Kemayoran, Jakarta &ndash; Mengutip pernyataan Joseph Brodsky, seorang peraih Nobel Sastra (1987) dari Rusia-Amerika bahwa Ada kejahatan yang lebih kejam daripada membakar buku. Salah satunya adalah tidak membacanya.
 
Hal tersebut disampaikan Penggerak Literasi Nasional Maman Suherman dalam Prolog Membangun Literasi dari Pinggiran: Suka dan Dukanya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2024, Selasa (14/5/2024).
 
Dia mengatakan para pegiat literasi di 'tepian' ini telah berbuat. Dengan buku seadanya, kadang-kadang hanya dengan buku-buku yang dibeli kiloan dari pemulung. Ini dilakukan untuk membangun budaya membaca yang inklusif dan menyeluruh.
 
"Mereka seperti berlomba mengajak manusia untuk memamah buku tinimbang buku habis sia-sia karena termakan rayap," ungkapnya.
 
Lebih lanjut, dia menjelaskan meski banyak di antara para pegiat literasi yang tidak familiar dengan peraturan dan standar perpustakaan yang ketat, seperti UU Nomor 43/2007 tentang Perpustakaan, namun para pegiat literasi dari tepi ini tetap berbuat. 
 
Dengan kreativitas dan semangat, pegiat literasi menyediakan akses ke buku dan pengetahuan bagi komunitas. Mendirikan taman baca, pojok baca, dan bahkan perpustakaan bergerak seringkali dengan biaya sendiri dan dukungan minimal dari pemerintah.
 
"Mereka terus berkreasi, bahkan berakrobat dengan segala kemampuan dan keterbatasannya, untuk terus menyemai bibit-bibit dasar kecakapan hidup kepada pemustaka-pemustakanya," jelasnya.
 
Dengan segala keterbatasannya, lanjutnya, para pegiat literasi ini terus berupaya menumbuhkan minat baca di tengah masyarakat. Meski tidak selalu sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan. 
 
"Mereka menjalankan peran perpustakaan sebagai institusi pendidikan, pelestarian, dan rekreasi bagi masyarakat dengan menyediakan berbagai kegiatan literasi yang kreatif dan bermanfaat. Meski sering diabaikan oleh pemerintah atau hanya dijadikan objek dokumentasi oleh para pejabat, semangat dan dedikasi mereka tidak pernah padam," tegasnya.
 
Kang Maman mengatakan sinergi antar Lembaga dan komunitas literasi sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan literasi di Indonesia. "Mereka perlu didukung dan diperkuat oleh semua pihak termasuk pemerintah, akademisi, komunitas, dan media," katanya.
 
Dirinya berharap ada kesatuan langkah agar peta jalan literasi Indonesia segera terwujud, yang di dalamnya sejalan dengan amanat undang-undang. "Dengan Melibatkan masyarakat, taman bacaan masyarakat, rumah-rumah baca, pustaka-pustaka bergerak atau apa pun nama yang disandangkan oleh/kepada mereka," harapnya.
&nbsp;
Reporter: Wara Merdeka
Dokumentasi: Ahmad Kemal / Alfian / Aji Anwar
&nbsp;

