Jakarta - Peran perpustakaan sangat diperlukan dalam penguatan budaya. Melalui penyediaan bahan informasi yang berkualitas, dapat mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten.
Deputi Bidang Pengembangan Bahan Perpustakaan, Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Deni Kurniadi menyebut, literasi telah diadopsi sebagai salah satu indikator penting dalam pembangunan yang memiliki dampak sosial-ekonomi. Literasi juga berkaitan erat, dengan pembangunan ekonomi yang membawa kesejahteraan.
"Guna mewujudkan masyarakat yang berliterasi, dan meningkatkan peran literasi untuk kesejahteraan, perpustakaan terus melakukan transformasi layanan berbasis inklusi sosial," ujar Deni pada Webinar yang diselenggarakan Perpusnas dengan Politeknik Internasional Bali mengusung tema Penguatan Budaya Literasi Dalam Mendukung Sumber Daya Manusia Kompeten, Unggul dan Produktif, pada Jumat (5/11/2021).
Dikatakan, Perguruan Tinggi pun memiliki andil dalam mendukung penguatan budaya literasi. Karena SDM yang kompeten, unggul, dan produktif, dapat diciptakan jika perpustakaan dapat merangkul seluruh potensi. Dengan segala penelitian dan ilmu pengetahuan yang ada untuk disampaikan kepada masyarakat dan menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas diri.
"Perpustakaan memiliki peran yang erat di Perguruan Tinggi. Maka diharapkan dapat berinovasi dan berkontribusi, khususnya dengan mendokumentasikan berbagai pengetahuan dalam bentuk buku untuk masyarakat Indonesia," lanjut dia.
Dalam webinar tersebut, Duta Baca Indonesia, Gol A Gong menyampaikan, penguatan literasi dapat dimulai dari hal yang terdekat seperti di lingkungan keluarga. Misalnya, tersedianya perpustakaan di rumah atau mendongeng sebelum tidur.
"Saya memiliki konsep empat pilar menuju bonus demografi. Harus memperbaiki diantaranya, literasi keluarga, kita harus bergabung di komunitas, penguasaan teknologi informasi dan Komunikasi (TIK), dan networking atau jejaring. Tanpa itu, kita hanya menjadi penonton di bonus demografi Indonesia di tahun 2030," ungkapnya.
Menghadapi bonus demografi di tahun 2030, Indonesia memiliki SDM produktif yang melimpah. Tingkat pendidikan yang masih rendah, serta pendidikan dan keterampilan yang dimiliki tenaga kerja di Indonesia menjadi tantangan Bonus demografi. Untuk membentuk SDM unggul diperlukan enam literasi dasar, seperti literasi baca tulis, finansial, IT, numerasi, sains dan budaya, serta kekeluargaan.
Sementara itu, Miss Indonesia 2015, Maria Harfanti mengatakan, derasnya arus teknologi informasi harus disikapi dengan bijak, dan diperlukan literasi digital.
"Kemudahan dalam mengakses dan teknologi perlu kita filter untuk memproteksi dari hal-hal yang tidak diinginkan," ungkapnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka

Perpustakaan Berperan Dalam Penguatan Budaya Literasi

Jakarta - Kebakaran dapat membawa bencana besar dan akibatnya pun sangat luas. Musibah yang timbul setelahnya dapat berupa kerugian materi, hingga merenggut korban jiwa.
Upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran membutuhkan kepedulian serta peran aktif dari seluruh pihak. Dengan demikian, risikonya dapat ditekan sekecil mungkin.
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) dalam hal ini memfasilitasi kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kebakaran secara daring, Senin (18/9/2023).
Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Perpusnas, Janti Suksmarini dalam arahannya mengatakan ada 5 (lima) hal penting yang harus diperkuat guna menyukseskan pemahaman atas bahaya kebakaran antara lain kebijakan, sarana dan peralatan kerja, SDM, anggaran, serta komitmen dan kesadaran bersama.
