Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Perpustakaan Nasional RI menganjurkan pemerintah kabupaten/kota untuk memanfaatkan layanan digital yang sudah dilanggan. Layanan digital yang terdiri dari jurnal elektronik, buku digital, dan berbagai situs mengenai tokoh perfilman, kepresidenan, pernaskahan, dan candi tersebut bisa dimanfaatkan secara gratis oleh pemerintah kabupaten/kota.
â€œLayanan digital yang bisa dimanfaatkan yakni langganan e-resources, ada e-journal dan e-book. Jurnal elektronik kita punya sekitar dua miliar judul artikel dari berbagai bidang ilmu dalam Bahasa Inggris. Kami juga ada e-book dengan 20 ribu judul buku. Koleksi digital kami ada juga iPusnas dengan 200 ribu judul buku yang bisa diakses secara full text. Semua syaratnya mudah, cukup menjadi anggota Perpusnas bisa mendaftar dengan datang langsung atau online,â€ ujar Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas Ofy Sofiana saat menerima Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili di Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Jakarta, pada Kamis (8/8).
Dalam pertemuan ini, turut mendampingi Sekretaris Utama Perpusnas Sri Sumekar dan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Woro Titi Haryanti. Ofy Sofiana menjelaskan, layanan digital yang ada di Perpusnas bisa dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat. â€œJadi untuk kabupaten/kota, tidak perlu melanggan e-resources sendiri, tapi bisa memanfaatkan yang dilanggan Perpusnas. Ini merupakan bentuk perhatian kepada masyarakat agar bisa dimanfaatkan teman-teman di Provinsi dan Kabupaten/Kota,â€ tutur Ofy Sofiana.
Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Hadijah U. Thaib yang turut hadir dalam kunjungan ini menyatakan pihaknya mengapresiasi hal tersebut. Hadijah menyadari perpustakaan sangat dibutuhkan di Kabupaten Gorontalo, mengingat ada tiga universitas besar di wilayahnya. â€œPerpustakaan sudah dibangun di Gorontalo pada tahun 2016 dan tahun 2017 diresmikan. Kami sudah menggunakan katalog eletronik, secara bertahap kami menambahkan fasilitas perpustakaan,â€ jelasnya.
Hadijah menyatakan Pemkab Gorontalo mendorong masyarakat agar mencintai buku. Salah satunya kewajiban bagi setiap organisasi perangkat daerah (OPD) yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah harus menyerahkan buku. â€œSetiap ke daerah, setiap OPD harus setor buku ke pemerintah daerah. Prosesnya buku diserahkan ke perpustakaan, di-check list, baru disetor ke keuangan, tiap bulan ada 500-600 eksemplar dari OPD. Kalau buku kecil sebanyak dua buah, kalau besar satu buku,â€ ujarnya.
Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sambas Lusyanah Kosasih menyatakan minat baca di wilayahnya masih sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor yakni kondisi infrastruktur yang tidak memadai, tenaga perpustakaan yang belum profesional, koleksi buku di perpustakaan desa yang tidak menjangkau seluruh usia, dan kondisi keluarga yang kurang suka membaca. â€œTahun lalu, kami meluncurkan kegiatan untuk meningkatkan minat baca. Banyak orang tua yang pendidikannya rendah sehingga minat baca rendah. Inilah alasan kami melaunching kegiatan ini sehingga diharapkan dari orangtua ditularkan ke anak. Karena pengalaman saya, minat baca anak ditentukan oleh pendidikan ibu,â€ jelasnya.
Untuk pengembangan perpustakaan, Woro Titi berpesan kepada Bupati Sambas agar menyusun peraturan bupati tentang perpustakaan. Ini bisa menjadi landasan bagi kepala dinas perpustakaan dalam pengembangan sumber daya manusia. Hal senada disampaikan Sri Sumekar. Menurutnya, ini perlu dilakukan sebagai tindak lanjut UU No 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
Selain itu, Sri Sumekar meminta kepada kepala daerah agar memperhatikan pasal 30 UU No. 43 Tahun 2007 terkait syarat menjadi kepala perpustakaan yang menyebutkan harus memiliki latar belakang perpustakaan. â€œKami titip agar kepala perpustakaan bukan orang buangan karena perpustakaan harusnya menjadi sumber ilmu bagi masyarakat,â€ pungkasnya.
Reportase: Hanna Meinita 
Â

