Salemba, Jakarta -- Ketua DPRD Probolinggo beserta stafnya datang berkunjung ke Perpustakaan Nasional RI pada Jumat (29/11) untuk membahas cara mengembangkan infrastruktur yang menunjang perpustakaan termasuk koleksi di dalamnya. Kota Probolinggo memiliki keinginan untuk menumbuhkan daya tarik perpustakaan yang dapat meningkatkan minat baca masyarakat. Karena Kota Probolinggo hanya memiliki 5 kecamatan dan 29 kelurahan, pemerintah daerah berkeinginan mengembangkan perpustakaan secara efektif dan efisien sesuai dengan keadaan riil di Kota Probolinggo.
Kota Probolinggo memiliki perpustakaan daerah serta beberapa taman baca di setiap kecamatan. Namun, banyak hal yang menjadi faktor rendahnya minat baca masyarakat, salah satunya adalah penggunaan telepon pintar di kalangan remaja yang membuat eksistensi perpustakaan menurun seiring perkembangan zaman.
â€œBagaimanapun juga, perpustakaan harus bisa membangkitkan gairah dan minat baca, terutama untuk generasi muda,â€ papar Mokhammad Jalal Ketua Komisi I DPRD Probolinggo. Ia juga berharap mahasiswa mengunggah skripsi, tesis, atau disertasi yang telah diselesaikannya di jurnal online perpustakaan daerah sehingga dapat digunakan untuk generasi selanjutnya.
Kepala Pusdiklat Perpustakaan Nasional Widiyanto menanggapi hal ini dengan menjelaskan bahwa untuk membangkitkan minat baca masyarakat, pemerintah harus berpandangan bahwa perpustakaanlah yang dapat mencerdaskan masyarakat.
â€œJika dikatakan bahwa minat baca masyarakat rendah, saya tidak setuju. Karena yang menyebabkan hal ini adalah ketidaktersediaan sumber bacaan. Sekarang adalah bagaimana cara menghidupkan perpustakaan,â€ ujar Widiyanto. Ia juga memaparkan bahwa jika dulu perpustakaan hanya sebagai tempat menyimpan buku, mulai saat ini pemerintah harus meningkatkan kompetensi SDM untuk memajukan eksistensi perpustakaan.
â€œBanyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi oleh pemerintah Kota Probolinggo jika ingin menghidupkan perpustakaan sebagai tempat pencerdasan masyarakat. Hal pertama yang dapat dilakukan adalah dengan membuat peraturan daerah mengenai perpustakaan. Kemudian yang kedua, hidupkanlah perpustakaan dengan fasisiltas yang nyaman bagi masyarakatnya. Ketiga, perbanyak dan perbaharui koleksi perpustakaan. Yang terakhir adalah promosikan perpustakaan agar masyarakat luas tahu tentang keberadaan perpustakaan. Serta siapkan kepala dinas perpustakaan yang memiliki ketertarikan di bidang perpustakaan,â€ imbuhnya.
Widiyanto berharap dengan adanya kunjungan ini, Pemerintah Kota Probolinggo dapat mengembangkan dan meningkatkan kualitas perpustakaan sebagai warisan untuk generasi penerus bangsa.
Â 
Reportase: Vara Nur Isna
Fotografer: Ranny Kusumawardhani

Menumbuhkan Minat Baca Di Kota Probolinggo

Kemayoran, Jakarta &ndash; Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan (Arpus) Kabupaten Kendal Wahyu Yusuf Akhmadi menyampaikan literasi Kendal mulai menyala setelah mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan subbidang perpustakaan.
 
Kabupaten Kendal menjadi salah satu kabupaten yang mendapatkan DAK Tahun Anggaran 2021 senilai Rp 10 miliar untuk pembangunan Gedung perpustakaan.
 
Kepala Dinas Arpus menceritakan kondisi sebelumnya Dinas Arpus Kabupaten Kendal betul-betul berada di zona nyaman. Dalam satu hari hanya 15 pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan. Gedung yang tidak representative dan ruangan yang terbatas menjadi masalah yang dihadapi Dinas Arpus Kendal.
 
"Matahari cerah literasi ini dimulai tahun 2021, tiada lain adalahadanya DAK subbidang perpustakaan dari Perpusnas sebesar 10 M," ungkapnya dalam Sesi Berbagi Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2024, Selasa (14/5/2024).
 
Dia mengatakan sebelumnya saat mengajukan desain perpustakaan sama seperti perpustakaan pada umumnya, namun Bupati Kendal memberi masukan agar desain gedung perpustakaan dibuat modern dan ikonik.
 
"Kami teringat pesan dari Perpusnas, salah satu paradigma perpustakaan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, dan perpustakaan dari awal hingga akhir layanan setiap hari harus menjadi tempat bagi masyarakat berbagai lapisan dengan berbagai kegiatan," katanya.
 
