Pancoran, Jakarta - Perpustakaan harus mengubah penampilannya, karena perpustakaan bukanlah kantor melainkan ruangan terbuka yang bisa dimanfaatkan oleh publik. Hal tersebut dikatakan Direktur Pendidikan Tinggi, IPTEK dan Kebudayaan Bappenas, Hadiat, dalam paparannya pada Rakornas Bidang Perpustakaan, (27/2) dengan tema â€œOptimalisasi kegiatan prioritas nasional/transformmasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.â€
â€œPerpustakaan dibuat semenarik mungkin agar dapat mendorong masyarakat untuk datang ke perpustakaan. Jika perpustakaan di daerah mulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota, desa atau bahkan di satuan Pendidikan sudah menarik, harapannya budaya literasi bisa terwujud,â€ ungkapnya.
Lebih lanjut Hadiat mengatakan, pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing masuk dalam kebijakan RPJMN 2020-2024. Strategi penguatan perpustakaan ini salah satunya dengan perluasan bantuan DAK fisik perpustakaan untuk pemerataan akses dan kualitas layanan perpustakaan di daerah.
â€œDi dalam penampilannya, perpustakaan harus berubah fisiknya. Perpustakaan saat ini seolah-olah merupakan kantor biasa, yang saya bayangkan kantor perpustakaan seperti gerai yang menarik biar banyak masyarakat yang datang. Jangan bangun fisik yang biasa saja. Bagaimana DAK diperuntukkan untuk pembangunan fisik, bangun kantor layanan yang menarik,â€ ujarnya.
Hadiat menjelaskan, hal ini sebagai upaya untuk membentuk SDM yang berkualitas, produktif, menguasai IPTEK, dan inovasi. SDM yang berkualitas tersebut merupakan tuntutan untuk mewujudkan visi Indonesia 2045, yakni ekonomi modern dengan tingkat kesejahteraan yang berkualitas.
â€œKita sudah punya visi untuk merayakan 100 tahun Indonesia merdeka, pada saat itu kita punya harapan Indonesia memiliki pendapatan tinggi. Disinilah peran perpustakaan diperlukan untuk mendukung seluruh pilar sekaligus pondasi memperkokoh kualitas SDM,â€ jelasnya.
Â 
Reportase : Wara Merdekawati
Fotografer : Raden Raditya

Hadiat : Perpustakaan Bukan Sekedar Kantor

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Peserta Rapat Kerja Nasional Ombudsman Republik Indonesia, mengunjungi Perpustakaan Nasional RI, Jumat (6/3). Kunjungan dilakukan dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional dan Ulang Tahun ke-20 Ombudsman RI.
Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Utama Sri Sumekar, Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Ofy Sofiana dan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Woro Titi Haryanti.
Dalam sambutannya, Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi, Ofy Sofiana menjelaskan, Perpustakaan Nasional memiliki dua lokasi, yakni di Jalan Salemba untuk administrasi dan pembinaan, sedangkan di Jalan Medan Merdeka Selatan khusus digunakan untuk layanan. Gedung Layanan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 14 September 2017.
â€œDengan semangat kami selalu memberikan layanan prima kepada masyarakat, dan tentu sesuai dengan misi Presiden yakni mewujudkan SDM unggul Indonesia Maju,â€ jelasnya.
Ofy menambahkan, sejak diresmikan Gedung Layanan Perpusnas ini menunjukkan trend angka yang signifikan. Berdasarkan data hingga Maret 2020, jumlah pemustaka yang berkunjung sebanyak 2.084.451 orang. Pihaknya berharap Â dengan kunjungan ini dapat lebih mengenalkan layanan yang ada di Perpustakaan Nasional kepada masyarakat.
â€œSetelah kunjungan dari sini, saya harap bisa diinfokan ke keluarga atau masyarakat disana mengenai layanan yang ada di Perpustakaan Nasional,â€ ujarnya.
Hal senada juga diungkapkan, Kepala Biro Hukum, Kerjasama dan Organisasi Ombudsman Republik Indonesia, Dwi Ciptaningsih mengatakan, dengan adanya kunjungan ini ada kemanfaatannya untuk peserta Rakernas. â€œPara Kepala Perwakilan yang ikut kunjungan ini dapat menyampaikan ke Kepala Daerah setempat akan pentingnya untuk meningkatkan minat baca,â€ ungkapnya.
Lebih lanjut, Dwi menuturkan, pihaknya sudah melakukan kerjasama dengan Perpustakaan Nasional terkait pengelolaan perpustakaan. â€œKarena perpustakaan yang ada di Ombudsman bisa hidup namun kurang terlihat hidup, sehingga kami perlu tahu bagaimana cara mengelola perpustakaan,â€ tuturnya.
ReportaseÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â  : Wara Merdekawati
FotograferÂ Â Â Â Â Â Â Â Â  : Raden Raditya