Pemkab Diminta Manfaatkan Layanan Perpustakaan Nasional

Jakarta- Perpustakaan Nasional (Perrpusnas) menggelar sosialisasi Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi tahun 2021 yang merupakan hasil penyempurnaan NSPK sebelumnya.
Dalam kegiatan yang digelar secara daring ini, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan NSPK ini merupakan adalah implementasi dari pada penjabaran Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
â€œDi dalamnya mengatur perpustakaan menjadi salah satu urusan wajib yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2018 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Kita menjabarkan undang-undang untuk memainkan peran masing-masing. peran Perpustakaan nasional sebagai regulator wajib merumuskan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang akan memandu teman-teman di semua jenis perpustakaan yang ada di Indonesia ,â€ papar Syarif pada Senin (30/8/21) saat memberikan sambutan pada kegiatan SosialisasiÂ (NSPK) Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi.
Bambang Supriyo Utomo yang hadir sebagai narasumber mengatakan NPSP ini adalah suatu payung hukum atau pedoman agar pelaksanaan tugas limpah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah serta pelaku pasar bisa seragam. â€œJadi tidak mungkin kita akan membuat suatu peraturan yang ada, yang sempurna. Tetapi yang penting ada suatu pokok-pokok aturan, tinggal nanti dikembangkan oleh teman-teman di daerah, pelaku pasar, pelaku perpustakaan,â€ jelasnya.
Sri Sularsih, Staf Ahli Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/ Madrasah dan Perguruan Tinggi Perpusnas mengatakan bahwa dengan adanya upaya penyempurnaan NSPK Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi tahun 2021 dari versi sebelumnya yaitu tahun 2018 dilakukan untuk memberikan acuan agar pembinaanÂ  dan penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah berjalan optimal dan menghasilkan pelayanan yang prima bagi pemustaka. Melalui kegiatan sosialisasi ini, Sri berharap dapat memberikan informasi secara garis besar terkait NPS ini kemudian nantinya bisa mencermati, memahami, dan juga mengimplementasikannya.
â€œIni merupakan salah satu upaya menyamakan persepsi di antara kita semua dalam upaya untuk memahami NSPK yang telah diterbitkan oleh Perusahaan Nasional. Dengan adanya NSPK Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi ini diharapkan dapat bermanfaat untuk para pengelola Perpustakaan agar memudahkan dalam melakukan upaya layanan terbaik bagi para pemustaka di lingkungannya,â€ imbuhnya.
Lebih lanjut Sri mengatakan NPSK Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi ini sebagai alat pendukung menciptakan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar dalam proses belajar mengajar di sekolah. Serta bagian integral dari sekolah untuk peningkatan program gemar membaca bagi peserta didik dan pendidik. Serta sebagai dasar penyelenggaraan perpustakaan Sekolah/Madrasah yang berkualitas sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
Reportase: Eka Purniawati
Â 
Â

Perpusnas Sosialisasikan NSPK Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi Terbaru

Medan Merdeka Selatan, Jakarta-Di sebutkan dalam sejarah, Andrew Carnegie, seorang industrialis asal Skotlandia yang hijrah ke Amerika Serikat, lalu mulai merintis bisnis hingga akhirnya sukses. Raihan kesuksesan ia donasikan untuk kepentingan perpustakaan, pendidikan dan dana pensiun.
Andrew adalah pelopor berdirinya perpustakaan umum di dunia. Ia melihat potensi sumber daya alam harus bisa dikelola sebaik-baiknya oleh masyarakat. Dan modal kesitu adalah dengan ilmu pengetahuan lewat bahan bacaan.
Cikal kesuksesan Andrew Carnegie yang juga dirintis pemerintah Indonesia demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perpustakaan.
"Perpustakaan umum harus menjadi garda terdepan untuk memberikan akses seluas-luasnya untuk bisa hidup layak dengan pengetahuan yang diperoleh dari perpustakaan," terang Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, dalam arahan kuncinya pada Webinar Forum Perpustakaan Umum Indonesia dengan Perpusnas bertemakan "Kebangkitan Perpustakaan Umum di Era New Normal dan Implementasi Permendagri Nomor 33 dan 90 Tahun 2019, di Jakarta, Selasa, (14/7).
Kepala Perpusnas menambahkan hanya 10 persen masyarakat Indonesia yang menikmati bangku kuliah. Sisanya hanya berjenjang SD-SMU. Bahkan, ada yang tidak menikmati pendidikan. Nah, disinilah peran perpustakaan sebagai bangku terakhir bagi yang tidak mungkin kembali ke sekolah. Program perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan salah satu solusi menggali potensi manusia lewat kemampuan life skill dari buku-buku terapan.
"Masyarakat berhak mendapatkan informasi untuk mengelola potensi sumber daya alam yang melimpah di sekitarnya," tambah Syarif Bando.
Pandemi Covid-19 memaksa semua aspek melakukan perubahan, termasuk perpustakaan karena merupakan bagian dari institusi publik. Prosedur kesehatan bagi pengelola dan pemustaka jadi keharusan untuk diterapkan karena hal ini belum diatur pada undang undang perpustakaan. "Kami mendorong Perpustakaan Nasional bisa menerbitkan peraturan terkait protokol dan standar kesehatan di lingkungan perpustakaan," ujar Ketua Forum Perpustakaan Umum Indonesia (FPUI), Ajak Muslim.
Sementara itu, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah IV Kementerian Dalam Negeri, Sri Purwaningsih, menegaskan di dalam penyelenggaraan pemerintah perpustakaan masuk ke dalam urusan pemerintah wajib pelayanan non dasar.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengatur pembagian kewenangan yang bisa dilakukan pemerintah pusat (Perpusnas), pemerintah daerah, hingga kabupaten/kota.
"Ini sejalan dengan semangat desentralisasi," jelas Sri.
Turunan dari UU Nomor 23 adalah penerbitan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang bisa dipakai oleh pemerintah daerah sebagai panduan kewenangan.
Di dalam UU tersebut, misalnya diatur urusan pembinaan perpustakaan yang didalamnya mencakup penetapan standar dan akreditasi, pengelolaan perpustakaan, dan pembudayaan gemar membaca.
Sedangkan, urusan pelestarian koleksi nasional dan naskah memuat kewenangan pelestarian karya cetak dan karya rekam (KCKR), penerbitan katalog induk (daerah/nasional) dan bibliografi serta pelestarian naskah kuno.
"Kepala Perpusnas bertanggung jawab secara teknis urusan perpustakaan," jelas Sri.

