Â  Â  Â JANGANKAN membeli buku untuk makan saja susah. Inilah ironi, satu sisi ingin memacu lirasi yang mensejahterakan, di sisi lain ada kemiskinan, mereka terbelit persoalan untuk sesuap nasi. Boleh kita sebut semacam liter(n)asi untuk mengggambarkan bagaimanan susahnya mencari seliter nasi. Dengan alokasi 20% dari APBN untuk sektor pendidikan mestinya mampu mencerdaskan bangsa sekaligus memajukan kesejahteraan umum, sehingga kemiskinan benar-benar dapat diatasi, bukan sekedar angka-angka. Ironi bahwa lulusan SMK (Sekolah Menegah Kejuruan) ternyata banyak yang menganggur mencapai Â 8,49 persen dari angka TingkatÂ PengangguranÂ Terbuka (TPT) di Indonesia sebesar 6,88 juta orang, dan lebih dari 50% pendidikan angkatan kerja rendah yakni SD dan SMP. Hal tersebut dikarenakan adanya mismatch dan mislink antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Ada yang salah dengan system pendidikan kita dan perlu perubahan yang komprehensif, tepat dan revolusioner agar pada 2030 kita dapat memetik hasil dari insentif/bonus demografi, bukan sebaliknya menjadi beban demografi.
Â  Â  Â Prestasi Masih Tertinggal Â  Â  Â Update data Organization for Economic Co-operation and DevelopmentÂ (OECD) tahun 2017 menunjukkan bahwa Indonesia berada di urutan ke-57 dari 65 negara dalam hal kemampuan membaca, matematika, dan ilmu pengetahuan. Kemudian, skor PISA (Programme for International Student Asessment ) pada 2019 skor membaca Indonesia ada di peringkat 72 dari 77 negara, skor matematika ada di peringkat 72 dari 78 negara, dan skor sains ada di peringkat 70 dari 78 negara. Masih sangat tertinggal dibandingkan negara-negara lain, termasuk di Asean. Parameter yang dikukur utuk aspek membaca adalah kemampuan itu diartikan sebagai kapasitas murid untuk memahami, menggunakan, evaluasi, merenungkan, dan memakai teks untuk mencapai tujuan, mengembangkan pengetahuan dan potensi, serta berpartisipasi di dalam masyarakat. Aspek matematika adalah kapasitas murid untuk merumuskan, menggunakan, dan menafsirkan matematika di berbagai konteks. Ini termasuk penalaran matematika dan memakai konsep, prosedur, fakta, dan perangkat matematika untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memprediksi fenomena. Dan aspek sains adalah kemampuan sains diartikan sebagai kemampuan untuk menghadapi isu-isu terkait sains dan dengan gagasan-gagasan sains, sebagai anggota masyarakat yang berpikir. Kondisi ini menunjukan bahwa literasi kita masih rendah yang mengakibatkan kontribusi rendah untuk menyokong produktivitas bangsa. Ini berujung pada rendahnya pertumbuhan dan akhirnya berdampak terhadap rendahnya tingkat kesejahteraan yang ditandai oleh rendahnya pendapatan per kapita. Literasi rendah juga berkontribusi secara signifikan terhadap kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan, sehingga perlu upaya-upaya cepat mempertinggi tingkat literasi Indonesia.
Â  Â  Â PHK akibat wabah corona
Â  Â  Â Dampak multi-dimensional karena covid 19 menjadikan kita semakin rumit menjalani hidup. Pun, PHK semakin naik secara seri mengakibatkan kehilangan pendapatan sekaligus menambah jumlah rakyat miskin. Data PHK per 2 Juni 2020 ada sekitar 3,05 juta orang tenaga kerja terdampak Covid-19 dan diprediksikan dapat mencapai 5,23 juta orang. Angka pengangguran dan kemiskinan akan terus bertambah, mengingat sektor ekonomi masih sudden death. Sementara itu, Bappenas memproyeksikan bahwa jumlahÂ pengangguranÂ di Indonesia akan bertambah 4,22 juta orang pada 2020. Sementara jumlahÂ pendudukÂ miskinÂ pada akhir 2020 diperkirakan akan bertambah 2 juta orang dibandingkan dataÂ  September 2019. Data orang miskin