Kemayoran, Jakarta â€“Â Penyelenggaraan perpustakaan tidak hanya mengumpulkan bahan-bahan pustaka saja, tetapi dengan adanya perpustakaan diharapkan memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat. Maka dalam pengadaan buku pustaka, hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Â 
Demikian disampaikan, Kepala Perpustakaan NasionalÂ  Muhammad Syarif Bando dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Koleksi Nasional 2019, diJakarta, Selasa, (23/07). "Saya menghimbau agar setiap perpustakaan melakukan survey kebutuhan pemustaka," terangnya. Memasuki dunia 4.0 sangat penting bagi perpustakaan untuk mengikuti trend dunia agar dapat meningkatkan kualitas perpustakaan. Dalam ilmu perpustakaan diajarkan untuk melakukan survey kebutuhan pemustaka, harus rajin mendengar masukan dari pemustaka terkait layanan perpustakaan maupun koleksi bahan pustaka.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas, Ofy Sofiana, mengatakan berdasarkan Undang -Undang Nomor 43 tahun 2007, pasal 21 Perpustakaan Nasional dimandatkan untuk membina perpustakaan, salah satunya mengenai koleksi bahan pustaka yang memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajaran sepanjang hayat.
Kegiatan pengembangan koleksi perpustakaan adalah satu kegiatan dalam rangkaian pengelolaan perpustakaan, kinerjanya sangat mempengaruhi keberhasilan perpustakaan dalam menjalankan suatu proses kegiatan yang mencakup nsejumlah kegiatan yang berhubungan dalam pengembangan koleksi. Termasuk penetapan dan koordinasi terhadap kebijakan pengembangan koleksi, kebijakan pemanfaatan koleksi, serta seleksi bahan perpustakaan.
Ofy menekankan dengan adanya rapat koordinasi pengembangan koleksi nasional ini diharapkan dapat menyamakan persepsi terhadap pengadaan koleksi. "Sebagai fokus utamanya bagaimana proses pengadaan koleksi yang cepat dan tepat serta berkualitas. Sehingga dapat menyediakan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat," pungkasnya.
Reportase: Wara Merdekawati
Fotografer: Raden RadityoÂ 
Â

Koleksi Perpustakaan Harus Sesuai Dengan Kebutuhan Pemustaka

Surabaya, Jawa Timur &ndash; Upaya meningkatkan budaya gemar membaca bisa dilakukan dengan menyadarkan masyarakat tentang manfaat dan potensi ekonomi yang bisa muncul dari literasi.
 
&ldquo;Bagaimana cara meningkatkan budaya baca orang? tanamkan kepercayaan bahwa kita akan menjadi kaya kalau punya penguasaan terhadap ilmu pengetahuan,&rdquo; ungkapnya.
 
Hal tersebut disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando yang hadir dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (14/3/2023).
 
Menurutnya, sesuai amanat Undang-undang 1945 upaya meningkatkan literasi merupakan tugas seluruh komponen masyarakat. Setiap orang wajib ikut serta mencerdaskan dan menyejahterakan anak bangsa.
 
Literasi seperti yang diungkapkan Kepala Perpusnas adalah kedalaman pengetahuan seseorang terhadap satu subjek ilmu pengetahuan tertentu yang bisa diimplementasikan untuk memproduksi barang dan jasa.
 
Namun dalam hal literasi, Kepala Perpusnas mengatakan kurangnya jumlah buku bacaan masih menjadi masalah. Namun hal itu bisa diatasi pemerintah daerah dengan mendorong menyiapkan buku-buku ilmu terapan dan menulis berbagai potensi yang dimiliki daerahnya.
 
&ldquo;Fokus kita kepada buku-buku ilmu terapan dibagi sebanyak mungkin ke desa dan kami mengajak betul para civitas akademika ikut menulis buku ilmu terapan. Karena merdeka belajar maknanya adalah orang di lingkungan pendidikan itu bisa mengerti apa yang menjadi kebutuhan orang di sekitarnya,&rdquo; pungkasnya.
 
Kepala Perpusnas menjelaskan, dalam kaitannya mendorong ekonomi kerakyatan, perpustakaan menghadirkan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Lahirnya program ini dapat memberi peluang kepada masyarakat untuk menciptakan usaha dan lapangan kerja.
 
