Mataram, Nusa Tenggara Barat&mdash;Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) menyelenggarakan Rapat Kerja Pusat XXIV dan Seminar Ilmiah Nasional Tahun 2023. Kegiatan yang mengangkat tema &ldquo;Peningkatan Profesionalitas Pustakawan Mencari Solusi Cerdas Pemulihan Ekonomi Berbasis Inklusi Sosial&rdquo; diselenggarakan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, pada 26-28 Juli 2023.
Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando menyatakan pustakawan adalah pembaca dan pelayan ilmu pengetahuan yang harus terus meng-update pengetahuan masyarakat.
&ldquo;Salah satu tugas utama pustakawan adalah mengumpulkan ilmu pengetahuan dari seluruh dunia lalu dikemas untuk keperluan orang-orang profesional. Jadi pustakawan ini adalah profesi tertinggi karena seluruh profesi membutuhkan panduan pustakawan,&rdquo; ujarnya dalam pembukaan acara di Mataram, NTB, pada Kamis (27/7/2023).
Kepala Perpusnas menambahkan, pustakawan harus memiliki kemampuan untuk menjelaskan ilmu pengetahuan pada masa lampau, masa kini, hingga masa mendatang. Kemampuan tersebut berguna untuk menjadi landasan bagi pustakawan dalam mengembangkan koleksi perpustakaannya, untuk koleksi cetak, koleksi digital, koleksi elektronik, maupun materi konten kreator.
Dia menegaskan saat ini, paradigma pengelolaan perpustakaan mengalami perubahan yakni perpustakaan harus menjadi wadah untuk transfer ilmu pengetahuan. &nbsp;Fungsi perpustakaan untuk mengatur koleksi sebesar 10 persen, fungsi perpustakaan untuk memanaj ilmu pengetahuan sebesar 20 persen.
&ldquo;Dan 70 persen untuk transfer ilmu pengetahuan. Buat apa perpustakaan menghitung jutaan jumlah koleksinya tapi belum tentu ada pengunjungnya?&rdquo; jelasnya.
Perpustakaan pada masa kini mesti menjangkau masyarakat, bukan masyarakat yang menjangkau perpustakaan. Untuk itu, perpustakaan harus dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses koleksi perpustakaannya, terutama buku.
&ldquo;Tujuannya? Untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul, yang mampu berinovasi dan kreatif,&rdquo; tuturnya.
Dia menegaskan, pustakawan harus mau berbicara mengenai inovasi dan kreativitas. Pasalnya, kekayaan sumber daya alam (SDA) Indonesia belum dieksplorasi dengan optimal. Untuk itu dibutuhkan SDM yang unggul untuk mengelola kekayaan SDA Indonesia menjadi barang jadi yang kompetitif di pasar global.
Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah menyatakan NTB memiliki banyak potensi alam mulai dari pertanian, perikanan, kelautan, perkebunan, perdagangan, dan terutama wisata. Kini, kekayaan alam tersebut dikelola dengan industrialisasi.
&ldquo;Jadi bagaimana supaya hasil alam kita tidak mentah-mentah diekspor, tapi bagaimana kita mengolahnya. step by step dan tentu ini membutuhkan waktu yang panjang,&rdquo; ungkapnya.
Wagub menambahkan pihaknya berusaha agar desa di NTB mempunyai perpustakaan yang menarik. Salah satunya melalui penerapan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS). Saat ini, sudah ada delapan kabupaten/kota dan 115 desa di NTB yang menerapkan TPBIS.
&ldquo;Jadi keinginan kami semua desa/kelurahan di NTB ini mempunyai perpustakaan yang menerapkan TPBIS dan menarik, sehingga tujuannya agar anak-anak desa mainnya ke perpustakaan,&rdquo; urainya.
Menurutnya, di negara maju, perpustakaan bukan hanya tempat membaca tapi menjadi destinasi wisata. Hal ini juga dapat dilihat di Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas yang berada di Jakarta. &ldquo;Banyak yang bisa kita dapat, anak-anak pun sekarang rekreasi ke perpustakaan. Jika ini bisa terjadi di seluruh Indonesia, sampai dengan desa, tentunya luar biasa,&rdquo; terangnya.
Dalam pembukaan acara, Kepala Perpusnas menyerahkan Titik Baca yang memuat buku digital kepada Wagub NTB.
Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat IPI T. Syamsul Bahri menjelaskan tema yang dipilih sesuai dengan keberadaan IPI sebagai mitra kerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung program pemerintah yang sedang giat diselenggarakan di Indonesia melalui Program Perpusnas, Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
Dia berharap melalui rakerpus, penguatan urusan perpustakaan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia tetap berjalan dengan baik. Perpustakaan, ujarnya, terus berkembang seiring dengan lahirnya beragam bentuk aplikasi tentang cara menemukan informasi dengan cepat dan tepat. Untuk itu, IPI harus menyiapkan SDM pustakawan yang unggul.
&ldquo;Kita sudah masuk di era perubahan yaitu eranya inovasi, kreatif dan dinamis, yaitu era yang berpotensi menggantikan pemain lama dengan yang baru. Era yang sangat terkait dengan teknologi yang mengubah model pelayanan perpustakaan yang ada dan akan memenuhi harapan pemustaka,&ldquo; tuturnya.
Tahun ini, IPI memasuki usia 50 tahun. Pada gelaran rakerpus, diluncurkan buku bunga rampai dengan judul 50 Tahun Perjalanan Ikatan Pustakawan Indonesia. &ldquo;Buku ini berisi tentang sejarah dan perkembangan asosiasi perpustakaan, peran dan kiprah Ikatan Pustakawan Indonesia, terutama pada periode 2018-2022, dan juga peran pustakawan dalam organisasi profesi baik di tingkat pusat maupun daerah,&rdquo; ujarnya.
Rakerpus menghadirkan para narasumber Bunda Literasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Niken Saptarini, Sekretaris IFLA Asia Oceania Nor Edzan Che Nasir, dari Kementerian PAN RB, Kementerian Dalam Negeri, Perpustakaan Nasional, serta forum perpustakaan.
Reporter: Hanna Meinita
 