Webinar FPUI : Perpustakaan Umum, Garda Terdepan Akses Pengetahuan

Salemba, Jakarta- Peningkatan kualitas pengelolaan arsip di lingkungan Perpustakaan Nasional tengah menjadi prioritas. Ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan perlu diudukung sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran yang memadai. Sehingga perlu adanya pengawasan kearsipan internal untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan kearsipan yang ideal. Hal tersebut disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando saat membuka acara Bimbingan Teknis Pengawasan Kearsipan Internal Perpustakaan Nasional 2020, Rabu (4/11).
â€œPengawasan Kearsipan Internal memiliki bobot 40% dalam hasil pengawasan kearsipan yang penting untuk dipahami oleh seluruh penyelenggara kearsipan di Perpustakaan Nasional,â€ terangnya.
Lebih lanjut Kapusnas menjelaskan bahwa hasil pengawasan kearsipan mejadi penentu indeks kinerja penyelengaraan kearsipan di lingkungan Lembaga pemerintahan. Saat ini menurut Syarif Bando, Perpusnas berhasil meraih prestasi penyelenggaraan kearsipan dengan menempati urutan ke-13 di lingkungan Kementerian Lembaga.
â€œDengan bimtek ini saya berharap agar pengawasan kearsipan dapat diimplementasikan dengan baik oleh seluruh penyelenggara kearsipan di di Perpustakaan Nasional,â€ harapnya.
Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Perpustakaan Nasional Muhammad Masykuri juga menyampaikan kegiatan Bimtek Pengawasan Kearsipan Internal mengundang Tim Pengawasan Kearsipan Internal dilakukan dengan bekerjasama dengan ANRI.
Hal ini dilakukan agar didapatkan informasi dan pengetahuan yang sama tentang kegiatan pengawasan kearsipan internal sehingga dapat terwujud penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku.
â€œTim Pengawasan Kearsipan yang telah dibentuk tidak serta merta dapat melaksanakan tugas pengawasan. Mereka perlu dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang ruang lingkup pengawasan dan juga aspek-aspek pengawasan kearsipan internal,â€ jelasnya.
Bimtek yang digelar 4-5 November 2020 ini menghadirkan beberapa narasumber antara lain Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan ANRI Zita Azih Supratiwi, Koordinator Bidang Akreditasi Pusat ANRI Siti Nur Aeni, dan Arsiparis Ahli Muda ANRI Indah Purnamasari.
Â 
Reportase: Eka Purniawati
Foto: Raden Radityo

Wujudkan Pengelolaan Arsip Ideal, Perpusnas Gelar Bimtek Pengawasan Kearsipan Internal

