Pancoran, Jakarta – Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Syaiful Huda menilai rendahnya minat baca masyarakat Indonesia saat ini dapat diatasi dengan adanya sinergi seluruh pemangku kepentingan melalui gerakan literasi nasional.  “Gerakan literasi harus berada di garda depan, menjadi ujung tombak dan program prioritas di masa mendatang,” ujarnya pada Rapat Koordinasi Nasional Perpustakaan Nasional 2020 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (25/02).

Rendahnya tingkat literasi di Indonesia bukan dikarenakan masyarakat yang tidak mau membaca tapi lebih disebabkan minimnya akses yang menjadikan buku barang yang langka terutama di pelosok Indonesia. Padahal, menurut Syaiful, buku dibutuhkan untuk menciptakan sumber daya manusia unggul, cerdas, terdidik yang dibutuhkan untuk membangun bangsa yang kuat di masa mendatang. “Buku tidak bisa digantikan oleh apapun,” tegasnya.

Syaiful juga mendorong adanya Gerakan literasi nasional di jajaran anggota dewan legislatif yakni dengan menginisiasikan setiap anggota legilatif untuk menghibahkan minimal 3 buku setiap bulannya. Dengan adanya 18.000 anggota legislatif di tingkat pusat dan daerah seluruh Indonesia, maka diharapkan setiap anak di pelosok Indonesia bisa memiliki akses terhadap buku. “Ini komitmen kami setiap tanggal 17, setiap anggota dewan memberikan buku sehingga anak-anak yang selama ini susah mendapatkan buku bisa menemukan dan membaca buku,” kata dia.

Lebih lanjut, kolaborasi antara masyarakat sipil, pemerintah pusat dan daerah serta swasta juga mengambil peran penting dalam peningkatan minta baca. Syaiful menuturkan dibutuhkan inovasi dan kreasi untuk mengefektifkan fungsi perpustakaan, tidak hanya di tingkat provinsi tapi juga di kelurahan dan kecamatan, termasuk revitalisasi perpustakaan sekolah dan perguruan tinggi. “Pemerintah menjadi fasilitator, kita akan ajak kolaborasi stakeholder lain, baik BUMN, pelaku bisnis agar Gerakan literasi akan menjadi komitmen kita,” jelasnya.

Anggaran dana desa juga dapat digunakan untuk pembangunan perpustakaan di desa-desa, Syaiful menyebutkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes) Nomor 19 tahun 2015 telah memastikan pengembangan perpustakaan sebagai prioritas dana desa. “Yang aktif sebagai penggerak di desa, tolong didorong agar terwujudnya impian kita untuk memiliki perpustakaan di desa-desa,” tambahnya.

Sebelumnya hasil penelitian United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) tahun 2016 memperlihatkan indeks tingkat membaca Indonesia hanya 0.001 persen yakni hanya satu dari 1000 penduduk Indonesia yang memiliki minat baca tinggi. Hasil ini menempatakan Indonesia pada posisi 124 dari 187 negara pada penilaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Rakornas Perpusnas Tahun 2020 mengambil tema 'Inovasi dan Kreativitas Pustakawan dalam Penguatan Indeks Literasi untuk Mewujudkan SDM Unggul Menuju Indonesia Maju', diikuti sekurangnya 2000 pemangku kepentingan baik dari pemerintah pusat, daerah maupun pengiat dunia literasi dan perpustakaan di Indonesia. Rapat koordinasi diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi dan sinkronisasi program untuk peningkatan indeks literasi di Indonesia.

 

Reportase           : Puspen Kemendagri