Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI memberikan bantuan sebanyak 45 Mobil Perpustakaan Keliling (MPK). Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menegaskan ini sejalan dengan program Presiden Joko Widodo dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Syarif Bando menyampaikan, pemahaman literasi tidak hanya sebatasÂ  mengenal huruf dan kalimat saja, tetapi pada tingkatan tertinggi adalah menciptakan barang dan jasa bermutu, yang dapat digunakan dalam kompetisi global.
"Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, kita harus dapat menciptakan produk barang dan jasa untuk mengimbangi impor. Kalau perlu ekspor lebih besar dibanding impor," ujarnya usai menyerahkan bantuan MPK kepada Bupati Bangka Selatan, Rabu (15/9/2021).
Namun, lanjut Syarif, kondisi di lapangan banyak masyarakat yang tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan di Perguruan Tinggi. Sehingga perlu adanya langkah revolusioner yang harus dilakukan semua komponen, termasuk kebijakan kualitas pendidikan di tingkat pemerintahan daerah kabupaten/kota.
"Penting adanya komitmen dari pemangku kepentingan untuk memahami apa yang dibutuhkan masyarakat. Kita tahu betul ternyata ada 70 persen masyarakat yang berada di Pedesaan membutuhkan ilmu-ilmu terapan," lanjutnya.
Dijelaskan, di dalam MPK ini tersedia ribuan buku digital, buku-buku ilmu terapan yang dapat digunakan masyarakat. Contohnya, buku tentang pertanian untuk memberikan informasi cara menanam padi yang baik.
"Tugas kami dari Perpusnas menyiapkan bahan bacaan cetak maupun digital, tetapi parameter kemanfaatannya ada pada Kepala Daerah. Jadi kami mengajak para Bupati/Walikota untuk punya komitmen memastikan masyarakatnya mendapatkan informasi dan mau berubah dengan ilmu terapan yang ada di perpustakaan," jelasnya.
Sepakat dengan Kepala Perpusnas, Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid mengakui perlu adanya perubahan mindset masyarakat. Bahwa perpustakaan itu tidak sekadar tumpukan buku tetapi bagaimana hasil bacaan tersebut bisa digunakan masyarakat menjadi peluang bisnis.
"Bagaimana pentingnya literasi untuk merubah cara berpikir seseorang. Dari membaca satu buku, bisa menjadi peluang usaha dengan modal yang relatif murah untuk menghasilkan pundi-pundi uang," ujarnya.
Apalagi, lanjut Riza, di tiap daerah memiliki potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Ini menjadi modal bagi daerah tersebut untuk mendayagunakannya semaksimal mungkin.
"Ini investasi cara berpikir, dari memahami yang kita baca lalu dipraktekan untuk menghasilkan sesuatu yang bisa digunakan untuk kesejahteraan," lanjutnya.
Anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan memaparkan Kabupaten Bangka Selatan memiliki tiga potensi sumber daya alam yang bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Diantaranya, timah, perikanan, dan pertanian.
"Sumber daya alam melimpah tidak ada gunanya apabila tidak ada peningkatan sumber daya manusianya. Nah SDM bisa meningkat apabila masyarakat di dorong untuk gemar membaca," lanjutnya.
Meski demikian, paradigama literasi bukan hanya mengenal huruf, memahami bahan bacaan saja, tetapi harus bisa mengimplementasikannya.
"Kami berharap kehadiran mobil perpustakaan keliling ini, mampu memberikan motivasi. Masyarakat harus diyakini, mereka punya sumber daya alam banyak tinggal bagaimana menguasai ilmu untuk mengolah potensi itu untuk meningkatkan kesejahteraan," ungkapnya
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI Rudianto Tjen mengatakan perlu adanya komitmen serius dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan untuk meningkatkan SDM masyarakatnya. Salah satunya, dengan bantuan mobil perpustakaan keliling dapat menyebarluaskan ilmu pengetahuan ke masyarakat
"Diharapkan dengan mobil keliling bisa dioptimalkan sehingga bermanfaat dan bisa menambah wawasan masyarakat Bangka Selatan,"Â  imbuhnya.
Â 
Reportase : Wara Merdeka
Fotografer : Ahmad Kemal / Junaedi