Salemba, Jakartaâ€”17 Mei 2019, tepat usia ke-39 Perpustakaan Nasional. Mengusung tema â€œLiterasi Untuk Kesejahteraanâ€, penguatan literasi dengan konsep menjadikan perpustakan sebagai ruang terbuka bagi masyarakat, media berbagi pengalaman, rumah belajar dan berlatih keterampilan yang memberikan dampak positif bagi kesejahteraan terus digalakkan.
Sekretarisu Utama Perpusnas, Sri Sumekar, pada sambutan yang disampaikan saat Upacara Peringatan HUT ke-39 Perpustakaan Nasional,Â  Jumat, (17/5), mengatakan, sejumlah catatan positif mewarnai kinerja Perpustakaan Nasional. Hal ini bisa dilihat dari penilaian layanan publik dimana nilai kepuasan pemustaka terus membaik, inovasi dan modernisasi pelayanan yang terus ditingkatkan serta partisipasi publik yang kian terlibatkan. Pengembangan aplikasi online yang mempercepat akses informasi dan diseminasi informasi pun disajikan lebih lengkap dan berkualitas. Maka, tidak heran jika angka kunjungan dan pemanfaatan layanan perpustakaan meningkat hingga 300% bila dibandingkan pada tahun sebelumnya.
Upaya bantuan dan pengembangan perpustakaan yang diberikan Perpusnas telah memberikan dampak pada penguatan berbagai jenis perpustakaan di Indonesia. â€œIni mengindikasikan bahwa pembinaan yang dilakukan Perpusnas semakin bermanfaat,â€ ujar Sestama.Â 
Meski mencatatkan sejumlah capaian positif, Sestama tetap mengingatkan agar tidak cepat berpuas diri. Masih banyak kinerka yang perlu dibenahi, diperbaiki, direvitalisasi, dikembangkan, dan dioptimalkan.Â Â 
â€œKomitmen untuk berkinerja tinggi harus terus ditindaklanjuti. Kita sepakat, untuk meningkatkan hasil kinerja yang sudah baik, kita perbaiki yang belum dan kurang baik, sehingga mendapat hasil kinerja yang sangat baik, dengan nilai yang PASTI, yakniÂ  Profesional, Akuntabilitas, Transparan,Â  Sinergi, dan Integritas,â€ imbuh Sri Sumekar.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Raditya/Adit

Peringatan HUT ke-39 Perpustakaan Nasional  : Literasi Untuk KesejahteraanÂ 

Salemba, Jakartaâ€”Indonesia berpeluang menjadi satu diantara lima negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia. Hal tersebut dimungkinkan jika merujuk pada bonus demografi yang akan dialami Indonesia pada rentang tahun 2020-2035. Saat itu diprediksi usia penduduk produktif melebihi jumlah penduduk non-produktif. Keberhasilan dari bonus demografi tergantung dari seberapa banyak kualitas sumber daya manusia yang diciptakan. Â 
Generasi milenial akan memiliki peran dominan dalam bonus demografi. Mereka dianggap sebagai aset, generasi unggul yang mampu membawa bangsa Indonesia ke arah pembangunan yang lebih maju dan dinamis.
"Kuncinya pada kualitas. Mereka inilah (generasi milenial-red) yang diharapkan memiliki kualitas yang dapat bersaing dengan dunia luar," papar Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando pada kesempatan Webinar â€˜Menyiapkan Generasi Literasi Melalui Penguatan Kegemaran Membaca Era Milenial', berkat kerja sama Perpusnas dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat, Jumat, (16/10).
Revolusi Industri 4.0 adalah satu-satunya wacana hangat yang diperbincangkan generasi milenial saat ini. Tantangan generasi milenial jauh lebih besar dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Nah, bekal kesiapan menghadapi revolusi 4.0 bagi generasi milenial adalah dengan kemampuan literasi.
"Generasi milenial yang berliterasi adalah generasi yang memiliki aksesibilitas terhadap sumber bacaan yang up to date," tambah Kepala Perpusnas.
Penumbuhan budaya baca penting mengingat kemampuan dan keterampilan membaca merupakan dasar bagi seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pembentukan sikap. Menjadi generasi literat berarti menyiapkan masyarakat kritis dan peduli. Kritis terhadap terhadap segala informasi yang diterima sehingga tidak bereaksi secara emosional dan peduli terhadap lingkungan sekitar.
Di era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi seperti saat ini, membaca tidak lagi menjadi sebuah rutinitas hidup, melainkan hanya pekerjaan sampingan saja. Ketidakgemaran membaca membaca membuat dunia terasa sempit dikarenakan sedikitnya informasi yang diperoleh.
Webinar 'Menyiapkan Generasi Literasi Melalui Penguatan Kegemaran Membaca Era Milenial' juga menghadirkan narasumber anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat Ahmad Hadadi, dan Duta Baca Provinsi Jawa Barat Salbia Salsabila Mulki.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan, Josan Kusuma, Robby Anggriawan
Fotografer : Raditya Purnama

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Pemkab Diminta Manfaatkan Layanan Perpustakaan Nasional

Perpusnas Sosialisasikan NSPK Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi Terbaru

Webinar FPUI : Perpustakaan Umum, Garda Terdepan Akses Pengetahuan

Wujudkan Pengelolaan Arsip Ideal, Perpusnas Gelar Bimtek Pengawasan Kearsipan Internal

Peringatan HUT ke-39 Perpustakaan Nasional : Literasi Untuk KesejahteraanÂ

Webinar Generasi Literasi di Era Milenial : Milenial Punya Aksesibilitas Bahan Bacaan Yang Up to Date