Program ini menurutnya, ditujukan untuk masyarakat yang tidak lagi mungkin mendapatkan ilmu di bangku pendidikan formal, terutama masyarakat marginal.
 
&ldquo;Kami berikan bantuan program selama satu tahun tentang pengembangan potensi ekonomi pilihan di daerahnya. Sehingga mereka bisa mendiri melalui usaha yang mereka bangun dengan bekal pengetahuan yang didapat,&rdquo; imbuhnya.
 
Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, mengurangi angka pengangguran, hingga meningkatkan pendapatan per kapita, dan devisa negara. Karena di era transformasi digital tidak cukup hanya menguasai ilmu pengetahuan tapi harus juga punya Inovasi dan kreativitas.
 
Selain itu, bantuan yang diberikan Perpusnas juga dalam bentuk fisik melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
 
Melalui dana alokasi khusus bidang perpustakaan, pemerintah pusat melalui Perpusnas memberikan bantuan kepada pemerintah daerah untuk membangun gedung layanan perpustakaan di berbagai daerah. Fasilitas tersebut pada akhirnya akan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, tidak hanya untuk membaca tapi juga tempat dilakukannya berbagai kegiatan yang dapat menambah keterampilan masyarakat.
 
&ldquo;Perpustakaan tidak harus terus menerus minta diperhatikan. Tapi buatlah sesuatu agar diperhatikan,&rdquo; tutupnya.
 
Dalam acara yang digelar di Surabaya, Jawa Timur tersebut, Staf Ahli Gubernur Bidang Reformasi Birokrasi dan Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Diddy Rusdiansyah dalam sambutannya menegaskan perpustakaan dan kearsipan berperan tidak hanya menciptakan peradaban namun juga menjaga peradaban.
 
&ldquo;Karena menjaga peradaban tidak bicara tentang saat ini, tapi apa yang akan terjadi di masa mendatang,&rdquo; terangnya.
 
Terutama di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang akan dibangun menjadi Ibu Kota Nusantara IKN dengan paduan budaya yang akan datang dari berbagai wilayah di Indonesia.
 
&ldquo;Di situ akan menunjukkan bagaimana peran perpustakaan dan kearsipan untuk menjaga karakter yang sudah kita miliki di daerah masing-masing, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur ini,&rdquo; jelasnya.
 
Dalam hal pembangunan literasi, menurut Diddy adalah hal tidak mungkin dilakukan sendiri.
 
&ldquo;Ketika bicara literasi kita akan baca berkaca pada kota-kota besar salah satunya Ibukota DKI Jakarta yang bisa mengemas perpustakaan menjadi wisata literasi. Sehingga suasana perpustakaan menjadi lebih menarik,&rdquo; tuturnya.
 
Salah satu langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya Provinsi Kalimantan Timur menurutnya adalah bekerja sama dengan pihak swasta. Misalnya dalam mengembangkan kawasan wisata berkonsep literasi ataupun perpustakaan desa.
 
&ldquo;Apabila perpustakaan desa ingin dikembangkan salah satunya bisa dilakukan melalui CSR yang didapat dari perusahaan swasta,&rdquo; terangnya.
Reporter: Eka Purniawati Fotografer: Andri Tri Kurnia

