Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Perpustakaan saat ini tidak hanya sekadar menjalankan fungsinya sebagai management collection, namun perpustakaan harus dapat melakukan transfer knowledge kepada masyarakat.
Paradigma mengenai perpustakaan pun telah berubah. Perpustakaan harus dapat menjangkau masyarakat. Hal ini untuk memudahkan masyarakat memanfaatkan buku bacaan yang ada di perpustakaan.
Demikian disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando saat menerima kunjunganÂ  Bupati Bangka Tengah, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Provinsi Jatim, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Paser, dan Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Kendari, Kamis (20/1/2021).
Syarif Bando mengatakan, dalam pengembangan perpustakaan diperlukan sinergi dari komponen bangsa, termasuk pemerintah daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan negara, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.
"Bahwa siapapun kita, baik eksekutif, legislatif maupun TNI/Polri, tugas kita hanya empat, salah satunya mencerdaskan anak bangsa. Jika masyarakat cerdas dan sejahtera maka negara akan kuat dan dapat diperhitungkan dalam kancah global," katanya.
Maka, Syarif mengajak pemangku daerah untuk mendukung mengembangkan perpustakaan di wilayahnya masing-masing dalam upaya membentuk sumber daya manusia yang unggul.
"Hadirkanlah perpustakaan, sebagai bangku terakhir bagi orang yang tidak masuk sekolah," ajak Syarif.
Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, dalam kunjungannya menyampaikan keinginannya untuk membangun literasi lebih baik lagi di wilayah Kabupaten Tengah.
"Ini menjadi komitmen dari Pemkab Bangka Tengah untuk meningkatkan literasi melalui perpustakaan. Kami berharap apa yang kami ajukan ini dapat perhatian dari Perpusnas," ungkap Bupati.
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, Tiat S Suwardi menjelaskan, berbagai upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan indeks kegemaran membaca. Diantaranya, mengembangkan perpustakaan pondok pesantren, penyelamatan naskah kuno, dan mengembangkan perpustakaan dengan melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat.
"Selain itu, kami pun tengah berupaya mengembangkan perpustakaan desa melaluui pemanfaatan dana desa," ujarnya.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Paser, Yusuf Semako menjelaskan, untuk meningkatkan literasi dan kepedulian terhadap perpustakaan, dirinya menggelar aksi 1 buku 1 PNS. Dari 5.000 pegawai, terkumpul sebanyak 10.000 buku.
"Ini membantu penambahan koleksi di perpustakaan. Kami lakukan ini agar perpustakaan tidak dianggap remeh, padahal tidak ada manusia hebat tanpa membaca," tegas Yusuf.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Ahmad Kemal

