Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Pembangunan zona integritas merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi Indonesia, yang memiliki tujuan membangun reformasi birokrasi yang mampu mengembangkan budaya kerja di lokasi yang anti korupsi, berkinerja tingga dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birkorasi Bersih Melayani (WBMM) di lingkungan instansi pemerintah.
Demikian disampaikan, Tenaga Ahli Strategi Nasional Pencegahan Korupsi KPK, Yulita Windayani dalam Sosialisasi Zona Integritas, Selasa (6/10). "Strategi pencegahan korupsi ini mengandung semangat kolaborasi sehingga diharapkan tidak ada lagi ego sektoral dalam pencegahan korupsi. Dapat dilakukan bersama seluruh instansi untuk mewujudkan Indonesia bebas dari Korupsi," ungkapnya.
Yulita mengatakan, dalam pembangunan zona integritas ini dapat ditunjuk unit strategis yang dianggap penting terutama dalam hal pelayanan publik. Ada tiga kriteria, diantaranya unit strategis atau memegang peranan penting, memiliki jumlah SDM yang besar dan tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang cukup tinggi.
Dijelaskan, dalam pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBMM terdapatÂ  nilai komponen pengungkit sebesar 60 persen dan komponen hasil 40 persen. Adapun komponen pengungkit, seperti manajemen perubahan, penataan tata laksana manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja dan peninngkatan kualitas pelayanan publik.
Sedangkan, komponen hasil, diantaranya dilakukannya survey persepsi korupsi, presentase penyelesaian, dan nilai persepsi kualitas pelayanan. "Untuk menuju WBK dan WBMM kedua komponen tersebut harus terpenuhi," lanjutnya.
Selain itu, komitmen pimpinan dalam pembangunan zona integritas juga sangat penting, dan melibatkan semua level dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi. Selanjutnya, simplifikasi dan inovasi layanan dalam melakukan pelayanan publik suatu instansi. Misalnya selama pandemi Covid-19 untuk mendorong perubahan di dalam instansi. Seperti mengurangi rapat tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi.
"Pikirkan sebenarnya jenis pekerjaan dan skill yang dibutuhkan untuk menjalankan unit kerja. Bangun infrastruktur yang mendukung terciptanya budaya baru yang terintegritas," pungkasnya.
Reporter : Wara Merdeka
Â

