Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional (Perpusnas) berperan sebagai pembina seluruh jenis perpustakaan di Indonesia. Oleh karena itu, Perpusnas sering dijadikan rujukan daerah dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah (raperda) terkait penyelenggaraan perpustakaan.
â€œTujuan kami ke sini untuk berkonsultasi, sebelum raperda kami sahkan. Kami mencari masukan untuk memudahkan pengerjaan kedepannya dan ketika disahkan tidak menjadi kendala bagi kami,â€ ujar Harmidi Ketua Pansus DPRD Kota Batam pada kunjungannya ke Perpusnas pada Selasa (14/9/2021).
Harmidi berharap hasil konsultasi dengan Perpusnas dapat memperoleh masukan atas sinkronisasi dan kelengkapan materi dalam penyusunan raperda terkait penyelenggaraan perpustakaan.
Sementara itu, M. Tahir Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam menjelaskan perda nantinya dapat menjadi acuan Dinas Perpustakaan dalam melaksanakan penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan di Kota Batam. â€œPerda kedepannya diharapkan dapat mengeksploitasi kemampuan yang ada di pemerintah kota Batam sehingga literasi budaya membaca masyarakat jauh lebih baik," terangnya.
Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Perpusnas Upriyadi menyemangati pemerintah kota Batam untuk merampungkan dan menetapkan perda terkait penyelenggaraan perpustakaan. â€œSaya kira kolaborasi antara pemerintah kota Batam dan DPRD Kota Batam diperlukan dalam membangun perpustakaan. Oleh karena itu, anggaran terkait perpustakaan juga perlu didukung betul oleh anggota legislatif,â€ ucap Upriyadi kepada rombongan DPRD kota Batam.
Â 
Reporter: Arwan Subakti
Fotografer: Arwan Subakti

Rancang Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perpustakaan, DPRD Kota Batam Kunjungi Perpusnas

Kepala Perpustakaan Nasional RI Muh. Syarif Bando menandatangani kesepahaman bersama (MoU) dengan Universitas Pakuan yg diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Oding Sunardi di Gedung Akuntansi Fak. Ekonomi Universitas Pakuan Bogor, pada hari Selasa (11/4). Kaperpusnas RI juga berkesempatan menjadi keynote speaker pada acara seminar dengan tema &ldquo;Perpustakaan Sebagai Penyedia Informasi bagi Generasi Digital Native&ldquo;. Dilanjutkan dengan sosialisasi e-resources Perpusnas RI sebagai bagian dari tuntutan perubahan karakteristik generasi digital (digital native).
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Hendro Sasongko menerangkan bahwa Fakultas Ekonomi telah melakukan kemitraan dengan Perpusnas RI yang ditunjukkan dari 500 mahasiswa Universitas Pakuan telah menjadi anggota Perpusnas RI bahkan secara berkala Universitas Pakuan melakukan kunjungan ke Perpustakaan Nasional di Jl. Salemba Raya No. 28A Jakarta Pusat. Hendro berharap dengan adanya kemitraan akan meningkatkan literasi kemudian semangat untuk melakukan penelitian juga meningkat dan lebih lanjut Universitas Pakuan dapat menerapkan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya masalah penelitian.
Sambutan Rektor Universitas Pakuan yang dibacakan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Oding Sunardi menjelaskan bahwa perpustakaan di Perguruan Tinggi merupakan kebutuhan bukan sekedar prasyarat ataupun kewajiban, maka perpustakaan wajib dipelihara bersama mencakup sarana dan prasarana gedung, kualitas maupun kuantitas buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya. Perpustakaan adalah gudangnya ilmu karena merupakan tempat berkumpulnya sumber-sumber informasi dari seluruh dunia dalam bentuk buku yang merupakan hasil karya pemikiran, penelitian, ataupun pengabdian masyarakat dari seluruh komponen yang ada di dunia. Rektor Universitas Pakuan Bibin Rubini mengajak kepada semua pihak mendukung program pemerintah yaitu nawacita tentang literasi baca.
Kepala Perpustakaan Nasional RI Muh. Syarif Bando dalam paparannya menegaskan perpustakaan adalah jantungnya pendidikan. Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, namun saat ini tingkat kemerdekaan tiap individu berbeda-beda. Syarif menjelaskan perbedaan tersebut adalah dari kemampuan tingkat berfikir yaitu semakin luas wawasan, cakrawala dan kemampuan berfikir maka semakin mudah dalam mengatasi masalah. Syarif mengutip dari Malala seorang Pakistan yang mendapat hadiah nobel &ldquo;Bukan satu masalah, bukan sepuluh masalah, bukan seratus masalah tapi ribuan masalah disekitar kita, ternyata hanya ada satu cara menyelesaikannya yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia&rdquo;. Banyak cara meningkatkan sumber daya manusia, salah satunya adalah pendidikan dimana perpustakaan adalah jantungnya pendidikan.
&nbsp;
Reportase: Arwan Subakti