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Rapat Kerja Pusat XXIV & Seminar Ilmiah Nasional IPI 2023: Pustakawan Mesti Tingkatkan Profesionalitas dalam Pemulihan Ekonomi Berbasis Inklusi Sosial

Medan Merdeka Selatan, JakartaÂ - Duta Besar Belarus H.E Mr. Valery Kolesnik menyerahkan sertifikat penghargaan untuk Perpustakaan Nasional melalui Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando, sekaligus menyerahkan secara simbolis buku mengenai penulis bersejarah Belarus Francysk Skaryna yang bertempat di lantai 24 Gedung Perpustakaan Nasional Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta (26/6).
Dubes Belarus untuk Indonesia menyatakan buku tersebut merupakan terbitan khusus biografi Francysk Skaryna. Francysk Skaryna merupakan sosok penting dalam sejarah penerbitan di Belarus dan Eropa Timur. Pria yang lahir pada abad ke-15 ini adalah orang pertama yang menerbitkan buku di Eropa Timur. Karena peranannya yang sangat penting dalam penerbitan, Belarus menerbitkan buku edisi khusus mengenai Francysk dalam Perayaan 500 Tahun Penerbitan Belarus yang diselenggarakan pada tahun ini.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando dalam kesempatan tersebut menyatakaan keinginannya untuk berkolaborasi dalam membuat terjemahan dalam bahasa Indonesia tentang buku biografi Francysk Skaryna agar dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Kepala Perpusnas menyatakan pihaknya juga berkenan mengadakan seminar, diskusi, dan pameran mengenai Francysk Skaryna di gedung Perpustakaan Nasional RI.
Reportase : Arwan Subakti

Duta Besar Belarus H.E Mr. Valery Kolesnik Menyerahkan Sertifikat Penghargaan untuk Perpustakaan Nasional