Menuju WBK dan WBBM, Perpusnas Gelar Sosialisasi Zona Integritas

Salemba, Jakarta â€“ Dalam rangka menindaklanjuti SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 1 Tahun 2020 tentang Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Negara periode 2014-2019, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menggelar sosialisasi secara daring, Jumat (12/03/2021).
Sekretaris Utama Perpusnas Woro Titi Haryanti mengatakan, sosialisasi ini sebagai bentuk komitmen Perpusnas dalam penyelamatan dan pelestarian arsip yang ada di lingkungan Perpusnas.
â€œPenyelamatan berkaitan dengan arsip dinamis sedangkan pelestarian berkaitan dengan arsip statis. Kami menyadari akan pentingnya penyelamatan arsip negara sebagai pelestari memori kolektif bangsa, bahan akuntabilitas kinerja serta menjamin keselamatan aset nasional,â€ katanya.
Menurutnya, masih banyak kendala yang dihadapi Perpusnas dalam pengelolaan arsip. Salah satunya kurangnya SDM Kearsipan sehingga perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitas dari para pengelola kearsipan. Selain itu, pengelola arsip di unit saat ini belum terlalu fokus terhadap pekerjaannya, sehingga pekerjaan arsip masih dianggap sebagai pekerjaan sampingan.
â€œMaka dari itu saya minta nantinya JPT Pratama dapat mengalokasikan menugaskan kepada para pengelola arsip untuk lebih fokus terhadap pengelolaan arsip yang ada di tempat masing-masing, nantinya akan menjadi arsip Perpustakaan Nasional secara keseluruhan, sehingga perlu dukungan dari semua pihak.â€ terangnya.
Dikatakan bahwa Perpustakaan Nasional sudah melakukan penyerahan arsip ke Arsip Nasional sebanyak empat kali. Mengutip pernyataan Sulistyo Basuki, bahwa arsip memiliki fungsi membantu pengambilan keputusan, menunjang perencanaan serta menjadi memori lembaga.
â€œSeperti halnya bahan pustaka, kita juga harus melindungi, merawat, melestarikan serta mengawasi agar arsip terjamin keselamatannya baik fisik maupun isi formulirnya,â€ katanya.
Kepala Biro SDM dan Umum Ahmad Masykuri menjelaskan mengenai SE Menpan RB nomor 1 Tahun 2020 tentang penyelamatan arsip lembaga negara dapat memerhatikan beberapa hal mulai dari menetapkan pengorganisasian pengelolaan arsip, menetapkan SDM kearsipan, serta menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penyelamatan Arsip Negara (SIMPAN) yang digunakan sejak penyelamatan arsip hingga akses arsip.
â€œPenyelamatan dan pelestarian arsip negara periode 2014-2019 selesai dilakukan paling lambat bulan November 2021 mendatang,â€ jelasnya.
Sementara itu, CPNS Arsiparis Reza Indra Mulia memaparkan pengelolaan arsip dinamis merupakan proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif dan sistematis meliputi kegiatan penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip. Â Dijelaskan, ada beberapa tahapan yang dilakukan pada saat melakukan pemberkasan.
Diantaranya, meneliti membaca arsip yang akan diberkaskan, kemudian mencatat dalam buku agenda atau menggunakan aplikasi tata naskah dinas elektronik daftar arsip aktif, menentukan indeks dan judul berkas, menentukan kode klasifikasi, mempersiapkan guide dan menuliskan kode klasifikasi dan judul pada tab folder.
â€œSetelah itu dilakukan barulah memasukkan arsip pada folder dan menempatkannya pada filing cabinet yang telah disediakan,â€ paparnya.
Reporter : Wara Merdekawati
Â

Perpusnas Dukung Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Negara

Jakarta - Dalam rangka penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD Tahun 2022, inovasi SIGoblic (Sistem ISBN Go Public) Menghadang Pandemi milik Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI dinyatakan sebagai Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022.
Perpusnas menjadi badan nasional ISBN untuk wilayah NKRI pada tahun 1986. Pada awalnya layanan ISBN dilaksanakan secara manual, dimana penerbit harus datang langsung ke Perpusnas untuk memperoleh ISBN (onsite). Kemudian, sejak Desember 2012 telah diluncurkan layanan ISBN online namun layanannya masih bersifat hybrid. Dalam prosesnya, penerapan layanan hybrid menimbulkan beberapa permasalahan sehingga pada April 2018 layanan ISBN efektif dilaksanakan penuh secara online.
Guna mendapatkan Top Inovasi Terpuji pada KIPP 2022, Kepala Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan Perpusnas, Suharyanto pada sesi penilaian yang berlangsung dalam tahap Presentasi dan Wawancara mengatakan inovasi ini bisa diakses kapanpun dan dimanapun tanpa membutuhkan waktu dan biaya besar. Selain itu, layanan SIGoblic Menghadang Pandemi juga mendukung tuntutan transformasi digital.
â€œSelain bisa diakses kapanpun dan dimanapun, layanan ISBN online ini bisa mengakomodir terbitan digital (e-book),â€ terangnya secara daring, Selasa 28 Juni 2022.
Hingga saat ini, layanan ini telah dimanfaatkan oleh penerbit di 34 provinsi di Indonesia. Adapun jumlah penerbit yang terdaftar dalam database ISBN hingga Juni 2022 sejumlah 15.664 penerbit. Sedangkan nomor ISBN yang telah diterbitkan sejak awal pandemi di tahun 2020 hingga Juni 2022 tercatat 359.543.
Sejak diimplementasikannya layanan online ISBN secara penuh pada tahun 2018, layanan ISBN mengalami perkembangan yang menyeluruh dalam berbagai aspek, di antaranya manajemen pengajuan ISBN penerbit, jumlah permohonan ISBN per harinya meningkat tajam, sistem pencarian ISBN online, efisiensi pemanfaatan ruangan, dan perubahan sistem kerja.
â€œSistem layanan ISBN online memudahkan penerbit memantau perkembangan pengajuan, jumlah permohonan yang dapat terlayani yakni 400-600 pengajuan dalam sehari, masyarakat dapat mengakses database ISBN dengan mudah, efisiensi dalam pemanfaatan ruangan, serta petugas layanan ISBN online dapat bekerja kapanpun dan dimanapun,â€ papar Suharyanto. Â 
Hasil layanan ISBN online memiliki kebermanfaatan bagi banyak pihak, baik internal maupun eksternal. Kebermanfaatan ini dapat dirasakan melalui ketersediaan fasilitas pada website ISBN dan interoperabilitas database ISBN dengan aplikasi lainnya yang didukung dengan kegiatan sosialisasi secara berkesinambungan.
Proposal Inovasi SIGoblic Menghadang Pandemi dinyatakan lolos Seleksi Administrasi dari 1.917 proposal yang dinilai oleh Tim Evaluasi mulai tanggal 10 â€“ 30 Mei 2022.
Reporter: Basma Sartika Â Â