pada Maret 2019 tercatat ada 25,14 juta orang (sekitar 9,41%). Mereka sangat sulit untuk mendapatkan akses layanan pendidikan, kesehatan, perumakah/pemukiman, kredit/modal, informasi dan lain-lain. Di perkotaan masing banyak kantong-kantong kemiskinan, ada sekitar 56.000 hektar kawasan kumuh di perkotaan di 110-an kota dan 42.000 desa dari desa yang miskin dan tertinggal. Oleh karena itu perlu penguatan ekonomi untuk meningkatkan kapasitas produksi dan jasa secara antara lain naiknya Gross National Product; dibarengi dengan distribusi pendapatan yang adil dan merata untuk seluruh rakyat Indonesia. Faktanya sungguh memprihatinkan, hanya 1 persen orang kaya menguasai 50 persen lebih asset nasional, sebagaimanan laporan Tim NasionalÂ Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Kondisi ini akan diperparah oleh aktor-aktor politik yang sengaja mendulang suara, meraih kemenangan dalam kontestansi demokrasi pada pemilihan langsung melalui money politic dan umbar janji-janji manis. ILO mencatat bahwa ketenagakerjaan dunia sedang mengalami malapetakan aibat penyebaran covid 19 yang berasal dari Wuhan-China berdampak kepada 2,7 miliar pekerja di dunia atau sekitar 81 persen tenaga kerja. Pengaruhnya berbagai macam, mulai dari pengurangan jam kerja, dirumahkan, cuti tanpa gaji, hinggaÂ PHKÂ (pemutusan hubungan kerja). Pun, pelaku usaha di banyak sektor terancam rugi besar, terutama perusahaan-perusahaan skala kecil. Imbasnya, jutaan pekerja berpotensi kekurangan penghasilan, bahkan kehilangan.Secara global, jumlah PHK akibat pandemi Covid-19 diprediksi mencapai 195 juta orang di triwulan II-2020 oleh Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO). Kenaikan pengangguran di Amerika Serikat (AS) sebesar 14,7 persen ; China sebesar 6 persen. ; Jepang 2,5% persen; dan Korea Selatan 3,8 persen.
 Â  Â  Â Pacu Kualitas SDM Â  Â  Â SDM Ungul Negara Maju jangan sekedar dijadikan slogan belaka, haru dijabarkan dalam program yang membumi. Misalnya regulator bidang pendidikan harus melakukan terobosan yang fundamental, cepat dan tepat sebagai paket revolusi pendidikan nasional. Mengenai anggaran 20% dari APBN sangat besar dan tinggal implementasinya yang benar. Ada 3 hal yaitu Struktur, Sistem dan SDM yang menjadi platform pengembangan dengan focus pda a) kurikulum pendidikan; b) peningkatan kualitas &amp; kuantitas tenaga pendidikan dan d) pemerataan pendidikan hingga ke pelosok nusantara. Pun, paket wajib belajar (wajar ) 9 tahun harus ditingkatkan menjadi wajar 12 tahun untuk semua anak-anak usia sekolah tanpa terkecuali dan ditanggung negara. Terkait kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era Revolusi Industry 4.0 dan Society 5.0 ala Jepang harus diimbangi secara bijak dan benar antara lain melakukan langkah-langkah transformative melalui transformer-transformer nasional yang handal dan secara bertingkat hingga ke pelosok nusantara serta memacu Research &amp; Development agar tidak menjadi korban maupun residu atas kemajuan teknologi tersebut. Harapannya anggaran R&amp;D ditingkatkan dari sebelumnya kurang dari 1% menjadi sekurang-kurangnya 2% dari APBN atau bahkan lebih agar mampu mengejar ketertinggalan sehingga kita tidak hanya menjadi pengekor dan menjadi mangsa/pangsa pasar negara-negara maju.