&ldquo;Dari kelima aspek penting tadi, komitmen dan kesadaran bersama harus menjadi yang utama terutama untuk disiplin mematikan perangkat kerja elektronik setelah pemakaian, tidak memasak di dalam ruang kerja, tidak merokok di ruang kerja, serta saling menjaga dan mengingatkan antar sesama,&rdquo; jelasnya.
Sebagai narasumber dari PT. Revorma Integra Solusi, Mohamad Yusuf Ismet membenarkan instalasi elektrikal harus dimatikan setelah selesai bekerja. Selain itu, terlepas untuk pencegahan kebakaran, dia juga memberikan beberapa usulan diantaranya memidahkan benda-benda yang menjadi pemicu terjadinya kebakaran.
&ldquo;Usulan dari saya ialah untuk membereskan ruang genset karena ada banyak barang mudah terbakar yang disimpan di sana. Lalu, di basement dua Perpusnas Medan Merdeka Selatan juga banyak tumpukan kardus yang menjadi potensi kebakaran,&rdquo; ucapnya.
Selanjutnya, dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, Saepulloh juga menanggapi bahwa proteksi kebakaran terdiri dari 2 (dua) jenis sistem yang terpasang yakni aktif dan pasif. Dia menjelaskan peralatan proteksi kebakaran aktif berbentuk deteksi, alarm, APAR, sprinkler, dan hydrant.
&ldquo;Sistem deteksi dan alarm kebakaran gedung berfungsi untuk mendeteksi kebakaran sedini mungkin agar bisa diketahui lebih cepat sehingga upaya pemadaman bisa lebih cepat dilakukan dan dapat menyelamatkan lebih banyak jiwa. Jenis alat deteksinya pun beragam ada yang untuk asap, panas, dan nyala api,&rdquo; paparnya.
Sementara itu, narasumber terakhir dari PT. Interprima&nbsp;Indocom, Ahmad Zakky Ri&rsquo;ayatullah menerangkan bahwa petir juga berpotensi untuk menyebabkan kebakaran, sehingga dibutuhkan sistem proteksi petir terintegrasi untuk memberikan perlindungan ekstra.
&ldquo;Sambaran petir dapat menyebabkan kebakaran, untuk itu sebuah gedung harus memiliki proteksi petir terintegrasi yang dapat melindungi secara eksternal dan internal. Sistem eksternal sangat penting untuk melindungi secara langsung, sedangkan sistem internal dapat digunakan untuk menjaga alat-alat eletronik yang ada di dalam gedung,&rdquo; pungkasnya.
 Reporter: Basma Sartika

Hindari Kebakaran, Perpusnas Gelar Sosialisasi Pencegahan

Salemba, Jakarta-Perpustakaan Nasional RI melakukan paparan Pekerjaan Pengembangan Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional RI di depan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diketuai Iswardani Tumataningtyas dan tiga anggota serta satu supervisor tim pemeriksa di Ruang Sidang Perpusnas Salemba, Senin (2/6). Pertemuan tersebut dihadiri Kepala Perpustakaan Nasional Syarif Bando dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya serta Pratama yang terkait.
Paparan tersebut menjelaskan tentang perkembangan pembangunan Gedung Layanan Perpusnas di Jl. Medan Merdeka Selatan No. 11 Jakarta Pusat dan dalam rangka audit eksternal terhadap pekerjaan Pengembangan Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional. Plt. Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca Deni Kurniadi menerangkan bahwa Gedung Layanan Perpusnas terpadu dengan bangunan strategis lainnya seperti Istana Negara, Monumen Nasional, Galeri Nasional, Museum Nasional.
