Jakarta &ndash; Perpustakaan Nasional RI menerima Kompilasi Pidato Bapak HM Soeharto selama menjabat sebagai Presiden RI dari Yayasan Dana Sejahtera Mandiri Damandiri atau disebut Yayasan Damandiri dalam bentuk microfilm beserta daftar pidato yang disusun secara kronologis dan buku Sistem Ekonomi Pancasila, Demokrasi Pancasila serta buku-buku lainnya terkait Bapak HM Soeharto. Penyerahan kompilasi pidato bertempat di Gedung Granadi Lt. 11 Jakarta pada hari Kamis (2/11). Jajaran petinggi Yayasan Damandiri yang hadir yaitu Subiakto Tjakrawerdaja-Ketua Yayasan Damandiri, Firdaus-Sekretaris Yayasan Damandiri, Soenarto Soedarno-Tenaga Ahli Yayasan Damandiri, Bapak Mazwar Noerdin-Kabbag Pengembangan Program Yayasan Damandiri, Fadil Binnur-Kepala Bagian Umum yayasan Damandiri. Sedangkan dari Perpusnas yang hadir Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Ofy Sofiana serta Pejabat Struktural lainnya.
Yayasan Dana Sejahtera Mandiri atau disebut Yayasan Damandiri didirikan pada tanggal 15 Januari 1996 oleh HM Soeharto sebagai pribadi, yang kebetulan saat itu menjabat Presiden RI. Sebagai pendiri, HM Soeharto dipercaya sebagai ketua yayasan. Tujuan utama yayasan adalah membangun sumber daya manusia, utamanya dari keluarga kurang mampu, dengan menempatkan yayasan sebagai wadah bagi masyarakat untuk bergotong-royong mewujudkan tingkat kesejahteraan sejati dan taraf hidup mandiri. Modal awal Yayasan dihimpun dari sumbangan yang ikhlas dari wajib pajak yang berasal dari keuntungan setelah dipotong pajak untuk membantu mewujudkan keluarga sejahtera secara merata.
&ldquo;Diharapkan dengan diserahkannya Kompilasi Pidato Bapak HM Soeharto ke Perpustakaan Nasional dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia,&rdquo; ujar Soenarto.
&nbsp;
Reportase: Arwan Subakti