Perlunya Sinergi Dalam Mengembangkan Perpustakaan

Bogor, Jawa Barat &ndash; Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) melakukan penandatanganan kerja sama dengan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dalam lingkup pelaksanaan pengolahan bahan perpustakaan dan pengisian metadata koleksi buku pada pangkalan data perpustakaan, pelaksanaan pelestarian bahan perpustakaan, penyeleksian dan konservasi serta alih media dalam bentuk digital, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi bidang perpustakaan di lingkungan Istana Kepresidenan Bogor.
Penandatanganan kerja sama melibatkan beberapa bagian lingkup satuan Perpusnas, diantaranya Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Pustaka, Pusat Preservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan, Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara dan Pusat Data dan Informasi. Penandatanganan dilakukan pada Jumat, (15/12/2023) di Istana Kepresidenan Bogor.
Kegiatan Pengelolaan koleksi Istana Kepresidenan Bogor merupakan kali kedua yang telah dilakukan oleh Perpusnas, sebelumnya pada tahun 2013 - 2014 Perpusnas juga telah berperan aktif dalam pengelolaan koleksi Istana Kepresidenan Bogor dalam rangka persiapan peresmian Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti Istana Kepresidenan Bogor yang diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 18 Oktober 2014.
Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana Rika Kiswardani menyampaikan bahwa Istana Kepresidenan memiliki keistimewaan dan pengelolaannya pun harus istimewa. Salah satu program Istana Kepresidenan Bogor terkait cagar literasi, dengan demikian perpustakaan Istana Kepresidenan bogor yang memiliki 2.500an koleksi dalam pengelolaannya menggandeng Perpusnas.
&ldquo;Kami sangat mengapresiasi sekali kepada Perpustakaan Nasional dan bersama membangun semangat dalam melangsungkan sharing knowledge dan job training kepada teman-teman di istana,&rdquo; ucap Rika. Rika juga berharap walaupun dengan keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang dimiliki Istana Kepresidenan, melalui kerja sama dengan Perpusnas dapat menumbuhkan kreativitas dan inovasi.
Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Mariana Ginting mengemukakan, saat ini koleksi bahan perpustakaan milik Istana Kepresidenan Bogor yang telah berhasil dialih mediakan mencapai 1.234 eksemplar dari total 2.500an eksemplar. &rdquo;Besar harapan kami bahwa teman-teman di Perpustakaan Nasional selain menyumbangkan tenaga juga menyumbangkan pemikiran agar perpustakaan Istana Kepresidenan Bogor juga dapat memberikan ilmu kepada pengelola istana kepresidenan lainnya,&rdquo; harap Mariana.
Melalui ruang lingkup kerja sama yang komprehensif, Kemensetneg dan Perpusnas memiliki landasan yang kuat untuk meningkatkan standar perpustakaan dan menjadikannya sebagai sumber daya pengetahuan yang lebih berkualitas. Selain itu Mariana juga mengharapkan manfaat maksimal bagi Masyarakat Indonesia.
Kepala Istana Kepresidenan Bogor Erwin Wicaksono menjelaskan koleksi buku dari Founding Father Presiden Ir. Soekarno hingga Presiden Joko Widodo selama tinggal di Istana Kepresidenan Bogor merupakan aset negara sehingga perlu dirawat dan dilestarikan. &ldquo;Kami mencoba memberanikan diri ke Perpustakaan Nasional dan kemudian diterima baik oleh Bapak Muhammad Syarif Bando serta jajarannya sehingga proses pengolahan dan digitalisasi dapat dilakukan. Pada 20 November kemarin Perpusnas mulai membentuk tim, mengalokasikan anggaran, mengecek kondisi buku yang ada dan kemudian melakukan proses digitalisasi,&rdquo; terang Erwin.
&nbsp;
Reporter: Arwan Subakti
Fotografer: Aditya Irfan Fakhruddin

