Pancoran, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph.D., meminta Kepala Daerah membangun perpustakaan hingga ke tingkat desa. Hal itu diungkapkannya saat membuka Rakornas Perpustakaan Nasional 2020 yang bertajuk “Inovasi dan Kreativitas Pustakawan Dalam Penguatan Budaya Literasi Mewujudkan SDM Unggul Menuju Indonesia Maju” di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (25/02).

“Saya meminta kepada Kepala Daerah baik yang di Provinsi, Kabupaten/Kota agar pertama membuat dinas perpustakaan, yang kedua menganggarkannya, kemudian mendorong juga pembangunan perpustakan di kecamatan-kecamatan. Nggak usah besar-besar, tetapi sesuai dengan kebutuhan masyarakat di situ, untuk desa juga sama,” kata Mendagri.

Menurut Mendagri, besarnya dana desa yang dikucurkan Pemintah Pusat kepada rekening kas desa juga dapat dimanfaatkan untuk membuat perpustakaan yang dapat mendorong literasi masyarakat setempat.

“Dengan adanya dana desa, saya koordinasikan dengan Kemendes agar dapat digunakan juga untuk membangun perpustakaan mini tiap desa, tidak perlu besar-besar tetapi buku-buku yang ada, kemudian bahan koleksi yang ada di situ yang kira-kira bisa dikonsumsi informasinya oleh masyarakat untuk mengembangkan inovasi mereka untuk membangun daerahnya,” cetusnya.

Dengan hadirnya perpustakaan dan koleksi bahan bacaan yang dapat disediakan di perpustakaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat, dapat mendorong inovasi di daerah, terutama jika dibantu dengan perhatian dari CSR maupun pihak swasta.

“Contoh misalnya daerah kepulauan, bagaimana menjaga pentingnya karang, menjaga lingkungan ekosistem karang, membudidayakan ikan, di daerah wisata bagaimana untuk membentuk budaya yang welcome pada pariwisata, wisata sejarah. Buku-buku ini dengan segenap koleksi video mungkin, atau apapun juga kalau dibaca oleh anak-anak kita yang ada di desa otomatis mereka akan berinovasi apalagi dibantu dengan pemerintah melalui dana desa, dana dari pusat, dana dari daerah, hibah, CSR, perusahaan, maka akan terbangun mesin produksi yang baik, daya tahan daerah yang kuat terhadap tekanan ekonomi. Mereka bisa berswadaya di desa yang mandiri, di daerah yang mandiri. Nah ini kalau semua bangkit membangun dari swadaya masing-masing daerah, Indonesia akan menjadi kekuatan  ekonomi yang sangat kuat,” jelas Mendagri.

Tak hanya itu, sebagai Kementerian yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di daerah, pihaknya akan membuat surat edaran untuk mendorong adanya dinas perpustakaan di daerah.

“Saya akan membuat Peraturan Mendagri termasuk surat edaran, bagaimna untuk membentuk organisasi atau lembaga dinas perpustakaan. Yang kedua adalah mereview APBD-nya supaya APBD-nya juga menganggarkan, setelah itu melakukan pengawasan melalui inspektorat. Ini semua kalau semua Provinsi, Kabupaten/Kota sampai ke Desa akses untuk perpustakaan ini  ada, maka akan mendongkrak minat baca juga,” ujarnya.

Di samping itu, adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sebuah keniscayaan, menuntut adanya perkambangan ke arah e-library. Meski demikian, belum meratanya akses internet di Indonesia, mengharuskan perpustakaan fisik tetap dibutuhkan keberadaannya, di samping untuk meningkatkan akses membaca.

“Kita harapkan juga dibangun e-library, perpustakaan elektronik yang bisa dicapai hanya menggunakan gadget, HP, tapi ya sekali lagi perpustakaan manual tetap harus ada. Karena sampai hari ini internet belum sampai ke daerah-daerah kecil masih ada yang lemot, yang kedua tidak semua masyarakat kita memiliki kemampuan untuk membeli smartphone, HP yang pintar, otomatis. Yang manual tetap harus ada juga,” kata Mendagri.

 

Reportase : Puspen Kemendagri