di-PHK, termasuk perusahaan manufaktur yang bahan bakunya impor dari Tiongkok. Sektor industri pun sudah banyak yang tutup operasi, sehingga produksi dan profit berkurang.
Sektor transportasi darat, laut udara pun sangat terpukul: kemudian sektor pendidikan juga meliburkan para peserta didiknya agar belajar dari rumah dengan memanfaatkan teknologi digital. Namun masih dijumpai para peserta didik yang justru berkeliaran sehingga berpotensi menjadi perantara penyebaran virus mematikan tersebut.
Tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan melambat, defisit APBN pun bakal melebar lebih dari 2,5 persen. Perekonomian Indonesia rentan terperosok dalam krisis ekonomi karena: a)pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan yang cukup tajam, diperkirakan hanya 4,5-4,8 persen pada 2020; b) aliran modal keluar sepanjang enam bulan terakhir, tercatat investor asing melakukan aksi jual sebesar Rp 16 triliun; c) rentan terpapar kepanikan pasar keuangan global karena sebanyak 38,5 persen surat utang pemerintah Indonesia dipegang oleh investor asing; d) Sektor UMKM terpukul paling depan karena ketiadaan kegiatan di luar rumah oleh seluruh masyarakat.
Kita perlu fokus mengurusi masalah kesehatan dan kemanusiaan, menjamin kondisi masyarakat terutama jarring pengaman sosial kepada masyarakat terbawah dan melindungisedapat mungkin sector usaha ekonomi. Supaya tetap bertahan dan juga melindungi stabilitas sektor keuangan. Skenario asumsi makro 2020 pun harus dilakukan perubahan, seperti pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan 2,3 persen hingga minus 0,4 persen.
Selain itu, inflasi 5,1 persen serta harga minyak mentah Indonesia yang anjlok menjadi USD 31 per barel. In parallel, BI harus menjadi nilai tukar rupiah maupun capital outflow agar ekonomi stabil. Mantan Menko Perkonomian Rizal Ramli berpendapat agar pemerintah menggunakan uang proyek infrastruktur, dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang nilainya sekitar Rp 700-an triliun untuk jaringan pengaman sosial dan membantu kebutuhan pokok rakyat.
#DIRUMAHSAJA
Untuk mengurangi penyebaran virus corona antara lain melalui swa-karantina/diam di rumah minimal 14 hari. Membatasi bertemu dengan orang-orang atau komunitas, termasuk bekerja dari rumah (WFH=work from home). Kecuali para petugas kesehatan di klinik, puskesmas, rumah sakit maupun petugas gugus tugas penanggulangan penyebaran Covid-19dan para pihak terkait harus tetap menjalankan tugasnya.
Mereka para petugas medis menjadi garda terdepan untuk melawan virus corona ini harus didukung sekuat tenaga oleh semua orang maupun jaminan dari pemerintah. Faktanya bahwa tidak semua orang dapat bekerja dari rumah, sehingga perlu pendekatan yang tegas namun tetap manusiawi.
Bagi warganegara yang selama ini menerima jarring pengaman sosial harus tetap mendapat jaminan dari negara, bahkan terhadap mereka yang terpaksa tidak bisa bekerja mencari nafkah (kelompok yang terdampak penyebaran Covid-19) pun harus dijamin oleh Negara sesuai Pembukaan UUD NRI 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Di beberapa wilayah di Indonesia, saat ini para kepala daerah ada yang memberlakukan karantina terbatas untuk membatasi penyebaran virus maut ini. Apa pun yang mereka upaya merupakan ikhtiar yang perlu dilaksanakan bersama, tidak bisa jalan sendiri mengingat banyak persoalan yang saling berkaitan.
Mobilitas orang dan arus barang terganggu akibat karantina tersebut. Kita harus lebih disiplin terhadap kebijakan social distancing dan physical distancing (jaga jarak aman) #dirumahsaja untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19 dan perekonomian Indonesia cepat pulih kembali.
Namun, pemerintah harus menjamin kebutuhan pokok sehari-hari warganya karena tidak dapat mencari nafkah sendiri akibat dari Covid-19 tersebut. Akhirnya, mari kita tetap optimis, disiplin dan ikhtiar bersama untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 dibarengi dengan doa agar musibah ini dapat segera diatasi. Amin. e-mail: harysmwt@gmail.com; Â www.webkita.net. (ndu/k18)
Â 
OLEH:
KRAT SUHARYONO S. HADINAGORO, M.M.Â 
PEMERHATI KETENAGAKERJAAN &amp; EKONOMI KERAKYATAN
Â