Peserta Rakernas Ombudsman RI Kunjungi Perpustakaan Nasional

Gedung Perpustakaan Baru, Hadiah Hari Jadi Kota Banjar

Marah Â tanpa sebab menjadi salah satu tanda adanya burn-out syndrome, terlebih bagi seseorang yang stress, depresi dan frustasi menghadapi situasi yang serba tidak menentu. Misalnya terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan tanpa upah akibat dari penyebaran Covid-19. Biasanya berawal dari rasa bosan, lelah yang berkepanjangan dan tidak mampu mengendalikan maupun tidak ada tempat mengadu.
Di tempat kerja pun banyak dijumpai fenomena ini, sehingga WHO (organisasi kesehatan dunia) Â menetapkan burn-out syndrome sebagai salah satu kondisi stress kronis yang berdampak pada menurunnya produktivitas kerja. Istilahnya dikenal dengan sebutan occupational burn-out atau job burn-out.
Dikaitkan dengan kondisi saat ini, global pandemic Covid-19 telah menyebabkan jutaan orang terinfeksi. Secara psikologis ini mengakibatkan kecemasan dan ketakutan, termasuk mengalami jobburn-out Syndrome karena perubahan-perubahan yang mendadak.
Burn-out syndrome pertama kali dicetuskan oleh Herbert Freudenberger pada 1970-an, dalam istilah psikologi, yakni kondisi yang menggambarkan perasaan kelesuan akibat tuntutan yang membebani tenaga dan kemampuan seseorang. Burn-out syndrome merupakan suatu kumpulan gejala fisik, psikologis dan mental yang bersifat destruktif akibat dari kelelahan kerja yang bersifat monoton dan menekan.
Secara sederhana dapat diartikan bahwa kondisi ini semacam baterai lemah sehingga perlu diisi kembali. Dimensinya ada 3 hal meliputi emotional exhaustion (kelelahan emosi), depersonalization (depersonalisasi), dan perceive inadequacfy of professional accomplishment (rendahnya penghargaan terhadap diri sendiri).
Menurut WHO burn-out syndrome merupakan sindrom yang dikonseptualisasikan sebagai hasil dari stress kronis di tempat kerja/tempat lain untuk bekerja yang belum dikelola dengan baik. Ditandai oleh: a) Perasaan kelelahan yang amat sangat. b) jarak mental dengan pekerjaan semakin jauh. c) perasaan sinis atau negatif yang terkait dengan pekerjaan seseorang. Orang yang mengalami burnout syndrome dari luar tampak seperti biasa namun sebenarnya terjadi masalah dalam dirinya. Kondisi ini ditandai dengan kelelahan secara fisik dan emosional akibat ekspektasi dan kenyataan. Stres berkepanjangan akibat masalah pekerjaan juga terjadi ketika Anda merasa kewalahan dengan perintah atasan yang terus-menerus datang, namun Anda tak dapat memenuhinya.
Ketika kondisi ini terus terjadi dan dibiarkan, biasanya Anda mulai kehilangan minat pada pekerjaan dan tak lagi menemukan motivasi untuk terus melakukannya. Produktivitas kerja pun jadi menurun. Terlebih situasidi tengah penyebaran wabah Covid-19. Ada pekerja yang rotasi kerjanya berubah, misalnya dari on/off 14-14 berubah menjadi 21-21 atau 28-28 maupun bekerja dari rumah (WHF).
Ini jangan dianggap sepele, perlu penanganan serius baik oleh dirinya sendiri keluarga maupun perusahaan melalui bagian SDM dan medis agar menjadi pribadi yang memiliki kesehatan mental yang baik sehingga kembali bekerja dengan fresh penuh gairah dan ethos kerja. Sehingga produktivitas pun meningkat.
TIPS CARA MENGATASI BURN-OUT SYNDROME
Karena mereka yang mengalami sindrom ini biasanya tidak mampu melihat bahwa masih ada sisi positif yang mungkin terjadi dalam pekerjaannya, maka perlu sahabat untuk berbagi, untuk release. Setelah mereka menyadari barulah mereka dapat melihat kembali pilihan-pilihan atas pekerjaannya, berbicara terbuka dengan sahabatnya, batasi bersosialisasi dengan orang-orang yang pesimis.
Perlu juga melakukan relaksasi, istirahat cukup, olahraga dan rajin ibadah/berdoa. Sebenarnyaada cara yang paling ampuh untuk mencegah burn-out syndrome ini yaitu berhenti dari pekerjaan, namun kenyataannya di luar sana untuk bisnis atau mencari pekerjaan juga tidak mudah, terlebih dapat serbuan TKA dari mana-mana seolah-olah tanpa proteksi atas ketenagakerjaan di negeri ini.
Oleh karena itu, mereka harus mampu mengambil sisi positif dari pekerjaannya itu, berteman dengan teman sekerjanya yang memiliki pemikiran positif, dan menjaga keseimbangan hidup. Berfikir positif dan optimistis. Jangan menambah beban diri atas apa yang belum diselesaikan dengan beban-beban baru.
Bagi yangterkena PHK atau dirumahkan tanpa upah hendaknya tetap berfikir positif, optimistis dan melaporkan kepada pemerintah setempat untuk mendapatkan jaring pengaman sosial yang telah disiapkan oleh pemerintah di tengah menangani penyebaran Covid-19. Sementara itu, zakat mal (zakat harta) yang akan dioptimalkan untuk penanganan penyebaran Covid-19 sesuai Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020. Semoga kita mampu mencegah burn-out syndrome agar mampu meningkatkan produktivitas sekaligus ikhtiar sekuat tenaga diiringi doa supaya wabah Covid-19 segera berakhir. Amin. (ndu/k18)
Â 
Oleh : SUHARYONO S HADINAGOROÂ 
PemerhatiÂ  Ketenagakerjaan &amp; Ekonomi Kerakyatan
Â

