Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Jika perpustakaan mencerdaskan bangsa, maka arsip menyelamatkan bangsa. Arsip merupakan bukti kegiatan yang dilaksanakan di unit kerja secara khusus dan dapat menjadi memori kolektif bangsa secara umum. Keberadaan arsiparis membantu akuntabilitas kinerja suatu lembaga. Oleh karena itu, diperlukan adanya arsiparis yang handal di setiap unit kerja. Dengan pengelolaan arsip yang baik maka akan menentukan akuntabilitas kinerja lembaga tersebut.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando dalam sambutannya menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam hal pengelolaan kearsipan di lingkungan Perpustakaan Nasional, di antaranya aspek ketaatan, ketertiban, SDM, kelembagaan, sarana dan prasarana. Dalam kesempatan tersebut, Perpustakaan Nasional secara resmi mengajukan 14 orang sebagai tenaga fungsional arsiparis melalui jalur inpassing.
Sementara itu, Kepala Arsip Nasional Indonesia Mustari Irawan mengatakanÂ  masalah kearsipan menjadi pokok dalam reformasi birokrasi pada point ke-4, yaitu pelaksanaan organisasi. â€œPenataan kearsipan menentukan kinerja reformasi birokrasi. Jika arsip di hulunya baik, maka akan memberikan pengaruh besar kementerian/lembaga,â€ ujar Mustari Irawan.
Bimtek merupakan bagian dari upaya pembinaan dari pembinaan sumber daya manusia. Artinya, walaupun sistemnya bagus jika sumber daya manusia tidak dibenahi maka sama saja. Nah, bimtek adalah cara meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia Perpusnas, khususnya di bidang kearsipan.
Penyelenggaraan bimtek bertujuan untuk memberi pembekalan bagi calon arsiparis dan memberikan informasi kepada pimpinan mengenai betapa pentingnya arsip dalam menjaga akuntabilitas lembaga. Kegiatan bimtek ini merupakan kelanjutan dari workshop kearsipan yang telah diselenggarakan pada bulan Maret yang lalu sebagai salah satu upaya Perpustakaan Nasional dalam membenahi kearsipan.
Â Reportase : Eka Cahyani

Bimtek Kearsipan Perpusnas :  Perpusnas Ajukan 14 Arsiparis Inpassing  Â 

Senayan, Jakarta--Setelah melalui serangkaian diskusi publik, focus group discussion (FGD) dengan penerbit maupun pengusaha rekaman di sejumlah kota, pembahasan pasal per pasal dengan instansi terkait, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Komisi X DPR-RI sepakat menyetujui revisi RUU Karya Cetak Karya Rekam (KCKR), di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, (30/10). Rapat yang digelar pagi tadi melanjutkan pembahasan yang dilakukan pada hari sebelumnya.Â 
Pada rapat tersebut, Mendikbud didampingi oleh sejumlah kementerian/lembaga terkait, seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi, Kementerian Perdagangan, dan Perpustakaan Nasional. Hampir seluruh fraksi yang hadir sudah menyampaikan pandangan dan pernyataan menyetujui RUU KCKR, kecuali fraksi Partai Hanura yang tidak datang. Selanjutnya, RUU KCKR terbaru akan dibawa dan diperdengarkan pada Sidang Paripurna keesokan harinya (Rabu, 31 Oktober).
Revisi RUU KCKR adalah kebutuhan mendesak yang mesti segera ditindaklanjuti mengingat UU sebelumnya, yakni UU KCKR Nomor 4 Tahun 1990, sudah berusia 28 tahun. Usia UU yang sudah lebih dari 20 tahun diyakini sudah tidak sesuai dengan konteks perkembangan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan. Praktek reward and punishment yang diatur pada UU sebelumnya juga tidak berjalan maksimal. Para penerbit maupun pengusaha rekaman belum paham dan sadar sepenuhnya maksud dan tujuan UU KCKR. Perpusnas sebagai pihak yang menjalankan amanah UU sebagai penghimpun, penyimpan, dan pelestari setiap hasil/karya anak bangsa, baik yang tercetak maupun terekam tidak maksimal berbuat sehingga yang terus dilakukan hingga saat ini adalah upaya sosialisasi dari waktu ke waktu.
Kini, di era pertumbuhan teknologi yang pesat, semua pihak diharapkan sudah menyadari urgensi dari RUU KCKR terbaru.Â  Reward and Punishment akan didorong sehingga akan timbul kesadaran bersama bahwa kemajuan peradaban bangsa bisa terlihat dari bukti fisik yang tersimpan baik di Perpustakaan. Hal ini dimaksudkan agar setiap karya yang dihasilkan anak bangsa tidak lantas hilang, punah, dan tidak dikenal oleh generasi selanjutnya.Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â Â

