Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Literasi penting bagi anak di dunia, tak terkecuali di Indonesia.
Demikian disampaikan oleh Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando saat menerima kunjungan dari istri mantan Gubernur Sulawesi Selatan, Liestiaty Fachruddin Nurdin ke Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas Lt. 7, Rabu (4/1/2023).
Lebih lanjut, Syarif Bando menjelaskan bahwa dalam lima tingkatan literasi selain baca, tulis, dan hitung, harus ada inovasi yang dihasilkan baik berbentuk barang maupun jasa. Inovasi tersebut diharapkan dapat membersamai Indonesia untuk maju dan bersaing di kancah global. Sehingga, dalam mencapai tingkatan literasi tertinggi itu dibutuhkan peran dari orang tua serta guru untuk membangun kebiasaan membaca anak.
&ldquo;Semua ini dimulai dari kebiasaan membaca orang tua dan guru yang mengajari di sekolah. Karena itu dapat menjadi contoh bagi anak-anak, sehingga anak-anak akan suka membaca,&rdquo; ujar Syarif Bando.
Lantai 7 Perpusnas merupakan lantai yang menyediakan Layanan Anak. Selain difasilitasi dengan ruangan yang ramah anak, ruang laktasi, dan koleksi yang beragam, di lantai ini juga kerap diadakan kegiatan storytelling, read aloud, dan sulap edukatif yang dapat meningkatkan minat baca anak.
Disamping itu, bagi anak-anak yang telah memiliki kartu anggota dan aktif meminjam koleksi di Layanan Anak, mereka akan diberikan Pass Book. Pass Book ini berisi riwayat baca anak, sehingga orang tua dapat mengetahui buku apa yang telah dibaca oleh anak dan mempermudah temu kembali apabila anak ingin membaca kembali buku yang pernah dibacanya.
&nbsp;
Reporter: Lana Yurisa Ayodya
Editor: Basma Sartika

Literasi Anak, Masa Depan Indonesia

MedanÂ Merdeka Selatan, Jakarta -- Untuk menggelorakan semangat Nasionalisme dan Patriotisme kepada generasi milenial, UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno menggelar bedah buku (pidato) Bung Karno "Djangan Sekali-kali Meninggalkan Sedjarah" di Ruang Teater Lantai 2, Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 11, Rabu (15/5).
â€œDjangan Sekali-kali Meninggalkan Sedjarahâ€ adalah judul pidato yang disampaikan Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1966. Pada orasinya, Soekarno menyampaikan perjalanan bangsa dan negara Indonesia selama 21 tahun pascaproklamasi kemerdekaan.
Sejarawan Rushdy Hoesein menyebut Presiden Soekarno memberi judul pidato itu untuk mempertahankan garis politiknya. Dalam pidatonya, Bung Karno menyebut tahun 1966 sebagai tahun gawat karena adanya peristiwa Gerakan Satu Oktober (Gestok) atau dikenal sebagai Gerakan G30S/PKI. "Pidato ini merupakan pidato terakhir Soekarno sebagai Presiden, yang berbicara mengenai perjalanan revolusi Indonesia," ungkapnya.
Hal senada juga diungkapkan, Roso Daras, penulis "Aktualisasi Pidato Terakhir Bung Karno" mengatakan ada sejumlah fakta menarik tentang pidato "Djangan Sekali-kali Meninggalkan Sedjarah-Never Leave History" yang dibacakan Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1966. Salah satunya, topik dan persoalan yang diangkat sangat aktual dan dalam banyak hal masih relevan hingga hari ini. Seperti, tentang petikaian antar elite politik, ancaman disintegrasi bangsa, generasi muda yang terpapar budaya barat.
"Jika kita berharap generasi muda, kaum milenial mengkaji, mempelajari dan menjadikan pidato bung Karno sebagai sebuah pelajaran dan tuntunan, maka diperlukan upaya aktualisasi pidato-pidato Bung Karno. Sejarah tidak untuk diulang, tetapi untuk diambil hikmahnya," jelasnya.
Sementara itu, Kepala UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno, Janti Suksmarini mengatakan, UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno, mempunyai tugas dan fungsi untuk pengkajian koleksi-koleksi tentang Bung Karno. Melalui kegiatan bedah buku ini diharapkan dapat menggali ide pemikiran dan gagasan Bung Karno. Pihaknya berharap, para generasi milenial untuk meneruskan perjuangan bangsa Indonesia, khususnya rasa nasionalisme agar senantiasa lestari dan patriotisme akan selalu bergelora di jiwa para generasi milenial.
Reportase : Wara Merdekawati
Fotografer : AditÂ 
Â