Covid-19 dan Dampak Multi-Dimensional

Bogor, Jawa Barat -- Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Kementerian Agama RI mengadakan seminar Peningkatan Kompetensi Pustakawan dan Laboran yang diikuti oleh tiga puluh Pustakawan Madrasah MI, MTs dan MA bertempat di Hotel Permata, Bogor (3/3/2021).
Dalam kegiatan ini, Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah menggandeng Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando sebagai narasumber.
Â â€œPerpustakaan merupakan rumah mahasiswa, pelajar dan masyarakat untuk melakukan inovasi, untuk berubah ke arah yang lebih baik. Perpustakaan merupakan tempat para penulis, peneliti dan siapa saja untuk membangun peradaban bangsa,â€ tutur Syarif Bando.
Diingatkan juga mengenai Pustakawan di abad ke-18 yang sebatas menata buku, di abad ke-19 yang sebatas menderetkan buku berdasar klasifikas buku. Lantas bagaimana peran Pustakawan di abad sekarang?. â€œHarus apa Pustakawan? Transfer knowledge, baca semua buku di perpustakaan, sampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia secara digitalâ€, jelasnya.
Syarif Bando mencontohkan, bahwa tidak ada teknologi canggih tercipta setiap waktu, kecuali diawali oleh orang yang berilmu pengetahuan dengan membaca atas bimbingan pustakawan. Selalu ada Pustakawan di balik orang hebat di dunia.
Lebih lanjut, dijelaskan bahwa literasi adalah kedalaman pengetahuan seseorang terhadap sesuatu subyek ilmu pengetahuan. Literasi diartikan sebagai perbedaan jika dilihat dari sisi hilir dan sisi hulu.
â€œSisi hilir diartikan sebagai Indonesia yang mendapatkan penghakiman dunia selama 50 tahun tentang rendahnya budaya baca, rendahnya daya saing global, rendahnya indeks pembangunan manusia, rendahnya inovasi dan lain sebagainya. Dilihat dari sisi hulu, apa yang dilakukan oleh pemangku kepentingan untuk menyebarkan informasi kepada masyarakatâ€, tambahnya.
Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah yang turut hadir, Muhammad Zain, menyampaikan apresiasi atas gerakan Perpustakaan Nasional RI sehingga Perpustakaan Nasional RI selalu dirindukan oleh masyarakat. Sebuah harapan disampaikan oleh Zein,
â€œHarapan saya mudah-mudahan sesuai judul, gagasan perpustakaan madrasah interkoneksi bisa dibukukan dan bisa menjadi pedoman di Kementerian Agama. Dan cepat mengakselerasi kegiatan â€“ kegiatan dan program â€“ program di Kementerian Agama,â€ tutupnya.
Reportase: Anastasia Lina
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Penguatan Literasi Demi Perpustakaan Madrasah yang Terinterkoneksi