Kemensetneg Jalin Kerja Sama Dengan Perpustakaan Nasional

Salemba, Jakarta- Demi meningkatan kualitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Inspektorat Perpusnas menggelar Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2020 tentang Penyediaan Tenaga Teknis yang Kompeten di Bidang Perdagangan Jasa pada Selasa, (8/9). Kegiatan yang diselenggarakan secara daring ini diikuti oleh pejabat pengelola APBN, pejabat unit layanan pengadaan, dan auditor.
Dalam arahannya, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengatakan satu yang wajib dimiliki terkaitÂ  penyediaan barang/jasa adalah tersedianya tenaga yang kompeten di bidang teknis untuk memahami bagaimana kualitas yang diharapkan, sehingga tidak ada unsur-unsur yang bisa berujung pada hukum.
"Penyedia dan penerima jasa adalah hubungan bisnis yang saling mengaitkan dan tidak bisa dihindari karena terkadangada unsur penyedia jasa untuk mendapatkan keuntungan. Apabila penyedia atau para pengguna jasa tidak memiliki tenaga yang kompeten di bidang ini, maka betapa banyak kegiatan yang kualitasnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Bahkan tidak sedikit yangÂ  bersoal dengan hukum," tuturnya.
Lebih lanjut, Syarif Bando menjelaskan sosialisasi PP Nomor 38 Tahun 2019 ini mutlak untuk didalami, dipahami dan diketahui oleh semua Aparatur Sipil Negara (ASN) karena ASN memiliki power (kemampuan/kekuatan)Â  yang diamanahkan mengelola keuangan negara yang bersumber dari APBN.
"Kita harapkan di dalam pengadaan barang/jasa ini tidak terjadi kerugian yang disebabkan oleh kompetensi tenaga teknis, seperti tenaga administrasi yang tidak teliti. Sehingga perlu adanya pemahaman terkait PP Nomor 38 Tahun 2019 ini. Tidak hanya PPK, pengelola keuangan, tetapi semua kegiatan yang ada di lingkungan Perpustakaan Nasional ini memahami kompetensi apa saja yang diperlukan," jelasnya.
Sementara itu, Komisioner Badan Nasional Sertifikasi Profesi Tetty DS Ariyanto, menjelaskan bahwa sertifikasi kompetensi merupakan produk hukum yang menjadi legitimasi atau bukti pengakuan terhadap capaian kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas berwenang yang sesuai dengan standar kompetensi.
"Perpustakaan Nasional diharapkan dapat menyusun peta okupasi dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Hal ini dapat membuat ketertarikan generasi muda untuk bekerja di bidang ini. Harapannya perpustakaan bisa menjadi trens, apalagi dengan adanya digitalisasi, perpustakaan bisa menjadi tempat kekinian bagi generasi milenial," terangnya.
Tetty menjelaskan, pemetaan okupasi ini penting dilakukan karena merupakan langkah pertama menuju standardisasi kompetensi. Mulai dari identifikasi okupasi, mendeskripsikan kemudian okupasi dalam level KKNI.
 Reporter : Wara Merdekawati

Perlu Tenaga Teknis yang Kompeten Agar Tidak Tersandung Hukum

Jakarta - Dalam upaya terus meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Biro Perencanaan dan Keuangan membuat aplikasi e-performance yang nantinya akan digunakan untuk mengukur kinerja instans.Perancangan aplikasi tersebut menggunakan sistem yang umum digunakan sehingga penyajiannya relatif mudah untuk diakses.
Kegiatan pelatihan penggunaan aplikasi e-performance ini dilakukan secara virtual menggunakan aplikasi Zoom, Selasa (26/1/2021). Seluruh admin yang nantinya akan mendukung proses pengisian data ke dalam aplikasi e-performance diundang untuk berlatih bersama. Sekretaris Utama Perpusnas, Woro Titi Haryanti, saat membuka kegiatan mengatakan bahwa ke depannya admin yang ditunjuk di tiap unit kerja diharapkan mampu membantu Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, Koordinator maupun Subkoordinator untuk mengelola aplikasi e-performance.
E-performance merupakan sebuah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja intansi pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka mengingkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja yang ada di lingkungan Perpusnas.
â€œTeman-teman admin nanti hadir untuk mendampingi teman-teman JPT pratama karena mereka mungkin hanya mengerti secara umumnya saja jadi tolong dicermati betul, kalau belum paham ya disampaikan. Paling tidak prinsip dasarnya harus paham,â€ pinta Woro.
Founder &amp; CEO StarCo Consulting Group, Kundiyarto Prodjotaruno, menjelaskan sasaran dari diadakannya kegiatan pelatihan ini adalah PIC (Person in Charge) yang diberikan penugasan di masing-masing unit kerja sebagai admin untuk melakukan proses pengisian data ke dalam aplikasi e-performance. Hal ini dilakukan agar para PIC dapat memahami mekanisme dalam penggunaan aplikasi e-performance.
Lebih lanjut, Kundiyarto juga menyebutkan bahwa sebelumnya sudah dilakukan asistensi pelatihan untuk lingkup Biro Perencanaan dan Keuangan Perpusnas selaku evaluator yang memberikan persetujuan terhadap hasil pengisian realisasi di masing-masing unit kerja dan secara sistem pihaknya juga sudah menyiapkan keperluan untuk instalasi e-performance di server Perpusnas.
â€œKami sangat welcome apabila ada instruksi lebih lanjut terkait aplikasi e-performance ini,â€ ungkap Kundiyarto Â Â 
Di kesempatan yang sama, Koordinator Kelompok Perencanaan, Kusmeri, menyampaikan bahwa saat ini server dari aplikasi e-performance masih berada di StarCo Consulting Group dan untuk itu dia pun meminta agar di masa mendatang Pusat Data dan Informasi Perpusnas dapat menyediakan tempat untuk keperluan server ini. â€œKami mengharapkan kesiapan dari Pusat Data dan Informasi terkait penyediaan tempat untuk server e-performance. Mungkin clearance dari Kemenkominfo bisa diajukan ulang untuk pemenuhan penyimpanan data e-performance,â€ ujar Kusmeri.
Reporter: Basma Sartika