Mendikbud dan Komisi X DPR-RI Sahkan RUU KCKR

Salemba, Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional (Perpusnas) memiliki komitmen untuk mengelola barang milik negara dengan baik sesuai dengan regulasi yang berlaku. Seperti yang dilakukan pada akhir tahun 2016, Perpusnas telah mengambil langkah untuk memastikan pendataan seluruh aset yang dimiliki. Hal ini yang kemudian memberi kontribusi sehingga Perpustakaan Nasional selama empat tahun terakhir mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.
Demikian disampaikan, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando dalam kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Negara yang diselenggarakan secara virtual oleh Biro Umum dan SDM Perpustakaan Nasional, Senin (2/11). Â Menurutnya dengan sosialisasi yang menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Kekayanan Negara Kementerian Keuangan ini, sebagai upaya pembenahan pengelolaan asset di Perpustakaan Nasional.
â€œLangkah perbaikan betul kami laksanakan secara konkrit dan nyata, sehingga setiap uang rakyat yang dikelola di Perpustakaan Nasional dapat dipertanggungjawabkan. Kedepan, skala prioritas semua akan mengarah pada apa yang paling dibutuhkan masyarakat,â€ tuturnya.
Syarif Bando menjelaskan, pengelolaan barang milik negara merupakan upaya untuk menjaga dan menatausahakan kekayaan negara secara akuntabel dalam rangka menuju Good Governance. Sesuai dengan yang selalu disampaikan Presiden Joko Widodo untuk mengelola aset barang milik negara secara baik. Terutama karena asset Perpustakaan Nasional termasuk aset vital bukan hanya dilihat dari nilai gedungnya tetapi konten yang ada di dalamnya.
Â â€œKami berkomitmen untuk meyakinkan masyarakat bahwa semua aset yang ada di Perpustakaan Nasional adalah milik mereka, termasuk buku dan buku elektronik yang ada. Perpustakaan Nasional menjadi salah satu institusi yangn ikut mengambil bagian dalam upaya mencerdaskan anak bangsa dari Sabang sampai Merauke,â€ jelasnya.
Hal senada juga diungkapkan Kepala Sub Direktorat BMN I-Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI, Tunggul Yunianto bahwa barang milik negara dibeli dengan uang rakyat, termasuk seluruh barang milik negara yang ada di Perpustakaan Nasional sehingga harus dikelola dengan sebaik-baiknya.
Pengelolaan aset barang milik negara ini sangat penting sebagai pendukung utama layanan publik atau tugas dan fungsi pemerintahan, serta menjadi penentu opini Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
â€œNilainya besar maka aset itu juga menjadi sangat penting dalam kaitanya dengan penentuan opini laporan keuangan pemerintah dan mudah-mudahan Â Perpusnas bisa tetap mempertahankan,â€ tuturnya.
Reporter : Wara Merdeka