Bedah Buku (Pidato) Bung Karno: Gelorakan Semangat Nasionalisme untuk Generasi Milenial

Pasar Minggu, Jakarta &ndash; Tidak seperti hari ini, dahulu, Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Namun masa lalu kemaritiman Indonesia tenggelam oleh pertikaian penjajah Belanda dan Inggris. Sehingga arsip yang tersimpan bukan tentang maritim, melainkan daratan.
Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto, mengatakan bahwa Bung Karno pernah mengingatkan untuk kembali menjadikan Indonesia sebagai bangsa maritim. Karena dengan menguasai samudera, Indonesia mampu menjadi satu negara yang kuat, sentosa, dan sejahtera.
Banyak cerita hebat tentang masa lalu Indonesia ketika masih memegang titel sebagai negara maritim, termasuk para pejuang wanitanya. Tapi Imam menyadari bukti kebenaran mengenai hal tersebut sulit untuk dicari, baik bukti arkeologis, bukti arsip, naskah maupun bukti akademis lainnya.
&ldquo;Kita membutuhkan banyak inspirasi dari masa lalu tentang pejuang wanita yang sangat menentukan hari ini,&rdquo; ujarnya saat memberikan sambutan pada acara Seminar Nasional bertema &lsquo;Dharma Samudera Pejuang Wanita Negara Poros Maritim Dunia&rsquo; di Ruang Serbaguna Noerhadi Magetsari ANRI, Selasa (17/1/2023).
Terlepas dari para pahlawan wanita Indonesia, Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando, menyampaikan saat ini ada banyak &lsquo;pahlawan&rsquo; wanita di daerah pesisir Indonesia yang berjuang bertaruh nyawa untuk menjalani kehidupan.
&ldquo;Ada jutaan pahlawan wanita di daerah pesisir yang bertaruh nyawa untuk sesuap nasi. Mereka bekerja dengan alat tangkap ikan yang masih sangat tradisional,&rdquo; ucapnya.
Menurut Syarif Bando, langkah yang perlu diambil untuk membantu para &lsquo;pahlawan&rsquo; wanita tersebut ialah mengubah mereka menjadi manusia unggul. Adapun caranya yakni memfasilitasi puluhan titik kampung bahari dengan penyediaan akses terhadap bahan bacaan dan buku-buku ilmu terapan yang relevan dengan wilayah tempat tinggal mereka.
&ldquo;Tidak butuh waktu lama untuk Indonesia mampu melunasi hutang kalau poros maritim kita kuasai dan hal tersebut butuh manusia unggul,&rdquo; ungkapnya.
Wakil Ketua MPR RI, Lestarie Moerdijat, yang turut hadir memberikan apresiasi kepada ANRI atas diadakannya acara seminar nasional ini. Menurutnya, acara ini sangat berperan untuk menyampaikan kepada publik bahwa Indonesia memiliki banyak pahlawan wanita luar biasa, sekaligus mengajak generasi muda untuk mengambil peran atas laut Indonesia.
&ldquo;Tidak hanya dari perempuan saja tapi juga bagaimana Indonesia mampu mengambil peran. Bagaimana kita memperlakukan laut bukan hanya dari sisi ekonomi namun juga sebagai pagar teraman dari negara kita,&rdquo; jelasnya.
Lestarie menekankan menguasai lautan sama dengan menguasai dunia dan mengembalikan Indonesia menjadi poros maritim menjadi keharusan dan urgensi.
Pada kesempatan yang sama, Direktur SDM dan Umum Pelindo, Ihsanuddin Usman, mengungkapkan kebanggaannya karena dapat berkolaborasi dengan ANRI dalam mengadakan kegiatan ini. Dia menjelaskan sejak diberlakukannya merjer, Pelindo mendapatkan mandat untuk memperkuat daya saing dan menjadi penghubung Indonesia dengan negara-negara lain.
&ldquo;Ini membuat hubungan yang terjalin antara Pelindo dan ANRI menjadi sangat signifikan, terutama ketika perlu menulusur arsip,&rdquo; katanya.
Hal tersebut Usman sampaikan karena Pelindo tidak sekadar mengurusi kegiatan ekonomi, namun juga berperan penting sebagai agent of development.
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Prakas Agrestian

