Â 
Salemba, Jakartaâ€”Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menandatangani Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Perpustakaan Nasional, Selasa pagi, (6/10). Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Dwi Wahyu Atmaji dan anggota Ombudsman RI Adrianus A Meliala. Di saat yang sama, seluruh pejabat tinggi madya dan pratama Perpusnas turut membubuhkan penandatanganan Pakta Integritas.
Sesmenpan RB Dwi Wahyu Atmaji dalam penyampaian singkatnya mengatakan bahwa road map pembangunan Reformasi Birokrasi 2020-2024 adalah menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel, bikorasi yang capable, memiliki pelayanan yang prima. Salah satu aspek yang diperhatikan dalam road map tersebut, yakni penguatan pengawasan. 
â€œInilah yang menjadi latar belakang dibangunnya Zona Integritas. Zona Integritas merupakan bagian dari strategi nasional pencegahan korupsi, dan juga bentuk komitmen serta perubahan ke arah yang lebih baik,â€ ujar Dwi Wahyu Atmaji. Â Â Â Â 
Kemenpan RB mencatat hingga 2020, sudah 3.691 unit kerja dari 70 kementerian/lembaga, 20 provinsi, dan 161 kabupaten/kota yang telah memiliki zona integritas. Perpustakaan Nasional secara khusus memasukkan lima unit kerja, yaitu Pusat Jasa dan Informasi dan Pengelolaan Naskah Nusantara, Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan, UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno, UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta, dan Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca. 
Dwi berharap kepada unit kerja yang ditunjuk agar segera melakukan langkah-langkah penting seperti perbaikan pada aspek pelayanan, perubahan pola pikir, dan pola budaya kerja.
Senada dengan Dwi, anggota Ombudsman RI Adrianus A Meliala yang turut menyaksikan penandatanganan mengatakan, meski Ombudsman bukan bagian dari pemerintahan, namun pihaknya akan selalu mendorong para kementerian/lembaga, BUMN, dan pemerintah daerah (pemda) untuk menciptakan zona integritas, mencapai level yang diharapkan sama seperti unit kerja lainnya. 
Kepala Perpusnas mengatakan Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi. Pencanangan zona integritas merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 52 Tahun 2012 tentang Aksi Pencegahan Korupsi, dan Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 yang disempurnakan dengan Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Wilayah Bebas Korupsi, dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM).
â€œKami bisa pastikan bahwa seluruh layanan di Perpustakaan Nasional dilayani tanpa pungutan alias gratis karena semua ditanggung APBN,â€ pungkas Syarif Bando. 
Â 
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Rd Radityo