Kepala Perpustakaan Nasional RI Menjalin Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Universitas Pakuan Bogor

Jakarta â€“ Keberadaan perpustakaan di sekolah sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Sayangnya perpustakaan sekolah masih kurang mendapat perhatian dan bahkan masih ada sekolah yang belum memiliki perpustakaan.
Selain itu, ada pula kendala yang dialami oleh sebagian besar perpustakaan sekolah di Indonesia, seperti kurangnya tenaga fungsional pustakawan dan cara pandang terhadap perpustakaan yang belum berubah mengikuti perkembangan zaman. Padahal seiring dengan perubahan zaman, perpustakaan dan pustakawan juga harus ikut beradaptasi. Demikian dipaparkan Kepala Perpustakaan Nasional saat menjadi keynote speaker pada Webinar â€œCyber Librarian sebagai Penggerak Literasi Sekolahâ€ pada Senin (29/3/21).
â€œKita berada pada era cyber, era internet, era teknologi yang super cepat, maka agar perpustakaan bisa bertahan, dia harus mampu berada pada paradigma baru yaitu transfer knowledge,â€ tegas Syarif.
Lebih lanjut Syarif menjelaskan agar perpustakaan di sebuah sekolah dapat terkelola dengan baik, maka pengelola perpustakaan harus mampu meyakinkan kepada seluruh civitas akademik di sekolah itu bahwa persoalan di sekolah yang menyebabkan tidak naik kelas adalah kurang membaca.
â€œSeorang pustakawan, dia harus menjadi tempat bertanya kepala sekolah, para guru, solusi apa yang kita akan tempuh agar sekolah ini fokus dalam pendalaman pengetahuan melalui yang namanya kegemaran membaca, apa akhir dari kegemaran membaca, baru kita bicara tentang tingkat literasi,â€ tuturnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Pusat Penelitian Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Perbukuan Kemdikbud Irsyad Zamjani menjelaskan bahwa akses merupakan faktor yang memengaruhi aktivitas literasi di tingkat nasional, selain ketersediaan koleksi dan jumlah perpustakaan.
Dukungan pemerintah bagi pengembangan koleksi perpustakaan yang dituangkan dalam Permendikbud No. 8 tahun 2020 dan Permendikbud No. 6 tahun 2021 mengatur bahwa tidak ada kententuan alokasi maksimum untuk pembelian buku teks dan buku bacaan. Selain untuk memenuhi kebutuhan buku teks guru dan siswa, juga dianjurkan membeli buku bacaan untuk mendukung kegiatan literasi.
Saat pandemi, perpustakaan sekolah yang terpaksa harus ditutup tetap memainkan peran penting dalam mendukung pendidikan, yaitu di antaranya dengan menyediakan sumber bacaan elektronik sesuai kurikulum, mendorong optimalisasi pemanfaatan sumber bacaan digital yang disediakan pemerintah, menyebarluaskan informasi akurat tentang Covid-19 melalui media sosial dan koordinasi dengan guru mengenai konten yang dibutuhkan.
â€œPerpustakaan berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran jarak jauh, menyediakan informasi akurat mengenai Covid-19, dan mendukung pelaksanaan kurikulum dalam kondisi khusus, seperti darurat pandemi sekarang ini,â€ jelas Irsyad.
Oleh karena itu, jumlah perpustakaan perlu ditingkatkan dan kondisi perpustakaan perlu pembenahan.
Webinar yang dihadiri lebih dari 5.000 peserta via Zoom dan YouTube Perpustakaan Nasional ini diselingi dengan soft launching ruang konsultasi virtual mengenai perpustakaan sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi.
Reportase: Eka Cahyani