Perpusnas Adakan Pelatihan e-Performance Guna Tingkatkan Pelaksanaan RB

Jakarta - Pustakawan dan inovasi adalah dua hal yang berdekatan karena pustakawan dapat menelurkan inovasi dalam pengelolaan perpustakaan.
Kekuatan Indonesia yang paling besar terletak pada pasarnya dan ekonomi makro yang cukup stabil, sehingga pada indikator lain dapat dikatakan Indonesia masih bisa berkembang. Indonesia juga memiliki tingkat adaptasi teknologi yang cukup tinggi, akan tetapi tingkat kapasitas inovasinya masih terbatas meskipun terus meningkat. Menurut Opong ada tiga hal yang perlu dicermati.
â€œHal yang perlu kita cermati adalah pasar yang besar, adaptasi teknologi dan kapasitas inovasi,â€ ujar Kepala Pusat Pembinaan Pustakawan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Opong Sumiati, pada kegiatan Webinar Inovasi Pustakawan untuk Indonesia yang diselenggarakan secara virtual, Senin (22/11/2021).
Menurut Opong, ketiga hal tersebut sangat dekat dengan profesi pustakawan. Karena dalam pasar yang besar menunjukkan adanya tingkat daya beli yang tinggi. Produk yang seharusnya menjadi tuan rumah tentunya adalah produk dalam negeri. Dalam upaya meningkatkan produk dalam negeri dibutuhkan kecakapan pada penggunaan teknologi.
â€œSeperti yang kita ketahui, program Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial bertujuan dalam mengedukasi masyarakat yang tidak memiliki kemampuan atau akses pada dunia digital untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan guna meningkatkan kesejahteraan hidup mereka,â€ terangnya.
Pada kesempatan yang sama Kepala Perpustakaan Nasional 2011-2016, Sri Sularsih, menyampaikan bahwa di tengah Pandemi Covid-19 yang masih terjadi di Indonesia, pustakawan dituntut untuk terus melakukan upaya yang lebih inovatif dalam menopang kebutuhan masyarakat akan informasi dan ilmu pengetahuan. Dengan demikian para pustakawan diharap untuk lebih aware dalam menambah wawasan dari pustakawan daerah lain agar saling melengkapi dalam menghadirkan inovasi yang sesuai untuk diimplementasikan di daerah masing-masing.
â€œModifikasi layanan perpustakaan memerlukan penyesuaian pada kondisi dari masing-masing perpustakaan. Semoga kegiatan ini bisa memotivasi para pustakawan Indonesia,â€ harap Sri.
Selain itu Dosen Universitas Gadjah Mada (UGM), Ida Fajar Priyanto, mengungkapkan apresiasinya akan semakin banyaknya jumlah pustakawan yang terus berinovasi karena hal tersebut penting bagi pengembangan perpustakaan di Indonesia. Hal penting lain yang menjadi perhatiannya adalah pengaruh dari inovasi pustakawan bagi masyarakat.
â€œKalau pustakawan bisa menyuarakan apa yang bisa mereka lakukan untuk masyarakatnya, ini akan sangat bagus,â€ ungkap Ida Fajar.
Sependapat dengan Ida Fajar, Dosen Universitas Padjajaran (UNPAD), Agus Rusmana, mengatakan bahwa hal penting yang harus dilakukan setelah menemukan inovasi, pustakawan wajib menceritakan keberhasilan dari inovasi tersebut kepada masyarakat. Baginya inovasi di banyak daerah mungkin ada kemiripan, akan tetapi pasti ada keistimewaan tersendiri yang harus dikemukakan.
â€œCeritakanlah inovasi yang ditemukan kepada orang lain supaya mereka tahu bahwa Anda memang bermanfaat. Libatkanlah semua pihak yang berkaitan,â€ ajak Agus.
Lebih lanjut Pustakawan Ahli Utama, Abdul Rahman Saleh, menambahkan bahwa kolaborasi berperan sangat penting dalam pembuatan inovasi. Namun, kolaborasi tidak akan terlalu terasa manfaatnya apabila hanya dilakukan di antara pustakawan saja. Oleh karena itu, kolaborasi juga perlu melibatkan para stakeholders dari bidang terkait.
â€œDengan melibatkan para stakeholders dari bidang terkait, nanti bukan hanya kita yang kerja tapi juga dikoreksi dan diriviu oleh mereka,â€ jelas Abdul.
Kepala Perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN Jakarta), Agus Rifai dan Kepala Perpustakaan Universitas Indonesia (UI), Utami Budi Rahayu sangat optimis dengan masa depan pustakawan Indonesia. Inovasi yang sudah ada menunjukkan bahwa perpustakaan bisa sangat berperan dalam memberikan informasi kepada masyarakat.
Webinar Inovasi Pustakawan untuk Indonesia diselenggarakan dalam rangka meningkatkan dan berbagi pengetahuan, serta memotivasi pustakawan di Indonesia. Â Kegiatan webinar ini dilaksanakan selama dua hari yakni tanggal 22 dan 23 November 2021.
Di hari pertama, paparan disampaikan oleh 13 Pemenang Pemilihan Pustakawan Berprestasi Tingkat Provinsi Tahun 2021 diantaranya Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Reporter: Basma Sartika