Bangun Zona Integritas : Perpusnas Tanda Tangani Piagam Zona Integritas

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Mengantisipasi bonus demografi yang akan menguntungkan bangsa Indonesia di tahun 2045, dimana komposisi usia produktif berada pada angka 64% dibanding usia non produktif, maka budaya kegemaran membaca bagi anak-anak sejak dini menjadi amat penting dan strategis. Peran keluarga, masyarakat dan satuan pendidikan harus dilibatkan secara bergotong royong, salah satunya melalui peran Dharma Wanita. Dharma Wanita merupakan sebuah organisasi yang beranggotakan istri Pegawai Negeri Sipil (PNS), termasuk istri pensiunan dan janda PNS, dan memiliki peran penting sebagai role model bagi keluarga serta masyarakat dalam mendorong anak-anak untuk gemar membaca.
Menurut data BPS Tahun 2019, penduduk laki-laki Indonesia berjumlah 135.337.000 jiwa dan penduduk perempuan Indonesia berjumlah 134.266.400 jiwa. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa penduduk perempuan yang kelak menjadi seorang Ibu dapat berperan dalam mewujudkan pembangunan sumber daya manusia Indonesia melalui penguatan budaya literasi, terlebih di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini yang telah banyak mengubah cara semua orang dalam bertindak.
â€œPandemi ini berdampak pada semua aspek kehidupan, tak terkecuali pendidikan yang beralih menjadi pembelajaran jarak jauh atau Study From Home (SFH). Perpustakaan Nasional dalam hal ini sangat siap untuk merespon dan melayani semua untuk keperluan SFH,â€ ujar Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando, saat memberikan sambutan pada kegiatan webinar dengan tema â€œPeran Ibu dalam Pendidikan dan Peningkatan Kegemaran Membaca Keluarga di Masa Pandemi Covid-19â€ secara daring, Senin (21/12/2020).
Pada kesempatan yang sama, bertindak sebagai Keynote Speaker yakni Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan, Erni Guntardi Thahjo Kumolo, menyampaikan bahwa tujuan utama dari pendirian Dharma Wanita adalah meningkatkan kualitas sumber daya anggota keluarga PNS untuk mencapai kesejahteraan nasional. Selain itu, Dharma Wanita juga memiliki Panca Dharma Wanita yang salah satunya adalah tentang peran â€œWanita sebagai Penerus Keturunan dan Pendidik Anakâ€. Dengan demikian sangat jelas bahwa Ibu menjalankan peran sebagai salah satu ujung tombak bangsa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
â€œIbu menjadi tokoh sentral dalam kehidupan terutama pada masa pandemi Covid-19. Perubahan model pembelajaran menjadi SFH, menuntut siswa untuk dapat dengan mandiri belajar dari rumah dan tanpa pengawasan yang baik, tentu pembelajaran tersebut tidak akan berjalan dengan efektif. Untuk itulah, peran seorang Ibu sangat besar dalam memberikan pendidikan terhadap anaknya,â€ ungkap Erni.
Sejalan dengan penjelasan tersebut, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaitunah Subhan, memaparkan bahwa Ibu adalah sosok wanita pertama yang dikenal oleh anak dan berbagi tugas dengan Ayah untuk mengasuh, merawat, mendidik, serta membesarkan anak-anaknya bersama. Ibu yang keberadaannya lebih banyak berada di rumah, pada masa pandemi Covid-19 ini dituntut untuk lebih kreatif dalam membuat aktifitas yang berkualitas.
â€œSalah satu kegiatan yang bisa dilakukan selama #dirumahaja antara lain membaca. Kegiatan membaca harus dimulai sejak dini untuk membentuk minat baca dan menanamkan kebiasaan mengeksplorasi buku, jadi tidak hanya buku sekolah. Dengan demikian, membaca diharapkan dapat menjadi sebuah kegiatan yang menyenangkan,â€ tutur Zaitunah.
Merespon hal tersebut, guna mendukung peran orangtua terutama Ibu sebagai pendidik, Kepala Perpustakaan Nasional RI menjelaskan bahwa Perpustakaan Nasional RI juga menyediakan bahan bacaan berbasis digital diantaranya iPusnas, e-Resources, dan Khastara. iPusnas menyediakan 56.640 judul buku elektronik dengan 673.312 eksemplar dari 300 penerbit. e-Resources menyediakan tiga milyar judul koleksi digital meliputi artikel, jurnal, e-book, jurnal dan karya-karya referensi lainnya. Khastara menyediakan satu juta digital manuskrip pustaka-pustaka kearifan lokal seperti naskah kuo, buku langka, peta, foto, gambar, dan lukisan. Ketiga layanan digital dari Perpustakaan Nasional RI ini bisa diakses secara online dimana saja dan kapan saja.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution
Â