Pejuang Wanita di Negara Poros Maritim Dunia

Â 
Jakartaâ€”Pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan menjadi fokus pemerintah. Hal ini dilakukan agar SDM Indonesia, khususnya di bidang perpustakaan, memiliki daya saing dalam persaingan global dan pemerataan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Deni Kurniadi menyatakan, pada era kini, perpustakaan dan pustakawan harus siap dan berkomitmen untuk melayani masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan informasi. Oleh karena itu, pustakawan harus dapat meningkatkan kompetensinya di era digital berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
â€œDan perlu diingat bahwa pustakawan adalah garda terdepan dalam melakukan layanan perpustakaan dan informasi di berbagai jenis perpustakaan dan harus meningkatkan layanan dan koleksi yang bermanfaat bagi masyarakat,â€ terang Deni saat membuka webinar dengan tema Sumber Daya Manusia Perpustakaan unggul di Era Digital Menuju Indonesia Emas yang diselenggarakan oleh Perpusnas dan Forum Perpustakaan Khusus Indonesia (FPKI) pada Jumat (22/10/2021).
Sementara itu, Farli Elnumeri, Kepala Perpustakaan Daniel S. Lev menandaskan bahwa SKKNI berkaitan dengan industri, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan pendidikan tinggi. â€œHubungan erat antara pihak industri, dalam hal ini kita sebagai orang yang telah bekerja khususnya di bidang perpustakaan dengan salah satu yang menghasilkan orang-orang yang siap bekerja perpustakaan yaitu pendidikan tinggi,â€ terang Farli.
Dia menambahkan, saat ini sudah ada SKKNI bidang perpustakaan yang termaktub dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 236 Tahun 2019. Di dalamnya yang menjadi acuan adalah KKNI yang memiliki sembilan jenjang kualifikasi. â€œDari hal itu, kita bisa melihat profesi pustakawan perpustakaan khusus di jenjang mana,â€ tuturnya.
Selain itu, Perpusnas juga telah mengeluarkan Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Perpustakaan. KKNI bidang Perpustakaan bertujuan untuk mengembangkan SDM bidang perpustakaan berbasis kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.
â€œDiharapkan teman-teman yang bekerja di perpustakaan adalah mulai jenjang kualifikasi 3-jenjang kualifikasi 8 yang berkaitan dengan layanan intelektual yang diharapkan mempunyai kesiapan pengetahuan yang cukup dalam pengelolaan perpustakaan,â€ jelasnya.
Chaidir Amir, Pustakawan Ahli Muda Kemendikbudristek, menjelaskan perpustakaan pada abad ke-21 memiliki paradigma bukan sebagai gudang buku. Perpustakaan berfungsi mengkoneksikan informasi, penghubung pembelajaran, layanan digital, berjejaring dengan perpustakaan lain, tidak hanya mengelola informasi pengetahuan tetapi juga mentransfernya dan memasarkan perpustakaan.
Ini sejalan dengan konsep perpustakaan berbasis inklusi sosial yang diusung Perpusnas. Dalam program tersebut, digunakan pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
â€œKonsep ini tidak dengan muncul dengan sendirinya. Banyak hal yang harus dipersiapkan termasuk sarana dan prasarana, infrastruktur, koleksi dan yang paling penting adalah SDM,â€ terangnya.
Seiring dengan hal tersebut, kompetensi pustakawan harus berubah. Dia melanjutkan, pustakawan harus memiliki kemampuan mengetahui (mengenal) kapan informasi diperlukan dan memiliki kemampuan menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang diperlukan dengan efektif, efisien, dan tepat waktu, mampu membuat konten dan memasarkan perpustakaan serta mampu berkomunikasi dan berkolaborasi.
Dahulu, perpustakaan membangun koleksi dan beriorientasi untuk pelayanan prima. Pada era sekarang yang dibangun adalah komunitas. â€œHarus ada komunitas dan aktivitas di dalamnya, maka perpustakaan dapat mewujudkan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial,â€ pungkasnya.
Reporter: Anastasia Linawati/Hanna Meinita
Fotografer: Prakas Agrestian