Proyek Pengembangan Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional RI di Jl. Medan Merdeka Selatan No. 11 Jakarta Pusat menggunakan sumber dana APBN 2013 s.d. 2016. Deni juga menjelaskan bahwa Gedung Layanan Perpusnas tersebut setinggi 126.728 m (24 lantai, 3 basement), Luas lahan 11.975 m2, luas bangunan 50.917 m2. sesuai Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB)/Blok Plan Nomor 139/P/SD/DTR/VII/2014 Tanggal 18 juli 2014, IMB Nomor 183/8.1/31/1.785.51/2015 Tanggal 31 Desember 2015.
Fasilitas yang terdapat pada gedung layanan baru tersebut meliputi ruang katalog, teater, auditorium, zona komunitas pustakawan, ruang serbaguna, galeri, food court, ruang data center, ruang layanan anak-lansia-dan berkebutuhan khusus, ruang audio visual, ruang koleksi pernaskahan nusantara, ruang koleksi monograf, ruang baca, ruang koleksi langka, ruang koleksi bangsa-bangsa di dunia, ruang perpustakaan remaja-foto-dan lukisan, ruang AIPI, ruang multimedia, lounge kepresidenan dan tamu-tamu negara. &ldquo;Diharapkan Perpustakaan Nasional RI sebagai sumber pengetahuan bagi masyarakat Indonesia dan Dunia serta menjadi sentral aktifitas edukatif-rekreatif dan kultural.&rdquo; ujar Deni.
&nbsp;
Reportase: Arwan Subakti

Paparan Pekerjaan Pengembangan Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional RI

Jakarta - Berbeda dengan kegiatan apel sebelumnya, pagi ini Senin (29/11/2021), Perpusnas turut merangkaikan peringatan 50 Tahun KORPRI. Peringatan KORPRI tahun 2021 mengangkat tema ASN Bersatu, KORPRI Tangguh dan Indonesia Tumbuh.
â€œSaya bermimpi di Perpusnas ada kelompok meja bundar yang bisa menyelesaikan masalah, berdiskusi, bertukar pikiran dan bisa menunjukkan ASN Bersatu. Jangan hanya simbolik saja. KORPRI tangguh, ukurannya ada di masyarakat.Â  Bagaimana pengabdian kita secara berkelompok dalam masyarakat,â€ terang Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, dalam sambutannya.
Sejak pertama kali berdiri KORPRI senantiasa berupaya meneguhkan fungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa, menjaga netralitas dan berkomitmen mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Zudan Arif Fakrulloh, menyampaikan pesan dan harapan melalui Syarif.
â€œPertama, perkuat soliditas dan solidaritas korps;kedua, cari terobosan yang positif, cara kerja yang lebih cepat mudah, birokrasi singkat;ketiga, perkokoh integritas aparatur dan keempat, mari menjadi pionir untuk mewujudkan pemerintahan digital,â€ pesannya.
Bersamaan dengan peringatan HUT KORPRI tahun ini, sebagai penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara, diserahkan pula penghargaan Satyalancana Karya Satya dari Presiden RI kepada para pegawai di lingkungan Perpusnas.
Pegawai penerima penghargaan tersebut pada tahun 2021 berjumlah 93 orang. Berdasarkan jenis tanda kehormatan, penerima tanda kehormatan 30 tahun sebanyak 16 orang, penerima tanda penghormatan 20 tahun sebanyak 15 orang dan penerima tanda kehormatan 10 tahun sebanyak 62 orang.
â€œIni merupakan bukti nyata bahwa selama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ASN yang berjumlah 93 orang ini telah menunjukkan dedikasinya, integritasnya kemudian pengabdiannya tanpa cacat kepada bangsa dan negara,â€ tutur Syarif.
Selain penyampaian tanda penghargaan secara simbolis, disampaikan pula pemenang lomba menulis esai/artikel dengan tema â€œCore Value ASN dalam rangka HUT ke-50 KORPRI.
Juara pertama diraih oleh Ilsa Nurul Oktaviani dari Pusat Analisis dan Pengembangan Budaya Baca, juara kedua oleh Syahrul dari Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara dan juara ketiga oleh Dede Gumilar dari Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara.
