Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Tingginya intensitas kunjungan kerja DPRD dari seluruh Indonesia ke Perpustakaan Nasional merupakan suatu gambaran pentingnya perpustakaan dalam pengembangan sumber daya masyarakat, sehingga perlu didukung oleh semuaÂ stakeholder yang terkait dan merupakan tindak lanjut dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan perpustakaan sebagai urusan wajib. Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menerima sekaligus rombongan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan dan DPRD Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat yang bertempat di Ruang Rapat Pimpinan lantai 5 Perpusnas Medan Merdeka Selatan pada hari Rabu (23/5).
"Indonesia merupakan negara satu-satunya yang mempunyai legitimasi untuk mengatur perpustakaan dari tingkat perpustakaan hingga daerah," ujar Syarif. Kepala Perpusnas merujuk UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, menjelaskan pada pasal 22 tentang pengembangan perpustakaan umum, pasal 23 tentang pengembangan perpustakaan sekolah, pasal 24 tentang pengembangan perpustakaan perguruan tinggi, pasal 25 tentang pengembangan perpustakaan khusus, Sedangkan pada pasal 48 -51 mengatur kewajiban pemerintah dalam membudayakan kegemaran membaca. "Kami memiliki program yang melibatkan kerjasama antara eksekutif dan legislatifÂ  terutama komisi X DPR RI yaitu Safari Gerakan Nasional Pembudayaan Kegemaran Membaca yang tujuannya mendorong budaya baca masyarakat," terang Syarif.Â 
Kepala Perpustakaan Nasional dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan mengenai transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial menjadi suatu kegiatan prioritas nasional pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019. "Betapa masyarakat di pedesaan dan pedalaman sangat lapar buku. Sebenarnya budaya baca masyarakat tinggi tetapi jumlah koleksi yang masih kurang memadai," ujar Syarif menambahkan. Dihadapkan opini tidak berdasar terhadap rendahnya budaya baca masyarakat Indonesia, ada fakta menarik bahwa tidak ada negara yang menyamai Indonesia yang memiliki 50 aksara. "Perpustakaan merupakan jawaban terhadap masalah yang dihadapi masyarakat, karena perpustakaan adalah jantung pendidikan," Syarif melanjutkan.
Ketua Komisi D DPRD Kab Sanggau, Paulus dalam kunjungannya menyampaikan permohonan dukungan pembangunan fisik gedung perpustakaan dan bantuan teknologi informasi untuk mendorong budaya baca di wilayahnya. Kepala Perpustakaan Nasional dalam menanggapi permintaan tersebut akan mendata dan mengkaji terhadap seluruh usulan permintaan bantuan yang masuk ke Perpustakaan Nasional. Syarif menyarankan apabila daerah hendak membangun perpustakaan sebaiknya mengedepankan peruntukannya untuk fasilitas layanan perpustakaan. "Sebaiknya bangun fasilitas layanan perpustakaan seperti ruang keanggotaan, ruang baca, ruang koleksi, ruang diskusi, ruang bermain anak, ruang konservasi dan preservasi, dan lain-lain," jelas Syarif.
Ketua Komisi IV DPRD Kab. Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan Charles Minarko dalam pembukaannya menerangkan daerahnya OKU Selatan yang beribukotaÂ  Muaradua, Provinsi Sumatera Selatan diresmikan 2004 memiliki 19 kecamatan dan 116 kelurahan. Nasrul yang merupakan anggota DPRD Kab. OKUÂ  Selatan menjelaskan maksud kedatangan untuk memperoleh informasi tentang bantuan koleksi, mobil perpustakaan keliling, dan cara untuk meningkatkan minat baca masyarakat.
Â 
Reportase : Arwan Subakti

