Â Salemba, Jakartaâ€”Kabupaten Belitung adalah provinsi kepulauan. Bersisian dengan Pulau Bangka, Belitung dulunya menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Namun, sejak tahun 2000, bersama Gorontalo dan Banten memisahkan diri dan menamainya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Meski bersisian, namun kedua pulau tersebut berjarak 4-5 jam menggunakan transportasi laut. Wisata menjadi daya tarik yang bisa dioptimalkan oleh pemerintah dan masyarakat Belitung meski sebagian besar masyarakat masih menggantungkan dirinya dari hasil laut.
Alasan inilah yang menggerakkan Komisi A DRPD Kab. Belitung menyambangi Perpustakaan Nasional untuk berkonsultasi bagaimana memaksimalkan fungsi perpustakaan agar masyarakat bisa menjadikan objek-objek wisata sebagai potensi ekonomi yang menjanjikan sehingga taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Belitung membaik.
Wakil Ketua Dewan DPRD Kab. Belitung Budi Prasetyo secara eksplisit mengakui bahwa Belitung sedang berkembang menuju Belitung baru. Belitung yang di masa lalunya terkenal dengan hasil pertambangan (timah), kini mencoba beralih menjadi daerah wisata yang dikenal luas.
â€œKami melihat peran dan fungsi perpustakaan berbasis inklusi sosialnya bisa diandalkan,â€ ujar Budi saat diterima Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpusnas Woro Titi Haryati di Jakarta, Kamis, (11/10). Artinya, Budi melihat bahwa dengan berbasis inklusi sosial perpustakaan bisa membuka wawasan dan pengetahuan masyarakat.
Namun, untuk bisa mencapai ke arah sana, ia meminta saran bagaimana menyusun rancangan peraturan daerah tentang perpustakaan. Pihak DRPD dan Dinas Perpustakaan telah sepakat untuk segera menyusun payung hukumnya agar eksistensi perpustakaan benar-benar dirasakan.
Dinas Perpustakaan Kab. Belitung menjabarkan saat ini pihaknya sedang fokus mengembangkan perpustakaan desa. Saat ini tinggal tiga desa yang belum disasar. Program satu desa satu perpustakaan sudah mendekati akhir. Hanya sumber daya manusia yang menjadi kendala. â€œMasih minim tenaga perpustakaan.â€ Â 
Menanggapi hal tersebut, Deputi II Perpusnas menerangkan benar bahwa perpustakaan pada 2019 nanti sudah masuk dalam program prioritas satu dari Bappenas. Capaian ini membuktikan bahwa peran perpustakaan sudah tidak bisa dipandang sebelah mata. Perpustakaan, diyakini Bappenas mampu menciptakan potensi-potensi ekonomi baru melalui pemerataan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Tidak sekadar fisik bangunan yang bagus.
â€œInklusi artinya semua masyarakat berhak memeroleh pengetahuan dan informasi yang dapat digunakan untuk menciptakan kreasi atupun inovasi baru denganÂ  memanfaatkan potensi sumber daya alam. Bisa juga mengoptimalkan kemampuan/keterampilan yang dimiliki sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang baru yang bernilai ekonomis. Jika ini mampu diaplikasikan, bukan tidak mungkin kesejahteraan hidup membaik,â€ imbuh Woro.
Tidak hanya perikanan yang menjadi sumber ekonomi, pariwisata pun bisa. Mind set ini juga perlu ditumbuhkan. Koleksi yang disediakan perpustakaan, seperti buku-buku ilmu terapan, keterampilan kreatif hingga buku kekhasan lokal amat berguna. â€œDengan potensi wisata, masyarakat bisa diajak menjadi pemandu wisata, perajin cindera mata, atau berkreasi olahan kuliner laut.â€
Dinas Perpustakaan Belitung bisa menggandeng dinas lain atau belajar ke daerah lain yang sanggup menggabungkan potensi alam dengan masyarakat, seperti di daerah Sukabumi, sehingga tidak perlu menaruh nasib pada satu profesi/ pekerjaan.
Perpustakaan Nasional pun siap melatih para tenaga pengelola perpustakaan, termasuk pengelola perpustakaan desa sehigga mampu menjadi penyuluh, pendamping, dan penggerak informasi pengetahuan di masyarakat karena inti inklusi sosial berhilir pada peningkatan kesejahteraan. Â 
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â 
Â 
Â