Sebagai penutup, Syarif juga menyampaikan pesan tersediri bagi para pegawai di lingkungan Perpusnas. â€œSaya berharap seluruh anggota KORPRI di Perpusnas dapat berperan aktif sesuai tugas dan bidangnya dan berupaya untuk memajukan dan mencerdaskan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara utamanya di situasi pandemi saat ini,â€ tutupnya
KORPRI merupakan wadah bagi seluruh Pegawai Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tertanggal 29 November 1971.
Reporter: Anastasia Linawati
Editor: Basma Sartika

50 Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia: Lanjutkan Pengabdian dan Karya Terbaik bagi Masyarakat, Bangsa dan Negara

EKONOMI Pancasila? Ini tantangan besar untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam perekonomian nasional di tengah kepungan kapitalisme dan globalisasi. Menurut Pasal 33 UUD NRI 1945 bahwa a) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan;b) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; c) bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sehingga, diperlukan negara untuk mengatur agar perekonomian nasional berdasarkan nilai-nilai dan moral Pancasila. Disisi lain, universalitas yang terkandung dalam kelima sila dari Pancasila harus terus diinternalisasikan secara benar untuk kepentingan berbangsa, bernegara maupun pergaulan dunia. Pancasila memiliki nilai-nilai yang berlaku umum (universal) menunjukkan wawasan yang integral- integratif dan sebagai ideologi modern mampu memberikan gairah dan semangatÂ Â  yangÂ  Â tinggi. Para pendiri (founding fathers/mothers) Bangsa Indonesia telah bersusah payah mengorbankan jiwa raga demi kemerdekaan sekaligus bersepakat untuk menetapkan Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 75 tahun lalu. Kini, kita segenap anak bangsa dituntut harus mampu mewarisi nilai-nilai kejuangan dalam memahami, menghayati, mengamalkan dan melestarikannya, termasuk Pancasila. 1 Juni yang diperingati sebagai hari lahir Pancasila dan hari libur nasional (ref. Keppres No 24 Tahun 2016) hendaknya dijadikan momentum untuk melakukan refleksi yang benar atas sejarah panjang mengenai Pancasila dan usaha-usaha merongrongnya baik oleh golongan ekstrim kiri (EKI) maupun ekstrim kanan (EKA). Kita bersama-sama harus meningkatkan kewaspadaan nasional terhadap berbagai kemungkinan yang dapat menghancurkan bangsa dan negara. Terlebih saat ini kita dan dunia sedang menghadapi masa-masa sangat sulit dan rumit menghadapi pandemik covid-19 yang tak kunjung usai.
Â Â Â Â  Empat Konsensus Dasar Bangsa
Â Â Â Â  Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan empat konsensus dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dijunjung tinggi oleh setiap warganegara Indonesia. Harus dipahami, dihayati, diamalkan dan dilestarikan sepanjang masa. Â Kemudian, penyebutan empat pilar dasar kebangsaan tidak boleh digunakan lagi sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)Â  dalam Amar Putusan Nomor 100/PUU-XI/2014, karena PancasilaÂ  merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila memuat nilai-nilai luhur seluruh bangsa Indonesia merupakan pandangan hidup bangsa, dasar negara, falsafah dan ideologi nasional yang harus diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan benegara. Sebagai pandangan hidup bangsa, nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, menjiwai seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila adalah falsafah hidup serta ideologi bangsa dan negara yang mencerminkan moral dan akhlak manusia lndonesia. Pancasila merupakan ideologi terbuka yang hidup dan berinteraksi dengan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai Dasar Negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945 pada hakekatnya merupakan nilai nilai instrinsik Pancasila, yakni sebagai sumber dari segala sumber hukum yang mengembangkan Â nilaiÂ  keseimbangan,Â  keserasian,Â  dan Â keselarasan sertaÂ  persatuan Â danÂ  kesatuan Â bangsa Â untuk Â menjagaÂ  tetapÂ  tegak utuhnya NKRI dari Sabang sampai Merauke, dari Kepulauan Miangas sampai Pulau Rote-Ndau yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945
Â Â Â Â  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) merupakan sumber pokok dan sumber hukum nasional dalam sistem kenegaraan dan pemerintahan. Untuk melaksanakan ketentuan UUD NRI Tahun 1945, teknis pengaturannya dijabarkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dibawahnya. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pokok-pokok pikiran ini merupakan cita-cita hukum bangsa lndonesia yang mendasari hukum dasar negara. Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara selalu mengedepankan nilai-nilai hidup yang sudah mengakar dan menjiwai dari seluruh aspek kehidupan sehingga dapat mencapai tujuan nasional. UntukÂ  mewujudkanÂ  tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka bangsa Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kehidupan melalui sistem kehidupan nasional yang mencerminkan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, ideologi nasional dan dasar negara.