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Setelah berhasil dan sukses, program "Read Me a Book" bentukan National for Children and Young Adults (NLCY) Korea Selatan digelar serentak di sembilan negara di kawasan ASEAN mulai 15 Januari hingga 23 April 2020. Ke-sembilan negara tersebut, yakni Thailand, Singapura, Vietnam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, dan Indonesia akan melakukan kampanye Read A Loud--bagian dari program Read Me a Book, kemudian mempostingnya di media sosial beserta hashtag yang sudah ditentukan. Kampanye literasi ini akan dinilai langsung oleh NLYC selaku penyelenggara kegiatan.
Khusus di Indonesia, Perpustakaan Nasional dipercayai untuk menjalankan program Read Me A Book. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando di Layanan Anak Perpustakaan Nasional, pada Rabu, (15/1).
 Di hadapan siswa-siswi SDIT Permata Madani, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando unjuk kebolehan membacakan dua buku tentang kisah Nabi Ibrahim melawan kezaliman Raja Namrudz hingga akhirnya harus dibakar api dan kesabaran Nabi Musa menghadapi kesombongan Raja Fir'aun di Mesir.Â Â 
 "Read Me A Book" adalah program pembudayaan gemar membaca dengan cara "read a loud", yaitu membacakan buku secara nyaring kepada anak-anak. Dalam membacakan buku cerita, setiap pecerita wajib mengenakan apron berwarna kuning (yellow appron). Kampanye Read Aload Â bertujuan untuk menggalakkan budaya membaca, khususnya di negara-negara ASEAN.
 "Program yang melibatkan para pustakawan ini rencananya akan diadakan di 30 daerah di Indonesia. Dan Kabupaten Tanggamus di Lampung ditetapkan sebagai daerah pembuka kegiatan tersebut pada 20 Januari mendatang," Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca Perpusnas Deni Kurniadi.
 Syarat kontes kampanye Read A Load yakni pecerita buku wajib mengenakan apron kuning, lalu kemudian mengunggah foto/video dibarengi hashtag kemudian meng-upload melalui akun instagram resmi perpusnas @perpusnas.go.id, dengan Â hashtag wajib, yaitu #readmeabook_yellowapron #yellowapron_hashtagchallenge #aseanrokisreading_indonesia #nationallibraryofindonesia. Sertakan hashtag nama ringkas perpustakaan dan di mana kegiatan dilaksanakan.
Reportase : Wara Merdekawati
 Fotografer : Hartoyo Darmawan

Perpusnas dan NLYC Korea Selatan Kampanyekan Program Read Me a Book

Semarang, Jawa Tengah &ndash; Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan 38 perguruan tinggi dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sejumlah 58 perpustakaan perguruan tinggi, Kamis (2/11/2023).
Penandatanganan MoU dan PKS ini dilaksanakan bersamaan dengan perhelatan Konferensi Internasional Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (KPPTI) ke-2 yang bertujuan meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam pelayanan dan pengembangan perpustakaan serta kepustakawanan di perguruan tinggi. 
Penandatanganan MoU dari pihak Perpusnas dilakukan oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Adin Bondar. Baginya, MoU ini menjadi bukti komitmen kuat Perpusnas untuk mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan memberikan bantuan kepada perpustakaan perguruan tinggi dalam pengembangan koleksi.
Sejak 2016 hingga 2023, Perpusnas telah memberikan bantuan kepada 483 perpustakaan perguruan tinggi. Termasuk dalam bantuan tersebut adalah buku-buku siap layan dan komputer sebagai sarana penunjang lainnya. 
&ldquo;Melalui kerja sama dengan perguruan tinggi ini, Perpusnas ingin membangun komitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat khususnya sivitas akademika,&rdquo; terang Adin.
Ketua Umum FPPTI, Mariyah menyampaikan terima kasih atas upaya Perpusnas dalam meningkatkan kualitas sumber daya perpustakaan perguruan tinggi. Begitu juga dengan antusiasme anggota FPPTI untuk melakukan kerja sama dengan Perpusnas.
&ldquo;Kerja sama antara perguruan tinggi dengan Perpusnas dapat mempercepat program-program kedua belah pihak dalam hal menggiatkan literasi nasional, perpustakaan berbasis inklusi sosial, pemenuhan kebutuhan, dan perpustakaan digital,&rdquo; ujar Mariyah. 
Hal ini selaras dengan penyelenggaraan KPPTI yakni untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi Indonesia.
Adapun tema yang diangkat &ldquo;Upscaling Academic Library Resources as a Strategy to Navigate The Post-Pandemic Era, Digital Transformation and Society 5.0&rdquo; menggarisbawahi pentingnya peningkatan sumber daya perpustakaan perguruan tinggi dalam menghadapi era pasca pandemi, transformasi digital, dan society 5.0. Tema tersebut mencerminkan pentingnya perpustakaan sebagai pusat pengetahuan yang mendukung kemajuan pendidikan, penelitian, dan inovasi.
Dengan kerja sama yang kuat antara Perpusnas dan perguruan tinggi, diharapkan standar nasional perpustakaan dapat terpenuhi, pelayanan maksimal kepada pemustaka, sivitas akademika, dan masyarakat dapat diberikan, serta mampu mengawal kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia dalam menghadapi perubahan zaman.
Reporter: Noviani Maghfiroh
 Editor: Basma Sartika