 Â  Â  Â Penguatan &amp; Revitalisasi BLK Â  Â  Â Kemudian untuk dunia kerja, perlu penguatan dan revitalisasi BLK-BLK menuju Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 ala Jepang agar mampu meningkatkan kualitas pekerja maupun angkata kerja, antara lain program Triple skilling,Â yakniÂ skilling, upskilling,Â danÂ reskilling.Â SkillingÂ ditujukan untuk angkatan kerja muda dan baru yang ingin mendapatkan keahlian; UpskillingÂ diberikan kepada pekerja yang membutuhkan peningkatan keterampilan atau kariernya agar bisa eksis dalam perkembangan dunia ketenagakerjaan; dan re-skillingÂ adalah pemberian kemampuan atau keterampilan baru untuk pekerja agar bisa ganti hilang. Dengan 305 BLK yang di bawah pemerintah/kemnaker, 1.125 BLK Komunitas, 5.020 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta yang teregistrasi di Kemnaker, 109 lembaga pelatihan di kementerian lain, dan 1.799Â training centerÂ yang dimiliki industry agar benar-benar menjadiÂ training centerÂ yang setidkanya dapat melatih sekitar 5,5 juta orang per tahun. Semua pelatihan harus mengacu pada standar kompetensi yang diregistrasi Kemnaker, yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), standar kompetensi internasional (standar kompetensi negara lain yang diadopsi karena memang dibutuhkan), dan standar kompetensi khusus (misalnya, Toyota memiliki standar khusus yang tidak dimiliki oleh Honda). Dan sertifikasinya diselenggrakabn oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), standar ini akan menjadi skema sertifikasi materi uji kompetensi serta didukung oleh kemitraan strategis dengan industry.Â 
 Â  Â  Â Program pengentasan kemiskinan Â  Â  Â Kemiskinan bagaikan lingkaran setan (the vicious circle of poverty), sebagaimana Teori yang dibuat oleh Ragnar Nurkse yang menggambarkan saling berpengaruhnya pada masing-masing bagian dalam siklus lingkaran kemiskinan. Adanya saling memberikan pengaruh dalam siklus lingkaran kemiskinan menyebabkan siapapun yang berada di dalamnya sulit untuk keluar tanpa terkecuali dengan negara. Penyebab kemiskinan dapat dilihat secara makro karena adanya a) ketidaksamaan pola kepemilan sumber daya sehingga distribusi pendapatan timpang; b) perbedaan kualitas SDM; dan c) perbedaan akses modal. Sehingga terjadi keterbelakangan, tidak produktif, pendapatan rendah maupun hal-hal ain yang serba kekurangan. Maka dari itu sampai dengan saat ini masih banyak didapati negara-negara di dunia yang masih dihinggapi kemiskinan yang sangat sulit dicarikan solusinya. World Bank mengemukakan ada 3 (tiga) cara mengurangi kemiskinan di suatu negara yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, layanan masyarakat, dan pengeluaran pemerintah. Pun, dapat dilakukan antara lain meningkatkan daya beli, stabilitas harga, program subsidi, bantuan social maupun dana desa yang dilakukan secara terintegrasi antara kementerian/Lembaga sebagai mitra strategis yang sinergis. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pun tidak serta merta menjamin pendapatan rakyat miskin meningkat karena distribusi pendapatan masih terpusat pada pemilik modal. Perlu tindakan terpadu serta tidak mengabaikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development) yaitu keseimbangan antara People, Planet dan Profit (Three Buttom Lines) Jhon Elkingtons dalam memenuhi kebutuhan masa sekrang tanpa mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya. Dan harus diputus mata rantai kemiskinan agar rakyat yang miskin tidak melahirkan generasi miskin berikutnya.
 Â  Â  Â Dengan demikian, mereka dapat meningkatkan literasi, tidak lagi bergelut dengan urusan seliter nasi sehingga secara bersama-sama mampu berkontribusi kepentingan bangsa dan NKRI; tidak berkutat pada lingkaran syetan kemiskinan.
Oleh : KRAT. Suharyono S. Hadinagoro, M.M. (Pemerhati Ketenagakerjaan &amp; Ekonomi Kerakyatan, Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti, Alumni Lemhannas RI (IKAL 59), Trainer Hubungan Industrial Tingkat Nasional Kemnaker)

