Perpusnas Dampingi Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI Ke Kabupaten Kulonprogo, D.I Yogyakarta 

Literasi Akhir Pekan dengan Peluncuran Buku Karya Chappy Hakim 

TERDAMPAK sangat dalam, hingga -5,3%. Inilah salah satu dampak multi dimensional dari pandemi covid 19 yang hingga kini belum juga dapat diatasi baik nasional; belum lagi secara global banyak negara yang sudah terjebak dalam resesi ekonomi. Data BPNB pada 6 Septermber 2020 ada 194.109 kasus terinfeksi posiitif cobid 19, yang dinyatakan sembuh 138.575orang dan meninggal 8.025 orang, termasuk lebih dari 100 orang dokter meninggal karena virus ini. Sementara itu, di dunia ada 27.042.187 kasus terinfeksi posiitif covid 19, yang dinyatakan sembuh 19.145.359 orang dan meninggal 882.979 orang. Kita harus bersatu-padu untuk bersama-sama mengatasi maslaah tersebut. Kita harus disiplin mentaati protokol kesehatan, jangan sok jagoan dan besar kepala gegabah dan abai yang ujungnya dapat merugikan orang lain, termasuk dirinya sendiri. Kalau yang terinfeksi orang yang tidak disiplin pantaslah itu karena perbuatannya; namun kalau orang lain yang dirugikan atau bahkan meninggal maka sesungguhnya orang yang tidak disiplin itulah yang membunuhnya. Mau sampai kapan pandemi ini menghantui kehidpan ini? Pun, pemerintah telah menyiapkan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dengan angaran sebesar Rp 87,55 Triliun untuk kesehatan, untuk jaminan sosial mencapai Rp 203,9 Triliun akibat dari berhentinya aktivitas penyerapan tenaga kerja sehingga banyak korban PHK. Untuk pemulihan ekonomi disiapkan sebesar Rp 226,72 Triliun untuk memacu kinerja industry dan pertumbuhan ekonomi. Dan Rp 177,03 Triliun untuk menjaga volatilitas sector keuangan dan pembiayaan UMKM dan koperasi. Ini harus kita kawal agar benar-benar tepat sasaran dan tidak dikorupsi; terlebih dimasa-masa pilkada serentak tahun ini. Faktanya banyak kepala daerah/wakilnya yang mengkorupsi uang rakyat dan kini menghuni hotal prodeo (jeruji besi) sebagai koruptor. Inilah buah simalakama dari pemilu langsung yang akan selalu berulang 5 tahun sekali. Pilkada serentak tahun ini diikuti oleh 270 daerah (9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota) dengan anggaran penyelengraan mencapai Rp 15 Triliun, ditambah Rp 5 Triliun untuk protokol kesehatan di TPS-TPS; diluar baya yang disiapkan oleh bakal calon yang maju dalam kontestansi politik lokal ini; antara lain untuk mahar politik dalam mendapatkan surat rekomendasi dari pimpinan pusat parpol, kampanye hingga politik uang.