Kunker DPRD Kab. Belitung : Pariwisata di Belitung Bisa Optimal dengan Perpustakaan  Â 

Makassar, Sulawesi Selatan â€“ Perpustakaan Nasional melaksanakan Sosialisasi Layanan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang bertempat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan,Â  Makassar, Senin, (20/8). Acara yang dihadiri sekitar 420 peserta tersebut dihadiri oleh pustakawan perpustakaan umum kabupaten/kota, pustakawan dan dosen perguruan tinggi, guru, pelajar dan mahasiswa. Perpustakaan Nasional sebagai lembaga non kementerian turut mengambil bagian dalam implementasi sembilan agenda prioritasÂ  (Nawa Cita) program dari Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terutama menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kualitas hidup manusia.
â€œKami telah berkeliling sekitar 250 kabupaten/kota terkait upaya membangun karakter bangsa juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kegiatan kali ini berfokus pada peningkatan kulitas sumber daya manusia bidang perpustakaan dalam hal penguasaanÂ  teknologi informasi untuk memastikan insan pengelola perpustakaan dapat menguasai perkembangan teknologi di bidang perpustakaan,â€ jelas Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando. Kepala Perpusnas juga menyampaikan bagaimana dalam membangun sinergitas, agar apa yang dimiliki oleh Perpustakaan Nasional, perpustakaan umum, p[erpustakaan khusus, perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan sekolah semuanya dapat terkoneksi dalam suatu jaringan yang telah terbangun dalam Indonesia OneSearch (IOS).
Lebih lanjut, Syarif mengajak kepada peserta yang hadir untuk merubah paradigma mengenai perpustakaan yaitu perpustakaan yang pada awalnya sebagai deretan buku-buku berdebu yang dijaga oleh pustakawan hinggaÂ  buku tersebut membusuk, menjadi perpustakaan yang terdepan dalam membantu masyarakat dalam merubah kehidupannya menjadi lebih baik. Syarif menyampaikan ada dua teori untuk memastikan apa yang ada di buku sebagi teori untuk bisa diaplikasikan pada masyarakat yaitu dengan membaca dan vokasi. Perpustakaan Nasional saat ini mengembangkan e-resources, iPusnas dan IOS yang dapat dimanfaatkan gratis ke seluruh pelosok nusantara sehingga jaringan perpustakaan akan terhubung dari Sabang sampai Merauke dan dari pulau Miangas hingga pulau Rote. â€œKami beritahukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan, jaringan Perpustakaan Nasional telah berhasil mengkoneksikan 1200 perpustakaan denganÂ  2.1 miliar artikel di dalamnya,â€ ujar Syarif.
Pada tahun 2019 sesuai kebijakan Presiden Joko Widodo, Perpustakaan Nasional menjadi pusat untuk melanggan jurnal internasional. â€œKata kunci kedepan bagaimana perpustakaan menjadi bagian terdepan dalam mengedukasi masyarakat untuk menemukan apa yang seharusnya dilakukan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada,â€ terang Syarif. Kepala Perpusnas yang menjadi keynote speaker acara sosialisasi menjelaskan bahwa sebuah negara yang hanya menggantungkan kepada sumber daya alam tidak akan sustainable tetapi negara yang menggantungkan kepada kemampuan jaringan dengan aplikasi teknologi tingkat tinggi akan menjadi sesuatu yang terus mendominasi perjalanan dunia dimana pada saat ini telah memasuki era indistri 4.0 yaitu suatu yaitu era berkembangnya teknologi cyber system yang canggih. Diawali pada abad ke-18 revolusi industri 1.0 dengan digantikannya tenaga manusia dan hewan oleh mesin, saat itu James Watt menemukan mesin uap di Eropa, revolusi industri 2.0Â  dimulai ketika listrik ditemukan dan menggantikan kekuatan mesin, sedangkan revolusi industri. 3.0 mulai berkembang ketika komputerisasi, otomasi dan digital mewarnai perkembangan internet yang sangat cepat.
Pj. Gubernur Sulawesi Selatan Soni Sumarsono dalam kesempatan tersebut mengapresiasi kepada seluruh peserta sosialisasi yang hadir dimana menjadi peserta yang terbanyak dibandingkan daerah lainnya dan mengapresiasi terhadap pemilihan Duta Baca Provinsi Sulawesi Selatan Rezky Amalia Syafiin yang diharapkan dapat menyadarkan masyarakat untuk melek baca dan sadar baca kemudian menjadikan buku sebagai kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Soni mengharapkan sosialisasi layanan berbasis TIK dapat menjadi momentum, khususnya bagi mahasiswa dan pengelola perpustakaan untuk meningkatkan pemahaman dalam pemanfaatan teknologi infotrmasi dan komunikasi bidang perpustakaan sehingga dapat meningkatkan produktivitas, kompetensi dan inovasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang digeluti.
â€œUpaya yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional untuk menghadirkan layanan teknologi informasi dan komunikasi berbasis online seperti e-resources, iPusnas dan Indonesia OneSearch patut diapresiasi untuk memperoleh akses dan layanan informasi secara cepat,â€ terang Soni. Gubernur Sulawesi Selatan tersebut juga menegaskan perpustakaan sudah menjadi urusan wajib di daerah otonomi sama seperti urusan kesehatan dan pendidikan. â€œSaking pentingnya urusan perpustakaan ini maka seluruh pemerintah daerah yang ada di Indonesia harus punya kepala dinas perpustakaan,â€ terang Soni.
Â 
Reportase : Arwan Subakti