Pustakawan sebagai Inovator? Yes!

Salah satu titik penting perjuangan pergerakan perempuan di masa pra kemerdekaan dan menjadi tonggak sejarah tersendiri adalah ketika diselenggarakannya Kongres Perempuan Indonesia Pertama pada 22 Desember 1928, di Yogyakarta. 
 
Momentum bersejarah ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Nasional pada tahun 1959 oleh Presiden Soekarno, yang dinamakan Hari Ibu. Inilah yang membedakan Hari Ibu di Indonesia dengan peringatan "Mother's Day" di beberapa negara di dunia.
 
Demikian disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Mariana Ginting dalam amanat upacara Peringatan Hari Ibu yang diikuti seluruh pegawai pada Senin (23/12/2024).
 
Mariana Ginting mengatakan perjalanan panjang selama 96 tahun sejak Kongres Perempuan Indonesia Pertama telah mengantarkan berbagai buah baik bagi perempuan. "Kesempatan mengenyam bangku sekolah, peluang bekerja, perempuan berpolitik, merupakan kabar baik yang kita syukuri bersama," katanya. 
 
Peringatan Hari Ibu diharapkan dapat mewariskan nilai-nilai luhur dan semangat perjuangan kaum perempuan kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama generasi penerus bangsa.
 
Mariana Ginting juga menyampaikan rencana Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dalam lima tahun ke depan, sesuai arahan presiden melalui Astacita. "Ada tiga program prioritas yang direncanakan, yaitu Ruang Bersama Indonesia (RBI), Perluasan Fungsi Call Centre SAPA 129, dan Satu Data Gender dan Anak Berbasis Desa," jelasnya.
 