Teken MoU dengan 38 Perguruan Tinggi,  Perpusnas Tingkatkan Kualitas Sumber Daya Perpustakaan Perguruan Tinggi

Senayan, Jakarta - Komisi X DPR RI dan Pemerintah meraih kesepakatan mengenai mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (RUU SSKCKR). Kesepakatan ini mengenai perubahan substansi RUU SSKCKR dan jadwal pembahasan RUU yang sebelumnya bertajuk UU No. 4 Tahun 1990 mengenai Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam tersebut.
Hal ini merupakan kesimpulan Rapat Kerja antara Komisi X DPR RI dan Pemerintah yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Gedung Nusantara 1, Jakarta, pada Rabu (11/7). Dalam pembahasan RUU ini, Pemerintah diwakili Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy, sebagai leading sector. Hadir dalam raker tersebut, Kepala Perpustakaan Nasional, perwakilan Menteri Hukum dan HAM, perwakilan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, perwakilan Menteri Dalam Negeri, dan perwakilan Menteri Komunikasi dan Informatika beserta jajaran terkait.
Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto menyatakan, perubahan UU No. 4 Tahun 1990 tentang SSKCKR harus dilakukan. Karena selama 25 tahun sejak UU tersebut diterapkan, terjadi perubahan besar di masyarakat. â€œNegara harus melindungi aset budaya bangsa dalam bentuk karya cetak dan karya rekam yang bernilai intelektual dan/atau artistik sebagai hasil karya bangsa Indonesia,â€ jelasnya.
RUU yang merupakan usulan dari Komisi X DPR RI tersebut terdiri dari 9 Bab dengan 45 Pasal. Kata Joko, RUU tentang SSKCKR disusun dengan perspektif yang baru di mana dalam penyusunan dan perumusannya, terjadi perubahan materi muatan hingga lebih dari setengahnya. â€œMeski judul RUU ini masih menggunakan judul yang sama yaitu RUU tentang SSKCKR. RUU tentang SSKCKR pada tahun 2018 masuk dalam daftar program Legislasi Nasional RUU Prioritas di Tahun 2018,â€ jelasnya.
Menteri Muhadjir menyebut beberapa substansi pokok dalam RUU tentang SSKCKR. Di antaranya mengenai objek serah yakni karya cetak dan karya rekam yang harus diserahkan oleh penerbit, produsen karya rekam, lembaga negara/kementerian/perguruan tinggi/pemerintah daerah/DPRD/perangkat daerah, WNI atau publikasi di luar negeri, WNA atau publikasi di luar negeri mengenai Indonesia ke Perpusnas dan Perpustakaan Provinsi.
Selain itu, RUU ini memberikan mandat kepada Perpusnas untuk melakukan pengadaaan dalam rangka menghimpun koleksi yang dianggap penting tentang Indonesia yang terkait dengan catatan sejarah, jejak perubahan, serta perkembangan bangsa untuk pembangunan dan kepentingan nasional.
Dalam raker tersebut, Ketua Komisi X DPR RI Djoko menyatakan pihaknya telah menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang SSKCKR dari pemerintah, yang selanjutnya akan ditelaah dalam rapat-rapat pembahasan. Sejumlah agenda akan dilakukan untuk membahas RUU tentang SSKCKR di antaranya rapat Panja dan Forum Group Discussion (FGD). Dalam paparannya, Djoko menyebut pengesahan RUU tentang SSKCKR dijadwalkan di sidang paripurna DPR RI pada Oktober 2018.
Reportase: Hanna Meinita