Kepala Dinas Arpus mengatakan gedung perpustakaan yang difungsikan Agustus 2023 cukup menarik animo masyarakat. Bahkan satu hari sebanyak 1.300 pengunjung datang ke perpustakaan. 
 
"Hal ini tidak lepas dari komitmen pemkab Kendal yang mengalokasikan APBD cukup besar untuk perpustakaan. Bahkan di tahun 2023, anggaran untuk perpustakaan mencapai Rp 7 Miliar," katanya.
 
Bangunan dua lantai ini memiliki keunikan tersendiri, dia menjelaskan salah satunya rak buku leveling. Rak buku ini selain sebagai tempat untuk menyimpan bahan Pustaka juga dapat menjadi tempat duduk. Bahkan rak buku leveling ini menjadi spot foto favorit pengunjung.
 
"Selain pembenahan fasilitas,tentunya juga dibarengi dengan pembenahan dalam diri kami, yang dulu nyaman kalau pengunjung sedikit, sekarang harus lebih melayani dengan menginternalisasi nilai-nilai berakhlak," lanjutnya.
 
Dia memaparkan terdapat beberapa aktivitas kunci dalam pengembangan perpustakaan dan minat baca masyarakat. Diantaranya, inovatif, adaptif, dan kolaboratif.
 
"Kita harus terus mengembangkan cara-cara baru yang out of the box, adaptif dengan perkembangan teknologi, adaptif dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, selain itu kolaboratif adalah komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait," paparnya.
 
Kepala Dinas Arpus mengatakan sejumlah kegiatan praktik baik pun dilaksanakan di perpustakaan Kabupaten Kendal. Diantaranya, wisata perpustakaan, bengkel literasi, daku Pustaka (Daftar Kartu Anggota Perpusda Online), Selasa Pustaka, Kamis Menulis, Gerakan Berbagi Buku, Sabtu Kata, Literasinema, Pembentukan PELITA (Penggerak Literasi) Kendal, Kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai komunitas.
 
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka
 
Dokumentasi: Alfian / Aji / Ahmad Kemal

Dapat DAK, Literasi Kendal Mulai Menyala

Salemba, Jakarta-Kurangnya koleksi buku di perpustakaan menyebabkan minimnya antusiasme masyarakat mengunjungi perpustakaan. â€œKoleksinya kurang variatif dan kurang menarik sehingga anak-anak kurang rajin ke perpustakaan,â€ ungkap Sekretaris Komisi A DPRD Kab. Langkat, Rahmanuddin Rangkuti, saat melakukan kunjungan kerja ke Perpusnas, Jumat, (21/6).
 Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Perpusnas, Joko Santoso, mengatakan, bahwa Kab. Langkat telah tercatat sebagai salah satu yang mengajukan usulan untuk bantuan bahan koleksi dan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui dana alokasi khusus (DAK) untuk tahun 2020. â€œMemang idealnya jumlah buku sama dengan dua kali lipat jumlah penduduk. Tinggal menghitung sesuai masing-masing daerah,â€ jelas Joko Santoso.
 Di saat yang bersamaan, keluhan juga diutarakan Komisi I DPRD Kota Manado, Jimmy Sangkay. Ia mengatakan fasilitas yang dimiliki perpustakaan Kota Manado belum memadai sehingga DPRD Kota Manado berharap Perpusnas bisa membangun perpustakaan digital. Sama seperti yang dimiliki Perpustakaan Nasional. â€œMinat baca di Kota Manado kami rasa sudah tinggi. Tapi memang sarana yang ada kurang mendukung hal itu,â€ terangnya.
 Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca Perpusnas, Dedi Kurniadi, bahwa perlu adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dari pemerintah daerah dan legislatif untuk membangun perpustakaan. â€œKota Manado juga sudah mengajukan DAK di tahun 2020 untuk pembangunan gedung. Kami harapkan semua persyaratannya dapat segera dipenuhi,â€ jelasnya.
 Sedangkan, Kepala Pusat Jasa dan Informasi, Teguh Purwanto, juga mengharapkan perpustakaan daerah dapat mencontoh Perpustakaan Nasional. â€œ â€œKami berharap Perpusnas bisa menjadi contoh bagi daerah dalam membangun perpustakaan. Terutama koleksi yang sekarang tidak hanya fisik saja tapi sudah ada yang digital,â€ pungkasnya.
 Reportase : Eka Purniawati
 Fotografer : Raden Radityo