Dengan tema "Perempuan Menyapa, Perempuan Berdaya Menuju Indonesia Emas 2045," Hari Ibu ke-96 tahun ini menjadi momentum untuk bersatu mencapai Indonesia yang maju melalui prinsip "equal partnership". Prinsip ini mencerminkan bagaimana perempuan Indonesia berjalan beriringan dengan laki-laki untuk bersama-sama berperan membangun bangsa.
 
"Peringatan Hari Ibu adalah milik kita semua. Sebagai anak, istri, ibu, maupun teman seperjuangan, mari terus berkarya, menjadi sosok yang mandiri, kreatif, inovatif, percaya diri, dan terus meningkatkan kualitas dan kapabilitas diri," tutupnya.
 
&nbsp;
 
Reporter: Ahmad Kemal Nasution
 
Dokumentasi: Aditya Irfan

Perpusnas Rayakan Hari Ibu ke-96: Perempuan Menginspirasi  dan Membentuk Peradaban

Medan Merdeka Selatan, Jakarta -- Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando meresmikan Gedung Perpustakaan Umum Kabupaten Tanah Datar secara daring, Kamis (21/1/2021). Perpustakaan tersebut dibangun dengan menggunakan APBD senilai Rp 9,5 milyar.
â€œSaya mengapresiasi perhatian Pemkab Tanah Datar dalam menjabarkan program visi misi Presiden dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pembangunan perpustakaan umum ini,â€ ujarnya.
Syarif Bando mengatakan, penting bagi kita untuk memulai meletakkan dasar untuk memastikan bagaimana membangun kualitas SDM yang unggul untuk mengelola potensi sumber daya alam yang melimpah. Perpustakaan Nasional menjabarkannya ke dalam empat tingkat literasi, karena saat ini literasi tidak lagi bicara mengenai kemampuan mengenal huruf, kalimat, maupun menyatakan hubungan sebab akibat.
Tingkatan pertama yakni kemampuan terhadap aksesibilitas untuk mendapatkan sumber bacaan terbaru, terpercaya, terlengkap dan terkini. Dengan hadirnya gedung perpustakaan ini menjadi sebuah fasilitas yang fundamental untuk mempersiapkan sejumlah koleksi, tempat mencari informasi.
â€œMeski saat ini kita tengah masuk di era digital, tetapi selalu saja perpustakaan menjadi simbol peradaban untuk menceritakan bagaimana nasionalismenya bung Karno, dan bung Hatta. Kita harus memiliki perpustakaan sebagai simbol kemajuan dan peradaban kita,â€ ungkapnya.
Untuk mendukung layanan perpustakaan umum di Kabupaten Tanah Datar, Perpustakaan Nasional menyerahkan satu unit mobil perpustakaan keliling. Selain itu, di tahun 2021 Dinas Perpustakaan Kabupaten Tanah Datar mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai 500 juta rupiah.
Sementara itu, Bupati Tanah Datar, Zuldafri Darma mengatakan, untuk mendukung pembangunan dan peningkatan SDM di kabupaten Tanah Datar pihaknya mengalokasikan anggaran untuk pembangunan gedung perpustakaan yang representatif.
â€œKehadiran gedung perpustakaan ini merupakan yang diidamkan oleh masyarakat Tanah Datar. Perpustakaan ini pun menjadi perpustakaan terbaik di 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat,â€ katanya.
Â 
Reportase : Wara Merdeka
Fotografer : Ahmad Kemal Nasution

Berita

Kepala Perpusnas Resmikan Perpustakaan Umum Kab. Tanah Datar

Pencarian

Berita Lainnya

Perlunya Sinergi Dalam Mengembangkan Perpustakaan

Kemensetneg Jalin Kerja Sama Dengan Perpustakaan Nasional

Perlu Tenaga Teknis yang Kompeten Agar Tidak Tersandung Hukum

Perpusnas Adakan Pelatihan e-Performance Guna Tingkatkan Pelaksanaan RB

Pustakawan sebagai Inovator? Yes!

Perpusnas Rayakan Hari Ibu ke-96: Perempuan Menginspirasi dan Membentuk Peradaban