Rakornas Bidang Perpustakaan 2024, Membangun Dari Tepi yang Berdampak dan Bernas

Jakarta--Salah satu kegiatan yang dapat menumbuhkan rasa kebanggaan terhadap negeri ini adalah menyuratkan Indonesia dalam sebuah tulisan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI mengadakan lomba menulis opini yang digelar pada 8 Juli 2021 hingga 7 Agustus 2021. Tema yang diangkat dalam lomba adalah â€œSaya Bangga, Saya Indonesiaâ€.
Dalam kurun waktu satu bulan, terkumpul 673 karya tulisan opini. Pengumuman 15 karya terbaik dilaksanakan bersamaan dengan talk show penulisan pada Senin (23/08/21), melalui media Zoom Cloud Meeting dan disiarkan secara langsung dari kanal YouTube Perpusnas.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Perpusnas Press yang merupakan salah satu subkelompok di bawah unit Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat. Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Sri Marganingsih.
â€œSelain 15 karya terbaik yang sudah pasti akan dibukukan dan diterbitkan, rencananya Tim Redaksi Perpusnas press juga akan memasukkan karya-karya di luar 15 terbaik tersebut. Hal ini mengingat bahwa karya-karya yang dikirimkan peserta masih banyak yang layak untuk dibukukan, diterbitkan dan disebarluaskan ke masyarakatâ€™â€™, terangnya.
Talk show yang diselenggarakan dalam rangka peringatan 76 tahun Indonesia Merdeka menghadirkan dua narasumber yaitu Duta Baca Indonesia Gol A Gong dan pegiat literasi sekaligus dewan juri penulisan 76 Tahun Indonesia Merdeka, Muhammad Ivan.
Muhammad Ivan menjelaskan bahwa karya tulis dinilai berdasarkan empat poin yaitu orisinalitas, kesesuaian tema dan jenis tulisan, kedalaman opini, dan kemanfaatan.
Ketua Tim Redaksi Perpusnas Press Edi Wiyono berharap kegiatan ini dapat berlanjut dan tidak berhenti setelah menentukan pemenang.
â€œMudah â€“ mudahan kegiatan ini tidak hanya berhenti pada bagaimana mendapatkan juara, tapi proses untuk terus menulis, mengembangkan ide gagasan. Karena ide gagasan itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang tidak bisa dinilai dan dibeli oleh apapun jugaâ€, tuturnya.
Gol A Gong juga turut menghimbau dan menyemangati peserta, â€œMari bersatu bersama Duta Baca Indonesia, bergabung di fanpage media sosial Gerakan Indonesia Menulis, dan berbicara soal ide gagasan. Menulis buku tidak selesai hanya pada keaktifan menulis saja, tetapi menyebarkan buku, menjual buku, menjadi mentor, mengajari membaca dan sebagainya.â€
Tiga peserta terbaik yang terpilih adalah juara 1 oleh Achmad Sunjayadi dengan judul Melacak Jejak Destinasi Wisata di Indonesia, juara 2 oleh Ayu Prawitasari dengan judul Membaca Koen Loen dan Ampyang, dan juara 3 oleh Abdul Jalil, S.Pd. dengan judul Kearifan Lokal dari Tradisi Kuliner Kaddo Bulo.
Â 
Reporter: Anastasia Linawati

Tumbuhkan Rasa Kebanggaan terhadap Indonesia Melalui Tulisan

Senayan, Jakarta&mdash;Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD) mendukung rencana kerja mendatang Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas).
 
Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komite III DPD RI dengan Perpusnas. Ketua Komite III DPD RI, Hasan Basri, menyatakan secara khusus melalui RDP, para senator ingin mendapatkan informasi mengenai rencana kerja tahun 2023, khususnya program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), pembudayaan kegemaran membaca dan literasi, serta sertifikasi dan uji kompetensi pustakawan.
 
Berdasarkan pasal 22D UUD 1945, DPD RI melalui alat kelengkapannya yakni Komite III DPD RI, memiliki tugas konstitusional untuk turut berkontribusi melakukan pengawasan, dalam hal ini terkait bidang perpustakaan. 
 
&ldquo;Hal ini yang menjadi landasan dilakukannya Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Perpustakaan Nasional RI, untuk mengidentifikasi dan menggagas penyelesaian komprehensif persoalan yang dihadapi oleh perpustakaan untuk penguatan literasi publik,&rdquo; jelasnya dalam RDP yang digelar di Gedung B DPD RI, Ruang Rapat Sriwijaya, Jl Jenderal Gatot Subroto No. 6, Senayan, Jakarta, pada Selasa (6/12/2022).
 
Komite III DPD RI sebagai mitra kerja Perpusnas berharap anggotanya dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi dan pelaksanaan fungsi pengawasan program dan kegiatan Perpusnas di daerah. Hal ini dilakukan untuk memastikan capaian secara optimal pendistribusian dan pelaksanaan program dan kegiatan Perpusnas. Senator Hasan Basri menekankan optimalisasi program TPBIS terutama pada daerah 3T.
 
Pada tahun 2023, anggaran definitif Perpusnas sebesar Rp723 miliar. Hal ini terdapat penambahan pagu sebesar Rp47 miliar dari pagu indikatif sebelumnya sebesar Rp675 miliar. Senator dari Kalimantan Utara tersebut menilai anggaran perpustakaan sangat kecil. Untuk itu, Komite III DPD RI akan mendorong agar anggaran perpustakaan dapat ditingkatkan.
 