Perpusnas Gelar Sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Negara

Salemba, Jakarta Pusatâ€” Setiap pekerjaan memerlukan perencanaan yang matang. Gagal dalam merencanakan sama saja dengan merencanakan kegagalan. Agen Perubahan (AP) yang dibentuk sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) diharapkan mampu menjadi trigger bagi semua unit kerja di Perpustakaan Nasional (Perpusnas). Maka itu, hal pertama yang dilakukan adalah menyamakan persepsi agar amanah tersebut terlaksana sesuai tujuan. Â 
Sedangkan tujuan rencana kerja, yakni memberi motivasi (merubah sikap negatif menjadi positif), Menanamkan rasa cinta atau rasa memiliki institusi, menanamkan nilai organisasi PASTI, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mewujudkan inklusi sosial.
Ketua Tim AP Pusat Rudi Hernanda mengatakan perubahan harus dilakukan secara bersama sehingga terlihat efek besarnya. Lima peran AP menurut Permenpan RB Nomor 27/2014, antara lain sebagai katalis, penggerak perubahan, pemberi solusi, mediator, dan penghubung. â€œNamun, perubahan pola pikir (mind set) harus diiringi juga dengan perubahan sistem yang bagus agar saling mendukung, tambah Rudi.
Selama ini penanaman nilai PASTI (Profesional, Akuntabilitas, Sinergi, Transparan, dan Integritas) di Perpusnas belum menjangkiti setiap pegawai sehingga diperlukan upaya yang massif dan konkrit. Perubahan tanpa ajakan jadi seperti slogan. Sekedar lipstk. Tidak berdampak apa-apa bagi kemajuan organisasi.
â€œHilangkan ego sektoral sehingga muncul rasa kebersamaan. Tidak bekerja dengan cara masing-masing. Gunakan cara kekeluargaan dan teruslah menyebarkan hal positif,â€ urai salah satu AP Pusat Perpusnas Rifa Fadhilah
Sementara itu, Paparan Road Map RB Perpusnas 2020-2024 oleh Ketua RB Ahmad Masykuri menjelaskan ada delapan titik area perubahan yang menjadi bagian dari road map Reformasi Birokrasi Perpusnas 2020-2024. Kedelapan area perubahan itu, antara lain manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, organisasi, tata laksana, manajemen SDM, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik Quick Win (layanan referensi virtual, Â percepatan e-learning pendidikan dan pelatihan inpassing, percepatan uji kompetensi perpustakaan online, peningkatan penerimaan KCKR, peningkatan pelaksaan akreditasi online. Â 
Sedangkan, Inspektur Darmadi mengingatkan AP sesuai ketentuan dan penilaian dari KemenpanRB haruslah menunjang tupoksi manajemen, menciptakan perubahan yang sejalan dengan unit kerja dan instansi, mendorong budaya kerja positif, dan memiliki persepsi anti korupsi. â€œRole model dengan agen perubahan itu berbeda. Role model melekat mulai dari eselon dua hingga terbawah. Dan agen perubahan sangat mendukung semua pejabat menjadi role model,â€ imbuh Darmadi.
Â 
Reporter : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Rd Radityo.

Renja AP Perpusnas: Perubahan Mind Set Harus Dibarengi Perubahan Sistem

Medan Merdeka Selatan, Jakarta &ndash; Dalam upaya meningkatkan akses terhadap pengetahuan dan mendorong transformasi digital di Indonesia, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) memberikan dukungan penuh terhadap digitalisasi buku karya Mahkamah Konstitusi (MK).
 
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando dalam Bedah Buku Mahkamah Konstitusi Bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional yang diselenggarakan secara hibrida, Kamis (22/6/2023).
 
Tiga buku yang dibedah yakni Oligarki dan Totalitarianisme Baru &nbsp;karya Jimly Asshiddiqie, The Constitutional Court and Human Rights Protection in Indonesia karya I Dewa Gede Palguna, Wakil Saldi Isra, dan Pan Mohamad Faiz, serta Dinamika Praktik Perencanaan Legislasi karya Enny Nurbaningsih.
 
"Kami bangga bisa mendapatkan tiga buku yang sangat kredibel dan dapat menambah khasanah kekayaan bangsa Indonesia," ungkapnya.
 
Kepala Perpusnas menyatakan dukungannya untuk mendigitalisasikan buku-buku yang dihasilkan oleh MK.
 