Influencer menjamur
Kemajuan teknologi informasi dan komuniasi yang berbasis internet dan digital telah menumbuh-suburkan para influencer, endorser maupun buzzer dalam mempengaruhi opini publik di dunia maya. Hal ini juga merambah ke dunia politik, bahkan pemerintah pun disinyalir menggunakan jasa influencer maupun buzzer dengan menyiapkan dana yang cukup besar. Satu sisi ini suatu keniscayaan, namun harus pula diwaspadai penggunaan uang rakyat/negara, jangan sampai dikorupsi serta keberadaan influencer maupun buzzer akan mengancam eksistensi kehumasan yang lambat laun dapat dibubarkan karena tergeser oleh para influencer yang lebih terkenal dan banyak followernya daripada bagian humas. Pun, nilai ekonomi dari pendapatan para influencer sangat fantatis, seperti Keyli Jenner bayarannya mencapai USD 1 juta atau Rp 14,4 miliar sebagai sponsor perusahaan/instansi tertentu melalui instagrammnya yang memiliki 112 juta follower; Selena Gomez bayarannya mencapai USD 800 ribu atau Rp 11,6 miliar dengan 139 juta folower; Christiano Ronaldo bayarannya mencapai USD 750 ribu atau Rp 10,8 miliar dengan 137 juta follower; Justin Bieber bayarannya mencapai USD 650 ribu atau Rp 9,4 miliar dengan 101 juta follower; dan Neymar da Silva bayarannya mencapai USD 600 ribu atau Rp 8,7 miliar dengan 100 juta follower. Sedangkan di Indonesia influencer banyak dimainkan oleh para selebritis atau tokoh masyarakat yang kini mulai menjamur, terlebih di tahun pilkada serentak saat ini. Pilkada yang banyk dimonopoli oleh dinasti-dinasti sehingga rakyat harus cerdas untuk tidak memilihnya, gunakan hati nurani agar suara kita tidak tergadai oleh pencitraan dan politik uang. Sadarlah bahwa republik ini milik kita semua, sehingga jangan sampai dikuasai oleh kelompok dan dinasti tertentu. Ada contoh sangat baik yang patut kita teladani yaitu sikap Jenderal Polisi Hugeng Iman Santoso yang menolak anaknya (Aditya) untuk ikut seleksi AKABRI matra kepolisian karena beliau menjaga integritasnya supaya tidak terjerembab dalam penyalahgunaan wewenang. Inilah nilai moral yang harus dijunjung tinggi, bukan sekedar peraturan perundang-undangan; karena norma moral etika sesungguhnya lebih tinggi daripada hanya sekedar aturan-aturan yang dibuat demi kepentingan mereka. Disinilah diperlukan pemimpin yang negarawan berkarakter kebangsaan. Tragis memang, di zaman now, sangatlah sulit menemukan sosok-sosok yang berkarakter negarawan. Umumnya mereka belum selesai dengan urusan dirinya maupun keluarganya sehingga mereka akan mengutamakan kepentingan diri dan keluarganya (maupun kroni-kroninya).
Disamping influencer, ada juga endorser dan buzzer yang meramaikan jagat maya, dunia digital. Influencer dalam melakukan akktivitasnya seperti promotor yang mempromosikan seseorang maupun produk. Endorser dalam mempromosikan terlebih dahulu mencobanya, kemudian mereview dan mempromosikannya semacam testimoni). Sedangkan buzzer bagaikan informan yang menyampaikan informasi berulang-ulang agar si penerimanya mengerti (aware), tanpa harus mempengaruhinya. Informasi yang diberikan pun tergantung user/pemesannya. Banyak yang menggunakan akun anonim sehingga sulit dilacak oleh orang awam dan sering mengirimkan informasi-informasi yang sesat menyesatkan. Intinya, mereka-mereka adalah penyedia jasa untuk mempengaruhi orang melalui medsos entah bagaimana caranya. Semakin mereka mampu mempengaruhi dan mempromosikan suatu produk, value serta engagement yang mereka miliki semakin besar.
Ekonomi Digital
Di tengah covid 19, ekonomi digital berkembang sangat pesat dipicu adanya protokol kesehatan sehingga komunikasi dan semua transaksi antar personal dilakukan melalui media daring/online yang dilakukan dari rumah masih-masing. Trilogi pencegahan penyebaran covid 19 yang meliouti cuci tangan, pakai masket dan jaga jarak pun harus ditaati demi kemashlahatan bersama. On line system telah menjadi kebutuhan zaman now, namun internet di nusantara baru menjangkau sekitar 47%, sehingga belum ada pemerataan; termasuk pusat bigdata berada di negara Singapura (disini banyak kerawanan dan ancaman bagi keamanan data maupun transaksi-transaksi digital). Masih banyak persoalan menyangkut sistem digital yang harus diselesaikan; seperti UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE belum cukup mengatur transaksi dan ekonomi digital, konektivitas jaringan belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia, akses teknologi dan keuangan bagi pelaku ekonomi digital masih menjadi kendala, Cyber security nasional masih lemah karena kita belum memiliki platform IT nasional sendiri, masih dikuasai oleh asing. Sehingga diperlukan kehadiran dan keberpihakan negara untuk menyiapkan infrastruktur dn regulasi menyangkut ekonomi digital yang pro-rakyat dan pro-kepentingan nasional.