Layanan Perpustakaan di Daerah Bisa Adaptasi Keberhasilan Perpusnas

Jayapura, Papua - Indonesia memiliki satu agenda nasional penting yang sedang dipersiapkan yakni generasi emas. Untuk mampu mewujudkannya di seluruh tanah Indonesia, termasuk Papua, diperlukan kolaborasi yang terjalin apik dari semua lapisan masyarakat guna menanamkan aktivitas membaca dan menulis menjadi kebiasaan dan budaya.
Mewakili Pj. Gubernur Papua, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Provinsi Papua, Elsye Rumbekwan mengatakan selain untuk menambah pengetahuan, membaca menjadi satu aktivitas penting untuk melatih fokus dan konsentrasi, juga meningkatkan kinerja otak hingga mengurangi stress.
&ldquo;Itulah pentingnya membaca, bukan hanya sekadar hiburan namun juga merupakan latihan kognitif yang penuh manfaat. Saat mata merajut huruf menjadi kata dan kalimat, otak kita merespon dengan memusatkan perhatian. Inilah momen di mana fokus dan konsentrasi bekerja secara sinergis,&rdquo; ucapnya.
Sementara itu, Duta Baca Indonesia (DBI), Gol A Gong mengisahkan bahwa kebiasaan membaca yang diperoleh dari rumah berkat orang tuanya, mampu memberikan berkah tersendiri dalam hidupnya.
Sejak duduk di bangku sekolah kelas 4 SD, dia harus merelakan tangannya diamputasi dan menerima penilaian dari orang-orang atas kehidupannya yang akan suram karena menjadi orang bekebutuhan khusus.
&ldquo;Bapak dan ibu menempa saya dengan tiga kegiatan rutin harian yakni berlari, membaca, dan mendengarkan dongeng. Hadiah dari ketekunan saya, kebiasaan membaca yang tadinya hanya hobi membawa saya ke sebuah profesi yang menyenangkan yaitu wartawan, saya juga menulis 125 buku. Jadi, buku membuat saya berdaya,&rdquo; kisahnya.
Acara Bincang-Bincang Duta Baca Indonesia di Provinsi Papua yang mengangkat tema Gerakan Indonesia Membaca: Membaca Itu Sehat, Menulis Itu Hebat diselenggarakan secara hibrida, Kamis (29/2/2024) atas kerja sama antara Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) dan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Papua.
Sebagai narasumber pertama, Duta Baca Provinsi Papua, Michael J. Yarisetouw membenarkan keluarga memainkan peran penting dalam membentuk kebiasaan membaca anak.
&ldquo;Ketika terpilih menjadi Duta Baca, saya membuat gerakan Waktu Membaca keluarga. Karena dulu waktu saya kecil, saya tidak punya buku tapi mama saya tulis doa Bapa kami besar-besar untuk saya belajar. Dari situ, jadi sebelum saya masuk SD, saya sudah tahu membaca. Bapak saya pun demikian, beliau ini mengharuskan saya setiap pagi membaca satu pasal alkitab yang selanjutnya wajib saya jelaskan setelah doa bersama,&rdquo; kenangnya. 
Lebih lanjut, dia menambahkan literasi bukan hanya tentang baca dan tulis namun bagaimana kemampuan seseorang dalam mengakses dan memahami informasi yang didengar dan dibaca. Kemudian hasilnya dituliskan dan dapat berguna bagi masyarakat luas, serta bermanfaat untuk keberlangsungan hidupnya sendiri.
Penulis, Jose Alvan Ohei sependapat dengan slogan DBI yaitu Membaca Itu Sehat, Menulis Itu Hebat karena menurutnya ke depan di Papua masih belum akan ada banyak penulis baru yang bermunculan. Hal ini disebabkan aktivitas menulis merupakan sebuah panggilan jiwa dan karena belum terbangun kebiasaan membaca maka permasalahan dasarnya masih harus dibenahi.
&ldquo;Karena tidak biasa membaca maka anak-anak Papua akan susah untuk beralih ke tangga selanjutnya guna menuangkan apa yang ada di pikirannya ke dalam bentuk tulisan. Namun bukan berarti mustahil, melainkan butuh waktu panjang untuk melahirkan penulis yang banyak, apalagi jika tidak didukung oleh pemerintah. Menulis adalah hilir dari hulunya membaca,&rdquo; jelasnya. &nbsp;
Pada kesempatan yang sama, Pegiat Literasi Provinsi Papua, Hanny Felle sebagai peraih penghargaan Nugra Jasa Darma Pustaloka Kategori Masyarakat Tahun 2023 menjelaskan bahwa perempuan berperan sebagai penentu untuk generasi masa depan papua. Dengan kata lain, perempuan adalah ujung tombak untuk menggerakkan literasi.
&ldquo;Saya menjadi pegiat literasi dimulai dari tiga buku, hingga akhirnya sampai saat ini saya mampu membuka sekitar 25 perpustakaan di Kabupaten Jayapura. Kita harus menyadari bahwa pekerjaan yang dilakukan ini tidak digaji, tapi kita kerja dari apa yang ada pada kita dan melayani dengan hati,&rdquo; pungkasnya.
Reporter: Basma Sartika
 Dokumentasi: Prakas Agrestian