Dukung Peningkatan SDM, Perpusnas Berikan Bantuan MPK

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Peserta Rapat Kerja Nasional Ombudsman Republik Indonesia, mengunjungi Perpustakaan Nasional RI, Jumat (6/3). Kunjungan dilakukan dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional dan Ulang Tahun ke-20 Ombudsman RI.
Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Utama Sri Sumekar, Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Ofy Sofiana dan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Woro Titi Haryanti.
Dalam sambutannya, Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi, Ofy Sofiana menjelaskan, Perpustakaan Nasional memiliki dua lokasi, yakni di Jalan Salemba untuk administrasi dan pembinaan, sedangkan di Jalan Medan Merdeka Selatan khusus digunakan untuk layanan. Gedung Layanan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 14 September 2017.
â€œDengan semangat kami selalu memberikan layanan prima kepada masyarakat, dan tentu sesuai dengan misi Presiden yakni mewujudkan SDM unggul Indonesia Maju,â€ jelasnya.
Ofy menambahkan, sejak diresmikan Gedung Layanan Perpusnas ini menunjukkan trend angka yang signifikan. Berdasarkan data hingga Maret 2020, jumlah pemustaka yang berkunjung sebanyak 2.084.451 orang. Pihaknya berharap Â dengan kunjungan ini dapat lebih mengenalkan layanan yang ada di Perpustakaan Nasional kepada masyarakat.
â€œSetelah kunjungan dari sini, saya harap bisa diinfokan ke keluarga atau masyarakat disana mengenai layanan yang ada di Perpustakaan Nasional,â€ ujarnya.
Hal senada juga diungkapkan, Kepala Biro Hukum, Kerjasama dan Organisasi Ombudsman Republik Indonesia, Dwi Ciptaningsih mengatakan, dengan adanya kunjungan ini ada kemanfaatannya untuk peserta Rakernas. â€œPara Kepala Perwakilan yang ikut kunjungan ini dapat menyampaikan ke Kepala Daerah setempat akan pentingnya untuk meningkatkan minat baca,â€ ungkapnya.
Lebih lanjut, Dwi menuturkan, pihaknya sudah melakukan kerjasama dengan Perpustakaan Nasional terkait pengelolaan perpustakaan. â€œKarena perpustakaan yang ada di Ombudsman bisa hidup namun kurang terlihat hidup, sehingga kami perlu tahu bagaimana cara mengelola perpustakaan,â€ tuturnya.
ReportaseÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â  : Wara Merdekawati
FotograferÂ Â Â Â Â Â Â Â Â  : Raden Raditya

Peserta Rakernas Ombudsman RI Kunjungi Perpustakaan Nasional

Literasi Akhir Pekan dengan Peluncuran Buku Karya Chappy Hakim 

Pancoran, Jakarta â€“ Pengiat Gerakan Pustaka Bergerak, Nirwan Ahmad Arsuka mendorong para pustakawan dan pengiat literasi untuk memaksimalkan penggunan internet dalam gerakan literasi di daerahnya masing â€“ masing. â€œInternet merupakan perpustakaan yang paling besar,â€ ujarnya saat diskusi â€˜Peran Pegiat Literasi dalam Meningkatkan Literasi Masyarakatâ€™ pada Rapat Koordinasi Perpustakaan Nasional di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (26/2).
Menurutnya teknologi internet dapat menyebarkan informasi ke seluruh dunia dengan cepat, selain itu kualitas ilmu pengetahuan yang dimiliki juga semakin bermutu dan dapat dengan mudah didapat melalui fitur mesin pencarian (search engine). Dengan internet maka perpustakaan tidak lagi terbatas pada ruang, fungsi perpustakaan dapat dengan mudah diperluas dengan membangun jaringan relawan sehingga gerakan literasi bisa merambah ke seluruh wilayah. â€œIni adalah revolusi perpustakaan. Perpustakaan bergerak, bergerak tanpa batas,â€ ungkapnya.
Banyak yang bisa dilakukan untuk menarik perhatian masyarakat dalam gerakan literasi, Nirwan berkeliling dengan kuda membawa buku-buku untuk dipinjamkan ke masyarakat, hingga kini jaringan Pustaka Bergerak telah tersebar di seluruh Indonesia dengan nama berbeda-beda dan ragam moda transportasiÂ  baik kuda, perahu, atau sekedar keranjang berisi buku. Nirwan mengingatkan esensi dari perpustakaan tidak hanya berupa buku namun pada kegiatan membaca, mendongeng, atapun belajar. â€œPerpustakaan harus dibentuk oleh kegiatan, bukan dengan gedung,â€ kata dia. Para penggiat literasi juga harus mulai bergerak karena begitu banyak anak-anak yang haus akan bacaan namun tidak memiliki bahan bacaan.
Rakornas Perpusnas Tahun 2020 mengambil tema 'Inovasi dan Kreativitas Pustakawan dalam Penguatan Indeks Literasi untuk Mewujudkan SDM Unggul Menuju Indonesia Maju', berlangsung selama 3 (tiga) hari, 25-27 Februari 2020 di Hotel Bidakara, Jakarta. Diikuti sekurangnya 1.500 pemangku kepentingan baik dari pemerintah pusat, daerah maupun pengiat dunia literasi dan perpustakaan di Indonesia. Rapat koordinasi diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi dan sinkronisasi program untuk peningkatan indeks literasi di Indonesia.
Reportase : Puspen Kemendagri