Burn-Out Syndrome dan Produktivitas

Salemba, Jakarta -- Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menggelar bimbingan teknis Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Persediaan secara daring pada Kamis (10/3/2022). Bimtek dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kompetensi pegawai sehingga pengelolaan BMN dan barang persediaan dapat terlaksana dengan baik.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan, dalam pengelolaan BMN dan barang persediaan diperlukan profesionalisme, komitmen, disiplin, keteraturan dan kesadaran.
"Sehingga pengelola BMN dapat membuktikan integritas kita terhadap kepercayaan negara. Bahwa BMN dari pengelolaan uang negara dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk pelayanan kepada masyarakat," kata Syarif.
Terlebih Perpusnas merupakan lembaga public service, maka akan sangat bermakna jika sebaik-baiknya barang milik negara yang ada di Perpusnas adalah dapat dimanfaatkan untuk masyarakat.
Kasubdit BMN I Dit BMN Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJK) Kementerian Keuangan, Tunggul Yunianto mengatakan, BMN merupakan kekayaaan negara yang tidak dipisahkan. Perolehannya pun dapat bersumber dari APBN maupun perolehan lain yang sah, seperti hibah/sumbangan, pelaksanaan perjanjian/kontrak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Sejak 2003-2004 kami sudah melaksanakan reformasi pengelolaan keuangan negara, sehingga salah satu implikasinya sudah semakin jelas secara formal dan informal pembagian kekayaan negara. Salah satunya, BMN termasuk dalam kekayaan negara yang tidak dipisahkan," ungkap Tunggul.
Dijelaskan, terdapat 12 siklus pengelolaan barang milik negara. Mulai dari, perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, penilaian, pengamanan, pemeliharaan, penatausahaan, pemindahtanganan, pemusnahan hingga penghapusan.
"Pengelolaan BMN menjadi penting, karena menjadi pendukung utama layanan publik atau tugas dan fungsi pemerintah. Maka kami menyadari tugas seorang pengelola BMN sangat berat, harus melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh. Untuk itu, di Kemenkeu sudah mulai mengimplementasikan jabatan fungsional untuk pengelolaan BMN," jelasnya.
Reportase: Wara Merdeka