Kunjungan DPRD Kab. Ogan Komering  Ulu Selatan dan DPRD Kab. Sanggau 

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Belum adanya gedung layanan perpustakaan di wilayahnya, DPRD Kabupaten Bangka Selatan mengharapkan bantuan mobil perpustakaan keliling (MPK). Upaya ini sebagai komitmen DPRD Kabupaten Bangka Selatan dalam meningkatkan gemar membaca masyarakat setempat.
Demikian disampaikan Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bangka Selatan, Dian Sersanawati dalam konsultasi dan koordinasi terkait bantuan untuk perpustakaan di daerah, Kamis (24/10). Dian mengatakan wilayah Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari delapan kecamatan, dua diantaranya kecamatan kepulauan.
"Keberadaan gedung layanan perpustakaan masih dalam khayalan kami, salah satu kendalanya karena anggaran yang ada hanya 2 miliar. Saat ini baru ada gedung kantor Perpustakaan yang masih bergabung dengan arsip," jelasnya.
Di katakan Dian, wilayah Bangka Selatan sudah memiliki satu mobil perpustakaan keliling dan pihaknya ingin meminta bantuan kepada Perpustakaan Nasional terkait pengadaan mobil perpustakaan keliling. "Karena belum ada gedung layanan, kami memanfaatkan mobil perpustakaan keliling agar masyarakat bisa mengakses buku. Apalagi disini tingkat gemar membaca masih tergolong rendah," tuturnya.
Sementara itu, Kabupaten Bangka Barat yang mendapatkan dana alokasi khusus (DAK) bidang perpustakaan tahun 2020 menyatakan siap membangun gedung layanan perpustakaan. Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Bangka Barat Rohadi mengatakan, banyak cara yang sudah dilakukan untuk meningkatkan gemar membaca di wilayahnya. Di antaranya dengan menyelenggarakan Gebyar Baca Bangka Barat, bekerja sama dengan mitra terkait kajian minat baca, dan Perpustakaan Nasional.
"Kendala yang kami hadapi salah satunya pengembangan perpustakaan desa. kami sudah memiliki 38 perpustakaan desa dari 64 desa, dan 32 diantaranya aktif. Karena adanya Undang Undang Desa perpustakaan jadi kewenangan desa, sehingga mulai pertengahan 2017 hingga saat ini tidak ada bantuan buku. Kami hanya mengakomodir kegiatan CSR BUMN maupun pihak ketiga," jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Woro Titi Haryanti mengingatkan kepada Bangka Barat untuk menyiapkan lahan, kelengkapan dokumen, kejelasan status kepemilikan lahan. Dan meminta kepada Bangka Selatan untuk mengajukan proposal terkait bantuan mobil perpustakaan keliling.
"Perpustakaan tidak hanya fungsi fisiknya saja tetapi juga kegiatan yang ada di gedung ini. Membentuk SDM unggul tidak lepas dari peran perpustakaan yang membentuk literasi. Literasi tidak sekedar membaca, tetapi bagaimana memahami isi bacaan, mengaplikasikan dan menghasilkan sesuatu dari yang dibaca untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya," jelasnya.
Perpustakaan tidak hanya tempat belajar tetapi juga tempat berbagi pengetahuan. "Harapannya ketika membangun gedung, sarana prasarana dibuat senyaman mungkin, konten mudah diakses dan berkualitas, dan pustakawan harus bertransformasi kreatif dan inovatif. Kesemuanya memerlukan dukungan anggaran, sehingga kami mohon kepada DPRD Bangka Selatan dan Barat untuk komitmennya dalam mengembangkan perpustakaan. Karena perpustakaan adalah universitas seumur hidup," pesan Deputi 2.
Reportase : Wara Merdekawati Fotografer : Ahmad Kemal Nasution