Literasi dan Liter(N)asi 

Banggai, Sulawesi Tengah - Perpustakaan seringkali menjadi unit kerja yang dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Anggapan 'orang buangan' pun selalu melekat kepada dinas perpustakaan.
 
Padahal keberadaan perpustakaan merupakan salah satu kunci kesuksesan pembangunan di suatu daerah. 
 
Demikian disampaikan Bupati Banggi Amirudin dalam Talk Show Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) di Kabupaten Banggai pada rangkaian kegiatan Rakernis Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa (14/3/2023).
 
"Salah kalau mengansumsi perpustakaan itu 'tempat buangan'. Padahal begitu banyak daerah yang tertinggal menjadi berkembang semua itu berangkat dari perpustakaan dan arsip," ungkapnya.
 
Bupati mengatakan, pihaknya akan membangun gedung layanan perpustakaan di Kabupaten Banggai. Rencananya, perpustakaan akan dibangun di pusat kota agar masyarakat mudah mengakses.
 
"Untuk pembangunannya, kita tidak hanya mengandalkan biaya dari nasional, tetapi dari APBD juga akan kita alokasikan," lanjutnya.
 
Bupati menambahkan, konsep perpustakaan harus beradaptasi mengikuti peradaban zaman. Perpustakaan tidak hanya menjadi tempat membaca yang sepi dan sunyi, melainkan bisa menjadi tempat untuk melahirkan ide kreatif.
 
Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Adin Bondar mengatakan, perpustakaan menjadi hal esensial dalam membangun kecerdasan bangsa. Kemiskinan yang terjadi di masyarakat, akibat mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup karena tidak pernah membaca.
 
"Ketika mereka membaca maka terjadi proses transfer knowledge. Individu yang suka membaca maka akan selalu berpikir kritis," katanya.
 
Dalam upaya meningkatkan kegemaran membaca literasi, lanjutnya perlu dilakukan sebagai bentuk gerakan nasional.
 
Perpusnas mendorong agar pemerintah daerah berkolaborasi dengan stakeholder lainnya dalam pengembangan layanan perpustakaan untuk mendukung cita-cita pembangunan nasional melalui pembentukan SDM unggul.
 
Transformasi layanan berbasis inklusi sosial, menjadi wujud dari pengembangan perpustakaan. Dalam transformasi tersebut, menempatkan perpustakaan tidak hanya sebagai pusat informasi pengetahuan tetapi juga sebagai tempat untuk berkreativitas pengembangan kualitas diri.
 
"Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini merupakan inkubator entrepeneur. Memberdayakan masyarakat agar mandiri dengan potensi yang dimiliki," lanjutnya.
 
Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penyerahan sertifikat akreditasi bagi sejumlah perpustakaan sekolah dan perpustakaan umum.