Digitalisasi sudah merambah ke semua gatra kehidupan, bukan hanya sektor ekonomi saja; sebut saja pembelajaran daring/online. Ada kebijakan yang sekedar sporadis belum menyentuh persoalan substansialnya. Bagaimana mungkin, para siswa/peserta didik yang tinggal di kampung-kampung, gunung-gunung, pulau-pulau kecil yang terluar, terdepan dan tertinggal dapat menikmati pelmbelajaran daring ini? Akses internet saja baru menjangkau sekitra 47% di seluruh nusantara. Dihebohkan lagi dengan program subsidi pulsa untuk para dosen, guuru, siswa dan mahasiswa yang jumlahnya mencapai Rp 8,9 triliun. Semestinya kita fokus untuk membangun infrastruktur internet agar terjadi pemerataan dan jangan menganggap bahwa bahwa Indonesia ituÂ  keadaannya sama seperti Jakarta. Di Jakarta saja banyak kelompok rakyat miskin dan korban PHK akibat covid 19 yang terdegradasi pendapatannya sehingga tidak mampu membeli gawai (smartphone). Kini anak-anak mereka harus gigit jari, tidak dapat menikmati merdeka belajar. Disilah diperlukanÂ  afirmative poliicy yang berkesinambungan dan tuntas.
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
Â PEN di tengah pandemi covid 19 merupakan langkah re-setting dan transformasi erekonomian di tengah Era Abnormal (yang kebyakan orang menyebutnya era new normal). Pemulihan Ekonomi nasional (PEN) sangat ditentukan oleh kebijakan sector kesehatan agar menjaga kapasitas pemerintah pusat hingga daerah, penegak hukum dan sector usaha dalam mengawal kebijakan transisi PSBB supaya tidak menimbulkan lonjakan kasus baru covid 19 (second wave) sehingga kegiatan ekonomi dapat berlangsung. Begitu juga, kebijakan pemulihan ekonomi nasional harus benar-benar sesuai sasaran dan taat azas agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan maupun melanggar hukum, walaupun extra ordinary. Harus dijamin efektivitas paket jaring pengaman sosial dan paket stimulus ekonomi ke sektor-sektor UMKM,Â  koperasi, BUMN, perbankan maupun perusahaan lain. Namun tetap dicermati jangan sampai ada penumpang gelap yangÂ  menangguk keuntungan, terlebih dalam waktu dekat ada pilkada serentak 2020 ditengarai bakal menjamur politik dinasti dan uang. Oleh karena itu rakyat harus cerdas dan berani menolak politik dinasti dan uang agar demokrasi benar-benar berlangsung luber dan jurdil.