Pustakawan Diminta Tingkatkan Kompetensi Sesuai dengan SKKNI  Â 

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) berkomitmen menyukseskan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri (PDN).
Perpusnas telah membentuk Tim Peningkatan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Perpustakaan Nasional yang disahkan dalam Surat Keputusan Kepala Perpusnas Nomor 143 Tahun 2022. Tim tersebut terdiri dari para kepala pusat/biro/direktorat di lingkungan Perpusnas.
Kepala Biro SDM dan Umum, Perpusnas, Janti Suksmarini, mengatakan pada tahun ini, Perpusnas merencanakan belanja untuk PDN sebesar Rp447 miliar. Dari nilai tersebut, sebesar Rp314 miliar atau sekitar 59 persen dari total anggaran Perpusnas dialokasikan untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
â€œKami laporkan bahwa, Perpustakaan Nasional pada tahun 2022 ini memiliki anggaran sebesar Rp667 miliar,â€ ujarnya dalam Sosialisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri yang diselenggarakan Perpusnas di Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, jl. Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta, pada Jumat (5/8/2022).
Diharapkan tim yang telah dibentuk dapat senantiasa memantau penggunaan PDN dalam proses perencanaan, pemilihan, pelaksanaan dan serah terima pengadaan barang/jasa. Termasuk penyampaian rencana dan laporan penggunaan PDN ke dalam aplikasi SISWAS PDN.
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, mengungkapkan pihaknya melakukan pembelanjaan produk luar negeri untuk ilmu pengetahuan yakni membeli buku digital. Selain itu, kebutuhan lainnya adalah untuk IT. Jika sudah ada produk dalam negeri, ujarnya, pihaknya akan menyesuaikan.
Dia menegaskan, Perpusnas berupaya untuk menumbuhkan literasi dalam upaya meningkatkan produk dalam negeri. Hal ini sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo yakni untuk memperluas akses informasi dalam peningkatan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan.
Literasi memiliki makna luas dan bukan sekadar membaca dan menulis. Disebutkan bahwa literasi mendukung terciptanya manusia unggul.
â€œLiterasi adalah kemampuan menghasilkan barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri yang bisa dipakai untuk memenangkan kompetisi global. Karena kalau mengutip yang disampaikan Bung Karno, ciri-ciri negara terjajah adalah sumber daya alamnya dieksploitasi, kemudian dibuat dalam industrialisasi negara penjajah, dan kemudian negara terjajah itu kembali jadi pasar,â€ jelasnya.