Perpustakaan Kunci Kesuksesan Suatu Daerah

Cirebon, Jawa Barat â€“ Komisi X DPR RI mengadakan kunjungan kerja spesifik bidang perpustakaan yang dilaksanakan pada Jumat (22/1) serentak di tiga lokasi diantaranya Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon dan Provinsi Banten. Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional Ofy Sofiana mendampingi Komisi X DPR RI di Kota Cirebon sekaligus memberikan bantuan secara simbolis Pojok Baca Digital (Pocadi) ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon dan bantuan buku siap layan kepada perpustakaan komunitas Rumah Baca Sahabat Jiwa.
Hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya Wakil Wali Kota Cirebon Eti Herawati, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon Jaja Sulaeman, Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon Irawan Wahyono, Perwakilan Perpustakaan Komunitas, Organisasi Profesi Perpustakaan, Komunitas Literasi, Pustakawan dan Pemustaka di Kota Cirebon, serta Instansi terkait yang membidangi perpustakaan.
Ofy merasa bangga dengan adanya keberadaan perpustakaan komunitas yang dapat menjadi penggerak literasi di Indonesia. Deputi Perpusnas tersebut juga menerangkan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) selain memberikan bantuan buku siap layan ke perpustakan komunitas juga ditujukan ke perpustakaan lembaga pemasyarakatan (Lapas), perpustakaan provinsi/kabupaten/kota, perpustakaan pondok pesantren dan lembaga keagamaan lainnya, dll.Â 
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyampaikan dalam rangka mewujudkan visi Indonesia 2045 dengan capaian ekonomi modern dan tingkat kesejahteraan berkualitas maka dituntut SDM yang produktif, inovatif dan menguasai IPTEK. â€œPerpustakaan berperan penting dalam membangun masyarakat berpengetahuan melalui usaha menumbuhkan tradisi dan budaya baca,â€ ujarnya.
Fikri mengakui bahwa Pandemi Covid-19 sangat berdampak pada semua sektor kehidupan masyarakat. Namun demikian perpustakaan diharapkan dapat memfasilitasi kebutuhan masyarakat dengan menerapkan protokol kesehatan, kebersihan lingkungan dan sarana prasarana layanan. â€œKita berharap dengan adanya pandemi ini, ada hikmah yang kita peroleh dengan adanya kreatifitas pelayanan perpustakaan,â€ terangnya.
Ofy menerangkan Perpusnas terus mengembangkan inovasi berupa Pocadi dalam meningkatkan literasi masyarakat, â€œAdapun fasilitas yang tersedia adalah buku siap layan, komputer, digital library station, smart TV LED, android tablet, UPS dan prasarana lainnya. Diharapkan kehadirannya dapat meningkatkan minat baca di kalangan masyarakat,â€ ujarnya.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon Jaja Sulaeman menjelaskan Pelayanan untuk tahun 2021 disesuaikan dengan perkembangan covid-19 di Kota Cirebon. Layanan Literasi Kreatif mulai dibuka dengan jumlah peserta terbatas dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. â€œWalaupun dengan keterbatasan yang ada, kami meningkatkan kegiatan melalui peningkatan penggunaan pemanfaatan TIK seperti menambah koleksi ebook, pertemuan dan rapat rapat secara daring, lomba bercerita secara virtual, alih media koleksi nasional dan naskah kuno, pengembangan perpustakaan digital (I-Cirebon), kerjasama dengan PERPUSNAS RI dan Perpustakaan Daerah lainnya,â€ imbuh Jaja.
Â 
Reporter: Nurazizah
Fotografer: Nurazizah

Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Perpustakaan Komisi X DPR RI di Kota Cirebon

Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI kembali menggelar workshop penulisan yang diinisiasi oleh Penerbit Perpusnas Press pada Senin (16/8/2021). Kegiatan workshop penulisan ini merupakan salah satu bagian dari rangkaian kegiatan Inkubator Literasi Pustaka Nasional yang pada tahun ini mengambil tema â€œKearifan Lokal untuk Memperkuat Literasiâ€. Workshop tersebut menghadirkan narasumber Guru Besar Universitas Andalas Gusti Asnan dan praktisi media research and development Bonny Irawan. Seperti halnya penyelenggaraan yang pertama kali pada tahun 2020, workshop diselenggarakan secara daring via Zoom dan YouTube Perpusnas Press.
Kegiatan rutin ini disambut dengan antusias oleh masyarakat, terbukti dari 300 naskah yang masuk ke panitia. Setelah melalui penilaian oleh dewan juri, akhirnya terpilih 20 peserta yang hari ini akan mengikuti workshop. Â 
Adapun workshop diselenggarakan dalam dua sesi, yaitu sesi pertama yang terbuka untuk umum, sedangkan sesi kedua diperuntukkan khusus bagi 20 peserta yang naskahnya telah terpilih di mana narasumber memberikan pendampingan khusus terkait setiap tulisan.
Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Sri Marganingsih mengapresiasi partisipasi dan kontribusi semua peserta, baik yang terpilih maupun yang belum terpilih. Sri berharap workshop ini dapat meningkatkan kemampuan dan kompetensi dalam bidang penulisan agar dapat menghadirkan penulis baru dari seluruh penjuru negeri dan melahirkan karya yang dapat diterbitkan dan disebarluaskan ke tengah masyarakat.
â€œNilai-nilai nasionalisme dan kebangsaan semoga dapat menambah semangat gelaran workshop penulisan ini,â€ terangnya pada sambutan kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka memperingati 76 tahun kemerdekaan Indonesia.
Guru Besar Universitas Andalas Gusti Asnan menyatakan ini merupakan momentum awal untuk kerja besar kita di masa yang akan datang dalam rangka menghargai kearifan lokal, karena ia sangat yakin bahwa kearifan lokal telah teruji waktu dan perlu untuk dikaji dan disebarluaskan.
Lebih lanjut, ia menceritakan pengalamannya saat membuat tulisan terkait kearifan lokal. Menurutnya yang paling utama adalah memahami terlebih dahulu mengenai kearifan lokal, kemudian memilih topik dan mempertimbangkan kelayakan topik apakah memungkinkan untuk diteliti, melakukan penelitian, lalu menulisnya sesuai dengan gaya masing-masing.
Selain itu, Gusti memberikan tips agar suatu tulisan dapat diterima dan menarik pembaca, yaitu dengan menulis tentang topik yang aktual. Ia juga menyarankan agar memilih topik sesuai dengan minat pribadi sehingga dalam proses penulisannya akan didasari oleh cinta.
â€œKalau dengan cinta kita meneliti dan menulis sebuah tema, kita akan lakukan dengan all out, pasti dikerjakan dengan sungguh-sungguh,â€ urainya.
Mengamini pernyataan Gusti, praktisi media research and development Bonny Irawan menyatakan penelitian wajib di dalam menulis, supaya tulisan berbasis informasi yang valid yang juga bisa memberikan informasi yang benar. â€œTujuan kita menulis, kan ingin memberi inspirasi, memberi informasi pada orang lain,â€ ujar Bonny.
Ia menambahkan menulis memiliki dua manfaat, pertama manfaat yang berwujud yaitu dapat memberikan informasi, inspirasi, dan membuka wawasan pembacanya. Kedua, manfaat yang tidak berwujud, yaitu citra dan reputasi bagi penulis dan penerbit.
Bonny menyambut baik diselenggarakannya workshop ini karena ia melihat Indonesia masih kurang narasi. â€œBanyak hal-hal yang menarik di daerah kita yang belum terekspos,â€ ujar Bonny.
Â 
Reportase: Eka Cahyani
Dokumentasi: Noviani Maghfiroh
Â