Ibu adalah Perpustakaan Pertama bagi Anak

Medan Merdeka Selatan, Jakarta- Kepala Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando memberikan apresiasi dan komitmen DPRD Kabupaten Enrekang dalam menyiapkan regulasi pengelolaan perpustakaan.
Hal tersebut disampaikan syarif saat menerima kunjungan dalam rangka konsultasi penyusunan rancangan peraturan daerah (raperda) dari DPRD Kabupaten Enrekang pada Kamis (22/10/2021) di Jakarta.
â€œSecara garis besar raperda yang disusun sudah bagus. Namun yang fundamental adalah bagaimana kemudian mengimplementasikannya di berbagai lini,â€ ungkap Syarif.
Menurutnya, terkait perpustakaan utamanya di daerah 6 perlu banyak dibicarakan dengan berbagai lini dan tataran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Seperti halnya bidang pendidikan, pertanian, dan Â semua lini semua terkait dengan peningkatan kualitas perpustakaan.
â€œDi beberapa daerah bahkan dalam kebijakannya sudah secara tegas menyebutkan porsi anggaran yang harus dialokasikan untuk pengembangan perpustakaan. Seperti DI Yogyakarta atas dukungan Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X,â€ ungkap Syarif Bando.
Ketua DPRD Kab. Enrekang, Idris Sidik yang hadir mengungkapkan memang bimbingan dan informasi terkait penyusunan regulasi terkait perpustakaan untuk Kab. Enrekang saat ini diperlukan oleh dirinya dan jajarannya.
Penyusunan Perda ini sebagai upaya untuk menjawab tantangan revolusi industri 4.0 yang saat tengah berlangsung serta di masa yang akan datang. Hadirnya bonus demografi atau Indonesia Emas 2045 memerlukan regulasi untuk penyiapan sumber daya manusia yang unggul. Terlebih di Kab. Enrekang 40 persen dari 260 ribu penduduknya saat ini berusia produktif.
Idris berharap melalui hadirnya regulasi ini dapat menjadi modal dalam pengelolaan perpustakaan dan gerakan literasi di Kab. Enrekang karena ini sangat penting sebagai modal mempersiapkan SDM untuk masa mendatang.
Reporter/Fotografer: Eka Purniawati/Prakas A

Kepala Perpusnas Apresiasi DPRD Kabupaten Enrekang Siapkan Raperda Pengelolaan Perpustakaan

Salemba, Jakartaâ€”Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando meminta para CPNS formasi Tahun 2019 dapat memberikan kontribusi dan menghasilkan berbagai program inovatif untuk memperbaiki kondisi perpustakaan di Indonesia.
â€œTugas Perpustakaan Nasional adalah perpustakaan pembina untuk semua perpustakaan di Indonesia, dengan kompetensi yang dimiliki diharapkan dapat berkontribusi untuk memperbaiki kondisi perpustakaan yang buruk, dan juga budaya baca yang seringkali di kata rendah,â€ ungkapnya saat memberikan Pengarahan kepada CPNS Perpustakaan Nasional formasi tahun 2019, Selasa (5/1/2021).
Lebih lanjut, Syarif Bando mengajak CPNS di lingkungan Perpustakaan Nasional untuk mempelajari dan memahami Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan. Hal ini menjadi fundamental bagi seorang PNS untuk mengetahui ruang lingkup serta tugas, pokok dan fungsi Perpustakaan Nasional.
â€œPahami dulu regulasi yang ada sehingga dapat mengetahui apa yang menjadi tugas dari Perpustakaan Nasional,â€ lanjutnya.
Menurutnya, menjadi seorang ASN berarti menjadi abdi negara, Â yang tunduk serta patuh pada aturan yang ditetapkan negara. Selain itu juga mengabdi untuk masyarakat dengan memberikan pelayanan yang prima.
â€œMasa depan Perpustakaan Nasional sebagian ada di tangan kalian, masa depan kalian ada di tangan anda sendiri. Saya berpesan untuk selalu belajar dan mengembangan kompetensi diri,â€ pesannya.
Sementara itu, Kepala Biro SDM dan Umum Perpusnas, Ahmad Masykuri mengatakan, jumlah CPNS formasi tahun 2019 yang diterima di Perpustakaan Nasional sebanyak 55 orang, yang terdiri dari 19 orang laki-laki dan 36 orang perempuan. CPNS ini akan mengisi 19 jabatan, di antaranya pustakawan, arsiparis, perancang grafis, pranata komputer, dan pranata humas terampil.
â€œKehadiran CPNS ini diharapkan dapat memperkuat SDM di lingkungan Perpusnas, khususnya di unit kerja dimana nanti akan ditempatkan. Selain itu, diharapkan mampu bersinergi dan melaksanakan program Perpustakaan Nasional sesuai dengan kemampuan masing-masing,â€ katanya.
Masykuri menjelaskan, CPNS formasi tahun 2019 ini sebelumnya akan mengikuti orientasi kerja di lingkungan unit eselon 2.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