Yayasan Damandiri Serahkan Kompilasi Pidato HM Soeharto kepada Perpusnas

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Â Komisi X DPR RI mengapresiasi kinerja Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dengan serapan anggaran pada Tahun 2020 yang mencapai 96,62 persen di atas daya serap nasional 95 persen. Meski belum mencapai target awal yang ditentukan yakni 97,62 persen.
â€œTarget tersebut tidak tercapai karena adanya penghapusan eselon 3 dan 4 sehingga anggaran untuk tunjungan dan gaji tidak dapat dioptimalkan,â€ papar Kepala Perpustakaan Naisonal, Muhammad Syarif Bando dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar secara virtual, Senin (25/1/2021).
Rendahnya tingkat kegemaran membaca, dan indeks literasi yang juga masih rendah, menjadi permasalahan yang masih dihadapi. Syarif Bando mengatakan, bahwa permasalahan tersebut harus dilihat dari sisi hulu.
Di tahun 2021, fokus kita tidak lagi terus menghakimi masyarakat yang rendah kegemaran membacanya, namun dilihat dari sisi hulu bagaimana peran pemerintah agar masyarakat menyiapkan bahan bacaan sesuai standar UNESCO yakni minimal tiga buku bari tiap orang tiap tahunnya.
Menyiapkan regulasi agar buku yang banyak terbit di kota besar bisa tersebar ke seluruh pelosok Indonesia, menyiapkan anggaran untuk memastikan adanya buku baru di masyarakat.
â€œUntuk itu kami berharap adanya dukungan penuh dari anggota komisi X. Tahun ini kami menargetkan target nilai kegemaran membaca masyarakat sebesar 59,3 persen dan indeks pembangunan literasi masyarakat meningkat menjadi 12,â€ jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, anggota Fraksi PDI Perjungan, Esti WIjayati mengapresiasi penyerapan anggaran APBN Perpustakaan Nasional yang sudah di atas rata-rata nasional. Namun, pihaknya prihatin Komisi X belum dapat menaikkan anggaran yang signifikan untuk Perpustakaan Nasional. Apalagi saat ini indeks literasi masih cukup rendah dan minat baca masyarakat yang masih rendah.
â€œJangan lagi menempatkan masyarakat tidak mau membaca, tetapi bagaimana masyarakat bisa tumbuh minat bacanya. Jumlah buku yang ada masih kurang, serta tenaga perpustakaan saat ini masih terbatas,â€ terangnya.
Esti menambahkan, Perpusnas dapat menyusun roadmap pengembangan perpustakaan sebagai upaya untuk meningkatkan literasi dan numerasi serta alokasi anggaran Perpusnas pada tahun mendatang. â€œAlokasi anggaran untuk perpusnas perlu adanya pemahaman yang serius dan peningkatan yang signifikan,â€ imbuhnya.
Terkait peningkatan anggaran, Anggota Fraksi Gerindra Nuroji optimis Perpusnas bisa meningkatkan anggaran yang selama ini masih stagnan, asalkan Perpusnas memiliki program yang berkualitas dan dapat dipertanggung jawabkan.
â€œSaya yakin Perpusnas bisa, karena sebelumnya Perpusnas pernah mengalami anggaran stagnan seperti saat ini. Berdasarkan pengalaman di tahun 2009-2014, dengan dorongan komisi X DPR RI dan semangat teman-teman dari Perpusnas, anggaran dapat meningkat dengan signifikan,â€ ungkapnya.
Reportase: Wara Merdeka

Komisi X DPR RI Apresiasi Kinerja Perpustakaan Nasional

Jakarta, Mulai pada tahun 2019, Pemerintah Pusat menyalurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan. Penyaluran DAK ini untuk menjawab kebutuhan penyediaan fasilitas perpustakaan di daerah.
 
Dalam Sesi Panel Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2023, Kepala Seksi Bantuan Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pembangunan Manusia DJPK Kemenkeu, Saddam Husin Okviyanto menyampaikan, penyaluran DAK subbidang perpustakaan dilakukan karena adanya ketimpangan pembiayaan, serta kebutuhan daerah akan fasilitas perpustakaan yang canggih dan modern.
 
"Di Tahun 2019 kami bersama Perpusnas menggagas DAK fisik subbidang perpustakaan. Tujuannya meningkatkan literasi, tetapi outputnya adalah pembangunan gedung perpustakaan yang kemudian bertambah juga untuk pengadaan perabot dan pengembangan koleksi perpustakaan," ungkapnya pada Selasa, (7/3/2023).
 
Saddam mengatakan, pelaksanaan DAK subbidang perpustakaan di tahun 2022 termasuk pada bidang yang berprestasi. Pasalnya, persentase penandatanganan kontrak DAK Fisik perpustakaan tergolong tinggi 95,1 persen jika dibanding bidang/subbidang lain. Selain itu, penyaluran DAK tergolong tinggi dengan persentase 94,93 persen jika dibindang bidang/subbidang lainnya.
 
Meski demikian, lanjutnya, terdapat lima wilayah yang persentase penyaluran dan penandatanganan kontraknya tergolong rendah. Diantaranya, Provinsi DI Yogyakarta, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Bali dan Kalimantan Tengah.
 
"Mungkin ini bisa jadi perhatian kita terutama daerah-daerah yang nanti menerima alokasi dana untuk pembangunan perpustakaan. Karena jumlahnya besar jangan sampai gagal kontrak," lanjutnya.
 
Di tahun 2023 mekanisme penyaluran DAK telah berubah menyesuaikan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Penyaluran DAK Fisik saat ini bersifat penugasan, dengan konsekuensi harus ditentukan titik lokusnya.
 