Perkuat Literasi dengan Kearifan Lokal

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Sebuah riset disampaikan Direktur Gramedia Soewandi S Brata bahwa tren penulis baru mulai bermunculan. Indikatornya, Soewandi mencatat di tahun 2015 terbit 44 ribu judul buku baru, di tahun 2016 terdata 57 judul baru dari 64 ribu judul yang terdaftar di International Standard Book Number (ISBN). Padahal biasanya tren per tahun di Indonesia hanya berkisar 30-35 ribu terbitan buku baru. Â 
â€œTrennya sudah bagus tapi belum cukup,â€ imbuh Soewandi Brata saat membuka Gramedia Writers and Readers Forum (GWRF) di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Sabtu, (7/4). GWRF 2018 adalah gagasan mempertemukan penulis, pembaca, editor dan penerbit. Bisa dikatakan ajang tersebut semacam kopi darat (sharing) antara penulis dan pembaca. Untuk pertama kalinya GWRF berlangsung di Gedung Perpusnas yang digelar selama dua hari (7 dan 8 April).
Sebanyak 25 penulis ternama Indonesia akan berbagi ilmu dan pengalaman mereka. Penulis-penulis itu di antaranya, Sapardi Djoko Damono, Joko Pinurbo, Tere Liye, Eka Kurniawan, Leila S Chudori, Bernard Batubara, dan Maman Suherman. Mereka disebar ke dalam 17 kelas (pagi, siang, sore) dengan total peserta 2.800 orang. "Di sinilah para pembaca bisa mendapatkan wawasan bagaimana sebuah karya diproses, ditulis dan juga bagaimana kita menikmatinya dengan baik," jelas Soewandi Brata.
Selain menggelar kelas sharing, GWRF juga mengadakan kelas Editor Clinic. Editor Clinic adalah forum temu penulis dan penerbit. Di sini para penulis pemula diberikan masukanÂ  maupun tips-tips bagaimana menciptakan karya tulisnya agar diterima penerbit dan dicintai publik. Pihak penyelenggara GWRF 2018 mengklaim sedikitnya 1.000 naskah telah terkumpul untuk dibedah oleh penerbit lewat forum Editor Clinic.
Gramedia melihat akhir-akhir ini masyarakat semakin sensitif, mudah tersulut emosi saat membaca sebuah informasi. Riset tentang Civil Society menyebutkan bahwa bangsa yang maju sangat menyukai aktivitas membaca. Kesuksesan yang didalamnya ada etos kerja keras, semangat dan etika yang bagus. Sebaliknya, pada negara-negara yang tidak maju, perilaku masyarakatnya cenderung ke arah hal-hal mistis ketika ditimpa masalah. Sehingga peran literasi amat dibutuhkan karena dampaknya yang luar biasa kepada peradaban suatu bangsa.
Kemampuian literasi yang baik sanggup menghindarkan masyarakat dari perilaku yang merusak, sikap emosional dan tidak mudah menerima segala bentuk informasi yang belum diketahui kebenaran ataupun kevalidan sumbernya.
Paradigma perpustakaan di era teknologi dan keterbukaan salah satunya membantu masyarakat untuk berpikir cerdas lewat membaca. Keterbukaan informasi bagi masyarakat dapat diperoleh jika perpustakaan mampu menyediakan akses yang seluas-seluasnya.
â€œDi ibaratkan, satu peluru hanya mampu menembus satu kepala tapi sejatinya telah membunuh kemanusiaan. Sedangkan satu buku mampu menembus jutaan kepala jika didigitalkan dan sejatinya mampu menciptakan miliaran peradaban baru,â€ terang Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando. kala menyampaikan apresiasinya terhadap event yang diadakan Gramedia.
Gramedia Writers and Forum merupakan salah satu upaya mengajak masyarakat mencintai perpustakaan. Secara khusus, lanjut Kepala Perpusnas, perpustakaan adalah rumahnya para penulis dan penerbit. Tidak lahir seorang penulis jika dia bukanlah pembaca yang baik. Siklus ini akan terus bertumbuh.
Kepala Perpusnas juga mengajak masyarakat mematahkan sebuah anggapan bahwa di masa depan perpustakaan akan musnah (hilang) seiring kecanggihan teknologi informasi. â€œItu tidak akan terjadi karena di negara-negara maju yang terjadi buku yang tercetak justru melebihi pertumbuhan media visualâ€.
Yang terjadi di Indonesia bukanlah persoalan minat bacanya yang rendah melainkan keterbatasan bahan bacaan yang mau dibaca sehingga menurunkan daya baca. Oleh karena itu, Perpusnas mengharapkan para penulis dan penerbit untuk mau memperhatikan kebutuhan informasi yang diharapkan atau sesuai dengan kondisi dimana masyarakat tinggal.
â€œBuku yang terbit diupayakan sesuai kebutuhan mayarakat. Masyarakat saat ini lebih memerlukan buku-buku ilmu terapan, seperti membuat pakan ternak, budi daya hasil pertanian, perternakan, dan sebagainya atau buku-buku teknologi tepat guna maupun keterampilan-keterampilan yang bermanfaat dan bisa diaplikasikan sebagai pengembangan keahlian,â€ beber Kepala Perpusnas.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â 
 
Â

Gramedia Writers and Readers Forum 2018 : Ajang Sharing Penulis, Penerbit, dan Pembaca