Â Â Â Â  Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah bentuk negara yang terdiri dari wilayah kepulauan yang tersebar dengan beraneka ragam adat,budaya, suku dan keyakinan. Memiliki tujuan nasional untuk a) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, b) memajukan kesejahteraan umum, c) mencerdaskan kehidupan bangsa dan d) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Yang intinya mencakup kepentingan nasional yaitu keamanan (security) dan kesejahteraan (prosperity).
Â Â Â Â  Bhinneka Tunggal Ika (Berbeda-beda, tetap satu) merupakan semboyan bangsa Indonesia yang harus terus dijunjung tinggi oleh setiap warganegara Indonesia di seluruh wilayah Indonesia. Janganlah perberdaan-perbedaan suku, ras dan agama (SARA) dijadikan sumber konflik yang dapat mengakibatkan pertentangan dan permusuhan. Kita harus selalu menjaga keutuhan dan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Â Â Â Â  Pelestarian Pancasila
Â Â Â Â  Nilai-nilai dalam Pancasila harus dipahami, dihayati, diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, kemudian melestarikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Internalisasi nilai-nilai harus dimulai dari usia dini di dalam keluarga (pendidikan informal), berlanjut dan bertingkat secara formal sekolah-sekolah dan perguruan tinggi maupun secara non-formal di masyarakat. Internalisasi nilai-nilai dilakukan secara terus-menerus sejak usia dini agar timbul rasa empati yang berkembang menjadi altruistik (rasa ikhlas, tanpa pamrih) sehingga terbangun empati bagi lingkungannya. Juga dapat dilakukan melalui Â Â Â Â Â Â Â Â  pendekatan seperti pengalaman, pembiasaan, emosional, rasional, fungsional, dan keteladanan. Sejalan dengan teori perubahan sosial Prof. Selo Soemardjan bahwa yang menekankan adanya perubahan lembaga sosial kemasyarakatan yang berlangsung dalam komunitas tertentu yang memberi pengaruh pada perubahan sistem nilai, sikap dan tingkah laku antar hubungan individu dan kelompok masyarakat.Â  Mencakup semua aspek kehidupan masyarakat seperti perubahan dalam cara berpikir, cara berinteraksi, cari hidup bermasyarakat, termasuk perubahan orientasi tentang hakikat kehidupan. Dimensi perubahan sosial dapat mempengaruhi semua gatra kehidupan ipoleksosbud hankam (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan). Dimana keterbukaan dan demokrasi menjadi faktor penyebab perubahan kehidupan sosial berbasis digital teknologi yang cenderung dehumanisasi.