Saddam menjelaskan, penyaluran DAK fisik&nbsp; melalui proposal base artinya berdasarkan usulan yang disampaikan Pemerintah Daerah kemudian dievaluasi dna ditetapkan oleh Perpusnas bersama Bappenas dan Kemenkeu. 
 
Namun, pihaknya meminta ke depannya agar penyaluran DAK lebih berbasis data, artinya data kebutuhan, tingkat Indeks Pembangunan Literasi dan akreditasi.
 
"Sebenarnya DAK ini sama seperti beasiswa. Diberikan kepada daerah yang kurang mampu dengan kapasitas fiksal rendah namun kebutuhan untuk perpustakaannya tinggi," jelasnya.

Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2023: Pemerintah Dukung Pengembangan Perpustakaan Melalui DAK 

Salemba, Jakarta - Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando melantik Ofy Sofiana sebagai Sekretaris Utama Perpusnas yang baru. Pelantikan Ofy yang sebelumnya menjabat Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi sebelumnya dilakukan, sesuai Surat Keputusan Presiden Joko Widodo, pada Selasa (26/4/2022).
â€œKunci suksesnya adalah dalam mengambil keputusan. Orang yang tidak mampu mengambil keputusan tidak bisa jadi pemimpin. Karena itu legitimasi dari Bapak Presiden melalui SK yang Ibu pegang itu adalah mewakili presiden untuk mengambil keputusan yang strategis di bidang kesekretariatan Perpustakaan Nasional,â€ ungkap Kepala Perpusnas.
Dalam sambutannya, Kepala Perpusnas memberikan apresiasi atas kinerja Ofy yang berhasil mengangkat citra layanan Perpusnas selama menjabat. â€œIbu telah menghasilkan aplikasi kastara yang sudah mulai dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan akan terus didorong untuk memperbanyak koleksinya lagi. Itu adalah bagian daripada hasil evaluasi kinerja saudara sebagai Deputi,â€ sebutnya.
Lebih lanjut Syarif menyampaikan, dengan dilantiknya Ofy sebagai sebagai Sestama telah banyak tugas tentang bagaimana mengkoordinasikan internal terkait kondisi pustakawan yang sangat kurang. Sekretariat itu adalah mesinnya sebuah organisasi. Hidup matinya sebuah organisasi tergantung nyalanya mesin di sekretariat.
â€œJadi bagaimana Ibu menjadi corong bagi Perpustakaan Nasional ke dunia luar. Sekretariat Perpusnas merupakan dapurnya ilmu perpustakaan. Sehingga seorang Sestama harus mampu mengelola berarti mengarahkan dan memastikan seluruh pegawai di Perpustakaan Nasional itu adalah ahli perpustakaan,â€ imbuhnya.
Dirinya menegaskan, tantangannya Sestama untuk membuka wawasan para pegawai agar semua orang yang bekerja di Perpusnas mewakili pemerintah dan negara untuk wajib untuk berkontribusi terhadap mencerdaskan anak bangsa.
Â 
Reporter: Eka Purniawati
Â