Senada, senator dari Sumatera Utara, Dedi Iskandar Batubara, merasa sedih dengan anggaran tersebut, sementara targetnya dinilai besar. Untuk itu, pihaknya akan mendukung program kerja Perpusnas dalam merambah daerah di Indonesia.
 
&ldquo;Saya tidak menyalahkan siapapun, tapi perlu didorong bersama-sama agar tingkat literasi meningkat dan target besar kita bisa tercapai. Apa yang Kepala Perpusnas bisa bantu untuk DPD tahun 2023? Agar bisa menjadi kerja kita di daerah,&rdquo; ungkapnya.
 
Dalam RDP tersebut, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, memaparkan rencana kerja anggaran Perpusnas pada tahun 2023. Dari pagu anggaran RAPBN TA 2023, rencana komposisi alokasi anggaran untuk pelayanan umum sebesar Rp257,9 miliar, pendidikan sebesar Rp465 miliar, serta alokasi anggaran untuk prioritas nasional sebesar Rp360,2 miliar.
 
Dia menjelaskan program TPBIS tidak spesifik mencakup daerah 3T. Namun begitu, program unggulan Perpusnas ini dapat dimanfaatkan oleh para senator di daerahnya.
 
Usai RDP, Kepala Perpusnas mengajak anggota Komite III DPD untuk bersama-sama turun ke daerah dan terlibat dalam kegiatan yang diselenggarakan Perpusnas. &ldquo;Ini luar biasa saya rasa dan intinya kita harus mengimplementasikan apa yang disampaikan Bapak Presiden Jokowi tentang pembangunan dimulai dari pinggiran yaitu 3T. Dan kita sama punya komitmen itu,&rdquo; jelasnya.
 
Dia menegaskan, Perpusnas melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan telah mendukung upaya pembangunan gedung layanan perpustakaan di provinsi dan kabupaten/kota.
 
&ldquo;Telah membangun perpustakaan di daerah terpencil, Lembata, Nagekeo, di Aceh, kita bangun di Deli Serdang, Langkat, Dairi, Sambas, daerah perbatasan, kemudian di Manggarai Barat juga, semua daerah perbatasan kita bangun,&rdquo; urainya.
 
Sementara senator Sumatera Barat, Buya Muslim, menyambut baik respons dari Perpusnas yang terbuka untuk berkolaborasi. Dia berharap adanya bantuan buku dari Perpusnas untuk menumbuhkan minat baca di daerah di Indonesia. 
 
&ldquo;Jadi setelah kita bikin di daerah itu perpustakaan kecil-kecil, itu buku berapapun akan dilahap anak-anak. Salah satunya adalah menumbuhkan minat baca anak-anak. Dengan demikian mereka tidak lagi kembali ke internet untuk gadgetkah, tapi kembali ke buku,&rdquo; pungkasnya. 
 
Reporter: Hanna Meinita
 
Fotografer: Radhitya Purnama
 
&nbsp;

Dukungan DPD RI untuk Rencana Kerja Perpusnas

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Jangan datang sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan perilaku persiapan pensiun. Dengan rutinitas tersebut, niscaya prestasi luar biasa tidak akan pernah didapat.
Demikian disampaikan oleh Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando, saat memberikan pengarahan kepada 122 CPNS Golongan III dan Golongan II di Lingkungan Perpusnas yang akan melaksanakan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Tahun 2022.
Lebih lanjut dikatakan Syarif Bando bahwa Latsar CPNS adalah sebuah jalan untuk membentuk karakter yang dibutuhkan dalam menjalankan proses kerja dengan baik. Karena telah menjadi tugas Aparatur Sipil Negara (ASN) dimana pun berada untuk menjalankan roda kehidupan bangsa.
â€œHanya tingkat kemampuan profesional yang akan menentukan posisi kalian di masa depan,â€ ucapnya di Ruang Serbaguna Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Kamis (21/7/2022).
Selain itu, Kepala Perpusnas juga berpesan ASN harus menjadi ahli hukum. Karena ASN adalah bagian dalam penyelenggaraan langsung dan tidak langsung dari hukum negara. Sehingga untuk dapat menyalurkan pendapat atas peraturan yang ada, dia meminta agar 122 CPNS tersebut untuk semakin rajin membaca.
â€œKalau tidak baca, nanti akan seperti buih di lautan yang terombang-ambing tidak tahu arah,â€ ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpusnas, Teguh Purwanto, menginformasikan bahwa Latsar CPNS Golongan III dan II di Lingkungan Perpusnas RI Tahun 2022 akan berlangsung selama 74 hari yakni pada 25 Juli â€“ 13 Oktober 2022 di Pusat Pelatihan Manajemen &amp; Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Kementerian Pertanian, Ciawi, Bogor.
Total peserta Latsar CPNS Tahun 2022 terdiri dari 192 orang. Jumlah tersebut merupakan gabungan dari 3 Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), yakni Perpusnas, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Alfiyan Tarih Alfatih