Kab. Bangka Selatan Inginkan MPK, Bangka Barat Siap Bangun Gedung Perpustakaan

Kemayoran, Jakarta Pusat- Jumlah perpustakaan umum di Indonesia saat ini belumlah ideal. Hal ini terungkap dari hasil sensus perpustakaan yang disampaikan pada acara Sosialisasi Aplikasi Sensus Perpustakaan dan Presentasi Hasil Sensus Perpustakaan tahun 2018 yang dilakukan Perpustakaan Nasional RI bekerja sama dengan PT Iconesia Solusi Prioritas, Selasa (13/11) di Hotel Orchadz Kemayoran Jakarta. CEO Iconesia, Suhermin Ari Pujiati dalam presentasinya, menjelaskan bahwa data ini didapatkan melalui sensus terhadap 34 Perpustakaan Provinsi dan 514 Perpustakaan Kabupaten/kota di Indonesia.
Sensus ini juga menunjukkan berbagai data umum yang menarik mengenai keadaan perpustakaan di Indonesia. Sensus menunjukkan bagaimana rendahnya tingkat pemanfaatan perpustakaan di Indonesia yang hanya berada pada angka 0,01% yang berasal dari angka kunjungan ke perpustakan per hari sebesar 17.399 dibagi jumlah keseluruhan penduduk Indonesia. Rasio jumlah tenaga perpustakaan umum di Indonesia pun terbilang sangat rendah, yaitu berada di angka 0,00001 di mana total 93.634 tenaga perpustakaan umum melayani keseluruhan masyarakat Indonesia.
Pembuatan aplikasi dan pelaksanaan sensus ini merupakan tindak lanjut pemenuhan kebutuhan Perpustakaan Nasional untuk melakukan perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengembangan perpustakaan di Indonesia. Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Woro Titi Haryanti dalam sambutannya mengatakan betapa pentingnya data bagi suatu organisasi Perpusnas. " Dengan data yang valid, akurat dan update suatu organisasi atau lembaga dapat membuat kebijakan yang baik, dan kebijakan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan kemampuan yang sesuai dengan kemampuan yang ada sehingga tidak terlalu ambisius baik dalam perencanannya maupun dalam implementasinya," ujar Woro.
 Data yang didapat dari sensus juga dapat digunakan untuk penetapan strategi dan evaluasi kinerja. "dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa data merupakan dasar utama setiap lini organisasi atau lembaga dalam pengambilan keputusan, perencanaan, penetapan strategi dan capaian target kinerja dan bahkan sampai evaluasi kinerja suatu organisasi," tambah Woro.
ke depannya, data-data hasil sensus 2018 ini akan terus diperbaharui guna memberikan data yang valid mengenai gambaran perpustakaan di Indonesia. Aplikasi yang dikembangkan PT. Iconesia ini kemudian akan diserahkan seluruh pengelolaannya ke Perpustakaan Nasional RI. " (aplikasi dan data) ini merupakan milik kita bersama, supaya kita bisa mengembangkan perpustakaan di Indonesia dengan lebih terarah. Jadi tidak main perasaan lagi tetapi berdasarkan data yang ada,"Â  tutup Woro.
Reportase: Radhitya Purnama

17 Perpustakaan Layani 100 Ribu Masyarakat di Indonesia

Salemba, Jakarta - Benarkah literasi Indonesia buruk? Apabila yang dipahami dari literasi hanya sekedar kemampuan untuk mengenal huruf, kata, dan kalimat, maka itu bukanlah jawaban yang tepat. Melainkan bahwa literasi sejatinya adalah kedalaman pengetahuan seseorang untuk menciptakan barang dan jasa yang bisa digunakan pada tingkat kompetisi global.
Membuka webinar dengan tema â€œLiterasi Indonesia, Seburuk Itukah?â€Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengatakan bahwa literasi memiliki empat tingkatan yakni kemampuan seseorang untuk memiliki akses atas sumber-sumber informasi, kemampuan untuk memahami apa yang tersirat dari yang tersurat, kemampuan dalam mengungkapan ide, teori, gagasan dan inovasi baru, serta kemampuan untuk menciptakan barang dan jasa yang dapat digunakan pada kompetisi global.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa sumber daya alam Indonesia sangat beragam dan berlimpah, namun itu semua belum dapat dimanfaatkan dengan maksimal karena keterbatasan kemampuan masyarakat Indonesia dalam hal penguasaan teknologi untuk menciptakan barang dan jasa. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas SDM menjadi titik fokus pemimpin negara tahun ini. Beruntungnya pintu untuk meningkatkan kualitas SDM adalah transfer knowledge yaitu dengan membaca.
Siapapun tidak bisa serta merta menilai bahwa indeks literasi masyarakat Indonesia rendah sebelum menghitung rasio kebutuhan buku masyarakat Indonesia. Sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh UNESCO, setiap masyarakat harus membaca tiga buku baru setiap tahunnya. Pada kenyataannya di daerah pedalaman bahan di daerah perbatasan antar negara, tidak ditemukan buku baru.
â€œTidak adil rasanya menuduh masyarakat di daerah perbatasan tidak mau membaca. Jauh lebih penting memikirkan infrastruktur serta sarana dan prasarana dalam menyediakan bahan bacaan daripada mempertanyakan literasi Indonesia buruk atau tidak,â€ lanjut Syarif Bando pada Webinar Literasi yang diselenggarakan oleh Moco Academy, pada Selasa, (8/9).
Setuju dengan penjelasan Kepala Perpusnas tentang literasi, Pegiat Literasi Maman Suherman mengatakan semua lapisan masyarakat harus mampu bersinergi untuk menyebarkan bahan bacaan sampai ke daerah. Selain itu, karena sekarang manusia berada di dalam era digital sehingga membutuhkan akses internet yang bisa menjangkau hingga ke pelosok agar masyarakat mudah mengakses bahan bacaan secara online.
â€œInfrastruktur untuk belajar bukan hanya ruang kelas melainkan juga akses internet yang sama rata, baik yang di kota maupun di pelosok desa,â€ jelas Maman.
Sedangkan, menurut Alma Dhea-salah satu penulis muda-literasi adalah salah satu cara untuk mengekspresikan diri dan lingkungan yang mempengaruhi perkembangan diri. â€œAnak yang berprestasi jauh lebih dari sekadar yang memiliki banyak piala atau memenangkan olimpiade, melainkan yang memiliki kemampuan bertutur dengan baik,â€ ungkap Dhea.
Â 
Reporter: Robby Fuji, Rizki Agung
Fotografer: Raden Radityo