Â Â Â Â  Pacu ekonomi di tengah wabah covid 19 di Era Abnormal sangat mutlak diperlukan disiplin tinggi dari setiap orang yang berada di ruang public, tempat , pusat-pusat bisnis, pasar-pasar, perkantoran maupun tempat-tempat keramaian lainnya. Pun, kita menyaksikan begitu PSBB dilonggarkan terjadi lonjakan kasus terinfeksi positif covid 19 dalam jumlah besar.Â Pertumbuhan ekonomi tidak sekonyong-konyong terwujud tanpa ihtiar kita semua, mulai dari mobilitas masyarakat, modal dan barang. Ketiganya merupakan faktor fundamental dalam mencapai pertumbuhan. Di sisi lain, golongan ekonomi lemah dan pelaku usaha mikro dan kecil maupun koperasi perlu penguatan baik permodalan, manajerial dan kinerjanya. Ini sangat penting, agar ekonomi nasional segera pulih, kalu berlarut-larut dapat terjadi resesi. Setidaknya ada dua hal yang dapat dilakukan agar tidak terjadi resesi yaitu terjaganya sector keuangan dan dunia usaha. Â Â  Respon terhadap kebijakan PEN harus mampu mengantisipasi dinamika perubahan baik faktor internal maupun eksternal, setidaknya 2 tahun ke depan. Faktor internal anatara lain a) ketergantungan kepada permintaan dalam negeri sangat tinggi, sementara kita belum akan bisa mulai bekerja optimal hingga Covid-19 dikendalikan secara penuh; b) Ketidakpastian terhadap akses dan distribusi Vaksin, diperkirakan baru teratasi antara 12 bulan hingga 18 bulan ke depan (sampai dengan akhir tahun 2021); c) Utilisasi produksi dan penyediaan lapangan kerja; dan d)Â  permintaan dalam negeri belum akan optimal hingga akhir tahun 2021, dan baru mulai merangkak naik menuju optimal pada tahun 2022.; e) Hasil restrukturisasi yang dilakukan Perbankan pada tahun ini, seperti penundaan pembayaran bunga maupun cicilan utang, diperkirakan sebagian berpotensi menjadi kredit bermasalah di tahun depan. Adapun faktor eksternal antara lain : kondisi perekonomian yang tidak kondusif, perdagangan dunia diperkirakan masih lemah serta kecenderungan semua negara mementingkan diri masing-masing. Pun, kita harus melakukan penguatan terhadap identitas kebangsaan sebagai modal dasar ke-Indonesia-an kita agar senantiasa bersama-sama, bersatu padu melawan covid 19 sambil berdoa agar Allah SWT mengangkat penyakit tersebut dan kita bisa beraktivitas kembali seperti sediakala. Â Aamiin YRA.

Influencer dan Ekonomi Digital

INDONESIA harus bangkit dari energi tidak terbarukan. Sebab jangankan untuk kebutuhan generasi yang akan datang, untuk memenuhi kebutuhan saat ini saja kita masih impor. Sebagai contoh,Â  kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) secara nasional mencapai sekitar 1,6 juta barrel/hari dengan kemampuan produksi dalam negeri sebesar 850 an ribu barrel/hari.
Sementara itu cadangan minyak Indonesia diprediksikan akan habis sekitar 9-an tahun dan cadangan gasnya akan habis sekitar21-an tahun lagi, jika tidak ada penemuan cadangan baru. Lantas, kita harus berbuat apa?
POTENSI ENERGI KALTIM
Kaltim yang bakal menjadi Ibu Kota Negara (IKN) Baru memiliki potensi energi minyak dan gas masih signifikan. Dari sumber tepercaya, dijelaskan bahwa Kaltim berkontribusi dalam produksi siap jual/lifting untuk minyak bumi sekitar 9 persen dan gas sekitar 24 persen terhadap lifting nasional. Ada38 wilayah kerja (WK) migas di Kaltimtara.
Hingga saat ini, kontribusi terbesar sekitar 57 persen lifting migas di Kaltim dari Pertamina Hulu Mahakam (PHM) yang baru bergabung ke Pertamina sejak 1 Januari 2018. Disusul PHKT (Pertamina Hulu Kalimantan Timur) sekitar 17 persen, PHSS (Pertamina Hulu Sangasanga) sekitar 14 persen, Pertamina EP Kaltim sekitar 9 persen, Chevron Makassar sekitar 2 persen dan Chevron Rapak sekitar 1 persen.