Menurut dia, satu peluru memang hanya menembus satu kepala, tetapi sejatinya telah menghancurkan jutaan nilai kemanusiaan. Sedangkan satu buku yang didigitalkan akan menembus jutaan kepala sekaligus menumbuhkan nilai kemanusiaan baru.
 
"Satu buku yang didigitalkan akan menjangkau ribuan kepala dan mewariskan pengetahuan yang tak ternilai," kata Kepala Perpusnas.
 
Dia juga menuturkan bahwa Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara top open access dalam mempublikasikan jurnal penelitian dengan sistem terbuka.
 
"Mungkin ke depan kita dapat membuat satu portal yang berisikan semua buku di MK agar semua buku yang sudah didigitalkan dapat diakses melalui portal tersebut," ungkapnya.
 
Dukungan penuh juga disampaikan oleh Ketua MK Periode 2003-2008 Jimly Asshiddiqie. Dia mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk mengejar ketinggalan dalam perkembangan perpustakaan secara global. Ini terbukti, Indonesia menempati peringkat pertama dalam mengakses jurnal ilmiah.
 
"Maka kami mendukung program digitalisasi Perpusnas. Apalagi ini dapat memperkenalkan Indonesia kepada dunia dan memastikan penulis Indonesia memiliki kontribusi yang signifikan dalam bidang hukum dan konstitusi," ungkapnya.
 
Dia berkeinginan suatu hari nanti, cukup ada satu perpustakaan yakni Perpusnas yang mampu melayani semua lembaga pendidikan tinggi, organisasi, bisnis, dan kantor di seluruh Indonesia.
 
"Era digital saat ini memberikan peluang untuk mewujudkan hal tersebut, terutama dengan perkembangan teknologi dan kecepatan belajar yang semakin pesat," lanjutnya.
 
Jimly mengatakan, pentingnya membentuk masyarakat yang gemar membaca dan menulis, sebagai penyeimbang dari penggunaan media sosial dan komunikasi virtual. "Karena mayoritas 90 persen informasi tidak dapat dijadikan referensi yang akurat untuk mengambil sikap atau membuat keputusan bernegara," katanya.
 
Dia menyatakan bahwa dunia hakim adalah dunia yang berfokus pada membaca, menulis, dan berdebat. Selama kepemimpinannya di MK, ia mendorong hakim untuk menulis dan menghasilkan buku.
 
"Saya merasa bangga karena banyak hakim MK yang telah menulis dan menerbitkan buku setelah pensiun, bahkan saya telah menulis 75 judul buku yang sebagian besar telah didigitalisasi dan diserahkan ke Perpusnas," ungkapnya.
 
Sementara itu, Wakil Ketua MK Saldi Isra mengatakan MK telah menghadirkan sekitar 117 buku yang sudah diluncurkan. Literasi dan perpustakaan tetap menjadi salah satu fokus di Mahkamah Konstitusi karena pekerjaan seorang hakim melibatkan kemampuan membaca dan menulis.
 
"Minimal hakim harus mampu membaca berkas serta menulis putusan. Jika tradisi literasi ini terus berlanjut, maka kekhawatiran terhadap kemunduran peradaban tidak akan terjadi," katanya.
 
Dia mengatakan, ide yang dibawa oleh Jimly Asshiddiqie untuk menulis terus ditumbuhkembangkan. Dia berencana menjadikan para asisten ahli hakim konstitusi sebagai asisten penulis buku, dengan setiap asisten ditugaskan untuk menyelesaikan satu buku setiap tahun.
 
"Dengan demikian, setiap tahun akan tercipta banyak tulisan dari Mahkamah Konstitusi, baik yang didasarkan pada literatur yang ada maupun yang menganalisis putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sendiri," pungkasnya.
 