Kepala Perpusnas Lantik Sekretaris Utama Baru Perpusnas

Â  Â INSENTIF atau Bonus demografi tidak sertamerta datang dengan sendirinya manakala tidak dipersiapkan dengan benar dan sedini mungkin, termasuk penguatan peranan penting perpustakaan hingga ke pelosok nusantara. Diiringi penguatan literasi untuk masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial sehingga menghadirkan layanan prima dan ruang publik yang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan diri guna meningkatkan kesejahteraannya. Saat ini, kita memiliki 164.610 perpustakaan menempati urutan ke-2 dunia setelah India (323.605 perpustakaan), Rusia (113.440) dan China (105.831). Kita mengapresiasi kinerja perpustakaan nasional dibawah kepemimpinan Muhammad Syarif Bando (Alumni PPSA XXII Lemhannas R.I) sekaligus memberikan dukungan agar perpustakaan semakin maju, terutama dalam menyiapkan SDM (Sumber Daya Manusia) Unggul.
Â  Â SDM Unggul-Negara Maju, harus benar-benar membumi untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, mandiri dan mampu berdaya saing di era global, termasuk mengembangkan masyarakat berpengetahuan (knowledge based society) hingga ke pelosok nusantara. Tantangannya, perlu memperluas infrastruktur perpustakaan hingga ke desa-desaÂ maupun memacu literasi yang masih rendah. Sesuai Undang-Undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan maka pemerinta desa berkewajiban membangun perpustakaan desa, terlebih kini sudah ada dana desa yang semestinya sebagian dialokasikan untuk hal tersebut. Mekanismenya melalui musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) yang digelar oleh pemerintah desa bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), tokoh masyarakat, tokoh agama maupun tokoh pemuda. Harapannya agar perpustakaan benar-benar membumi dan sebarannya merata; mengingat saat ini masi berpusat di pulau Jawa (47,89 %), pulau Sumatera (23,55%) dan pulau Sulawesi (11,62% ). Pun, sokongan buku baru masih kurang dari 60.000 judul per tahun, terlebih jika dikaitkan dengan standar UNESCO untuk setiap orang membaca minimal 3 buku baru per tahun. Masih sangat jauh untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang jumlahnya sekitar 265 juta penduduk.
Pacu Literasi Â  Â Literasi adalah kemampuan diri seseorang untuk membaca dan mengolah informasi dalam hal membaca dan menulis, serta mengatasi masalah dalam kegiatan tertentu di kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil survei World Culture Index Score 2018, menunjukan bahwa kegemaran membaca masyarakat Indonesia meningkat menjadi rata-rata 6 jam per minggu berada di peringkat 16 dari 30 negara yang disurvei. Sementara itu, hasil survai dari Central Connecticut State University (CCSU) tahun 2016 merilis hasil pemeringkatan literasi dari 61 negara, Indonesia berada di peringkat ke 60; dengan indikator perpustakaan, surat kabar, pendidikan, dan ketersediaan komputer. Ini cambuk gunas memicu kita untuk lebih seriu meningkatkan minat baca di kalangan masyarakat, termasuk pembudayaan gemar membaca dari usia dini. telah dicanangkan Gerakan Literasi Nasional (GLN) meliputi Gerakan Literasi Sekolah/Perguruan Tinggi, Gerakan Literasi Masyarakat, dan Gerakan Literasi Keluarga secara simultan, terus-menerus dan bertingkat. Tantangannya saat ini tontonan televisi maupun gawai (smartphone) menjadi factor penghambat gerakan literasi tersebut, karena berdarsakan hasil survai yang dilakukan oleh US Agency For International Development (USAID) sungguh mencengangkan. Rata-rata orang Indonesia menonton televisi selama 300 menit per hari (5 jam per hari), sementara penduduk negara maju butuh waktu 60 menit (1 jam per hari). Di sisi lain, kegemaran membaca di kalangan anak-anak tergerus oleh smart phone, mereka sibuk bermain game dan aktif di dunia media sosial (medsos) Selain itu hasil survei yang dilakukan oleh United Nations Educational, Scientific And Cultural Organization (UNESCO) mencatat indeks minat baca di Indonesia baru mencapai 0,001. Artinya,Â pada setiap 1.000 orang, hanya ada satu orang yang punya minat membaca. Masyarakat di Indonesia rata-rata membaca nol sampai satu buku per tahun. Sangat jomplang jika dibandingkan dengan penduduk Amerika Serikat yang terbiasa 10-20 buku per tahun dan penduduk Jepang membaca 10-15 buku per tahun. Di tengah covid 19, keadaan semakin parah karena waktu luang lebih banyak diisi dengan