Meski kondisi lapangan sumur-sumur sudah tua, PHM tetap menjadi primadona dan mendominasi dalam produksi migas di wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Tantangan kedepan,harus terus diupayakan mempertahankannya agar proses penurunan produksi dapat diatasi melalui penerapan teknologi baru maupun mencari sumber-sumber migas baru agar terwujud sustainability Bukan hanya untuk kebutuhan masa sekarang namun juga mempersiapkan kebutuhan energy untuk generasi yang akan datang.
Untuk itu, maka Negara harus hadir sekaligus harus ada komitmen yang kuat dan lurus dari semua para pemangku kepentingan untuk merealisasikan ketahanan energi nasional. Inparalel. Secara mikro ekonomi, harus terjaga kondusivitas kerja dan terjamin hubungan industrial yang setara, dinamis dan progresif (terutama antara pimpinan perusahaan dan serikat buruh/pekerja).
PACU PRODUKSI DAN KEMBANGKAN EBT
Secara nasional, saat ini cadangan minyak terbukti mencapai 3,2 miliar sampai 3,3 miliar barel atau hanya 0,2 persen dari total cadangan dunia. Ini relatif kecil, sehingga pemerintah tidak tinggal diam menghadapi kondisi cadangan minyak Indonesia antara lain dengan menggalakkan kegiatan eksplorasi cekungan potensi migas yang belum tergarap dengan cepat.
Di sisi lain, Indonesia juga memiliki banyak potensi energi terbarukan (antara lain energi surya, air, bayu, biomassa, laut, dan panas bumi) yang belum dimanfaatkan secara optimal. Menurut data ESDM, dengan teknologi yang ada saat ini, potensi listrik dari energi terbarukan mencapai 432 GW, atau 7-8 kali dari total kapasitas pembangkit terpasang.
Perlu effort luar biasa dan investasi untuk pacu produktivitas energi fosil secara signifikan dibarengi dengan mengembangkan Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan teknologi mutakhir. Potensi EBT di Kaltim diperkirakan sekitar 23.800 MW bahkan lebih. Antara lain PLTA 5.600 MW, PLTSurya: 13.500 MW, PLTM (H):3.500 MW, PLTB: 200 MW, PLTBio : 900 MW dan lainnya. Pemanfaatan yang baru sekitar 4 Â persen perlu dipacu lebih kencang dengan investasidan teknologi yang memadai.
Daerah-daerah tersebut merupakan daerah yang juga memiliki cadangan batu bara terbesar. Maka, ada peluang peralihan sumber energi dari batu bara menuju energi surya di daerah tersebut. Pun, perlu dibarengi pengembangan riset dan teknologi antara lain membangun techno-park, mobil-mobil listrik, drone-drone, kendaraan tanpa awak, dan lain-lain melalui reaktivitasi industri- industri strategi yang dulu dikembangkan oleh Prof Dr BJ Habibie sejalan dengan kemajuan iptek di era Revolusi Industri 4.0 maupun Society 5.0 ala Jepang.
Sektor energi di Kaltim pun harus bersiap menyongsong IKN. Ada tambahan energi yang dipersiapkan seperti migas, listrik (sekitar 1.555 MW), air, biogas dan lain-lain. Hal ini dibutuhkan di wilayah IKN untuk keperluan perkantoran, perumahan yang bakal dihuni oleh sekitar 1,5 juta jiwa.
POTENSI DAMPAK PEMINDAHAN IKN
Pemindahan IKN ada yang berhasil dan gagal, sehingga perlu kesepakatan nasional agar benar-benar berdampak positif bagi kesejahteraan rakyat. Hajatan nasional ini harus dijauhkan dari kepentingan-kepentingan terselubung yang tidak berujung, alih-alih membangun IKN baru malah akan terjerembab dalam kegagalan.