Papua Bangun Generasi Emas Melalui Baca dan Tulis

Â  Â INSENTIF atau Bonus demografi tidak sertamerta datang dengan sendirinya manakala tidak dipersiapkan dengan benar dan sedini mungkin, termasuk penguatan peranan penting perpustakaan hingga ke pelosok nusantara. Diiringi penguatan literasi untuk masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial sehingga menghadirkan layanan prima dan ruang publik yang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan diri guna meningkatkan kesejahteraannya. Saat ini, kita memiliki 164.610 perpustakaan menempati urutan ke-2 dunia setelah India (323.605 perpustakaan), Rusia (113.440) dan China (105.831). Kita mengapresiasi kinerja perpustakaan nasional dibawah kepemimpinan Muhammad Syarif Bando (Alumni PPSA XXII Lemhannas R.I) sekaligus memberikan dukungan agar perpustakaan semakin maju, terutama dalam menyiapkan SDM (Sumber Daya Manusia) Unggul.
Â  Â SDM Unggul-Negara Maju, harus benar-benar membumi untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, mandiri dan mampu berdaya saing di era global, termasuk mengembangkan masyarakat berpengetahuan (knowledge based society) hingga ke pelosok nusantara. Tantangannya, perlu memperluas infrastruktur perpustakaan hingga ke desa-desaÂ maupun memacu literasi yang masih rendah. Sesuai Undang-Undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan maka pemerinta desa berkewajiban membangun perpustakaan desa, terlebih kini sudah ada dana desa yang semestinya sebagian dialokasikan untuk hal tersebut. Mekanismenya melalui musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) yang digelar oleh pemerintah desa bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), tokoh masyarakat, tokoh agama maupun tokoh pemuda. Harapannya agar perpustakaan benar-benar membumi dan sebarannya merata; mengingat saat ini masi berpusat di pulau Jawa (47,89 %), pulau Sumatera (23,55%) dan pulau Sulawesi (11,62% ). Pun, sokongan buku baru masih kurang dari 60.000 judul per tahun, terlebih jika dikaitkan dengan standar UNESCO untuk setiap orang membaca minimal 3 buku baru per tahun. Masih sangat jauh untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang jumlahnya sekitar 265 juta penduduk.
Pacu Literasi Â  Â Literasi adalah kemampuan diri seseorang untuk membaca dan mengolah informasi dalam hal membaca dan menulis, serta mengatasi masalah dalam kegiatan tertentu di kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil survei World Culture Index Score 2018, menunjukan bahwa kegemaran membaca masyarakat Indonesia meningkat menjadi rata-rata 6 jam per minggu berada di peringkat 16 dari 30 negara yang disurvei. Sementara itu, hasil survai dari Central Connecticut State University (CCSU) tahun 2016 merilis hasil pemeringkatan literasi dari 61 negara, Indonesia berada di peringkat ke 60; dengan indikator perpustakaan, surat kabar, pendidikan, dan ketersediaan komputer. Ini cambuk gunas memicu kita untuk lebih seriu meningkatkan minat baca di kalangan masyarakat, termasuk pembudayaan gemar membaca dari usia dini. telah dicanangkan Gerakan Literasi Nasional (GLN) meliputi Gerakan Literasi Sekolah/Perguruan Tinggi, Gerakan Literasi Masyarakat, dan Gerakan Literasi Keluarga secara simultan, terus-menerus dan bertingkat. Tantangannya saat ini tontonan televisi maupun gawai (smartphone) menjadi factor penghambat gerakan literasi tersebut, karena berdarsakan hasil survai yang dilakukan oleh US Agency For International Development (USAID) sungguh mencengangkan. Rata-rata orang Indonesia menonton televisi selama 300 menit per hari (5 jam per hari), sementara penduduk negara maju butuh waktu 60 menit (1 jam per hari). Di sisi lain, kegemaran membaca di kalangan anak-anak tergerus oleh smart phone, mereka sibuk bermain game dan aktif di dunia media sosial (medsos) Selain itu hasil survei yang dilakukan oleh United Nations Educational, Scientific And Cultural Organization (UNESCO) mencatat indeks minat baca di Indonesia baru mencapai 0,001. Artinya,Â pada setiap 1.000 orang, hanya ada satu orang yang punya minat membaca. Masyarakat di Indonesia rata-rata membaca nol sampai satu buku per tahun. Sangat jomplang jika dibandingkan dengan penduduk Amerika Serikat yang terbiasa 10-20 buku per tahun dan penduduk Jepang membaca 10-15 buku per tahun. Di tengah covid 19, keadaan semakin parah karena waktu luang lebih banyak diisi dengan