Pustakawan Hadir dan Diperlukan di Seluruh Dunia

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Saat ini isu ketidaksetaraan yang dialami perempuan masih menjadi tantangan bersama. Untuk itu, perlu adanya sinergi dari seluruh stakeholder demi kepentingan terbaik perempuan Indonesia.
Demikian disampaikan Deputi Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA) Lenny N Rosalin dalam Talkshow Peringatan Hari Kartini 'Cerita Sukses Perempuan Indonesia Menggapai Cita', Jumat (23/04/2021).
"Jadi kalau kita boleh mensummary kan dari berbagai pengalaman dunia maupun peristiwa sehari-hari sebetulnya isu ketidaksetaraan ini bisa dikelompokkan dalam empat bagian, yakni beban ganda, stereotip, subordinasi, serta marjinalisasi," paparnya.
Lebih lanjut, Leny menjelaskan,Â  gender isu di Indonesia masih banyak terjadi, meskipun sudah ada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 . Dalam instruksi tersebut, Presiden meminta bagaimana semua Kementerian/Lembaga melakukan gender mainstreaming sehingga kebiakan program dan kegiatan yang dilakukan Kementerian/Lembaga bisa mendukung upaya untuk meningkatkan kualitas perempuan karena ketertinggalannya.
"Perempuan masih mengalami ketimpangan di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi," ungkapnya.
Misalnya saja kalau dicermati bagaimanapun stereotip dalam pendidikan gender gap masih tinggi. Hal ini terlihat dari data kami, bahwa rata-rata lama sekolah untuk laki-laki selama 9 tahun yang berarti sudah tamat SMP sedangkan perempuan baru delapan tahun, berarti kelas 2 SMP sudah drop out.
"Berarti dia hanya memiiki ijazah SD, artinya dia hanya akan bekerja di sektor informal dengan upah rendah dan mungkin tanpa perlindungan sosial. Ini nanti kaitannya akan kompleks sekali, akhirnya resiko-resiko itu kembali kepada mereka yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi," jelasnya.
Kemudian, lanjut Leni, di bidang kesehatan, Indonedia memiliki angka kematian ibu melahirkan yang tinggi. Inilah yang menyebabkan salah satunya dampak dari anak yang dilahirkan stunting. Berdasarkan data, sebanyak 15 persen masih ada masyarakat yang tidak melahirkan di fasilitas kesehatan.
"Dari jumlah perempuan yang tidak melahirkan dan tidak ditangani tenaga kesehatan yang terlatih, kemungkinan dia melahirkan di tempat lain yang mungkin tidak higienis sehingga infeksi dan menyebabkan kematian ibu terus naik. Masalah ini di tingkat hulu maupun hilirnya memang harus segera diselesaikan,"pungkasnya.
Dalam Talkshow peringatan Hari Kartini yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional RI bekerjasama dengan PIMTI Madya Perempuan, juga mennghadirkan narasumber lainnyaÂ  Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Informasi Energi dan Material Eniya Listiani Dewi, Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Nawal Nely, Direktut Utama Pertamina Nicke Widyowati, dan Mantan Jamdatun Kejaksaan Agung Leoke Larasati Agoestina.
Â 
Reportase: Wara Merdeka