Kepala LKPP, Abdullah Azwar Anas, mengungkapkan kehadirannya merupakan bentuk afirmasi pemerintah kepada Perpusnas. Dia menyayangkan, dinas perpustakaan di daerah masih dipandang sebelah mata. Padahal, menurutnya, mesti ada upaya untuk mendorong agar kepala dinas perpustakaan diisi oleh orang-orang yang produktif agar dapat mengelola dan mendayagunakan perpustakaan untuk menyejahterakan masyarakat.
Dia menilai Kepala Perpusnas memiliki kesungguhan untuk berpihak kepada produk dalam negeri. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.
Indonesia disebut memiliki kekuatan ekonomi yang tangguh, bahkan saat menghadapi pandemi covid-19. Ahli ekonomi dunia memprediksi Indonesia masuk empat besar ekonomi dunia pada 2050.
â€œMaka fondasi kuat dari hal tersebut adalah bagaimana mendorong ilmu pengetahuan terus tumbuh, dan industri dalam negeri, tumbuh,â€ jelasnya.
Inflasi Indonesia sejak pandemi jauh lebih terkendali dibanding negara lainnya. â€œBrasil 11%, Uni Eropa 8,8%, Jerman yang ekonominya tangguh 7,9%, bahkan AS hampir 9%. Tapi Indonesia 3,55%. Ekonomi kita bangkit dan jauh lebih terkendali,â€ urainya.
Pascapandemi, pemulihan perekenoman Indonesia berjalan lebih cepat. Dan ini karena komitmen dari negara, salah satunya agar produk dalam negeri terus tumbuh.
â€œSaya ingin menunjukkan angka-angka bahwa ekonomi Indonesia termasuk baik dibanding negara lain. Hal ini untuk memotivasi kita, termasuk para pustakawan, untuk segera bangkit memberikan informasi kepada masyarakat,â€ tuturnya.
Dia menyebutkan, ada tiga arahan Presiden terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah yakni meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan porsi UMK dan Koperasi, serta mempercepat penyerapan APBN/APBD.
Pihaknya telah melakukan sejumlah upaya pengembangan katalog elektronik. Tahun lalu, tercapai 52 ribu produk di e-katalog. Pada tahun ini, target awal RKP 2022 sebanyak 95 ribu produk di katalog elektronik, baik nasional, sektoral, maupun lokal.
â€œNamun dengan proses bisnis yang berubah karena kita ingin mendorong UMKM kita tertampung dalam e-katalog, dalam 4 bulan sudah 480.116 produk. Dan target kami, 1 juta di akhir tahun,â€ ungkapnya.
Ke depan, buku-buku produk lokal akan diupayakan mendapat karpet merah supaya masuk e-katalog lokal maupun nasional. Sehingga dinas perpustakaan di daerah tidak rumit dalam membeli buku, dan dapat membelinya di e-katalog.
â€œDi Januari awal bisa langsung klik, sehingga pengadaan tidak perlu lama,â€ katanya.
Dia berharap buku bisa menjadi belanja favorit. Ada banyak buku hebat di daerah, namun kadang, tidak ada di perpustakaan daerah atau Perpusnas. â€œMudah-mudahan dengan cara ini ke depan, belanja buku di tingkat lokal bisa ditingkatkan,â€ pungkasnya.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Aji Anwar
Â