Perpustakaan Terdepan Dalam Pemanfaatan Teknologi di Masyarakat

Kebayoran Baru, Jakarta- Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando hadir sebagai narasumber dalam acara â€œDialog Interaktif Pelajar: Generasi 4.0 Melek Literasi Mediaâ€ di Universitas Prof Dr Hamka, Rabu (10/10). Dalam Kesempatan ini Syarif menyampaikan pentingnya membaca bagi para pelajar. â€œSebuah resiko besar apabila suatu bangsa tidak suka membaca. Tanpa membaca sebuah bangsa akan punah,â€ ungkap Syarif.
Syarif menambahkan, membaca akan membuat seseorang belajar berbagai kompetensi diri. Mulai dari leadership, problem solving, collaboration, networking, serta inovasi dan kreatifitas. Hal-hal tersebutlah yang akan berguna untuk menciptakan percepatan perubahan melalui teknologi. Maka dapat dikatakan bahwa teknologi adalah produk literasi suatu bangsa.
Literasi akan membawa kita pada kedalaman pengetahuan yang akan menciptakan produk dan jasa bermutu sebagai bukti kemajuan sebuah negara.
Sebagai bagian dari sebuah bangsa masing-masing orang memikul tanggung jawab terhadap keberlangsungan bangsanya. Untuk itu kesadaran untuk meningkatkan literasi melalui membaca harus datang dari dalam diri sendiri. â€œBacalah sebagai modal yang akan diwariskan kepada anak cucu kita. Itulah bentuk tanggung jawab kita,â€ tegas Syarif.
Turut hadir dalam acara ini Ketua Lembaga Sensor Film Ahmad Yani Basuki dan Staf Khusus Menteri PPN/Kepala Bappenas Danang Rizki Ginanjar.
Â 
Reportase: Eka Purniawati
Fotografer: Hartoyo Darmawan