Jangan sampai â€œhajatan nasionalâ€ tersebut berbalik menjadi â€œhujatan nasionalâ€ karena menjadi kota mati yang sunyi. Terkait dampak tersebut, masih sangat langka penelitian tentang hal ini di Indonesia, oleh karena itu penulis dalam menyelesaikan Studi Program Doktor di FEB Universitas Trisakti Jakarta terpanggil untuk mengadakan penelitian/disertasi dengan topik terkiniyaitu â€œPotensiDampak Pemindahan Ibu Kota Negara terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesiaâ€. Harapannya akan memberikan sumbangsih dalam pengambilan kebijakan maupun strategi pembangunan nasional (dalam hal ini pemindahan IKN dari Jakarta ke Kaltim) maupun memperluas khazanah keilmuan bidang ekonomi &amp; pembangunan regional.
Sekilas dapat dikatakan bahwa pemindahan IKN kurang berdampak signifikan manakala tidak diikuti olehpengembangan industri-industri yang memiliki multiplier effect terhadap kualitas dan kesejahteraan rakyat. Dampak yang akan dirasakan antara bertambahnya jumlah sembako dan pengeluaran rumah tangga akibat dari pindahnya ASN dari Jakarta ke IKN Baru, transportasi, jasa hotel dan boga.
Kazakstan berhasil memindahkan IKN dari Almaty ke Astana telah mampu memacu pembangunan dan mengurangi kemiskinan dari 46,7 persen di 2001 menjadi 2,5 persen di 2017. Indeks Gini naik dari 36 di 2001 menjadi 27,5 pada 2017. Success story ini hendaknya dijadikan contoh baik dalam pemindahan IKN di Indonesia.
Dengan demikian, maka pemindahan IKN akan benar-benar memiliki dampak positif yang signifikan bagi kepentingan nasional dan rakyat Indonesia, dibarengi sektor energi untuk bersiap menyongsongnya dengan benar berbasis pada sustainability, bukan semata-mata profit oriented. Semoga. (ndu/k18)
Â 
OLEH:
SUHARYONO S. HADINAGORO M.M
PEMERHATI KETENAGAKERJAAN &amp; EKONOMI KERAKYATAN
Â

Sektor Energi Songsong Pemindahan IKN

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Banyaknya ragam koleksi bahan bacaan di Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI pastinya menjadi daya tarik sendiri. Penasaran ada apa saja? Yuk, kenali lebih dekat!
Tak dapat dipungkiri bahwa Layanan Koleksi Perpusnas merupakan daya tarik utama bagi sebagian besar pemustaka yang mengunjungi Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta Pusat. Tak hanya untuk mencari informasi, Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas pun telah menjadi salah satu destinasi wajib dikunjungi di Jakarta.Â 
Menurut Pustakawan Ahli Pertama Perpusnas, Rachelia Methasary, Perpusnas memang menjadi destinasi favorit pemustaka terutama Lantai 24. Hal tersebut dikarenakan posisi balkon yang menyuguhkan pemandangan Monumen Nasional (Monas) dimana berada tepat di seberang Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas.
Rachelia juga menambahkan bahwa di Lantai 24 terdapat Layanan Koleksi Budaya Nusantara yang wajib dieksplor oleh pemustaka. Layanan ini hadir sebagai wadah atau media untuk pengenalan kembali khasanah budaya dan kearifan lokal dari 34 provinsi yang ada di Indonesia.Â 
â€œJadi diharapkan sih layanan ini bisa menumbuhkan kembali rasa cinta dan nasionalisme teman-teman terhadap kebudayaan dari daerah asal kita ataupun kebudayaan dari daerah-daerah lainnya,â€ ungkapnya.
Perpusnas juga menghadirkan layanan baru bersamaan dengan peresmian Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas pada tanggal 14 September 2017 yaitu Layanan Mancanegara yang menyediakan koleksi tentang sejarah, politik, budaya, dan ekonomi dari sekitar 60 negara.
â€œAda 15.441 judul buku yang dapat dinikmati dengan bebas namun hanya bisa baca di tempat oleh pengunjung dikarenakan keterbatasan jumlah per eksemplar buku,â€ terang Pustakawan Ahli Pertama Perpusnas, Aldila Putri Hakmi.