CPNS Perpusnas Harus Siap Berikan Kontribusi dan Inovatif

Jakarta - Perpustakaan memiliki peran dalam pemulihan ekonomi nasional. Melalui program perpustakaan transformasi berbasis inklusi sosial, pemulihan sosial ekonomi masyarakat dampak pandemi akan lebih cepat dengan adanya layanan literasi sampai ke tingkat desa.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando mengatakan, sebanyak 30 juta masyarakat Indonesia terdampak pandemi Covid-19. Untuk itulah, perpustakaan hadir untuk memberikan pengetahuan dan informasi untuk masyarakat, agar dapat bangkit dari keterpurukan.
Dijelaskan, tiga faktor utama penyebab kemiskinan. Diantaranya, penguasaan ilmu pengetahuan terbatas, akses permodalan terbatas dan budaya malas.
"Tidak ada yang tahu, kapan pandemi ini akan berakhir, sehingga menjadi tugas utama kita sebagai pustakawan untuk menggerakkan masyarakat agar dia memiliki ilmu pengetahuan serta menggerakkan budaya malas menjadi rajin," kata Syarif Bando dalam webinar yang diselenggarakan Forum Perpustakaan Umum Indonesia (FPUI) dengan tema Peran Perpustakaan Umum di Era New Normal Dalam Upaya Pemulihan ekonomi Nasional, secara daring pada Selasa (9/11/2021).
Syarif Bando mengatakan, sudah saatnya para pustakawan, civitas perpustakaan berperan sebagai transfer knowledge, tidak hanya management collection dan management knowledge. "Ini filosofi kita bersama, maka kita terus mengajak mitra untuk memastikan Indonesia bisa melangkah maju serta mensejahterakan kehidupan," katanya.
Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Amich Alhumami, mengatakan, kemampuan membaca menjadi syarat utama untuk dapat mengakses pengetahuan dan menguasai berbagai bidang ilmu. Apalagi, di era pandemi ini perpustakaan perlu diberdayakan. Karena, banyak masyarakat yang membutuhkan pengetahuan dan informasi.
"Perpustakaan tidak hanya sekadar menunggu masyarakat dengan tumpukan buku, tetapi masyarakat akan hadir di perpustakaan untuk meningkatkan produktivitasnya," katanya.
Untuk menjadikan perpustakaan sebagai pilar penting dalam pemulihan ekonomi nasional, lanjut Amich, perpustakaan tidak cukup hanya dipahami dengan jumlah koleksi, tempat koleksi, ruang baca, infrastruktur IT, maupun pustakawan pasif yang sekadar bekerja secara teknis belum sebagai penggerak literasi.
Namun melalui transformasi perpustakaan, perpustakaan selain mengubah bentuk fisik juga bentuk layanan yang akan diberikan masyarakat. Seperti, penambahan koleksi,penguatan infrastruktur IT yang digunakan masyarakat berselancar di dunia maya untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi.
Dikatakan, perpustakaan desa atau taman bacaan masyarakat dapat berperan sebagai pusat informasi dan pengetahuan. Sekaligus pusat pemberdayaan masyarakat berbasis literasi, untuk menggerakkan masyarakat bangkit dari keterpurukan.
"Kami memperkuat dengan dana alokasi khusus (DAK) bidang perpustakaan untuk membangun perpustakaan dan melengkapi fasilitas perpustakaan," ungkapnya.