Kepala Perpusnas: Teknologi Adalah Produk Literasi Bangsa

Jakartaâ€”Perpustakaan memiliki peran dan sumbangan sangat penting dalam meningkatkan literasi masyarakat. Maka disediakan ruang yang cukup bagi proses interaksi dalam rangka penggalian informasi dan pengembangan pengetahuan berdasarkan sumber-sumber bacaan yang disediakan sesuai dengan zamannya agar nantinya berimbas pada kesejahteraan.
Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, Kedeputian Pembangunan Manusia Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas, Amich Alhumami, menyatakan berkaitan dengan program prioritas RPJMN 2020â€”2024, penguatan literasi berkolerasi dengan menuntaskan kemiskinan serta penguatan ekonomi.
â€œHadirnya komunitas maupun pegiat literasi menjadi pelopor gerakan literasi dalam peningkatan kemampuan dan pemberdayaan masyarakat, yang pada akhirnya bertujuan untuk kesejahteraan,â€ katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan 2022 di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (30/3/2022).
Guna mewujudkannya, Kepala Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Nugroho Imam Santoso, menjelaskan pemerintah terus berusaha meningkatkan kualitas layanan perpustakaan umum daerah (perpusda) dalam rangka memperkuat budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, kreatif, inovatif, dan berkarakter.
Hal ini guna meningkatkan penyelenggaraan, tanggung jawab, peran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pengembangan infrastruktur layanan perpustakaan umum sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan di provinsi dan kabupaten/kota. Pemerataan akses layanan perpustakaan dalam peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kesejahteraan masyarakat dan sinergitas pemerintah dan pemerintah daerah di dalam pembangunan perpustakaan umum di seluruh wilayah Indonesia.
â€œKinerja pelaksanaan kontrak dan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Subbidang Perpustakaan semakin mengalami perbaikan. Pengalokasian DAK Fisik harapannya diprioritaskan untuk daerah dengan indeks literasi yang masih rendah. Rekomendasinya agar terus mempertahankan dan memperbaiki kinerja serta memperhatikan kebutuhan tidak hanya usulan,â€ kata dia.
Dengan demikian, penyaluran DAK Fisik Subbidang Perpustakaan tahun 2021 terbaik empat untuk kinerja penandatangan kontrak dan terbaik tiga untuk kinerja penyaluran di antara subbidang yang lain. Harapannya, terus meningkatkan kinerja, tidak hanya berdasarkan pada usulan, tetapi juga pada kebutuhan dengan memprioritaskan daerah dengan indeks pembangunan literasi masyarakat yang masih rendah.
Sementara, Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kemendagri, Prabawa Eka Susanta, mengatakan program perpustakaan daerah dan literasi dibina dan dikembangkan melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (GWPP), kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
â€œKegiatan ini merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dalam bentuk kegiatan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang merupakan tugas dan wewenang GWPP. Namun pembinaan kepada masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial bukan merupakan tugas dan wewenang GWPP,â€ ungkap dia.
Tindak lanjut penanganan isu pelaksanaan tugas pembantuan diterapkan dengan melakukan sosialisasi kepada kementerian/lembaga atas rekomendasi menteri keuangan tentang keseimbangan pendanaan di daerah untuk mendorong percepatan penyampaian indikasi program dan kegiatan, percepatan penetapan peraturan menteri, DIPA dan petunjuk teknis.
â€œMendorong terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program/kegiatan baik dengan K/L di tingkat pusat maupun dengan pemerintah daerah sebelum penyusunan rencana kerja K/L dalam rangka sinergi kebijakan Tugas Pembantuan, melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) daerah maupun nasional,â€ tutup dia.
*Tim Humas Perpustakaan Nasional

Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2022: Penguatan Literasi Meningkatkan Kemampuan untuk Kesejahteraan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta -- Sebagai bentuk komitmen, dukungan legislatif terhadap penyelenggaraan perpustakaan sekaligus peningkatan minat baca, DPRD Provinsi Riau berencana akan menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Perpustakaan.
Demikian disampaikan Ketua Pansus Pembahasan Ranperda Penyelenggaraan Perpustakaan, Zulkifli Indra pada saat melakukan kunjungan ke Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI. Kunjungan tersebut untuk studi banding pembahasan Ranperda Penyelenggaraan Perpustakaan.
"Di Provinsi Riau belum ada Perda yang mengatur mengenai penyelenggaraan perpustakaan. Maka kami datang ke sini untuk belajar tentang hal-hal apa saja yang harus disiapkan untuk menyiapkan peraturan daerah ini," ungkap Zulkifli, Selasa (19/4/2022).
Zulkifli menyadari minat baca masyarakat di wilayahnya masih kurang. Sehingga diperlukan peraturan yang memaksa masyarakat untuk membaca. Mengingat manfaat membaca dapat meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat (SDM).
"Kita berharap nantinya dengan adanya Perda ini dapat menumbuhkan minat baca masyarakat. Karena dengan membaca dapat membuat hidup lebih sejahtera," terangnya.
Sementara itu, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyambut baik rencana pembuatan Ranperda tersebut. Syarif Bando mengatakan, untuk membangun perpustakaan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan.
Tidak hanya mengenai pembentukan perpustakaan, tetapi juga perlu diatur mengenai seleksei bahan bacaan. Bahan bacaan harus disesuaikan kebutuhan masyarakat dan potensi sumber daya alam yang ada di sana.
"Perda tentang penyelenggaraan perpustakaan ini, diharapkan dapat menciptakan perpustakaan sebagai institusi peradaban yang menjadikan perpustakaan sebagai jembatan ilmu pengetahuan, masa lampau, kini dan yang akan datang untuk Provinsi Riau khususnya dan Indonesia umumnya," harapnya.
Reportase: Wara Merdeka Fotografer: Ahmad Kemal

DPRD Provinsi Riau Akan Susun Ranperda Penyelenggaraan Perpustakaan

Salemba, Jakarta - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) menyelenggarakan Workshop Peningkatan Mutu Pengajar dengan tema &ldquo;Pengembangan Kompetensi melalui Magang, Coaching, dan Mentoring di Lingkungan Kerja&rdquo; di Ruang Aula Perpusnas Salemba, Senin (13/2/2022). Kegiatan tersebut digelar dalam rangka optimalisasi kinerja dan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Perpusnas.
Dalam sambutannya Kepala Pusdiklat Perpusnas, Teguh Purwanto mengatakan sesuai dengan amanat UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS bahwa setiap ASN harus mendapatkan pengembangan kompetensi untuk meningkatkan kinerja inidividu.
&ldquo;Setiap ASN wajib mendapatkan minimal 20 Jam Pelatihan (JP) pengembangan kompetensi, sehingga bentuk pengembangan berupa magang, coaching, dan mentoring di lingkungan Perpusnas perlu dikembangkan,&rdquo; ucap Teguh.
Lebih lanjut, dia menerangkan Perpusnas telah menerbitkan Keputusan Kepala Perpusnas No. 146 Tahun 2021 tentang Pedoman Coaching dan Mentoring Perpustakaan Nasional. Keputusan Kepala Perpusnas itu menjelaskan bahwa pengembangan kompetensi nonklasikal melalui coaching dan mentoring melibatkan peran aktif dari atasan langsung kepada bawahannya.
&ldquo;Atasan dan bawahan harus selalu berkomunikasi tentang tugas yang sedang dijalankan, target yang akan dicapai, dan kompetensi apa yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dengan lebih efektif,&rdquo; ungkapnya.
Lingkungan kerja menjadi tempat belajar pegawai untuk mengembangkan kompetensi mereka. Untuk itu, pelatihan nonklasikal tidak dimaksudkan sebagai pangganti pelatihan klasikal yang diselenggarakan Pusdiklat Perpusnas selama ini, melainkan untuk saling melengkapi dengan demikian pegawai ASN memiliki kesempatan yang luas dan fleksibel dalam mengembangkan kompetensi.
Hadir sebagai narasumber dalam workshop tersebut, Widyaiswara Ahli Madya Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, M. Iqbal Fadillah memaparkan perbedaan diantara magang, coaching, dan mentoring sebagai model pengembangan kompetensi pegawai ASN dalam organisasi.
Magang memberikan kesempatan bagi pegawai ASN untuk belajar dan berkembang dalam lingkungan kerja nyata. Ini membantu mereka memperoleh pengalaman praktis dan mengaplikasikan ilmu yang didapat ke dalam pekerjaan mereka. Magang juga membantu membangun jaringan profesional dan memperkenalkan pegawai ASN pada budaya organisasi.
Coaching memberikan dukungan dan bimbingan bagi pegawai ASN untuk mencapai tujuan mereka. Coach dapat membantu pegawai ASN menentukan tujuan, membuat rencana, dan memantau kemajuan mereka. Ini membantu pegawai ASN meningkatkan keterampilan dan kepercayaan diri mereka.
Mentoring memberikan akses ke wawasan dan pengalaman mentor yang lebih berpengalaman dalam bidang tertentu. Mentor dapat membantu pegawai ASN mengatasi masalah, memberikan saran dan motivasi, dan membantu mengembangkan keterampilan mereka. Mentoring juga membantu membangun jaringan profesional dan memperkenalkan pegawai ASN pada budaya organisasi.
&ldquo;Coaching menggali potensi yang dimiliki peserta untuk mencapai apa yang diinginkan, sedangkan mentoring pure untuk transfer knowledge dan experience sehingga mentor kebanyakan berasal dari atasan. Coach asks good questions and mentor gives good answers,&rdquo; papar Iqbal.
Dengan kata lain, dia menegaskan bagi peserta yang ingin mencari jawaban bisa mengarah ke mentor, sedangkan bagi mereka yang ingin menggali kompetensi bisa beralih ke coach.
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Aji Anwar&nbsp;