Perpusnas Berkomitmen Gunakan Produk Dalam Negeri

Jakarta &ndash; Ketika kecerdasan meningkat, maka yang diharapkan terjadi berikutnya adalah Indonesia mampu menjadi bangsa produsen. Keberdayaan ini nyata didukung dengan sumber daya alam melimpah, namun rupanya belum mampu menopang kemampuan literasi masyarakat. Kehadiran pegiat literasi merupakan jawaban mengatasi persoalan tersebut.
&ldquo;Indonesia merupakan negara kaya tapi masyarakatnya masih perlu disedekahi,&rdquo; urai Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando ketika mengawali kegiatan Rapat Koordinasi Asosiasi dan Komunitas Literasi di Hotel Orchardz Jayakarta dan daring, Kamis (7/9/2023).
Pemahaman literasi yang dimengerti oleh sebagian besar masyarakat masih sebatas pintar baca-tulis dan belum sampai pada tahap mengimplementasikan ilmu yang dimiliki. 
&ldquo;Setinggi apa pun pendidikan yang dimiliki seseorang kalau ujungnya tidak mampu memproduksi barang dan jasa, tidak memiliki arti apa-apa,&rdquo; tambah Syarif Bando.
Maka dari itu, seperti yang disampaikan filsuf dunia, manusia tidak bisa mengharapkan hasil yang luar biasa dengan cara yang biasa. Membaca adalah kata kunci untuk terjadinya perubahan. 
&ldquo;Karena membaca adalah proses untuk membentuk struktur berpikir rasional, logis, dan terstruktur,&rdquo; urainya.
Mengelola literasi sama dengan mengelola manusia dan merupakan hal esensial dalam rangka pemajuan bangsa. Berbagai partisipasi masyarakat ditunjukkan dalam urusan literasi dan terasa impresif. 
Kehadiran para pegiat literasi dalam menggerakkan perubahan melalui kegemaran membaca sangat diperlukan karena mereka bergerak di akar rumput. 
&ldquo;Mereka banyak membuat buku-buku ilmu terapan dan mampu meyakinkan masyarakat bahwa kreativitas dan inovasi bisa dihasilkan meski tanpa ijazah,&rdquo; ungkap Kepala Perpusnas.&nbsp; 
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Adin Bondar menerangkan meski berstatus sukarelawan, pegiat dan komunitas literasi mendapat kedudukan baik di Indonesia. Tinggal bagaimana mengikat mereka menjadi satu kesatuan yang utuh dalam upaya membangun perilaku kegemaran membaca. 
&ldquo;Pegiat literasi adalah pahlawan yang harus diapresiasi. Dengan demikian, penguatan kapasitas masyarakat melalui literasi dapat semakin kuat,&rdquo; ucapnya. 
Undang-undang Perpustakaan sudah mengamanahkan hak masyarakat memperoleh layanan literasi. Begitu pun dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah memasukkan penguatan literasi sebagai salah satu prioritas pembangunan. Artinya, harus ada keselarasan program prioritas literasi baik di pemerintah pusat dan daerah. 
&ldquo;Jika sudah selaras, maka upaya pengembangan kegemaran membaca dan literasi bisa dikawal. Kalau tidak dikawal, literasi tidak akan jadi prioritas,&rdquo; tambah Adin. 
Turut hadir secara daring, Duta Besar atau Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, Ismunandar, sependapat dengan Kepala Perpusnas. Dia mengatakan literasi harus diarahkan ke arah yang produktif. Tidak melulu hanya tentang bisa baca-tulis.
&ldquo;Tantangan zaman mengakibatkan pergeseran definisi literasi yang berubah,&rdquo; kata Ismunandar.
Literasi saat ini menjadi fondasi untuk membangun masyarakat yang berkelanjutan, terutama ketika kondisi dunia saat ini yang sedang berada pada fase transisi pasca covid-19. 
Pada sesi program baik (best practice), Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan Bunda Literasi Kabupaten Bandung, sama-sama memaparkan progam literasi yang berhasil diterapkan. 
Kepala Dinas Perpustakaan Sumsel, Fitriana mengakui program Bunda Kece (Bunda Literasi Kecamatan sampai Desa) telah mendapatkan dukungan dan memberikan dampak luar biasa kepada masyarakat. 
&ldquo;Mereka benar-benar menjadi role model dan influencer,&rdquo; imbuh Fitriana. &nbsp;
Pergerakan literasi di Sumsel sangat masif karena kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan gubernur sangat mendukung program pengembangan perpustakaan dan literasi.
Sedangkan Bunda Literasi Kabupaten Bandung, Emma Dety Permanawati memaparkan salah satu program literasi yang revolusioner dilakukan adalah mengukuhkan bunda literasi hingga ke tingkat RW di wilayah Kabupaten Bandung.
Kegiatan ini dihadiri oleh 150 orang peserta yang berasal dari Komunitas dan Asosisasi Literasi, Dinas Perpustakaan Umum Daerah, dan internal Perpusnas.
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Andri Tri Kurnia

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Literasi Anak, Masa Depan Indonesia

Bedah Buku (Pidato) Bung Karno: Gelorakan Semangat Nasionalisme untuk Generasi Milenial

Pejuang Wanita di Negara Poros Maritim Dunia

Pustakawan Diminta Tingkatkan Kompetensi Sesuai dengan SKKNI Â

Perpusnas Berkomitmen Gunakan Produk Dalam Negeri

Pegiat Literasi Dampingi Indonesia Jadi Bangsa Produsen