kegiatan menonton dan berselancar di dunia medsos. Dalam kaitan ini, Perpusnas senantiasa memacu literasi masyarakat anatar lain memberikan apresiasi kepada para Pejuang literasi Indonesia untuk seperti pustakawan/wati berprestasi, pelestari naskah, jurnalis,Â birokrat, lomba pustaka, lomba bercerita (story telling), lomba perpustakaan sekolah tingkat SMA/SMK/MA, lomba perpustakaan umum desa/kelurahan, tokoh masyarakat, media massa, dan lifetime achievement. Literasi Digital Zaman now, dunia serba digital akibat kemajuan teknologi komunikasi dan infromatika terlebih kini era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 ala Jepang yang sudah berlangsung. Kemajuan iptek ini seolah menjadi jebakan Batman terutama bagi negara-negara berkembang, karena Research &amp; Development negara maju telah jauh meninggalkannya. Sehingga negara-negara berkembang dan belum berkembang menjadi tergantung dan dijadikan pangsa pasar yang sangat potensial. Kita dunia masuk target-terget mereka dalam era masyarakat multimedia (cyber society). Dampaknya pun bersifat multidimensiaonal dan mempengaruhi perubahan perilaku social baik dalam skala makro maupun mikro dalam kehidupan kita sehari-hari. Di era yang serba digital saat ini, yang menjadi daya tarik bagi anak-anak kita bukan lagi kegiatan literasi (baca tulis), namun gawai, televise dan media social lainnya yang berbasis internet. Berdasarkan hasil survai Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2014, menyebutkan pengguna internet aktif mencapai 107 juta pengguna atau sekitar 24% dari total populasi Indonesia, yang aktif main game online sekitar 10,7 juta (10%) dari total pengguna. Segmentasinya pengguna internet adalah penduduk berusia 12-34 tahun (64%) , usia 20âˆ’24 tahun (15%) dan penduduk yang bekerja mencapai 53%. Untuk anak-anak hendaknya para orang tua harus mampu memberikan pendampingan agar tidak mereka tidak menjadi kecanduan (adiksi) gawai (smart phone). Menurut WHO, kecanduan game dikategorikan gangguan kesehatan jiwa yakni gaming disorder. Gangguan ini dicirikan dengan gangguan kontrol atas game. memprioritaskan bermain game di atas aktivitas harian lainnya, dan tetap terus bermain atau semakin banyak bermain meskipun merasakan dampak negative. Â  Â Ini menjadi tantangan serius karena generasi Z (kelahiran 1996-2012) yang tumbuh dengan lingkungan berkemajuan teknologi perlu pendampingan dan pembinaan yang benar. Generasi milenial ini ini merupakan pengguna internet yang paling banyak (71,8%) dari total pengguna internet. Oleh karena itu, negara harus hadir untuk menata dan menyiapkan mereka agar menjadi SDM Unggul yang menguasi ilmu teknologi dan berakhlaq mulia. Disinilah diperlukan platform digital nasional yang aman dan nyaman untuk kepentingan nasional, termasuk meningkatkan literasi digital sehingga mereka setiap saat dapat mengakses konten-konten positif dan mendidik. Disisi lain, negara harus hadir untuk memblokir konten-konten asusila yang merusak akhlaq bangsa.
 Ekonomi Digital Perubahan model bisnis dari offline ke online berimplikasi pada pola ekonomi dan perilaku masyarakat suatu negara yang seakan borderless dengan negara-negara lain di dunia. Bagi Indonesia, perlu akselerasi/percepatan dalam transformasi teknologi informasi agar masyarakat secara cepat mengadopsi sistem ekonomi digital, diarahkan menuju kemandirian ekonomi yang mempertangguh ketahanan nasional sehingga memperkuat keberhasilan pembangunan nasional dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dalam rangka mengembangkan ekonomi digital, pemerintah harus melakukan pemantapan dalam pengembangan infrastruktur e-bisnis, proses ebisnis, dan e-commerce secara integral untuk kepentingan nasional. Ekonomi Digital yang kuat mendayagunakan sumber daya domestik yang tidak tergantung kepada asing memberikan kontribusi pada kemandirian ekonomi bangsa sehingga ketahanan ekonomi nasional meningkat dan semakin tangguh yang memungkinkan berlangsungnya pembangunan nasional meraih cita-cita dan tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Oleh karena itu, Ekonomi digital yang sedang tumbuh perlu dimantapkan melalui keberpihakan negara untuk menyiapkan regulasi yang pro-kepentingan nasional, pengembangan MSS (Mobile Satelite System) untuk memperluas jaringan koneksivitas, mengembangkan platform nusantara secara mandiri (guna menjamin kepentingan nasional yaitu