Kepala Perpusnas: Potensi Ekonomi Bisa Muncul dari Masyarakat yang Berliterasi

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)Bintang Puspayoga mengatakan, saat ini pemahaman akan pentingnya kesetaraan gender belum sepenuhnya tercapai. Hal ini dilihat dari masih banyaknya perempuan yang mengalami diskriminasi, stigmatisasi, stereotip bahkan kekerasan.
Meskipun berkat perjuangan Kartini dan juga pahlawan perempuan lainnya, kesetaraan antara perempuan dan laki-laki semakin diakui. Bahkan diamanatkan dalam konstitusi UUD 1945, sekarang perempuan dapat sekolah, berpendapat di ruang domestik maupun publik dan dapat menjadi pemimpin dalam berbagai sektor.
"Pemahaman kesetaraan gender masih belum populer dibandingkan konstruksi sosial patriarki yang telah dipercaya secara turun temurun. Untuk mengatasinya, diperlukan sinergi yang kuat dari berbagai pihak, baik pemerintah, akademisi, dunia usaha, kelompok masyarakat maupun media untuk mematahkan konstruksi sosial patriarki tersebut," kata Bintang dalam Talkshow Peringatan Hari Kartini Cerita Sukses Perempuan Indonesia Menggapai Cita yang diselenggarakan secara hybrid oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI bekerjasama dengan Pimti Madya Perempuan Indonesia, Jumat (23/04/2021).
Dikatakan, sesosok perempuan seperti Kartini bisa menciptakan gelombang perubahan yang begitu besar. Maka bisa dibayangkan apabila 49,42 persen perempuan dari 270,2 juta jiwa penduduk Indonesia hari ini memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai potensinya dan membuat berbagai perubahan kesetaraan gender.
"Nyatanya hal ini tidak hanya memberikan manfaat bagi kelompok perempuan saja tetapi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Untuk itu,
perjuangan meraih kesetaraan gender seharusnya merupakan urusan bersama. Konsep kesetaraan gender pun kini menjadi salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs," jelasnya.
Menurut Bintang, tiap perempuan adalah advokat terbaik bagi masalahnya sendiri. Untuk itu, pihaknya mengatakan perjuangan mencapai kesetaraan tentunya juga diperlukan dukungan penuh dari perempuan, sebagai kelompok yang paling mengetahui permasalahan dan solusi yang terkait dengan dirinya.
"Saya mengajak seluruh perempuan untuk ikut serta dalam perjuangan menuju kesetaraan. Memberdayakan diri sendiri dengan tidak lelah belahar serta memampukan diri memberikan contoh kesetaraan dimulai dari lingkungan keluarga, dan tim dalam organisasi yang lebih besar lagi. Seperti membuat kebijakan inklusif yang merangkul semua pihak tanpa terkecuali," pesannya.
Reportase: Wara Merdeka

Pemahaman Kesetaraan Gender Masih Belum Dicapai

Salemba, Jakarta - Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 544 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) di tahun 2023 melakukan rekrutmen terhadap 83 orang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang terdiri dari 75 orang Tenaga Teknis dan 8 orang Tenaga Kesehatan.
Kepada seluruh pegawai PPPK baru, Plt. Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana berharap mereka dapat segera beradaptasi dengan suasana dan lingkungan kerja baru. Kemudian, memiliki dedikasi, loyalitas, kinerja yang tinggi, disiplin dan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab, serta dapat meningkatkan kinerja Perpusnas.
Selain itu, Ofy juga menyampaikan bahwa Perpusnas sedang menyusun sistem manajemen kinerja yang digawangi oleh Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat, dengan dukungan Biro Sumber Daya Manusia dan Umum dan Biro Perencanaan dan Keuangan.
&ldquo;Manajemen kinerja menjadi penting sebagai upaya pengelolaan pegawai dan sumber daya guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan,&rdquo; ucapnya usai melantik dan mengambil sumpah jabatan ASN, Jumat (1/3/2024).
Ofy juga menambahkan dibutuhkan kolaborasi dan keselarasan antara kinerja individu atau pegawai dengan kinerja organisasi. Dengan demikian penetapan sasaran kinerja pegawai dapat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran kinerja organisasi.
&ldquo;Oleh sebab itu, mari kita tingkatkan kinerja dan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dan terus berinovasi, serta mengembangkan kreativitas,&rdquo; pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama, dilantik juga sejumlah pejabat fungsional yakni 12 orang Pustakawan, 1 orang Pranata Komputer, 2 orang Perancang Peraturan Perundang-Undangan, dan 2 orang Widyaiswara.
Reporter: Basma Sartika
 Dokumentasi: Aji Anwar/Alfiyan Tarih Alfatih/Ahmad Kemal Nasution