kegiatan menonton dan berselancar di dunia medsos. Dalam kaitan ini, Perpusnas senantiasa memacu literasi masyarakat anatar lain memberikan apresiasi kepada para Pejuang literasi Indonesia untuk seperti pustakawan/wati berprestasi, pelestari naskah, jurnalis,Â birokrat, lomba pustaka, lomba bercerita (story telling), lomba perpustakaan sekolah tingkat SMA/SMK/MA, lomba perpustakaan umum desa/kelurahan, tokoh masyarakat, media massa, dan lifetime achievement. Literasi Digital Zaman now, dunia serba digital akibat kemajuan teknologi komunikasi dan infromatika terlebih kini era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 ala Jepang yang sudah berlangsung. Kemajuan iptek ini seolah menjadi jebakan Batman terutama bagi negara-negara berkembang, karena Research &amp; Development negara maju telah jauh meninggalkannya. Sehingga negara-negara berkembang dan belum berkembang menjadi tergantung dan dijadikan pangsa pasar yang sangat potensial. Kita dunia masuk target-terget mereka dalam era masyarakat multimedia (cyber society). Dampaknya pun bersifat multidimensiaonal dan mempengaruhi perubahan perilaku social baik dalam skala makro maupun mikro dalam kehidupan kita sehari-hari. Di era yang serba digital saat ini, yang menjadi daya tarik bagi anak-anak kita bukan lagi kegiatan literasi (baca tulis), namun gawai, televise dan media social lainnya yang berbasis internet. Berdasarkan hasil survai Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2014, menyebutkan pengguna internet aktif mencapai 107 juta pengguna atau sekitar 24% dari total populasi Indonesia, yang aktif main game online sekitar 10,7 juta (10%) dari total pengguna. Segmentasinya pengguna internet adalah penduduk berusia 12-34 tahun (64%) , usia 20âˆ’24 tahun (15%) dan penduduk yang bekerja mencapai 53%. Untuk anak-anak hendaknya para orang tua harus mampu memberikan pendampingan agar tidak mereka tidak menjadi kecanduan (adiksi) gawai (smart phone). Menurut WHO, kecanduan game dikategorikan gangguan kesehatan jiwa yakni gaming disorder. Gangguan ini dicirikan dengan gangguan kontrol atas game. memprioritaskan bermain game di atas aktivitas harian lainnya, dan tetap terus bermain atau semakin banyak bermain meskipun merasakan dampak negative. Â  Â Ini menjadi tantangan serius karena generasi Z (kelahiran 1996-2012) yang tumbuh dengan lingkungan berkemajuan teknologi perlu pendampingan dan pembinaan yang benar. Generasi milenial ini ini merupakan pengguna internet yang paling banyak (71,8%) dari total pengguna internet. Oleh karena itu, negara harus hadir untuk menata dan menyiapkan mereka agar menjadi SDM Unggul yang menguasi ilmu teknologi dan berakhlaq mulia. Disinilah diperlukan platform digital nasional yang aman dan nyaman untuk kepentingan nasional, termasuk meningkatkan literasi digital sehingga mereka setiap saat dapat mengakses konten-konten positif dan mendidik. Disisi lain, negara harus hadir untuk memblokir konten-konten asusila yang merusak akhlaq bangsa.
 Ekonomi Digital Perubahan model bisnis dari offline ke online berimplikasi pada pola ekonomi dan perilaku masyarakat suatu negara yang seakan borderless dengan negara-negara lain di dunia. Bagi Indonesia, perlu akselerasi/percepatan dalam transformasi teknologi informasi agar masyarakat secara cepat mengadopsi sistem ekonomi digital, diarahkan menuju kemandirian ekonomi yang mempertangguh ketahanan nasional sehingga memperkuat keberhasilan pembangunan nasional dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dalam rangka mengembangkan ekonomi digital, pemerintah harus melakukan pemantapan dalam pengembangan infrastruktur e-bisnis, proses ebisnis, dan e-commerce secara integral untuk kepentingan nasional. Ekonomi Digital yang kuat mendayagunakan sumber daya domestik yang tidak tergantung kepada asing memberikan kontribusi pada kemandirian ekonomi bangsa sehingga ketahanan ekonomi nasional meningkat dan semakin tangguh yang memungkinkan berlangsungnya pembangunan nasional meraih cita-cita dan tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Oleh karena itu, Ekonomi digital yang sedang tumbuh perlu dimantapkan melalui keberpihakan negara untuk menyiapkan regulasi yang pro-kepentingan nasional, pengembangan MSS (Mobile Satelite System) untuk memperluas jaringan koneksivitas, mengembangkan platform nusantara secara mandiri (guna menjamin kepentingan nasional