Komisi X DPR-RI dan Pemerintah Sepakati Mekanisme Pembahasan RUU KCKR

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menegaskan bahwa perpustakaan menjadi urusan wajib di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengurus hak masyarakat terhadap informasi.
Demikian disampaikan oleh Plt. Deputi Bidang Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI saat memberikan sambutan pada kegiatan webinar bertema &ldquo;Pemberdayaan Masyarakat melalui Penguatan Kelembagaan Perpustakaan&rdquo; yang berlangsung secara hibrida, Kamis (1/12/2022).
Perpustakaan sebagai leading sector dalam penguatan literasi memiliki peran dalam peningkatan literasi, inovasi dan kreativitas masyarakat yang dapat mewujudkan masyarakat berpengetahuan dan berkarakter. Perpustakaan umum sebagai ujung tombak transfer knowledge yang terdekat dengan masyarakat memiliki peran untuk meningkatkan budaya literasi sekaligus berperan dalam pemulihan ekonomi nasional.
Lebih lanjut, Deni mengatakan Perpusnas sejak tahun 2018 memiliki sebuah program bernama Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). Program ini tidak hanya mencakup penyiapan bahan bacaan untuk menambah pengetahuan secara umum namun juga bekerja sama dengan perpustakaan Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga Desa untuk ikut serta dalam pengentasan kemiskinan melalui praktik-praktik sederhana.
&ldquo;Lewat koleksi yang ada, nanti akan ditularkan kemampuan lifeskill ke masyarakat sesuai dengan kebutuhan setempat oleh pustakawan dan pegiat literasi melalui pendampingan agar kelak masyarakat bisa mendapatkan income dalam skala keluarga untuk menambah kesejahteraan mereka,&rdquo; jelasnya.
Sependapat, Ketua Forum Perpustakaan Umum Indonesia (FPUI) Usman Asshiddiqi Qohara menambahkan bahwa penguatan kelembagaan perpustakaan menjadi salah satu hal yang harus menjadi perhatian bersama. Sehingga dia meminta Perpusnas untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait SOTK yang ada di daerah.
&ldquo;Kami meminta bantuan Perpusnas untuk bisa melakukan advokasi dengan Kemendagri agar kelembagaan perpustakaan dengan paling tidak tipe B bisa tetap dipertahankan di seluruh daerah di provinsi yang ada di Indonesia,&rdquo; ucapnya.
Plh. Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Ditjen OTDA Kemendagri, Moh. Yuniarto, memaparkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan mengatur 32 urusan pemerintahan yang ke dalam dua kelompok besar yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib kembali dibagi ke dalam dua menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak.
&ldquo;Perpustakaan masuk ke dalam urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar,&rdquo; ujarnya.
Yuniarto juga menerangkan sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 mengatur pembentukan dinas perpustakaan secara sendiri atau digabung dengan urusan pemerintahan lain. Adapun azas yang harus diperhatikan dalam pembentukan perangkat daerah diantaranya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi, efektivitas, serta pembagian habis tugas.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Amich Alhumami menyatakan literasi penting dan telah dicantumkan di dalam RPJMN 2020-2024 karena menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional untuk SDM unggul dan berkualitas.
&ldquo;Dengan program TPBIS dan berbasis pada kebijakan, kita ingin mendorong dan meningkatkan partisipasi pelibatan publik secara luas baik masyarakat dan komunitas dalam berbagai macam kegiatan untuk pemberdayaan melalui penguatan literasi,&rdquo; ungkapnya.
Amich juga menekankan di akhir paparannya bahwa Bappenas selalu mendukung dan memberikan sumbangan penting, baik dari sisi kebijakan program dan juga alokasi anggaran yang memadai untuk program sepenting literasi untuk kesejahteraan.
Sementara Bupati Magetan, Suprawoto menyampaikan menurut Oscar Lewis &ldquo;orang miskin dan orang bodoh bukan karena semata-mata terbatasnya cakupan tanah atau modal yang dimiliki, melainkan karena akses informasi yang tidak dimiliki&rdquo;.
&ldquo;Sering dilupakan dari setiap orang bahwa membantu orang miskin itu tidak selalu dengan uang karena menurut saya akses informasi justru merupakan kunci utama dalam pengentasan kemiskinan,&rdquo; tegasnya.
Dia berkisah, selama ini setiap kali mengunjungi veteran pada tanggal 17 Agustus pihaknya selalu membawa sembako sebagai buah tangan, akan tetapi setelah tiba di rumah timbul pemikiran untuk memberikan apresiasi dengan cara yang lebih terhormat. Sehingga idenya adalah menuliskan cerita bersejarah mereka menjadi sebuah buku.
&ldquo;Pada tanggal 17 Agustus tahun kemarin, buku dengan judul &lsquo;Sejarah Perjuangan Veteran di Magetan&rsquo; kami berikan kepada mereka yang hadir, apa yang terjadi? Mereka menitikkan air mata. Kenapa? Saya yakin ketika mereka sudah tidak ada, perjuangan mereka sudah dicatat dan bisa dibaca oleh anak cucunya,&rdquo; kisah Suprawoto.
Kegiatan webinar ini juga dirangkaikan dengan pengumuman Ketua FPUI Tahun 2022-2025 terpilih yakni Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, Fitriana.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Aditya Irfan Fakhruddin