SIGoblic Menghadang Pandemi Hadir di KIPP 2022

Gorontalo, Gorontalo&ndash;Merubah dari hal kecil kemudian menjadi hal besar yang berdampak hebat bagi sekitar tidak sekedar niat, tapi juga butuh kemauan yang kuat dan semangat yang pantang padam. Tanpa itu, sehebat apapun konsep hanya akan menjadi macan kertas. Kepedulian dan keseriusan dari semua pihak ditambah intervensi pemerintah setempat mutlak diperlukan agar program yang disusun tidak berhenti di tengah jalan.
Bangsa Indonesia bisa dikatakan masih tertinggal dalam angka minat baca dibanding negara-negara Asia lainnya, seperti Jepang, Korea Selatan, Singapura. Harga buku yang mahal, seringkali menjadi penyebab betapa sulitnya mendongkrak minat baca masyarakat Indonesia. Padahal mahalnya harga buku bisa disiasati masyarakat dengan mendatangi perpustakaan. Perpustakaan menjadi satu-satunya tempat di mana masyarakat bisa menemukan informasi maupun pengetahuan yang diinginkan masyarakat tanpa harus mengeluarkan biaya mahal.
&ldquo;Permasalahannya, adakah kemauan, kepedulian dari semua pihak untuk mengubah kondisi kesejahteraan hidupnya. Negara Jepang dan Korea Selatan merupakan contoh bagaimana kemajuan bisa diperoleh &nbsp;dengan kemauan. salah satunya dengan memberdayakan perpustakaan sebagai sarana solutif perubahan taraf hidup suatu masyarakayt,&rdquo; terang Kepala Perpusnas Muh. Syarif Bando saat Road show Perpusnas 2017 di Gorontalo, Kamis, (27/7). &nbsp;Di setiap negara maju selalu ada perpustakaan yang modern. Di negara yang berkembang juga ada perpustakaan yang berkembang. Sebaliknya, di negara yang terbelakang, tidak ada bangunan perpustakaan di dalamnya. Tidak ada proses kreatifitas dan inovasi di dalamnya, hanya menggantungkan nasib dari yang lain. Tanpa perpustakaan, sulit diciptakan peradaban. Potret masyarakat saat ini adalah buah dari belasan tahun yang kita lakukan sebelumnya.Kondisi geografis Indonesia seringkali menjadi hambatan sulitnya bahan bacaan tersedia secara berkala, sehingga masyarakat memerlukan sosok-sosok yang luar biasa yang mampu berperan sebagai agen perubahan bagi lingkungan sosialnya. Rendahnya angka minat baca salah satunya disebabkan karena tiada bahan bacaan yang mau dibaca.
Dengan seringnya membaca kemampuan literasi bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Literasi adalah kemampuan menyerap dan mendayagunakan setiap informasi yang diterima sehingga bermanfaat bagi dirinya dan lingkungan sekitar. Jika kemampuan literasi sudah baik, mustahil informasi yang menyesatkan (hoax) bisa dipercayai begitu saja. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika budaya baca harus ditumbuhkan, ditularkan dan dibudidayakan seluas-luasnya.
Saat ini tidak dipungkiri pusat-pusat perbelanjaan tumbuh dan menjamur di setiap kota. Pesatnya pusat berkumpul modern dan aneka hiburan cukup membuat siapapun sanggup menghabiskan waktu berlama-lama. Namun, masih sedikit yang mau menghabiskan waktu untuk membaca. &ldquo;Maka itu, diperlukan langkah persuasif untuk merubah mind set itu. Karena sebagian besar masyarakat belum terbiasa. Belum terbiasa menyisihkan sebagian penghasilan untuk membeli buku,&rdquo; ungkap Plh. Sekda Gorontalo, Anis Maki. Mensiasati itu, pihaknya mengaku tengah mengupayakan langkah-langkah peningkatan mutu dan kualitas SDM, termasuk mutu SDM tenaga pendidik lewat alokasi anggaran. Intervensi semacam diharapkan ampuh menaikkan minat baca masyarakat. Kurangnya mutu dan SDM dirasakan benar dampaknya dimana terlihat rendahnya kemampuan dan kemahiran siswa pascalulus dari bangku sekolah.
Reportase : Hartoyo Darmawan