yaitu keamanan dan kesejahteraan). Kemajuan teknologi informasi berbasis internet berdampak pada pertumbuhan ekonomi digital, seperti bisnis online, startups, unicorn dan lain-lain baik di dalam maupun di luar negeri. Perubahan model bisnis dari offline ke online berimplikasi pada pola ekonomi dan perilaku masyarakat suatu negara yang seakan borderless dengan negara-negara lain di dunia. Bagi Indonesia, perlu percepatan dalam transformasi teknologi informasi agar masyarakat secara cepat mengadopsi sistem ekonomi digital diarahkan menuju kemandirian ekonomi yang mempertangguh ketahanan nasional sehingga memperkuat keberhasilan pembangunan nasional dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Namun, masih dijumpai adanya kendala dan tantangan yang harus segera diatasi menyangkut regulasi yang mengatur transaksi digital, perpajakan, perlindungan konsumen, maupun permasalahan internasionalisasi (akuisisi perusahan-perusahaan asing terhadap pelaku startups). Pertumbuhan ekonomi digital sangat pesat dengan penetrasi sekitar 54,68% (143,26 juta jiwa) terkoneksi internet diproyeksikan dapat meraih profit sekitar US$ 1 Miliar. Percepatan perlu dilakukan mengingat jaringan internet belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia, akibat dari belum dimilikinya satelit serta saham-saham perusahaan telekomunikasi dikuasai asing, sehingga menimbulkan kerawanan keamanan big data yang berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan bisnis mereka. Sementara itu, persoalan dan tantangan ekosistem digital ekonomi masih bekisar pada persoalan infrastruktur komunikasi, aplikasi dan content. Kondisi yang demikian akan sangat mempengaruhi terwujudnya kemandiirian ekonomi maupun ketahanan nasional. Ekonomi Digital menurut Don Tapscoot dalam Meithianan Indrasari, adalah sosio politik dan sistem ekonomi yang memiliki karakteristik sebagai sebuah ruang intelijen yang meliputi informasi, akses instrumen informasi, kapasitas informasi dan pemrosesan informasi. Menurut Thomas Mesenbourg, ada 3 (tiga) komponen utama konsep Ekonomi Digital yaitu infrastruktur ebisnis (perangkat keras,perangkat lunak, jaringan komunikasi dan internet, Sumber daya Manusia, dll), e-bisnis (bagaimana proses bisnis dilakukan melalui internet), dan e-commerce (transaksi bisnis dilakukan, misal transfer barang dalam bisnis online, dll.). Inti dari ekonomi digital adalah penggunaan komputer dalam semua aktivitas ekonomi dari proses produksi hingga distribusi kepada konsumen yang semakin berkembang menjadi dunia e-anything yang memiliki dampak positif maupun negatif sehingga perlu penyiapkan sarana pendukung maupun kesiapan masyarakat agar tidak terjadi konflik sosial. Kemandirian ekonomi menurut Adi Sasono adalah ekonomi yang melibatkan prakarsa rakyat dalam memanfaatkan sumberdaya lokal yang tinggi, sehingga menjadi bangsa yang terhormat dan bermartabat. Kemandirian ekonomi tidak tergantung ekonomi asing, mengutamakan kekuatan sumber daya domestik untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan menentang dominasi maupun penjajahan.6 Sehingga diperlukan penguatan produksi, distribusi, jaringan dan konsumsi domestik menjadi prioritas membangun ekonomi rakyat. Menurut Sri Edi Swasono, kita tidak saja mengahadapi debt trap (jebakan utang) tetapi juga culture trap (jebakan budaya) dalam mentrasformasikan ekonomi dan sosial untuk merubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional yang berazas kebersamaan dan kekeluargaan sesuai Pasal 33 UUD NRI 1945. 7 Ketahanan nasional adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya. Guna mengembangkan ekonomi digital, pemerintah harus melakukan pemantapan dalam pengembangan infrastruktur e-bisnis, proses e-bisnis, dan e-commerce secara integral untuk kepentingan nasional. Pemerintah harus menciptakan regulasi dan kebijakan yang mendukung ekosistem ekonomi digital . Juga perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan ekonomi yaitu sisfat keterbukaan sistem perekonomian, manajemen, hubungan ekonomi luar negeri, diversifikasi pemarasan, teknologi, struktur ekonomi, infrastruktur (sarana &amp; prasarana), potnesi SDM, serta potensi dan pengelolaan dana. Tantangan yang harus segera diatasi adalah a) UU ITE belum cukup untuk mengatur ekonomi digital. Menurut Sylvia W.Sumarlin bahwa UU ITE belum cukup mengatur ekonomi digital sehingga perusahaan asing yang