Tak hanya itu, koordinasi dengan stakeholder, praktisi, dan pegiat literasi juga perlu dilakukan untuk mengadakan berbagai pelatihan yang berpusat di perpustakaan, dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Â 
"Meskipun di masa pandemi, penguatan agenda perpustakaan untuk pemberdayaan tetap berjalan di banyak wilayah dengan beragam jenis kegiatan, seperti pelatihan," lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Nurlianti mengatakan, di era pandemi pihaknya terus memberikan pelayanan untuk masyarakat.
Berbagai pelatihan ekonomi kreatif dan workshop digelar secara virtual untuk menambah kompetensi masyarakatnya. Dengan menggandeng praktisi dan berbagai narasumber, berkolaborasi untuk memberikan pengetahuan untuk masyarakat.
"Pandemi membuat kita terbatas melakukan kegiatan, tetapi kami tetap menyiasatinya dengan kegiatan secara virtual. Seperti talkshow maupun workshop," kata perempuan yang akrab disapa Nunung.
Tahun ini, ada empat kabupaten di Kalsel yang menerima program transformasi perpustakaan sosial. Diantaranya, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Barito Kuala, dan Tanah Bumbu.
Team Leader Konsultan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Erlyn Sulistyaningsih mengatakan, sejak tahun 2018 program transformasi berbasis inklusi sosial sudah berkiprah di 32 provinsi, 160 kabupaten dan 1.250 desa.
Dikatakan, perpustakaan harus berani keluar dari gedungnya, tidak hanya menyediakan buku untuk bisa melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.
"Perpustakaan harus hadir di masyarakat, harus dapat menjawab kebutuhan yang harus segera diselesaikan, sehingga memberikan dampak dapat merubah kehidupan menjadi lebih baik," kata Erlyn.
Dikatakan, perpustakaan menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk mendapatkan solusi untuk kebutuhan hidupnya. "Strateginya lebih fokus kepada perpustakaan, untuk meningkatkan layanan informasi. Membuat perpustakaan menjadi lebih menarik, dapat bekerja sama dengan stakeholder untuk memfasilitasi kegiatan masyarakat," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Salah satu masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan, Shanty Apriani, berbagi pengalamannya yang memulai bisnis keripik pisang dengan membaca buku di perpustakaan desa Soguo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Sulawesi Utara.
"Di perpustakaan saya menemukan buku tentang pengolahan camilan dari pisang. Dari buku itu, saya menciptakan produk olahan pisang menjadi kripik dengan berbagai varian rasa," ungkap dia.
Untuk meningkatkan nilai jual dan perluasan, pemiik Enterpreneur Produksi Aneka Kripik Pisang (BananasQ), mengikuti pelatihan, workshop dan mencari informasi di internet yang difasilitasi layanan perpustakaan desa Soguo. Selain dapat membantu ekonomi keluarga, Shanty mengaku dapat membantu ibu rumah tangga di sekitar tempat tinggalnya.
"Saya berharap perpustakaan desa dapat melakukan kegiatan yang melibatkan masyarakat lebih banyak lagi, yang dapat berubah hidupnya karena layanan perpustakaan," lanjut Shanty.
Reportase: Wara Merdeka