Â Â Â Â  Oleh kareba itu, perlu semacam â€rambu-rambuâ€ yang sama agar tidak terjadi multi tafsir atas nilai-nilai Pancasila sehingga menimbulkan kegaduhan sosial yang ujung-ujungnya dapat disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan pribadi maupun kroni-kroninya. Rambu-rambu itu penting agar setiap warga negara (terutama penyelenggara negara) memahami, menghayati, mengamalkan dan melestarikan nilai-nilai Pancasila demi kepentingan nasional. Dalam prakteknya, pengamalan Pancasila harus dimulai dari para pemimpin negara, aparat penyelenggara negara, para tokoh masyarakat dari pusat hingga pelosok negeri. Pun, Lemhannas R.I sebagai lembaga negara yang menyiapkan para calon pemimpin strategis tingkat nasional (national strategic leaders) senantiasa berkhidmadÂ  demi kepentingan dan ketahanan nasional, satu diantaranya melestarikan empat konsensus dasar kebangsaan.
Â Â Â Â  Berbicara ketahanan nasional tidak terlepas dari kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi segala AHGT (Ancaman Hambatan, Gangguan dan Tantangan) yang datang dari luar maupun dalam negeri yang langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan integritas, identitas dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia harus dijaga agar kuat oleh semua komponen bangsa. Meliputi aspek alamiah (trigatra) ketahanan nasional meliputi, a) letak geografis, b) Kekayaan alam, c) keadaan dan kemampuan penduduk haru dikelola secara cermat dan benar menjadi satu kesatuan yang utuh dengan aspek sosial (pancagatra) yang mencakup ipoleksosbud hankam (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan). Gabungan trigatra dan pancagatra merupakan astagatra yang merupakan satu kesatuan utuh dan saling memengaruhi. Juga harus diprioritaskan meningkatkan ketahanan nasional secara sinergi antar Kementerian/lembaga dan para pemangku kepentingan lainnya terutama menyangkut faktor-faktor: a) anggaran pertahanan, b) jumlah penduduk suatu negara, c) ancaman konvensional dan non-konvensional, d) anggaran pertahanan negara lain, e) kemampuan keuangan pemerintah, f) harga alutsista/alat utama sistem persenjataan, dan g) jumlah personel sistem pertahanan.
Di era globalisasi sekarang ini tantangan untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila perlu mendapatkan perhatian yang serius mengingat pengaruh kemajuan teknologi informatika dapat menggerus sikap dan perilaku, terutama di kalangan milenial. Misalnya, sikap sopan santun yang dirasakan mulai memudar.
Â Â Â Â  Ekonomi Pancasila
Â Â Â Â  Menurut Bung Hatta Bapak Proklamator, Wakil Presiden ke-1 dan Bapak Koperasi IndonesiaÂ Â Â  bahwa perekonomian nasional yang sesuai adalah usaha bersama berazaskan kekeluargaan dan telah tertuang dalam Pasal 33 UUD NRI 1945. Intinya ekonomi berdasarkan Pancasila yang didalamnya dikedepankan nilai-nilai dan moral dari kelima, yang memiliki karakteristik a) etika dan nilai agama terlibat dalam keputusan perekonomian, b) kebijakan ekonomi mengedepankan nilai kemanusiaan, c) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berasas kekeluargaan, d) pengelolaan ekonomi dilakukan dengan pemufakatan lembaga perwakilan rakyat, e) cabang-cabang produksi yang penting bagi rakyat dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat, f) kekayaan alam di bumi Indonesia dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat, g) hak milik perseorangan diakui oleh negara dengan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, h) daya kreasi ekonomi masyarakat tidak merugikan kepentingan umum dan i) fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kondisi yang ada dirasakan belum memuaskan dan masih perlu effort lebih untuk meningkatkan agar perekonomian nasional benar-benar berdasarkan Pancasila. Misalnya, perkembangan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional cukup memprihatinkan, telah dibubarkan sebanyak 81.686 koperasi selama 4 tahun terakhir dan sekarang tinggal sekitar 126 ribu.Â  Perlu redefinisi,Â  reaktualisasi mauoun proteksi terhadap koperasi agar tumbuh dan berkembang sehingga mampu mensejahterakan.