menikmati keuntungan dari kontribusi pasar di Indonesia yang mencapai lebih US$ 150 Miliar/tahun, Indonesia tidak mendapatkan manfaat sedikitpun; b) Koneksivitas jaringan belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Kondisi geografis sebagai negara kepulauan yang sangat luas dapat menjadi kendala apabila komunikasi, transportasi dan system pemerintahan belum mendukungnya.13 Pengembangan jaringan melalui kable fiber optik tidak akan memadai, sehingga yang efektif dan efisien adalah pengembangan MSS (Mobile Satelite System) yang menjangkau seluruh wilayah nusantara, termasuk negaranegara tetangga; c) Lemahnya Cyber Security Nasional. Platform IT masih dikuasai oleh perusahan-perusahaan asing. Sehingga sangat urgent untuk membangun MSS (Mobile Satelite System), platform IT sendiri, misal nusantara sebagai platform IT nasional pengganti google, facebook, twitter, yahoo, dan lainlain di Indonesia; d) Kendala Akses Keuangan Pelaku Ekonomi Digital. Pelaku ekonomi kreatif berbasis digital (internet) disamping terkendalaoleh konektivitas jaringan juga permasalahan keuangan. Mereka kesulitan mengakses perbankan untuk mendapatkan modal kerja yang hanya puluhan juta rupiah, akibat dari regulasi yang belum berpihak kepadanya. Kondisi ekonomi digital yang mulai tumbuh namun belum diikuti oleh keberpihakan negara maka mengakibatkan kerugian-kerugian baik menyangkut profitabilitas maupun keamanan terhadap kepentingan nasional. Disisi lain keterpurukan ekonomi nasional maupun global akibat penyebaran covid 19 yang mulanya dari Wuhan-China ini sungguh menguras tenaga, pikiran dan multi-sumberdaya dan dana yang sangat besar maupun memakan korban jutaan orang meninggal dan terinfeksi positif. Pun, PHK merajalela terjadi di seluruh dunia sehingga kualitas hidup terdegradasi sangat tajam.
 Songsong Insentif Demografi Pada 2030 merupakan momentum yang harus dipersiapkan dengan benar dari sekarang agar kita dapat memanfaatkan insentif/bonus demografi untuk kemajuan bangsa dan negara. Saat itu usia produktif sekitar 65% dan menjadi actor utama dalam menghasilkan produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Kesehatan dan pendidikan bagaikan dua sisi mata uang yang harus dipersiapakan bagi mereka. Generasi saat ini mestinya tertantang untuk melahirkan karya gemilang bangsa seperti para pendahulu kita yang telah mampu mengukir emas kemerdekaan, kemudian pembangunan dan penguasaan teknologi canggih dengan diterbangkannya pesawat terbang buatan putra terbaik bangsa Indonesia yakni Prof. B.J Habibie, Presiden Indonesia ke-3 yaitu N-250 Gatotkaca pada 10 Agustus 1995 bertepatan dengan 50 tahun Indonesia Merdeka. Kini, anak bangsa ditunggu karya gemilangnya menjelang 100 tahun Indonesia Merdeka pada 2045. Singsingkan lengan, satu padukan hati, niat dan sinergi untuk Indonesia Maju berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Dalam menyongsong Insentif/bonus demografi tersebut, PNRI (perpustakaan Nasional Republik Indonesia) diharapkan mampu mengambil peranan signifikan antara lain melalui penguatan jaringan infrastruktur perpustakaan hingga pelosok tanah air, penguatan literasi, penguatan pustakawan/wati, membangun ekosistem perpustakaan digital (library 4.0), perpustakaan keliling (termasuk perpustakaan apung untuk menjangkau masyarakat nelayan di pulau-pulau kecil), taman bacaan, perpustakaan buruh, nelayan, petani, maupun koperasi dan UMKM maupun mal perpustakaan (semacam counter bacaan publik di mal-mal), dan lain-lain. Pun, penguatan SDM dalam hal ini komunitas pustakawan/wati antara lain melalui tranformasi keahlian berbasisi digital menuju peranan baru sebagai sumber informasi yang mampu memberikan layanan prima antara lain mengajar, memberikan konsultasi, meneliti, memelihara akses informasi yang demokratis, dan bekolaborasi dengan para ahli komputer dan ilmuwan dalam mendisain dan memelihara sistem akses informasi dan kontributor dalam dalam membangun literate society. Dengan demikian, peranan penting perpustakaan akan semakin membumi terutama dalam menyiapkan generasi milenial menjadi insentif/bonus demografi yang gemilang bagi Indonesia di tahun 2030an. Semoga.
Oleh : KRAT. Suharyono S. Hadinagoro, M.M. (Pemerhati Ketenagakerjaan &amp; Ekonomi Kerakyatan, Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti, Trainer Tingkat Nasional Hubungan Industrial, Alumni Lemhannas RI (IKAL 59)