Roadshow Perpusnas 2017 di Gorontalo : PR Untuk Menumbuhkan Budaya Baca

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Minat baca yang masih rendah ditambah kurang adanya dorongan sinergi dari pemerintah dan anggapan jika perpustakaan masih kurang penting, hal inilah yang mendorong DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan konsultasi ke Perpustakaan Nasional tentang penyelenggaraan perpustakaan, Jumat (7/8).Â 
â€œKami mengakui bahwa minat baca masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih rendah, padahal seperti yang kita tahu bahwa dengan membaca dapat menambah ilmu baru sehingga nantinya akan meningkatkan kualitas SDM,â€ ungkap, Ketua Pansus III DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Satria Tubagus Ryan Hermawan.
Satria menjelaskan, dengan jumlah masyarakat sebanyak 734 ribu jiwa, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dikenal dengan komoditas hasil perkebunannya. Tapi sayangnya kebanyakan hasil perkebunan ini langsung diekspor, padahal jika diolah dahulu tentunya memiliki nilai jual tinggi, dan ini akan berdampak pada perekonomian masyarakat sekitar.
â€œDisinilah peran perpustakaan dibutuhkan, dengan buku-buku yang ada di perpustakaan tentunya akan menambah pengetahuan masyarakat. Diharapkan, masyarakat tidak hanya menjadi â€˜penontonâ€™ di daerahnya sendiri,â€ jelasnya.
Satria berharap dengan kedatangannya ke Perpustakaan Nasional, dapat mendapat dukungan dalam mengembangkan penyelenggaraan perpustakaan di wilayahnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando mengatakan, perpustakaan merupakan jantung Pendidikan, dan masuk dalam tujuan negara yakni mencerdakan kehidupan bangsa. Menurutnya, bukan budaya baca yang rendah, melainkan ketersediaan buku yang masih belum mencukupi.
â€œPerpustakaan didukung oleh 10 undang-undang, saya berharap di Tanjung Jabung Barat DPRD bisa membuat regulasi yang tidak normatif, melainkan real untuk dilaksanakan. Pastikan ada turan setiap orang wajib membaca, karena dengan membaca dapat meningkatkan literasi sehingga berdampak pada meningkatnya kualitas SDM,â€ katanya.
Â 
Reportase: Wara Merdekawati
Fotografer: Raden Raditya
Â 
Â