Transfer Knowledge Hanya Bisa Dilakukan Dengan Membaca

Jakarta - Wujud pembinaan dan pengawasan terhadap semua jenis perpustakaan terimplementasikan melalui kegiatan akreditasi perpustakaan.
&nbsp;
Sebagai pembina perpustakaan di Indonesia salah satu tugas Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) yaitu mengembangkan Standar Nasional Perpustakaan (SNP). Dalam hal ini, SNP adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 
&nbsp;
Demikian disampaikan Direktur Standardisasi dan Akreditasi Perpusnas, Supriyanto dalam sambutannya di apel pagi Senin (27/5/2024).
&nbsp;
&ldquo;Ada enam standar untuk semua jenis perpustakaan di indonesia yaitu standar koleksi, sarana prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan, dan pengelolaan. Dalam perkembangannya penyelenggaraan perpustakaan selain mengacu pada keenam standar juga mengacu pada komponen inovasi dan kreativitas, komponen tingkat kegemaran membaca, dan komponen indeks pembangunan literasi masyarakat,&rdquo; papar Supriyanto.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
&nbsp;
Lebih lanjut, dia mengatakan akreditasi perpustakaan merupakan rangkaian kegiatan proses pengakuan formal yang dilakukan oleh Perpusnas untuk menetapkan bahwa suatu perpustakaan telah memenuhi SNP. Selain itu, akreditasi perpustakaan juga menjadi mandatori Perpusnas dalam penerapan regulasi tentang pemerintah daerah.
&nbsp;
&ldquo;Kehadiran akreditasi perpustakaan secara bertahap memberikan dampak meningkatkan kepercayaan masyarakat (pemustaka) terhadap kinerja perpustakaan. Perpustakaan yang terakreditasi dituntut memberikan layanan terbaik, layanan prima kepada pemustaka dan masyarakat. Akreditasi perpustakaan menjadi indikator kuat menuju perpustakaan berkualitas,&rdquo; ucap Supriyanto.
&nbsp;
Ciri-ciri perpustakaan berkualitas meliputi adanya pengakuan masyarakat, melalui kepuasan pemakai (survei), prestasi lembaga dan pustakawan (akreditasi, sertifikasi pustakawan, lomba, pengurus organisasi profesi), dan apresiasi masyarakat (tempat seminar, studi banding); peningkatan kinerja, melalui peningkatan transaksi kunjungan perpustakaan, peningkatan transaksi peminjaman buku, dan peningkatan transaksi akses informasi baik manual maupun elektronik; konsistensi perpustakaan, melalui kegiatan perpustakaan berkembang, anggaran perpustakaan berkembang, organisasi perpustakaan berkembang, dan sumber daya perpustakaan berkembang. 
&nbsp;
Perpusnas selalu mendorong pengelola perpustakaan menuju perpustakaan berkualitas melalui penguatan kelembagaan (pusat perpustakaan), regulasi lembaga induk (pendirian, kebijakan), peningkatan kontribusi perpustakaan dalam kinerja lembaga induk (akreditasi, sertifikasi) serta pengakuan profesi pustakawan oleh lembaga induk (formasi, kepala perpustakaan, anggaran).
&nbsp;
Pada kesempatan yang sama, Supriyanto juga menegaskan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan perlu bertransformasi menuju perpustakaan yang berkualitas. Transformasi perpustakaan minimal menyentuh pada transformasi digital untuk menciptakan ekosistem digital (layanan digital, konten digital, konten kreatif), transformasi layanan menuju perpustakaan sebagai pusat aktivitas masyarakat (kenyamanan, jemput bola, diversifikasi layanan, silang layan, layanan ekstensi), serta transformasi inklusi sosial (dampak perpustakaan, manfaat ekonomi, pengetahuan, dan keterampilan).
&nbsp;
&ldquo;Akreditasi perpustakaan merupakan salah satu sarana pemerintah pusat untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan pemerintahan di daerah. Di era otonomi daerah wewenang pemerintah daerah begitu besar terhadap penyelenggaraan pemerintah. Untuk memastikan pelaksanaan pemerintahan khususnya pelayanan masyarakat, maka pemerintah pusat menggunakan sarana akreditasi atau penilaian kesesuaian terhadap standar dalam melakukan kontrol pelaksanaan pemerintah daerah. Akreditasi perpustakaan juga memastikan bahwa pemerintah pusat hadir dalam setiap penyelenggaraan perpustakaan di seluruh wilayah Indonesia,&rdquo; pungkasnya.
&nbsp;
Reporter: Ranny Kusumawardhani