Jakarta - Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) melalui Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat bersama Pengurus Forum Perpustakaan Sekolah dan Madrasah Indonesia (FPSMI) kembali melanjutkan pembahasan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan di Hotel Lumire, Selasa (15/8/2023).
Kegiatan ini menghadirkan 19 (sembilan belas) orang pengurus forum yang berasal dari berbagai sekolah di Indonesia diantaranya dari SMP Katolik Mayella Poigar, Minahasa Selatan, SMA Negeri 10 Kota Ternate, Maluku Utara, SMA Negeri 1 Ciamis, SMP Budi Mulia Utama, SMA Negeri 3 Jakarta, SMA Negeri 1 Kabila, Gorontalo, SMA Negeri 1 Bae, Kabupaten Kudus, MAN 18 Jakarta Timur, SMA Islamic Centre Kota Tangerang, dan lainnya.
Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Perpusnas, Sri Marganingsih mengatakan perkembangan zaman yang luar biasa terutama pada bidang Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) memaksa penyelenggaraan perpustakaan untuk melakukan penyesuaian.
&ldquo;Diadakannya kegiatan ini adalah untuk mendapatkan masukan dari bapak/ibu mengenai implementasi UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan selama 16 tahun belakangan. Kira-kira kendala dan harapannya apa dalam mengelola perpustakaan sekolah,&rdquo; ucapnya.
Wanita yang akrab dipanggil Marga ini juga menyampaikan bahwa seluruh masukan yang diterima kelak akan dipilah, dirumuskan, dan dikelompokan sesuai dengan masing-masing jenis perpustakaan yang dikelola.
Pada sesi diskusi perwakilan dari SMP Katolik Mayella Poigar, Minahasa Selatan, Fientje Watak membeberkan pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar 5% untuk mengelola perpustakaan sekolah pada kenyataannya di lapangan belum terlaksana dengan baik. Padahal menurutnya, perpustakaan sekolah merupakan jantung belajar siswa, guru, bahkan masyarakat sekitar.
&ldquo;Perpustakaan sekolah harus dijadikan sebagai point central belajar anak-anak, untuk itu pemanfaatan dana BOS dalam pengadaan buku baru yang sesuai dan variatif sangat dibutuhkan karena sekarang yang banyak adalah buku terbitan lama dan buku-buku paket,&rdquo; ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, hadir dari SMK Negeri 40 Jakarta Timur, Sumarsono, menambahkan sejatinya dana BOS dapat dimanfaatkan selain untuk pengadaan buku ialah untuk pembayaran honor pustakawan, diklat pustakawan, dan pengembangan buku.
Dia mengaku prihatin dengan keadaan pustakawan di sekolah karena banyak pihak sekolah baik di negeri maupun swasta tahu mengenai pemanfaatan dana BOS tersebut namun terkesan acuh. Baginya, pustakawan sekolah mampu mengembangkan perpustakaan apabila dibekali dengan diklat yang dibutuhkan.
&ldquo;Banyak yang sebenarnya tahu, namun mereka tidak mau tahu soal dana BOS itu. Perpustakaan yang ada di sekolah saat ini stagnan padahal harusnya ada perubahan apabila pengelolanya mendapatkan diklat yang sesuai. Alasan kenapa sekolah tidak mengadakan diklat untuk pustakawannya karena takut mereka pindah ke sekolah lain. Menurut saya tidak seperti itu, karena kalau mereka diberi diklat pasti mereka jadi lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan layanan perpustakaan kepada pemustakanya. Terlebih kalau honor mereka ditambah, tentunya mereka akan lebih setia untuk mengabdi,&rdquo; terangnya.
Sementara itu dari SMA Negeri 1 Ciamis, Neni Sumarni membagikan pengalamannya bahwa kepala perpustakaan di sekolahnya belum pernah berasal dari pustakawan, selalu dari guru. Hal ini terjadi untuk mengisi kekurangan jam kerja guna mendapatkan sertifikasi.
&ldquo;Mohon diluruskan kembali bahwa seorang kepala perpustakaan harus memiliki kualifikasi karena dibutuhkan ilmu yg mumpuni dengan tanggung jawab besar untuk bisa meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan baik bagi siswa dan masyarakat sekitar. Standar nasional perpustakaan harus diselaraskan dengan UU pendidikan agar tidak seperti lelang jabatan,&rdquo; pungkasnya.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Alfiyan Tarih Alfatih

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Literasi dan Liter(N)asi

Perpustakaan Kunci Kesuksesan Suatu Daerah

Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Perpustakaan Komisi X DPR RI di Kota Cirebon

Perkuat Literasi dengan Kearifan Lokal

Gramedia Writers and Readers Forum 2018 : Ajang Sharing Penulis, Penerbit, dan Pembaca

Perpusnas Gandeng FPSMI Lanjut Bahas DIM