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka
 
Fotografer: Prakas Agrestian

Perpusnas Dukung Digitalisasi Buku Karya Mahkamah Konstitusi

Dublin, Irlandiaâ€”International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) menggelar World Library and Information Congress (WLIC) ke-87 pada 26-29 Juli 2022 di Dublin, Irlandia dengan mengusung tema dengan tema â€œInspire, Engage, Enable, Connectâ€.
Dalam perhelatan WLIC 2022 diadakan pertemuan antara Kepala Perpustakaan dunia dalam Conference of Director of National Libraries (CDNL). Agenda ini bertujuan untuk saling mengenalkan para pimpinan perpustakaan dan membahas isu-isu menarik dalam bidang perpustakaan, kepustakawanan, sosial, dan budaya. Sesi ini dibagi dalam beberapa grup, dan para kepala perpustakaan saling bertukar cerita mengenai perpustakaan di negara masing-masing.
Kepala Perpusnas berada satu grup dengan Kepala Library of Congres, Kepala Perpustakaan Prancis, Polandia, dan Serbia Herzegovina. Kepala Perpusnas bertukar cerita tentang keberhasilan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang merupakan upaya penguatan literasi melalui pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan.Â 
Program ini dampaknya telah dirasakan dan dibukukan dengan judul Impact Stories of Library Transformation Based on Social Inclusion. Kisah para penerima manfaat program inilah yang diceritakan kepada peserta satu grup untuk kemudian para kepala perpustakaan kembali menceritakan tentang isu buku yang saat itu dijadikan sebagai materi cerita Kaperpusnas.
â€œSemua peserta diberikan kesempatan untuk menceritakan tentang apa yang dilakukan di negaranya masing-masing. Dalam pencermatan, para kepala perpustakaan mengangkat storytelling tentang pribadi masing-masing. Dan dapat dipastikan, bahwa hanya Indonesia yang menceritakan tentang impact stories dari program perpustakaan berbasis inklusi sosial. Negara-negara yang masuk dalam satu grup memberikan apresiasi yang luar biasa dan menginspirasi atas program-program yang telah dilakukan dan dicapai oleh Perpustakaan Nasional,â€ urainya.
Dalam WLIC 2022, Kepala Perpustakaan Nasional RI didampingi oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Deni Kurniadi dan empat delegasi lain dari Perpusnas serta satu delegasi dari BRIN. WLIC 2022 dihadiri oleh 1.934 peserta yang berasal dari 96 negara dengan sukarelawan lebih dari 200 orang dari beberapa negara anggota IFLA.
Pada tahun ini, kepemimpinan Presiden IFLA, Barbara Lison yang berasal dari Jerman, berakhir. Selanjutnya, IFLA akan dipimpin oleh Vicki McDonald asal Australia untuk masa 2022â€“2023. IFLA WLIC 2023 akan berlangsung di Rotterdam, Belanda.
Tematik WLIC 2022
WLIC ke-87 Tahun 2022 dibagi dalam beberapa sesi untuk menjawab tantangan terkini dunia pustakawan dan perpustakaan. Salah satu isu yang dibahas terkait akses terbuka informasi.
Semakin banyaknya konten dengan akses terbuka membuat pustakawan dihadapkan pada tantangan mengelola akses ke konten. Mereka harus mengelola akses terbuka ini sesuai dengan kebijakan dan filosofi pengembangan koleksi. Bagaimana perpustakaan mengintegrasikan konten dengan akses terbuka yang memenuhi kebutuhan mereka dan dapat mengecualikan konten yang tidak dibutuhkan.
Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tetap menjadi agenda tahunan yang dibahas dalam setiap perhelatan WLIC. Agenda 2030 PBB dan SDGs, akan mencapai titik tengahnya tahun depan dan nyatanya masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Implementasi di sejumlah perpustakaan pemerintah, relatif telah berjalan dengan baik dan menjanjikan. Namun aksi besar lainnya masih harus dilakukan serta dibutuhkan satu peta jalan perpustakaan untuk memberi arah sebagai implementasi dari program SDGs.
Sementara itu, Bagian Manajemen Asosiasi Perpustakaan IFLA menyoroti dukungan dari berbagai asosiasi perpustakaan di seluruh dunia dalam pengembangan kepemimpinan di bidang perpustakaan dan informasi. Bahasan yang dikembangkan antara lain bagaimana negara atau komunitas mendefinisikan 'kepemimpinan' dan dukungan lahirnya profesional baru yang lebih baik untuk mengambil peran kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi isu yang terus diangkat IFLA agar mampu melahirkan dan menghadirkan leadership di setiap perpustakaan.
Sesi yang tidak kalah menariknya adalah Penerbitan Perpustakaan: Komunikasi Ilmiah yang Inklusif dan Terbuka yang Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB. Sesi ini dirancang untuk menyoroti dampak transformatif nasional dan internasional dari pustakawan yang terlibat dalam kegiatan penerbitan perpustakaan yang mendukung â€œkeyakinan IFLA bahwa orang, komunitas, dan organisasi memerlukan akses yang universal dan setara terhadap informasi, ide, dan karya imajinasi untuk kepentingan sosial, pendidikan, budaya mereka, demokrasi dan kesejahteraan ekonomiâ€ (Rencana Strategis IFLA 2019â€“2024).
Sesi ini bertujuan untuk menghubungkan, memperkuat, dan menumbuhkan komunitas penerbitan perpustakaan IFLA yang dinamis, menyoroti nilai menggabungkan aktivitas penerbitan perpustakaan sebagai keharusan.
Pada Sesi Presiden, Presiden IFLA, Barbara Lison, bergabung dengan presiden terpilih, Vicki McDonald, serta ketua dan perwakilan dari kelompok di dalam dan di luar IFLA untuk mencermati lima tren utama untuk perpustakaan. Tema-tema ini antara lain menggabungkan analog dan virtual, mengatasi ketidaksetaraan dan diskriminasi, mempromosikan keberlanjutan dan pembelajaran seumur hidup, serta mengadvokasi akses digital, dan kesetaraan partisipasi masyarakat.
Reporter/Fotografer: Edi Wiyono
Â