keamanan dan kesejahteraan). Kemajuan teknologi informasi berbasis internet berdampak pada pertumbuhan ekonomi digital, seperti bisnis online, startups, unicorn dan lain-lain baik di dalam maupun di luar negeri. Perubahan model bisnis dari offline ke online berimplikasi pada pola ekonomi dan perilaku masyarakat suatu negara yang seakan borderless dengan negara-negara lain di dunia. Bagi Indonesia, perlu percepatan dalam transformasi teknologi informasi agar masyarakat secara cepat mengadopsi sistem ekonomi digital diarahkan menuju kemandirian ekonomi yang mempertangguh ketahanan nasional sehingga memperkuat keberhasilan pembangunan nasional dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Namun, masih dijumpai adanya kendala dan tantangan yang harus segera diatasi menyangkut regulasi yang mengatur transaksi digital, perpajakan, perlindungan konsumen, maupun permasalahan internasionalisasi (akuisisi perusahan-perusahaan asing terhadap pelaku startups). Pertumbuhan ekonomi digital sangat pesat dengan penetrasi sekitar 54,68% (143,26 juta jiwa) terkoneksi internet diproyeksikan dapat meraih profit sekitar US$ 1 Miliar. Percepatan perlu dilakukan mengingat jaringan internet belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia, akibat dari belum dimilikinya satelit serta saham-saham perusahaan telekomunikasi dikuasai asing, sehingga menimbulkan kerawanan keamanan big data yang berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan bisnis mereka. Sementara itu, persoalan dan tantangan ekosistem digital ekonomi masih bekisar pada persoalan infrastruktur komunikasi, aplikasi dan content. Kondisi yang demikian akan sangat mempengaruhi terwujudnya kemandiirian ekonomi maupun ketahanan nasional. Ekonomi Digital menurut Don Tapscoot dalam Meithianan Indrasari, adalah sosio politik dan sistem ekonomi yang memiliki karakteristik sebagai sebuah ruang intelijen yang meliputi informasi, akses instrumen informasi, kapasitas informasi dan pemrosesan informasi. Menurut Thomas Mesenbourg, ada 3 (tiga) komponen utama konsep Ekonomi Digital yaitu infrastruktur ebisnis (perangkat keras,perangkat lunak, jaringan komunikasi dan internet, Sumber daya Manusia, dll), e-bisnis (bagaimana proses bisnis dilakukan melalui internet), dan e-commerce (transaksi bisnis dilakukan, misal transfer barang dalam bisnis online, dll.). Inti dari ekonomi digital adalah penggunaan komputer dalam semua aktivitas ekonomi dari proses produksi hingga distribusi kepada konsumen yang semakin berkembang menjadi dunia e-anything yang memiliki dampak positif maupun negatif sehingga perlu penyiapkan sarana pendukung maupun kesiapan masyarakat agar tidak terjadi konflik sosial. Kemandirian ekonomi menurut Adi Sasono adalah ekonomi yang melibatkan prakarsa rakyat dalam memanfaatkan sumberdaya lokal yang tinggi, sehingga menjadi bangsa yang terhormat dan bermartabat. Kemandirian ekonomi tidak tergantung ekonomi asing, mengutamakan kekuatan sumber daya domestik untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan menentang dominasi maupun penjajahan.6 Sehingga diperlukan penguatan produksi, distribusi, jaringan dan konsumsi domestik menjadi prioritas membangun ekonomi rakyat. Menurut Sri Edi Swasono, kita tidak saja mengahadapi debt trap (jebakan utang) tetapi juga culture trap (jebakan budaya) dalam mentrasformasikan ekonomi dan sosial untuk merubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional yang berazas kebersamaan dan kekeluargaan sesuai Pasal 33 UUD NRI 1945. 7 Ketahanan nasional adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya. Guna mengembangkan ekonomi digital, pemerintah harus melakukan pemantapan dalam pengembangan infrastruktur e-bisnis, proses e-bisnis, dan e-commerce secara integral untuk kepentingan nasional. Pemerintah harus menciptakan regulasi dan kebijakan yang mendukung ekosistem ekonomi digital . Juga perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan ekonomi yaitu sisfat keterbukaan sistem perekonomian, manajemen, hubungan ekonomi luar negeri, diversifikasi pemarasan, teknologi, struktur ekonomi, infrastruktur (sarana &amp; prasarana), potnesi SDM, serta potensi dan pengelolaan dana. Tantangan yang harus segera diatasi adalah a) UU ITE belum cukup untuk mengatur ekonomi digital. Menurut Sylvia W.Sumarlin bahwa UU ITE belum cukup mengatur ekonomi digital sehingga perusahaan asing yang