Kaperpusnas: Jangan Datang sebagai CPNS dengan Perilaku Persiapan Pensiun

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Beberapa fungsi Perpustakaan Nasional adalah sebagai perpustakaan deposit dan perpustakaan pelestarian karya atau hasil kebudayaan bangsa. Oleh karena itu, Perpusnas merasa perlu segera disusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SSKCKR). Melalui RPP, Perpusnas mendorong seluruh pihak untuk melestarikan karyanya ke Perpusnas dan perpustakaan provinsi. Pembahasan dilakukan menggunakan teknologi video conference mengingatÂ pageblukÂ (pandemi) Covid-19 masih terjadi.
Draft RPP sudah beberapa kali dibahas dengan Kemendikbud dan beberapa kementerian. Hari ini, Rabu, (29/4), merupakan pertemuan ke-4 RPP memasuki babak pembahasan tingkat PAK (Panitia Antar Kementerian). PAK dibentuk sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 351/P/2020 tentang Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
Pembahasan melalui video conference melibatkan sembilan institusi (K/L) anggota PAK, antara lain Kementeriaan Pendidikan dan Kebudayaan, Perpustakaan Nasional, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.
Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Ainun Naâ€™im, mengatakan rancangan yang sedang digodok ini akan menabalkan Perpusnas sebagai Big Deposit di masa depan, meski beberapaÂ locusÂ memerlukan diskusi atau pemahaman yang intens, seperti mana saja yang termasuk ke dalam kategoriÂ private goodsÂ (karya pribadi/rahasia) atauÂ public goods.
â€œPeruntukkan untuk umum harus diperjelas,â€ ujar Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Syamsul Hadi menambahkan.
Hal yang serupa diutarakan salah satu panitia RPP, Tubagus Andri. Kalimat â€˜bentuk lain yang sesuai dengan perkembangan teknologiâ€™ harus diperjelas karena dapat berpotensi pelanggaran dan pengawasannya akan sulit. â€œSekarang sudah banyak yang menggunakan platform media sosial, seperti kanal YouTube, vlog. Bagaimana pengawasannya?,â€ ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas, Ofy Sofiana, menjelaskan kalimat â€˜bentuk lain yang sesuai dengan perkembangan teknologiâ€™ demi mengantisipasi perkembangan teknologi ke depan. Sedangkan, peruntukkan untuk umum mengacu pada karya rekam yang dikirimkan ke Perpusnas.
â€œUntuk analog dan digital (terkait bentuk, red) diatur dalam PP. Sementara, untuk content (isi) sudah diatur batasannya dalam undang-undang Perpustakaan,â€ terang Ofy.
Pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dalam RPP bertujuan untuk ; 1) mengelola koleksi KCKR sebagai koleksi nasional yang lengkap dan mutakhir sebagai salah satu tolak ukur kemajuan peradaban bangsa, ; 2) mewujudkan sistem pendataan KCKR untyuk memberikan kemudahan, ketersediaan, dan keterjangkauan bagi masyarakat dalam memanfaatkan KCKR,; 3) meningkatkan kesadaran penerbit dan produsen karya rekam tentang pentingnya pelestarian KCKR yang bernilai intelektual dan artistik sebagai hasil karya budaya bangsa melalui pemberian penghargaan,; 4) meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun budaya literasi melalui pendayagunaan koleksi serah simpan
Pelestarian tidak hanya menyangkut soal karya cetak tetapi termasuk juga karya rekam. Karya rekam terbagi dalam dua bentuk, yaitu karya rekam analog dan digital. Dan karya rekam terdiri atas audio, visual dan audio visual.
â€œUrgensi RPP terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 adalah soal pelestarian budaya bangsa,â€ imbuh Kepala Perpusnas beberapa waktu lalu.
RPP SSKCKR memuat 8 bab dan 40 pasal. Pada pembahasan UU 13/2018 sebelumnya yang melibatkan mitra kerja Komisi X DPR-RI disarankan, RPP yang disusun harus tersinergi terhadap 11 UU lain, antara lain UU Kemajuan Budaya, UU Sistem Perbukuan, UU Perpustakaan, UU Sistem Nasional Iptek, dan UU SSKCKR.
Ada lima poin penting yang akan dimuat dalam RPP. Pertama, mengenai tata cara penyerahan KCKR. Kedua, mengenai mekanisme pengenaan sanksi administratif bagi penerbit dan produsen karya rekam yang tidak taat melaksnakan kewajiban. Ketiga, mekanisme pengelolaan hasil SSKCKR. Keempat, tata cara peran serta (keterlibatan) masyarakat dalam pelaksanaan SSKCKR. Dan kelima, yakni bentuk penghargaan kepada pelaku SSKCKR dan masyarakat yang berperan aktif dalam pelaksanaan SSKCKR.
Di sela-sela pembahasan dengan kementerian/lembaga terkait, Perpusnas terus menerus melakukan dialog yang melibatkan organisasi profesi seperti IKAPI, SPS, ASIRI, LSF, APPTI, KPAI, TV, dan seniman film maupun suara baik dalam naungan label maupun indie. Pada proses dialog tersebut Perpusnas mendengarkan dan menerima seluruh masukan yang disampaikan.
Perpusnas berharap pembahasan RPP pada PAK tidak memakan waktu lama sehingga pada 2020 dapat disetujui Â untuk kemudian diundangkan.
Â 
Reportase :
Hartoyo Darmawan
Â