Magang, Coaching, dan Mentoring, Kembangkan Kompetensi ASN Perpusnas

Salemba, Jakarta--Kondisi bangunan yang ditempati bersama dua dinas lain dalam satu atap menjadi satu alasan pengajuan dana alokasi khusus (DAK) oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Serang di 2020. Kondisi ini mengakibatkan pelayanan perpustakaan menjadi kurang optimal. Lahan baru telah disiapkan dan berada di pusat kota. Dinas berharap pengajuan DAK bisa disetujui sehingga pelayanan dan kegiatan yang mendukung perpustakaan bisa lebih maksimal. Keseriusan awal sudah ditunjukkan Pemkot Serang yang menaikkan alokasi anggaran perpustakaan secara signifikan.Â 
"Lahan baru seluas hampir 8000 meter persegi sudah disiapkan. Secara administratif dan legal telah disetujui oleh Wali Kota," terang Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Serang, Wahyu Nurjamil, saat melakukan kunjungan kerja ke Perpusnas, Rabu pagi, (1/7). Sedianya diatas lahan baru nanti, Wahyu berjanjiÂ akan menyediakan fasilitas layanan perpustakaan untuk anak-anak yang selama ini belum tersedia karena keterbatasan tempat.
Wahyu juga melaporkan bahwa geliat masyarakat Kota Serang terhadap aktivitas baca juga mengalami peningkatan. Dia mencatat, pihaknya menerima sedikitnya 20-30 permohonan agar dikunjungi armada perpustakaan keliling. Sejauh ini, Dinas Perpustakaan Kota Serang baru memiliki tiga unit mobil dan satu becak motor yang hilir mudik bergantian menyambangi wilayah-wilayah di Kota Serang.
Â 
Â 
Reportase/Fotografer : Hartoyo DarmawanÂ

Berita

Kota Serang Ajukan Permohonan DAK Perpustakaan

Pencarian

Berita Lainnya

Kunker DPRD Kab. Belitung : Pariwisata di Belitung Bisa Optimal dengan Perpustakaan Â

Perpustakaan Terdepan Dalam Pemanfaatan Teknologi di Masyarakat

Kepala Perpusnas: Teknologi Adalah Produk Literasi Bangsa

Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2022: Penguatan Literasi Meningkatkan Kemampuan untuk Kesejahteraan

DPRD Provinsi Riau Akan Susun Ranperda Penyelenggaraan Perpustakaan

Magang, Coaching, dan Mentoring, Kembangkan Kompetensi ASN Perpusnas