Galakan Revolusi Perpustakaan Melalui Internet

Surabaya, Jawa Timur &ndash; Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) mendorong pemerintah daerah untuk menjadikan program literasi sebagai prioritas pembangunan daerah. 
 
Demikian disampaikan Pelaksana Tugas Sekretaris Utama Perpusnas Ofy Sofiana dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Nasional (Rakortekrenbangnas) Tahun 2024 pada Senin (26/2/2024).
 
"Ini dikarenakan salah satunya tingkat kecakapan literasi siswa dan masyarakat masih rendah," ujarnya.
 
Beberapa permasalahan lain, lanjutnya, rendahnya tingkat budaya/kegemaran membaca siswa dan masyarakat, ketersediaan bahan bacaan yang sesuai dengan minat calon pembaca yang masih jarang, standar fasilitas perpustakaan yang tidak seragam dan umumnya masih rendah, serta variasi program yang disediakan yang sering tidak menarik masyarakat. 
 
"Selain itu, banyak naskah nusantara yang telah dikonservasi dan didigitalisasi terbengkalai atau belum dimanfaatkan," jelasnya.
 
Dalam merespons permasalahan tersebut, Perpusnas merumuskan tiga kebijakan utama. Pertama, pengembangan budaya baca dan kecakapan literasi dengan membentuk 10.000 perpustakaan di tingkat desa/kelurahan. 
 
Kedua, standardisasi perpustakaan melalui pelatihan dan pendampingan pengelola perpustakaan di desa dan tempat baca lainnya. Dan ketiga, pengarusutamaan naskah nusantara dengan preservasi digitalisasi sebanyak 2.000 naskah.
 
"Program intervensi kami termasuk pembentukan 10.000 perpustakaan di desa, menyediakan bahan bacaan bermutu untuk jenjang PAUD dan SD, pelatihan untuk pengelola perpustakaan, dan preservasi digitalisasi naskah-naskah berharga," paparnya.
 
Perpusnas, lanjutnya, juga mendorong keterkaitan antara program literasi di sekolah dengan program literasi di perpustakaan provinsi, kabupaten/kota, desa, dan yang dikelola masyarakat.
 
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menegaskan bahwa tahun 2024 menjadi momen krusial untuk mengoptimalkan anggaran guna menuntaskan proyek-proyek yang belum selesai.
 
"Pesan dari Presiden adalah bahwa 2024 adalah tahun terakhir RPJMN, dan anggaran harus dioptimalkan untuk menyelesaikan proyek-proyek yang belum tuntas, baik yang sudah direncanakan maupun yang masih dalam tahap pelaksanaan," ungkapnya.
 
Lebih lanjut, dia menekankan dukungan daerah terhadap penyampaian visi Indonesia Emas. Menurutnya, kepala daerah harus memiliki konsep, kekuatan, dan dukungan masyarakat dalam menyusun rencana kerja untuk periode mendatang, khususnya pada tahun 2025. 
 