Salah satu tujuan utama dari keberadaan Perpusnas adalah menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pemustaka. Hal ini dapat terlihat dari ragam layanan yang menyesuaikan dengan kebutuhan pemustaka.
Perlu ditambahkan bahwa Perpusnas menganut beberapa sistem layanan, contohnya sistem layanan tertutup yang diterapkan di Layanan Monograf Tertutup. Namun tidak perlu khawatir karena pemustaka tetap dapat membaca koleksi di tempat.
â€œDikarenakan jumlah eksemplarnya yang terbatas, peminjaman buku dibatasi hanya boleh dibaca di tempat saja. Pengambilan akan dilakukan oleh petugas dengan terlebih dahulu memesan buku melali OPAC atau Katalog Online yang disediakan Perpustakaan Nasional,â€ jelas Pustakawan Ahli Pertama Perpusnas, Desviana Siti Solehat.Â 
Berbeda dengan Layanan Monograf Tertutup, pemustaka dapat bebas mengakses koleksi di Layanan Monograf Terbuka atau yang juga dikenal Layanan Koleksi Umum di Lantai 21 dan 22.
Pustakawan Ahli Pertama Perpusnas, Amri Yahya, menerangkan bahwa dengan menjadi anggota Perpusnas dan berdomisili di Jabodetabek, pemustaka dapat meminjam buku yang ada dengan mudah. Sedangkan bagi yang bukan namun berdomisili di Jabodetabek, dapat melampirkan surat domisili agar dapat melakukan peminjaman.
Tak hanya menyediakan koleksi umum, Perpusnas juga menyediakan Layanan Koleksi Rujukan dan Ilmu Pengetahuan yang bertujuan untuk menunjang kegiatan penelitian seperti skripsi, tesis atau disertasi pemustaka. Tak hanya menyediakan rujukan dari hasil penelitian dari seluruh universitas di Indonesia, layanan ini juga membantu pemustaka dalam rujukan online seperti jurnal.
â€œSebagai pustakawan, salah satu tugas utamanya adalah memberikan referensi bagi pemustaka, sehingga pemustaka berhak mendapatkan bimbingan dari pustakawan terutama dalam memanfaatkan koleksi-koleksi online dengan hanya perlu menemui pustakawan yang bertugas,â€ papar Pustakawan Ahli Pertama Perpusnas, Susi Setiyani.
Perpusnas juga berusaha memberikan layanan bagi semua kalangan, dalam hal ini adalah Layanan Disabilitas dan Lansia. Pustakawan Ahli Muda Perpusnas, Indah Ekaputri, menjelaskan bahwa layanan ini melayani penyandang disabilitas dari usia anak-anak hingga dewasa dan juga masyarakat yang telah lanjut usia yakni 60 tahun keatas.
â€œMenyediakan layanan untuk mendapatkan informasi dan rekreasi bagi yang memerlukan kebutuhan khusus seperti tuna netra dan tuna rungu adalah salah satu landasan bagi Perpustakaan Nasional menyediakan layanan ini. Sama halnya dengan layanan bagi lansia, mereka memerlukan informasi khusus untuk lansia yang dapat menunjang daya ingat mereka,â€ ucap Indah.
Kegiatan Sosialisasi Layanan Koleksi Perpusnas ini diselenggarakan pada Senin (20/9/2021) dan merupakan bagian dari rangkaian acara Â dalam rangka memperingati Hari Kunjung Perpustakaan dan Bulan Gemar Membaca Tahun 2021. Dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh ratusan peserta dari seluruh Indonesia.