Perpusnas Gelar Bimtek BMN dan Barang Persediaan

Malang, Jawa Timur â€“Â Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU dengan 72 perguruan tinggi negeri dan swasta di Jawa Timur. MoU dilakukanÂ  di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) pada Rabu, (20/11). Penandatanganan MoU dilakukan bersamaan dengan Seminar, Workshop dan Musyawarah Daerah Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI) se-Jawa Timur. .
Ketua Panitia Yeni Fitria Nurrahman menjelaskan alasannya mengapa memilih UMM sebagai tempat pelaksanaan Musda FPPTI Jatim ini. Menurutnya, UMM menjadi tempat pertama kali terbentuknya FPPTI Jatim. â€œDi harapkan dapat menciptakan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan TI khususnya di bidang perpustakaan,â€ ujar Yeni membuka acara.
Workshop dan seminar FPPTI menghadirkan narasumber Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando, Wakil Rektor UMM Syamsul Arifin, Ida Fajar Priyanto dari UGM, Rikarda Ratih Saptaastuti dari Universitas Katolik Soegijapranata dan Felicia Goenawan dari Universitas Kristen Petra Surabaya. Workshop diikuti ratusan peserta dari Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah. â€œMereka tertarik dengan kegiatan FPPTI. Bahkan, saking membludaknya sampai menolak peserta,â€ terang pustakawan UNUSA Surabaya itu.
Adapun tujuan penandatanganan MoU adalah untuk memberikan akses yang seluas-luasnya antara perpustakaan perguruan tinggi dengan perpustakaan nasional. Dengan adanya MoU tersebut mereka bisa saling tukar informasi yang ada di perpustakaan, akses e-jurnal, e-book dan lain-lain.
Ketua FPPTI Jawa Timur Amirul Ulum menjelaskan, Musyawarah Daerah adalah forum berakhirnya kepengurusan dan untuk memilih ketua baru periode 2019-2022. Acara berlangsung selama tiga hari (20-22 November). â€œMusda ini adalah bagian dari evaluasi. Bagaimana pengembangan pustakawan atau sumber daya manusia. Untuk ke depan kita perlu memelihara sinergitas baik daerah atau pusat,â€ jelas Amirul Ulum.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengajak pustakawan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain itu melakukan update informasi terutama konsep transfer knowledge. "Belum banyak prodi yang mengajarkan bagaimana mengatur koleksi menjadi mengatur knowledge. Apalagi transfer knowledge," imbuhnya. Syarif juga menekankan bahwa saat ini negara maju tidak lagi berkutat tentang pembahasan revolusi industry 4.0. "Mereka sudah jauh melakukan realisasi. Sebab itu, makna literasi jangan dipersempit seputar text book. Tapi bagaimana menciptakan barang dan jasa yang bermanfaat dan diakui dunia," tandasnya. Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando pada kesempatan tersebut secara seremoni juga memberikan mobil perpustakaan keliling melalui Rektor UMM agar dapat dimanfaatkan civitas academica UMM.
Â Reportase: Arwan Subakti
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Perpusnas Lakukan MoU Dengan 72 Perguruan Tinggi 

Medan Merdeka Selatan, Jakarta -- Sebanyak 93 mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi dan Ilmu Administrasi Negara serta dosen dari Universitas Surakarta melakukan kunjungan ke Perpusnas Merdeka Selatan, Selasa (23/7). Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Perpusnas dan Kementerian Sekretariat Negara RI dalam penerimaan layanan kunjungan di kedua instansi.
Kegiatan ini merupakan bagian dari Kuliah Kerja Mahasiswa yang bertujuan menambah informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, khususnyaÂ good governanceÂ dan strategi pengelolaan informasi.
Menurut Joko Santoso Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Perpusnas, perpustakaan menjadi hak seluruh masyarakat dan harus bisa diakses seluas luasnya. Di samping menyediakan layanan secara langsung/onsite, Perpusnas juga menyediakan layanan yang sifatnyaÂ online. â€œUntuk masyarakat yang jauh, kami memiliki koleksi konten digital berupa website yang dapat diakses secara luasâ€, ungkapnya.
Joko juga menyampaikan layanan digital yang dimiliki Perpusnas sangat lengkap. â€œWebsite Perpusnas saat ini memiliki 64 layanan tematik mulai dari sastra hingga koleksi kepresidenanâ€, sebutnya. Selain website, ada juga aplikasi milik Perpusnas yang bisa diakses melalui ponsel pribadi yaitu Ipusnas.
Selain itu hadir dalam acara ini Asisten Deputi Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara RI Eddy Cahyono Sugiarto dan Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat Negara RI Rejeki Wijiastuti.
Reporter: Eka Purniawati
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Berita

Kolaborasi Perpustakaan Nasional dan Kementerian Sekretariat Negara RI dalam Penguatan Literasi