"Hal ini diarahkan untuk memastikan pembangunan daerah berjalan dan berkelanjutan," imbuhnya.
 
Dalam Rakortekbangnas, terdapat pembahasan desk urusan pemerintahan daerah bidang perpustakaan. Desk perpustakaan yakni untuk mengonfirmasi terkait target indikator kinerja utama urusan perpustakaan di daerah yakni Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).
 
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka
 
Dokumentasi: Prakas Agrestian

Perpusnas Dorong Pemerintah Daerah Jadikan Literasi Sebagai Program Prioritas Pembangunan

Medan, Sumatra Utara&mdash;Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) menandatangani nota kesepahaman bersama (MoU) dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2023 di Medan, pada Kamis (9/2/2023). Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, menyatakan kerjasama ini akan membawa kemajuan bagi kedua belah pihak.
 
&ldquo;PWI dan Perpusnas adalah institusi pengelola peradaban yang tercatat di dalam sejarah panjang dunia. Kita berharap di tengah ledakan informasi, insan media mendapat referensi yang berkualitas dari perpustakaan dan sebaliknya, produk-produk insan media, baik dalam bentuk media online dan cetak,&rdquo; jelasnya.
 
Kepala Perpusnas menjelaskan, perpustakaan akan semakin mendapatkan karya-karya intelektual yang dihasilkan oleh insan media yang lebih berkualitas untuk pembangunan masyarakat pada masa akan datang.
 
&ldquo;MoU ini akan membangun sinergitas menuju kolaborasi yang berkualitas dan penyajian informasi yang akuntabel, transparan, dan kredibel,&rdquo; ungkapnya.
 
Nota kesepahaman bersama, antara Perpusnas dan PWI, bertujuan meningkatkan hubungan kelembagaan dalam pelaksanaan diseminasi informasi untuk penguatan literasi masyarakat. &ldquo;Perpusnas dan pers harus menyampaikan ke masyarakat mengenai pentingnya literasi. Karena ilmu pengetahuan mendukung terciptanya perkembangan teknologi. Teknologi itu bisa didapatkan dari membaca buku. Hal ini membuktikan dan menjelaskan mahalnya ilmu pengetahuan,&rdquo; tuturnya. 
 
Dalam pelaksanaannya, ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi pengembangan dan pemanfaatan sumber informasi perpustakaan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya perpustakaan, pengembangan sumber daya manusia, optimalisasi publikasi dan diseminasi informasi tentang perpustakaan dan literasi, serta kegiatan lainnya yang disepakati antara Perpusnas dan PWI.
 
Pihak PWI yang menandatangani adalah Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari. Penandatanganan dilaksanakan di hadapan Presiden RI, Joko Widodo, yang memberikan Sambutan pada puncak peringatan HPN 2023.
 
Presiden dalam acara puncak HPN 2023 dengan tema 'Pers Merdeka, Demokrasi Bermartabat' ini mengatakan bahwa peran utama media kini semakin penting untuk mengamplifikasi kebenaran dan menyingkap fakta, terutama di tengah keganasan post truth, pascafakta dan pascakebenaran. Media arus utama diharapkan mampu menjaga dan mempertahankan misinya untuk mencari kebenaran, searching the truth, dan membangun optimistis.
 
Presiden juga mengingatkan pers mengenai pemberitaan bertanggung jawab. Menurutnya, pers sudah bebas dan pemberitaan dapat dilakukan siapa saja. "Kurang bebas apalagi kita sekarang, pers sudah mencakup seluruh media informasi yang bisa tampil dalam bentuk digital. Semua orang bebas membuat berita dan sebebas-bebasnya. Sekarang ini masalah utama, menurut saya membuat pemberitaan yang bertanggung jawab, karena masyarakat kebanjiran berita dari media sosial dan media digital lainnya," kata Presiden.&nbsp;
 
Selain itu, di tengah suasana seperti ini, media mainstream justru sangat dibutuhkan untuk menjadi rumah penjernih informasi. Media arus utama menyajikan informasi yang terverifikasi dan menjalankan peran sebagai communication of hope yang memberi harapan pada masyarakat.
 