DPRD Tanjung Jabung Barat Lakukan Konsultasi Penyelenggaraan Perpustakaan

Banjarmasin, Kalsel - Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispursip) untuk mencapai visi misi Kalimantan Selatan cerdas, mendapat apresiasi dari Perpustakaan Nasional RI dengan diberikannya penghargaan Nugra Jasadharma Pustaloka kepada Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor bersamaan dengan Rapat Koordinasi Pengembangan Perpustakaan Kabupaten Kota se-Kalsel di Hotel Rattan Inn Banjarmasin pada Rabu (9/10).
Nugra Jasadharma Pustaloka merupakan bentuk penghargaan tertinggi yang diberikan Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) kepada pihak-pihak yang dianggap memberikan kontribusi besar dalam pengembangan perpustakaan,Â  literasi dan budaya baca di daerahnya. Menurut Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, pemprov Kalsel telah berkontribusi besar terhadap pengembangan budaya literasi masyarakat Banua.
â€œPerpusnas mencatat terus pergerakan perpustakaan yang ada di daerah. Dari data kami, Kalimantan Selatan menjadi daerah yang konsisten meningkatkan anggaran Dinas Perpustakaan dan Arsip tiap tahunnya,â€ ungkap Syarif di sela-sela Rapat Koordinasi Pengembangan Perpustakaan Kab/Kota Se Provinsi Kalimantan Selatan.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando menyampaikan alokasi anggaran untuk perpustakaan pada tahun 2020 mendapat perhatian pemerintah. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020.
â€œSaat ini sudah dikeluarkan Perka Perpusnas Nomor 8 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan program dan kegiatan bidang perpustakaan lingkup pemerintahan daerah tahun 2020,â€ lanjutnya.
Dijelaskan, program dan kegiatan bidang perpustakaan, diantaranya pengembangan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan, pembudayaan gemar membaca pada satuan pendidikan keluarga masyarakat, pelestarian dan pengembangan warisan dokumenter budaya bangsa.
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan, Nurliani Dardie menyatakan jika Kalsel adalah satu-satu nya provinsi di Indonesia yang memiliki anggaran besar untuk perpustakaan.
â€œDari yang semula berjumlah 7 miliar, hingga saat ini telah melesat ke angka 39 miliar. Jumlah ini sebanding dengan banyaknya program yang terus dijalankan oleh Dispersip Kalsel. Keberadaan perpustakaan sejalan dengan misi Kalsel yakni mewujudkan masyarakat cerdas,â€ tuturnya.
Reportase : Dewi Kartikasari,Â  Wara Merdeka

Anggaran Dinas Perpustakaan Kalsel Meningkat Drastis Demi Mewujudkan Kalsel Cerdas

Salemba, Jakarta -- Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (HOKH) Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menggelar rapat review pembahasan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara daring pada Jumat, (30/07/2021). Rapat tersebut, dipimpin langsung oleh Kepala Biro HOKH Sri Marganingsih.
Kepala Biro HOKH Sri Marganingsih mengatakan, dengan dilaksanakannnya PMPRB maka perlu dilakukan pembahasan dan review untuk memeriksa kembali kelengkapan instrumen penilaianÂ  pengisian instrumen penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur NegaraÂ  dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) RI.
Review ini sekaligus pengecekan dokumen bukti atau eviden pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas di lingkungan Perpusnas.
"Dalam pembahasan ini kita cek kembali kelengkapan apa saja yang masih kurang, untuk pengisian instrumen penilaian saya harap dapat selesai minggu ini, karena akan segera diserahkan kepada tim penilai dari KemenPANRB," ungkapnya.
Dalam pengecekan instrumen penilaian yang dilakukan dan kelengkapan file, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Diantaranya belum adanya video sosialisasi Zona Integritas di lingkungan internal Biro HOKH, belum adanya slogan pegawai Biro HOKH dalam eayanan, serta belum adanya SOP mikro unit Biro HOKH.
"Untuk SOP makro unit Biro HOKH bisa segera dibuat dan diunggah dalam form penilaian. Saya sangat berharap kegiatan pembahasan dan pengisian instrumen penilai ini dapat segera terselesaikan dengan kerja keras kita bersama," pungkasnya.
Â 
Reportase: Arie Zani

Berita

Biro HOKH Perpusnas Gelar Rapat Review Pembahasan PMPRB