Medan Merdeka Barat, Jakarta-- Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan  Puan Maharani menyampaikan arahannya pada Kick Off Meeting Percepatan Pencapaian Sasaran dan Target Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Tahun 2019 di hadapan delapan menteri dan 13 kepala lembaga negara yang berada di bawah koordinasi Kemenko PMK di Gedung Kemenko PMK, Jakarta, Senin, (11/2). Acara  ini turut dihadiri oleh antara lain Menkes, MenPPPA, Menpora, Menag, Mendes/PDT, Mendikbud, Kepala BNPB, Kepala LIPI, Kepala LAPAN, Kepala BPOM, Kepala Perpusnas, Kepala Batan, Kepala Arsip Nasional, dan para jajarannya masing-masing. Kick Off Meeting ditandai pula dengan penandatanganan komitmen bersama percepatan pencapaian sasaran dan target bidang PMK oleh para sekretaris K/L yang disaksikan langsung Menko PMK.

Tahun 2019 ini, Pemerintah telah menetapkan tema “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas” dan memprioritaskan agenda pembangunan manusia dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).  Pembangunan manusia dan kebudayaan masuk ke dalam agenda Prioritas Nasional dan 12 Program Prioritas. Tahun 2019 merupakan tahun terakhir dalam periode RPJMN 2015-2019, oleh karena itu seluruh Kementerian dan Lembaga harus dapat memastikan dan menuntaskan capaian yang telah ditetapkan dalam RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019. Berbagai capaian pembangunan pada era Presiden Joko Widodo seharusnya perlu terus dipertajam agar semakin memberikan manfaat dan meningkatkan kualitas hidup rakyat.

“Oleh karena itu, saya mengundang komitmen dan kerja bersama kita, Kementerian-kementerian di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, untuk dapat menjalankan RKP 2019 secara efektif dan selalu berkoordinasi, baik dalam lingkup Kementerian maupun lintas Kementerian dan Lembaga. Dengan kerja bersama yang efektif maka kita memiliki kemampuan yang besar dalam menjalankan program-program RKP 2019 untuk kesejahteraan rakyat,” papar Menko PMK.

Dalam penjelasannya, Menko PMK menerangkan bahwa untuk bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan indikator makro yang digunakan adalah 1) Pengurangan Angka Kemiskinan, 2) Gini Rasio, dan 3) Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat mencakup KIS, KIP, Bidikmisi, Bansos Pangan, PKH, Dana Desa, dan Pelayanan Ibadah Haji.

Untuk angka kemiskinan, telah mengalami penurunan, yaitu dari 11,25% pada tahun 2014 menjadi 9,66% pada tahun 2018. Capaian pertama kalinya dalam sejarah Indonesia dapat menyentuh angka 1 digit. Angka Gini Rasio juga turun dari 0,414 pada tahun 2014 menjadi 0,384 pada tahun 2018. IPM lalu mengalami peningkatan, yaitu dari 68,90 pada tahun 2014, menjadi 70,81 pada tahun 2017, dan untuk pertama kalinya masuk dalam negara dengan kategori “High Human Development.

Peringkat Indonesia pada Global Talent Competitiveness Index yang diterbitkan INSEAD (Institut Européen d'Administration des Affaires) diketahui meningkat dari posisi 86 di tahun 2014 ke peringkat 67 di tahun 2018. Kenaikan peringkat ini dipengaruhi nilai pada aspek akses pendidikan, tingkat keterampilan vokasi dan keahlian teknis.

“Hal ini menunjukan pemerintah berhasil dalam mengarahkan program perlindungan sosial dan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu, sehingga kesejahteraannya meningkat,” kata Menko PMK lagi.

Program percepatan pembangunan SDM Indonesia lainnya, lanjut Menko PMK, juga dilakukan melalui revitalisasi pendidikan vokasional, perluasan sasaran Bidikmisi, pengembangan manfaat LPDP untuk pelatihan dan riset, serta memperkuat riset dan inovasi nasional. “Kebijakan percepatan pembangunan SDM ini, mulai terlihat hasilnya,” tambah Menko PMK. “Maka saya minta kemudian agar semua K/L fokus bekerja dan mensosialisasikan keberhasilan program kerja pemerintah ini dengan baik, karena yang menilai kinerja itu rakyat dan mereka yang merasakan sendiri hasil kerja itu.”