Perpusnas Lantik 83 Orang PPPK untuk Tahun 2023

Salemba, Jakartaâ€”Memasuki usianya yang ke-19, organisasi Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB) menargetkan hingga 2023, empat provinsi dapat terbentuk pengurus daerah (PD GPMB), menambah jumlah 11 PD GPMB provinsi yang telah terbentuk. Dan menargetkan sepuluh PD GPMB di tingkat kabupaten/kota baru yang terbentuk mengingat baru enam persen PD GPMB kabupaten/kota dari total seluruh kabupaten/kota se-Indonesia. Ketua Umum GPMB Tjahjo Suprajogo menyiapkan tiga Langkah penting sebagai penguat targetnya.
â€œPertama, melakukan penguatan organisasi dan peran GPMB dari pusat hingga ke desa/kelurahan. Kedua, program, kegiatan, dan strategi minat baca nasional dan daerah. Dan ketiga, membangun jejaring dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait di semua level, baik pusat maupun daerah,â€ beber Ketua Umum GPMB Tjahjo pada arahan Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) GPMB 2020 yang digelar secara virtual pada Senin pagi, (21/9).
Sementara itu, pada kesempatan sebelumnya Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Deni Kurniadi mengatakan organisasi GPMB merupakan mitra Perpusnas. GPMB diharapkan dapat membantu menyukseskan tujuan pembangunan dalam RPJMN, yakni membentuk SDM unggul dan berkualitas yang salah satunya bisa dicapai dengan literasi. Artinya, masyarakat harus dibekali dengan keterampilan membaca dan pengetahuan yang memadai. Perpustakaan dapat memfasilitasi dengan menyediakan berbagai pelatihan dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat.
â€œPembekalan tersebut dapat diperoleh dengan menjadikan perpustakaan sebagai inspirator serta memaksimalkan peran komunitas literasi,â€ ujar Deputi II Perpusnas.
Tema â€˜Satu Desa Satu GPMBâ€™ yang dimunculkan pada Rakornas kali ini mendapatkan apresiasi dari Perpusnas. Selaras dengan program literasi nasional yang dicanangkan oleh pemerintah. Program tersebut secara otomatis menitiberatkan pembangunan manusia hingga pedesaan sehingga GPMB bersama Perpusnas bisa bersinergi menciptakan dan menggerakkan literasi lewat aneka kegiatan kemandirian dan kreativitas masyarakat yang berdampak pada perbaikan kesejahteraan.
GPMB sebagai gerakan kesukarelaan di bidang minat baca dan peningkatan kecerdasaan literasi masyarakat berperan sebagai jembatan yang menghubungkan semua pegiat, organisasi, dan komunitas literasi. â€œGPMB bisa menciptakan program kerja, kegiatan, maupun strategi pembudayaan kegemaran yang mampu masyarakat cerdas dan pembelajar,â€ tambah Deni Kurniadi.
Pembahasan Rakornas GPMB 2020 mengupas materi penguatan, pengembangan, program/kegiatan, strategi dan Kerjasama pembudayaan kegemaran membaca yang pembahasannya terbagi ke dalam sidang komisi dengan fasilitator Koordinator Regional V PP-GPMB Joharis Lubis, Kepala Bidang Bina Baca Keluarga PP GPMB Khusniyati Masykuroh dan Ketua III Bidang Kerjasama PP-GPMB Wachyudi Muchsin.
Â 
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan

Rakornas GPMB 2020 Satu Desa Satu GPMB

Jakarta - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) kembali raih kualifikasi Menuju Informatif dengan nilai 80,08 untuk kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
Penghargaan ini diterima pada kegiatan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 yang diselenggarakan secara hibrida, Rabu (20/12/2023).
Ketua Komisi Publik Pusat (KIP), Donny Yoesgiantoro mengatakan bahwa KIP berkomitmen senantiasa mendampingi seluruh Badan Publik untuk menjadi informatif.
&ldquo;Saya menekankan hari ini aksesibilitas kami dibuka seluas-luasnya kepada Badan Publik. Kami akan mendampingi, sehingga tahun depan Badan Publik yang informatif akan semakin banyak,&rdquo; ucapnya.
Lebih lanjut, Donny juga menyampaikan bahwa keterbukaan informasi bukanlah suatu hal yang dapat dilihat secara aktual, namun dengan seluruh upaya yang telah dilakukan bersama melalui kolaborasi dan sinergi hingga saat ini pasti akan memberikan hasil di kemudian hari.
&ldquo;Komisi Informasi Pusat akan terus berupaya agar Badan Publik dapat melaksanakan keterbukaan informasi publik yang pada akhirnya dapat mendukung ketahanan informasi nasional dan mewujudkan masyarkat informatif,&rdquo; tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Komisioner Bidang Kelembagaan KIP, Handoko Agung Saputro memaparkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi publik tahun 2023 memiliki beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti guna pelaksanaan yang lebih baik di tahun selanjutnya.
&ldquo;Bapak/Ibu sekalian dalam catatan kritis ini, kami akan membagi dua catatan tersebut. Pertama adalah catatan atas prosedur dan kedua adalah catatan atas substansi,&rdquo; tuturnya.
Dalam hal ini, Handoko menerangkan KIP memiliki mimpi dan harapan untuk meningkatkan kualitas layanan dalam menyediakan data kepada masyarakat.
Adapun yang dimaksud dengan catatan atas prosedur meliputi tahapan kuesioner, tahapan verifikasi data, dan tahapan presentasi. Sedangkan catatan atas substansi meliputi informasi pengadaan barang dan jasa, aspek pelayanan informasi, dan aspek inovasi dan digitalisasi.
Tahun 2023, monev dilakukan kepada 369 Badan Publik yang terdiri dari Kementerian, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Lembaga Non Struktural, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, Perguruan Tinggi Negeri, dan Partai Politik.
Dari jumlah tersebut, terdapat 139 Badan Publik yang mendapatkan kualifikasi informatif. Meskipun demikian, masih terdapat 174 Badan Publik yang dinilai belum mematuhi tata kelola keterbukaan informasi sehingga diberikan predikat kurang dan tidak informatif.
 Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Eka Cahyani

Perpunas Kembali Raih Kualifikasi Menuju Informatif di Kategori LNLPNK

Kuningan, Jakarta - Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, menyerahkan penghargaan Pustakawan Inovatif di Kementerian Kesehatan untuk Terbitan Berkala (Kategori Majalah), dan Terbitan Berkala (Kategori Buletin), pada Malam Penghargaan Publikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan 2019, Rabu (21/08).
Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, berterima kasih kepada Kementerian Kesehatan yang telah memberikan apresiasi berupa penghargaan bagi pustakawan terbaik dan inovatif di lingkungan Kementerian Kesehatan. Penghargaan tersebut, merupakan komitmen Kemenkes yang secara konsisten memperhatikan dan menyiapkan sumber bahan bacaan di bidang kesehatan.
â€œSaya berharap semua Kementerian/Lembaga terutama pemerintah daerah di provinsi atau kabupaten/kota memiliki inovasi, kreativitas dalam tujuan yang sama untuk mencerdaskan bangsa. Sebab apapun kegiatannya, kemampuan, untuk terkoneksi dengan ilmu pengetahuan dalam rangka meningkatkan kapasitas sesuai masing-masing kelompok yang dibentuk, menjadi kata kunci,â€ jelasnya.
Syarif berharap dengan adanya penghargaan ini dapat menginspirasi masyarakat, maupun relawan yang secara sukarela memfabrikasi semua inovasi maupun kreativitas yang ada di bidang kesehatan.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kesehatan, Nila Djuwita F Moelek, menyampaikan pemberian penghargaan ini untuk memotivasi pegawai di lingkungan Kemenkes maupun masyarakat umum untuk terus berinovasi mengkampanyekan hidup sehat.
â€œPerilaku dan lingkungan menjadi salah satu faktor utama untuk kesehatan, maka dari itu peran dari masyarakat pun sangat diperlukan agar masyarakat Indonesia sadar akan kesehatannya,â€ungkapnya.
Para penerima Pustakawan Inovatif di lingkungan Kemenkes, antara lain Juara Harapan III Rizqy Hanida (Poltekkes Kemenkes, Surakarta), Harapan II Aidatul Khoiriyah (RSUP Dr Soeradji Tirtonegoro, Klaten), Harapan I Agus Yudo Waluyo (Poltekkes Kemenkes, Bandung), Juara III Nadia Amelia Qurrota Ayunin (Sekretariat Badan PPSDMK, Jakarta), Juara II Aziz Alfarisy (RSUP Dr Kariadi, Semarang), Juara I Kartika Ida Rahayu (Poltekkes Kemenkes, Semarang).
Reportase : Wara Merdekawati
Fotografer : Raden Radityo / Ahmad Kemal Nasution

Berita

Kepala Perpusnas Serahkan Penghargaan Pustakawan Inovatif Kemenkes