MEMAKNAI PERANAN PENTING PERPUSTAKAAN DALAM MENYONGSONG INSENTIF DEMOGRAFI 2030

Literasi Akhir Pekan dengan Peluncuran Buku Karya Chappy Hakim 

Salemba, Jakartaâ€”Untuk mengisi kekurangan jabatan fungsional yang masih jauh dari jumlah yang semestinya, sebanyak 24 (dua puluh empat) orang ASN dilantik menjadi pejabat baru di Perpustakaan Nasional pada Kamis (12/11). Keduapuluh empat orang tersebut dilantik dengan rincian 2 (dua) orang sebagai pejabat pengawas, 19 (sembilan belas) orang pustakawan, dan 3 (tiga) orang analis kepegawaian.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando dalam arahannya memuji potensi ASN di lingkungan Perpustakaan Nasional dan mendorong pejabat terlantik agar lebih kreatif. â€œPotensi sumber daya manusia di Perpustakaan Nasional luar biasa. Kalian bebas mengeksplorasi, mengembangkan kompetensi, melampaui ekspektasi,â€ ujar Syarif.
Pejabat terlantik diingatkan untuk selalu mempertahankan integritas, loyalitas, disiplin, dan komitmen terhadap tugas, mempunyai wawasan, mampu melakukan terobosan, dan memanfaatkan sumber daya secara optimal.
Â 
Â 
Reporter: Eka Cahyani
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Berita

Kepala Perpusnas Harapkan Kontribusi Maksimal dari Pejabat Baru