menikmati keuntungan dari kontribusi pasar di Indonesia yang mencapai lebih US$ 150 Miliar/tahun, Indonesia tidak mendapatkan manfaat sedikitpun; b) Koneksivitas jaringan belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Kondisi geografis sebagai negara kepulauan yang sangat luas dapat menjadi kendala apabila komunikasi, transportasi dan system pemerintahan belum mendukungnya.13 Pengembangan jaringan melalui kable fiber optik tidak akan memadai, sehingga yang efektif dan efisien adalah pengembangan MSS (Mobile Satelite System) yang menjangkau seluruh wilayah nusantara, termasuk negaranegara tetangga; c) Lemahnya Cyber Security Nasional. Platform IT masih dikuasai oleh perusahan-perusahaan asing. Sehingga sangat urgent untuk membangun MSS (Mobile Satelite System), platform IT sendiri, misal nusantara sebagai platform IT nasional pengganti google, facebook, twitter, yahoo, dan lainlain di Indonesia; d) Kendala Akses Keuangan Pelaku Ekonomi Digital. Pelaku ekonomi kreatif berbasis digital (internet) disamping terkendalaoleh konektivitas jaringan juga permasalahan keuangan. Mereka kesulitan mengakses perbankan untuk mendapatkan modal kerja yang hanya puluhan juta rupiah, akibat dari regulasi yang belum berpihak kepadanya. Kondisi ekonomi digital yang mulai tumbuh namun belum diikuti oleh keberpihakan negara maka mengakibatkan kerugian-kerugian baik menyangkut profitabilitas maupun keamanan terhadap kepentingan nasional. Disisi lain keterpurukan ekonomi nasional maupun global akibat penyebaran covid 19 yang mulanya dari Wuhan-China ini sungguh menguras tenaga, pikiran dan multi-sumberdaya dan dana yang sangat besar maupun memakan korban jutaan orang meninggal dan terinfeksi positif. Pun, PHK merajalela terjadi di seluruh dunia sehingga kualitas hidup terdegradasi sangat tajam.
 Songsong Insentif Demografi Pada 2030 merupakan momentum yang harus dipersiapkan dengan benar dari sekarang agar kita dapat memanfaatkan insentif/bonus demografi untuk kemajuan bangsa dan negara. Saat itu usia produktif sekitar 65% dan menjadi actor utama dalam menghasilkan produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Kesehatan dan pendidikan bagaikan dua sisi mata uang yang harus dipersiapakan bagi mereka. Generasi saat ini mestinya tertantang untuk melahirkan karya gemilang bangsa seperti para pendahulu kita yang telah mampu mengukir emas kemerdekaan, kemudian pembangunan dan penguasaan teknologi canggih dengan diterbangkannya pesawat terbang buatan putra terbaik bangsa Indonesia yakni Prof. B.J Habibie, Presiden Indonesia ke-3 yaitu N-250 Gatotkaca pada 10 Agustus 1995 bertepatan dengan 50 tahun Indonesia Merdeka. Kini, anak bangsa ditunggu karya gemilangnya menjelang 100 tahun Indonesia Merdeka pada 2045. Singsingkan lengan, satu padukan hati, niat dan sinergi untuk Indonesia Maju berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Dalam menyongsong Insentif/bonus demografi tersebut, PNRI (perpustakaan Nasional Republik Indonesia) diharapkan mampu mengambil peranan signifikan antara lain melalui penguatan jaringan infrastruktur perpustakaan hingga pelosok tanah air, penguatan literasi, penguatan pustakawan/wati, membangun ekosistem perpustakaan digital (library 4.0), perpustakaan keliling (termasuk perpustakaan apung untuk menjangkau masyarakat nelayan di pulau-pulau kecil), taman bacaan, perpustakaan buruh, nelayan, petani, maupun koperasi dan UMKM maupun mal perpustakaan (semacam counter bacaan publik di mal-mal), dan lain-lain. Pun, penguatan SDM dalam hal ini komunitas pustakawan/wati antara lain melalui tranformasi keahlian berbasisi digital menuju peranan baru sebagai sumber informasi yang mampu memberikan layanan prima antara lain mengajar, memberikan konsultasi, meneliti, memelihara akses informasi yang demokratis, dan bekolaborasi dengan para ahli komputer dan ilmuwan dalam mendisain dan memelihara sistem akses informasi dan kontributor dalam dalam membangun literate society. Dengan demikian, peranan penting perpustakaan akan semakin membumi terutama dalam menyiapkan generasi milenial menjadi insentif/bonus demografi yang gemilang bagi Indonesia di tahun 2030an. Semoga.
Oleh : KRAT. Suharyono S. Hadinagoro, M.M. (Pemerhati Ketenagakerjaan &amp; Ekonomi Kerakyatan, Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti, Trainer Tingkat Nasional Hubungan Industrial, Alumni Lemhannas RI (IKAL 59)