Medan Merdeka Selatan, Jakarta &ndash; Dalam upaya pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan 2030, Indonesia ikut berkontribusi pada pembangunan global. Salah satu bentuk implementasinya ialah program Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) yang merupakan upaya penguatan kerja sama pembangunan internasional dan bagian dari &ldquo;soft diplomacy&rdquo; untuk peningkatan citra positif Indonesia.
Guna memperkuat komitmen pelaksanaan program KSST, pemerintah Indonesia yang diwakili Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dibawah Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri telah menjalin kerja sama dengan berbagai organisasi internasional, termasuk Colombo Plan.
Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Sri Marganingsih menjelaskan Colombo Plan merupakan organisasi regional yang mencakup konsep upaya kolektif antar-pemerintah untuk memperkuat pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara anggotanya di wilayah Asia-Pasifik. Fokus utama dari semua kegiatan Colombo Plan adalah pada pengembangan sumber daya manusia.
&ldquo;Indonesia telah aktif berpartisipasi dalam Colombo Plan sejak tahun 1953 dan selama kurun waktu 1995-2007, Indonesia menjadi salah satu penerima manfaat terbesar dari program Colombo Plan dengan 1.131 peserta yang telah mengikuti berbagai program,&rdquo; ucapnya pada konferensi pers yang digelar di Ruang Executive Lounge Lt. 24 Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Jumat (10/11/2023).
Lebih lanjut, Sri menerangkan bahwa di tahun 2023 Perpusnas bekerjasama dengan Kemensetneg dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dibawah Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang dalam mengadakan sesi berbagi praktik baik melalui pelatihan untuk 17 peserta yakni 7 peserta berasal dari 5 negara anggota Colombo Plan (Laos, Malaysia, Nepal, Sri Lanka, dan Vietnam) dan 10 peserta lainnya yang terdiri dari perwakilan dari provinsi/kabupaten/kota di Indonesia. Selain itu, dia juga menginfokan program praktik baik tersebut akan diselenggarakan setiap tahun dalam kurun waktu tiga tahun.
&ldquo;Di tahun pertama ini, judul yang diangkat adalah Program Berbagi Pengetahuan tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (Knowledge Sharing Program on Library Transformation Program Based on Social Inclusion) dengan tema Penguatan Peran Perpustakaan Umum dalam Meningkatkan Kesejahteraan Komunitas Lokal (Strengthening the Role of Public Libraries for Promoting Local Community Welfare). Pelaksanaannya dijadwalkan bertempat di Perpusnas selama lima hari, pada Senin-Jumat (13-17/11/2023),&rdquo; terangnya.
Selain agenda pelatihan, para peserta juga dijadwalkan visitasi ke perpustakaan Mutiara Rawa Binong, Kelurahan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Rencananya pengelola perpustakaan Payung Tunas Teratai, Kelurahan Cipayung dan pengelola Perpustakaan Gebang Sari, Kelurahan Bambu Apus, Jakarta Timur pun turut hadir dalam visitasi tersebut. Kelak, peserta akan diajak meninjau fasilitas perpustakaan dan mengunjungi bazar produk hasil binaan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) di wilayah DKI Jakarta. Ada pula kunjungan kebudayaan ke Taman Mini Indonesia Indah dalam rangka memperkenalkan keanekaragaman kebudayaan Indonesia.
<a name="_Hlk150347817"></a>Program TPBIS merupakan kegiatan yang dilaksanakan Perpusnas dengan melibatkan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kabupaten/desa) untuk mengembangkan fungsi dan peran perpustakaan dalam memberikan layanan, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan. Melalui program ini, perpustakaan umum mampu menjadi ruang terbuka bagi masyarakat dalam memperoleh solusi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.
Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Perpusnas, Nani Suryani membeberkan sejak dicanangkan sebagai program prioritas nasional pada 2018, program TPBIS dengan stimulan yang bersumber dari APBN melalui Perpusnas, hingga tahun 2022 telah diimplementasikan di 34 perpustakaan provinsi, 296 perpustakaan kabupaten/kota, dan 1.696 perpustakaan desa/kelurahan. Pada tahun 2023, sejumlah 450 perpustakaan desa/kelurahan menjadi mitra baru TPBIS. Hingga Februari 2023, TPBIS telah direplikasi di 1.205 desa/kelurahan di 26 provinsi dengan sumber anggaran APBD dan/atau sumber lain.
&ldquo;Perpusnas mendapatkan satu kehormatan untuk bisa bersinergi dalam penyelenggaraan Colombo Plan ini. Terlebih, tujuannya dalam penguatan kualitas sumber daya manusia pun relevan dengan kegiatan yang menjadi prioritas nasional Perpusnas yaitu program TPBIS yang sangat berdampak positif terhadap pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat,&rdquo; katanya. &nbsp;
Nani menambahkan bahwa peserta pelatihan akan berkesempatan mengamati dan mempelajari bagaimana Perpusnas atau perpustakaan umum di Indonesia menyediakan kebijakan dan pedoman untuk membantu pelaksanaan transformasi perpustakaan. Melalui kegiatan ini, peserta juga didorong untuk berbagi praktik dan pengalaman terbaik negaranya dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui lembaga publik.
&ldquo;Program TPBIS ini sunggguh luar biasa, hal ini terlihat dari respon masyarakat termasuk dampak yang mereka rasakan. Mereka yang telah bermitra merasa terbantu, terutama ketika pandemi, yang tidak punya pekerjaan berubah menjadi entrepreneur dengan menjadi penjual online maupun rumahan untuk meningkatkan perekonomian keluarga,&rdquo; tambahnya.
Pada kesempatan ini, Nani menjabarkan 10 peserta dari Indonesia yang berkesempatan hadir antara lain perwakilan dari Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Brebes, Desa Gunung Putih Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Maros.
 &ldquo;Mereka yang hadir dalam kegiatan Colombo Plan ini merupakan fasilitator-fasilitator daerah yang telah berhasil untuk benar-benar mampu mendampingi masyarakat setempat dalam menghasilkan produk maupun keahlian melalui perpustakaan,&rdquo; pungkasnya.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Aditya Irfan Fakhruddin

