Jakarta, Komisi X DPR RI menyetujui usulan pagu indikatif Perpustakaan Nasional (Perpusnas) pada RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2024 sebesar Rp 721, 1 miliar.
Dalam agenda tunggal pembahasan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah Kementerian/Lembaga (RKP K/L), Komisi X DPR RI juga menyetujui adanya usulan tambahan anggaran sebesar Rp 383,1 miliar.
Anggota Komisi X DPR RI Moh Haerul Amri mengatakan, dengan pagu anggaran indikatif tersebut mendorong Perpusnas agar dapat memfasilitasi masyarakat kurang mampu. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum merasakan manfaat Perpusnas.
"Dengan anggaran ini kami harap lebih terasa di masyarakat. Kami pun mendukung usulan tambahan anggaran TA 2024 sebagai upaya untuk penguatan budaya literasi," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI bersama Perpusnas, Jumat (9/6/2023).
Hal senada juga diungkapkan Legislator Fraksi Golkar, Ferdiansyah. Dia berharap Perpusnas dapat menggunakan anggaran tersebut secara efektif dan efisien, supaya anggaran lebih dapat dirasakan rakyat.
"Dalam rangka mewujudkan amanah UUD 1945 terkait mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menjawab pasal-pasal yang ada dalam UU Perpustakaan dan UU Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, kami dapat memahami dan menyetujui usulan pagu indikatif tersebut," ungkapnya.
Usulan pagu anggaran indikatif Perpusnas TA 2024 dan usulan tambahan anggaran tersebut, lanjutnya, akan segera disampaikan ke badan anggaran untuk mendapatkan persetujuan.
Anggota Komisi X DPR Sofyan Tan mengingatkan bahwa perbaikan nasib pustakawan masih menjadi PR. Pustakawan yang menjadi garda terdepan dalam menyediakan buku-buku untuk para pembaca, yang umumnya berhasil karena baca buku tetapi pustakawan tidak pernah menjadi lebih baik dan jumlahnya juga tidak banyak.
"Ini menjadi tantangan bagi kita untuk memperjuangkan itu. kami menganggap pembahasan ini sudah memenuhi syarat untuk diajukan untuk dibahas di banggar," tuturnya.
Sejumlah catatan juga disampaikan Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mustafa Kamal. Diantaranya, pihaknya meminta agar pengelolaan naskah nusantara lebih pro aktif ke depan, menggencarkan pengembangan perpustakaan di sekolah dna Perguruan Tinggi yang masih memprihatinkan, serta mencari solusi terkait permasalahan kurangnya tenaga perpustakaan.
"Kalau memang belum bisa diadakan formasi pustakawan di daerah, kita perlu mencari solusi bersama, misalnya guru yang memiliki sertifikasi tenaga perpustakaan diberikan tambahan tugas dengan tambahan insentif, sehingga ada konsentrasi pada bidang tugasnya, tapi ini sementara," jelasnya.
Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Illiza Sa'aduddin Djamal meminta Perpusnas agar melakukan sosialisasi pengembangan minat baca secara masif dan intensif agar kompetensi literasi peserta didik menjadi lebih baik. Pihaknya juga berharap adanya penambahan fasilitas layanan perpustakaan bergerak yang disesuaikan dengan kondisi geografis.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyampaikan harapan agar tambahan anggaran yang diusulkan dapat diperjuangkan.
Mengingat kebutuhan di daerah akan perpustakaan baik bahan bacaan, fasilitas perpustakaan bergerak maupun pembangunan fisik perpustakaan masih banyak. Bahkan, untuk sampai bulan Juni usulan proposal yang masuk ke Perpusnas mencapai Rp 3 triliun. Proposal ini merupakan permintaan langsung dari daerah.
"Sehingga kami harap anggaran tambahan ini dapat diperjuangkan agar setidaknya dapat menambah anggaran dan memperkecil beban kita yang sangat besar, terutama dalam upaya merubah cara berpikir masyarakat kita. Karena dampak yang paling besar dari hasil penjajahan adalah kondisi prikologis masyarakat yang masih berperilaku terjajah dan ini harus diubah dengan perilaku merdeka," ungkapnya.
Reporter: Wara Merdeka
Fotografer: Prakas