Leni: Masih Banyak Isu Ketidaksetaraan yang Dialami Perempuan

Jakartaâ€”Pelestarian naskah kuno Nusantara mesti dilakukan sebagai upaya penyelamatan dokumenter sejarah peradaban bangsa. Melalui naskah kuno, masyarakat Indonesia memahami rekam jejak budaya bangsa yang berisikan beragam budaya dengan nilai tinggi dan kejayaan pada masa lampau.
Perpustakaan sebagai jembatan ilmu pengetahuan masa lampau, kini, dan akan datang, harus terus melakukan pelestarian dan penyelamatan koleksi, baik karya cetak maupun karya rekam, yang merupakan hasil budaya bangsa.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando menyatakan pelestarian naskah tidak sekadar dilakukan secara fisik. Ini harus diikuti dengan sosialisasi, implementasi, dan aktualisasi nilai-nilai kehidupan dari isi dan pesan naskah kuno kepada masyarakat, khususnya generasi muda.
Kepala Perpusnas menjelaskan, Indonesia pada masa lampau, sudah memiliki tatanan dalam kehidupan bermasyarakat. Ini terlihat dari naskah La Galigo yang mengandung tatanan masyarakat Bugis Makassar dalam hubungan sosial. â€œDan ketika para politisi dunia bicara tentang politik, sejatinya Mahapatih Gajah Mada sudah menunjukkan kepemimpinannya di Nusantara,â€ jelasnya.
Penggambaran isi dari manuskrip harus dilakukan untuk menunjukkan besarnya peradaban bangsa pada ribuan tahun silam. Karenanya, dia mendorong para pustakawan dan sejarawan untuk mengenalkan isi dari manuskrip kepada masyarakat sesuai konteks kekinian.
â€œMakna filosofis dari sebuah pesan naskah-naskah kuno yang ada itu. Bagaimana kita aktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat bernegara saat ini, yang mohon maaf dalam tanda petik, tercabik-cabik oleh prasangka-prasangka yang sengaja disebar sebuah berita-berita bohong yang dipakai dalam konteks media sosial,â€ jelasnya dalam webinar dengan tema â€œPentingnya Pelestarian Dokumenter Sejarah Peradaban Bangsaâ€ yang diselenggarakan Perpusnas secara hybrid pada Kamis (22/4/2021).
Saat ini, perpustakaan sudah bertransformasi menjadi pusat transfer ilmu pengetahuan. Perpustakaan mesti mensosialisasikan pengetahuan dari koleksi yang dimilikinya, untuk memastikan keberadaan sebagai pusat informasi bagi masyarakat.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas Ofy Sofiana menyatakan rekam jejak budaya bangsa yang tertuang dalam bentuk karya cetak maupun karya rekam, harus dapat tetap terjaga kelestariannya. Dia menambahkan, hasil konservasi dan digitalisasi beragam jenis media koleksi yang dimiliki pihaknya, dapat dimanfaatkan dan didayagunakan oleh masyarakat. Koleksi tersebut tersedia dan dapat diakses melalui website ataupun aplikasi digital lainnya. â€œKarena sejatinya tujuan dari preservasi adalah untuk memastikan generasi yang akan datang dapat terus menikmati dan memanfaatkan koleksi yang kita miliki pada saat ini,â€ pungkasnya.
Webinar yang berlangsung selama sehari tersebut diikuti hampir 3.000 peserta secara daring. Selanjutnya, Perpusnas menyelenggarakan workshop pelestarian bahan perpustakaan yang rencananya berlangsung pada 28 April 2021. Masyarakat bisa mengikuti workshop tersebut melalui media sosial Perpusnas.
Reporter: Hanna Meinita

Pentingnya Pelestarian Dokumenter Sejarah Peradaban Bangsa

Jakarta - Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan, Perpustakaan Nasional menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Implementasi Katalog Induk Perpustakaan Indonesia (KIPI), Rabu (15/03/2023).
 
Pada kesempatan tersebut diawali&nbsp; laporan pertanggungjawaban panitia penyelenggara yang selanjutnya dibuka oleh Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi, Mariana Ginting mewakili Kepala Perpustakaan Nasional RI. &nbsp;
 
&ldquo;Sosialisasi implementasi KIPI Perpustakaan Nasional sebagai amanatkan dalam undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan Perpustakaan Nasional bertugas menetapkan kebijakan nasional,&rdquo; tegasnya.
 
Penetapan kebijakan nasional, kebijakan umum dan kebijakan teknis pengelolaan perpustakaan adalah melaksanakan pembinaan pengembangan evaluasi dan koordinasi terhadap pengelolaan berbagai jenis perpustakaan di seluruh wilayah Indonesia dan mengembangkan Standar Nasional Perpustakaan.
 
Terkait urusan penyusunan dan penerbitan blibiografi daerah dan katalog induk daerah, Perpustakaan Nasional berusaha memberikan informasi perkembangan terbaru sekaligus pembinaan baik dari segi kebijakan regulasi maupun kebijakan teknis pengelolaan Perpustakaan.
 
&ldquo;Melalui sosialisasi implementasi KIPI ini, kami berharap kolaborasi dan Sinergi dari seluruh dinas perpustakaan dan kearsipan provinsi untuk secara rutin memberikan kontribusi data agar dapat menciptakan bibiografi nasional yang komprehensif serta dapat memberikan titik akses penelusuran yang luas&rdquo; Pungkas Maria Giting sebelum resmi membuka acara sosialisasi.
 
Paparan pada sesi pertama pada rangkaian acara Sosialisasi Implementasi KIPI Perpustakaan Nasional disampaikan oleh Sri Mulyani Pustakawan Ahli Madya Perpustakaan Nasional dengan pokok bahasan Pengolahan berbasis RDA dan Tajuk Kendali Nasional sebagai Metadata Digital.
 
&ldquo;Tajuk Kendali Nasional merupakan proses memelihara kekosistenan dan keseragaman bentuk verbal yang digunakan sebagai satu titik akses&rdquo;. ungkap&nbsp; Sri&nbsp; Mulyani.
 