Â Â Â Â  Akhirnya, Selamat memperingati hari lahir Pancasila sekaligus bersama-sama membumikannya di semua gatra kehidupan/ipoleksosbud. (E-mail : <a href="mailto:harysmwt@gmail.com">harysmwt@gmail.com</a>; <a href="http://www.webkita.net">www.webkita.net</a>, <a href="http://www.suharyonoshadinagoro.wordpress.com">www.suharyonoshadinagoro.wordpress.com</a>).
Oleh : K.R.A.T. Suharyono S. Hadinagoro, M.M.
(Pemerhati Ketenaga kerjaan &amp; Ekonomi Kerakyatan, Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti,Â  Alumni PPRA LIX Lemhannas RI. Email : <a href="mailto:harysmwt@gmail.com">harysmwt@gmail.com</a>, <a href="http://www.webkita.net">www.webkita.net</a>)

MEMBUMIKAN EKONOMI PANCASILA 

Â 
Yogyakarta â€“ Pembukaan Pameran Naskah Merangkai Jejak Peradaban Nagari Nagayogyakarta Hadiningrat diselenggarakan bertepatan dengan 30 tahun kepemimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono X di Pagelaran Keraton Yogyakarta pada Kamis (7/3). Diantara 75 manuskrip yang telah didigitalisasi diberikan kepada Perpustakaan Nasional, Keraton dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah D.I. Yogyakarta dari British Library seperti sastra babad seperti Babad Ngayogyakarta: Hamengku Buwono l dumugi Hamengku Buwono III (1817), Babad Giyanti dumugi Geger Inggrisan Jumenengan HB l (1847), Babad Ngayogyokarta: Hamengku Buwono V, VI, VIl, VIll, hingga serat bercerita pewayangan, seperti Serat Bratayudha dan Serat Ariunasasrabahu dipamerkan sebagai bukti warisan intelektual sejak HB IV hingga pasca renaissance pada masa HB V.
Selain 75 manuskrip yang telah didigitalisasi British Library, pameran yang diselenggarakan dari tanggal 7 Maret â€“ 7 April 2019 juga menampilkan koleksi naskah-naskah seni pertunjukan pada masa Sultan HB VIl, seperti Serat Kandha Ringgit Tiyang: Lampahan Semar Bayong, Serat Kandha Bedhaya utawi Srimpi, serta Serat Pakem Wirama. Ketua Panitia Pameran Naskah Keraton Yogyakarta, GKR Bendara menyebutkan juga akan menampilkan 21 koleksi Keraton, 2 koleksi Pakualaman, 2 koleksi dari dinas Perpustakaan DIY, 2 koleksi dari Balai bahasa. â€œKoleksi yang menjadi pilihan untuk dipamerkan malam ini adalah koleksi yang menunjukkan perjalanan sejarah dan ajaran-ajaran Keraton Yogyakarta dari masa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1 hingga ke-9. Pameran ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat dan merajut kembali sejarah Negara Kesultanan Yogyakarta agar seluruh masyarakat bisa menghargai dan mengingat akan perjalanan sejarah bangsanya ini,â€ ujar putri kelima dari Sri Sultan Hamengkubuwono X dan GKR Hemas.
Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik dalam kesempatan tersebut sangat mendukung upaya pelestarian manuskrip sejak zaman Stamford Raffles yang telah membukukan sejarah jawa dan membantu restorasi candi Prambanan dan Borobudur. Moazzam juga mengapresiasi British Library dalam menyelesaikan proyek besar digitalisasi 75 manuskrip kuno yang didalamnya terdapat 30.000 foto digital. Manuskrip yang dikembalikan dalam bentuk digital tersebut juga dapat diakses secara gratis di situs web Keraton, Dinas Perpustakaan dan Arsip DIY dan Perpustakaan Nasional. Moazzam berharap langkah yang telah dilakukan dapat merangsang minat terhadap sejarah dan warisan budaya Jawa. â€œKekayaan sejarah jawa telah dilestarikan selamanya secara online dengan menggunakan teknologi terbaru dan teknik-teknik paling canggih dari British Library,â€ terangnya.
Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam kesempatan tersebut mengucapkan terima kasih dan penghargaan pada sejarawan dan penulis dari domestik maupun luar negeri atas perhatiannya terhadap budaya Jawa dan secara khusus ditujukan kepada British Library yang telah mengembalikan salinan digital 75 manuskrip kuno kepada Keraton Yogyakarta. Thomas Stamford Raffles yang berkuasa pada tahun 1811-1816 dan dampak kekuasaannya terasa ratusan tahun hingga sekarang, meski meninggalkan kepedihan bagi Keraton Yogyakarta menulis buku History of Java dan menjadi sumber sejarah paling awal dan terpenting untuk mengetahui kehidupan beragama, budaya, adat istiadat, dan aturan-aturan masyarakat Jawa. â€œUntuk itu saya ingin menambahkan ajakan untuk memahami teks, memaknai konteks guna membangun masa depan yang lebih bermartabat,â€ seru Sultan.
Â 
Reportase : Arwan Subakti

Perpustakaan Nasional Menerima Salinan Digital 75 Naskah Kuno Koleksi British Library

Salemba, Jakarta - Guna meningkatkan kompetensi pustakawan serta masih ditemukannya kesalahan pustakawan dalam menyusun Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit (DUPAK), Ikatan pustakawan Indonesia (IPI) bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional RI mengadakan Lokakarya Penyusunan DUPAK Pustakawan, Selasa (5/11).
Ketua Komisi Pengembangan Profesi, Pendidikan dan Pelatihan IPI, Lucya Dhamayanti mengatakan, pustakawan merupakan sebuah profesi, dan salah satu jabatan fungsional yakni jabatan fungsional pustakawan. Namun, dalam penyusunan dupak, para pustakawan masih banyak yang belum paham, hal ini dapat terlihat dari masih banyaknya ditemukan kesalahan.
â€œMelalui lokakarya ini, diharapkan dapat membekali peserta untuk mendapatkan pengetahuan tentang jabatan fungsional dan juga daftar usulan penetapan angka kredit atau DUPAK. Sekaligus untuk menyamakan persepsi antara pustakawan maupun calon pustakawan dengan tim penilai,â€ katanya.
Pembicara lainnya, Pustakawan Ahli Utama, Fathmi menjelaskan, butir-butir kegiatan pustakawan keterampilan maupun ahli berdasarkan Permenpan RB RI No. 9 Tahun 2014. Pustakawan keterampilan diantaranya, pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan kepustakawanan.
â€œYang perlu diperhatikan oleh pustakawan yakni bukti fisik untuk mendukung pengajuan DUPAK. Bukti fisik ini meliputi, surat tugas dan surat pernyataan melakukan kegiatan yang disahkan oleh atasan langsung atau yang memberi tugas. Bukti fisik ini bisa dalam bentuk tercetak atau digital, dan harus merupakan hasil lengkap seluruh pekerjaan,â€ jelasnya.
Sementara itu, Ketua Umum PP-IPI, T. Syamsul Bahri mengatakan, berdasarkan UU no. 43 Tahun 2007, Pustakawan adalah seseorang yang memiliki komptensi yang diperoleh melalui Pendidikan dan atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
â€œKehadiran IPI sebagai organisasi profesi untuk pustakawan, memiliki peran dalam peningkatan kompetensi dan karir pustakawan. Berbagai upaya yang telah kami lakukan, diantaranya mengadakan seminar dan lokakarya. Seperti halnya lokakarya ini, yang kami harap dapat membantu pustakawan dalam menyusun DUPAK,â€ katanya.
ReportaseÂ Â Â Â Â  : Wara Merdekawati
FotograferÂ Â Â Â Â  : Ahmad Kemal Nasution / Basma Sartika
Â

Berita

Lokakarya Penyusunan DUPAK Pustakawan