Perpustakaan Berperan Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Salemba, Jakartaâ€”Indonesia benar-benar surganya pelaku digital. Bayangkan, dari total 272 juta penduduk Indonesia, hand phone yang beredar sebanyak 338 juta. Artinya setiap penduduk ada yang memiliki lebih dari satu ponsel. Bahkan, 175 juta penduduk Indonesia aktif di media sosial lebih dari tujuh jam. Namun, sadarkah bahwa bermain digital tanpa dibarengi kecakapan digital (literasi digital) sanggup menjadikan seseorang menjadi pribadi yang rentan termakan hoaks.
Duta Baca Indonesia Najwa Shihab dalam kesempatan Webinar â€˜Literasi Digital di Masa Pandemiâ€™ yang diadakan Perpustakaan Nasional pada Jumat, (25/9), mengakui bahwa banyak orang menyukai membaca lewat digital. Karena hanya cukup bermodalkan perangkat HP, dan masuk dari berbagai lini masa media sosial, semisal Face Book. Â 
Padahal membaca melalui visual seperti itu selain bisa berdampak pada kelelahan pada mata, juga mengakibatkan konsentrasi tidak utuh karena teralu banyak muncul notifikasi (iklan) ketika membaca.
â€œInformasi yang terserap menjadi tidak utuh,â€ jelas Najwa Shihab.
Parahnya lagi, dari data yang disebutkan diatas, masyarakat Indonesia salah satu negara yang paling aktif di media sosial. Apalagi dalam urusan berkomentar di media sosial. Padahal, media sosial memiliki kerentanan cukup parah dalam penyajian informasi. Banyak kedustaan. Jika ini tidak disadari, menyebabkan manusia akan sulit berpikir kritis.
â€œInilah yang dialami bangsa Indonesia. Rendah dalam kemampuan berpikir kritis akibat lebih percaya pada internet,â€ jelas Nana.
Berpikir kritis merupakan bagian dari literasi digital. Yang sayangnya belum bisa digunakan secara maksimal. Sedari pendidikan dasar, anak-anak lebih sering diajari kemampuan menghafal. Padahal kemampuan menghafal hanyalah sedikit dari kemampuan otak yang bisa dioptimalkan.
Literasi digital mengajarkan manusia sadar dengan data (data awareness),Â  berkemampuan menganalisa data sehingga mampu mencerna informasi yang masuk, dan mampu untuk fokus.
â€œLiterasi digital bukan sekedar cakap teknologi. Piawai bikin content tik-tok dan sebagainya. Â 
Sementara itu, Pustakawan Utama Perpusnas Sri Sumekar mengatakan bahwa pelaku digital sebagian besar adalah para milenial. Dan saat ini perpustakaan sedang giat melakukan Gerakan Literasi Digital, mengajak peran serta aktif perguruan tinggi.
â€œGerakan Literasi Digital sifatnya responsif. Dan sasaran utamanya adalah para milenial,â€ ujarnya.
Konteks literasi digital sudah menjadi bahasan internasional. International Federation Library Association (IFLA) menyarankan bahwa perpustakaan harus menjadi bagian dari pembangunan nasional berkelanjutan (sustainable development goals/SDGâ€™s) dimana salah satu targetnya pada 2020 adalah peningkatan literasi, inovasi, dan kreatifitas.
Di masa pandemi seluruh fungsi perpustakaan dilakukan melalui digital, seperti penguatan koleksi digital, bantuan buku digital, dan pendirian pondok baca digital (Pocadi).
â€œPondok baca digital sudah dimulai sejak 2019. Dan ditargetkan pada 2021 telah mencapai 160 titik,â€ pungkas Sri Sumekar.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan, Robby Fuji A, Rizki A Gumilar

Berita

Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI Pada Masa Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah

Pencarian

Berita Lainnya

Bangun Zona Integritas : Perpusnas Tanda Tangani Piagam Zona Integritas

Ibu adalah Perpustakaan Pertama bagi Anak

Kepala Perpusnas Apresiasi DPRD Kabupaten Enrekang Siapkan Raperda Pengelolaan Perpustakaan

CPNS Perpusnas Harus Siap Berikan Kontribusi dan Inovatif

Perpustakaan Berperan Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Webinar Literasi Digital Di Masa Pandemi : Kurang Cakap Digital, Rendah Berpikir Kritis