Reporter: Noviani Maghfiroh

Mengenal Lebih Dekat Layanan Koleksi Perpusnas

Salemba, Jakarta- Peran perpustakaan di tengah masyarakat saat ini bukan lagi sekedar sebagai tempat membaca buku ataupun tempat menyimpan koleksi bahan bacaan. Lebih dari itu, perpustakaan harus menjadi tempat menyalurkan berbagai ilmu pengetahuan (transfer knowledge) untuk seluruh masyarakat. Melalui Program Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Perpustakaan Nasional hadir mendampingi masyarakat dalam memperoleh pengetahuan yang mereka butuhkan untuk mewujudkan kesejahteraan.
Hal tersebut disampaikan langsung Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando saat membuka Webinar Transformasi Perpustakaan dan Budaya Literasi Untuk Kesejahteraan Masyarakat yang dilakukan secara daring, Senin (9/11) di Jakarta.
Menurut Syarif Bando program Program Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial selain merupakan upaya Perpustakaan Nasional untuk terus meningkatkan kinerjanya, juga untuk meningkatkan upaya layanannya kepada masyarakat. Perpusnas akan terus membuka diri untuk mendengarkan aspirasi dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia.
â€œKhususnya program-program yang terkait dengan upaya pengembangan perpustakaan, upaya peningkatan kegemaran membaca, upaya peningkatan indeks prestasi sebagai penjabaran dari pada program pemerintah Presiden Joko Widodo- Ma'ruf Amin tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia,â€ jelasnya.
â€œAda sekitar 60 hingga 70 juta masyarakat Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah khususnya pedesaan dan daerah tertinggal yang sangat membutuhkan pendampingan dari peran perpustakaan dalam program ini,â€ ungkap Syarif Bando.
Saat ini penerima manfaat program transformasi Perpustakaan Berbasi Inklusi Sosial berasal dari berbagai kalangan dan telah tesebar di berbagai daerah di Indonesia. Seperti ibu rumah tangga, mantan TKI, hingga mantan narapidana. Mereka yang awalnya tidak memiliki penghasilan saat ini dapat terjun dalam indutri rumah tangga Â dan mendapatkan kesempatan untuk meingkatkan kesejahteraanya dengan bantuan buku dan pendampingan dari perpustakaan.
Namun Syarif mengungkapkan, upaya tersebut tidak tanpa hambatan. Untuk meningkatkan peran perpustakaan menjangkau masyarakat dalam pembudayaan kegemaran membaca dan budaya literasi secara maksimal tidak bisa dilakukan sendiri. Perlu dilakukan sinergi dengan berbagai mitra kerja Perpusnas seperti pegiat literasi, kalangan profesional dan akademisi, serta mitra kerja Perpusnas di Komisi X DPR RI.
â€œKami berharap dengan terus bersinergi dengan Komisi X DPR RI, Perpusnas dapat terus memperoleh dukungan untuk menyediakan akses dan fasilitas seperti komputer dan internet bagi seluruh masyarakat seluruh daerah. Dengan begitu mereka memiliki akses pengetahuan agar mampu mengolah sumber daya yang ada disekitarnya,â€ imbuh Syarif Bando.
Selain itu untuk bisa membantu Perpustakaan Nasional mengaplikasikan programnya di pedesaan di tengah segala keterbatasan yang ada, penggiat literasi juga memilik peran yang sangat besar. Seperti Fahrul Alamsyah dari Malang, penggiat literasi yang ternyata memiliki kepedulian terhadap sesama dan siap membantu kita membudayakan literasi bersama komunitasnya.
â€œDari kalangan profesional dan akademisi juga berisinergi membantu perpustakaan menerapkan ilmu-ilmu yang menjadi pilihan masyarakat,â€ tambahnya.
Dalam kesempatan ini Syarif Bando juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah mengembangkan berbagai upaya peningkatan kesejahteraan melalui pembudayaan literasi di daerahnya.
Â 
Reportase: Eka Purniawati

Webinar Transformasi Perpustakaan dan Budaya Literasi Untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kepala Perpusnas: Kami Hadir Dampingi Masyarakat Wujudkan Kesejahteraan

Berita

-