Perpusnas Bersama Kemensetneg dan Kemenlu Kenalkan Program TPBIS di Colombo Plan

Salemba, Jakarta - Pelantikan dalam sebuah jabatan bukan sebuah runitas melainkan sebuah seremoni sekali seumur hidup.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando, saat memberi sambutan pada Pelantikan Pejabat Fungsional di lingkungan Perpusnas, Selasa (9/11/2021).
Lebih lanjut, Syarif Bando, menyampaikan ucapan selamat sekaligus berpesan kepada seluruh pejabat fungsional yang dilantik untuk tidak membuang waktu yang ada dan terus mengabdi kepada bangsa dan negara.
"Kita harus bekerja," ujarnya.
Menurut Syarif Bando, kemiskinan dilandasi oleh empat faktor yakni (1) penguasaan ilmu pengetahuan, (2) skill, inovasi, kreativitas, (3) akses terhadap permodalan, dan (4) culture (budaya malas). Dalam hal ini, Perpusnas mengambil bagian untuk mengisi konten positif yang memang dibutuhkan oleh masyarakat di media.
"Kita harus penuh inovasi dan kreativitas, mari berikan contoh yang baik," ajak Syarif Bando.
Kegiatan pelantikan yang berlangsung secara virtual ini dimaksudkan untuk mengisi formasi jabatan fungsional yang masih jauh dari jumlah yang diharapkan. Dengan harapan agar tugas-tugas pemerintahan dalam hal pelayanan publik tetap berjalan, terutama yang terkait dengan tugas dan fungsi Perpusnas.
Adapun Pejabat Struktural dan Fungsional yang dilantik kali ini sebanyak 14 (empat belas) orang yang terdiri dari:
<ol>
<li>Pustakawan Ahli Utama: 1 orang</li>
<li>Pustakawan Ahli Madya: 4 orang</li>
<li>Pustakawan Ahli Muda: 4 orang</li>
<li>Pranata Komputer Ahli Pertama: 4 orang</li>
<li>Auditor Ahli Muda: 1 orang</li>
</ol>
Â 
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Alfian Tarih Alfatih

Berita

Pelantikan Bukan Rutinitas, Namun Sekali Seumur Hidup