Kegiatan Akreditasi Perpustakaan Terapkan Standar Nasional Perpustakaan

Jakarta &ndash; Perpustakaan Nasional RI menerima kunjungan Mahasiswa Magang Kampus Merdeka DPR RI (23/10/2023). Rombongan mahasiswa diterima oleh Ibu Yuli Maryani selaku Ketua Subkelompok Kerja Layanan Referensi dan Bapak Achmad Iwan Ardiansyah selaku Ketua Subkelompok Kerja Pelaporan dan Akuntabilitas, serta beberapa staf pada Substansi Pelaporan. 
&nbsp;
Ketua rombongan sekaligus mentor Ibu Iis Anisa menjelaskan mengenai program kampus Merdeka atau di DPR biasa disebut dengan program Magang Di Rumah Rakyat (MDRR) yang merupakan sebuah kebijakan Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Tujuan dari kunjungan mahasiswa kampus merdeka yaitu untuk melihat secara langsung fasilitas dan layanan yang tersedia di Perpustakaan Nasional RI dan mengetahui program/kegiatan yang dijalankan dalam mendukung tugas pokok dan fungsi perpustakaan. &nbsp;&nbsp;
&nbsp;
Pada bulan Juli 2023, para mahasiswa telah mengikuti seleksi yang berisi tes administrasi dan kebinekaan yang dilakukan oleh Kemendikbudristek. Dari 25.475 mahasiswa yang mendaftar, diseleksi kembali menjadi sebanyak 12.822 orang, dan sebanyak 250 orang berhasil lulus untuk menjadi mahasiwa magang kampus merdeka yang disebar di seluruh unit kerja di DPR RI. Mahasiswa magang yang berpartisipasi berasal dari 95 Universitas di Indonesia. Komisi X DPR RI menerima 13 orang mahasiswa magang yang terdiri dari 10 orang mahasiswa magang program kampus merdeka dan 3 orang mahasiswa magang mandiri. Para mahasiswa melakukan magang mulai tanggal 14 Agustus s/d 22 Desember 2023. 
&nbsp;
Dengan mengikuti magang ini diharapkan nantinya para mahasiswa dapat memiliki karakter seperti integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil dan perekat bangsa. Selain itu dapat memiliki kompetensi khusus yang diajarkan di unit kerja masing-masing. 
&nbsp;
Sementara itu, Yuli Maryani menjelaskan mengenai gedung layanan Perpusnas yang terdiri dari 24 lantai, serta&nbsp; fasilitas dan layanan yang disediakan seperti layanan Keanggotaan Online (K-OL), OPAC, IOS, iPusnas, BintangPusnas Edu, E-Resources, Khastara, Kartu Sakti, dll. Layanan lainnya yang dimiliki oleh Perpusnas antara lain Ask a Librarian yang dapat digunakan oleh mahasiswa jika ingin bertanya mengenai ketersediaan koleksi dan penelusuran informasi. Selain itu, Perpusnas juga memiliki media sosial yang aktif mempromosikan dan mensosialisasikan program/kegiatan kepada masyarakat. 
&nbsp;
Iwan Ardiansyah menjelaskan mengenai tugas pokok dan fungsi Perpustakaan Nasional, Indeks Peningkatan Literasi Masyarakat yang saat ini masih belum memuaskan, serta kendala dan permasalahan dalam peningkatan literasi di Indonesia. 
&nbsp;
Dalam kesempatan tersebut, para mahasiswa terlihat sangat antusias mendengarkan dan berdiskusi mengenai Fasilitas dan Layanan Perpustakaan Nasional. Setelah selesai sesi diskusi, Duta Perpustakaan mengajak para mahasiswa berkeliling untuk melihat secara langsung berbagai layanan yang ada di Perpusnas dan melakukan pendaftaran anggota secara online untuk selanjutnya diberikan kartu perpustakaan yang berlaku seumur hidup. 
&nbsp;
Reportase : Nurazizah
Dokumentasi: I Putu Dian Perdana