"Saya minta semua pihak, baik kepada lembaga pemerintah pusat dan daerah, BUMN, perusahaan swasta, lembaga swadaya masyarakat, untuk mendukung keberadaan media arus utama," sebut Presiden.
 
Pernyataan Presiden ini selaras dengan maksud dan tujuan nota kesepahaman bersama Perpusnas-PWI, di mana perpustakaan sebagai sumber informasi terpercaya dapat menjadi referensi wartawan dalam menyajikan pemberitaan yang valid dan benar untuk masyarakat.
 
Di sisi lain, PWI melalui jejaring media dan wartawan juga memiliki kewajiban untuk mengoptimalisaskan publikasi dan diseminasi informasi tentang perpustakaan dan literasi untuk bersama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa dengan berita yang diproduksi.
 
Peran penting Perpusnas juga dinyatakan oleh Ketua Forum Pemimpin Redaksi, Arifin Asydhad, bahwa tugas utama media adalah melakukan penguatan literasi kepada publik. &ldquo;Media massa perlu melakukan kolaborasi-kolaborasi dengan banyak pihak terkait dengan literasi, salah satunya dengan Perpustakaan Nasional. Jadi saya kira media massa dan Perpustakaan Nasional punya visi dan misi yang sama, sehingga perlu ada kerjasama-kerjasama yang baik ke depan,&rdquo; urainya.
 
Reporter: Edi Wiyono
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution
&nbsp;
&nbsp;

Perpusnas dan PWI Bersinergi untuk Penguatan Literasi Masyarakat   

Medan Merdeka Selatan, Jakarta -- Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando meresmikan Gedung Perpustakaan Umum Kabupaten Tanah Datar secara daring, Kamis (21/1/2021). Perpustakaan tersebut dibangun dengan menggunakan APBD senilai Rp 9,5 milyar.
â€œSaya mengapresiasi perhatian Pemkab Tanah Datar dalam menjabarkan program visi misi Presiden dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pembangunan perpustakaan umum ini,â€ ujarnya.
Syarif Bando mengatakan, penting bagi kita untuk memulai meletakkan dasar untuk memastikan bagaimana membangun kualitas SDM yang unggul untuk mengelola potensi sumber daya alam yang melimpah. Perpustakaan Nasional menjabarkannya ke dalam empat tingkat literasi, karena saat ini literasi tidak lagi bicara mengenai kemampuan mengenal huruf, kalimat, maupun menyatakan hubungan sebab akibat.
Tingkatan pertama yakni kemampuan terhadap aksesibilitas untuk mendapatkan sumber bacaan terbaru, terpercaya, terlengkap dan terkini. Dengan hadirnya gedung perpustakaan ini menjadi sebuah fasilitas yang fundamental untuk mempersiapkan sejumlah koleksi, tempat mencari informasi.
â€œMeski saat ini kita tengah masuk di era digital, tetapi selalu saja perpustakaan menjadi simbol peradaban untuk menceritakan bagaimana nasionalismenya bung Karno, dan bung Hatta. Kita harus memiliki perpustakaan sebagai simbol kemajuan dan peradaban kita,â€ ungkapnya.
Untuk mendukung layanan perpustakaan umum di Kabupaten Tanah Datar, Perpustakaan Nasional menyerahkan satu unit mobil perpustakaan keliling. Selain itu, di tahun 2021 Dinas Perpustakaan Kabupaten Tanah Datar mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai 500 juta rupiah.
Sementara itu, Bupati Tanah Datar, Zuldafri Darma mengatakan, untuk mendukung pembangunan dan peningkatan SDM di kabupaten Tanah Datar pihaknya mengalokasikan anggaran untuk pembangunan gedung perpustakaan yang representatif.
â€œKehadiran gedung perpustakaan ini merupakan yang diidamkan oleh masyarakat Tanah Datar. Perpustakaan ini pun menjadi perpustakaan terbaik di 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat,â€ katanya.
Â 
Reportase : Wara Merdeka
Fotografer : Ahmad Kemal Nasution

Berita

Kepala Perpusnas Resmikan Perpustakaan Umum Kab. Tanah Datar