MEMAKNAI PERANAN PENTING PERPUSTAKAAN DALAM MENYONGSONG INSENTIF DEMOGRAFI 2030

Bogor, Jawa Barat - Perpustakaan Nasional RI diwakili oleh Suharyanto selaku Kepala Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan menghadiri Rapat Kerja Biro Dukungan Pemajuan HAM-Komisi Hak Asasi Manusia sesi panel yang dilaksanakan di Bogor pada Selasa,(14/2/2023).&nbsp;&nbsp;
Rapat Kerja mengangkat tema&nbsp; &ldquo;Memperkuat konsolidasi, strategi, dan sumber daya untuk pemajuan HAM&rdquo;.&nbsp; Raker Perpustakaan Nasional RI&rdquo;.&nbsp;
Raker dihadiri secara langsung oleh Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan, Ibu Putu Elvina. Komisioner Pengkajian dan Penelitian, Bapak Saurlin Siagian.&nbsp; &nbsp;Komisioner Subkomisi Pemajuan HAM, Ibu Anis Hidayah, Policy Program Manager Facebook Indonesia, Dessy Septiane Sukendar dan para pegawai dari Biro Dukungan Pemajuan HAM.
Raker ini bertujuan untuk menyelaraskan&nbsp; mandate.Undang-Undang, Rencana Strategis Komas HAM 2020-2024, isu strategis Komnas HAM 2002-2027,&nbsp; Suharyanto dalan Raker menyampaikan paparan yang diberi judul&nbsp; &ldquo;Perpustakaan Nasional RI dalam dukungan pemajuan Hak Asasi Manusia&rdquo;.
Dukungan Perpusnas RI dalam pemajuan hak asasi manusia melalui Layanan Perpustakaan dan literasi haksasi manusia diantaranya:&nbsp;
1. Perpusnas RI menyediakan akses terbuka dan bebas ke sumber-sumber informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan diberikan secara gratis
2. Layanan untuk anak-anak
3. Layanan untuk Lansia
4. Layanan untuk orang berkebutuhan khusus
5. Penguatan koleksi Hak Asasi Manusia (Tersedia koleksi tentang hak asasi manusia sebanyak 13.834 Judul, Tersedia koleksi tentang KOMNAS HAM Sebanyak 1.762 Judul )
6. Promosi Literasi Hak Asasi Manusia Melalui Media Sosial Twitter Perpusnas tentang Hak Asasi Manusia melalui media sosial yang dimiliki oleh Perpusnas RI
&nbsp;
Program Komnas HAM di Perpusnas RI
Program Komnas HAM yang dapat diimplementasikan di Perpustakaan Nasional RI diantaranya melalui program;
1. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
2. Penyediaan koleksi perpustakaan
3. Pojok Baca Digital di Daerah
4. Pembudayaan kegemaran membaca dan literasi
5. Pendidikan dan Pelatihan&nbsp;
6. Layanan Perpustakaan
&nbsp;
Program Kegiatan Bersama Komnas Ham dan Perpustakaan Nasional
Komnas HAM dapat mengajukan Kerjasama dengan Perpustakaan Nasional RI, ada beberpa kegiatan pokok yang dapat dilakukan yaitu:&nbsp;
1. Pengkajian dan Penelitian Hak Asasi Manusia. Penyusunan buku, kajian, dan penelitian). Perpusnas RI menyiapkan sumber rujukan dan koleksi kajian/penelitian
2. Penyuluhan tentang Hak Asasi Manusia. Literasi Hak Asasi Manusia (Workshop, Seminar, dan Marketing HAM melalui media sosial)
3. Peningkatan Mutu Kualitas SDM Pustakawan melalui magang dan pelatihan perpustakaan
4. Pembinaan Perpustakaan Komnas HAM sesuai Standar Nasional Perpustakaan
&nbsp;
Sumber: Kepala Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan Perpusnas, Suharyanto

Perpustakaan Nasional RI hadiri Raker Biro Dukungan Pemajuan HAM, Komnas HAM di Bogor

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI berkesempatan mengikuti upacara secara virtual, pada Jumat (1/10/2021).
Hadir Sekretaris Utama Perpusnas, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi, serta Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, didampingi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Meski upacara dilaksanakan secara daring dan sederhana namun tetap berlangsung khidmat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
Presiden RI Joko Widodo bertindak sebagai inspektur upacara dalam Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang berlangsung di Monumen Pancasila Sakti. Upacara diikuti para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Pimpinan Lembaga Negara beserta Pimpinan Tinggi Madya atau sederajat.
Sementara itu, dalam pidatonya secara terpisah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim menyampaikan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila perlu dijadikan sebagai momentum untuk merefleksikan hal-hal yang telah dan harus dilakukan, untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang tangguh di masa kini dan bangsa yang tangguh di masa yang akan datang.
Upaya yang dilakukan selama ini, lanjut Nadiem, lebih berfokus pada hasil akhir dan mengesampingkan integrasi sosial budaya dan pelestarian lingkungan. Hal tersebut kurang sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menyelaraskan potensi sumber daya alam dengan sumber daya manusia.Â 
â€œPancasila akan berperan sebagai titik berangkat sekaligus tujuan pembangunan bangsa dan negara,â€ ujarnya.
Lebih lanjut disampaikan, kebangkitan dan kemajuan bangsa dari pandemi ditentukan oleh kemerdekaan anak-anak Indonesia untuk mengembangkan potensi dengan kemampuan dan panggilan hatinya.
"Para pelajar Pancasila itulah yang akan meneruskan estafet pembangunan Indonesia yang berkelanjutan dan berkeadilan di masa depan," ungkapnya.
Reporter : Prakas Agrestian
Fotografer : Ahmad Kemal Nasution

Berita

Hari Kesaktian Pancasila, Titik Berangkat Indonesia Tangguh Berlandaskan Pancasila