Perpusnas Terus Bersinergi Sempurnakan RPP UU SSKCKR

Pancoran, Jakarta--Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta kepada kepala daerah untuk membangun perpustakaan di wilayahnya. Keberadaan perpustakaan berperan penting dalam membangun ekosistem masyarakat yang berpengetahuan. Hal tersebut disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional bidang Perpustakaan di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (14/03). Tjahjo membeberkan masih banyak daerah di Indonesia yang belum memiliki perpustakaan. Saat ini masing sedikit, kalau di provinsi baru 31, tapi kalau kita lihat tingkat II itu baru 40 persen, apalagi tingkat desa. Mendagri menyebutkan, ada tiga tipologi perpustakaan, yaitu tipologi A sebanyak 23 dinas perpustakaan, tipologi B sebanyak 10 dinas perpustakaan, sedangkan tipologi C sebanyak 1 dinas perpustakaan. "Sesuai dengan yang dicanangkan presiden yakni meningkatkan kualitas SDM dalam pembangunan masyarakat Indonesia, kami punya target minimal tiap kabupaten/kota bahkan sampai tingkat desa/kelurahan memiliki perpustakaan," jelasnya. Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional Syarif Bando mengatakan pihaknya sudah melakukan MoU dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sehingga alokasi dana desa dapat digunakan untuk mengembangkan perpustakaan. Hal ini dilakukan guna meningkatkan indeks literasi. "Dana desa dapat digunakan untuk mengembangkan perpustakaan di wilayah desa," ujarnya. Tjahjo mendorong setiap daerah di Indonesia agar membangun perpustakaan. Dia juga meminta kepada para kepala daerah membentuk dinas perpustakaan bagi yang belum memiliki. "Pentingnya pembangunan perpustakaan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan wilayah perbatasan," katanya. Tak hanya itu, Tjahjo juga berpesan kepada dinas perpustakaan daerah agar selalu berkomunikasi dengan DPRD agar mendapat dukungan anggaran dari pemerintah daerah. Reportase: Hartoyo Darmawan

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Rakornas Bidang Perpustakaan 2024, Membangun Dari Tepi yang Berdampak dan Bernas

Tumbuhkan Rasa Kebanggaan terhadap Indonesia Melalui Tulisan

Dukungan DPD RI untuk Rencana Kerja Perpusnas

Kaperpusnas: Jangan Datang sebagai CPNS dengan Perilaku Persiapan Pensiun

Perpusnas Terus Bersinergi Sempurnakan RPP UU SSKCKR

Mendagri Dorong Kepala Daerah Bangun Perpustakaan