Perpustakaan Umum yang Kuat Bantu Berdayakan Masyarakat

<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Salemba, Jakarta--Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-95 Tahun 2023 dengan menggelar upacara yang diikuti seluruh pegawainya.
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Upacara yang digelar Senin (30/10/2023) tersebut dipimpin oleh Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi, Mariana Ginting.
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 Tahun 2023 mengusung tema &ldquo;Bersama Majukan Indonesia&rdquo; dengan logo HSP ke-95 yang bermakna membentuk stilasi barisan manusia yang menyimbolkan kolaborasi dan warna - warni menunjukkan keanekaragaman suku, bahasa, dan budaya. Heterogenitas tersebut sebagai sumber kekuatan dalam memajukan Indonesia.
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Pemerintahan Republik Indonesia telah membuka luas partisipasi pemuda pemudi generasi muda Indonesia hari ini telah seiring sejalan mewujudkan harapan masa depan Indonesia bersama-sama. Inklusifitas dalam ekosistem kolaborasi lintas generasi telah membangun optimisme kolektif bahwa sekarang para pemuda pemudi mendapatkan tempat terhormat di dalam pembangunan nasional.

<span style="font-size: 11pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Reporter: Eka Purniawati<span style="font-size: 11pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> <span style="font-size: 11pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Dokumentasi: Kemal, Prakas, Irfan, Andri

Berita

Perpusnas Gelar Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95

Pencarian

Berita Lainnya

Rapat Kerja Pusat XXIV & Seminar Ilmiah Nasional IPI 2023: Pustakawan Mesti Tingkatkan Profesionalitas dalam Pemulihan Ekonomi Berbasis Inklusi Sosial

Duta Besar Belarus H.E Mr. Valery Kolesnik Menyerahkan Sertifikat Penghargaan untuk Perpustakaan Nasional

Perpusnas dan NLYC Korea Selatan Kampanyekan Program Read Me a Book

Teken MoU dengan 38 Perguruan Tinggi, Perpusnas Tingkatkan Kualitas Sumber Daya Perpustakaan Perguruan Tinggi

Komisi X DPR-RI dan Pemerintah Sepakati Mekanisme Pembahasan RUU KCKR

Perpustakaan Umum yang Kuat Bantu Berdayakan Masyarakat