Perpustakaan Nasional sudah mengembangkan tajuk kendali nasional dalam bentuk online yang dapat diakses pada link <a href="https://tajukonline.perpusnas.go.id/">https://tajukonline.perpusnas.go.id/.</a> fungsi dari tajuk kendali online ini digunakan untuk mengendalikan tajuk subjek seluruh Indonesia. Hal ini sesuai dengan Perpustakaan Nasional sebagai lembaga deposit dan lembaga pembina.
 
Sri Mulyani juga menambahkan, &ldquo;Perpusnas kedepan akan membuat suplemen - suplemen tambahan karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan.&rdquo;
 
Dimana suplemen tambahan tajuk kendali nasional ini sudah mengacu dengan aturan - aturan yang ada pada RDA (Resource Description Access) yang merupakan penyempurna aturan AACR2. ini dikarenakan AACR2 masih kurang fleksibel, tidak mampu mengakomodasi sumber baru dan tidak cocok untuk dunia digital di bandingkan dengan RDA.
 
Sementara itu, seiring dengan arah kebijakan Perpustakaan Nasional sebagai pembina perpustakaan di seluruh wilayah Indonesia. Perpustakaan Nasional maka melalui Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan membuat pengendalian pembuatan katalog di seluruh perpustakaan binaannya. Perpustakaan - perpustakaan ini merupakan produsen primer data bibliografi daerah. Dari hal tersebut maka harus di seragamkan guna membangun satu data perpustakaan.
 
Ketua kelompok kerja penelusuran dan pengolahan data informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan Sistem manajemen keamanan informasi (SMKI), Aristianto Hakim mengatakan, Kendala pengumpulan data Nasional disebabkan Sistem penghasil data antar instansi belum terintegrasi, beragamnya referennsi standar data, belum ada tata kelola data yang terstandar, ego sektoral dan tidak validnya data.
 
Dasar hukum kebijakan satu data Perpustakaan Nasional dimulai dengan adanya Perka Perpusnas nomor 10 tahun 2021 tentang kebijakan satu data perpustakaan, hal ini selaras dengan kebijakan pemerintah pusat yang tertuang dalam kebijakan perpres no 39 tahuan 2019 tentang Satu Data Indonesia.
 
Kebijakan satu data perpustakaan diwujudkan dengan adanya Portal Satu Data Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang menyajikan data-data dari seluruh Pusat dan Unit Kerja di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang menyediakan data dalam format yang mudah dicari, diakses serta digunakan kembali, dengan harapan masyarakat dapat memanfaatkan data yang telah tersedia serta menciptakan inovasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan negara Indonesia.
 
&nbsp;
 
Reporter: Arie Zani Purnomo
 
Fotografer: Prakas Agrestian
 
&nbsp;

Sosialisasi Implementasi Katalog Induk Perpustakaan Indonesia

Medan Merdeka Selatan, Jakarta-Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), disebut sebagai daerah pusat pendidikan karena terdapat tujuh perguruan tinggi didalamnya. Untuk itu kehadiran perpustakaan daerah merupakan sebuah kebutuhan karena kualitas pendidikan tidak akan bisa meningkat tanpa membaca. Hal tersebut disampaikan Kelapa Bappeda Kota Bima, Fahrurraji, saat melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional, Jumat, (2/8).
Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Bima, Mahfud, menambahkan bahwa lokasi perpustakaan daerah akan berada di jalan protokol pusat kota. Sekelilingnya juga akan di lengkapi dengan fasilitas seperti taman dan cafeteria, dengan demikian diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk datang dan membaca buku. â€œKami ingin membangun perpustakaan daerah yang representatif dan menyenangkan bagi semua kalanganâ€, jelasnya. Â 
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, menyampaikan apresiasinya atas rencana pembangunan perpustakaan daerah di Kota Bima dan akan berusaha untuk memberikan dukungan semaksimal mungkin. â€œPerpustakaan sama dengan pendidikan, dengan kata lain perpustakaan adalah wadah untuk membangun peradabanâ€, ucap Syarif Bando.
Tidak lupa, Syarif Bando juga mengingatkan Kota Bima untuk segera melengkapi dan mengunduh persayaratan yang dibutuhkan seperti surat tanah dan gambar gedung ke dalam aplikasi Krisna agar pengajuan Dana Alokasi (DAK) untuk pembangunan gedung perpustakaan daerah tersebut dapat segera diproses. Â Â Â Â Â Â 
Reposrtase: Basma Sartika
Fotografer: Ahmad Kemal

Berita

Kota Bima Bangun Perpustakaan di Pusat Kota