Perpusnas Menerima Kunjungan Mahasiswa Magang Kampus Merdeka DPR RI 

Salemba, Jakarta -- Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (HOKH) Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menggelar rapat review pembahasan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara daring pada Jumat, (30/07/2021). Rapat tersebut, dipimpin langsung oleh Kepala Biro HOKH Sri Marganingsih.
Kepala Biro HOKH Sri Marganingsih mengatakan, dengan dilaksanakannnya PMPRB maka perlu dilakukan pembahasan dan review untuk memeriksa kembali kelengkapan instrumen penilaianÂ  pengisian instrumen penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur NegaraÂ  dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) RI.
Review ini sekaligus pengecekan dokumen bukti atau eviden pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas di lingkungan Perpusnas.
"Dalam pembahasan ini kita cek kembali kelengkapan apa saja yang masih kurang, untuk pengisian instrumen penilaian saya harap dapat selesai minggu ini, karena akan segera diserahkan kepada tim penilai dari KemenPANRB," ungkapnya.
Dalam pengecekan instrumen penilaian yang dilakukan dan kelengkapan file, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Diantaranya belum adanya video sosialisasi Zona Integritas di lingkungan internal Biro HOKH, belum adanya slogan pegawai Biro HOKH dalam eayanan, serta belum adanya SOP mikro unit Biro HOKH.
"Untuk SOP makro unit Biro HOKH bisa segera dibuat dan diunggah dalam form penilaian. Saya sangat berharap kegiatan pembahasan dan pengisian instrumen penilai ini dapat segera terselesaikan dengan kerja keras kita bersama," pungkasnya.
Â 
Reportase: Arie Zani

Berita

Biro HOKH Perpusnas Gelar Rapat Review Pembahasan PMPRB

Pencarian

Berita Lainnya

Kunjungan DPRD Kab. Ogan Komering Ulu Selatan dan DPRD Kab. Sanggau

Kab. Bangka Selatan Inginkan MPK, Bangka Barat Siap Bangun Gedung Perpustakaan

17 Perpustakaan Layani 100 Ribu Masyarakat di Indonesia

Transfer Knowledge Hanya Bisa Dilakukan Dengan Membaca

Kegiatan Akreditasi Perpustakaan Terapkan Standar Nasional Perpustakaan

Perpusnas Menerima Kunjungan Mahasiswa Magang Kampus Merdeka DPR RI