Kepala Perpusnas Sharing Program Transformasi Perpustakaan di Kongres IFLA

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando menerima penghargaan dari Komnas Anak sebagai salah satu tokoh pemerhati anak. Penghargaan Komnas Anak Awards diberikan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Rambise di Teater Soekarman Perpusnas, Jakarta, Minggu, (18/11).
â€œKomnas Anak Awards ini adalah bagian dari komitmen kami untuk bersama-sama memberikan yang terbaik di daerah masing-masing," ujar Ketua Komnas Anak Arist Merdeka Sirait. Dia meminta agar para penerima penghargaan ini dapat berkomitmen menyelamatkan anak-anak Indonesia. Menurut Arist, semua anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang sama.
Selain Kepala Perpustakaan Nasional, ke-9 pemerhatiÂ anak yang dianugerahi penghargaan itu antara lain, Bupati Gianyar Bali I Made Agus Mahayastra, Wali Kota Jakarta Barat Rustam Effendi, Kapolres Konawe Selatan Hamka Mappaita, Kapolres Tanah Datar Bayuaji Yudha Prajas, Kapolres Banjar Takdir Mattaneta, Dinas PPPA Maluku Utara Masni, Direktur SDM dan Umum Askrindo Firman Berahima, Ketua Forum Mahasatu Kota Batu, Malang, Alvilda Alviolita Melindasari, dan tokoh anak Lampung M. Gusti.
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â

Berita

Kepala Perpusnas Raih Penghargaan Komnas Anak Award 2018

Pencarian

Berita Lainnya

Bimtek Kearsipan Perpusnas : Perpusnas Ajukan 14 Arsiparis Inpassing Â

Mendikbud dan Komisi X DPR-RI Sahkan RUU KCKR

Perpusnas Gelar Sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Negara

Renja AP Perpusnas: Perubahan Mind Set Harus Dibarengi Perubahan Sistem

Perpusnas Dukung Digitalisasi Buku Karya Mahkamah Konstitusi

Kepala Perpusnas Sharing Program Transformasi Perpustakaan di Kongres IFLA